WASHINGTON - Seorang agen yang diduga terkait Iran bernama Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi berencana membunuh Ivanka Trump sebagai pembalasan atas pembunuhan komandan Iran Qasem Soleimani oleh AS pada tahun 2020. Demikian dilaporkan New York Post pada hari Jumat.

"Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, seorang warga negara Irak berusia 32 tahun, diduga membuat "janji" untuk membunuh putri Presiden AS Donald Trump dan memiliki denah rumahnya di Florida," lapor surat kabar tersebut, mengutip sumber.

New York Post mengatakan al-Saadi menargetkan keluarga presiden sebagai tanggapan atas serangan pesawat tak berawak AS di Baghdad yang menewaskan Soleimani, mantan kepala Pasukan Quds Iran.

Entifadh Qanbar, mantan wakil atase militer di Kedutaan Besar Irak di Washington, dilaporkan mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa al-Saadi telah berbicara tentang membunuh Ivanka Trump setelah kematian Soleimani.

Laporan itu juga mengatakan al-Saadi memposting peta yang menunjukkan daerah kantong Florida tempat Ivanka Trump dan suaminya Jared Kushner memiliki rumah, bersama dengan ancaman dalam bahasa Arab.

Al-Saadi ditangkap di Turki pada 15 Mei dan diekstradisi ke Amerika Serikat, di mana ia dituduh terlibat dalam 18 serangan dan percobaan serangan di Eropa dan AS.

Laporan tersebut menggambarkannya sebagai terduga anggota Kata’ib Hezbollah dan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), dan mengatakan ia terkait dengan serangan terhadap target AS dan Yahudi, termasuk insiden di Amsterdam, London, Toronto, Belgia, dan Belanda.

Surat kabar itu juga melaporkan bahwa al-Saadi diduga menggunakan agen perjalanan keagamaan sebagai kedok untuk melakukan perjalanan internasional dan berhubungan dengan sel-sel militan.

New York Post mengatakan Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar. Pengacara al-Saadi juga tidak menanggapi surat kabar tersebut, menurut laporan itu.

Al-Saadi ditahan dalam isolasi di Pusat Penahanan Metropolitan di Brooklyn.

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan setiap warga negara asing di AS yang ingin menyesuaikan status visa mereka sekarang harus meninggalkan negara itu terlebih dahulu, dan kemudian mengajukan permohonan melalui kedutaan AS di luar negeri.

Langkah ini merupakan perubahan kebijakan yang mendalam yang dapat memengaruhi puluhan juta pemegang visa di AS, termasuk mahasiswa internasional, pekerja sementara, pengungsi dengan visa khusus, dan bahkan mereka yang memiliki pasangan warga negara Amerika.

"Kami kembali ke tujuan awal undang-undang untuk memastikan warga negara asing menavigasi sistem imigrasi negara kita dengan benar. Mulai sekarang, warga negara asing yang berada di AS untuk sementara dan menginginkan Green Card harus kembali ke negara asalnya untuk mengajukan permohonan, kecuali dalam keadaan luar biasa," ujar juru bicara Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), Zach Kahler.

Dipahami bahwa kebijakan tersebut berlaku segera, tetapi masih belum jelas apa yang dimaksud dengan "luar biasa". Petugas imigrasi, seperti halnya petugas bea cukai dan perbatasan, secara tradisional diberikan wewenang yang luas untuk bertindak.

“Ketika warga asing mengajukan permohonan dari negara asal mereka, hal itu mengurangi kebutuhan untuk menemukan dan mengusir mereka yang memutuskan untuk bersembunyi dan tetap tinggal di AS secara ilegal setelah permohonan izin tinggal mereka ditolak,” tambahnya.

Namun, mengajukan permohonan dari luar negeri biasanya berarti waktu tunggu yang jauh lebih lama yang dapat berlangsung bertahun-tahun - artinya pelamar akan kehilangan kesempatan kerja yang telah ditawarkan kepada mereka, dan terpisah dari pasangan atau anggota keluarga warga negara AS lainnya.

Dalam beberapa kasus, seperti Rusia, tidak jelas bagaimana mereka akan melanjutkan, mengingat semua layanan visa dan konsuler ditangguhkan.

“Kantor konsuler AS di luar negeri [membebaskan] sumber daya USCIS yang terbatas untuk fokus pada pemrosesan kasus lain yang berada di bawah wewenangnya, termasuk visa untuk korban kejahatan kekerasan dan perdagangan manusia, permohonan naturalisasi, dan prioritas lainnya. Undang-undang ini ditulis seperti ini karena suatu alasan, dan meskipun telah diabaikan selama bertahun-tahun, mengikutinya akan membantu membuat sistem kita lebih adil dan efisien,” jelas Kahler.

Pengacara imigrasi dengan cepat mengecam keputusan tersebut di media sosial.

"Ini bukan hanya tentang hak-hak imigran. Ini juga tentang warga negara AS. Kira-kira 1 dari 5 pasangan menikah di AS memiliki pasangan yang lahir di luar negeri. Itu bukan kelompok kecil, melainkan 21% dari rumah tangga pasangan menikah," tulis Adrian Pandev dari firma Pandev Law LLC di X.

"Ketika seorang warga Amerika menikahi seseorang yang berada di sini secara sah dengan visa, penyesuaian status adalah cara pasangannya mendapatkan kartu hijau tanpa meninggalkan negara."

Steven Brown, pengacara imigrasi yang berbasis di Texas, menunjuk pada teks manual kebijakan USCIS yang menjelaskan alasan mengapa Kongres mengizinkan penyesuaian status sejak tahun 1950-an: "Untuk memungkinkan warga negara asing tertentu yang secara fisik berada di Amerika Serikat untuk menjadi penduduk tetap yang sah tanpa menanggung biaya dan ketidaknyamanan bepergian ke luar negeri... [dan untuk] memajukan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja imigran yang kuat," selain untuk tujuan persatuan keluarga dan tindakan kemanusiaan.

Memo kebijakan baru ini diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum. Ini adalah langkah terbaru dalam tindakan keras agresif pemerintahan Trump terhadap imigrasi ilegal dan legal sejak berkuasa pada Januari 2025.

Reaksi

Asosiasi Pengacara Imigrasi Amerika menulis di X bahwa baik pemerintahan Republik maupun Demokrat "telah menerapkan proses [penyesuaian status] selama beberapa dekade, dan pengadilan telah berulang kali menegakkannya. Membalikkan hukum yang telah mapan melalui memo secara hukum dipertanyakan dan menimbulkan kekacauan yang tidak perlu."

