Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN baru khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurut Purbaya, keputusan untuk membentuk PT DSI diambil setelah pemerintah menemukan praktik under-invoicing alias manipulasi nilai ekspor oleh sejumlah eksportir.

Prabowo mengambil langkah tersebut usai menerima laporan adanya eksportir yang menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Praktik itu ditemukan pada sejumlah komoditas strategis seperti batu bara dan crude palm oil (CPO).

"Langkah itu keluar ketika Bapak Presiden mendapatkan informasi bahwa ada banyak under-invoicing. Artinya kita atau para pengusaha ngirim barang ke luar negeri, entah batu bara, entah CPO, harganya dimainin lebih rendah dibanding harga yang dijual di luar, atau kadang-kadang volumenya diturunkan. Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah," ujar Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival, Jumat (22/5).

Menurut Purbaya, praktik tersebut membuat negara dirugikan karena penerimaan pajak ekspor dan pajak penghasilan menjadi lebih kecil. Selain itu, devisa hasil ekspor juga lebih banyak diparkir di luar negeri.

Purbaya mengaku sempat diminta langsung oleh Prabowo untuk mempelajari praktik tersebut. Ia kemudian memeriksa pola ekspor 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia secara acak.

Dari hasil pemeriksaan itu, ia menemukan banyak perusahaan mengekspor barang melalui perusahaan perantara di Singapura sebelum dikirim ke Amerika Serikat. Selisih harga yang terjadi disebut sangat besar.

"Rupanya mereka ekspor dari Jakarta ke Amerika, tapi enggak langsung, mereka lewat ke pedagang perantara di Singapura. Jadi saya periksa pedagang perantaranya, perusahaan dia juga. Harga dari sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika," jelasnya.

Ia mengatakan kondisi itu membuat negara kehilangan potensi penerimaan yang besar. Oleh sebab itu, ia merasa harus melakukan perbaikan agar keuntungan bisa masuk ke dalam negeri semua.,

"Kalau saya sebagai Menteri Keuangan, saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh setengahnya. Pajak pendapatan juga separuhnya," ujarnya.

Awalnya, Purbaya mengaku sempat mengusulkan pengetatan pengawasan di lapangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Namun, menurut dia, Presiden Prabowo memilih solusi yang lebih menyeluruh dengan membentuk DSI sebagai satu-satunya lembaga pengekspor.

"Pak Presiden pikir sebaiknya ya udah kita beresin aja sekalian, kita buat satu lembaga atau badan pengekspor namanya DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia, di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ," jelas Purbaya.

Melalui skema tersebut, pemerintah meyakini praktik under-invoicing dan penyelundupan ekspor bisa ditekan.

Purbaya bahkan memperkirakan penerimaan negara dari pajak penghasilan dan pajak ekspor dapat meningkat hingga dua kali lipat.

"Nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak, dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program Pemerintah, termasuk pendidikan maupun program pembangunan daerah," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait dugaan aliran dana dari bos Blue Ray Cargo, John Field, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama yang mencuat dalam persidangan tindak pidana korupsi. Purbaya menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait nasib jabatan Dirjen Bea Cukai tersebut.

“Saya akan ikutin perintah Bapak Presiden. Ya kita ikutin perintahnya,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan pencopotan Dirjen Bea Cukai, Purbaya belum memberikan kepastian. Namun ia mengisyaratkan keputusan akan diambil dalam waktu dekat.

“Ya kita lihat minggu depan ya,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai, Djaka Budi Utama setidaknya telah menerima enam kali aliran uang dalam kasus korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Nilainya pun melebihi 213.600 dolar Singapura.

"Itu (nilai 213.600 dolar Singapura) untuk satu kali penerimaan ya," ujar JPU KPK, M Takdir kepada wartawan dikutip, Kamis (21/5/2026).

Takdir menambahkan, dalam persidangan penuntut umum hanya memberikan satu sampel untuk memenuhi fakta hukum temuan jaksa terkait aliran dana. Namun, Djaka disebut menerima aliran dana sedikitnya enam kali dalam catatan pembuktian JPU.

