BALI - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Bea Cukai Denpasar Bali serta Bea Cukai Mataram gagalkan pengiriman rokok ilegal di Bali. Dalam penindakan ini, 1.401.600 batang batang rokok illegal disita.

Penindakan dilakukan di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali Rabu, 13 Mei 2026 sekitar pukul 00.10 WITA.

Penindakan bermula dari informasi yang diperoleh petugas Bea Cukai Mataram terkait dugaan adanya pengangkutan Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau ilegal menggunakan sebuah truk. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan Kanwil Bea Cukai Bali Nusra dan Bea Cukai Denpasar melakukan penelusuran serta pembuntutan terhadap kendaraan dimaksud hingga akhirnya dilakukan penghentian dan pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu unit truk yang mengangkut 98 karung rokok ilegal berbagai merek tanpa dilekati pita cukai. Modus yang digunakan pelaku ialah menyamarkan muatan rokok ilegal dengan menumpuknya bersama barang lain seperti kaleng cat, karung sendok plastik, kardus gelas plastik, dan kardus helm.

Adapun rincian rokok ilegal yang diamankan meliputi merek Nexus sebanyak 560.000 batang, New Nexus sebanyak 496.000 batang, Pad Bold sebanyak 96.000 batang, Reno 09 Mangga sebanyak 172.800 batang, serta Reno 09 Anggur sebanyak 76.800 batang. Secara keseluruhan, total barang hasil penindakan mencapai 1.401.600 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp2,08 miliar.

Dari jumlah tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp1,35 miliar, dengan nilai cukai sebesar Rp1,04 miliar. Selain mengamankan barang bukti dan sarana pengangkut, petugas juga membawa dua orang, yakni pengemudi berinisial DH dan asistennya berinisial K, ke Bea Cukai Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para pelaku diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Cukai.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan penindakan ini merupakan bentuk nyata komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.

“Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan. Penindakan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan mendukung keberlangsungan industri hasil tembakau yang legal,” ujar Budi.

Bea Cukai menegaskan akan terus memperkuat sinergi pengawasan dan penindakan guna menekan peredaran barang kena cukai ilegal di berbagai wilayah Indonesia.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sebanyak 40 perusahaan baja asal China menyatakan komitmennya untuk mematuhi ketentuan perpajakan di Indonesia setelah didatangi tim khusus gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah atas temuan dugaan ketidakpatuhan perpajakan yang melibatkan puluhan perusahaan tersebut. Berdasarkan estimasi DJP, potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp4 triliun per tahun pada periode 2016 hingga 2019.

Purbaya mengatakan otoritas pajak telah menjalin komunikasi intensif dengan perusahaan-perusahaan terkait agar segera memenuhi dan melegalkan seluruh kewajiban perpajakannya.

"Itu Pajak sudah bicara dengan mereka. Maksudnya mereka tentunya mau go legal," ujar Purbaya di kawasan Kantor Pusat Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Meski demikian, pemerintah belum mengungkapkan nilai setoran pajak yang telah dibayarkan oleh 40 perusahaan tersebut ke kas negara.

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan komitmen tersebut. Jika tidak terdapat tindak lanjut yang konkret, otoritas akan kembali melakukan penelusuran dan tindakan lanjutan.

"Kita lihat seperti apa ke depannya. Kalau enggak ada gerakan lagi dari mereka ya sudah kita kejar lagi," katanya.

Ke-40 perusahaan baja tersebut sebelumnya masuk dalam daftar pengawasan Direktorat Jenderal Pajak sejak awal 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya menyebut dugaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Berdasarkan estimasi DJP, potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp4 triliun per tahun. "Kerugian 40 perusahaan tersebut estimasinya setiap tahun sekitar Rp4 triliun, dari 2016 sampai 2019," kata Bimo sebelumnya di Cikupa, Banten, Rabu (5/2/2026).

Jika diakumulasi selama empat tahun, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp16 triliun. Pemerintah pun memastikan pengawasan terhadap kepatuhan pajak sektor tersebut akan terus diperkuat.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, bahwa tim khusus gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menindaklanjuti temuan terkait 40 perusahaan baja asal China yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan .

Setelah dilakukan kunjungan langsung, puluhan perusahaan tersebut menyatakan komitmennya untuk mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Purbaya mengonfirmasi bahwa pihak otoritas pajak telah menjalin komunikasi intensif guna memastikan perusahaan-perusahaan tersebut segera melegalkan seluruh aspek perpajakannya.

