REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa percaya diri, kondisi fiskal Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Keyakinan itu disampaikannya usai bertemu sejumlah lembaga internasional dan investor di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Dalam rangkaian kunjungan di Washington DC, Purbaya melakukan pertemuan dengan International Monetary Fund (IMF), World Bank, serta lembaga pemeringkat seperti S&P Global Ratings. Dia juga bertemu investor global, termasuk Goldman Sachs dan Fidelity Investments.

Menurut Purbaya, berbagai pihak tersebut memberikan respons positif terhadap strategi fiskal Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin anggaran. "Mereka ingin memahami arah kebijakan kita dan menilai apakah strategi ini kredibel dan berkelanjutan," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta dikutip Kamis (16/4/2026).

Purbaya menyebut, selama ini banyak pihak mempertanyakan bagaimana Indonesia mampu tumbuh tanpa membebani anggaran negara. Namun, penjelasan pemerintah dinilai mampu menjawab keraguan tersebut.

Purbaya menegaskan, Indonesia memiliki bantalan fiskal yang cukup kuat, dengan cadangan anggaran sekitar Rp 420 triliun. Dia menilai, hal itu cukup untuk meredam berbagai tekanan eksternal, mulai dari gejolak geopolitik hingga kenaikan harga energi. "Kondisi fiskal kita kuat dan mampu menyerap shock yang terjadi," katanya.

Di sisi lain, kata dia, minat investor global terhadap Indonesia juga mulai meningkat, terutama pada instrumen pasar keuangan seperti obligasi dan saham. Meski masih didominasi investasi portofolio, menurut Purbaya, pemerintah optimistis aliran dana tersebut akan mendukung stabilitas pasar domestik.

Dia menyatakan, pemerintah telah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan sejak akhir tahun lalu untuk menghadapi ketidakpastian global yang masih berlangsung. Dengan kondisi tersebut, kata Purbaya, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia tetap terjaga, meski tekanan global belum mereda dalam waktu dekat.

Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas, Pemerintah Indonesia bersama Jepang dan negara-negara mitra Asia Zero Emission Community (AZEC) mengambil langkah proaktif dengan menggelar AZEC Plus Online Summit Meeting pada Rabu (15/04).

Pertemuan daring yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Jepang, Takaichi Sanae, ini menjadi sangat strategis karena melibatkan cakupan yang lebih luas. Selain negara mitra inti, Jepang turut mengundang Bangladesh, Timor-Leste, India, Korea Selatan (Korsel), Sri Lanka, hingga lembaga internasional seperti International Energy Agency (IEA) dan Asian Development Bank (ADB).

Merespons krisis energi yang tengah berlangsung, pertemuan ini meluncurkan "assistance package plan". Inisiatif yang dirancang untuk menyepakati berbagi langkah strategis di berbagai aspek, mulai dari mitigasi darurat jangka pendek guna mengamankan pasokan minyak mentah dan produk energi, hingga penguatan struktur ketahanan energi kawasan dalam jangka menengah dan panjang melalui transformasi AZEC menjadi AZEC 2.0, serta peluncuran paket pembiayaan sebesar 1,5 triliun yen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Jepang dalam menyelenggarakan pertemuan ini di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa kerja sama dalam AZEC harus terus berlandaskan prinsip "One Goal, Various Pathways" guna menangkap keunggulan ekonomi unik di setiap negara. Airlangga juga menyampaikan langkah nyata Indonesia dalam memitigasi situasi di Teluk Persia, khususnya Selat Hormuz, yakni rencana implementasi program biodiesel B50 pada pertengahan 2026, serta penyelesaian roadmap PLTS Atap 100GW tahun ini sebagai pilar utama peningkatan ketahanan energi nasional.

Lebih lanjut, Indonesia menegaskan bahwa kerja sama melalui platform AZEC kini menjadi semakin krusial. Semangat kolaborasi ini sebenarnya telah diperkuat pada KTT ke-3 AZEC di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025, di mana Indonesia dan Jepang menyepakati 21 MoU kerja sama baru di sektor energi dan pembangunan berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut antara lain mencakup energi terbarukan, dekarbonisasi, serta penguatan rantai pasok yang melibatkan berbagai institusi dan perusahaan kedua negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim kondisi ekonomi Indonesia tetap tanggung di tengah gejolak perang di Timur Tengah. Menurutnya, kondisi saat ini jauh dari krisis dan berbeda dari yang terjadi pada 1998 lalu.

