Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,33% atau 57 poin ke Rp17.229 per dolar AS dalam perdagangan Jumat (24/4/2026). Sementara itu, indeks dolar AS juga menguat 0,04 ke 98,81.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa meski menguat, nilai tukar rupiah kini sedang tertekan oleh kombinasi sentimen global dan domestik. Rupiah bahkan sempat menyentuh level terendahanya di Rp17.300 per dolar AS, sebelum kemudian rebound pada penutupan pasar Jumat (24/4).

Dari luar negeri, konflik AS-Iran yang berkepanjangan menyulut harga minyak dunia dan pada gilirannya menekan fiskal Indonesia sebagai negara net importir minyak. Dalam perkembangan konflik Timur Tengah, Iran mengundurkan diri dari rencana pembicaraan dengan AS yang difasilitasi Pakistan. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Kamis malam bahwa dia tidak ingin terburu-buru mencapai kesepakatan dengan Iran.

"Trump mengatakan Israel dan Lebanon sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama tiga minggu setelah pembicaraan di Washington, meskipun langkah tersebut tidak memberikan banyak keringanan bagi pasar," kata Ibrahim, Jumat (24/4/2025).

Sementara sentimen dalam negeri datang dari kondisi fiskal negara yang sedang diuji. Ibrahim mengatakan, untuk menenangkan pasar pemerintah telah menegaskan bahwa APBN saat ini dalam posisi yang kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat perang di Timur Tengah yang membuat harga komoditas energi melonjak. Di sisi lain, harga minyak dunia saat ini sudah melampaui asumsi makro APBN 2026, yakni di atas US$100 per barel.

Pemerintah juga masih bisa menahan kenaikan BBM bersubsidi dalam negeri tanpa harus menguras cadangan APBN dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL). Ibrahim menjelaskan bahwa SAL pemerintah yang kini nominalnya mencapai Rp423 triliun belum terpakai sedikit pun untuk menghadapi tekanan belanja subsidi akibat kenaikan harga komoditas energi.

Dengan adanya kombinasi sentimen yang menyertai rupiah tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah akan cenderung melemah dalam perdagangan pekan depan.

"Untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.220 sampai Rp17.260. Rupiah untuk sepekan ke depan diperkirakan ada di kisaran Rp17.180 sampai Rp17.400 per dolar AS," tandasnya.

JAKARTA - Bareskrim Polri bersama Polda di sejumlah daerah mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM dan Elpiji (LPG) bersubsidi dalam periode 7-20 April 2026. Dalam kurun waktu 13 hari tersebut, aparat berhasil menangkap 330 tersangka di 223 tempat kejadian perkara (TKP).

Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengungkapkan, sepanjang periode 2025 hingga 2026 tercatat sebanyak 65 SPBU terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan BBM dan Elpiji bersubsidi. Rinciannya, sebanyak 46 perkara telah dinyatakan lengkap (P21) dan 19 masih dalam proses penyidikan.

Akibat perbuatan para pelaku, negara mengalami kerugian, distribusi energi terganggu, dan masyarakat menjadi korban.

“Keluhan terkait kelangkaan Elpiji 3 kg, kesulitan memperoleh solar subsidi, hingga antrean panjang di SPBU menjadi dampak nyata dari praktik ilegal tersebut,” kata Nunung, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, masih terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi negara untuk kepentingan pribadi. Nunung menyebut, tindak pidana itu motifnya untuk memperkaya diri.

“Modus yang dilakukan antara lain dengan menimbun, memindahkan, mengoplos, memodifikasi tabung, memanipulasi dokumen angkutan, hingga menjual kembali dengan harga industri untuk memperoleh keuntungan berlipat,” ujar Nunung.

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.

“Setiap liter BBM dan setiap tabung Elpiji bersubsidi yang disalahgunakan sejatinya adalah hak masyarakat kecil petani, nelayan, pedagang, sopir angkutan, dan kelompok rentan lainnya yang dirampas demi keuntungan segelintir pihak,” tuturnya.

