JAKARTA - Harapan besar disematkan pada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk membenahi praktik ekspor yang merugikan negara. Namun, menurut ekonom senior Dradjad Hari Wibowo, tanpa komunikasi yang kuat dan governance yang transparan, tujuan besar itu bisa memicu salah persepsi di tengah publik dan pelaku usaha.

Menurut Dradjad, kunci keberhasilan DSI sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi pemerintah dan kinerja awal dari lembaga tersebut. Terjadinya resistensi atas kehadiran PT DSI karena lembaga baru ini mencoba merespons persoalan lama seperti under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini dinilai merugikan negara.

“Memang ini baru diumumkan sehingga menjadi tugas Pak Rosan dan tim Danantara untuk melakukan komunikasi sebaik mungkin dalam menjelaskan gagasan ini kepada publik,” kata Ekonom Senior Dradjad Hari Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/05/2026).

Ekonom lulusan Universitas Queensland ini menilai sungguh wajar apabila muncul resistensi dan kekhawatiran dengan hadirnya PT DSI ini. Dradjad mengatakan, sebagian pihak yang keberatan kemungkinan berasal dari oknum yang selama ini terlibat dalam praktik under-invoicing maupun transfer pricing. Di sisi lain, ia mengatakan, ada juga pelaku usaha yang sebenarnya tidak terlibat, tetapi khawatir kebijakan baru ini dapat mengganggu iklim bisnis.

Untuk itu, Dradjad mengatakan, keberhasilan PT DSI akan sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi pemerintah dan kinerja awal lembaga tersebut.

“Kalau komunikasinya baik dan kinerja awalnya menunjukkan hasil positif, saya rasa kekhawatiran itu pelan-pelan bisa berkurang,” kata mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 ini.

Selain komunikasi, ia juga menilai aspek governance dan transparansi menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan publik. Kedua aspek tersebut perlu dikomunikasikan secara aktif dan konsisten kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan cara itu, PT DSI dapat membangun ekosistem yang kondusif dan mendorong kepercayaan pasar.

“Kalau komunikasi lemah, ide yang sebenarnya baik bisa dipersepsikan menyimpang dari tujuan awalnya. Karena itu komunikasi akan memegang peranan yang sangat penting,” ujarnya.

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menargetkan perusahaan pelat merah bisa untung hingga Rp450 triliun pada 2029.

Dony, yang juga menjabat Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, memperkirakan pada tahun ini BUMN mendulang laba Rp360 triliun.

"Tahun ini kita berharap Rp360 triliun untungnya. Saya sendiri punya harapan paling tidak ketika saya pensiun BUMN (2029) itu bisa memungkinkan keuntungan sedikitnya Rp450 triliun," kata Dony di acara Jogja Financial Festival 2026, JEC, Bantul, DIY, Sabtu (23/5).

Ia mengatakan pada tahun lalu BUMN membukukan laba Rp335 triliun, dan menyetor pajak Rp215 triliun ke kas negara. Karena itu, anggapan perusahaan negara selalu tekor tidak tepat.

"BUMN kita sangat powerful. Jadi itu tidak benar kalau banyak kita baca BUMN tidak pernah untung. Itu keliru," ujarnya.

Dony menegaskan kontribusi BUMN mencapai sepertiga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Sumbangsih itu berupa setoran pajak dan dividen.

Ia menambahkan sebelum ada Danantara, pengelolaan BUMN berdiri sendiri-sendiri. Dony mengungkap dulu peran Kementerian BUMN sebenarnya bukan pemilik perusahaan negara, melainkan hanya punya kuasa mengelola. Karena tidak ada mekanisme untuk membantu satu BUMN dengan BUMN lain, menyebabkan sulitnya melakukan penyelamatan.

"Akibat daripada pengelolaan yang tidak terintegrasi satu sama lain, kemudian banyak BUMN-BUMN kita menghadapi permasalahan tidak bisa dibantu, tidak bisa diselamatkan," ucapnya.