AfghanEvac, organisasi advokasi untuk warga Afghanistan dan keluarga mereka yang membantu AS selama perang dua dekade di negara tersebut, mengatakan waktu keputusan USCIS "bukanlah suatu kebetulan".

"Ini secara langsung menargetkan orang-orang yang masuk dengan pembebasan kemanusiaan — status masuk hampir setiap sekutu Afghanistan yang tiba melalui penarikan [AS] tahun 2021," kata Shawn VanDiver, presiden organisasi tersebut.

“Alternatif yang dinyatakan pemerintah, yaitu mengajukan permohonan dari negara asal, tidak ada untuk warga Afghanistan. Tidak ada kedutaan besar AS di Afghanistan,” tambahnya, seraya mengeluarkan peringatan keras, “Memo ini tidak mendeportasi siapa pun hari ini. Ini memulai rantai: penolakan mengarah ke proses pengusiran, proses pengusiran mengarah ke perintah deportasi.”

Bersama dengan Afghanistan, Iran juga merupakan negara dalam daftar larangan perjalanan Presiden Donald Trump, meskipun kedua negara memiliki puluhan ribu warga negara yang belajar atau bekerja sementara di AS, atau yang sedang menunggu keputusan atas klaim suaka.

Dewan Nasional Iran-Amerika (National Iranian American Council/NIAC) mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka “sangat prihatin” dengan keputusan USCIS, dan menyebutnya sebagai “jebakan”.

“Pemerintahan mengatakan kepada warga Iran yang telah membangun kehidupan mereka di sini secara legal: pergilah. Dan begitu Anda pergi, Anda tidak akan kembali,” kata presiden NIAC, Jamal Abdi.

“Apakah pemerintahan Trump benar-benar mengharapkan bahwa warga negara Iran yang berada di AS secara legal akan kembali ke negara asal mereka?”

Apakah negara yang sedang dilanda perang dan blokade angkatan laut yang diberlakukan oleh Trump harus mengajukan permohonan penyesuaian status yang kemungkinan besar tidak akan pernah terwujud?

KOMPAS.com – Sejumlah negara Arab meningkatkan upaya diplomatik guna mendorong penyelesaian konflik Iran yang hingga kini masih dibayangi ketidakpastian.

Mereka meminta Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump memberi lebih banyak waktu bagi jalur negosiasi sebelum mempertimbangkan langkah militer lanjutan.

Mengutip Bloomberg, Sabtu (23/5/2026), Uni Emirat Arab (UEA) bergabung dengan Arab Saudi dan Qatar dalam menyampaikan seruan kepada Washington agar tidak kembali melancarkan serangan yang berpotensi memperburuk situasi kawasan.

Dorongan serupa juga datang dari Pakistan. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Marsekal Lapangan Asim Munir tiba di Teheran pada Jumat (22/5/2026) untuk membahas perkembangan negosiasi AS-Iran.

Munir disambut Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni. Menurut pejabat keamanan Pakistan yang mengetahui agenda tersebut, pembicaraan diperkirakan mencakup upaya diplomatik antara Washington dan Teheran.

Ancaman konflik baru masih terbuka

Di tengah manuver diplomasi itu, muncul indikasi bahwa pemerintahan Trump masih mempertimbangkan opsi militer baru.

Axios dan CBS News melaporkan Gedung Putih tengah menyiapkan kemungkinan gelombang serangan tambahan, meski belum ada keputusan final.

Iran merespons keras kemungkinan tersebut. Kantor berita semi-resmi Tasnim mengutip sumber militer yang menyatakan serangan baru dari AS atau Israel dapat memperluas konflik ke "front regional baru".

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga meningkatkan komunikasi diplomatik dengan sejumlah negara kawasan. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut Araghchi melakukan pembicaraan terpisah dengan mitranya dari Turkiye, Qatar, dan Irak.

Ia juga berbicara dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres terkait perkembangan terbaru proses diplomatik untuk mengakhiri perang.

Sinyal kemajuan negosiasi turut diungkap Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Saat menghadiri pertemuan para menteri luar negeri NATO di Swedia, Rubio mengatakan terdapat sedikit perkembangan dalam pembicaraan.

"Saya tidak ingin melebih-lebihkan, tetapi ada sedikit pergerakan dan itu hal yang baik," kata Rubio kepada media.

Di sisi lain, Trump menilai Iran menunjukkan keinginan mencapai kesepakatan. Namun, Presiden AS itu juga tetap mengancam serangan lanjutan jika Teheran tidak menerima syarat yang diajukan Washington.

Sejak gencatan senjata berlaku enam pekan lalu, Trump beberapa kali menyampaikan optimisme terkait peluang perjanjian damai, tetapi juga berulang kali membuka kemungkinan serangan udara baru.

Tekanan politik di AS meningkat

Di dalam negeri AS, tekanan terhadap pemerintahan Trump ikut menguat. Lonjakan harga bahan bakar akibat gangguan pasar energi global memicu kekhawatiran publik.

Sejumlah survei menunjukkan meningkatnya penolakan terhadap perang, terutama menjelang pemilu sela yang akan menentukan kendali Kongres AS.

Pekan ini, Senat AS yang dikuasai Partai Republik mulai menunjukkan resistensi terhadap kelanjutan konflik.

Bahkan, pemungutan suara terkait perang yang dijadwalkan berlangsung Kamis (21/5/2026) dibatalkan mendadak setelah absennya sejumlah anggota Partai Republik memunculkan risiko kekalahan politik bagi Trump.

Namun, tidak semua kalangan di Washington mendukung pendekatan diplomatik.

Selat Hormuz jadi batu sandungan

Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat AS, Roger Wicker menilai Trump berisiko mengambil kesepakatan yang tidak cukup menguntungkan AS.

Wicker mendorong militer AS melanjutkan tekanan terhadap kemampuan militer konvensional Iran dan membuka kembali akses penuh di Selat Hormuz.

Selat Hormuz menjadi salah satu isu paling sensitif dalam negosiasi. Jalur tersebut merupakan rute vital pasokan energi global.

Iran sebelumnya menyatakan sedang berdiskusi dengan Oman mengenai kemungkinan sistem tarif permanen di Selat Hormuz. Namun, AS menolak gagasan tersebut.

Selain persoalan Hormuz, Washington juga terus mendesak Iran menyerahkan uranium yang telah diperkaya dan menghentikan aktivitas pengayaan uranium setidaknya selama satu dekade.