Nama Dirjen Bea Cukai Keseret Kasus Suap, Purbaya: Tunggu Putusan Sidang



"Karena tabel tadi itu menunjukkan satu bulan, bukan untuk enam kali, bukan. Makanya tadi kami tegaskan bahwa tiap bulan sampai tadi kita berapa kali sih? Enam kali, beda-beda tuh tabelnya," tuturnya.

Karena itu, jaksa sebelumnya mendakwa John Field atas akumulasi suap senilai Rp63 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk menyuap sejumlah pejabat di DJBC dan nilainya disebut sesuai dengan total penerimaan yang ditemukan penyidik.

"Makanya kalau teman-teman akumulasi di dakwaan kami ya nilai itu dikali enam bulan ya dapatnya sampai Rp61 miliar," ucapnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan nasib Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama akan dilihat pekan depan usai namanya terseret dugaan penerimaan uang dalam kasus suap impor Blueray Cargo.

"Ya kita lihat minggu depan ya," ujar Purbaya saat ditanya kemungkinan pencopotan Djaka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai disinggung munculnya nama Djaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Purbaya juga menegaskan pemerintah akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait nasib Djaka di tengah proses hukum yang berjalan.

"Saya akan ikutin perintah Bapak Presiden (terkait pencopotan Djaka)," katanya.

Sebelumnya, Purbaya juga menyatakan pencopotan dapat dilakukan apabila dugaan penerimaan uang tersebut terbukti dalam proses hukum.

[Gambas:Youtube]

"Kalau orang nuduh bisa aja, tapi kalau terbukti ya sudah," ujar Purbaya.

Ia mengatakan dirinya tidak ingin ikut campur terhadap proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan," ucapnya.

Nama Djaka sebelumnya muncul dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan di Pengadilan Tipikor. Dalam persidangan itu, jaksa mengungkap adanya pembagian amplop berkode angka yang diduga berkaitan dengan aliran uang suap dari Bos Blueray Cargo, John Field.

Jaksa menyebut kode "1" merujuk kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai. Nilai uang yang diduga diterima Djaka disebut mencapai 213.600 dolar Singapura atau sekitar Rp2,9 miliar.

Kasus tersebut bermula dari dugaan suap yang diberikan John Field bersama sejumlah pihak dari Blueray Cargo kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mendakwa total suap dan pemberian fasilitas mencapai Rp61 miliar serta barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Uang itu diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo dapat lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lain turut disebut dalam perkara tersebut, di antaranya Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Orlando Hamonangan.

Jaksa menyebut klaster perkara yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diproses dalam berkas terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama yang menerima amplop selama 6 kali dari perusahaan Blueray Cargo.

Purbaya hanya menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait langkah yang akan diambil terhadap pejabat tersebut.

Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

“Saya akan ikutin perintah Bapak Presiden,” ujar Purbaya.

Purbaya pun kembali menekankan bahwa pencopotan terhadap Dirjen Bea Cukai akan dilakukan menyusul arahan Presiden sebelumnya.

“Ya kita ikutin perintahnya,” kata Purbaya.

Ketika kembali dicecar apakah pencopotan akan dilakukan pekan depan, Purbaya belum memberikan jawaban tegas.

“Ya kita lihat minggu depan ya,” ujarnya.

Purbaya juga belum mengonfirmasi apakah dirinya telah bertemu dengan sosok bernama Jaka yang disebut-sebut terkait proses pergantian tersebut.

“Aduh sentimen amat. Maunya cepet-cepet. Nanti kita lihat perkembangannya ya,” tandas Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bea Cukai Banda Aceh bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh menggagalkan upaya penyelundupan 527 gram emas batangan yang akan dibawa ke Malaysia melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.

Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko mengatakan emas yang diamankan memiliki nilai lebih dari Rp 1,45 miliar.

