KELAHIRAN Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai entitas super holding BUMN di era Presiden Prabowo Subianto yang mengelola aset senilai US$ 900 miliar mendapat sorotan tajam, khususnya dari soal aspek tata kelola dan akuntabilitas.

Peneliti kebijakan publik yang juga alumni Program Doktor Kajian Stratejik dan Global dari Universitas Indonesia (UI) Edi Sewandono, misalnya, menyoroti struktur dasar Danantara yang dinilai rentan terhadap kelumpuhan operasional dan hukum.

Tujuan Danantara mengatasi masalah fundamental BUMN seperti tumpang tindih bisnis, menurut Edi, juga terancam tak tercapai karena tata kelola dan pengawasannya yang rapuh, hingga inefisiensi dan politisasi direksi. Struktur lembaga itu justru menimbulkan kerentanan baru yang berpotensi jadi masalah serius.

"Danantara beroperasi sebagai institusi tanpa struktur tata kelola korporasi fundamental yang seharusnya menjadi standar dalam pengelolaan aset investasi profesional," kata Edi dalam forum diselenggarakan Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Yogyakarta pada Selasa, 16 Desember 2025.

Menurut dia, kekosongan organ korporasi di Danantara terlihat dari tidak adanya struktur Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, atau Komite Risiko jelas menciptakan sejumlah kelemahan. Salah satunya adalah tugas fidusia yang krusial dan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum ketika terjadi kerugian investasi.

Danantara juga tidak memiliki mekanisme perlindungan business judgment rule yang melekat pada struktur korporasi. Akibatnya, muncul eksposur tanggung jawab pribadi bagi para pejabat.

Selain itu, Edi melanjutkan, dinamika kekuasaan terbalik membuka peluang intervensi politik non-komersial. Meskipun Danantara memegang 99 persen kepemilikan saham, namun pemegang saham BUMN memiliki otoritas override dengan persetujuan presiden untuk menunjuk direksi. Hal ini secara fundamental mengkompromikan independensi pengelolaan investasi profesional.

Padahal, kata Edi, kekosongan tata kelola yang menyebar di seluruh struktur birokrasi Danantara ini berpotensi meningkatkan risiko kelumpuhan operasional dan menciptakan kerentanan hukum bagi pejabat individu. Sebab tidak adanya hierarki pengambilan keputusan yang terdefinisi jelas untuk tanggungjawab komite investasi, pengawasan risiko, dan arah strategis.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal menyoroti besarnya skala Danantara yang kini menjadi super holding pengelola tujuh BUMN induk dengan total 844 anak usaha. Ia menilai akuntabilitas, tata kelola, dan pengawasan Danantara menjadi isu sangat krusial dan harus dijawab secara terbuka kepada publik.

“Danantara lahir sebagai keputusan politik di era pemerintahan Prabowo Subianto. Harapannya, ia menjadi solusi bagi penguatan BUMN, bukan sebaliknya,” kata Akbar.

Sebelumnya, pada akhir Maret 2025 lalu, Chief Executive Officer Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan seluruh pengurus lembaga itu dipilih melalui proses seleksi ketat dan berasal dari kalangan profesional dengan rekam jejak yang mumpuni. “Dari nama-nama ini, tidak ada nama-nama titipan. Ini melalui seleksi yang mendalam. Ini adalah nama-nama yang berkecimpung di market dan mempunyai track record yang baik,” ujar Rosan.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menegaskan bahwa penunjukan tokoh-tokoh global dalam kepengurusan Danantara dilakukan untuk mengantisipasi risiko makroekonomi dan geopolitik yang semakin meningkat. Ia juga mengatakan bahwa semua anggota tim Danantara dipilih berdasarkan keahlian dan profesionalisme, bukan karena kepentingan politik. "Semoga hari ini bisa dijawab bahwa all professional, tidak ada titipan-titipan. Semua adalah yang terbaik di bidangnya, and global, ini juga penting," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan penerbitan surat utang pada tahun mendatang bakal lebih rendah daripada realisasi penerbitan EBUS (Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk) periode 2025. Penerbitan Patriot Bond SWF Danantara menjadi salah satu penyebabnya.

Sepanjang periode Januari–November 2025, Pefindo mencatat penerbitan obligasi dan sukuk korporasi mencapai Rp198,81 triliun. Nilai tersebut tumbuh 56,88% secara year on year dibandingkan realisasi Rp126,73 triliun pada periode yang sama 2024.

Capaian tersebut belum memasukkan penerbitan Patriot Bond yang diracik lembaga pengelola kekayaan negara (SWF) Danantara dengan nilai emisi mencapai Rp50 triliun. Dengan tambahan tersebut, Pefindo memperkirakan total penerbitan surat utang korporasi hingga akhir 2025 berpotensi melampaui Rp200 triliun.