Lebih lanjut, Polri menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan di sektor energi.

“Siapapun yang terlibat, baik pelaku lapangan, pemodal, penampung, maupun aktor di balik layar, akan ditindak tegas dan diproses hingga tuntas,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi hingga menembus Rp23.900 per liter berpotensi meningkatkan biaya produksi di sektor pertanian, terutama pada penggunaan alat dan mesin berbasis diesel.

Per 18 April 2026, harga BBM jenis diesel mengalami kenaikan signifikan. Pertamax Turbo tercatat naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Kondisi ini menjadi perhatian mengingat operasional alat mesin pertanian (alsintan) masih sangat bergantung pada bahan bakar diesel.

Namun, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Sam Herodian menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk meredam dampak kenaikan harga tersebut, salah satunya melalui penyediaan BBM bersubsidi untuk sektor pertanian.

“Jumat nanti akan ada groundbreaking pompa bahan bakar pertanian. Di sana petani akan mendapatkan harga [BBM] lebih murah, Rp6.800 per liter sehingga tidak ada pengaruh kenaikan harga BBM,” ujarnya di Jakarta, dikutip Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa sebagian besar petani memang menggunakan BBM bersubsidi, sehingga secara umum kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berdampak langsung.

Namun demikian, di lapangan masih terdapat petani yang mengakses BBM secara mandiri dengan harga lebih tinggi, sehingga berisiko meningkatkan biaya produksi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan sistem distribusi berbasis kelembagaan petani, seperti gabungan kelompok tani (gapoktan) dan koperasi.

“Petani harus di-handle gapoktan atau koperasinya supaya distribusinya lebih efektif,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, dengan mengundang 170 bupati dari seluruh Indonesia. Tawaran juga diberikan khususnya bagi wilayah sentra produksi pangan, guna memperluas akses petani terhadap BBM bersubsidi.

Sejumlah titik distribusi bahkan telah bermitra dengan Pertamina sebagai agen penyalur untuk memastikan ketersediaan energi bagi petani.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap kenaikan harga energi tidak berdampak signifikan terhadap biaya produksi, sehingga stabilitas produksi pangan nasional tetap terjaga.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan konsumsi BBM subsidi menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi yang berpotensi meningkat setelah penyesuaian harga oleh badan usaha.

“Jangan karena harga BBM RON 95 ke atas naik, lalu beralih ke subsidi. Itu berarti mengambil hak masyarakat yang berhak. Pengawasannya akan diperketat,” ujar Bahlil usai konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin (20/4/2026).

Sebagai bagian dari pengendalian, pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat. Batasan ini disesuaikan dengan estimasi kebutuhan harian masyarakat, bukan untuk kepentingan industri.

Menurut Bahlil, volume tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan mobilitas harian. “Kalau 50 liter itu tangki sudah penuh, bisa untuk jarak lebih dari 300 kilometer,” katanya.

Sementara itu, untuk kendaraan roda dua, hingga saat ini belum ada pembatasan pembelian BBM subsidi. Hal ini karena kapasitas tangki motor relatif kecil sehingga dinilai tidak berpotensi menyerap BBM subsidi dalam jumlah besar.

Bahlil juga mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM subsidi secara bijak dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa subsidi energi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna menunjang aktivitas ekonomi.

"Pengawasan tetap ada, tapi yang utama adalah kesadaran masyarakat. Jangan sampai penyalahgunaan justru merugikan mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Jakarta: Pemerintah menegaskan bahwa harga bahan bakar bersubsidi akan tetap stabil hingga Desember 2026. Kepastian ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, usai menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Mengutip Antara, Bahlil menjelaskan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi pasokan energi nasional yang masih terjaga. Stok bahan bakar, mulai dari solar, bensin, hingga LPG, dinilai berada di atas batas minimum sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa tekanan signifikan.

Ia menekankan, stabilitas harga bahan bakar bersubsidi menjadi langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian harga energi global.