Iran menolak tuntutan tersebut dengan alasan aktivitas pengayaan merupakan hak yang diatur dalam kesepakatan internasional.

Dampak perang mulai merembet

Di tengah situasi tersebut, Jepang yang bergantung pada pasokan energi Timur Tengah mengumumkan pengiriman minyak pertamanya dari Teluk Persia sejak perang dimulai.

Iran juga mengklaim sebanyak 35 kapal melintasi Selat Hormuz dalam sehari terakhir setelah memperoleh izin.

Sementara itu, menurut sumber yang mengetahui langsung perkembangan konflik, Iran disebut telah menghancurkan lebih dari dua lusin drone MQ-9 Reaper milik militer AS sejak perang berlangsung.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) dan Iran mulai menunjukkan sinyal positif dalam upaya mengakhiri konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah.

Kendati demikian, dua negara tersebut masih berselisih dalam sejumlah isu utama, terutama terkait stok uranium Iran yang diperkaya serta pengaturan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (23/5/2026), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio mengatakan terdapat "tanda-tanda baik" menuju kesepakatan damai.

Namun, ia menegaskan kesepakatan sulit terwujud apabila Iran tetap berupaya mengendalikan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz secara permanen.

"Tidak ada pihak di dunia yang mendukung sistem tarif atau pungutan di jalur itu. Itu tidak bisa diterima," kata Rubio.

Rubio juga menegaskan Presiden AS, Donald Trump memiliki opsi lain apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan yang dianggap memadai, meski tidak menjelaskan langkah yang dimaksud.

Pernyataan Rubio muncul setelah Iran mengisyaratkan proposal terbaru dari Amerika Serikat telah membawa kedua pihak lebih dekat menuju kesepakatan damai.

Media semi-resmi Iran, Iranian Students' News Agency (ISNA), melaporkan proposal Washington telah mempersempit sejumlah perbedaan posisi. Namun, menurut Iran, kemajuan lebih lanjut bergantung pada berakhirnya ancaman perang dari pihak Amerika Serikat.

Iran saat ini disebut masih meninjau usulan terbaru Washington. Pembahasan berlangsung dengan mengacu pada kerangka 14 poin yang sebelumnya diajukan Teheran.

Selat Hormuz jadi titik krusial

Pembicaraan damai dalam beberapa pekan terakhir berjalan lambat. Kedua pihak masih berada dalam situasi gencatan senjata yang rapuh.

Iran tetap membatasi akses Selat Hormuz, sementara Amerika Serikat mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran.

Ketegangan juga meningkat setelah muncul laporan mengenai pembicaraan Iran dan Oman terkait kemungkinan pembangunan sistem pembayaran untuk mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz.

Presiden Donald Trump menolak gagasan tersebut dan menegaskan jalur laut internasional itu harus tetap terbuka.

"Kami ingin jalur itu tetap terbuka dan bebas. Kami tidak ingin ada pungutan. Itu jalur perairan internasional," kata Trump kepada wartawan.

Selat Hormuz yang berada di antara Iran dan Oman merupakan salah satu jalur distribusi energi paling vital di dunia.

Sekitar 20 persen pasokan minyak global dan gas alam cair dunia biasanya melewati jalur tersebut. Namun, aktivitas pengiriman hampir berhenti sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari 2026.

Persoalan uranium belum terselesaikan

Selain Selat Hormuz, isu uranium Iran yang diperkaya masih menjadi penghalang utama dalam negosiasi.

Pemerintah Amerika Serikat mendorong Iran menyerahkan cadangan uranium yang telah diperkaya karena khawatir material tersebut dapat digunakan untuk pengembangan senjata nuklir.

Sebaliknya, Iran menolak tuntutan tersebut. Teheran menegaskan program nuklirnya bertujuan untuk kepentingan damai.

Sumber Iran yang dikutip Reuters menyebut Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei telah mengeluarkan arahan agar uranium dengan tingkat pengayaan mendekati kategori senjata tidak dikirim ke luar negeri.

Di tengah proses negosiasi, militer Amerika Serikat melalui Central Command (CENTCOM) menyatakan kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln tetap berada dalam kondisi siaga tinggi di Laut Arab sambil menjalankan blokade terhadap pelabuhan Iran.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir dilaporkan mengunjungi Teheran pada Kamis sebagai bagian dari upaya mediasi yang sedang berlangsung antara Washington dan Iran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi melantik Kevin Warsh sebagai Ketua The Federal Reserve pada Jumat (22/5) waktu Washington DC. Ia pun menekankan keinginannya agar Warsh memimpin bank sentral secara independen.

Pernyataan Trump ini adalah upaya untuk meredam kekhawatiran investor yang melihat Trump akan berupaya mengendalikan Warsh dalam pengambilan kebijakan bank sentral.

Warsh menjadi Ketua The Fed ke-17, menggantikan Jerome Powell yang belakangan menyatakan secara terbuka percobaan intervensi Trump terhadap Bank Sentral AS. Ia dipilih dengan suara bulat dalam rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC).

“Saya ingin Kevin benar-benar independen. Saya ingin dia independen dan melakukan pekerjaan yang hebat. Jangan melihat saya, jangan melihat siapa pun, lakukan saja pekerjaan Anda sendiri dan lakukan pekerjaan yang hebat,” kata Trump dalam upacara pelantikan seperti dikutip dari Bloomberg, Sabtu (23/5). .

Warsh mengambil alih jabatan di tengah tekanan perekonomian, serta ketegangan antara pemerintah dan bank sentral. Tekanan harga telah meningkat kembali dalam beberapa bulan terakhir, didorong oleh dampak perang di Timur Tengah terhadap pasokan energi.

Investor kini memperkirakan kenaikan suku bunga akan terjadi pada bulan Desember setelah data terbaru pada hari Jumat menunjukkan ekspektasi konsumen terhadap inflasi jangka panjang melonjak ke level tertinggi dalam tujuh bulan.

The Fed sebelumnya telah dikritik habis-habisan selama setahun terakhir oleh Trump karena tidak cukup cepat menurunkan suku bunga. Selama upacara tersebut, Trump mengkritik The Fed karena terganggu oleh kekhawatiran yang jauh dari misi dan mandat intinya, seperti perubahan iklim dan inisiatif keberagaman. Namun, Trump sepertinya menahan diri untuk tidak berkomentar tentang keputusan suku bunga.