Memasuki 2026, Pefindo menargetkan penerbitan efek bersifat utang (EBUS) berada pada kisaran Rp154 triliun hingga Rp196,66 triliun, dengan titik tengah Rp175,77 triliun. Target ini lebih rendah dibandingkan proyeksi realisasi pada 2025.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menjelaskan besarnya realisasi penerbitan Patriot Bond pada 2025 menjadi salah satu faktor utama yang mendorong lonjakan penerbitan EBUS sekaligus menjadi dasar penetapan target yang lebih moderat pada tahun berikutnya.

Menurut Suhindarto, surat utang Patriot Bond yang diterbitkan Danantara saja menyumbang sekitar 25,14% dari total realisasi penerbitan EBUS pada 2025.

“Patriot Bond adalah faktor one of di tahun ini yang cukup banyak mempengaruhi penerbitan menjadi sangat tinggi,” katanya dalam Media Forum Pefindo, Selasa (16/12/2025).

Selain faktor Patriot Bond, momentum penerbitan EBUS pada 2025 juga dinilai kuat karena berlangsung pada masa transisi penurunan suku bunga global dan domestik. Kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi emiten karena biaya pendanaan menjadi lebih murah, sekaligus menarik bagi investor yang masih dapat memperoleh kupon relatif tinggi.

“Nah dengan kondisi seperti itu, momennya kan bersambut antara emiten maupun investor, sehingga di tahun ini memang akhirnya membuat momennya sangat favorable bagi pasar surat utang korporasi,” ujar Suhindarto.

Pefindo juga memproyeksikan ruang penurunan suku bunga pada 2026 tidak sebesar 2025. Pada tahun ini, Bank Indonesia tercatat telah memangkas suku bunga acuan hingga 125 basis poin. Dengan demikian, suku bunga acuan pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 4%–4,5%.

Kondisi tersebut diperkirakan membuat laju penerbitan surat utang korporasi pada 2026 tetap memiliki prospek positif, meski tidak sekuat tahun sebelumnya. “Sehingga penerbitannya juga masih memiliki prospek yang bagus, tapi momentumnya tidak sebesar sebelumnya,” kata dia.

Meski demikian, Pefindo menilai peluang pasar surat utang korporasi tetap terbuka lebar, terutama dari potensi masuknya dana asing. Di tengah tren penurunan suku bunga, investor asing dinilai cenderung meningkatkan eksposur pada instrumen ekuitas dan obligasi korporasi, yang pada akhirnya dapat memberikan dorongan lebih besar bagi sektor swasta.

Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2025 dan 2026. Kemudian, lajunya meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027.

Lead Country Economist untuk Indonesia dan Timor Leste Bank Dunia David Knight mengatakan pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan investasi.

"Pertumbuhan investasi dalam perkiraan kami karena tiga faktor. Pertama, peningkatan investasi melalui Danantara. Kedua, pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut. Ketiga, implementasi reformasi yang akan mendukung peningkatan penanaman modal asing," ujar Knight dalam acara 'The Launch of World Bank Indonesia Economic Prospects December 2025 Edition' di Energy Building Jakarta, Selasa (16/12).

Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan berada di level 2,6 persen pada 2026 hingga 2027. Inflasi diperkirakan tetap berada dalam kisaran target bank sentral, meskipun volatilitas harga pangan masih menjadi tantangan.

"Inflasi tersebut meningkat dari 1,6 persen ke 2,7 persen tahun-tahun terakhir. Namun, sebagian besar peningkatan tersebut disebabkan oleh komponen volatil di luar kontrol kebijakan moneter," katanya.

Prediksi Bank Dunia itu naik dibandingkan proyeksi pada Juni lalu di mana ekonomi RI diperkirakan tumbuh hanya 4,7 persen pada 2025, 4,8 persen pada 2026, dan 5 persen pada 2027.

Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2025, Bank Dunia mencatat perlambatan ini terjadi di tengah memburuknya kondisi ekonomi global, yang ditandai oleh peningkatan hambatan perdagangan, ketidakpastian kebijakan, serta turunnya arus investasi.

"Pertumbuhan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, diperkirakan melambat karena investasi yang melemah dan tekanan dari lingkungan eksternal yang semakin memburuk," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut, dikutip Rabu (11/6).

KEPALA Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual mengatakan konsolidasi pemerintah dan realokasi anggaran ke Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara belum terlihat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi pada semester I tidak sesuai harapan.

