HANOI - Investasi perusahaan China ke Vietnam melonjak tajam sepanjang Januari–November 2025 dan mencapai rekor USD6,7 miliar atau setara Rp111 triliun. Nilai tersebut menempatkan China sebagai investor terbesar di Vietnam, di tengah tekanan tarif 20 persen yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap ekspor Vietnam sejak Agustus 2025.

Lonjakan investasi itu berjalan seiring dengan meningkatnya arus perdagangan kedua negara. Dikuttip dari Reuters, impor Vietnam dari China hingga November 2025 menembus USD168 miliar, naik sekitar 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan melampaui total impor sepanjang 2024. Produk elektronik mendominasi hampir sepertiga impor tersebut, sebagian besar untuk kemudian diekspor kembali ke Amerika Serikat, sementara barang konsumsi seperti kendaraan dan produk pangan juga mencatatkan kenaikan signifikan.

Di sektor teknologi, pemerintah Vietnam mulai mengambil langkah yang sebelumnya tergolong sensitif. Sejumlah proyek yang sempat tertahan karena alasan keamanan nasional kini disetujui. Huawei, misalnya, memperoleh kontrak penyediaan peralatan 5G senilai USD23 juta pada April 2025. Tak lama berselang, ZTE juga mengantongi dua kontrak antena 5G dengan nilai total lebih dari USD20 juta, hanya beberapa pekan setelah pengumuman tarif AS.

Pelonggaran kebijakan juga terlihat di sektor transportasi. Otoritas Penerbangan Sipil Vietnam pada April 2025 menyetujui pengoperasian pesawat buatan Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), dengan pengakuan bahwa sertifikasi desainnya setara dengan standar Amerika Serikat.

Selain itu, Majelis Nasional Vietnam merestui proyek kereta cepat senilai USD8,3 miliar yang menghubungkan perbatasan China dengan Hanoi hingga pelabuhan Hai Phong, yang sebagian pembiayaannya berasal dari pinjaman China dan ditargetkan rampung pada 2030.

Kerja sama kedua negara kini memasuki fase baru melalui transfer teknologi. Ketua Vietnam China Business Council, Steve Bui, mencatat sedikitnya 12 perusahaan China telah melakukan atau merencanakan alih teknologi ke mitra lokal Vietnam sepanjang 2025, meningkat dari nol kasus pada 2024. Salah satu contohnya adalah CNTE yang didukung CATL, bekerja sama dengan Delta E&C membangun pabrik penyimpanan baterai di Vietnam utara untuk kebutuhan ekspor mulai 2026.

Perubahan lanskap industri juga tampak di kawasan industri DEEP C di Vietnam utara. Porsi penyewa asal China meningkat menjadi sekitar 25 persen, dari hanya 10 persen pada 2019. Konsultan Dezan Shira, Dan Martin, menilai kehadiran investor China awalnya dimaksudkan sebagai lindung nilai terhadap tarif, namun kini berkembang menjadi strategi jangka panjang untuk asuransi bisnis dan ekspansi pertumbuhan.

Di pasar domestik, merek-merek China semakin agresif meraih konsumen Vietnam. Produsen kendaraan listrik Yadea, misalnya, membukukan penjualan sekitar 36 ribu unit skuter listrik dalam 10 bulan pertama 2025 dan menempati peringkat keempat nasional, bersaing langsung dengan merek lokal VinFast.

Di sisi lain, surplus perdagangan Vietnam dengan Amerika Serikat mencapai USD121,6 miliar atau naik 27,5 persen, sementara defisit dagang dengan China melebar 38,1 persen menjadi USD104,3 miliar. Pengamat dari ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapura, Phan Xuan Dung, menilai kebijakan tarif AS telah memicu kekecewaan di Hanoi dan mendorong Vietnam untuk lebih mendekat ke Beijing.

Sementara itu, Alexander Vuving dari Asia Pacific Center for Security Studies mengingatkan tren tersebut berpotensi menggeser posisi Vietnam dari "negara ayunan" menjadi "negara terpecah", yang dapat memengaruhi relasinya dengan negara-negara Barat. Perkembangan ini turut menjadi perhatian kawasan, termasuk Indonesia, mengingat dinamika serupa berpotensi terjadi di negara-negara ASEAN di tengah rivalitas dagang global yang kian tajam.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk tetap mengimpor minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat, meski kesepakatan dagang kedua negara dikabarkan terancam gagal. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan pihaknya akan terus mengupayakan rencana impor migas senilai USD 10 miliar atau sekitar Rp168,56 triliun sesuai kesepakatan awal.

