dengan BI-Rate naik, kelihatan respons daripada IHSG juga baik, masuk dalam 'green zone'. Kemudian yang kedua, rupiah juga sedikit menguat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberi sinyal kuat kepada pasar di tengah gejolak global.

Ia mengatakan respons pasar terhadap kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin telah menunjukkan hasil yang positif.

“BI Rate itu naik karena mengutamakan kestabilan. Jadi dengan BI-Rate naik, kelihatan respons daripada IHSG juga baik, masuk dalam green zone. Kemudian yang kedua, rupiah juga sedikit menguat,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa menguat 130 poin atau 0,71 persen menjadi Rp18.058 per dolar AS dari sebelumnya Rp18.188 per dolar AS.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore juga ditutup menguat 404,51 poin atau 7,57 persen ke posisi 5.746,65.

Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tetap terkendali.

BI menyebut pelemahan nilai tukar rupiah telah melebihi proyeksi bank sentral sehingga diperlukan langkah kebijakan lanjutan untuk memperkuat stabilitas rupiah.

Menurut Airlangga, pasar memandang kebijakan tersebut sebagai langkah responsif dalam menghadapi gejolak maupun situasi global saat ini.

“Market melihat Indonesia responsif terhadap gejolak ataupun situasi yang ada sekarang,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah tetap mengutamakan stabilisasi ekonomi nasional karena fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih kuat.

Menurut dia, kondisi tersebut didukung oleh kinerja ekspor, kondisi makroekonomi, serta pandangan positif negara mitra terhadap ekonomi Indonesia.

“Ekonomi kan memang dasarnya juga kuat ya, baik dari segi ekspor, dari segi makro,” tutur dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Menko juga mengatakan Singapura mengapresiasi sejumlah kebijakan ekonomi Indonesia yang dinilai berorientasi pada kepentingan nasional, termasuk kebijakan ekspor satu pintu.

“Singapura mengatakan fundamental Indonesia kuat. Singapura juga mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh Indonesia terutama untuk kepentingan nasional, termasuk dengan ekspor satu pintu, mereka mendorong untuk implementasi dari kebijakan tersebut,” ungkap dia.

Selain itu, Airlangga menyebut dunia saat ini tengah memberi perhatian besar terhadap ketahanan rantai pasok global akibat disrupsi perang di Timur Tengah.

Ia menilai Indonesia memiliki posisi cukup kuat di sektor pupuk karena masih mampu mengekspor sekitar 1,5 juta ton urea ke negara-negara di kawasan.

“Indonesia adalah salah satu pabrik pupuk terbesar di ASEAN,” ucapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan Indonesia bakal dikenakan tarif dagang oleh Amerika Serikat (AS) hingga 18 persen. Namun, pemerintah akan bernegosiasi agar sejumlah komoditas bisa dikecualikan terhadap tarif tersebut.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan posisi Indonesia cukup menguntungkan berdasarkan laporan awal.

Ia menyebut Indonesia sendiri masuk ke dalam kelompok prioritas (good group) dari 60 negara yang termasuk daftar investigasi dagang section 301 oleh Gedung Putih.

"Dari 60 negara yang diinvestigasi, itu 6 masuk dianggap sudah comply dengan masalah forced labor dengan excess capacity. Nah, prosesnya ini kita kan diminta untuk memberikan, merespons dari laporan kemarin, kemudian sampai tanggal 24 Juli," ujar Susiwijono saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Indonesia saat ini dikenakan tarif sementara sebesar 10 persen hingga 24 Juli 2026 dan setelahnya tarif baru akan diberlakukan secara bertahap.

Susiwijono menjelaskan tarif yang diusulkan United States Trade Representative (USTR) terhadap produk asal Indonesia terkait investigasi isu kerja paksa (forced labor) bukanlah tarif final.

"Di report kemarin kan yang masuk di good group itu sekitar 10 persen. Mungkin yang 54 negara yang lain yang dianggap belum comply itu kan (tarif) 12,5 persen, tapi kan belum keputusan. Nanti kalau sudah inkrah keputusan baru akan menggantikan di per 24 Juli," jelasnya.

Kemudian, Susiwijono mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk membebaskan tarif dagang AS tersebut terhadap sejumlah komoditas, seperti furnitur, alas kaki, dan tekstil.

Ia juga menyebut komoditas seperti kopi dan kelapa sawit telah masuk dalam daftar pengecualian.