“Kevin akan menjaga integritas The Fed. Mereka akan membuat keputusan sendiri, dan mudah-mudahan membuat keputusan yang baik, tetapi mereka akan mendengarkan Kevin sepenuhnya,” kata Trump.

Latar belakang inflasi yang terus-menerus dan tekanan politik telah memicu kekhawatiran di kalangan investor dan analis bahwa independensi The Fed terancam. Dalam sidang konfirmasi jabatannya, Warsh berulang kali berjanji untuk bertindak secara independen meskipun ia mengkritik bank sentral atas apa yang disebutnya sebagai penyimpangan misi dan tanggapannya terhadap lonjakan inflasi pandemi.

WASHINGTON - Tulsi Gabbard mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur intelijen nasional Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menurut surat pengunduran dirinya yang diunggah di akun X-nya. Dalam surat pengunduran dirinya, Gabbard mengatakan kepada Trump bahwa ia "sangat berterima kasih atas kepercayaan yang Anda berikan kepada saya dan atas kesempatan untuk memimpin Kantor Direktur Intelijen Nasional selama satu setengah tahun terakhir".

Ia menyebutkan diagnosis terbaru suaminya dengan bentuk kanker tulang yang langka sebagai alasan pengunduran dirinya.

Trump juga mengkonfirmasi pengunduran diri tersebut dalam unggahan di akun Truth Social-nya, dengan mengatakan, "Sayangnya, setelah melakukan pekerjaan yang hebat, Tulsi Gabbard akan meninggalkan Administrasi pada 30 Juni."

"Tulsi telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan kami akan merindukannya," tambahnya.

Presiden menambahkan wakil direktur utama intelijen nasional, Aaron Lukas, akan menjabat dalam peran tersebut sebagai pelaksana tugas.

Gabbard menjabat di Kongres AS sebagai anggota Partai Demokrat selama delapan tahun, dari 2013 hingga 2021. Ia meluncurkan upaya yang kurang diunggulkan untuk menjadi presiden pada tahun 2020.

Sebagai mantan anggota Garda Nasional Hawaii, ia dikerahkan selama invasi AS ke Irak. Pengalaman tersebut membentuk pandangannya yang sangat anti-intervensionis.

Setelah meninggalkan jabatannya, Gabbard berpisah dengan Partai Demokrat, dan pada tahun 2020, ia mendukung Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya merupakan kritikus utamanya.

Ia menunjuk janji Trump untuk mengakhiri petualangan militer AS di luar negeri sebagai motivasi di balik keputusannya.

Pemerintahan Presiden Joe Biden saat itu "membuat kita menghadapi banyak perang di berbagai front di berbagai wilayah di dunia dan lebih dekat ke ambang perang nuklir daripada sebelumnya," kata Gabbard pada acara kampanye Trump di Detroit, Michigan.

Namun, pernyataan Gabbard di masa lalu, termasuk penentangannya terhadap aksi militer melawan Venezuela dan Iran, sangat kontras dengan tindakan pemerintahan Trump.

Tulsi dilaporkan dikesampingkan ketika pemerintahan memutuskan melancarkan penculikan militer terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Setelah awalnya bungkam tentang Iran, Gabbard kemudian membela keputusan pemerintahan Trump untuk melancarkan perang saat ini terhadap Iran bersama Israel, dengan menyatakan presiden, dan bukan komunitas intelijen, "bertanggung jawab untuk menentukan apa yang merupakan dan bukan ancaman yang akan segera terjadi".

Masa Jabatan yang Kontroversial

Beberapa tindakan Gabbard sebagai Direktur Intelijen Nasional juga menjadi sorotan selama masa jabatannya.

Itu termasuk pemecatan para pejabat di Dewan Intelijen Nasional (NIC) tak lama setelah menerbitkan laporan yang bertentangan dengan klaim pemerintahan Trump bahwa pemerintah Venezuela bekerja sama dengan geng Tren de Aragua.

Posisi tersebut merupakan kunci upaya pemerintahan Trump untuk segera mendeportasi warga Venezuela.

Kehadiran Gabbard dalam penggerebekan FBI di pusat pemilihan di negara bagian Georgia, AS, juga menimbulkan pertanyaan, dengan seorang senator Demokrat termasuk di antara mereka yang menyuarakan kekhawatiran bahwa ia telah melampaui wewenang jabatannya.

Trump telah lama fokus pada administrasi pemilihan di AS, mengklaim, tanpa bukti, bahwa pemilihan 2020 "dicuri".

Gabbard secara teratur menyatakan ia berupaya mengakhiri "persenjataan dan politisasi" komunitas intelijen.

Pada hari Jumat, beberapa anggota parlemen Partai Republik memuji Gabbard.

Senator Eric Schmitt, dalam unggahan di X, mengatakan, "Gabbard berupaya menetapkan nada akuntabilitas di seluruh pemerintahan federal, dan saya menyesal mendengar bahwa ia akan meninggalkan Administrasi."

Pengamat kebijakan luar negeri lainnya mengatakan mereka berharap pengunduran diri Gabbard akan memberikan wawasan tentang keputusan pemerintahan Trump untuk berperang.

“Tulsi Gabbard mencalonkan diri sebagai presiden, berkampanye menentang perang penggulingan rezim, dan akhirnya bertugas di pemerintahan yang melancarkan perang paling bodoh melawan Iran,” kata Matt Duss, mantan penasihat kebijakan luar negeri Bernie Sanders dan wakil presiden eksekutif di Center for International Policy, kepada Al Jazeera.

“Saya berharap setelah ia meninggalkan pemerintahan Trump, ia akan berbicara tentang bagaimana AS disesatkan ke dalam konflik yang tidak perlu lainnya,” katanya.

NEW YORK, KOMPAS.com – Perusahaan media milik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Trump Media & Technology Group (TMTG), kembali menjadi sorotan pasar kripto setelah memindahkan 2.650 bitcoin (BTC) senilai 205 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,62 triliun (asumsi kurs Rp 17.682 per dollar AS) ke bursa aset digital Crypto.com.

Langkah ini dilakukan di tengah melemahnya sentimen pasar kripto dan membengkaknya kerugian belum terealisasi dari kepemilikan aset digital perusahaan tersebut.

Dikutip dari DailyCoin, Jumat (22/5/2026), transfer bitcoin itu menjadi arus keluar besar kedua yang dilakukan TMTG sepanjang tahun ini.

Sebelumnya, perusahaan induk platform media sosial Truth Social tersebut juga sempat memindahkan bitcoin dalam jumlah besar ke bursa kripto.