Dari sisi fiskal, pemerintah menilai kebijakan ini masih aman dijalankan. Hal ini didukung oleh harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang masih berada di bawah asumsi APBN. Rata-rata ICP sejak awal tahun tercatat di bawah 77 dolar AS per barel, jauh dari ambang batas aman yang diperkirakan sekitar 100 dolar AS.

Meski demikian, tantangan struktural masih membayangi. Kebutuhan impor bahan bakar mencapai sekitar 1 juta barel per hari, seiring konsumsi nasional yang menyentuh 1,6 juta barel per hari. Sementara itu, produksi dalam negeri baru berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah membuka peluang kerja sama energi dengan sejumlah negara, termasuk Rusia. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup pasokan minyak mentah, tetapi juga investasi pada infrastruktur energi seperti kilang dan fasilitas penyimpanan.

Sejumlah proyek kerja sama disebut sudah memasuki tahap lanjutan, meski masih menunggu finalisasi dalam beberapa putaran pembahasan.

Dengan menjaga harga bahan bakar bersubsidi tetap stabil, serta memperkuat fondasi pasokan dan kerja sama energi, pemerintah berharap sektor energi nasional tetap tangguh. Kepastian ini juga diharapkan memberi ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi tanpa tekanan dari kenaikan harga energi.

(SAW)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026, bahkan diharapkan selama-lamanya. Kepastian itu diungkapkan Bahlil usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Bahlil menegaskan bahwa kondisi stok energi nasional saat ini berada di atas standar minimum, baik untuk solar, bensin, maupun LPG. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan maupun harga energi bersubsidi. "Amanlah. Kita saya sampaikan kepada publik bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin maupun LPG," kata Bahlil saat Konferensi Pers.

Bahlil juga menekankan bahwa pemerintah telah bersepakat untuk menjaga stabilitas harga BBM subsidi. "Insyaallah aman. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insyaallah sampai selama-lamanya," tegasnya.

Meski demikian, Bahlil mengakui bahwa kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan dinamika harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP). Saat ini, rata-rata ICP masih berada pada kisaran yang aman bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ya. Sampai doain. Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan 100 dolar itu sudah aman dalam APBN. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari 77 dolar," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, kenaikan harga minyak global sejauh ini masih dalam batas terkendali, yakni sekitar 7 dolar dari asumsi awal. Karena itu, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mempertahankan harga BBM subsidi.

"Jadi kita itu baru split 7 dolar, jadi jangan sampai ada yang menganggap bahwa uang kita dapat dari mana, kita ini baru naik 7 dolar sampai dengan sekarang yang saya ngomong ini," pungkasnya.

sistem sudah dibuat, digitalisasi sudah dijalankan. Yang penting itu adalah kekonsistenan dan niatan baik untuk menjalankan itu semua

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai kunci utama untuk mencegah penyelewengan BBM bersubsidi terletak pada konsistensi menjalankan sistem digitalisasi yang sudah ada, seperti penggunaan kode batang (barcode).

"Yang penting itu kan kekonsistenan. Barcodenya apakah berfungsi? Berfungsi. Tetapi ingat ketika sistem dijalankan orang berpikir bagaimana untuk mengakalin sistem tersebut," ujar Bambang dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia mencontohkan temuan mengenai adanya pengumpulan barcode oleh oknum tertentu untuk digunakan mengisi BBM di luar jam operasional resmi.

Fenomena ini, menurutnya, membuktikan bahwa teknologi tanpa pengawasan manusia yang berintegritas tidak akan maksimal.

Bambang menggarisbawahi bahwa masalah utama yang dihadapi saat ini adalah kekonsistenan dan niat baik dalam menjalankan aturan.

Ia menyebut secanggih apapun sistem yang dibangun akan sulit berjalan jika perilaku menyimpang masih terjadi.

“Jadi sekali lagi sistem sudah dibuat, digitalisasi sudah dijalankan. Yang penting itu adalah kekonsistenan dan niatan baik untuk menjalankan itu semua. Kalau masih mental-mental ‘maling’ ya repot," ujar Bambang.