“Pertumbuhan kita relatif tidak sesuai harapan,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

David mengatakan peran Danantara pada tahun pertama ini belum menunjukkan hasil optimal karena masih tahap penyesuaian dan perbaikan internal. Di sisi lain, lembaga yang dibentuk pada Februari 2025 ini baru menyusun rencana investasi. “Kami berharap tahun depan optimal, bisa menggerakan ekonomi 2026,” katanya.

Rencana investasi itu, kata David, terlihat dari berbagai program, seperti waste to-energy yang bernilai investasi Rp 66-99 triliun, kilang minyak Tuban Rp 168 triliun, 18 proyek tambang hilirisasi US$ 38,6 miliar, konsolidasi BUMN Rp 50 triliun, dan infrastruktur digital Rp 15 triliun.

Di samping itu, Danantara juga telah menerbitkan Patriot Bonds atau surat utang senilai Rp 51,75 triliun untuk membiayai investasi. “Danantara akan mendorong investasi pada 2026, tetapi masih dibayangi potensi crowding out,” ujarnya.

Pada kuartal IV 2025, David mengatakan Indonesia berpotensi kehilangan 0,32 persen atau Rp 18,58 triliun peluang pertumbuhan akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kondisi itu terjadi karena masyarakat terdampak bencana otomatis menurunkan daya beli. “Efek konsumsi pasca-bencana berpotensi menurunkan sebesar 0,31 persen,” katanya.

David merincikan, konsumsi wilayah Sumatera Barat diproyeksikan menurun 25,53 persen atau Rp 3,8 triliun, Sumatera Utara turun 22,31 persen atau Rp 11,8 triliun, dan Aceh turun 23,92 persen atau Rp 2,8 triliun. Pada kuartal III 2025, David mengatakan aceh menyumbang 1,16 persen terhadap PDB, Sumatera Utara 4,85 persen, dan Sumatera Barat 1,49 persen. “Dengan asumsi belanja masyarakat terus terpuruk hingga Desember 2025,” ujarnya.

Ekonom menyoroti proyek investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada 2026, karena dinilai masih dibayangi potensi risiko crowding out.

Crowding out (efek penggagalan) adalah fenomena ekonomi ketika peningkatan belanja pemerintah, yang sering dibiayai oleh pinjaman, menyebabkan penurunan signifikan pada investasi dan pengeluaran sektor swasta karena penyerapan sumber daya keuangan yang tersedia dan kenaikan suku bunga.

Kepala Ekonom Bank Central Asia atau BCA Sumual mencatat belum ada proyek Danantara yang benar-benar berjalan. Padahal, pemerintah telah merealokasi dividen BUMN ke Danantara dan alokasi anggaran ke program Makan Bergizi Gratis alias MBG.

Menurut dia, kebijakan investasi belum memberikan hasil optimal tahun ini. Ia berharap proyek-proyek Danantara dapat berjalan lebih maksimal pada 2026, seperti proyek waste to energy, kilang, dan pertambangan, sehingga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian.

Selain itu, David menilai fokus Danantara masih tertuju pada konsolidasi internal selama tahun ini, termasuk restrukturisasi, pembenahan organisasi hingga proses rekrutmen sumber daya manusia.

David menilai sejumlah program pendanaan, seperti penerbitan Patriot Bond, perlu direalisasikan. Pasalnya, instrumen ini diserap oleh perusahaan-perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berikut sederet proyek Danantara:

Sumber: Kepala Ekonom BCA David Sumual

“Misalnya, (program-program) ini tidak jalan, maka akan berbahaya. Sebab, perusahaan-perusahaan terdaftar (di BEI) yang subscrive ke sini, ke Patriot Bond. Padahal sebenarnya mungkin mereka tadinya ingin pakai dana ini untuk ekspansi kan?!” ujar David dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/12).

David menyebut beberapa proyek telah memiliki kepastian untuk berjalan, salah satunya Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy (WTE). Namun, ia menyoroti adanya risiko crowding out jika dana Patriot Bond terlalu lama ditempatkan pada Surat Utang Negara (SUN), tanpa segera dialokasikan ke proyek-proyek riil.

Pemanfaatan Dana Patriot Bond

Patriot Bond Danantara sebelumnya mencatatkan oversubscribed atau kelebihan permintaan hingga Rp 51,75 triliun. Nantinya uang ini digunakan untuk proyek waste-to-energy atau pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa)

Dengan skema itu, Danantara akan membeli saham perusahaan patungan yang mengoperasikan fasilitas WTE dalam mendanai proyek tersebut.