"Kita juga mengusahakan beberapa kelompok komoditas yang lain untuk dikecualikan. Nah itu yang sedang nanti akan dinegokan. Kan yang sudah masuk di exemption kan, mulai yang sawit, kopi dan kawan-kawan sudah. Kemudian tekstil, kemudian yang tambah-tambahan alas kaki, furnitur segala dan beberapa 18 kelompok produk nanti masih akan didiskusikan lagi," ujar Susiwijono.

Pemerintah menilai pentingnya untuk menyelamatkan komoditas yang berkontribusi terhadap porsi ekspor Indonesia. Ia menyebut kini Indonesia melalui gabungan tim dari beberapa kementerian terus berdiplomasi dengan AS.

"Justru yang lebih penting selain yang secara umum berlaku katakan nanti dapat 18 persen dan sebagainya, kita lebih penting juga memperjuangkan yang barang-barang yang real kita ekspor supaya dapat pengecualian, karena kalau itu kan akan lebih bernilai betul untuk ekspor kita," ujarnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyampaikan USTR membuka opsi untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif atau product exclusions yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301.

Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu Pimpinan USTR Ambassador Jamieson Greer di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris.

Airlangga mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan pengakuan positif atas komitmen melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan. Hal tersebut terkait dengan penuntasan isu kerja paksa atau forced labour dan larangan impor produk yang terindikasi kerja paksa dari USTR.

"Sebagai bentuk nyata dari pengakuan tersebut, Kantor USTR berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6) lalu.

Kompleksitas kondisi geopolitik global terus memberi tekanan baru terhadap sistem ekonomi internasional, mulai dari ketahanan rantai pasok hingga stabilitas perdagangan dan investasi. Untuk itu, diperlukan kerangka kerja sama yang lebih erat, bersamaan dengan upaya membangun arsitektur ekonomi internasional yang tetap terbuka, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sesi Ministerial Keynote and Conversation pada Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 di Brussel, Belgia, Jumat (05/06). Brussels Economic Security Forum (BESF) adalah forum tahunan yang diselenggarakan European Policy Centre (EPC) dengan bahasan utama terhadap isu keamanan ekonomi, ketahanan rantai pasok, perdagangan, investasi, teknologi, dan dinamika ekonomi global.

"Arsitektur ekonomi internasional saat ini jelas sedang mengalami perubahan. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat membangun kembali framework yang mampu mempertahankan manfaat keterbukaan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi. Saya meyakini bahwa jawabannya bukan terletak pada decoupling, melainkan pada diversification. Bukan pada fragmentation, melainkan pada cooperation and partnerships," ujar Airlangga.

Pada forum yang dihadiri para pejabat tinggi Uni Eropa, pemerintah negara mitra, pelaku usaha, hingga media internasional tersebut, diskusi difokuskan pada berbagai isu strategis terkait keamanan dan ketahanan ekonomi di tengah dinamika global.

Saat itu, Menko memaparkan pendekatan Indonesia dalam memperkuat keamanan ekonomi dan ketahanan ekonomi nasional, juga menyampaikan perkembangan kerja sama ekonomi Indonesia dan Uni Eropa, termasuk proses penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Airlangga lalu mengungkapkan pandangan Indonesia mengenai pentingnya memperkuat kerja sama internasional, mendorong diversifikasi rantai pasok global, serta mencegah fragmentasi ekonomi yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan stabilitas perekonomian dunia.

Ia menjelaskan bahwa berbagai konflik global, termasuk yang terjadi di sekitar Selat Hormuz dan Laut Merah, menunjukkan bahwa gangguan geopolitik dapat cepat berdampak pada rantai pasok, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan kata lain, memicu peningkatan biaya, menurunkan investasi, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

Menurut Airlangga, kondisi tersebut mendorong banyak negara untuk menerapkan berbagai kebijakan guna memperkuat keamanan ekonomi (economic security), antara lain melalui kebijakan industri, penyaringan investasi (investment screening), serta pengendalian ekspor (export controls) untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Di tengah kondisi yang tak menentu, Indonesia disebut mampu menjaga ketahanan ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 5,61 persen (year-on-year) pada triwulan I tahun 2026, inflasi yang tetap terkendali, serta cadangan devisa yang kuat dan surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama lebih dari 70 bulan berturut-turut.

Airlangga menyampaikan, Indonesia saat ini terus mempercepat transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, pengembangan manufaktur, transformasi digital, dan ekonomi hijau. Indonesia juga terus memperkuat posisinya dalam rantai pasok global, termasuk pada sektor kendaraan listrik, baterai, mineral kritis, dan energi terbarukan.