Sementara itu, mengenai urgensi pembentukan satuan tugas (satgas) baru untuk mengawasi BBM bersubsidi, Bambang menyerahkan sepenuhnya pada hasil kajian teknis.

Jika keberadaan satgas dianggap mampu memberikan efek jera bagi para pelaku penyelewengan, Komisi XII DPR akan memberikan dukungan penuh.

"Terkait dengan pembentukan satgas dan sebagainya, saya pikir silakanlah dikaji. Kalau bagi saya melihat dari sistem yang sekarang sebenarnya sudah bisa kok. Yang paling penting itu kekonsistenan kita di dalam menjalankan pengawasan dan kalau memang dirasa perlu ya kadang-kadang kita memang perlu membuat suatu efek jera," kata Bambang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun merespons pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Misbakhun menilai narasi yang dibangun JK tidak didasarkan pada data fiskal terkini, bahkan berpotensi memanaskan situasi di tengah masyarakat.

“Analisis yang disampaikan Pak JK mengenai kondisi APBN dan harga minyak dunia cenderung kurang updated (diperbarui). Bisa jadi ini terjadi karena Pak JK tidak lagi memiliki akses langsung terhadap data terkini mengenai kondisi fiskal dan APBN,” ujar Misbakhun di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menegaskan tidak seharusnya kenaikan harga minyak di pasar dunia dipakai untuk memanaskan situasi masyarakat di Indonesia dengan isu memaksakan kenaikan harga BBM. Misbakhun menegaskan dirinya berpegang pada arahan Presiden Prabowo yang memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi.

“Arahan Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung oleh perhitungan yang cermat dan hati-hati dengan memperhatikan ruang fiskal yang ada," imbuh Misbakhun.

Misbakhun merujuk pada kalkulasi Kementerian Keuangan yang dipaparkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Legislator Golkar dari Dapil II Jawa Timur itu mengatakan bahwa pemerintah telah memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026.

Menurut Misbakhun, kepastian soal harga BBM bersubsidi itu tetap berlaku meskipun harga minyak dunia diasumsikan mencapai USD 100 per barel. “Langkah ini diambil pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi,” tuturnya.

Selain itu, Misbakhun juga menyoroti ketahanan pangan nasional yang saat ini berada dalam kondisi sangat prima. Dia menyebut persediaan pangan saat ini sebagai yang tertinggi dalam sejarah, yakni mencapai 4,4 juta ton yang tersebar di seluruh gudang Bulog di Indonesia.

“Ini adalah bukti kesiapan pemerintah dalam melindungi rakyat," katanya.

Oleh karena itu, Misbakhun menyayangkan JK yang sebagai tokoh bangsa justru bersikap kurang bijaksana dalam berpendapat. Misbakhun menyebut wacana yang dilemparkan JK untuk memaksakan kenaikan harga BBM justru bersifat menyesatkan karena ketidakakuratan data dan analisisnya.

"Sangat mengkhawatirkan apabila analisis tidak akurat dari mantan wapres hendak dipakai untuk menekan pemerintah menaikkan harga BBM. Sebagai tokoh yang berpengalaman dua periode sebagai wakil presiden, sepantasnya Pak JK merangkul seluruh elemen masyarakat untuk bergotong-royong menghadapi situasi geopolitik yang sulit diprediksi," ucap Misbakhun.

Lebih jauh Misbakhun menyoroti pernyataan JK yang memprediksi adanya gejolak atau kerusuhan akibat isu ekonomi. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menyatakan bahwa di tengah ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, seharusnya para tokoh nasional membangun narasi yang menyejukkan.

Misbakhun meminta para elite politik berada dalam satu barisan bersama pemerintah untuk memperkuat persatuan nasional. Menurut dia, hal itu penting agar kondisi politik tetap kondusif dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa rasa cemas akan isu kenaikan harga pokok.

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens mengapresiasi kinerja Polri dalam menindak tegas dan membongkar kasus penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi. Menurut dia, Bareskrim Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menindak penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi.