Pemerintah telah menghimpun dana segar lebih dari Rp 50 triliun dari penerbitan surat utang negara kepada konglomerat atau Patriot Bond. Meski begitu, CIO BPI Danantara Pandu Patria Sjahrir belum memastikan seberapa besar kontribusi Patriot Bond dalam skema pembiayaan ekuitas itu.

"Sejauh ini ada perusahaan pengelola WTE yang berencana mempertahankan kepemilikannya 51% atau lebih. Kami akan mendiskusikan hal ini lebih lanjut, namun target kami adalah agar proyek ini selesai tepat waktu," kata Pandu di kantornya, bulan lalu (3/11).

Pandu memberikan sinyal bahwa kepemilikan Danantara dalam setiap WTE setidaknya mencapai 30%. Namun kepemilikan saham tidak akan menjadi fokus utama selama setiap proyek WTE selesai tepat waktu pada kuartal pertama tahun depan. Pandu menghitung mayoritas pendanaan proyek WTE akan berasal dari utang perbankan atau mencapai 70%.

Ia juga menyampaikan, saat ini telah banyak bank yang tertarik untuk menyediakan pendanaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dia menilai tingginya minat perusahaan untuk berkontribusi dalam program WTE menunjukkan tingginya tingkat pengembalian investasi secara komersial.

Akan tetapi, Pandu tidak memerinci persentase pengembalian investasi yang dimaksud.

"Secara formasi modal, proyek WTE termasuk bagus karena banyak bank swasta nasional, bank asing, maupun bank pelat merah yang berminat. Proyek ini akan menjadi contoh pendanaan proyek dengan skema crowding-in," katanya.

Kemudian ada sinyal bahwa Danantara tengah meluncurkan Patriot Bond Jilid II dengan nilai Rp 15 triliun bertenor 5 dan 7 tahun dengan kupon 2%.

Ekonom mewanti-wanti proyek investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada 2026, karena dinilai masih dibayangi risiko crowding out.

Crowding out (efek penggagalan) adalah fenomena ekonomi ketika peningkatan belanja pemerintah, yang sering dibiayai oleh pinjaman, menyebabkan penurunan signifikan pada investasi dan pengeluaran sektor swasta karena penyerapan sumber daya keuangan yang tersedia dan kenaikan suku bunga.

Kepala Ekonom Bank Central Asia atau BCA David Sumual menilai belum ada proyek Danantara yang benar-benar berjalan. Padahal, pemerintah telah merealokasi dividen BUMN ke Danantara dan alokasi anggaran ke program Makan Bergizi Gratis alias MBG.

Menurut dia, kebijakan investasi belum memberikan hasil optimal tahun ini. Ia berharap proyek-proyek Danantara dapat berjalan lebih maksimal pada 2026, seperti proyek waste to energy, kilang, dan pertambangan, sehingga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian.

Selain itu, David menilai fokus Danantara masih tertuju pada konsolidasi internal selama tahun ini, termasuk restrukturisasi, pembenahan organisasi hingga proses rekrutmen sumber daya manusia.

David menilai sejumlah program pendanaan, seperti penerbitan Patriot Bond, perlu direalisasikan. Pasalnya, instrumen ini diserap oleh perusahaan-perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berikut sederet proyek Danantara:

Sumber: Kepala Ekonom BCA David Sumual

“Misalnya, (program-program) ini tidak jalan, maka akan berbahaya. Sebab, perusahaan-perusahaan terdaftar (di BEI) yang subscrive ke sini, ke Patriot Bond. Padahal sebenarnya mungkin mereka tadinya ingin pakai dana ini untuk ekspansi kan?!” ujar David dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/12).

David menyebut beberapa proyek telah memiliki kepastian untuk berjalan, salah satunya Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy (WTE). Namun, ia menyoroti adanya risiko crowding out jika dana Patriot Bond terlalu lama ditempatkan pada Surat Utang Negara (SUN), tanpa segera dialokasikan ke proyek-proyek riil.

Pemanfaatan Dana Patriot Bond

Patriot Bond Danantara sebelumnya mencatatkan oversubscribed atau kelebihan permintaan hingga Rp 51,75 triliun. Nantinya uang ini digunakan untuk proyek waste-to-energy atau pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa)

Dengan skema itu, Danantara akan membeli saham perusahaan patungan yang mengoperasikan fasilitas WTE dalam mendanai proyek tersebut.

Pemerintah telah menghimpun dana segar lebih dari Rp 50 triliun dari penerbitan surat utang negara kepada konglomerat atau Patriot Bond. Meski begitu, CIO BPI Danantara Pandu Patria Sjahrir belum memastikan seberapa besar kontribusi Patriot Bond dalam skema pembiayaan ekuitas itu.