Pada media briefing bersama media internasional, Senin (13/4/2026), Airlangga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara-negara anggota Group of Twenty (G20), yang merupakan deretan negara dengan ekonomi terbesar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 5,11% (yoy) hanya dikalahkan oleh India.

Namun demikian, defisit fiskal atau APBN masih dapat ditahan di bawah 3% atau tepatnya 2,92% terhadap PDB. Menurut Airlangga, defisit ini tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya seperti India (4%), Prancis (4,4%) dan Amerika Serikat (6,3).

Airlangga memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini bisa tumbuh di atas 5,3%, dengan capaian kuartal I/2026 hingga 5,5%.

"Jauh berbeda dengan situasi tahun 1998. Dari segi ekonomi makro, saya katakan pertumbuhan PDB adalah 5,11%, dan proyeksi tahun ini di atas 5,3%. Kuartal pertama tahun ini, kami optimis pertumbuhan Indonesia di kuartal pertama sekitar 5,5%," katanya dikutip dari siaran pers, Selasa (14/4/2026).

Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) hingga Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di kisaran 2,6% sampai 3,3%. Indonesia pada tahun ini diperkirakan bisa tumbuh sampai kisaran 5,3%.

Menko Perekonomian sejak 2019 itu juga menyebut Indonesia termasuk salah satu negara dengan kemungkinan rendah terkena resesi. Menukil laporan Bloomberg, kemungkinan Indonesia terkena resesi hanya 5%.

Sementara itu, menurut laporan yang sama, peluang Brasil mengalami resesi menyentuh 15%, China 15%, Jepang 30% dan AS 30%.

Airlangga menjelaskan, ketahanan Indonesia ditopang oleh ekonomi domestik yang berkontribusi hingga 54% dari PDB. Hal ini didukung oleh ketahanan pangan dan energi.

Dari sisi pangan, dia menyebut swasembada beras telah dicapai sejak 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Produksi beras mencapai 34,7 juta ton dan stok Perum Bulog 4,6 juta ton per 8 April 2026 atau tertinggi dalam sejarah.

Sementara itu, dari sisi ketahanan energi, pemerintah akan menerapkan kebijakan B50, pengembangan energi surya, hingga peningkatan kapasitas kilang minyak.

APBN dalam hal ini berfungsi sebagai peredam guncangan untuk masyarakat. Berbagai bantuan sosial diberikan kepada masyarakat miskin, berkat peningkatan capaian penerimaan pajak. Sampai dengan Maret 2026, penerimaan pajak mencapai Rp462,7 triliun atau tumbuh 14,3% (yoy).

Alhasil defisit APBN juga diklaim masih terkendali. Berdasarkan pembukuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), defisit APBN sudah mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB pada kuartal I/2026.

Pada sisi pembiayaan, Airlangga menyebut kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) hanya 12,% sehingga mengurangi kerentanan eksternal. Rasio utang pemerintah saat ini 40,46% terhadap PDB atau sebesar 9.637,9 triliun. Namun, sebagian besar pinjaman berasal dari dalam negeri.

"Jika Anda melihat detail utang kami, sebagian besar berasal dari dalam negeri. Jadi, risiko guncangan eksternal terkendali," ujarnya.

Masih dari sisi eksternal, mantan Menteri Perindustrian itu juga menyebut cadangan devisa Indonesia masih sekitar US$148,2 miliar atau setara dengan enam bulan impor.

Pada aspek kesejahteraan, Airlangga melaporkan bahwa tingkat kemiskinan terus berkurang hingga di bawah 10%. Saat ini, tingkat kemiskinan sebesar 8,25%. Tingkat kesenjangan atau rasio gini juga semakin menurun menjadi 0,363. Tingkat pengangguran pun berhasil ditekan ke 4,7%.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan, pertumbuhan ekonomi di triwulan II bakal ditopang fundamental ekonomi yang kuat. Sejumlah indikator seperti peningkatan konsumsi rumah tangga hingga realisasi investasi digadang-gadang mempercepat akselerasi perekonomian.

Airlangga menitikberatkan nilai inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut, serta tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi. Seturut itu, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan dengan kontribusi 54% terhadap PDB.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di atas 5,3%. Dan pada kuartal pertama tahun ini, optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,5%,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan resmi dikutip Selasa (14/4/2026).