"Kami dari ESDM itu tetap apa yang sudah dikomitmen untuk kita impor dari AS itu tetap akan kita upayakan," ujar Yuliot dikutip, Senin (15/12/2025).

Ia menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengkoordinasikan langkah selanjutnya dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait.

Pernyataan ini muncul setelah laporan Financial Times dan Reuters yang menyebutkan kesepakatan dagang Indonesia-AS yang diumumkan pada Juli 2025 terancam batal. Pejabat AS mengklaim Indonesia menarik kembali beberapa komitmen terkait penghapusan hambatan non-tarif pada ekspor industri dan pertanian AS, serta isu perdagangan digital.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya masalah serius. Setelah bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada Kamis (11/12) malam, Airlangga memastikan negosiasi akan terus berlanjut. "Non-tariff barrier tinggal ditulis saja. Semua sudah selesai antara Pak Presiden Prabowo dan Presiden Trump," kata Airlangga.

Target Penyelesaian Akhir Tahun

Airlangga akan mengirimkan tim delegasi ke Washington pekan depan untuk memfinalisasi kesepakatan yang dinamakan Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar negosiasi tarif dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2025.

Indonesia berkomitmen mengimpor energi senilai hingga USD 15 miliar dari AS, termasuk 15 juta barrel of oil equivalent (BOE) migas yang akan ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero). Dalam kesepakatan Juli 2025, AS menurunkan tarif untuk produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen, dengan sejumlah komoditas seperti minyak sawit mentah, karet, teh, dan kopi ditargetkan mendapat tarif 0 persen. Airlangga menegaskan Indonesia merupakan negara ketiga yang mencapai kesepakatan dengan AS dan mendapat apresiasi dari pemerintahan Presiden Donald Trump.

Sengketa stainless steel antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) kembali mengemuka sebagai cermin dari dinamika perdagangan global yang semakin protektif. Di tengah persaingan industri logam yang kian ketat dan perubahan kebijakan ekonomi yang melanda banyak negara maju, UE mengambil langkah untuk membatasi masuknya produk baja nirkarat dari berbagai sumber, termasuk Indonesia. Langkah tersebut ditempuh melalui penyelidikan anti-dumping dan penetapan bea masuk imbalan terhadap produk cold-rolled stainless steel asal Indonesia, kebijakan yang akhirnya menambah beban biaya hingga lebih dari dua puluh persen dan mempersempit akses ekspor Indonesia ke pasar Eropa.

Indonesia memandang bahwa kebijakan tersebut tidak mencerminkan penerapan aturan perdagangan yang adil. Untuk memastikan bahwa tindakan Uni Eropa dinilai secara objektif, Indonesia membawa persoalan ini ke mekanisme sengketa WTO guna menguji apakah penyelidikan dan penetapan bea masuk tambahan itu benar-benar sejalan dengan ketentuan internasional mengenai subsidi dan tindakan pengimbang. Langkah ini merupakan wujud komitmen Indonesia dalam menegakkan prinsip perdagangan berbasis aturan, sekaligus memastikan bahwa instrumen proteksi negara maju tidak diberlakukan secara sepihak tanpa landasan yang kuat.

Kemenangan Substantif yang Tak Dapat Direalisasikan

Putusan Panel WTO yang terbit pada 2 Oktober 2025 menjadi tonggak penting karena menyatakan bahwa Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan ketentuan WTO tentang “Subsidies and Countervailing Measures Agreement.” Panel menemukan kelemahan mendasar dalam cara Uni Eropa menentukan adanya subsidi, mulai dari atribusi pembiayaan yang tidak tepat hingga kegagalan membuktikan bahwa terjadi financial contribution sesuai definisi WTO. Selain itu, penilaian mengenai subsidi dan sejumlah aspek prosedural dinilai tidak memenuhi standar uji yang diharuskan.

Putusan tersebut merupakan kemenangan substantif bagi Indonesia. Panel menegaskan bahwa penetapan CVD oleh Uni Eropa dilakukan melalui analisis yang tidak selaras dengan prinsip objektivitas serta tidak memenuhi beban pembuktian yang disyaratkan. Secara substansi, kemenangan ini menempatkan Indonesia dalam posisi kuat, karena keputusan panel pada dasarnya mengharuskan Uni Eropa memperbaiki atau bahkan mencabut kebijakan CVD terhadap produk stainless steel Indonesia.