"Sejauh ini ada perusahaan pengelola WTE yang berencana mempertahankan kepemilikannya 51% atau lebih. Kami akan mendiskusikan hal ini lebih lanjut, namun target kami adalah agar proyek ini selesai tepat waktu," kata Pandu di kantornya, bulan lalu (3/11).

Pandu memberikan sinyal bahwa kepemilikan Danantara dalam setiap WTE setidaknya mencapai 30%. Namun kepemilikan saham tidak akan menjadi fokus utama selama setiap proyek WTE selesai tepat waktu pada kuartal pertama tahun depan. Pandu menghitung mayoritas pendanaan proyek WTE akan berasal dari utang perbankan atau mencapai 70%.

Ia juga menyampaikan, saat ini telah banyak bank yang tertarik untuk menyediakan pendanaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dia menilai tingginya minat perusahaan untuk berkontribusi dalam program WTE menunjukkan tingginya tingkat pengembalian investasi secara komersial.

Akan tetapi, Pandu tidak memerinci persentase pengembalian investasi yang dimaksud.

"Secara formasi modal, proyek WTE termasuk bagus karena banyak bank swasta nasional, bank asing, maupun bank pelat merah yang berminat. Proyek ini akan menjadi contoh pendanaan proyek dengan skema crowding-in," katanya.

Kemudian ada sinyal bahwa Danantara tengah meluncurkan Patriot Bond Jilid II dengan nilai Rp 15 triliun bertenor 5 dan 7 tahun dengan kupon 2%.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kuasa Usaha Ad Interim Qatar untuk Indonesia Al-Reem Hassan Al-Ibrahim mengatakan, investasi ke Danantara sebesar 2 miliar dolar AS (sekitar Rp33,3 triliun) merupakan bentuk kepercayaan Doha terhadap masa depan perekonomian Indonesia.

“Langkah penting ini mencerminkan kepercayaan Qatar terhadap masa depan perekonomian Indonesia serta potensinya yang besar,” kata Al-Reem Hassan Al-Ibrahim saat menyampaikan kata sambutan pada acara Qatar National Day 2025 di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Hubungan Qatar-Indonesia, lanjutnya, terjalin atas dasar saling menghormati dan kemitraan yang tulus, serta dibangun di atas warisan kerja sama politik, ekonomi, dan budaya, yang tercermin dalam kesamaan pandangan serta berbagai perjanjian bilateral.

Dia juga menyoroti kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Doha pada 13 April yang disebutnya memberi dorongan signifikan bagi hubungan kedua negara.

“Dalam kunjungan tersebut, kedua pihak menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pembentukan Mekanisme Dialog Strategis Tahunan, yang menegaskan kembali komitmen bersama untuk memperluas kerja sama di bidang politik, pertahanan, ekonomi, energi, ketahanan pangan, pariwisata, kesehatan, olahraga, dan berbagai bidang lainnya,”ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Investment Management (DIM) resmi mengakuisisi sejumlah aset properti milik perusahaan Arab Saudi, Thakher Development Company.

Sejumlah aset yang diakuisisi yaitu Hotel Novotel Makkah Thakher City dan 14 bidang tanah di Makkah untuk mendukung layanan jemaah haji dan umrah Indonesia.

Lokasi aset tersebut hanya 2,5 kilometer dari Masjid Alh-Haram, Makkah. Pengembangan aset ini akan dilakukan dalam satu masterplan terpadu yang mencakup fasilitas perhotelan, ritel, dan sarana pendukung lainnya.

Proyek ini didukung juga oleh Al Khomasiah Real Estate Development dan berkoordinasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi dan Indonesia untuk memastikan keselarasan regulasi dan perencanaan jangka panjang.

Dalam perjanjian itu, DIM dan Thakher Development Company menyepakati akuisisi Novotel Makkah Thakher City yang telah beroperasi dengan kapasitas 1.461 kamar, serta 14 bidang tanah seluas total sekitar 4,4 hektare yang dialokasikan untuk pengembangan di masa depan.

Adapun, seluruh aset itu akan dikembangkan dalam satu masterplan terpadu yang mencakup fasilitas perhotelan, ritel, dan sarana pendukung lainnya, sejalan dengan kerangka pengembangan urban Kota Makkah.

Danantara menyebut investasi pada fase awal tersebut juga mencakup aset-aset pengembangan berorientasi hospitality dengan potensi kapasitas hingga sekitar 5.000 kamar hotel. Namun, realisasi pengembangan tersebut tetap bergantung pada studi lanjutan serta persetujuan regulator yang berlaku.