Pergerakan dana dalam jumlah jumbo itu terjadi ketika perusahaan masih mencatat kerugian belum terealisasi sekitar 455 juta dollar AS atau setara Rp 8,05 triliun.

DailyCoin menyebutkan, transfer terbaru dilakukan saat pasar bitcoin masih dibayangi ketidakpastian arah pergerakan harga dan menurunnya optimisme investor terhadap aset kripto.

Transfer jumbo di tengah tekanan pasar

Pemindahan 2.650 bitcoin tersebut tercatat dilakukan pada Jumat (22/5/2026). Nilainya diperkirakan mencapai 205 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,62 triliun.

Langkah itu memicu perhatian pelaku pasar karena dilakukan oleh salah satu perusahaan publik dengan eksposur besar terhadap bitcoin yang memiliki keterkaitan langsung dengan Trump.

Transfer tersebut menjadi arus keluar bitcoin besar kedua yang dilakukan TMTG dalam empat bulan terakhir.

Perusahaan disebut masih menanggung tekanan besar akibat penurunan nilai aset digital yang dimiliki. Estimasi kerugian belum terealisasi mencapai 455 juta dollar AS atau sekitar Rp 8,05 triliun.

Kerugian belum terealisasi merupakan penurunan nilai aset yang masih tercatat di atas kertas dan belum benar-benar direalisasikan melalui penjualan.

Langkah memindahkan bitcoin ke bursa kripto umumnya dipandang pasar sebagai sinyal potensi pelepasan aset. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari perusahaan mengenai tujuan akhir transfer tersebut.

Strategi bitcoin Trump Media jadi sorotan

Trump Media sebelumnya dikenal agresif masuk ke pasar aset digital.

Perusahaan itu sempat membangun strategi “bitcoin treasury” atau cadangan bitcoin perusahaan ketika harga kripto berada dalam tren kenaikan.

Sebagian besar tekanan keuangan TMTG berasal dari pembelian bitcoin senilai 3,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 61,89 triliun pada 2025 saat harga aset digital tersebut berada di level tinggi.

Namun, setelah pembelian dilakukan, harga bitcoin disebut turun sekitar sepertiga dari nilainya.

Kondisi itu ikut membebani laporan keuangan perusahaan. Dalam laporan kuartal I 2026, Trump Media & Technology Group mencatat kerugian hampir 406 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,18 triliun.

Pada periode yang sama, pendapatan perusahaan hanya sedikit di atas 870.000 dollar AS atau sekitar Rp 15,38 miliar.

Menurut laporan perusahaan yang dikutip The Guardian, sebagian besar kerugian berasal dari kerugian non-tunai termasuk kerugian yang belum terealisasi atas aset digital, aset digital yang dijaminkan, dan sekuritas ekuitas.

Selain itu, perusahaan juga mencatat beban dari bunga yang terus bertambah serta kompensasi berbasis saham.

Ketergantungan pada bitcoin

Masuknya Trump Media ke bitcoin menjadi bagian dari strategi diversifikasi bisnis perusahaan.

Selain mengoperasikan Truth Social, TMTG juga mencoba memperluas ekspansi ke sektor teknologi dan aset digital.

Namun, ketergantungan besar terhadap pergerakan harga bitcoin membuat kinerja perusahaan menjadi sangat sensitif terhadap volatilitas pasar kripto.

Ketika harga bitcoin menguat, nilai aset perusahaan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, saat pasar terkoreksi, tekanan terhadap neraca keuangan perusahaan juga membesar.

Perpindahan bitcoin ke Crypto.com dinilai memperkuat kekhawatiran pasar mengenai potensi tekanan jual tambahan di tengah sentimen investor yang sedang melemah.

Pasar kripto sendiri belakangan bergerak fluktuatif setelah investor menghadapi kombinasi faktor makroekonomi, pergerakan suku bunga, dan perubahan arus investasi di aset digital.

Di tengah kondisi tersebut, langkah perusahaan publik besar memindahkan bitcoin ke bursa sering kali dipandang sebagai indikator meningkatnya kehati-hatian pelaku pasar.

Truth Social masih jadi tulang punggung

Di luar bisnis aset digital, Truth Social masih menjadi platform utama Trump Media.

Platform itu didirikan setelah Donald Trump diblokir dari Twitter, yang kini bernama X, dan Facebook pada 2021 menyusul serangan pendukungnya ke Gedung Capitol AS.

Meski menjadi salah satu kanal komunikasi utama Trump, namun Truth Social belum mampu berkembang signifikan secara bisnis.

Dalam keterangannya, Interim Chief Executive Officer TMTG Kevin McGurn mengatakan perusahaan tetap memanfaatkan posisi neraca yang kuat dan arus kas operasional positif untuk mengembangkan bisnis dan infrastruktur platform.

"Trump Media menggunakan neraca keuangan yang kuat dan arus kas operasional yang positif untuk terus mengembangkan semua bisnis dan infrastruktur platform," ujar McGurn.

Ia juga menyebut Truth Social “tetap menjadi benteng kebebasan berbicara dengan peningkatan inovatif yang akan segera hadir”.

Pernyataan itu disampaikan di tengah tekanan keuangan yang dialami perusahaan akibat penurunan nilai aset digital.

Investor pantau langkah selanjutnya

Transfer bitcoin dalam jumlah besar ke bursa kripto menjadi perhatian investor karena dapat menjadi sinyal potensi perubahan strategi perusahaan terhadap kepemilikan aset digital.

Dalam ekosistem kripto, perpindahan aset dari dompet penyimpanan ke bursa umumnya dipantau ketat karena dapat mengindikasikan kemungkinan penjualan.

Meski demikian, tidak semua transfer ke bursa otomatis berarti pelepasan aset.

Beberapa perusahaan juga memindahkan bitcoin untuk kebutuhan likuiditas, pengelolaan jaminan, atau reposisi portofolio.

Hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari Trump Media terkait alasan pemindahan 2.650 bitcoin tersebut.

Namun, langkah itu tetap menjadi sorotan karena dilakukan di tengah kondisi pasar yang sensitif terhadap pergerakan pemegang bitcoin dalam jumlah besar.

Sentimen pasar saat ini sedang melemah, sementara investor terus memantau arah pergerakan harga bitcoin dan aktivitas perusahaan-perusahaan besar yang memiliki eksposur signifikan terhadap aset digital.

Selain tekanan dari volatilitas harga, perusahaan-perusahaan yang menyimpan bitcoin dalam jumlah besar juga menghadapi risiko perubahan regulasi, tekanan likuiditas, serta ketidakpastian makroekonomi global.