Kekuatan putusan panel menjadi hilang ketika Uni Eropa mengajukan banding pada 24 November 2025. Langkah tersebut membawa sengketa ini memasuki kekosongan kelembagaan, karena Badan Banding WTO (Appellate Body) tidak berfungsi sejak 2019. Dengan diajukannya banding ke lembaga tersebut, putusan panel tidak dapat diadopsi dan tidak dapat diberlakukan. Konsekuensinya, tarif CVD Uni Eropa tetap berlaku meskipun panel WTO telah menyatakan tidak konsisten dengan aturan organisasi tersebut.

Indonesia mengekspresikan keprihatinan atas tindakan Uni Eropa yang dianggap tidak konstruktif dalam penyelesaian sengketa. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa panel telah memutuskan secara objektif dan bahwa Uni Eropa seharusnya menghentikan penerapan CVD. Uni Eropa, dalam berbagai laporan, menyatakan bahwa Indonesia seharusnya bergabung dengan Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) agar proses banding dapat berjalan. Fakta bahwa Uni Eropa kemudian mengajukan banding ke Badan Banding yang tidak berfungsi mengakibatkan sengketa ini tidak dapat diselesaikan dan tidak memiliki horizon waktu penyelesaian yang pasti.

Tantangan yang Tiada Ujung

Kebuntuan ini memiliki dampak langsung terhadap ekspor Indonesia. Walaupun Indonesia memenangkan aspek hukum, kondisi pasar tetap belum berubah. Tarif CVD Uni Eropa masih berlaku dan menahan akses produk Indonesia ke pasar Eropa. Data dari berbagai analisis menunjukkan bahwa ekspor stainless steel Indonesia ke Uni Eropa merosot drastis hingga titik terendah pada 2023, lalu sedikit pulih pada 2024 namun tetap jauh di bawah level puncaknya. Kemenangan hukum pada akhirnya belum dapat memberikan manfaat komersial karena tertahan oleh situasi institusional WTO.

Dalam konteks ini, kemenangan di panel tidak dapat serta-merta diterjemahkan menjadi pemulihan daya saing pasar. Untuk mencapai dampak nyata, penyelesaian banding menjadi faktor penentu, dan selama Appellate Body WTO belum pulih, situasinya tidak akan berubah.

Di luar sengketa CVD, Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa Uni Eropa telah menyiapkan lapisan proteksi berikutnya yang jauh lebih mendasar. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), yang memasuki fase implementasi penuh pada 2026, dirancang untuk mengenakan pungutan karbon pada produk impor berdasarkan intensitas emisi. Cara baru ini menjadi instrumen proteksi non-tarif yang secara struktural jauh lebih kuat dibandingkan tarif tradisional seperti CVD atau AD.

Analisis pasar memperlihatkan bahwa pungutan karbon dalam skema CBAM dapat mencapai tingkat biaya yang setara atau bahkan lebih besar daripada bea CVD yang kini menjadi sumber sengketa. Dengan struktur industri nikel dan stainless Indonesia yang masih bergantung pada batubara, CBAM menghadirkan tantangan serius bagi daya saing jangka panjang Indonesia di pasar Uni Eropa. Dalam perspektif ini, perdebatan mengenai CVD hanyalah babak awal dari tantangan yang lebih besar, ketika regulasi hijau negara maju mulai membentuk standar baru dalam akses pasar global.

Refleksi dalam Menata Langkah ke Depan

Rangkaian perkembangan dalam sengketa stainless steel ini memberikan pembelajaran yang sangat penting bahwa setiap negara akan menempuh seluruh upaya yang diperlukan untuk melindungi industrinya. Uni Eropa menunjukkan hal itu secara terang-terangan. Setelah kebijakannya dinyatakan keliru oleh panel WTO, Uni Eropa segera mengajukan banding sehingga putusan tersebut tidak dapat dijalankan. Mekanisme banding yang tidak berfungsi ini pada akhirnya membuat kemenangan Indonesia kehilangan daya implementatif, sementara Uni Eropa tetap dapat mempertahankan kebijakan CVD-nya.

Tidak berhenti di situ, Uni Eropa sudah menyiapkan lapisan berikutnya melalui CBAM, sebuah instrumen berbasis karbon yang secara struktural akan membatasi impor produk berintensitas emisi tinggi. CBAM menjadi pagar baru yang dapat menimbulkan beban biaya lebih besar daripada tarif tradisional, dan dirancang untuk memastikan hanya produk yang memenuhi standar lingkungan Eropa yang dapat memasuki pasar mereka.

Indonesia perlu terus mencermati dinamika perlindungan perdagangan yang cenderung berlapis. Setiap negara mencari celah, memanfaatkan kelemahan institusi, dan bahkan mengabaikan kesepakatan WTO ketika diperlukan untuk melindungi industrinya. Dalam realitas seperti ini, kemenangan di WTO tidak serta-merta memberikan dampak nyata bagi industri dalam negeri.