Profil Thakher Development Company

Pengembang properti asal Arab Saudi ini fokus pada kawasan terintegrasi di Makkah yang mencakup hotel, ritel, hingga menara hunian. Pengembangan terbesarnya yaitu Thakher Makkah dekat dengan Masjidil Haram.

Adapun, proyek Thakher Makkah sendiri mencakup 85 hotel, apartemen full furnished, pusat belanja yang dirancang dapat menampung hingga juttan jamaah haji setiap tahun.

Di sektor hotel, brand internasional yang dikembangkan di area tersebut yakni Novotel dan Radisson. Tak hanya itu, Thakher juga terlibat dalam proyek-proyek seripa di kawasan Jeddah dan Madinah.

Pengembang berbasis di Riyadh, Arab Saudi ini disebut telah berdiri dan mengembangkan aset properti sejak 2012. Saat ini perusahaan tersebut dinahkodai Faisal Adnan Shaker sebagai Chief Executive Officer (CEO).

Perusahaan tersebut mengklaim telah menyerap lebih dari 18.000 pekerja tidak langsung. Luas total lahan yang dikembangkan mencapai 320.000 meter persegi.

Baru-baru ini Thakher Development menandatangani perjanjian juga dengan BLME Financial Company yang akan mengakuisisi 3 bidang tanah di proyek Thakher untuk membangun menara apartemen hunian mewah dengan nilai lebih dari 1 miliar riyal saudi.

Bisnis.com, JAKARTA —CEO Danantara Rosan Roeslani buka suara terkait dengan langkah strategis akuisisi multi-aset di sektor perhotelan dan real estat di Makkah, Arab Saudi.

Melalui Danantara Investment Management (DIM), institusi pengelola investasi negara tersebut meneken perjanjian dengan Thakher Development Company yang mencakup aset perhotelan dan lahan pengembangan di kawasan Thakher City, sekitar 2,5 kilometer dari Masjid Al-Haram, Makkah, Minggu (14/12/2025).

Perjanjian itu merupakan langkah awal yang terukur untuk memasuki bisnis hospitality guna mendukung peningkatan layanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Rosan mengatakan penandatanganan perjanjian tersebut menjadi fondasi awal bagi keterlibatan jangka panjang Danantara di sektor perhotelan Arab Saudi. Menurutnya, langkah tersebut diarahkan untuk mengamankan aset strategis yang dapat menunjang peningkatan layanan bagi jemaah Indonesia.

“Penandatanganan ini merupakan langkah awal yang penting dalam mengamankan aset-aset strategis yang dapat mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan layanan bagi para jemaah,” ujar Rosan dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, dikutip Senin (15/12/2025).

Menurutnya, pengembangan berikutnya akan dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan kajian kelayakan yang komprehensif, pertimbangan regulasi, serta standar tata kelola yang prudent.

Dalam perjanjian itu, DIM dan Thakher Development Company menyepakati akuisisi Novotel Makkah Thakher City yang telah beroperasi dengan kapasitas 1.461 kamar, serta 14 bidang tanah seluas total sekitar 4,4 hektare yang dialokasikan untuk pengembangan di masa depan.

Seluruh aset tersebut akan dikembangkan dalam satu master plan terpadu yang mencakup fasilitas perhotelan, ritel, dan sarana pendukung lainnya, sejalan dengan kerangka pengembangan urban Kota Makkah.

Danantara menyatakan investasi pada fase awal tersebut juga mencakup aset-aset pengembangan berorientasi hospitality dengan potensi kapasitas hingga sekitar 5.000 kamar hotel. Namun, realisasi pengembangan tersebut tetap bergantung pada studi lanjutan serta persetujuan regulator yang berlaku.

Sebagai mitra pengembangan lokal strategis, proyek ini didukung oleh Al Khomasiah Real Estate Development yang memiliki pengalaman pengembangan di Makkah. Kemitraan tersebut ditujukan untuk memastikan keselarasan dengan regulasi, praktik pengembangan, serta perencanaan jangka panjang di Kerajaan Arab Saudi.

Danantara juga menyampaikan bahwa kajian awal menunjukkan pengembangan aset-aset tersebut berpotensi mendukung penyediaan akomodasi dan layanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia, dengan catatan seluruh proses teknis dan regulasi terpenuhi. Setiap tahapan, mulai dari pengembangan, konstruksi, hingga operasional perhotelan, akan dilaksanakan melalui koordinasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi dan Indonesia.

Sejalan dengan itu, Danantara Indonesia tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Royal Commission for Makkah City and Holy Sites (RCMC) dalam proses penawaran (bidding) yang sedang berjalan sebagai bagian dari tahapan awal pengembangan kerja sama jangka panjang.