“Penyelundupan komoditas strategis seperti emas ini tidak hanya merugikan negara dari sektor pajak dan bea keluar, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi. Kami berkomitmen akan menutup segala celah bagi upaya penyelundupan komoditas berharga milik bangsa,” ujar Rahmat dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (22/5/2026).

Rahmat menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui analisis risiko dan operasi intelijen.

Dalam operasi tersebut, petugas turut mengamankan satu orang terduga pelaku berinisial KR di Bandara Sultan Iskandar Muda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga tidak mendeklarasikan barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban bea keluar sebesar 10-15 persen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Dari total nilai barang yang diamankan sebesar Rp 1,45 miliar, potensi kerugian negara dari sektor bea keluar yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp 218 juta.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk proses pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut, termasuk penelusuran asal-usul emas tersebut.

Bea Cukai Aceh juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan ekspor yang berlaku demi menjaga iklim perdagangan yang sehat dan mendukung penerimaan negara.

Penindakan dilakukan pada Rabu (20/5/2026) melalui operasi gabungan bersama Angkasa Pura Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Polda Aceh, Polrestabes Banda Aceh, dan Lanud Sultan Iskandar Muda.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN baru khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Langkah itu diambil setelah pemerintah menemukan praktik under-invoicing atau manipulasi nilai ekspor oleh sejumlah eksportir.

Purbaya mengatakan Prabowo mengambil langkah tersebut usai menerima laporan adanya eksportir yang menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Praktik itu ditemukan pada sejumlah komoditas strategis seperti batu bara dan crude palm oil (CPO).

"Langkah itu keluar ketika Bapak Presiden mendapatkan informasi bahwa ada banyak under-invoicing. Artinya kita atau para pengusaha ngirim barang ke luar negeri, entah batu bara, entah CPO, harganya dimainin lebih rendah dibanding harga yang dijual di luar, atau kadang-kadang volumenya diturunkan. Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah," ujar Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival, Jumat (22/5).

Menurut Purbaya, praktik tersebut membuat negara dirugikan karena penerimaan pajak ekspor dan pajak penghasilan menjadi lebih kecil. Selain itu, devisa hasil ekspor juga lebih banyak diparkir di luar negeri.

Purbaya mengaku sempat diminta langsung oleh Presiden untuk mempelajari praktik tersebut. Ia kemudian memeriksa pola ekspor 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia secara acak.

Dari hasil pemeriksaan itu, ia menemukan banyak perusahaan mengekspor barang melalui perusahaan perantara di Singapura sebelum dikirim ke Amerika Serikat. Selisih harga yang terjadi disebut sangat besar.

"Rupanya mereka ekspor dari Jakarta ke Amerika, tapi enggak langsung, mereka lewat ke pedagang perantara di Singapura. Jadi saya periksa pedagang perantaranya, perusahaan dia juga. Harga dari sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika," jelasnya.

Ia mengatakan kondisi itu membuat negara kehilangan potensi penerimaan yang besar. Oleh sebab itu, ia merasa harus melakukan perbaikan agar keuntungan bisa masuk ke dalam negeri semua.,

"Kalau saya sebagai Menteri Keuangan, saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh setengahnya. Pajak pendapatan juga separuhnya," kata dia.

Awalnya, Purbaya mengaku sempat mengusulkan pengetatan pengawasan di lapangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Namun, menurut dia, Presiden Prabowo memilih solusi yang lebih menyeluruh dengan membentuk DSI sebagai satu-satunya lembaga pengekspor.

"Pak Presiden pikir sebaiknya yaudah kita beresin aja sekalian, kita buat satu lembaga atau badan pengekspor namanya DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia, di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ," jelas Purbaya.

Melalui skema tersebut, pemerintah meyakini praktik under-invoicing dan penyelundupan ekspor bisa ditekan. Purbaya bahkan memperkirakan penerimaan negara dari pajak penghasilan dan pajak ekspor dapat meningkat hingga dua kali lipat.

"Nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak, dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program Pemerintah, termasuk pendidikan maupun program pembangunan daerah," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memeriksa pemilik money changer , Deisy Syam, pada Kamis (21/5/2026). Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai .

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, dari keterangan yang bersangkutan penyidik menelusuri dugaan penukaran valuta asing (valas) oleh seorang tersangka. Tersangka yang dimaksud ialah Sisprian Subiaksono (SIS) selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC).

"Dalam pemeriksaan ini, saksi sebagai pemilik money changer, didalami keterangannya oleh penyidik terkait dugaan penukaran-penukaran valas oleh pihak tersangka SIS," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Diketahui, KPK menetapkan enam orang tersangka dalam suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT).

Keenam tersangka adalah Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024-Januari 2026. Lalu, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC), Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC).

Kemudian, John Field selaku Pemilik PT Blueray, Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, dan Deddy Kurniawan selaku Manager Operasional PT Blueray.

Selanjutnya, KPK kembali melakukan penahanan terhadap Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Jumat (27/2/2026).

Bisnis.com, MALANG—Bea Cukai Malang kembali berhasil menggagalkan upaya pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal yang diduga akan keluar dari wilayah Malang sebanyak 84.000 batang rokok ilegal yang diangkut kendaraan minibus.

Kepala Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan dalam penindakan ini, petugas mengamankan ribuan bungkus rokok ilegal berbagai merek tanpadilekati pita cukai, setelah sebelumnya kendaraan pengangkut sempat berusaha melarikan diri dan menghilang dari pantauan petugas.

Kronologi penindakan bermula pada Senin (18/5/2026), sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Tim Bea Cukai Malang menerima informasi mengenai adanya sarana pengangkut berupa mobil penumpang model minibus warna putih yang diduga membawa muatan BKC HT ilegal dan akan keluar dari wilayah Malang.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim segera melakukan patroli darat dan pemantauan jalur distribusi rokok ilegal di wilayah perbatasan Kota Malang. Berdasarkan hasil penyusuran serta analisis profil kendaraan, petugas berhasil menemukan kendaraan target yang sedang melintas di kawasan Blimbing, Kota Malang.

“Saat akan dilakukan penghentian, kendaraan tersebut berusaha melarikan diri dan sempat hilang dari pantauan petugas,” katanya dikutip Kamis (21/5/2026).

Tim kemudian terus melakukan penelusuran hingga akhirnya menemukan kendaraan tersebut dalam keadaan berhenti di Jalan Raden Panji Suroso, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan dugaan hendak mengganti plat nomor kendaraan untuk mengelabui petugas.

Petugas segera melakukan intercept dan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan muatan berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) berbagai merek, antara lain JB, Hawaii, dan merek lainnya, yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 4.200 bungkus dengan total 84.000 batang.

Atas temuan tersebut, petugas melakukan penindakan dan membawa sopir, kendaraan, serta barang muatan diamankan ke Kantor Bea Cukai Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil penindakan ini, Bea Cukai Malang berhasil mengamankan barang dengan perkiraan nilai mencapai Rp126.340.000 serta menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp63.624.000.

“Rokok ilegal dijual tanpa memenuhi kewajiban cukai, sehingga menimbulkan kerugian baginegara dan menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang patuh terhadap aturan. Dana yangseharusnya masuk sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan publik, mulai dari pembangunan, pendidikan, kesehatan, hingga layanan sosial bagi masyarakat. Karena itu, penindakan terhadap rokok ilegal menjadi langkah penting untuk menjaga tata niaga yang sehat sekaligus melindungi kepentingan negara dan masyarakat,” tegasnya.

Menambahkan datanya. Jadi data-data itu juga dimasukkan ke Danantara

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan mentransfer data ekspor yang tersedia dalam sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara seiring dengan implementasi penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis, bahwa Bea Cukai turut terlibat dalam proses mematangkan tugas BUMN khusus ekspor.

Menurut dia, data ekspor selama ini telah tersedia dalam sistem Bea Cukai dan Indonesia National Single Window (INSW), yang merupakan platform digital terpadu satu pintu untuk mengelola proses perizinan, kepabeanan dan dokumen terkait ekspor dan impor.