Menteri dari Partai Golkar ini juga menjelaskam sektor manufaktur masih berada pada fase ekspansi dengan indeks 50,1, yang diikuti cadangan devisa tetap kuat sebesar USD148,2 miliar. Sektor perbankan juga tak lepas disorot, seiring tetap solid dengan rasio permodalan yang kuat dan risiko kredit yang terkendali.

Risiko yang dimaksud dapat ditekan seperti pengetatan ayuri pemberian pinjaman. Tak hanya itu sumber daya alam turut memperbesar margin pertumbuhan.

Terdapat kenaikan ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium yang mencapai USD47 miliar turut memberikan natural hedging terhadap tekanan dari sektor minyak dan gas.

Konsumsi Masyarakat Bakal Ngebut di Peak Season Nataru Bikin Sektor Ritel Pede Menatap 2026



Dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus berfungsi sebagai bantalan ekonomi melalui penyaluran bantuan pangan, diskon transportasi, subsidi bahan bakar, dan kompensasi senilai sekitar Rp11,92 triliun. Selain itu defisit APBN tetap terjaga rendah di level 0,93% terhadap PDB per Maret 2026.

“Lalu transaksi mata uang lokal Indonesia tahun 2025 meningkat menjadi USD25,6 miliar. Angka ini dua kali lipat dibandingkan tahun 2024, dengan negara-negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Jepang, dan China, yang sudah menerima transaksi pembayaran QRIS Indonesia,” ujar Airlangga.

Sebelumnya penekanan soal perbaikan capaian pertumbuhan ekonomi juga diungap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II-2026 tidak akan turun dari capaian pertumbuhan 5,5 persen kuartal awal tahun.

Purbaya bakal menggenjot penerimaan pajak, mengoptimalkan belanja pemerintah hingga memacu tingkat permintaan seperti yang sudah berjalan pada kuartal pertama. "Akan terus membaik (pertumbuhan ekonomi) Kalau program kita betul (optimalkan). Saya pikir, kalau di atas 5,5 persen kan sudah clear," kata Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga rasio utang pada level 40 persen, sementara defisit APBN 3 persen.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah yang diikuti kurang lebih 800 birokrat, jajaran direksi BUMN, dan petinggi TNI, Polri, Kejaksaan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen, walaupun Undang-Undang menyiapkan (batas rasio utang) sampai 60 persen (terhadap APBN). Demikian pula juga defisit (APBN) dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Airlangga saat jumpa pers selepas mengikuti rapat tersebut.

Undang-Undang yang disebut oleh Airlangga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Presiden Prabowo mengumpulkan jajaran menteri sampai dengan pejabat eselon I kementerian/lembaga di halaman tengah Istana untuk memberikan secara langsung taklimat, arahan-arahan, dan mendengar juga paparan dari beberapa menteri terkait sektor-sektor strategis. Rapat tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 jam.

Dalam rapat tersebut, Airlangga menjelaskan sejumlah indikator yang menunjukkan perekonomian Indonesia dalam kondisi baik dilaporkan kepada Presiden, sebagaimana tercermin dalam indeks keyakinan konsumen, purchasing managers index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, dan neraca pembayaran.

Airlangga juga menyampaikan penerimaan pajak juga bertumbuh.

"Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret, kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3 persen atau Rp462,7 (triliun), dan manufaktur juga ekspansif," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia,pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2026 dapat mencapai kisaran 5,5 persen.

"Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai (target), tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan lebih besar (atau) sama dengan 5,5 persen," ujar Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Rapat Kerja Pemerintah turut menyoroti kondisi ketahanan pangan nasional yang menunjukkan tren positif. Airlangga mengatakan stok beras Bulog telah mencapai 4,6 juta ton.

"Ketahanan pangan kita juga relatif kuat. Produksi beras di (tahun) 2025 (sebesar) 34,7 (juta ton), dan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton," ujarnya.

Terlepas dari capaian-capaian tersebut, Airlangga menegaskan pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, salah satunya dengan implementasi program Biodiesel B50, yang diyakini dapat meningkatkan ketahanan anggaran negara.

"Kita sudah menyepakati per 1 Juli, B50, di mana itu akan meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun," katanya.

Rapat Kerja Pemerintah itu berlangsung terbuka dalam kurang lebih sejam pertama, kemudian setelahnya berlangsung tertutup.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Prabowo Subianto berjanji untuk menjaga rasio utang di bawah 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit APBN di bawah 3 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal itu usai menghadiri Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026) petang WIB.

"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen walaupun Undang-Undang (Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) menyiapkan (batas rasio utang) sampai 60 persen (terhadap PDB). Demikian pula juga defisit (APBN) dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Airlangga.