"Itu pajak sudah bicara dengan mereka. Maksudnya mereka tentunya mau go legal," kata Purbaya di kawasan Kantor Pusat Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Purbaya Bongkar Skandal Pajak Perusahaan Baja China Rp500 Miliar: Pejabat Kita Tak Bisa Disogok



Hingga saat ini, Bendahara Negara tersebut belum merinci total nilai kewajiban pajak yang telah disetorkan oleh ke-40 perusahaan baja tersebut ke kas negara. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau pergerakan mereka secara ketat dan tidak ragu untuk melakukan pengejaran kembali jika komitmen tersebut tidak segera direalisasikan.

"Kita lihat seperti apa ke depannya. Kalau enggak ada gerakan lagi dari mereka ya sudah kita kejar lagi," tutur Purbaya.

Ke-40 perusahaan baja ini sejatinya telah menjadi target pengawasan Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, sejak awal tahun 2026. Berdasarkan investigasi awal, praktik pengemplangan pajak yang dilakukan puluhan perusahaan tersebut diperkirakan telah merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar dalam kurun waktu empat tahun.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto sebelumnya mengungkapkan bahwa kerugian negara diperkirakan mencapai Rp4 triliun setiap tahunnya selama periode 2016 hingga 2019.

"Kerugian 40 perusahaan tersebut estimasinya, estimasinya 40 perusahaan setiap tahun sekitar 4 triliun. Dari 2016 sampai 2019," ujar Bimo saat memberikan keterangan di Cikupa, Banten, Rabu (5/2/2026).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sebuah kontainer yang diduga terafiliasi dengan Blueray Cargo, perusahaan yang pemiliknya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan pada Selasa (12/5/2026). Kontainer tersebut disebut tidak diajukan pemberitahuan impor barang ke Bea dan Cukai lebih dari 30 hari.

"Penyidik bergerak melakukan penggeledahan dan penyitaan atas kontainer yang diduga milik importir yang terafiliasi dengani Blueray. Kontainer masih berada di Pelabuhan Tanjung Emas, di mana pemilik kontainer lebih dari 30 hari tidak mengajukan Pemberitahuan Impor Barang ke BC," ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).



Budi menjelaskan kontainer itu berisi barang yang masuk kategori dilarang atau dibatasi pemasukannya, yakni suku cadang kendaraan. "Kontainer kemudian dibuka dan berisi barang yang termasuk dalam kriteria dilarang atau dibatasi pemasukannya (impor), yaitu sparepart kendaraan," ujar dia.

"Penyidik tentu nantinya akan mengklarifikasi kepada pihak Blueray dan pihak terkait baik itu perusahaan Importir, Forwader, maupun kepada pihak Ditjen BC," sambung Budi.

Selain itu, pada Senin (11/5), penyidik KPK juga menggeledah rumah salah satu pihak yang terafiliasi dengan Blueray. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah catatan dan barang bukti elektronik.

"Dari barbuk yang diamankan dan disita tersebut, penyidik mendapatkan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini," imbuh Budi.

Menurut Budi, informasi tersebut berkaitan dengan dugaan pengondisian oleh pihak eksternal dalam penanganan perkara dugaan korupsi bea dan cukai yang tengah diusut KPK.

"Hal ini bisa dipandang atau masuk kategori upaya merintangi penyidikan baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penyidik tentu akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah pengusaha Heri Setiyono alias Heri Black yang bertempat di Semarang, Jawa Tengah. Penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dilakukan pada Senin (11/5/2026).

Heri merupakan salah satu saksi yang pernah dipanggil KPK namun belum pernah memenuhi panggilan tersebut. Adapun penyidik menyita barang bukti berupa catatan dan barang bukti elektronik.

"Penyidik menggeledah rumah salah satu pihak yang diduga terafiliasi dengan Blueray. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah catatan dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (13/5/2026).

Menurut Budi, salah satu barang bukti yang disita berisi tentang informasi pengkondisian kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani tersebut. Budi menyebut hal ini merupakan upaya untuk menghambat proses penyidikan.

"Bahwa ada informasi yang didapat berupa upaya pengondisian-pengondisian dari pihak eksternal dalam proses penanganan perkara terkait bea dan cukai di KPK," imbuh Budi.

Budi mengatakan penyidik akan mendalami lebih lanjut apakah perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan penyidikan. "Penyidik tentu akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak," pungkasnya.

Bisnis.com, MALANG — Bea Cukai Malang berhasil menggagalkan peredaran 464.800 batang rokok ilegal lewat operasi penindakan di dua tempat, yakni patroli di jalan raya dan jalan tol Pandaan-Malang.

Kepala Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan pada Minggu (10/5/2026) sekitar pukul 18.00 WIB, Tim Bea Cukai Malang menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan pengangkutan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal menggunakan mobil penumpang model minibus warna silver yang diduga akan keluar dari wilayah Malang.