"Langkah Polri ini bukan sekadar penegakan hukum konvensional, melainkan respons institusional yang cerdas terhadap kompleksitas yang sedang dihadapi Indonesia di berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan geopolitik," ujar Boni dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Dia menekankan bahwa di tengah tekanan global yang semakin intensif, terutama dampak konflik Timur Tengah terhadap rantai pasokan energi internasional, kemampuan institusi keamanan dalam negeri untuk merespons dengan cepat dan tepat sasaran menjadi kunci stabilitas.

Menurut dia, Polri berhasil memahami bahwa penyalahgunaan subsidi energi bukan isu kriminal semata, tetapi ancaman nyata terhadap ketahanan ekonomi nasional. Dia menilai profesionalisme Polri terus berkembang dan tidak lagi bersikap reaktif menunggu laporan masyarakat, tetapi membangun kapasitas intelijen dan investigasi yang mampu mengantisipasi potensi krisis sebelum eskalasi.

Menurut dia, Polri telah menjadi institusi keamanan modern yang adaptif terhadap tantangan zaman. "Polri menunjukkan kepekaan institusional yang tinggi. Mereka memahami bahwa masalah BBM subsidi hari ini tidak bisa dipisahkan dari konteks geopolitik global dan tekanan ekonomi yang dirasakan rakyat," kata doktor lulusan terbaik dari Universitas Walden, Amerika Serikat, tersebut.

Dia mengungkapkan ribuan barang bukti berhasil diamankan, mencakup tabung elpiji 3 kilogram yang disalahgunakan, alat konversi ilegal, kendaraan tangki BBM bersubsidi yang dimodifikasi, serta dokumen transaksi jaringan penyelundupan. Setiap barang bukti, kata dia, menjadi keping penting dalam membongkar mata rantai kejahatan yang terorganisir dan merugikan keuangan negara secara masif.

"Yang lebih mengejutkan adalah kompleksitas jaringan yang terungkap. Para pelaku bukan sekadar individu oportunistik, melainkan kelompok terorganisir yang telah membangun sistem distribusi ilegal paralel. Mereka memanfaatkan celah pengawasan distribusi untuk mengalihkan subsidi yang semestinya dinikmati masyarakat kecil ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk industri berskala besar dan pelaku bisnis yang mampu membayar harga non-subsidi," jelas dia.

Hargens juga mengapresiasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang tegas yang menyatakan akan menindak siapapun pelaku penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi. Menurut Boni, pernyataan Kapolri 'Siapa pun pelakunya, pasti ditindak', bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari transformasi institusional Polri yang menempatkan penegakan hukum tanpa pandang bulu sebagai prinsip utama.

"Kapolri telah membangun budaya proaktif di lingkungan Bareskrim Polri, mendorong satuan-satuan di daerah untuk tidak menunggu laporan, melainkan aktif melakukan penyelidikan dan operasi intelijen untuk membongkar jaringan penyalahgunaan subsidi sebelum kerugian negara semakin membesar," tutur dia.

Dia berpendapat, pendekatan tersebut terbukti efektif. "Dengan membangun koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Pertamina, Polri mampu mengidentifikasi anomali distribusi yang menjadi petunjuk awal keberadaan jaringan ilegal. Sinergi kelembagaan ini menjadi kekuatan baru dalam pemberantasan kejahatan energi bersubsidi," kata Hargens.

Lebih lanjut, Hargens menegaskan, memahami cara kerja jaringan penyalahgunaan subsidi BBM dan LPG adalah kunci untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Polri, kata dia, telah memetakan sejumlah modus operandi yang digunakan para pelaku untuk mengeksploitasi celah dalam sistem distribusi subsidi nasional.

Pertama, kata Boni, pengoplosan & konversi Ilegal, yakni tabung LPG 3 kg bersubsidi diisi ulang ke tabung berukuran lebih besar untuk dijual dengan harga pasar. Alat konversi ilegal digunakan untuk menghindari deteksi sistem distribusi resmi Pertamina.