Menurut dia, perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam kondisi baik. Hal itu tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, neraca pembayaran, dan sebagainya. Pun penerimaan pajak ikut tumbuh.

Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2026 dapat mencapai kisaran 5,5 persen. "Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai (target), tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan lebih besar (atau) sama dengan 5,5 persen," ucap Airlangga.

JAKARTA - Besarnya basis pasar domestik Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta penduduk, turut mendorong tingginya aktivitas ekonomi, termasuk pada sektor ekonomi digital . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, nilai ekonomi digital Indonesia sangat menjanjikan.

“Pemerintah memandang digitalisasi dan AI (artificial intelligence) sebagai mesin pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki nilai ekonomi digital yang sangat menjanjikan, nilai ekonomi digital Indonesia hampir mencapai USD100 miliar,” jelas Menko Airlangga Hartarto dalam acara GrabX 2026, Rabu (8/4/2026).

Didukung digital, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan laju sebesar 4,99% serta menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni mencapai 53,63%. Kinerja tersebut juga mencerminkan salah satu tingkat kontribusi konsumsi domestik yang relatif tinggi di antara negara-negara G20.

Pemerintah memandang kombinasi antara digitalisasi dan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) akan menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.Menko Airlangga: Ekonomi Digital RI Tembus Rp627 Triliun Terbesar di ASEAN



Transformasi digital Indonesia menunjukkan kemajuan pesat dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan Global Innovation Index (GII) 2025, posisi Indonesia melesat ke peringkat 55, naik signifikan dari peringkat 85 pada tahun 2020.

Pada Tahun 2025, Indonesia juga telah memiliki sekitar 3.200 startup, serta 7 unicorn berskala global yang bergerak dibidang makanan dan minuman, fintech, e-commerce, dan transportasi.

Sementara itu ekonomi digital di Asia Tenggara juga mengalami peningkatan pendapatan dari berbagai aplikasi berbasis Artificial Intellegent (AI) di Indonesia. Hal tersebut semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pasar AI paling potensial di Asia.

Meski menawarkan peluang besar, perkembangan dan adopsi teknologi turut mendorong pergeseran kebutuhan tenaga kerja. Laporan World Economic Forum mencatat bahwa sekitar 22% jenis pekerjaan diproyeksikan akan mengalami perubahan dalam beberapa tahun ke depan. Untuk itu, ketersediaan talenta digital yang adaptif serta mampu berinovasi menjadi kunci utama dalam memastikan transformasi digital dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Infrastruktur Digital: Kunci Sukses AI dan Ekonomi Digital di Asia Pasifik



Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah terus memperkuat kesiapan nasional melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk kolaborasi dengan Arm Holdings dalam pengembangan kapasitas teknologi, yang pada tahun ini menargetkan pelatihan bagi 15.000 talenta di bidang AI.

Pada skala regional, Indonesia juga telah menginisiasi penyusunan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sebagai fondasi penguatan ekonomi digital kawasan. Inisiatif ini diharapkan dapat ditandatangani pada tahun 2026 di bawah kepemimpinan Filipina, sebagai langkah konkret dalam mendorong integrasi dan pertumbuhan ekonomi digital ASEAN.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Grab Indonesia atas penyelenggaraan GrabX 2026 yang menjadi platform peluncuran berbagai inovasi dan solusi berbasis AI dalam mendukung mitra pengemudi, pelaku UMKM, serta konsumen. Hal tersebut dapat menjadi pendorong ekosistem digital sebagai mesin vital untuk perkembangan ekonomi nasional dan menciptakan peluang pekerjaan yang baru dan inklusif.

“Agar aplikasi AI GrabX ini tidak hanya digunakan secara eksklusif oleh pengemudi dan mitra, tetapi juga oleh merchant, sehingga mereka dapat meningkatkan efisiensi serta memiliki level playing field yang setara dengan peritel modern di sekitar mereka. Pemanfaatan teknologi AI ini untuk mengoptimalkan daya beli para mitra, khususnya usaha kecil dan menengah,” pungkas Menko Airlangga.

Selain itu terangnya, pemanfaatan data secara instan, mulai dari tren penjualan hingga ringkasan pelanggan, tentu akan membantu pelaku UMKM dalam menentukan jenis produk yang perlu dikembangkan maupun dipasok.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Co-Founder dan CEO of Grab Holdings Anthony Tan, serta CEO of Grab Indonesia Neneng Goenadi.