Adapun data yang dimaksud mencakup informasi mengenai eksportir, pemilik barang, importir, hingga pemilik barang di negara tujuan.

Data-data itu nantinya ditambahkan ke dalam sistem Danantara. Dengan demikian, Danantara dapat memiliki basis data yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dalam tata kelola ekspor.

“Menambahkan datanya. Jadi data-data itu juga dimasukkan ke Danantara,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, yang salah satunya terkait dengan aturan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Presiden mengumumkan itu dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

BUMN khusus ekspor yang dimaksud adalah PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

PT DSI bekerja langsung di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan tugas utama memperkuat tata kelola ekspor pada sejumlah komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloy).

PT DSI yang menjadi BUMN khusus ekspor tersebut akan berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026, di mana DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara bagi penjual dan pembeli untuk komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor.

Selanjutnya, mulai Januari 2027, DSI akan bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir, memegang barang, serta menanggung risiko perdagangan sebelum menjualnya ke pasar internasional. Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI melakukan penindakan terhadap dugaan jaringan produksi dan penimbunan pita cukai ilegal di wilayah Jawa Tengah.

Operasi tersebut disebut berhasil mencegah potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 570 miliar.

Penindakan dilakukan setelah tim gabungan melakukan pengumpulan dan pendalaman informasi terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal.

Operasi berlangsung pada Selasa (19/5/2026) dan melibatkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Bea Cukai Kudus, serta personel BAIS TNI.

Tim gabungan bergerak di dua wilayah, yakni Kabupaten Jepara dan Kota Semarang.

Di Kabupaten Jepara, petugas menindak lima lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat penimbunan dan pelekatan hologram pita cukai. Lokasi tersebut berada di Kecamatan Mayong, Batealit, dan Pecangaan.

Sementara di Kota Semarang, penggerebekan dilakukan di tiga lokasi berupa rumah dan kamar kos di Kecamatan Gunungpati yang diduga menjadi tempat percetakan pita cukai ilegal.

Dari operasi tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti.

Di Jepara, Bea Cukai mengamankan 71 koli pita cukai yang diduga palsu, tiga koli pita cukai yang belum dilekati hologram, serta dua unit mesin stamping foil.

Sedangkan di Semarang, petugas menyita dua unit mesin cetak model OLIVER 66 EZ dan OLIVER 258 E2Z, plat cetak pita cukai, satu unit mesin pemotong kertas, 22 roll kertas stiker hologram, dan satu map dokumen pemesanan pita cukai yang diduga palsu.

Selain barang bukti, petugas juga mengamankan sejumlah orang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sebanyak 15 orang diamankan di Jepara karena diduga terlibat dalam aktivitas pelekatan hologram. Adapun di Semarang, petugas mengamankan empat orang yang terdiri dari satu pengendali percetakan, dua karyawan, dan satu sopir, beserta satu unit mobil Innova Zenix bernomor polisi K 1704 Q.

Seluruh barang bukti dan total 19 orang yang diamankan telah dibawa ke Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Bea Cukai menyebut operasi ini tidak hanya bertujuan menekan potensi kerugian negara, tetapi juga mencegah dampak lain akibat peredaran barang kena cukai ilegal, seperti persaingan usaha tidak sehat dan risiko produk yang tidak memenuhi standar.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

“Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal,” ujar Djaka dalam keterangan, Kamis (21/5/2026).

Ia menambahkan, keberhasilan operasi tersebut merupakan hasil sinergi antarinstansi dan dukungan masyarakat dalam melaporkan dugaan peredaran barang ilegal melalui saluran resmi.

Bea Cukai juga menyatakan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan aliran uang dalam kasus korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang diterima Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama, ternyata lebih dari SGD 213.600. Sebab, Djaka disebut telah menerima sedikitnya enam kali aliran uang.

"Itu (nilai SGD 213.600) untuk satu kali penerimaan ya," ujar Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir kepada wartawan, dikutip Kamis (21/5/2026).