“Menindaklanjuti informasi tersebut, tim segera bergerak melakukan patroli darat dan pemantauan jalur distribusi rokok ilegal di wilayah perbatasan Kota dan Kabupaten Malang,” katanya, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan hasil penyusuran dan analisis profil kendaraan, petugas berhasil mengidentifikasi kendaraan target yang tengah melintas di kawasan Blimbing, Kota Malang.

Tim kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menghentikan kendaraan tersebut di Jalan Raya Karanglo, Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Setelah kendaraan berhasil diamankan, petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut beserta barang muatan di dalamnya.

Sekitar pukul 18.45 WIB, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kendaraan tersebut mengangkut BKC HT ilegal berbagai jenis dan merek, antara lain Marbol, Manchester, dan lainnya tanpa dilekati pita cukai. Barang ilegal tersebut ditemukan sebanyak 9.230 bungkus dengan total mencapai 183.800 batang rokok.

Atas temuan tersebut, Tim Bea Cukai Malang melakukan penindakan dengan membawa sopir, sarana pengangkut, serta seluruh barang hasil penindakan kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari hasil penindakan ini, total perkiraan nilai barang mencapai Rp276.076.000 dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp138.849.600.

Sebelumnya, pada Jumat (8/5/2026) sekitar pukul 22.30 WIB, Tim Bea Cukai Malang menerima informasi intelijen terkait dugaan adanya pengangkutan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal menggunakan kendaraan penumpang warna putih yang diduga memasuki wilayah Malang. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim segera bergerak melaksanakan patroli darat dan pemantauan jalur distribusi rokok ilegal di wilayah perbatasan Kota dan Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil analisis profil kendaraan dan penyusuran di lapangan, petugas berhasil mengidentifikasi kendaraan yang dimaksud sedang melintas di ruas Tol Pandaan–Malang. Tim kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menghentikan kendaraan tersebut di Pintu Tol Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Setelah kendaraan berhasil diamankan, petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut beserta barang muatan di dalamnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kendaraan tersebut mengangkut BKC HT jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) ilegal yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dalam bentuk batangan. Barang tersebut menggunakan tipping Marbol sebanyak 11 karton dengan total kurang lebih 281.000 batang rokok ilegal.

Atas temuan tersebut, Tim Bea Cukai Malang melakukan penindakan dan membawa sopir, sarana pengangkut, dan seluruh barang hasil penindakan ke Kantor Bea Cukai Malang untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil penindakan tersebut, total perkiraan nilai barang mencapai Rp417.285.000 dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp209.626.000.

Johan menegaskan, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga berdampak pada iklim usaha dan keberlangsungan industri hasil tembakau yang taat aturan.

“Pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal akan terus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Keberadaan rokok ilegal tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga terhadap tatanan perekonomian yang adil dan berkelanjutan,” ucapnya. (K24)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersuara soal peluang mencopot Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama setelah nama purnawirawan TNI itu muncul dalam surat dakwaan dugaan suap pimpinan Blueray Cargo John Field.

Purbaya menegaskan pihaknya baru akan mengambil keputusan apabila status Djaka di kasus tersebut sudah jelas.

"Kita lihat sampai tahap yang lebih jelas lagi. Ini kan baru satu sisi tertuduh ya, tersangka menceritakan apa yang ada, yang dialamin," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

"Kita lihat seperti apa nanti kalau statusnya sudah clear, baru kita ambil tindakan," jelasnya.

Dalam persidangan yang sedang berjalan, John Field didakwa menyuap sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar.

Tindak pidana itu dilakukan John Field bersama-sama dengan Terdakwa II Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blueray Cargo (Grup) dan Terdakwa III Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi pada Blueray Cargo (Grup).

Penerima suap terdiri dari Direktur Penindakan dan Penyidikan, Rizal; Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono; dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan. Mereka akan dituntut dalam berkas terpisah.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (6/5), Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membeberkan sejumlah pertemuan hingga pemberian uang untuk meloloskan kepentingan Blueray Cargo (Grup).

Salah satu yang diungkap adalah pertemuan Djaka bersama Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan sejumlah pengusaha kargo pada Juli 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Salah satu yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa I dari Blueray Cargo Group.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum akan mengambil langkah terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama, meski namanya muncul dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi barang. Pemerintah memilih menunggu proses hukum berjalan sebelum menentukan sikap lebih lanjut.

Purbaya mengatakan informasi yang muncul saat ini masih berasal dari satu pihak dalam persidangan. Karena itu, pemerintah belum ingin mengambil keputusan secara terburu-buru.