Salah satunya, Indonesia kini telah berkembang menjadi salah satu pusat industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dunia dengan menarik investasi dari Asia, Eropa, dan Amerika Utara pada sektor produksi baterai, material katoda, hingga perakitan kendaraan listrik. Perkembangan itu turut berkontribusi terhadap diversifikasi rantai pasok energi bersih global, sehingga menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan.

Indonesia pun terus mendorong transformasi digital sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat keamanan dan ketahanan ekonomi nasional. Nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan melampaui US$130 miliar dalam gross merchandise value (GMV) pada 2025, menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, Indonesia memperkuat ketahanan energi, serta mendukung agenda dekarbonisasi melalui pengembangan energi terbarukan domestik dan implementasi program biodiesel B50. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu mengurangi impor bahan bakar hingga 4 juta kiloliter per tahun, serta meningkatkan kemandirian energi nasional dan mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperluas kerja sama ekonomi melalui berbagai perjanjian perdagangan strategis, termasuk IEU-CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), hingga proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Sebagai anggota ASEAN, G20, dan BRICS, serta melalui proses aksesi menuju OECD, Indonesia memperkuat peran sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang. Peran itu dinilai penting dalam mendorong dialog, memperkuat kerja sama internasional, serta membangun solusi bersama yang inklusif guna menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Rangkaian Brussels Economic Security Forum (BESF) ditutup oleh European Commissioner for Trade and Economic Security Maroš Šefčovič yang menegaskan pentingnya penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik global.

"Mari kita bekerja sama membangun kerangka keamanan ekonomi yang lebih baik, yang mampu memperkuat ketahanan sekaligus menjaga keterbukaan, inklusivitas, dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi semua," pungkas Airlangga.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mempercepat upaya penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan, serta memperkuat kerja sama investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di sela Brussels Economic Security Forum di Brussel, Belgia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic membahas sejumlah strategi guna memastikan proses ratifikasi IEU-CEPA terselesaikan sesuai target pada semester II tahun 2026.

"Kami menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027," ujar Airlangga di Brussel, Jumat (5/6).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mendorong penyelesaian berbagai tahapan yang diperlukan agar proses ratifikasi berjalan sesuai jadwal. Pembahasan juga mencakup langkah-langkah lanjutan jelang kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic ke Jakarta.

Selain membahas IEU-CEPA, Airlangga dan Komisioner Maros juga mendiskusikan program Global Gateway Uni Eropa yang diarahkan untuk mendukung berbagai proyek strategis, termasuk investasi dan pengembangan sektor mineral kritis.

Kerja sama pada sektor tersebut memiliki prospek yang besar mengingat Indonesia tengah mempercepat program hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sementara Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral strategis untuk mendukung transisi energi dan pengembangan industri teknologi hijau.

"Kami juga membahas peluang kerja sama investasi melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan sektor mineral kritis yang menjadi perhatian kedua pihak," kata Airlangga.

Saat ini, IEU-CEPA disebut sebagai instrumen penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Untuk itu, penyelesaian proses ratifikasi menjadi prioritas, sehingga manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha dari kedua negara.

Salah satu manfaat yang akan diperoleh dari implementasi IEU-CEPA, adalah penghapusan tarif perdagangan pada sekitar 98 persen pos tarif. Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut akan membuka akses pasar yang lebih luas ke Uni Eropa melalui fasilitas tarif nol persen untuk sebagian besar produk ekspor nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa dan mendukung pertumbuhan ekspor nasional.

Pertemuan ini turut menegaskan komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk terus memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Penyelesaian ratifikasi IEU-CEPA pada semester II tahun 2026 diharapkan menjadi tonggak penting bagi peningkatan hubungan ekonomi kedua kawasan, yang akan mendukung implementasi penuh perjanjian pada awal tahun 2027.

IDXChannel - Ekspor tiga komoditas strategis satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dimulai besok Senin, 1 Juni 2026.

Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers persiapan operasional PT DSI di Gedung Danantara, Minggu (31/5/2026).

"Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor wajib melaporkan melalui PT DSI sebagai BUMN ekspor," kata Airlangga.

"Pelaksanaan ini akan dimulai dengan tiga komoditas strategis yang merupakan tiga ekspor terbesar kita. Batu bara, kelapa sawit, dan ferro Alloy," lanjut Airlangga.

Dia menambahkan, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor atau PT DSI.

"Ini akan dilakukan dengan mekanisme ekpor satu pintu, pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar lebih baik," lanjutnya.

Airlangga kembali menegaskan jika ekspor satu pintu ini untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor.