Di sisi lain, keterlibatan perusahaan publik dalam pasar kripto tetap menjadi perhatian investor institusional karena dianggap dapat memengaruhi legitimasi dan arah perkembangan industri aset digital.

Trump Media sendiri masih melanjutkan berbagai langkah ekspansi bisnis. Perseroan juga mengumumkan rencana merger senilai 6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 106,09 triliun dengan perusahaan fusi nuklir asal California, TAE Technologies.

Merger tersebut disebut ditujukan untuk mendukung pengembangan pusat data kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Namun, di tengah tekanan pasar kripto dan membengkaknya kerugian dari aset digital, perhatian investor saat ini tertuju pada bagaimana Trump Media mengelola kepemilikan bitcoinnya ke depan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA —Kevin Warsh dilantik sebagai Ketua Dewan gubernur Federal Reserve (The Fed) pada hari ini, Jumat (22/5/2026).

Melansir The Hill, Warsh dijadwalkan dilantik oleh Presiden Donald Trump sebagai ketua baru bank sentral Amerika Serikat (AS), mengambil alih kepemimpinan The Fed dari Jerome Powell yang telah menjabat selama dua periode.

Setelah bertahun-tahun mengkritik Ketua The Fed sebelumnya, Trump menegaskan sebelum pencalonan Warsh bahwa dirinya hanya akan mempertimbangkan kandidat yang dapat dipercaya untuk memangkas suku bunga.

Namun, lonjakan inflasi serta perbedaan pandangan di kalangan pejabat The Fed berpotensi membuat Warsh sulit memenuhi keinginan presiden sekaligus menjalankan mandatnya sebagai pimpinan bank sentral.

Kepala Ekonom RSM Joe Brusuelas mengatakan Kevin Warsh akan memulai masa jabatannya sebagai Ketua The Fed dengan apa yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai mandat dari presiden untuk memangkas suku bunga.

“Namun, kenaikan terbaru ekspektasi inflasi berbasis pasar mengindikasikan bahwa Warsh dan Federal Open Market Committee (FOMC) harus bersiap menghadapi kemungkinan inflasi terus meningkat sehingga The Fed perlu mengubah arah kebijakannya.”

Berikut sejumlah tantangan utama yang akan dihadapi Warsh setelah resmi menjabat.

Tekanan Politik dari Trump

Di atas berbagai tantangan ekonomi dan keuangan yang dihadapi The Fed, terdapat tekanan politik dari Trump yang secara terbuka menilai suku bunga AS seharusnya sudah berada pada level yang lebih rendah.

Penolakan The Fed untuk memangkas suku bunga hingga mendekati nol selama sebagian besar masa jabatan pertama Trump menjadi salah satu sumber utama ketegangan antara Trump dan Powell, yang merupakan sosok Partai Republik yang ditunjuk Trump sebagai Ketua The Fed pada 2017.

Meski demikian, Warsh menegaskan bahwa Trump tidak pernah memintanya berkomitmen untuk memangkas suku bunga. Dia juga berjanji akan mengambil keputusan berdasarkan kondisi ekonomi yang ada.

Trump pada awal pekan ini turut meredam kekhawatiran mengenai potensi intervensinya terhadap The Fed. Dia mengatakan Warsh akan diberi kebebasan untuk “melakukan apa yang ingin dia lakukan”.

“Dia orang yang sangat berbakat,” kata Trump. “Dia akan baik-baik saja. Dia akan melakukan pekerjaan yang bagus.”

Namun, pernyataan terbaru Trump berbeda dengan sikap sebelumnya ketika menekankan bahwa dirinya menginginkan pemimpin The Fed yang bersedia memangkas suku bunga secara agresif.

Lonjakan Inflasi akibat Konflik Iran

Keinginan Trump untuk melihat suku bunga yang lebih rendah kemungkinan sulit terwujud karena perang di Iran mendorong kenaikan harga yang lebih tinggi.

Laju inflasi tahunan AS melonjak menjadi 3,8% pada April berdasarkan indeks harga konsumen (Consumer Price Index/CPI) yang dirilis Departemen Tenaga Kerja AS. Angka tersebut merupakan level tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Pada saat yang sama, harga produsen pada April meningkat dengan laju tercepat dalam hampir tiga tahun, memperdalam kekhawatiran mengenai tekanan inflasi.

Warsh menilai sebagian besar lonjakan inflasi akibat konflik Iran berasal dari kenaikan sementara harga bahan bakar dan pangan yang diperkirakan akan mereda ketika konflik mulai mereda. Sejumlah pejabat tinggi pemerintahan juga meyakini harga akan turun setelah Selat Hormuz kembali dibuka.

Namun, karena belum ada tanda-tanda berakhirnya konflik, The Fed kemungkinan akan mempertahankan suku bunga pada level saat ini, bahkan berpotensi menaikkannya dalam jangka waktu yang belum dapat dipastikan.

Analis Pasar Principal Asset Management Christian Floro mengatakan data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan ini membuat ketua baru The Fed menghadapi kembali pertanyaan mengenai stabilitas harga dan waktu yang tepat untuk melonggarkan kebijakan.

“Bagi investor, risiko yang meningkat adalah mereka mungkin harus menunggu hingga 2027 sebelum melihat pelonggaran kebijakan lebih lanjut dari The Fed,” ungkap Floro.

Tenaga Kerja Menyusut dan Kenaikan Tarif

Sebelum perang Iran pecah pada Februari, The Fed sudah berupaya memahami cara mengelola perekonomian yang menghadapi penyusutan jumlah tenaga kerja dan kenaikan tarif impor.

Data Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan kebijakan pemangkasan imigrasi dan peningkatan deportasi yang diterapkan Trump menyebabkan lebih dari 600.000 orang keluar dari angkatan kerja AS dalam setahun terakhir.

Pertumbuhan lapangan kerja juga melambat tajam sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025, dengan peningkatan bersih yang sangat terbatas selama periode pemerintahan keduanya.

Penurunan jumlah pencari kerja dan lowongan pekerjaan secara bersamaan membantu menahan lonjakan pengangguran. Tingkat pengangguran hanya meningkat 0,3 poin persentase sejak awal masa jabatan kedua Trump.

“Pasar tenaga kerja, menurut saya, cukup stabil. Mungkin tidak baik, tetapi stabil. Sementara itu, inflasi tidak stabil,” kata Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee dalam wawancara dengan Fox Business Network pada Senin.