“Kita lihat sampai tahap yang lebih jelas lagi. Ini kan baru satu sisi tertuduh ya,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ia menegaskan langkah pemerintah baru akan ditentukan setelah status hukum kasus tersebut benar-benar jelas.

“Kalau statusnya sudah clear, baru kita ambil tindakan,” ujarnya.

Nama Djaka sebelumnya muncul dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap bos Blueray Cargo, John Field, dalam kasus dugaan suap terkait importasi barang. Dalam dakwaan, Djaka disebut menghadiri pertemuan bersama sejumlah pejabat Bea dan Cukai serta pengusaha kargo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Juli 2025.

Jaksa menduga pertemuan tersebut berkaitan dengan pengurusan jalur impor barang agar tidak terlalu banyak masuk jalur merah dan mengalami penumpukan di pelabuhan. Dalam perkara itu, sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diduga menerima uang hingga Rp 61,3 miliar.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah tegas terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai , Djaka Budhi Utama, yang namanya terseret dalam kasus dugaan suap importasi barang. Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa sanksi baru akan dijatuhkan setelah status hukum yang bersangkutan menjadi jelas di persidangan.

Purbaya memilih untuk bersikap hati-hati dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Nama Dirjen Bea Cukai Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Suap, Ini Kata Purbaya



"Kita lihat sampai ke tahap yang lebih jelas lagi. Ini kan baru satu sisi tertuduh ya, tersangka menceritakan apa yang ada, yang dialamin," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menkeu Purbaya menegaskan, komitmennya untuk menindaklanjuti kasus ini jika fakta persidangan membuktikan adanya keterlibatan. "Kita lihat seperti apa nanti. Kalau statusnya sudah clear pak Djaka ya baru kita ambil tindakan," tegasnya.

Kasus ini mencuat setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan terhadap tiga pimpinan Blueray Cargo. Mereka diduga memberikan suap sebesar Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura, ditambah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar kepada oknum pejabat Bea Cukai.

Suap tersebut ditujukan agar barang impor milik grup perusahaan kargo tersebut mendapatkan kemudahan proses pengawasan dan lebih cepat keluar dari bagian kepabeanan. Bea Cukai Respons Munculnya Nama Dirjen Djaka Budi Utama dalam Dakwaan Kasus Suap Impor



Dalam surat dakwaannya, jaksa menyebutkan bahwa nama Djaka Budhi Utama muncul dalam sebuah pertemuan di Hotel Borobudur pada Juli 2025. Pertemuan itu melibatkan sejumlah pejabat tinggi Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai serta terdakwa John Field dari pihak kargo.

Meski namanya disebut hadir dalam pertemuan awal tersebut, dalam poin-poin dakwaan selanjutnya, jaksa lebih banyak memaparkan keterlibatan intensif dari pejabat lain, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonongan Sianipar yang diduga melakukan kongkalikong langsung untuk mempermudah proses "jalur merah" dan memangkas dwelling time.

JAKARTA - Baru-baru ini beredar berita Pemeriksa Fungsional Ahli Madya Ditjen Bea Cukai Ahmad Dedi lari dari wawancara media usai diperiksa sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Peristiwa ini membangun framing seolah-olah Ahmad Dedi terlibat di dalam kasus suap importasi di Ditjen Bea Cukai.

Kuasa Hukum Ahmad Dedi, T.S Hamonangan Daulay memberikan klarifikasi terkait framing tersebut. "Di sini perlu diluruskan, karena sudah terjadi framing negatif yang pada akhirnya merugikan klien kami. Seolah-olah takut karena terlibat dalam kasus tersebut," kata Hamonangan Daulay kepada media, Sabtu (9/5/2026).

Dia menegaskan, setiap orang punya pilihan untuk berkenan atau tidak berkenan diwawancara media, bergantung kepada pertimbangan calon narasumber. Dalam hal ini, Ahmad Dedi punya pertimbangan kuat yaitu menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Bagi Ahmad Dedi, berkomentar di media saat itu justru akan menjadi kontraproduktif terhadap penyelidikan kasus tersebut di KPK. Biarlah kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung," ujarnya.

Kedua, status Ahmad Dedi adalah saksi sebagai salah satu pegawai di Ditjen Bea Cukai. Dia, sebagai warga negara yang baik, ingin membantu KPK agar penyelidikan kasus ini berlangsung dengan lancar. "Makanya, dia hadir dan memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dia ketahui. Sekali lagi, dia sebagai saksi dan bukan tersangka," tegasnya.