"Tujuannya untuk mencegah praktik transfer pricing hingga underinvoicing dan pelarian devisa hasil ekspor. Sehingga nilai hasil ekspor yang tecatat menggambarkan transaski ekspor yang sebenarnya," kata dia.

"Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal,"tegasnya.

Ketiga komoditas strategis ini menyumbang nilainya sebesar USD66,13 miliar atau 23,4 persen dari total ekspor nasional.

"Ini penopang surplus neraca perdagangan selama 71 bulan berturut-turut dengan gambaran ekspor batu bara USD24,48 miliar, Kelapa Sawit USD24,2 miliar, Ferro Alloy USD16,49 miliar," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan merevisi sejumlah peraturan berkaitan dengan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis yang mulai pekan depan dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Terdapat dua peraturan menteri yang rencananya bakal direvisi yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang berurusan dengan tata kelola ekspor baru.

Kemenko Perekonomian menyebut dua peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) yang diteken Presiden Prabowo Subianto belum lama ini tentang pemusatan ekspor melalui PT DSI.

"Regulasi yang dikeluarkan di antaranya aturan teknis turunan PP seperti Permendag dan PMK," jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Haryo juga menjelaskan bahwa sosialisasi telah dilakukan setidaknya dua kali pada 21 dan 26 Mei usai pengumuman dari Presiden Prabowo Subianto di DPR, Rabu (20/5/2026).

Pada 21 Mei, sosialisasi dilakukan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta pimpinan kementerian/lembaga terkait dengan asosiasi pelaku usaha.

Kemudian, pada 26 Mei atau H-5 implementasi, sosialisasi dilakukan oleh para eselon I kementerian/lembaga terkait di Kemenko Perekonomian, dengan para eksportir.

Haryo mengkelaim bahwa respons pengusaha positif dan mendukung atas pelaksanaan transisi tata kelola ekspor yang baru.

"Terutama setelah dijelaskan bahwa pada masa transisi praktis tidak ada perubahan proses bisnis, kecuali hanya tekan/entry pelaporan di sistem," tutup Haryo.

Adapun pada masa transisi atau Tahap I selama 1 Juni 2026 sampai 31 Desember 2026, ekspor masih dilakukan melalui DSI. Pelaporan sudah dilakukan oleh eksportir ke BUMN ekspor tersebut.

Namun, transaksi masih dilakukan oleh eksportir atau pemilik barang dan pembeli di luar negeri (buyer). Komoditas yang diekspor melalui DSI juga masih terbatas pada batu bara, CPO dan paduan besi (ferro alloy).

Kemudian, pada tahap II yang paling lambat ditargetkan 1 Januari 2027, ekspor seluruh komoditas SDA strategis tidak hanya melalui namun juga oleh DSI.

Pelat merah ini akan melakukan kontrak hingga keseluruhan proses ekspor dengan pembeli di luar negeri.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mencatat penghematan perjalanan dinas dari seluruh instansi pemerintah mencapai Rp1,95 triliun setelah kerja dari rumah (work from home/WFH) PNS diterapkan.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa kebijakan fleksibilitas kerja bukan semata-mata terkait pengaturan lokasi kerja ASN, melainkan bagian dari transformasi sistem kerja pemerintahan yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

"Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya," ujar Menteri Rini dalam Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Kebijakan Transformasi Budaya Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5).

Hasil evaluasi pemerintah mencatat capaian efisiensi yang signifikan, misalnya perjalanan dinas berhasil dihemat sebesar Rp1,95 triliun, utilitas pemerintah senilai Rp65,6 miliar, dan tercatat kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional sebagai bukti percepatan digitalisasi proses birokrasi.

Pada saat yang sama, ia menekankan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Sebanyak 95 persen layanan publik tetap stabil atau bahkan meningkat selama pelaksanaan fleksibilitas kerja, kepuasan masyarakat terjaga, dan seluruh pengaduan publik tetap tertangani melalui kanal resmi.

Rini menegaskan transformasi budaya kerja perlu ditopang oleh fondasi Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital pemerintah. Fondasi ini menjadi prasyarat birokrasi yang terintegrasi, tidak silo, dan teepercaya.

"Transformasi budaya kerja harus mendorong ASN bekerja lebih efektif, agile, dan berorientasi hasil. Fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, justru harus memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas kinerja," imbuhnya.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga mencatat sejumlah catatan penting, antara lain masih perlunya penguatan budaya kerja digital, serta penyesuaian pola koordinasi kerja antarunit dan antarinstansi. Setiap instansi didorong memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun menerapkan pola kerja fleksibel.