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Roeslani membeberkan alasan penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), BUMN baru yang akan menangani ekspor komoditas strategis Indonesia.

Rosan mengatakan pemilihan Luke dilakukan setelah mempertimbangkan rekam jejak dan pengalamannya di industri pertambangan dan perdagangan komoditas global.

"Kita kan melihat banyak pertimbangan juga, ini kan lebih kita cari track record-nya juga. Dia kan sangat memahami juga pengalaman sebelumnya baik di perusahaan multinasional di Vale," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

Luke Thomas diketahui sebelumnya pernah menjabat Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk pada 2024-2025. Ia juga sempat menduduki sejumlah posisi strategis di Vale Base Metals dan perusahaan tambang global BHP Billiton.

Menurut Rosan, pengalaman Luke memimpin perusahaan mineral menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penunjukan tersebut. Selain itu, Luke juga dinilai memiliki jaringan internasional yang kuat di sektor pertambangan dan perdagangan komoditas.

"Dia pun bisa Bahasa Indonesia juga, karena kebetulan emang istrinya orang Indonesia. Tapi yang paling penting justru kita lihat pengalaman trading-nya ada, minerals-nya ada, jadi pimpinan di banyak perusahaan mineral jadi dan network-nya juga baik," katanya.

Selain pengalaman profesional, Rosan menilai Luke memiliki catatan kerja yang baik selama bergabung di Danantara. Sebelum ditunjuk memimpin PT DSI, Luke diketahui menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025.

"Paling penting juga kita lihat selama ini juga di Danantara track record-nya juga sangat-sangat baik," ujar Rosan.

Luke merupakan warga negara Australia yang berdomisili di Jakarta. Berdasarkan profil LinkedIn miliknya, ia merupakan lulusan University of New South Wales (UNSW), Australia, dengan latar belakang pendidikan teknik pertambangan, keuangan, hingga geomechanics.

PT DSI sendiri merupakan BUMN baru yang dibentuk pemerintah untuk menangani ekspor komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloys atau paduan besi.

Pembentukan PT DSI merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Pemerintah menyebut kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.

PT DSI nantinya tidak langsung menjadi eksportir tunggal secara penuh. Pemerintah menyiapkan dua tahap implementasi.

Tahap pertama berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai masa transisi pengalihan ekspor. Pada fase ini, transaksi ekspor masih dilakukan perusahaan dengan pembeli, namun dokumentasi ekspor mulai dialihkan melalui PT DSI.

Sementara itu, tahap kedua dimulai pada 1 September 2026, ketika proses ekspor komoditas strategis sepenuhnya dilakukan melalui PT DSI.

Presiden Prabowo Subianto membanggakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara (BPI Danantara) mengelola kekayaan bangsa sebesar US$1 triliun atau sekitar Rp17 ribu triliun.

Hal itu disampaikan Prabowo di depan warga Kebumen, Jawa Tengah dalam acara Panen Raya Udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan, Sabtu (23/5).

Menurut Prabowo, Danantara adalah dana kedaulatan Indonesia yang mengelola lebih dari seribu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan total aset Rp17 triliun tersebut.

"Jadi mereka mengelola kekayaan seluruh bangsa. Untuk anak dan cucu kita selanjutnya," kata Prabowo.

Dalam kesempatan ini, Prabowo sekaligus menitipkan pesan kepada COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria untuk mengelola kekayaan itu dengan baik. Sebab, itu adalah uang rakyat yang harus dikembalikan untuk kesejahteraan mereka.

"Jadi harus diurus baik-baik ya. Pak Doni sama semua stafnya. Jangan bocor. Jangan menguap uang itu, uang rakyat itu," tegasnya.

BPI Danantara adalah Sovereign Wealth Fund Indonesia yang mengelola aset negara secara terpusat. Lahir di masa kepemimpinan Prabowo dengan modal dasar sekitar Rp1.000 triliun.