IDXChannel – Pemerintah membebaskan bea masuk suku cadang pesawat terbang menjadi 0 persen guna memperkuat daya saing industri perawatan pesawat atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di dalam negeri.

Meski kebijakan ini membuat negara kehilangan potensi penerimaan sekitar Rp500 miliar, pemerintah memperkirakan dampak berganda (multiplier effect) yang dihasilkan mampu mendorong aktivitas ekonomi hingga USD700 juta per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan strategi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri perawatan pesawat di kawasan regional.

“Dan ini tahun lalu bea masuk dari sparepart sekitar Rp500 miliar. Nah kebijakan ini diperkirakan memperkuat daya saing industri MRO dengan potensi aktivitas ekonomi bisa meningkat USD700 juta per tahun, dan bisa mendukung output PDB sampai USD1,49 miliar, serta menciptakan 1.000 lapangan kerja langsung dan lapangan kerja tidak langsung hampir tiga kali lipat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Dengan kurs saat ini, potensi dukungan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD1,49 miliar dinilai jauh lebih besar dibandingkan hilangnya penerimaan negara dari bea masuk sebesar Rp500 miliar.

Selain mendorong industri MRO, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu menekan biaya operasional maskapai, terutama di tengah tingginya harga bahan bakar avtur.

“Untuk menjaga ekosistem industri penerbangan, penurunan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen sehingga bisa menurunkan biaya operasional dari maskapai penerbangan,” tambahnya.

Pemerintah juga memperkirakan kebijakan ini dapat menciptakan sekitar 4.000 lapangan kerja baru, yang terdiri dari 1.000 tenaga kerja langsung dan sekitar 3.000 tenaga kerja tidak langsung di ekosistem industri penerbangan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai kebijakan penghapusan bea masuk ini juga merupakan langkah pemerintah untuk melindungi konsumen transportasi udara. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, maskapai diharapkan dapat menekan harga tiket pesawat agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Ke depannya diharapkan dengan penghapusan bea masuk suku cadang pesawat, maka akan mengurangi beban biaya operasional dari maskapai penerbangan nasional kita,” pungkas Dudy.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menanggapi terkait kondisi nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp17.105 per dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Menko Airlangga menyinggung bukan hanya nilai tukar rupiah yang menurun, tapi juga banyak mata uang negara lain.

“Itu bukan hanya rupiah, berbagai currency (mata uang) lain kan demikian,” kata Menko Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/4/2026).

Tekanan terhadap rupiah sudah terlihat sejak sesi perdagangan siang hingga sore hari. Bahkan pelemahan sempat menyentuh 75 poin sebelum akhirnya ditutup di kisaran Rp17.100 per USD.

Rupiah Masih Masuk Hitungan Simulasi Pemerintah

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah masih masuk dalam hitungan simulasi pemerintah. Menkeu menyatakan bahwa lonjakan tersebut tidak serta-merta mengganggu postur belanja maupun penerimaan negara karena pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario cadangan.

Rupiah Tembus Rp17.100, Purbaya Serahkan ke BI: Saya Percaya Dia Bisa Betulin



Purbaya menjelaskan, bahwa dalam penyusunan anggaran, Kementerian Keuangan tidak hanya terpaku pada satu angka asumsi, melainkan telah menaikkan parameter simulasi ke level tertentu untuk mengantisipasi gejolak pasar.

"Nggak, saya tekankan dulu ya, angka simulasi itu rupiah-nya bukan rupiah di APBN yang sebelumnya, sudah dinaikkan ke level tertentu, jadi itu masih termasuk dalam hitungan skenario," ujar Purbaya saat diskusi bersama media di kantin Kemenkeu, Selasa (7/4).

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerangkan, lonjakan harga avtur memicu kenaikan tarif tiket pesawat . Airlangga mengungkapkan harga avtur di berbagai negara seperti di Thailand berada di angka Rp29.518, dan Filipina Rp25.326 per liter.

Menko menyebut avtur ini merupakan BBM non-subsidi yang harganya mengikuti perkembangan pasar. Avtur sendiri berkontribusi hingga 40% terhadap biaya operasional maskapai penerbangan, sehingga pemerintah melakukan intervensi agar kenaikan harga tiket pesawat tetap terkendali.

"Hari ini kita lihat di Bandara Soekarno Hatta itu harga avtur per 1 April kemarin sudah sekitar 23.000-an, ini Rp23.551 per liter. Nah kenaikan harga avtur ini tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, dimana harga avtur itu berkontribusi terhadap 40 persen dari biaya operasional pesawat," ungkap Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/4/2026).