Berkaca pada apa yang dilakukan Uni Eropa, Indonesia perlu membangun arsitektur perlindungan pasar yang modern dan berlapis. Dalam situasi di mana impor baja tetap tinggi meskipun kapasitas produksi nasional sebenarnya memadai, proteksi pasar menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi industrialisasi. Upaya memperkuat standar teknis, pengawasan mutu, instrumen trade remedies, serta kebijakan lainnya yang melindungi investasi industri harus dipahami sebagai satu rangkaian kebijakan yang saling menopang, bukan langkah yang berdiri sendiri.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan mengirimkan tim khusus ke Amerika Serikat (AS) pada pekan depan untuk melanjutkan pembahasan negosiasi dagang dengan pemerintahan pimpinan Donald Trump. Hal itu seperti disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam peringatan HUT Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) di Bursa Efek Indonesia pada Jumat (12/12/2025).

Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia dan kantor perwakilan dagang Amerika Serikat (USTR) telah sepakat untuk segera melanjutkan diskusi terkait tarif. Menurutnya, diskusi terkait hal ini baru saja dilangsungkan tadi malam.

"Saya juga mau update terkait dengan pembicaraan tadi malam dengan USTR, dengan Ambassador Jamieson Greer. Jadi perjanjian mengenai reciprocal tariff itu akan dilanjutkan dalam waktu dekat," ungkap Menko Airlangga.

“Saya akan mengirim tim ke Washington minggu depan, dan harapannya sampai dengan akhir tahun ini apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua pemimpin, yaitu Presiden Prabowo dan Presiden Trump, ini bisa dituangkan di dalam draft agreement,” lanjutnya.

Ia juga menyampaikan bahwa perkembangan terbaru terkait pembahasan dagang tersebut sudah dilaporkannya langsung kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, respons dari pihak AS sangat positif dan menunjukkan apresiasi terhadap kesiapan Indonesia dalam memperkuat kerja sama ekonomi.

“Tadi pagi saya sudah melaporkan ke Bapak Presiden mengenai hasil pembicaraan tadi malam, dan ini adalah satu hal yang sangat positif karena Indonesia merupakan negara ketiga yang sudah sepakat dengan Amerika Serikat. Jadi Amerika mengapresiasi Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perbankan di Wall Street seperti Deutsche Bank AG hingga Goldman Sachs Group Inc. memperkirakan pelemahan dolar AS akan berlanjut pada 2026. Hal itu seiring dengan pelonggaran moneter dari Bank Sentral AS (The Fed) yang menurunkan suku bunga secara bertahap.

Berdasarkan data Bloomberg, dolar AS telah anjlok dalam kejatuhan terdalam sejak awal 1970-an pada semester I/2025. Tekanan terhadap greenback pada paruh pertama tahun ini berasal dari perang dagang yang diinisiasi oleh tarif Presiden AS Donald Trump.

Walaupun kini daya dolar AS mulai stabil, para analis memperkirakan pelemahan dolar akan berlanjut pada 2026 karena bank sentral AS melonggarkan kebijakan moneternya sementara bank sentral lain menahan suku bunga atau bergerak ke arah pengetatan.

Perbedaan kebijakan bank sentral itu membuat investor terdorong menjual obligasi AS dan mengalihkan dana ke negara-negara dengan imbal hasil lebih tinggi.

Alhasil, analis dan pengamat memperkirakan dolar AS akan melemah terhadap mata uang utama dunia seperti yen, euro, dan pound. Menurut estimasi konsensus yang dihimpun Bloomberg, indeks dolar diperkirakan melemah sekitar 3% pada akhir 2026.

David Adams, Kepala Strategi Valuta G-10 di Morgan Stanley, mengatakan ada ruang yang cukup bagi pasar untuk memproyeksikan siklus penurunan suku bunga yang lebih dalam. Dia pun memperkirakan dolar AS akan turun 5% pada paruh pertama tahun depan

“Hal-hal itu memberi banyak ruang bagi pelemahan dolar lebih lanjut,” katanya Adams, dikutip Bloomberg pada Jumat (12/12/2025).

Namun, penurunan dolar diperkirakan tidak sedalam dan tidak selebar tahun ini, ketika pelemahan indeks dolar AS membawa Indeks Spot Dolar Bloomberg turun hampir 8% atau penurunan tahunan terdalam sejak 2017.

Prospek pelemahan terbatas dolar AS juga sangat bergantung pada ekspektasi bahwa pasar tenaga kerja AS akan terus melemah, sesuatu yang masih tidak pasti mengingat ketahanan ekonomi pascapandemi.