Danantara dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO). Di bawah kepemimpinannya, Danantara baru saja membentuk BUMN baru yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang mengatur tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Adapun fokus utama Danantara adalah mengelola dan mengonsolidasikan aset BUMN besar serta bertindak sebagai pengawas terpusat untuk transaksi ekspor komoditas guna menutup celah kebocoran devisa.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria agar tidak ada kebocoran dana di Danantara.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara panen raya udang, di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Mulanya, Prabowo memperkenalkan satu per satu tokoh maupun pejabat pemerintah yang hadir di lokasi, termasuk Dony Oskaria.

"Pak Dony Oskaria, Wakil Kepala Badan BUMN, yang mengurus BUMN. Dan juga Wakil Kepala Danantara," ujar Prabowo.

Setelah itu, Prabowo menjelaskan soal tugas dan fungsi Danantara kepada masyarakat yang hadir. Dia mengatakan Danantara merupakan badan investasi yang mengelola kekayaan negara.

"Danantara itu singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan. Anagata, masa depan. Jadi, mereka ngelola kekayaan seluruh bangsa. Untuk anak dan cucu kita selanjutnya ya," imbuhnya.

Setelah itu, Prabowo mengungkap bahwa Danantara mengelola 1.040 BUMN dengan total dana yang dikelola mencapai Rp17.000 triliun. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menitipkannya kepada Dony Oskaria agar dana jumbo milik negara itu tidak bocor.

"Rp17.000 triliun, waduh. Jadi harus diurus baik-baik ya. Pak Dony sama semua stafnya. Jangan bocor. Jangan menguap uang itu, uang rakyat itu ya," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan dan kementerian atau lembaga lain akan ditempatkan sebagai pengawas di PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI.

Purbaya menyampaikan, penempatan unsur pengawas dari berbagai kementerian atau lembaga itu berasal dari usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Usulan Pak Menko itu, kalau untuk pengawasan biar benar kita harus taruh orang di sana, termasuk dari keuangan, dari kementerian lain juga supaya tidak jadi monopoli," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut Purbaya, pengawasan tersebut diperlukan agar DSI tidak menjadi lembaga monopoli. Ia menilai, lembaga tersebut perlu diawasi agar tidak bertindak semaunya dan memicu persoalan baru.

Ia juga menilai sistem pengawasan di DSI akan lebih baik dibandingkan lembaga sebelumnya.

"Saya pikir pengawasan di DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, sehingga dia enggak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar," ucap dia.

Purbaya mengatakan unsur pengawas DSI nantinya berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

"Dari mana-mana (kementerian/lembaga yang dilibatkan)," pungkasnya.

Pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus. Perusahaan ini bertugas mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia yang masih tinggi selama bertahun-tahun.

Pelaksanaan tugas DSI akan berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Pada tahap itu, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

Pengumuman itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5).

Prabowo menyebut PP terbaru tersebut membuat badan usaha milik negara atau BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferro alloy.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN baru khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurut Purbaya, keputusan untuk membentuk PT DSI diambil setelah pemerintah menemukan praktik under-invoicing alias manipulasi nilai ekspor oleh sejumlah eksportir.

Prabowo mengambil langkah tersebut usai menerima laporan adanya eksportir yang menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Praktik itu ditemukan pada sejumlah komoditas strategis seperti batu bara dan crude palm oil (CPO).

"Langkah itu keluar ketika Bapak Presiden mendapatkan informasi bahwa ada banyak under-invoicing. Artinya kita atau para pengusaha ngirim barang ke luar negeri, entah batu bara, entah CPO, harganya dimainin lebih rendah dibanding harga yang dijual di luar, atau kadang-kadang volumenya diturunkan. Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah," ujar Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival, Jumat (22/5).

Menurut Purbaya, praktik tersebut membuat negara dirugikan karena penerimaan pajak ekspor dan pajak penghasilan menjadi lebih kecil. Selain itu, devisa hasil ekspor juga lebih banyak diparkir di luar negeri.