"Kedua, pengalihan BBM solar bersubsidi. Kendaraan tangki dimodifikasi dengan tangki tersembunyi untuk mengangkut BBM solar bersubsidi ke industri dan pabrik besar yang seharusnya membeli BBM non-subsidi. Selisih harga menjadi keuntungan gelap pelaku," beber dia.

Ketiga, pemalsuan dokumen distribusi. Menurut Hargens, jaringan membuat dokumen pengiriman palsu untuk memuluskan alur distribusi ilegal. Surat jalan, nota pembelian, hingga identitas konsumen dipalsukan secara sistematis untuk mengelabui petugas pengawas.

"Keempat, kolusi dengan oknum internal. Sebagian kasus melibatkan oknum di agen distribusi resmi yang bersekongkol untuk memanipulasi kuota dan laporan distribusi, memungkinkan kelebihan alokasi subsidi dijual ke pasar gelap," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berupaya menjaga agar bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap terjangkau oleh masyarakat, khususnya pada kelompok tidak mampu.

"Menteri-menteri ekonomi saya melaporkan bahwa BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita," ujar Prabowo saat menyampaikan Taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih, di Jakarta, Rabu.

Adapun untuk kelompok masyarakat yang mampu, Prabowo mengatakan mereka bisa membeli BBM nonsubsidi. "Orang-orang kaya, kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar," ucapnya.

Prabowo memastikan bahwa pasokan energi untuk masyarakat tetap aman di tengah situasi panas konflik Timur Tengah dan berdampak pada penutupan Selat Hormuz.

Selain mencari sumber alternatif pasokan, Indonesia juga memanfaatkan kekayaan alam di dalam negeri untuk menjamin ketahanan energi.

"Sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari alternatif lain. Selain, kita punya kekuatan dalam negeri yang sangat kuat," ujar Prabowo.

Kepala Negara menuturkan Indonesia dikaruniai tanah subur dan sumber daya alam yang melimpah.

Dari dalam tanah, Indonesia memiliki batu bara yang bisa diolah menjadi sumber energi alternatif pengganti minyak dan gas. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit, jagung, hingga singkong juga dapat menjadi sumber energi alternatif.

"Cadangan-cadangan kita sangat besar. Bahkan batu bara kita pun banyak sekali dan dari batu bara kita bisa menghasilkan solar. Kita bisa menghasilkan bensin dari batu bara, singkong, jagung," ucapnya. .

Meski tetap tenang, pemerintah senantiasa bekerja keras untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat.

Bahkan, kata Kepala Negara, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah agar Indonesia dapat bertahan di tengah gejolak global.

"Pak Bahlil (Menteri ESDM) bilang aman. Tenang, aman, tidak berarti kita tenang-tenang, santai-santai. Tidak. Kita bekerja, kita waspada," katanya.

Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah membongkar praktik penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi periode 2025 - April 2026 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun.

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan potensi kerugian negara itu berasal dari penyalahgunaan BBM subsidi Rp516 miliar dan LPG bersubsidi sekitar Rp749 miliar.

"Tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200," ujar Nunung di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Kemudian, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni menjabarkan data soal penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Pada 2025 misalnya, total pengungkapan pidana penyalahgunaan subsidi yang ditindak sebanyak 658 kasus dengan 583 tersangka.

Praktik culas penyalahgunaan energi ini tersebar di 33 provinsi Aceh hingga Papua. Adapun, barang bukti yang berhasil diamankan oleh Bareskrim bersama Polda jajaran periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar.

Kemudian untuk jenis Pertalite sebanyak 127.019 liter; gas 3 kilo sebanyak 17.516 tabung; gas 5,5 kilogram sebanyak 516 tabung; gas 12 kilogram sebanyak 4.945 tabung; gas 50 kilogram sebanyak 422 tabung.

Selanjutnya, pada April 2026, kepolisian juga telah menindak 97 kasus di sejumlah wilayah Indonesia dengan 89 tersangka dengan barang bukti yang disita mulai dari solar 112.663 liter; gas 3 kilogram adalah 7.096; gas 5,5 kilogram 425 tabung; gas12 kilogram 3.113 tabung; dan gas 50 kilogram 315 tabung.