"Ke depan, fleksibilitas kerja harus semakin matang implementasinya. Tidak hanya fleksibel dalam tempat bekerja, tetapi juga semakin kuat dari sisi tata kelola, koordinasi, dan pencapaian kinerja organisasi," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan beroperasi penuh sebagai BUMN eksportir komoditas sumber daya alam (SDA) strategis pada 1 Januari 2027.

Airlangga mengatakan komoditas yang tahap awal diatur melalui PT DSI meliputi batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro aloy).

Pelaksanaan ekspor melalui PT DSI akan dilakukan secara bertahap untuk memberi waktu penyesuaian bagi eksportir dan pembeli di luar negeri terhadap perubahan mekanisme transaksi.

Pada tahap pertama, eksportir atau pemilik barang tetap melakukan registrasi melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan mencantumkan PT DSI sebagai co-eksportir.

"Perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan ekspor qq kepada DSI, seluruh pelaporan ekspor itu akan masuk ke PT DSI," ujar Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Tahap pertama atau masa transisi akan dilakukan pada 1 Juni hingga paling lambat 31 Desember 2026. Dalam periode ini, pemerintah akan melakukan evaluasi pada tiga bulan pertama, yakni 1 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Dalam tahap pertama, BUMN akan memperoleh hak akses Customs Excise Information System and Automation (CEISA), tetapi pengoperasian sistem modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) masih dilakukan oleh perusahaan pemilik barang.

Dokumen PEB, dokumen pelengkap pabean, dan dokumen lainnya juga tetap atas nama BUMN dengan skema qq perusahaan.

Selain itu, kontrak dan transaksi penjualan barang ekspor dengan pembeli di luar negeri masih dilakukan oleh perusahaan.

Kewajiban terkait perizinan, pembayaran bea keluar, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan juga tetap dijalankan perusahaan atas nama eksportir.

"Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing, Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk 3 bulan berikutnya dan full nanti pada tanggal 1 Januari," ujar AIrlangga.

Saat pemberlakuan penuh pada 1 Januari 2027, ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Dalam skema tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai eksportir penuh yang menjalankan seluruh proses transaksi, kontrak penjualan, hingga penerimaan devisa hasil ekspor.

BUMN juga akan mengoperasikan penuh sistem CEISA dan modul PEB. Seluruh dokumen ekspor nantinya diterbitkan atas nama PT DSI tanpa lagi menggunakan skema qq perusahaan.

Kontrak dan transaksi dengan buyer di luar negeri sepenuhnya akan dilakukan PT DSI. Begitu juga dengan pemenuhan kewajiban perizinan, pembayaran pungutan, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan yang akan dijalankan sepenuhnya oleh PT DSI.

Airlangga menegaskan pemerintah tetap menghormati kontrak business to business (B2B) yang sudah berjalan antara perusahaan dengan pembeli luar negeri.

Namun, kontrak tersebut tetap akan dievaluasi selama tidak mengandung praktik under value maupun under invoicing.

"Kontrak itu tetap dihargai asal kontraknya bukan under value dan under invoicing," ujar Airlangga.

Airlangga berharap kebijakan ini dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Dengan naiknya nilai ekspor, pemerintah juga berharap penerimaan negara ikut meningkat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga (K/L) lain akan ditempatkan sebagai pengawas di PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Purbaya menyampaikan penempatan unsur pengawas dari berbagai kementerian/lembaga itu merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Usulan Pak Menko itu, kalau untuk pengawasan biar benar kita harus taruh orang di sana, termasuk dari keuangan, dari kementerian lain juga supaya tidak jadi monopoli,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, pengawasan tersebut diperlukan agar DSI tidak menjadi lembaga monopoli yang dapat bertindak semaunya dan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Dia menilai sistem pengawasan di DSI akan lebih baik dibandingkan lembaga-lembaga sebelumnya sehingga tidak menjadi lembaga monopoli yang mengganggu pasar.

“Saya pikir pengawasan di DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, sehingga dia enggak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar,” ucap dia.

Purbaya juga mengatakan unsur pengawas DSI nantinya berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

“Dari mana-mana (kementerian/lembaga yang dilibatkan),” pungkasnya.

Pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026), telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut dengan terbitnya aturan tersebut menjadikan BUMN sebagai eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar sosialisasi kebijakan baru devisa hasil ekspor (DHE) dan BUMN ekspor kepada pelaku usaha serta asosiasi industri.

Pemerintah meminta pengusaha mulai menyesuaikan kontrak ekspor dalam masa transisi sebelum aturan berlaku penuh pada awal 2027.