Purbaya mengaku sempat diminta langsung oleh Prabowo untuk mempelajari praktik tersebut. Ia kemudian memeriksa pola ekspor 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia secara acak.

Dari hasil pemeriksaan itu, ia menemukan banyak perusahaan mengekspor barang melalui perusahaan perantara di Singapura sebelum dikirim ke Amerika Serikat. Selisih harga yang terjadi disebut sangat besar.

"Rupanya mereka ekspor dari Jakarta ke Amerika, tapi enggak langsung, mereka lewat ke pedagang perantara di Singapura. Jadi saya periksa pedagang perantaranya, perusahaan dia juga. Harga dari sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika," jelasnya.

Ia mengatakan kondisi itu membuat negara kehilangan potensi penerimaan yang besar. Oleh sebab itu, ia merasa harus melakukan perbaikan agar keuntungan bisa masuk ke dalam negeri semua.,

"Kalau saya sebagai Menteri Keuangan, saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh setengahnya. Pajak pendapatan juga separuhnya," ujarnya.

Awalnya, Purbaya mengaku sempat mengusulkan pengetatan pengawasan di lapangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Namun, menurut dia, Presiden Prabowo memilih solusi yang lebih menyeluruh dengan membentuk DSI sebagai satu-satunya lembaga pengekspor.

"Pak Presiden pikir sebaiknya ya udah kita beresin aja sekalian, kita buat satu lembaga atau badan pengekspor namanya DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia, di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ," jelas Purbaya.

Melalui skema tersebut, pemerintah meyakini praktik under-invoicing dan penyelundupan ekspor bisa ditekan.

Purbaya bahkan memperkirakan penerimaan negara dari pajak penghasilan dan pajak ekspor dapat meningkat hingga dua kali lipat.

"Nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak, dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program Pemerintah, termasuk pendidikan maupun program pembangunan daerah," pungkasnya.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Jumat (22/5) kemarin mengumumkan 85 entitas yang masuk ke dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) gelombang kedua proyek waste toenergy (WtE). Proyek tersebut digarap melalui anak usaha SWF nasional itu, Danantara Investment Management (DIM).

Peserta yang lolos akan menjadi calon mitra kerja sama pengembangan dan pengelolaan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL) atau WtE di Indonesia.

Sejumlah emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pun turut masuk dalam daftar itu. Mereka adalah PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA), PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), dan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI).

Hasil seleksi gelombang kedua itu merupakan kelanjutan dari seleksi tahap awal yang sebelumnya dilakukan di wilayah Bekasi Kota, Bogor Raya, dan Denpasar Raya. Jumlah peserta meningkat signifikan dari 24 entitas pada gelombang pertama menjadi 85 entitas pada tahap kedua. Peserta terdiri atas perusahaan dan konsorsium baru maupun peserta yang kembali mengikuti proses seleksi.

CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), Fadli Rahman mengatakan, peningkatan jumlah peserta baik dari dalam maupun luar negeri menunjukkan proyek PSEL memiliki daya tarik investasi yang kuat.

“Kami terus berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses seleksi mitra PSEL dilakukan secara transparan dan kompetitif, sehingga menghasilkan mitra yang mampu mendukung pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkontribusi dalam penyelesaian darurat sampah di Indonesia,” kata Fadli dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (22/5).

Selanjutnya, DIM akan menerbitkan Terms of Reference (ToR) kepada peserta yang lolos seleksi DPT BUPP PSEL. Informasi mengenai jadwal dan prosedur tahap berikutnya akan disampaikan secara terpisah.

Berdasarkan daftar peserta yang lolos, emiten DAAZ tergabung dalam Konsorsium Daaz Jinjiang Green Energy yang beranggotakan PT Perkasa Eka Cipta Investama dan PT Jinjiang Environment Indonesia. DAAZ juga tercatat dalam Konsorsium ZNJJ Daaz Green Energy bersama PT Jinjiang Environment Indonesia dan PT Perkasa Eka Cipta Investama.