Danantara menegaskan inisiatif ini merupakan bagian dari pendekatan jangka panjang yang selaras dengan mandat pengelolaan dan optimalisasi investasi negara, serta prioritas pembangunan nasional dan nilai-nilai Asta Cita, dengan komitmen pada tata kelola yang akuntabel dan penciptaan nilai publik yang berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 dengan menambah armada, memperkuat layanan, serta memastikan aspek keselamatan pelayaran. Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan langkah ini dilakukan untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa selama periode libur panjang akhir tahun.

"Secara prinsip, ASDP sudah melakukan persiapan dengan baik sehingga pengguna jasa juga merasa terlayani dengan aman, nyaman, sampai tujuan," ujar Heru saat media gathering bertajuk "Kesiapan Angkutan Layanan Nataru 2025-2026" di Kantor Pusat ASDP Indonesia, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan, Heru melanjutkan, ASDP menambah jumlah kapal yang beroperasi di lintasan utama. Pada Nataru 2025–2026, lintasan Merak–Bakauheni akan dilayani 33 kapal per hari, sementara lintasan Ketapang–Gilimanuk ditingkatkan menjadi 34 kapal per hari.

Selain penambahan armada reguler, Heru menyampaikan, ASDP juga mengoperasikan kapal cepat Express II di lintasan Merak–Bakauheni. Kehadiran kapal ini memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat.

"ASDP Indonesia juga telah mengoperasikan kapal Express II untuk lintasan Pelabuhan Merak-Bakauheni sehingga masyarakat bisa memilih armada mana yang ingin mereka gunakan yaitu Express I atau Express II," lanjut Heru.

Terkait proyeksi arus penyeberangan, Heru menyampaikan puncak trafik diperkirakan terjadi menjelang dan setelah Hari Raya Natal. Ia memprediksi puncak trafik penumpang dan kendaraan pada layanan penyeberangan akan terjadi dalam dua tahap.

"Prediksi puncak trafik itu kita prediksi pada 24 Desember 2025 dan kemungkinan nanti akan naik lagi itu di 29, 30, 31 Desember 2025 itu nanti akan terjadi kenaikan lagi di arus puncaknya," ucap Heru.

Menurut Heru, hingga saat ini terdapat dua lintasan yang menjadi perhatian utama karena tingkat kepadatan yang tinggi, yakni Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk. Namun secara historis, lintasan Ketapang–Gilimanuk menjadi yang paling ramai saat libur Nataru.

"Rute yang ramai sampai saat ini ada dua sebetulnya, yaitu Ketapang-Gilimanuk dan Merak-Bakauheni. Tapi biasanya kalau libur Natal Tahun Baru ini yang paling ramai adalah di Ketapang-Gilimanuk. Karena memang rata-rata mereka ingin melaksanakan libur tahun baru menuju ke Bali," ungkap Heru.

Untuk mendukung perencanaan perjalanan masyarakat, Heru melanjutkan, ASDP telah membuka pemesanan tiket sejak jauh hari yang dapat dipesan mulai H-60 atau sejak 1 November 2025 hingga pertengahan Januari 2026. Selain itu, Heru mengatakan, pemerintah juga memberikan stimulus kepada pengguna jasa dengan diskon tarif sebesar 19 persen.

"Sehingga para masyarakat nanti yang ingin menyelenggarakan Natal dan tahun baru, liburan, ini juga bisa mendapatkan stimulus dari pemerintah sebesar 19 persen," lanjut dia.

Dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem, Heru mengatakan, ASDP memastikan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia memastikan ASDP akan menindaklanjuti setiap informasi terkini dari BMKG.

"Terkait cuaca ekstrem, kita terus memonitor dari BMKG, kita berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama. Apa yang menjadi peringatan BMKG ini juga menjadi perhatian serius bagi kita. Kita punya komitmen soal keselamatan ini menjadi hal yang harus kita prioritaskan," ungkap Heru.

Heru juga menegaskan kesiapan armada dan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama perseroan. Ia menegaskan kesiapan kapal dalam kondisi layak laut, sementara kru kapal berada dalam kondisi prima.

"Kesiapan kapal juga kita pastikan dengan betul-betul bahwa kapal kita layak untuk berlayar. Kru-kru kita juga semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita juga bisa memberikan pelayanan nanti kepada masyarakat," kata Heru.

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara membeli aset berupa perhotelan, real estate, serta 14 bidang tanah di kawasan Thakher City, Arab Saudi. Pengembangan kawasan terpadu ini hanya berjarak sekitar 2,5 kilometer (km) dari Masjid Al-Haram, Makkah.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani menuturkan, akuisisi ini menjadi fondasi awal keterlibatan jangka panjang di sektor perhotelan Kerajaan Arab Saudi. 