Airlangga mengatakan kebijakan itu disiapkan di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus untuk memastikan hasil ekspor Indonesia benar-benar masuk ke sistem keuangan domestik.

"Dua pilar kebijakan strategis pemerintah yang hari ini kita bahas adalah yang pertama terkait optimalisasi devisa hasil ekspor, dan yang kedua kebijakan ekspor SDA strategis melalui BUMN ekspor," ujar Airlangga dalam sosialisasi itu di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 dan PP Nomor 2 Tahun 2026 terkait DHE SDA.

Salah satu poin utamanya mewajibkan eksportir sumber daya alam memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI) dengan tingkat kepatuhan penuh.

Selain repatriasi, eksportir juga diwajibkan menempatkan dana DHE atau retensi di dalam negeri. Untuk sektor migas, retensi minimal 30 persen dengan jangka waktu tiga bulan. Sedangkan sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE selama minimal 12 bulan pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia.

"Pemasukan dan penempatan retensi DHE SDA wajib dilakukan melalui bank-bank HIMBARA," kata Airlangga.

Namun pemerintah memberikan pengecualian untuk negara yang memiliki perjanjian bilateral perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia. Dalam skema itu, DHE SDA sektor pertambangan dapat ditempatkan di bank non-Himbara dengan retensi minimal 30 persen selama tiga bulan.

Pemerintah juga mengubah ketentuan konversi valas. Dalam aturan baru, batas konversi DHE valuta asing ke rupiah diturunkan dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Selain kebijakan DHE, Airlangga juga mensosialisasikan aturan baru ekspor SDA strategis melalui BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Kebijakan tersebut akan berlaku untuk tiga komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau paduan besi.

Menurut Airlangga, langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan ekspor, memperbaiki validitas data perdagangan, serta menekan praktik trade mis-invoicing atau ketidaksesuaian nilai perdagangan.

"Kita tahu bahwa data ekspor Indonesia dan data impor dengan negara terkait itu ada perbedaan, ada delta," ujarnya.

Ia mencontohkan perbedaan data perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dan China yang menurut pemerintah masih menunjukkan diskrepansi cukup besar.

Airlangga menjelaskan implementasi kebijakan akan dilakukan bertahap. Pada tahap pertama hingga 31 Desember 2026, transaksi ekspor masih dilakukan perusahaan dengan pembeli, tetapi dokumen ekspor akan diproses melalui BUMN ekspor.

Sementara pada tahap kedua yang ditargetkan berlaku penuh paling lambat 1 Januari 2027, seluruh proses transaksi ekspor akan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN ekspor.

"Pemerintah tidak membatasi ruang gerak dunia usaha, dan juga pemerintah melakukan penataan agar kue ekonomi ini bisa dinikmati secara berkelanjutan," katanya.

Ia mengatakan pemerintah meminta pelaku usaha mulai melakukan penyesuaian terhadap masa transisi maupun kontrak ekspor yang sedang berjalan.

Airlangga mengatakan respons pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut cenderung positif. Menurut dia, para pengusaha memahami tujuan pemerintah untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas global sekaligus mengoptimalkan harga ekspor.

"Mereka mengapresiasi terutama bahwa ini kan tujuannya untuk mengoptimalkan harga dan juga supaya Indonesia leverage-nya di perdagangan komoditas ini menjadi lebih kuat," ujarnya.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan sosialisasi dihadiri berbagai asosiasi usaha mulai dari Kadin, Apindo, GAPKI, APBI, FINI, APNI hingga perwakilan kamar dagang asing seperti AmCham dan EuroCham.

Ia mengatakan pertanyaan utama dari pelaku usaha berkaitan dengan keberlanjutan kontrak ekspor jangka panjang yang sudah berjalan. Pemerintah memastikan kontrak tersebut tetap dihormati.

Meski begitu, pemerintah akan mengevaluasi aspek harga dalam kontrak-kontrak tersebut. Rosan menjelaskan mayoritas kontrak ekspor komoditas memang berdurasi panjang, tetapi penyesuaian harga umumnya dilakukan setiap tiga bulan.

"Itu yang justru hal itu yang kita pastikan bahwa harga ini sesuai dengan harga yang mencerminkan nilai seutuhnya," ujar Rosan dalam kesempatan sama.

Menurut Rosan, selama tiga bulan awal implementasi pemerintah akan mengumpulkan laporan kontrak ekspor dari berbagai kementerian dan lembaga untuk dianalisis lebih lanjut sebelum kebijakan diterapkan penuh.