Terakhir, sebagai kuasa hukum, Hamonangan berharap media massa, terutama media massa mainstream yang menjunjung tinggi asa praduga tidak bersalah sebagai bagian dari kode etik jurnalistik. Jangan sampai termakan framing negatif dari pihak-pihak tertentu, yang tidak ingin kasus ini terungkap secara maksimal. Menkomdigi: Media Konvensional Harus Tetap Eksis di Tengah New Media

"Saya berharap kepada teman-teman media, jangan mudah termakan framing pihak tertentu. Kasus ini harus kita kawal bersama-sama, agar pengusutannya berlangsung dengan lancar dan tuntas," tuturnya.

Satwa ini terdiri atas tiga ekor marmoset, empat ekor kadal panama, dua ekor bearded dragon, satu ekor kadal uromastyx,

Tangerang (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 10 ekor satwa hidup dari Thailand yang dilakukan oleh seorang WNI berinisial HA melalui Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kepala Biro Hukum dan Humas Barantin, Hudiansyah Is Nursal di Tangerang, Sabtu mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut melalui kerja sama antara Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten Bea Cukai setempat.

Dimana, katanya, terdapat seorang penumpang penerbangan internasional dari Thailand yang dicurigai membawa satwa atau hewan tanpa dilengkapi dokumen resmi karantina.

"Menindaklanjuti informasi itu, petugas karantina bersama instansi terkait langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang," jelasnya.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah satwa hidup yang disembunyikan di dalam kaus kaki dan diselipkan pada celana ketat elastis (legging) yang dikenakan penumpang.

"Satwa ini terdiri atas tiga ekor marmoset, empat ekor kadal panama, dua ekor bearded dragon, satu ekor kadal uromastyx," katanya.

Hudiansyah bilang, untuk setiap pemasukan media pembawa, seperti hewan atau satwa, wajib memenuhi persyaratan karantina guna memastikan kondisi kesehatannya sebelum masuk ke Indonesia.

"Kami mengapresiasi sinergi antara Bea Cukai, Karantina, dan aparat penegak hukum dalam memperkuat pengawasan di pintu masuk negara," kata dia.

Sementara itu, Kepala Karantina Banten, Duma Sari mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, satwa-satwa tersebut sengaja disembunyikan untuk menghindari pemeriksaan petugas.

"Tindakan tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan hewan maupun aspek kesehatan dan keamanan hayati karena pemasukan satwa tanpa prosedur karantina berpotensi membawa hama dan penyakit hewan," paparnya.

Duma menambahkan, saat ini terhadap penumpang berinisial HA penumpang telah diamankan. Selain itu, seluruh satwa kini diamankan di Instalasi Karantina Hewan untuk menjalani observasi, pemeriksaan kesehatan, serta tindakan karantina lebih lanjut.

"Pengawasan terhadap lalu lintas hewan dan media pembawa di pintu pemasukan negara akan terus diperketat guna mencegah masuknya penyakit hewan maupun praktik perdagangan satwa ilegal," kata Duma.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian PT Blueray Cargo (BR) untuk memuluskan barang impornya. Hal itu didalami dari keterangan Ahmad Dedi (AD) selaku ASN di Ditjen Bea Cukai.

Ia merupakan saksi kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai yang memilih kabur dengan berlari menghindari wartawan seusai pemeriksaaan.

"Penyidik mendalami terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan dari PT BR yang kaitannya dengan pengurusan importasi barang atau pengurusan bea masuk," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Dari penerimaan tersebut, KPK turut mendalami dugaan adanya aliran uang ke kantong pribadi saksi yang dimaksud.

"Ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam pengurusan bea atau importasi barang," ujarnya.

Budi menyatakan, pihaknya masih mendalami dugaan penerimaan tersebut melalui keterangan saksi. Terkait jumlah, Budi belum bisa menyebutkan.

"Untuk totalnya, ini masih masuk di materi penyidikan ya, jadi nanti kita tunggu saja perkembangannya," ucapnya.

Selesai pemeriksaan, Dedi memilih lari saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK. Hal itu ia lakukan guna menghindari awak media yang mencoba mengonfirmasi materi pemeriksaannya hari ini.

Dengan mengenakan kemeja putih lengan pendek, celana hitam, serta membawa map dengan motif batik, yang bersangkutan terlihat lari dengan sekuat tenaga menghindari awak media yang mengejarnya.

Lari ini ia lakukan hingga jalan umum depan Gedung Merah Putih KPK. Meski berlawanan arah dengan kendaraan bermotor yang melintas, ia tetap terus berlari.

Selain Dedi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap tiga saksi lain dari unsur swasta, yakni Heri Setiyono, Hari Tommy, dan Hanapi Arbi.