"Penandatanganan ini merupakan langkah penting untuk mengamankan aset strategis yang dapat mendukung peningkatan layanan bagi jemaah," ucap Rosan dalam keterangannya dikutip, Senin (15/12/2025). 

Berdasarkan perjanjian antara Danantara Investment Management (DIM) dan Thakher Development Company, Danantara mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City, hotel yang telah beroperasi dengan 1.461 kamar, serta empat belas bidang tanah dengan total luas sekitar 4,4 hektare untuk pengembangan di masa mendatang. 

Lahan-lahan itu nantinya akan dikembangkan melalui master plan terpadu yang mencakup fasilitas perhotelan, ritel, dan sarana pendukung lainnya, selaras dengan kerangka pengembangan perkotaan Kota Makkah.

Adapun, transaksi tersebut menandai langkah awal Danantara dalam memasuki sektor perhotelan di Makkah, sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dan bertahap untuk mendukung peningkatan layanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia. 

Adapun, setiap tahunnya jumlah jemaah umrah Indonesia mencapai lebih dari 2 juta orang, sementara jumlah jemaah haji secara konsisten berada di atas 200.000 orang. 

Pada fase ini, investasi mencakup satu hotel yang telah beroperasi serta portofolio aset pengembangan berorientasi hospitality dengan potensi kapasitas hingga sekitar 5.000 kamar hotel, yang seluruhnya tetap bergantung pada studi lanjutan serta persetujuan regulator terkait.

Transaksi akuisisi hotel dan lahan itu didukung oleh Al Khomasiah Real Estate Development sebagai mitra pengembangan lokal strategis yang memiliki keahlian pasar dan pengalaman pengembangan di Makkah. Kemitraan tersebut ditujukan untuk memastikan keselarasan dengan regulasi, praktik pengembangan, serta perencanaan jangka panjang di Kerajaan Arab Saudi.

Pada kajian tahap awal mengacu pada studi teknis yang komprehensif dan pemenuhan seluruh proses perizinan, pengembangan aset yang diakuisisi berpotensi mendukung penyediaan akomodasi dan layanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia. 

Perjanjian tersebut juga menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk tahapan selanjutnya, mencakup pengembangan, konstruksi, operasional perhotelan, serta layanan pendukung lainnya. Seluruh tahapan akuisisi akan dilaksanakan melalui koordinasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi dan Indonesia sesuai ketentuan tata kelola yang berlaku.

Editor: Aditya Pratama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan hingga kini masih menunggu informasi lanjutan terkait rencana merger sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) di sektor transportasi laut yang masuk dalam klaster logistik. Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan ASDP akan sepenuhnya mengikuti kebijakan dan keputusan yang ditetapkan oleh Danantara selaku pihak yang berwenang dalam pengelolaan dan penataan portofolio BUMN.

"Kita itu karena BUMN tentunya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari Danantara. Tetapi memang sampai saat ini, kita belum mendapatkan update kembali terkait dengan merger beberapa BUMN yang masuk dalam klaster logistik," ujar Heru saat media gathering bertajuk "Kesiapan Angkutan Layanan Nataru 2025-2026" di Kantor Pusat ASDP Indonesia, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Heru menyampaikan rencana konsolidasi tersebut sebelumnya mencuat dengan melibatkan beberapa BUMN strategis, antara lain ASDP, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), hingga PT Pos Indonesia. Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru yang disampaikan secara resmi kepada manajemen ASDP terkait arah dan bentuk konsolidasi tersebut.

"Ini kita belum mendapatkan update lanjutannya. Namun demikian, kami sebagai perusahaan BUMN tentu juga harus mengikuti apa yang menjadi keputusan dari Danantara. Apa pun nanti bentuknya seperti apa dari Danantara kita akan mengikuti," ucap Heru.

Menurut Heru, pembahasan mengenai merger BUMN transportasi laut tersebut sebenarnya telah berlangsung cukup lama, namun belum berlanjut ke tahap keputusan final. Oleh karena itu, ASDP memilih untuk menunggu arahan resmi selanjutnya.

"(Pembahasan terakhir soal merger) sudah lama sekali. Ya kita masih menunggu nanti update dari Danantara, pada prinsipnya kita ikut," lanjut Heru.

Heru menegaskan komitmen ASDP untuk tetap fokus pada penguatan layanan penyeberangan dan logistik nasional sembari menanti kepastian kebijakan konsolidasi BUMN. Ia menilai, apa pun keputusan yang diambil nantinya diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-BUMN serta meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor transportasi laut nasional.