Sementara itu, MEDC ada dalam Konsorsium Sinergi Mitra Citra yang terdiri dari Samsung E&A, China TianYing dan PT Medco Power Indonesia.

Adapun OASA tergabung dalam Konsorsium Grandblue Maharaksa bersama Grandblue dan PT Indoplas Dewata Energi.

Sementara itu, BIPI tergabung dalam konsorium Grup Bakrie yaitu Konsorsium Mentari Citra Lestari yang terdiri atas PT Bakrie Power, PT Acritas Karya Persada, dan SUS Indonesia Holding Limited. Sebelumnya, pada 25 Februari 2025 kemarin, Perusahaan holding investasi Grup Bakrie, PT Bakrie Capital Indonesia (BCI), memborong saham BIPI hingga 3,82 miliar saham.

Berdasarkan laporan kepemilikan saham, Bakrie Capital Indonesia membeli di harga Rp 248 pada 24 Februari 2026 dengan tujuan investasi. Kini, Bakrie Capital Indonesia menguasai saham BIPI hingga 6%.

Berikut daftar lengkap 85 entitas DPT proyek WtE Danantara gelombang kedua:

1. Beijing GeoEnviron Engineering & Technology (IEHC Consortium)
2. Cevia Enviro Inc
3. China Conch Venture Holdings Limited
4. China Construction First Group Co.
5. China Everbright Environment Group Limited
6. China National Environmental Protection Group Co., Ltd. (CNEPG)
7. China National Machinery Import & Export Corporation (CMC)
8. China Sciences Ecorizon Tech Co., Ltd. (CSET)
9. China Tianying Inc. (CNTY)
10. Chongqing Sanfeng Environment Group Corporation Limited
11. Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.
12. GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co., Ltd.
13. Grandblue Environment Co., Ltd.
14. Grandtop Yongxing Group Co., Ltd
15. Hunan Construction Engineering Group Co., Ltd
16. ITOCHU Corporation
17. JFE Engineering Corporation
18. Kanadevia Corporation
19. Keppel Seghers
20. Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering
21. POSCO Eco & Challange Co., Ltd.
22. PT Jinjiang Environment Indonesia
23. PT MCC Technology Indonesia (MCC)
24. QiaoYin City Management Co., Ltd
25. Samsung E&A
26. Sichuan Energy Investment Group Co., Ltd.
27. SUEZ (Asia Pacific) Limited
28. Sumitomo Corporation
29. SUS Indonesia Holding Limited
30. Tianjin TEDA Environmental Protection Co., Ltd.
31. Veolia Environment SA
32. Wangneng Environment Co., Ltd.
33. Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd
34. Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd.
35. Konsorsium Alam Lestari: Beijing GeoEnviron Engineering and Tech Inc – PT Tumbuh Ganda Sejahtera – PT Energi Infranusantara
36. Konsorsium Aruna Energi Lestari: PT Pertamina Power Indonesia – SUS Indonesia Holding Limited
37. Konsorsium Baruna Energi Lestari: PT Pertamina Power Indonesia – Beijing GeoEnviron Engineering and Tech Inc
38. Konsorsium Bio Power: Beijing GeoEnviron Engineering and Tech Inc – PT PLN Indonesia Power Renewables
39. Konsorsium Bumi Biru Indonesia: SUS Indonesia Holding Limited – PT Indoplas Dewata Energi
40. Konsorsium Bumi Green Energy: Beijing GeoEnviron Engineering and Tech Inc – PT Bumi Karsa
41. Konsorsium Bumi Lestari Indonesia: PT Chandra Capital Indonesia – Wangneng Environment Co., Ltd
42. Konsorsium Cakra Energi Lestari: PT Pertamina Power Indonesia – Tianjin TEDA Environmental Protection Co., Ltd. – CITICC International Investment Limited
43. Konsorsium Cakrawala Energi Andalas: SUS Indonesia Holding Limited – PT Uptrans Teknologi
44. Konsorsium CEVIA Enviro Inc. – PT Adyawinsa Electrical & Power
45. Konsorsium CEVIA Enviro Inc. – PT Daya Mulia Turangga
46. Konsorsium CEVIA Enviro Inc. – PT Mega Power Mandiri
47. Konsorsium Conch Venture Global Ekuitas Nusantara: China Conch Venture Holdings Limited – PT Global Ekuitas Nusantara
48. Konsorsium Daaz Jinjiang Green Energy: PT Perkasa Eka Cipta Investama – PT Jinjiang Environment Indonesia
49. Konsorsium Dharma Energi Lestari: GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co Ltd – PT Pertamina Power Indonesia
50. Konsorsium Elang Energi Lestari: PT Pertamina Power Indonesia – Chongqing Sanfeng Environment Group Co Ltd
51. Konsorsium Energi Sentosa Indonesia: PT Chandra Capita Indonesia – Veolia Environment SA
52. Konsorsium Erajaya Eco Energi: Beijing GeoEnviron Engineering and Tech Inc – PT Era Prima Indonesia
53. Konsorsium Erajaya Solusi Energi: SUS Indonesia Holding Limited – PT Era Prima Indonesia