Goolsbee menambahkan bahwa inflasi tampak meningkat pada sejumlah sektor yang tidak secara langsung terkait dengan perang Iran, sehingga memperumit tantangan yang dihadapi Warsh.

Perpecahan di Internal The Fed

Tantangan Warsh tidak hanya datang dari kondisi ekonomi yang kompleks, tetapi juga dari dinamika internal The Fed.

Warsh akan mengambil alih kepemimpinan FOMC yang dalam dua tahun terakhir mengalami polarisasi yang cukup tajam.

Sebagai ketua FOMC, Warsh memimpin komite penentu suku bunga dan memiliki pengaruh besar dalam pembahasan kebijakan moneter. Namun, dia hanya memegang satu dari total 12 suara dalam proses pengambilan keputusan, sehingga perlu membangun konsensus dengan anggota lainnya untuk mewujudkan agenda kebijakannya.

Tugas tersebut menjadi semakin sulit dalam beberapa bulan terakhir. Pada Mei, FOMC memutuskan mempertahankan suku bunga melalui voting 8 berbanding 4, menjadi kali pertama sejak 1992 lebih dari tiga pejabat menentang keputusan suku bunga yang diambil.

“Kami meragukan Ketua The Fed Kevin Warsh dapat memberikan pemangkasan suku bunga yang diinginkan Presiden Trump jika data ekonomi yang masuk tidak mendukung,” tulis Strategis Standard Chartered Bank Steve Englander dan John Davies dalam catatan riset.

Tantangan Hukum

Warsh juga akan memimpin The Fed di tengah sejumlah tantangan hukum yang melibatkan pemerintahan Trump, termasuk penghentian secara bertahap penyelidikan pidana terhadap Powell.

Selain itu, The Fed tengah menantikan putusan Mahkamah Agung AS terkait apakah Gedung Putih memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota Dewan Gubernur The Fed, Lisa Cook.

Putusan tersebut dinilai memiliki implikasi besar terhadap independensi The Fed sebagai bank sentral AS.

KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana penandatanganan perintah eksekutif baru terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) hanya beberapa jam sebelum acara resmi di Gedung Putih, Kamis (22/5/2026).

Trump mengaku khawatir aturan tersebut justru memperlambat dominasi AS dalam perlombaan teknologi AI global.

“Kita memimpin China, kita memimpin semua orang, dan saya tidak ingin melakukan apa pun yang akan menghalangi keunggulan itu,” kata Trump kepada wartawan.

Perintah eksekutif itu sebelumnya dirancang untuk membentuk kerangka evaluasi pemerintah terhadap risiko keamanan nasional dari sistem AI paling canggih sebelum dirilis ke publik.

Menurut sumber yang mengetahui pembahasan di Gedung Putih, kebijakan tersebut disusun sebagai kerja sama sukarela antara pemerintah dan perusahaan teknologi AS seperti OpenAI, Anthropic, dan Google.

Kekhawatiran keamanan siber

Dorongan memperketat pengawasan AI muncul setelah meningkatnya kekhawatiran di sektor perbankan dan keamanan digital.

Pemerintah AS menilai model AI terbaru memiliki kemampuan semakin kuat dalam menemukan celah keamanan siber di berbagai sistem perangkat lunak.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent bahkan sempat menggelar pertemuan mendesak dengan para CEO Wall Street pada April lalu bersama Ketua Federal Reserve Jerome Powell.

Pertemuan tersebut membahas risiko keamanan siber dari model AI terbaru milik Anthropic bernama Claude Mythos.

“Model Anthropic yang baru ini sangat ampuh,” kata Bessent dalam forum CNBC Invest in America di Washington.

“Beberapa bank melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam keamanan siber daripada yang lain, dan kami ingin memiliki kemampuan untuk mengumpulkan mereka dan membicarakan praktik terbaik dan ke mana mereka harus menuju,” lanjut dia.

Kekhawatiran itu membuat sejumlah sekutu Partai Republik mulai mendorong pembatasan terbatas, termasuk pemberian akses AI hanya kepada pakar keamanan siber tertentu.

Trump dihadapkan pada dilema

Trump selama ini dikenal sangat mendukung industri AI.

Ia bahkan berjanji membatalkan berbagai regulasi keamanan AI buatan pemerintahan Joe Biden sebelumnya.

Gedung Putih memandang AI sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru sekaligus alat strategis untuk mengungguli China.

Pekan lalu, Trump juga membawa sejumlah CEO teknologi dalam lawatan ke China saat bertemu Presiden Xi Jinping.

Namun ambisi tersebut mulai berbenturan dengan keresahan publik.

Masyarakat AS semakin khawatir AI akan mengganggu lapangan kerja, meningkatkan konsumsi listrik pusat data, dan memperbesar risiko keamanan digital.

Partai Republik kini juga terbelah antara kubu yang ingin mempercepat pengembangan AI dan kelompok yang mulai skeptis terhadap dampaknya.

“Hal itu berpotensi menimbulkan biaya yang sangat besar bagi inovasi dan kecepatan pengembangan,” kata Profesor Ilmu Komputer Universitas Brown Serena Booth.

“Saya pikir ada risiko nyata di sini dan saya melihat kedua sisi,” lanjut dia.

Gedung Putih juga menghadapi persoalan lain, yakni konflik hukum dengan Anthropic.

Pada Februari lalu, Trump memerintahkan seluruh lembaga federal menghentikan penggunaan chatbot Claude milik Anthropic setelah perselisihan terbuka antara Pentagon dan CEO Anthropic Dario Amodei.

Subjudul: Ada perpecahan di internal pemerintah

Booth menilai perubahan sikap Gedung Putih yang mendadak menunjukkan adanya tarik menarik di internal pemerintahan Trump.

“Kita memang melihat semacam pertikaian publik,” kata Booth.

“‘Kita akan mengeluarkan perintah eksekutif. Tidak, kita tidak akan. Kita akan menandatanganinya siang ini. Oh, penandatanganannya dibatalkan.’ Saya pikir perubahan mendadak ini terjadi karena kita melihat keretakan-keretakan ini,” ujarnya.

Di satu sisi, ada dorongan memperketat pengawasan AI demi keamanan nasional.

Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran aturan baru justru memperlambat inovasi dan membuat AS kalah cepat dari China.

Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan pemerintah sedang mencari titik tengah.

“Presiden ingin kita pro-inovasi. Dia ingin kita memenangkan perlombaan AI melawan semua negara lain di dunia,” kata Vance.