Saat ini, prognosa kekuatan dolar AS disebut sangat sulit. Ketika dolar melonjak akhir tahun lalu saat investor memburu “Trump trade” dengan bertaruh bahwa kebijakannya akan memacu pertumbuhan, para analis memperkirakan reli tersebut akan berbalik pada pertengahan 2025. Namun, justru yang terjadi adalah terjadi penurunan besar-besaran pada paruh pertama tahun ini.

Sementara untuk tahun depan, pelaku pasar memperkirakan pemangkasan suku bunga dua kali lagi atau seperempat poin oleh The Fed dan ada kemungkinan siapa pun yang dipilih Trump untuk menggantikan Ketua Jerome Powell dapat tunduk pada tekanan Gedung Putih untuk menurunkan suku bunga lebih jauh.

Sementara itu, Bank Sentral Eropa diperkirakan menahan suku bunga, dan Bank of Japan diperkirakan perlahan menaikkannya.

“Kami melihat risiko lebih besar menekan dolar ketimbang mendukungnya,” kata Luis Oganes, kepala riset makro global JPMorgan yang berbasis di London, dalam sebuah konferensi pers pada Selasa.

Dolar yang lebih lemah akan memiliki efek berantai bagi perekonomian, seperti mendorong biaya impor, meningkatkan nilai laba perusahaan dari luar negeri, dan memperkuat ekspor. Pelemahan dolar juga dapat memperpanjang reli di pasar negara berkembang karena investor mengalihkan dana untuk memanfaatkan suku bunga yang lebih tinggi.

Di Goldman Sachs, analis yang dipimpin Kamakshya Trivedi bulan ini mencatat bahwa pasar mulai memasukkan prospek ekonomi yang lebih optimistis ke dalam mata uang G-10 lainnya, seperti dolar Kanada dan dolar Australia. Mereka juga menyoroti ada kecenderungan dolar untuk terdepresiasi ketika ekonomi global membaik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap berkomitmen mengimpor minyak mentah (crude) dan bahan bakar minyak (BBM) dari Amerika Serikat (AS), sebagaimana kesepakatan perundingan tarif dagang antara Indonesia dan AS.

“Kami dari ESDM itu tetap. Apa yang sudah dikomitmenkan untuk kami impor dari AS,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Pernyataan tersebut merespons isu bahwa perundingan tarif dagang antara Indonesia dan AS terancam batal. Yuliot menyampaikan bahwa kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan AS saat ini sedang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Jadi nanti Kemenko Perekonomian akan ngajak duduk bersama seluruh kementerian/lembaga terkait, termasuk ESDM,” ucapnya.

Pemerintah Indonesia membantah isu perundingan tarif dagang antara Indonesia dan AS terancam batal. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan negosiasi kedua negara masih terus berlanjut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan Indonesia dapat merampungkan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) pada akhir 2025.

Ia menyampaikan telah bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada Kamis (11/12) malam untuk membahas perihal tarif resiprokal.

Hasil pembicaraan dalam pertemuan dengan Greer disebut sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat pagi.

Airlangga menekankan bahwa Presiden meminta negosiasi tarif dengan AS dapat diselesaikan pada akhir 2025, selagi tetap mengedepankan kepentingan bersama bagi kedua negara.

Dalam kesepakatan dengan AS, sejumlah komoditas Indonesia yang tidak diproduksi Negeri Paman Sam akan mendapatkan tarif 0 persen. Komoditas itu meliputi minyak sawit mentah (CPO), karet, teh, kopi, serta produk karet lainnya. Sementara itu, tarif untuk tekstil dan alas kaki masih dalam tahap pembahasan.

Sebagai bagian dari paket negosiasi, Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk menambah impor dari AS guna menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara. Indonesia berkomitmen mengimpor energi dari AS senilai hingga 15 miliar dolar AS, sementara impor produk pertanian dari AS ditargetkan mencapai 4,5 miliar dolar AS.

Di sektor investasi, terdapat kesepakatan pembangunan fasilitas blue ammonia di AS dengan nilai mencapai 10 miliar dolar AS, serta investasi lainnya untuk proyek-proyek di Indonesia. Diberitakan sebelumnya, AS telah menurunkan tarif ke Indonesia menjadi 19 persen dari 32 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan Indonesia dapat merampungkan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) pada akhir tahun 2025. Ia menyampaikan telah bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada Kamis (11/12) malam untuk membahas perihal tarif resiprokal.