54. Konsorsium Everbright Cemerlang Energy: China Everbright Environment Group Limited – PT Harmoni Development Indonesia – PT Bioregen Enviro Tech
55. Konsorsium Fajar Energi Lestari: PT Pertamina Power Indonesia – GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co Ltd
56. Konsorsium GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co Ltd – PT PLN Indonesia Power Renewables
57. Konsorsium GeoEnviron Nusantara: Beijing GeoEnviron Engineering and Tech Inc – Huanxing Environment Protection
58. Konsorsium Grandblue Maharaksa: Grandblue – PT Maharaksa Biru Energi – PT Indoplas Dewata Energi
59. Konsorsium Huanxing Environment Protection – Hunan Construction Engineering Group Co., Ltd
60. Konsorsium Huanxing Environment Protection – PT Famindo Inovasi Teknologi
61. Konsorsium Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd – Ossia International Limited – PT Widya Karya Persada
62. Konsorsium Hyderabad – Ramky – Re Sustainability
63. Konsorsium Indonesia Energi Hijau: Beijing GeoEnviron Engineering and Tech Inc – PT Awal Bross Putra Medika – PT Riau Perkasa Energi – PT Patimban Banyu Nagara Utama
64. Konsorsium Langit Biru Indonesia: PT Chandra Capital Indonesia – PT Bioregen Enviro Tech
65. Konsorsium Langit Cerah: PT Chandra Waste Energy – QiaoYin City Management Co., Ltd
66. Konsorsium Masa Depan Energi Indonesia: PT Chandra Waste Energy – Beijing GeoEnviron Engineering and Tech Inc
67. Konsorsium Mentari Citra Lestari: PT Bakrie Power – PT Acritas Karya Persada – SUS Indonesia Holding Limited
68. Konsorsium Nusantara Asri Energi: PT Chandra Capital Indonesia – SUS Indonesia Holding Limited
69. Konsorsium Nusantara Energi Hijau: Beijing GeoEnviron Engineering and Tech Inc – PT Sentosa Utama Abadi
70. Konsorsium Nusantara Energy: Beijing GeoEnviron Engineering and Tech Inc – Huanxing Environment Protection – PT Energi Global Solution
71. Konsorsium PT Infra Daya Energia – SUS Indonesia Holding Limited
72. Konsorsium PT Istana Karang Laut – PT Integral Nusantara Abadi – China TianYing
73. Konsorsium PT Mega Power Mandiri – CEVIA Enviro Inc.
74. Konsorsium Sinergi Mitra Citra: Samsung E&A – China TianYing – PT Medco Power Indonesia
75. Konsorsium SSC: Samsung E&A – China Sciences Ecorizon Tech Co., Ltd. (CSET) – PT Energi Jaya Inovasi
76. Konsorsium SUEZ (Asia Pacific) Limited – PT Insan Asia Nusantara – China Machinery Engineering Corporation
77. Konsorsium Sumitomo Corporation – Kanadevia Corporation – PT Hanochem Tiaka Samudera
78. Konsorsium Wangneng Chandra Enviropower: Wangneng Environment Co., Ltd – PT Chandra Waste Energy
79. Konsorsium Wangneng GBSH: Wangneng Environment Co., Ltd – PT GBSH Global Media
80. Konsorsium Weiming Nusantara New Energy Alliance: Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd – PT Ananta Energi Asia
81. Konsorsium Weiming Nusantara New Energy League: Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. – PT Utomodeck Metal Work
82. Konsorsium Weiming Nusantara New Energy Union: Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. – PT Pertamina Power Indonesia
83. Konsorsium Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd – CITICC International Investment Limited
84. Konsorsium Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd – SUS Indonesia Holding Limited
85. Konsorsium ZNJJ Daaz Green Energy: PT Jinjiang Environment Indonesia – PT Perkasa Eka Cipta Investama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga (K/L) lain akan ditempatkan sebagai pengawas di PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Purbaya menyampaikan penempatan unsur pengawas dari berbagai kementerian/lembaga itu merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Usulan Pak Menko itu, kalau untuk pengawasan biar benar kita harus taruh orang di sana, termasuk dari keuangan, dari kementerian lain juga supaya tidak jadi monopoli,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, pengawasan tersebut diperlukan agar DSI tidak menjadi lembaga monopoli yang dapat bertindak semaunya dan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Dia menilai sistem pengawasan di DSI akan lebih baik dibandingkan lembaga-lembaga sebelumnya sehingga tidak menjadi lembaga monopoli yang mengganggu pasar.