“Kami juga ingin memastikan bahwa kami melindungi masyarakat,” lanjut dia.

Meski Trump membatalkan perintah eksekutif baru tersebut, pengawasan model AI sebenarnya sudah berjalan di sejumlah lembaga federal.

Awal bulan ini, Departemen Perdagangan AS mengumumkan kerja sama dengan Google, Microsoft, dan xAI milik Elon Musk untuk mengevaluasi model AI mereka sebelum dirilis ke publik.

Kerja sama serupa sebelumnya juga dilakukan pemerintahan Biden dengan OpenAI dan Anthropic.

Namun pengumuman tersebut belakangan menghilang dari situs resmi Departemen Perdagangan AS.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

WASHINGTON - Amerika Serikat telah mendakwa mantan Presiden Raul Castro dengan dalih untuk menyerang Kuba dan akhirnya mendominasi seluruh wilayah tersebut. Pendapat itu diungkap pengacara buruh dan hak asasi manusia Amerika, Daniel Kovalik, kepada RT.

Departemen Kehakiman AS mendakwa Castro dan lima pejabat pada hari Rabu atas konspirasi untuk membunuh warga negara AS dalam insiden penembakan dua pesawat yang membawa aktivis anti-Castro pada tahun 1996 yang dilaporkan melanggar wilayah udara Kuba.

Empat orang tewas dalam insiden tersebut, yang memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara. Havana mengatakan pada saat itu bahwa pesawat-pesawat tersebut terkait dengan Angkatan Udara AS, dan telah berulang kali diperingatkan untuk mengalihkan rute sebelum ditembak.

Berbicara kepada wartawan, Pelaksana Tugas Jaksa Agung AS Todd Blanche mengatakan dia tidak dapat menjelaskan mengapa Departemen Kehakiman memilih untuk melakukannya "sekarang dibandingkan dua dekade lalu atau 30 tahun lalu" ketika insiden itu terjadi.

Dakwaan tersebut muncul beberapa bulan setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan Kuba akan menjadi "target berikutnya" setelah Venezuela menjadi sasaran perubahan rezim.

“Ini semua adalah bagian dari rencana AS untuk sepenuhnya mendominasi kawasan ini,” kata Kovalik pada hari Rabu dalam wawancara dengan RT, seraya mencatat dakwaan tersebut muncul tak lama setelah AS menculik Presiden Nicolas Maduro di Venezuela dan mengancam akan melakukan hal yang sama kepada mantan Presiden Evo Morales di Bolivia.

Kovalik, yang saat ini menjabat sebagai pengacara Presiden Kolombia Gustavo Petro di AS, juga mencatat dakwaan tersebut adalah “dalih untuk menginvasi pulau tersebut, setidaknya untuk menculik Raul Castro jika bukan untuk mencoba menggulingkan pemerintah.”

Ia menekankan tindakan tersebut adalah “bagian dari rencana AS untuk sepenuhnya mendominasi kawasan ini.”

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan penolakan Amerika Serikat terhadap rencana pungutan tol bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz.

Dalam pernyataannya di Gedung Putih pada Kamis (21/5), Trump menyebut jalur tersebut merupakan perairan internasional yang tidak seharusnya dikenakan biaya tambahan.

“Kami tidak ingin ada pungutan. Itu jalur air internasional,” ujar Trump kepada wartawan.

Selain menyoroti isu pelayaran, Trump juga kembali mengeraskan sikap Washington terhadap program nuklir Iran. Ia menegaskan AS tidak akan membiarkan Teheran mempertahankan cadangan uranium yang telah diperkaya dalam skenario apa pun.

Menurut Trump, Amerika Serikat siap mengambil alih maupun menghancurkan uranium tersebut demi memastikan Iran tidak memiliki kemampuan mengembangkan senjata nuklir.

“Kami tidak akan membiarkan mereka memilikinya,” katanya.

Trump menyebut proses negosiasi dengan Iran masih berlangsung, namun ia memastikan tujuan utama AS tetap sama, yakni mencegah Iran menjadi negara bersenjata nuklir.

Pernyataan itu muncul di tengah laporan mengenai pembicaraan antara Iran dan Oman terkait kemungkinan penerapan biaya bagi kapal yang melewati Selat Hormuz. Trump mengatakan Washington terus memantau perkembangan tersebut.

Ia bahkan mengklaim militer AS kini memiliki kendali penuh atas lalu lintas maritim di kawasan strategis itu melalui kebijakan blokade yang diterapkan terhadap kapal-kapal yang terhubung dengan Iran.

“Tidak ada yang bisa melewatinya. Blokade kami sangat efektif,” ujar Trump.

Situasi di kawasan Timur Tengah sendiri masih memanas sejak serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran kemudian membalas dengan menyerang target di Israel serta sejumlah sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk.

Konflik tersebut sempat memicu penutupan Selat Hormuz, jalur penting perdagangan energi dunia. Meski gencatan senjata berhasil diberlakukan pada 8 April melalui mediasi Pakistan, upaya perundingan lanjutan di Islamabad belum menghasilkan kesepakatan permanen.

Di tengah kondisi itu, Trump memutuskan memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu, namun tetap mempertahankan blokade terhadap kapal yang menuju maupun keluar dari pelabuhan Iran melalui Selat Hormuz.

(SAW)

IDXChannel - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan melantik Kevin Warsh sebagai ketua Federal Reserve (The Fed) pada Jumat (22/5/2026) di Gedung Putih.

Dilansir dari The Business Times, Senat sebelumnya menyetujui penunjukan Warsh sebagai ketua The Fed pada 13 Mei.

Warsh akan menggantikan Jerome Powell, yang masa jabatannya sebagai ketua bank sentral habis bulan ini.

Meski demikian, Powell akan tetap menjadi gubernur The Fed hingga Januari 2028.

Warsh, 56 tahun, akan menjabat selama empat tahun sebagai ketua dan 14 tahun sebagai gubernur The Fed. Trump memilihnya sebagai pengganti Powell karena komitmennya untuk menurunkan suku bunga acuan.

Trump kerap mengkritik Powell sejak kembali ke Gedung Putih bulan lalu. Dia ingin bank sentral lebih agresif memangkas suku bunga acuan.

Selama sidang konfirmasi di Senat, Warsh mendukung banyak kebijakan ekonomi Trump, sembari menegaskan bahwa ia akan mempertahankan independensi bank sentral dari pengaruh Gedung Putih. (Wahyu Dwi Anggoro)