“Kita sepakat untuk menyelesaikan apa yang sudah disepakati oleh Leaders Declaration pada tanggal 22 Juli. Dengan demikian, dalam waktu singkat (pekan depan), delegasi Indonesia akan berangkat lagi ke Washington, dan harapannya di akhir tahun kita bisa selesaikan apa yang sudah kita mulai,” ungkapnya dalam agenda Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) ke-37 di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Hasil pembicaraan dalam pertemuan dengan Greer disebut sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto tadi pagi.

Airlangga menekankan bahwa Presiden meminta negosiasi tarif dengan AS dapat diselesaikan di akhir tahun 2025, selagi tetap mengedepankan kepentingan bersama bagi kedua negara.

“Tadi pagi saya juga sudah melaporkan ke Bapak Presiden mengenai hasil pembicaraan tadi malam, dan ini adalah satu hal yang sangat positif karena Indonesia merupakan negara ketiga yang sudah sepakat dengan Amerika Serikat. Jadi, Amerika mengapresiasi Indonesia,” kata Airlangga.

“Harapannya sampai dengan akhir tahun ini, apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua pemimpin, yaitu Presiden Prabowo dan Presiden Trump, bisa dituangkan di dalam draft agreement,” ujar Menko Ekonomi.

Dalam kesepakatan dengan AS, sejumlah komoditas Indonesia yang tidak diproduksi Negeri Paman Sam akan mendapatkan tarif 0 persen. Komoditas itu meliputi minyak sawit mentah (CPO), karet, teh, kopi, serta produk karet lainnya. Sementara itu, tarif untuk tekstil dan alas kaki masih dalam tahap pembahasan.

Diberitakan sebelumnya, AS telah menurunkan tarif ke Indonesia menjadi 19 persen dari 32 persen.

Sebagai bagian dari paket negosiasi, Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk menambah impor dari AS guna menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara. Indonesia berkomitmen mengimpor energi dari AS dengan nilai hingga 15 miliar dolar AS, sementara impor produk pertanian dari AS ditargetkan mencapai 4,5 miliar dolar AS.

Di sektor investasi, terdapat kesepakatan pembangunan fasilitas blue ammonia di AS dengan nilai mencapai 10 miliar dolar AS, serta investasi lainnya untuk proyek-proyek di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Senat Meksiko menyetujui kenaikan tarif hingga 50% atas produk-produk impor dari China dan sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia pada 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat industri lokal negara tersebut.

Melansir Reuters, Jumat (12/12/2025), tarif bea masuk baru tersebut akan dikenakan pada sejumlah barang seperti mobil, suku cadang mobil, tekstil, pakaian, plastik, dan baja yang berasal dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan Meksiko, termasuk China, India, Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Sebagian besar produk akan dikenakan tarif hingga 35%.

Senat Meksiko meloloskan rancangan undang-undang (RUU) itu dengan 76 suara mendukung, 5 menolak, dan 35 abstain. RUU yang disetujui ini lebih ringan dibandingkan versi yang sempat tertahan di majelis rendah, dengan mencakup tarif untuk sekitar 1.400 jenis produk—kebanyakan tekstil, pakaian, baja, suku cadang otomotif, plastik, dan alas kaki—serta pengurangan tarif untuk sekitar dua pertiga dari jumlah tersebut dibandingkan usulan awal.

Merespons rencana tersebut, Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa mereka akan memantau rezim tarif baru Meksiko dan menilai dampaknya. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa langkah tersebut akan secara substansial merugikan kepentingan perdagangan.

“China selalu menentang segala bentuk kenaikan tarif sepihak dan berharap Meksiko segera memperbaiki praktik unilateral dan proteksionis semacam itu,” kata Kementerian Perdagangan China.

Ketika ditanya dalam jumpa pers rutin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa melawan arus globalisasi ekonomi dengan menerapkan proteksionisme merugikan pihak lain dan tidak menguntungkan diri sendiri.

Para analis dan pelaku usaha menilai langkah Meksiko ini bertujuan meredakan tekanan dari Amerika Serikat (AS) menjelang peninjauan berikutnya atas perjanjian dagang Amerika Serikat–Meksiko–Kanada (USMCA). Langkah ini juga dinilai sebagai upaya untuk menghasilkan pendapatan tambahan sebesar US$3,76 miliar tahun depan karena Meksiko berupaya mengurangi defisit fiskal.

“Di satu sisi, ini melindungi sejumlah sektor produktif lokal yang kalah bersaing dibanding produk China. Ini juga melindungi lapangan kerja,” kata Mario Vazquez, senator dari partai oposisi PAN.

"Namun, tarif juga merupakan pajak tambahan yang dibayar warga saat membeli produk. Dan ini adalah sumber dana bagi negara. Kita perlu tahu untuk apa dana tersebut akan digunakan. Semoga rantai produksi dalam negeri akan diperkuat," imbuhnya.