"Sepanjang tahun 2025- [April] 2026, Direktorat Tipiter Bareskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengungkap 755 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, dengan jumlah tersangka sebanyak 672 orang yang tersebar di 33 provinsi," imbuhnya.

Modus Operandi

Selanjutnya, Irhamni mengemukakan bahwa para pelaku kejahatan ini memuluskan praktik dengan sejumlah modus. Misalnya, melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi secara berulang dari beberapa SPBU kemudian ditampung atau ditimbun.

Setelah ditimbun, para pelaku kemudian menjual kembali BBM tersebut kepada konsumen untuk kepentingan industri dengan harga yang lebih tinggi.

Selanjutnya, pelaku membeli BBM subsidi menggunakan truk yang dimodifikasi dengan tangki penampungan lebih besar. Setelah itu, pelaku menjual BBM yang dibeli dengan harga non-subsidi.

Kemudian, pembelian BBM dengan mengganti plat nomor palsu agar dapat mengganti barcode untuk lolos dari sistem pengawasan atau pengamanan yang telah dilakukan oleh Pertamina. Selain itu, kerja sama oknim petugas SPBU untuk mendapatkan kuota BBM subsidi turut menjadi salah satu modus perkara ini.

Di lain sisi, untuk penyalahgunaan LPG, pelaku memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung 12 kilogram dan 50 kilogram. Setelah itu, pelaku menjual tabung tersebut dengah harga LPG non-subsidi.

Dalam hal ini, Irhamni menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas, profesional dan transparan untuk menjaga kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

"Apalagi situasi seperti sekarang ini terjadi konflik di Timur Tengah mengakibatkan kondisi kenaikan harga BBM di level dunia, level global sehingga berdampak ke harga BBM di negara kita ataupun di masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Sekadar informasi, para pelaku dijerat dengan pasal dugaan penyalahgunaan niaga BBM atau LPG subsidi sebagaimana Pasal 55 UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 (9) UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda Rp60 miliar.

JAKARTA - Dit Tipidter Bareskrim Polri membongkat modus penyalahgunaan BBM-elpiji bersubsidi periode 2025-2026 dengan kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun di 33 provinsi. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen M. Irhamni mengungkapkan bahwa modus yang digunakan ratusan tersangka beragam.

Untuk kasus BBM, rata-rata para tersangka melakukan penyalahgunaan untuk menguntungkan diri sendiri salah satunya dengan cara menimbun. "Melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi secara berulang dari beberapa SPBU kemudian ditampung atau ditimbun di pangkalan kemudian dijual kembali kepada konsumen untuk kepentingan industri dengan harga yang lebih tinggi," kata Irhamni dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Kemudian, modus lain yakni tersangka membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan pelat nomor palsu agar dapat berganti-ganti barcode sehingga bisa menyiasati sistem pengawasan atau pengamanan yang telah dilakukan oleh Pertamina.

"Kemudian kerja sama dengan oknum petugas SPBU untuk mendapatkan kuota BBM subsidi, ini yang lazim dilakukan oleh para pelaku yang sering bekerja sama dengan petugas-petugas SPBU di lapangan," ujar Irhamni.

Kemudian untuk penyalahgunaan elpiji yakni dengan memindahkan isi tabung elpiji 3 kilogram ke tabung 12 kilogram dan 50 kilogram yang lalu dijual sebagai elpiji non-subsidi.

"Ini merupakan lapangan kerja baru bagi orang-orang yang memang mempunyai niat jahat dan merugikan masyarakat," jelasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri bersama jajaran Polda wilayah membongkar kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi selama periode 2025-2026 yang merugikan negara hingga Rp1,2 miliar.

Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan pengungkapan kasus ini dilakukan sebagai bentuk mencegah gangguan di tengah krisis energi akibat dampak konflik global yang terjadi.

"Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Polda jajaran selama tahun 2025 dan sampai sekarang 2026, diketahui bahwa tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200," kata Nunung dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/4/2026).