Ia menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan sistem pengawasan transaksi ekspor yang lebih transparan.

"Yang paling penting buat kami adalah transparansi dari transaksi," katanya.

Kebijakan itu diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang merevisi PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam aturan baru tersebut, eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia. Untuk sektor migas, eksportir wajib menempatkan retensi DHE minimal 30 persen selama tiga bulan, sedangkan sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE selama minimal 12 bulan.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri, yakni berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) hingga 0 persen sesuai jangka waktu penempatan dana.

Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah mulai menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah kenaikan harga energi global dan pelemahan rupiah, masyarakat diminta tak boros menggunakan energi agar subsidi tidak semakin membengkak.

Pakar Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), saat ini menjadi komoditas yang mahal.

Menurut dia, perang Iran dan penutupan Selat Hormuz telah mengganggu distribusi energi dunia.

"Perang di Iran dan penutupan Selat Hormuz membuat seperempat pasokan minyak dunia dan seperlima pasokan gas dunia tidak bisa lewat. Jadi ini cukup serius," kata Fabby kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/5).

Ia menjelaskan semua negara termasuk Indonesia saat ini menghadapi tekanan berlapis mulai dari kenaikan harga minyak dunia, pelemahan kurs, hingga konsumsi energi.

Khusus untuk Indonesia, konsumsi energi jadi perhatian karena ada BBM yang disubsidi yakni pertalite dan solar. Pemerintah harus menggunakan APBN sebagai penahan gejolak atau shock absorber agar masyarakat tidak langsung terdampak lonjakan harga energi.

"Yang dilakukan pemerintah sekarang menggunakan APBN sebagai shock absorber supaya masyarakat tidak menghadapi lonjakan harga yang bisa berdampak pada inflasi dan daya beli," ujarnya.

Fabby menuturkan harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) saat ini sudah jauh melampaui asumsi dasar APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Ia menyebut rata-rata ICP kini sekitar US$100 per barel sejak konflik Timur Tengah memanas.

Akibatnya anggaran untuk subsidi BBM melonjak tajam. Berdasarkan hitungan Kementerian ESDM, subsidi dan kompensasi energi bisa mencapai Rp380 triliun apabila ICP bertahan di level US$100 per barel hingga akhir tahun dan nilai tukar rupiah rata-rata berada di Rp16.900 per dolar AS.

"Kalau subsidi dan kompensasi meningkat, ada kekhawatiran defisit APBN akan melebar," katanya.

Ia mengingatkan lonjakan subsidi energi juga dapat memangkas ruang fiskal pemerintah untuk belanja lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, hingga transisi energi.

"Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, transisi energi itu bisa berkurang kalau subsidi terus naik," ujarnya.

Fabby menegaskan penghematan energi penting bukan hanya untuk menjaga APBN, tetapi juga membantu kelompok masyarakat rentan tetap terlindungi di tengah gejolak ekonomi global.

"Kalau kita tidak boros energi, subsidi bisa lebih terjaga dan APBN tidak jebol," tegasnya.

Selain itu, Fabby menilai konsumsi energi yang tidak terkendali juga dapat melemahkan ketahanan energi nasional. Pasalnya, Indonesia masih bergantung pada impor BBM dan LPG sehingga pelemahan rupiah otomatis membuat biaya impor energi semakin mahal.

"Kalau kita tidak berhemat, ketahanan energi kita melemah karena sumber BBM dan LPG kita masih impor," katanya.

Fabby mengkritik kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak pendek yang sebenarnya masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki.

"Sedikit-sedikit naik motor atau naik mobil hanya untuk jarak pendek. Ini konsumsi bahan bakarnya jadi tambah banyak," ujarnya.

Sebelumnya pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta juga warga untuk menggunakan kendaraan umum ketimbang kendaraan pribadi.

"Mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,"kata Airlangga.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai konsumsi energi masyarakat memang mengikuti kebutuhan masing-masing.

Namun, ia mengatakan masyarakat tetap dapat menekan konsumsi energi melalui pilihan moda transportasi dan sumber energi yang lebih efisien.

"Misalnya memakai transportasi publik lebih hemat dibandingkan transportasi pribadi," kata Esther.

Ia juga menilai penggunaan kendaraan listrik dapat menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi BBM berbasis fosil.

Karena itu, Esther mendorong perluasan dukungan terhadap energi terbarukan dan infrastruktur kendaraan listrik.

"Pemerintah bisa membantu menyediakan insentif bagi investor yang mau generate energi terbarukan supaya lebih banyak penyediaannya," katanya.