Emmanuel Reyes, senator dari partai berkuasa Morena, membela kebijakan tersebut.

“Penyesuaian ini akan meningkatkan daya saing produk Meksiko dalam rantai pasok global dan melindungi pekerjaan di sektor-sektor kunci,” kata Reyes, yang menjabat sebagai ketua Komite Ekonomi Senat.

“Ini bukan sekadar alat untuk meningkatkan pendapatan, tetapi sarana untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan perdagangan demi kesejahteraan umum,” lanjutnya.

Pada September 2025, Meksiko telah menyatakan bahwa mereka akan menaikkan tarif pada mobil dan barang lain dari China dan negara-negara Asia lainnya. Amerika Serikat telah mendorong negara-negara di Amerika Latin untuk membatasi keterikatan ekonomi mereka dengan China, yang menjadi pesaing utama AS dalam memperebutkan pengaruh di kawasan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat yang menurunkan tarif ekspor RI ke AS menjadi 19 persen dari ancaman 32 persen kini berada di ujung tanduk. Seorang pejabat AS menyebut Jakarta mundur dari sejumlah komitmen yang disepakati pada Juli 2025 sehingga perundingan berisiko kolaps.

Meski begitu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menampik adanya ganjalan khusus yang membuat proses alot. Ia menegaskan proses masih berjalan dan dinamika negosiasi lazim terjadi.

“Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan, dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto kepada Republika, Kamis (11/12/2025).

Haryo menambahkan pemerintah berharap perundingan segera menutup babak ketidakpastian dan menghasilkan formula yang saling menguntungkan. “Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak,” ungkap Haryo.

Sebelumnya, kesepakatan kerangka dagang yang diumumkan pada Juli 2025 memuat komitmen Indonesia menghapus tarif impor atas lebih dari 99 persen barang AS serta meniadakan hambatan non-tarif bagi perusahaan Amerika. Sebagai imbalannya, AS memangkas tarif untuk produk Indonesia menjadi 19 persen.

Namun, pejabat AS yang mengetahui perundingan menyebut Indonesia meminta sebagian komitmen tidak dibuat mengikat dan ingin membingkai ulang beberapa klausul. Pemerintah AS menilai langkah itu akan membuat hasil akhir lebih buruk bagi Washington dibanding kesepakatan yang baru dicapai AS dengan Malaysia dan Kamboja.

Sumber pemerintah Indonesia menyatakan terdapat kebutuhan harmonisasi bahasa dalam dokumen kesepakatan sebelum bisa difinalkan. Di sisi lain, laporan Financial Times yang dikutip Reuters menyebut AS menyoroti kemunduran RI dalam penghapusan hambatan non-tarif, termasuk untuk produk industri, pertanian, dan isu perdagangan digital.

Perundingan lanjutan ini dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai negosiator utama Indonesia. Dengan tensi yang kembali naik, hasil akhir pembicaraan akan menentukan apakah tarif 19 persen benar-benar berlaku permanen atau justru kembali membuka peluang pemberlakuan tarif tinggi terhadap produk RI di pasar AS.

BEIJING - Surplus perdagangan China – selisih antara nilai barang yang diimpor dan diekspor – telah mencapai USD1 triliun untuk pertama kalinya. Itu merupakan sebuah tolok ukur penting dalam peran negara tersebut sebagai "pabrik dunia", yang memproduksi segala sesuatu mulai dari kaus kaki dan tirai hingga mobil listrik. Itu menunjukkan cara terbaik China mempermalukan AS.

6 Cara China Mempemalukan AS Tanpa Senjata dan Perang pada 2025

1. Ekspor China Meningkat Tajam

Selama 11 bulan pertama tahun ini, ekspor China meningkat menjadi USD3,4 triliun sementara impornya sedikit menurun menjadi USD2,3 triliun. Hal itu membuat surplus perdagangan negara tersebut mencapai sekitar USD1 triliun. Itu diungkapkan Administrasi Umum Bea Cukai China pada hari Senin.

Pengiriman barang ke luar negeri dari China telah meningkat pesat meskipun ada perang dagang global Presiden AS Donald Trump, yang sebagian besar terdiri dari tarif "timbal balik" yang luas terhadap sebagian besar negara, yang diluncurkan awal tahun ini dalam upaya untuk mengurangi defisit perdagangan AS.

Namun, China, yang awalnya terkena tarif AS sebesar 145 persen sebelum diturunkan untuk memungkinkan perundingan perdagangan, sebagian besar lolos dari kebuntuan tersebut dengan meningkatkan pengiriman ke pasar di luar AS.