“Saya pikir pengawasan di DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, sehingga dia enggak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar,” ucap dia.

Purbaya juga mengatakan unsur pengawas DSI nantinya berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

“Dari mana-mana (kementerian/lembaga yang dilibatkan),” pungkasnya.

Pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026), telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut dengan terbitnya aturan tersebut menjadikan BUMN sebagai eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

Usulan Pak Menko itu, kalau untuk pengawasan biar benar kita harus taruh orang di sana, termasuk dari keuangan, dari kementerian lain juga supaya tidak jadi monopoli

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga (K/L) lain akan ditempatkan sebagai pengawas di PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Purbaya menyampaikan penempatan unsur pengawas dari berbagai kementerian/lembaga itu merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Usulan Pak Menko itu, kalau untuk pengawasan biar benar kita harus taruh orang di sana, termasuk dari keuangan, dari kementerian lain juga supaya tidak jadi monopoli," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pengawasan tersebut diperlukan agar DSI tidak menjadi lembaga monopoli yang dapat bertindak semaunya dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Dia menilai sistem pengawasan di DSI akan lebih baik dibandingkan lembaga-lembaga sebelumnya sehingga tidak menjadi lembaga monopoli yang mengganggu pasar.

"Saya pikir pengawasan di DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, sehingga dia enggak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar," ucap dia.

Purbaya juga mengatakan unsur pengawas DSI nantinya berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

"Dari mana-mana (kementerian/lembaga yang dilibatkan)," pungkasnya.

Pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5) telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut dengan terbitnya aturan itu menjadikan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah adanya kabar tata kelola ekspor komoditas strategis melalui skema satu pintu di bawah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ditunda. Airlangga memastikan hal tersebut akan tetap berjalan dan dimulai pada 1 Juni 2026 mendatang.

“Tidak ada yang delay, ini kita sudah perlakukan 1 Juni, hanya ada tahapannya. 3 bulan pertama apa, nanti 3 bulan kedua apa, kemudian 1 Januari apa,” kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Sentralisasi Ekspor Sawit Disentil Guru Besar IPB: Lebih Utama Penguatan Tata Kelola



Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan aturan baru terkait tata kelola ekspor hasil sumber daya alam (SDA). Regulasi terbaru itu dikemas dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

"Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam," ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (20/5/2026).