Airlangga Umumkan Kenaikan Harga Tiket Pesawat Domestik 9-13%



Untuk lebih menekan struktur biaya operasional maskapai, pemerintah juga memberikan insentif non-fiskal berupa penurunan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membantu maskapai, tetapi juga memperkuat industri perawatan pesawat (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) di dalam negeri.

Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi sekitar Rp1,3 triliun per bulan guna menjaga stabilitas industri penerbangan nasional. Harga Avtur Melonjak 70% Imbas Perang AS-Iran, Maskapai Teriak Minta Kenaikan Tiket Pesawat



“Agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13 persen, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun rupiah per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini Rp2,6 triliun," ujar Airlangga.

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, harga tiket pesawat domestik akan naik 9-13%. Langkah ini diambil mengingat harga avtur mengalami kenaikan, tercatat di Bandara Soekarno-Hatta per 1 April 2026 telah menyentuh angka Rp23.551 per liter.

Guna menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, pemerintah menyiapkan paket kebijakan strategis. Menko Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi sekitar Rp1,3 triliun per bulan guna menjaga stabilitas industri penerbangan nasional.

“Agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13 persen, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun rupiah per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini Rp2,6 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/4/2026).

Harga Avtur Melonjak 70% Imbas Perang AS-Iran, Maskapai Teriak Minta Kenaikan Tiket Pesawat



Kenaikan harga tiket pesawat domestik dibarengi dengan kucuran subsidi dari pemerintah, pertama PPN di tanggung pemerintah sebesar 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Dengan subsidi yang diberikan pemerintah sekitar Rp1,3 triliun.

Paket kebijakan di antara pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi akan berlaku selama dua bulan ke depan sambil memantau perkembangan geopolitik di Timur Tengah.

Selain itu, pemerintah melakukan penyesuaian pada biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Komponen ini diseragamkan menjadi 38%, baik untuk pesawat jenis jet maupun propeller.

Krisis Avtur Hantam Vietnam, Maskapai Pangkas Massal Jadwal Penerbangan



"Pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi, pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya," tegas Airlangga.

Untuk lebih menekan struktur biaya operasional maskapai, pemerintah juga memberikan insentif non-fiskal berupa penurunan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0%. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membantu maskapai, tetapi juga memperkuat industri perawatan pesawat (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) di dalam negeri.

IDXChannel– Pemerintah resmi menyiapkan paket kebijakan strategis untuk mengantisipasi lonjakan harga avtur global agar tidak membebani masyarakat melalui harga tiket pesawat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi sekitar Rp1,3 triliun per bulan guna menjaga stabilitas industri penerbangan nasional.

Langkah ini diambil mengingat harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta per 1 April 2026 telah menyentuh angka Rp23.551 per liter. Karena avtur berkontribusi hingga 40 persen terhadap biaya operasional maskapai, pemerintah melakukan intervensi agar kenaikan harga tiket tetap terkendali.

“Agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13 persen, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini Rp2,6 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/4/2026).

Salah satu instrumen utama dalam paket kebijakan ini adalah pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Kebijakan ini akan berlaku selama dua bulan ke depan sambil memantau perkembangan geopolitik di Timur Tengah.

Selain itu, pemerintah melakukan penyesuaian pada biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Komponen ini diseragamkan menjadi 38 persen, baik untuk pesawat jenis jet maupun propeller.

"Pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi, pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya," ujar Airlangga.

Untuk lebih menekan struktur biaya operasional maskapai, pemerintah juga memberikan insentif non-fiskal berupa penurunan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membantu maskapai, tetapi juga memperkuat industri perawatan pesawat (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) di dalam negeri.

Pelepasan potensi penerimaan negara dari bea masuk spare parts yang mencapai Rp500 miliar ini diproyeksikan mampu mendongkrak output PDB hingga USD1,49 miliar dan menyerap ribuan tenaga kerja baru.

Di sisi lain, Airlangga kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga harga BBM bersubsidi (Pertalite dan Biosolar) agar tidak naik hingga akhir tahun, selama harga minyak dunia tetap terkendali.

"Sekali lagi BBM bersubsidi itu adalah Pertalite dan Solar. Selama harga minyak tidak lebih dari USD97 secara rata-rata, maka harga BBM ini bisa kita pertahankan sampai bulan Desember tahun ini," kata dia.

(kunthi fahmar sandy)