Takdir menyampaikan, dalam persidangan penuntut umum hanya memberikan satu sampel untuk memenuhi fakta hukum temuan jaksa terkait aliran dana. Namun, Djaka disebut menerima aliran dana sedikitnya enam kali dalam catatan pembuktian JPU.

"Karena tabel tadi itu menunjukkan satu bulan, bukan untuk enam kali, bukan. Makanya tadi kami tegaskan bahwa tiap bulan sampai tadi kita berapa kali sih? Enam kali, beda-beda tuh tabelnya," kata dia.

Karena itu, jaksa sebelumnya mendakwa John Field atas akumulasi suap senilai Rp63 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk menyuap sejumlah pejabat di DJBC dan nilainya disebut sesuai dengan total penerimaan yang ditemukan penyidik.

"Makanya kalau teman-teman akumulasi di dakwaan kami ya nilai itu dikali enam bulan ya dapatnya sampai Rp61 miliar," tandas dia.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap adanya delapan amplop berkode berisi uang tunai dari pemilik Blueray Cargo, John Field, untuk sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Salah satu amplop diduga merupakan jatah untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama.

Fakta itu terungkap dalam persidangan kasus korupsi importasi barang di lingkungan DJBC saat pemeriksaan saksi Kasi Intel DJBC, Orlando Hamonangan alias Ocoy, Rabu (20/5). Jaksa penuntut umum M. Takdir awalnya menampilkan foto amplop berkode yang kemudian dikaitkan dengan data bagian keuangan Blueray Cargo.

Takdir menegaskan bahwa berdasarkan barang bukti yang dimiliki JPU, kode SALES 2-1 DIR merujuk pada jatah untuk Djaka Budi Utama. Jaksa menyebut nilai jatah tersebut mencapai SGD 213.600.

"Kami tegaskan yang Sales 2-1 adalah (jatah) Dirjen Bea Cukai nilainya 213.600 dolar Singapura. Itu kami tegaskan ya, karena kami yang punya bukti ini," lanjut Takdir.

Dalam persidangan yang sama, Ocoy mengaku dirinya yang membagikan langsung uang-uang tersebut atas perintah John Field dan Sisprian. Uang disebut dibagikan ke ruangan masing-masing pejabat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mencopot Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama jika terbukti menerima suap dalam kasus dugaan korupsu yang menyeret namanya.

“Harusnya iya (mencopot Djaka), kalau terbukti, ya,” kata Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Kendati menyatakan akan menindak tegas bilamana Djaka terbukti melanggar, Purbaya juga menghormati proses hukum yang tengah bergulir dan tak akan mengambil keputusan yang mendahului keputusan hukum.

“Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat saja seperti apa hasilnya,” kata dia. Purbaya menyatakan, ia telah memahami kasus yang menyeret Djaka tersebut.

Presiden Prabowo Sentil Dirjen Bea Cukai

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Purbaya mencopot Dirjen Bea Cukai jika kinerjanya tidak becus. Prabowo menyebut, ia telah beberapa kali meminta kinerja di sektor bea cukai diperbaiki.

“Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti," kata Prabowo dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Menanggapi pernyataan Prabowo tersebut, Purbaya menyatakan siap memecat Dirjen Bea Cukai jika kinerjanya tidak benar dan ada perintah langsung dari Presiden Prabowo.

"Nanti kita lihat ya. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan, saya enggak bisa kalau enggak ada perintah. Tapi, saya akan cek dulu ya," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Nama Djaka Budhi Utama muncul dalam surat dakwaan terdakwa sekaligus pemilik Blueray Cargo John Field terkait perkara dugaan suap impor yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu (6/5).

Dalam surat dakwaan, nama Djaka disebut dalam rangkaian pertemuan antara pejabat DJBC dengan pengusaha kargo tersebut. Pertemuan yang diduga dilakukan untuk pengkondisian jalur impor terjadi di Hotel Borobudur Jakarta sekitar Juli 2025.

“Dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, antara lain Djaka Budhi Utama, Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan pengusaha-pengusaha kargo,” demikian kutipan surat dakwaan jaksa KPK.