Ekspor Komoditas Satu Pintu, Airlangga Minta Investor Asing Tetap Tenang dan Percaya Pemerintah



Dalam praktiknya, kata Prabowo, ekspor hasil SDA seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi (ferroalloys) wajib diekspor melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," kata Prabowo.

Eks Menteri Pertahanan itu meyakini kebijakan tersebut akan memperkuat pengawasan dan monitoring sekaligus memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), pemindahan harga (transfer pricing), hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurutnya, langkah itu juga akan meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan negara dari sektor SDA.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita,” ungkapnya.

“Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri," ucap Prabowo.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, mengatakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan mulai berstatus badan usaha milik negara (BUMN) pada pekan depan.

PT DSI saat ini masih tercatat sebagai perusahaan swasta nasional dalam dokumen administrasi hukum umum (AHU) Kementerian Hukum. Adapun pembentukan Danantara Sumber Daya sebelumnya tertuang dalam Surat Keputusan pengesahan AHU-0039765.AH.01.01.Tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026.

“Minggu depan (menjadi BUMN),” kata Rosan di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (22/5).

Danantara Sumber Daya Indonesia akan bertugas sebagai BUMN yang akan mengambil alih ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis dari perusahaan swasta.

Komoditas yang dimaksud yakni sawit, batu bara, dan paduan logam atau ferro alloy. PT DSI nantinya akan berperan sebagai trader atau pembelian dan penjualan komoditas SDA strategis.

Menteri Investasi dan Hilirisasi itu juga telah menyiapkan kantor DSI di kawasan Wisma Danantara yang terletak di Jalan Gatot Subroto. “Sudah disiapkan kantornya di Danantara,” ujar Rosan.

DSI nantinya akan bertugas untuk mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas agar tetap sejalan dengan harga pasar sekaligus mencegah praktik pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya alias underinvoicing.

Pelaksanaan kebijakan ekspor SDA melalui Danantara Sumber Daya Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama yang dimulai dalam tiga bulan ke depan hingga 31 Desember 2026, transaksi ekspor masih dilakukan langsung oleh perusahaan swasta dengan pembeli atau buyer. Namun, seluruh dokumentasi ekspor akan diserahkan kepada PT DSI.

Mulai 1 Januari 2027, seluruh proses ekspor, termasuk transaksi dengan pembeli luar negeri akan sepenuhnya dilakukan oleh PT DSI.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya telah melaporkan daftar perusahaan yang diduga melakukan praktik manipulasi harga crude palm oil (CPO) dalam transaksi ekspor ke luar negeri, salah satunya ke Amerika Serikat (AS), kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2020-2025 ini mengatakan catatan itu berisi perbedaan selisih antara nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dan nilai impor di negara tujuan.

Praktik-praktik ini memicu penurunan pendapatan negara. Ia mengatakan dalam laporan tersebut nilai barang yang tercatat saat ekspor dari Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor yang tercatat di AS.

"Saya pilih secara acak. Mereka kelihatan melakukan manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat. Jadi, harganya di sini (Indonesia) itu cuma seperempat atau sepertiga yang ada di AS," kata Purbaya di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (21/5).

Ia mencontohkan salah satu perusahaan melaporkan nilai ekspor dari Indonesia senilai US$ 2,6 juta, sementara nilai impor barang yang sama di AS mencapai US$ 4,2 juta. "Satu perusahaan lagi di sini ekspornya US$ 1,44 juta, di AS US$ 4 jutaan, berubah harga 200%," ujarnya.

Purbaya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah pengawasan lebih ketat, termasuk opsi penahanan kapal apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Selain sektor CPO, pemerintah juga disebut akan menelusuri dugaan praktik serupa pada komoditas batu bara.