Selain itu, ia menilai pemerintah perlu memperbanyak fasilitas stasiun pengisian daya kendaraan listrik agar masyarakat semakin mudah beralih ke energi yang lebih hemat.

"Contohnya menyediakan stasiun charging area lebih banyak untuk mobil atau motor listrik," ujar Esther.

Sejumlah kebiasaan dinilai bisa membuat boros BBM. Bukan hanya hanya seringnya penggunaan kendaraan, namun perilaku berkendara juga bisa membuat boros BBM.

1. Mengemudi terlalu kencang atau pelan

Putaran mesin tinggi membuat boros bensin. Saat mobil melaju lebih kencang, mesin akan semakin berusaha membelah udara dan membuat sistem aerodinamika lebih tertekan.

Secara garis besar hal itu berarti butuh lebih banyak tenaga mesin, yang artinya membakar lebih banyak BBM, untuk membuat mobil tetap melaju mengatasi hambatan udara yang mendorongnya ke belakang.

Mengemudi terlalu pelan juga menyebabkan bensin terpakai lebih banyak. Saat kendaraan bergerak lebih lambat, transmisi otomatis cenderung turun ke gigi lebih rendah.

Hal itu menyebabkan mesin dengan sendirinya membakar bahan bakar lebih banyak dari yang seharusnya.

2. Servis rutin

Merawat mesin motor secara berkala dan rutin bisa membuat mesin tak boros mengonsumsi BBM. Sebab jika mesin terawat dengan baik, pemakaian bensin juga jadi irit seperti menjaga kebersihan filter udara, ganti oli sesuai waktu dan selalu mengecek busi dan dan seputar pengapian.

3. Tarik gas terlalu cepatMenginjak gas secara tiba-tiba atau terlalu cepat juga bisa menjadi penyebab bensin boros.

Ketika menginjak gas secara tiba-tiba, silinder di mesin akan dibanjiri bahan bakar dan membakarnya lebih banyak dari yang dibutuhkan.

Ini jadi penyebab banyak kendaraan terbaru yang dilengkapi fitur cruise control supaya bisa mengatur putaran mesin tetap stabil dan hemat BBM.

4. Sering ngerem

Menginjak rem berarti kehilangan kecepatan yang juga berarti membuang tenaga mesin. Sebagai contoh, ketika kendaraan melaju lebih cepat dari seharusnya, berarti mesin akan kehilangan lebih banyak tenaga ketika mengerem kendaraan.

Pola berkendara seperti ini, gas dalam lalu rem mendadak, membuat siklus penggunaan bahan bakar menjadi tidak efisien. Mesin dipaksa bekerja lebih keras berulang kali, yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi BBM secara signifikan.

5. Salah BBM

Menggunakan bahan bakar yang tidak tepat bisa menjadi penyebab BBM cepat boros. Misalnya kendaraan dengan spesifikasi oktan 95 tapi menggunakan bensin Ron 90.

Penggunaan bahan bakar tidak sesuai rasio kompresi bisa menyebabkan pembakaran tidak sempurna.

6. Ban kurang angin

Ban yang kurang angin juga menjadi salah satu penyebab utama konsumsi BBM membengkak.

Tekanan ban di bawah rekomendasi pabrikan meningkatkan hambatan gulir (rolling resistance), sehingga mesin harus bekerja lebih keras untuk menjaga laju kendaraan.

Karena itu, menjaga tekanan ban sesuai standar menjadi langkah sederhana namun efektif untuk menekan konsumsi BBM.

7. Beban terlalu berat

Kebiasaan lain yang bisa bikin boros BBM adalah membawa banyak barang di kabin secara berlebihan yang berarti mobil butuh banyak tenaga untuk bergerak.

Berlebihan barang bisa jadi banyak hal, misal mengangkut lebih banyak penumpang dari seharusnya, membawa muatan di roof rack atau sekadar malas menurunkan barang sehari-hari yang sebenarnya tidak terpakai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi lanjutan, salah satunya penerapan work from home (WFH) untuk dua bulan ke depan.

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global pascaberakhirnya perang yang sempat memengaruhi kondisi ekonomi dunia.

“Akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Airlangga menjelaskan penerapan WFH selama dua bulan ke depan merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai insentif ekonomi guna mendorong aktivitas ekonomi nasional, khususnya pada kuartal II 2026.

Menurutnya, insentif tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas dunia usaha.

“Selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak,” katanya.

Namun demikian, Airlangga belum merinci bentuk insentif yang akan diberikan pemerintah maupun sektor-sektor yang akan menjadi prioritas dalam kebijakan tersebut.