2. China Sudah Mendiversifikasi Pasar Ekspornya

Setelah kemenangan Trump dalam pemilihan presiden 2024, China mulai mendiversifikasi pasar ekspornya dari AS sebagai imbalan atas hubungan yang lebih dekat dengan Asia Tenggara dan Uni Eropa. Mereka juga membangun pusat produksi baru di luar Tiongkok untuk akses tarif rendah.

Ekspor China kembali tumbuh bulan lalu setelah penurunan yang tidak terduga pada bulan Oktober, naik menjadi 5,9 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan jauh melampaui kenaikan impor sebesar 1,9 persen, menurut Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok.

Surplus barang China untuk 11 bulan pertama tahun 2025 naik 21,7 persen dari periode yang sama tahun lalu. Sebagian besar lonjakan tersebut didorong oleh pertumbuhan yang kuat dalam barang-barang berteknologi tinggi, yang melampaui peningkatan ekspor secara keseluruhan sebesar 5,4 persen.

3. Otomotif China Mengalahkan Jepang dan Jerman

Ekspor otomotif, terutama kendaraan listrik, meningkat pesat karena perusahaan-perusahaan China merebut pangsa pasar Jepang dan Jerman. Total pengiriman mobil melonjak lebih dari satu juta menjadi sekitar 6,5 juta unit tahun ini, menurut data dari perusahaan konsultan yang berbasis di China, Automobility.

Dan meskipun China masih tertinggal dari pemimpin AS seperti Nvidia dalam chip canggih, negara ini menjadi dominan dalam produksi semikonduktor (digunakan dalam segala hal mulai dari mobil listrik hingga perangkat medis). Ekspor semikonduktor meningkat sebesar 24,7 persen selama periode tersebut.

Kemajuan teknologi China juga telah mendorong industri pembuatan kapal, di mana ekspor meningkat 26,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.

Meskipun Washington telah menurunkan tarif impor China dalam beberapa bulan terakhir, tarif tersebut tetap tinggi. Bea masuk rata-rata untuk barang-barang Tiongkok saat ini mencapai 37 persen. Karena alasan ini, pengiriman barang China ke AS telah turun 29 persen secara tahunan hingga November.

4. Memindahkan Fasilitas Produksi ke Asia Tenggara

Beberapa perusahaan China telah memindahkan fasilitas produksi mereka ke Asia Tenggara, Meksiko, dan Afrika, sehingga memungkinkan mereka untuk menghindari tarif Trump atas barang-barang yang datang langsung dari Tiongkok. Meskipun demikian, perdagangan secara keseluruhan antara kedua negara tetap menurun.

Sebagai contoh, dalam delapan bulan pertama tahun ini, AS mengimpor barang senilai sekitar USD23 miliar dari Indonesia, peningkatan hampir sepertiga dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Secara umum dipahami bahwa peningkatan ini disebabkan oleh pengalihan barang-barang China melalui Indonesia.

“Peran pengalihan perdagangan dalam mengimbangi dampak negatif dari tarif AS tampaknya masih meningkat,” tulis Zichun Huang, seorang ekonom di Capital Economics, dalam catatan kepada kliennya pada hari Senin. Huang menambahkan bahwa “ekspor ke Vietnam, pusat pengalihan [barang China] utama, terus tumbuh pesat.”

Seiring melambatnya perdagangan dengan AS, China semakin gencar mengembangkan hubungan dengan mitra dagang utama lainnya. Hal ini termasuk peningkatan 15 persen dalam pengiriman barang China ke Uni Eropa, dibandingkan tahun sebelumnya, dan peningkatan 8,2 persen dalam ekspor ke negara-negara di Asia Tenggara.

5. Mata Uang China yang Lebih Lemah

Alasan lain keberhasilan perdagangan China adalah mata uangnya yang relatif murah dibandingkan mata uang lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Nilai tukar renminbi yang lebih rendah membuat ekspor relatif murah untuk diproduksi, dan impor relatif mahal untuk dikonsumsi.

China menerapkan "pengambangan terkendali" pada renminbi – artinya bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mempertahankan nilainya terhadap mata uang lain – dengan tujuan menjaga stabilitas harga.

Selama bertahun-tahun, banyak ekonom berpendapat bahwa mata uang China undervalued (nilai tukarnya lebih rendah dari seharusnya). Menurut mereka, hal itu memberikan keunggulan kompetitif bagi eksportir dengan meningkatkan daya tarik produk-produk murah China dengan mengorbankan negara lain, yang menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan yang besar.

Memang, dengan mempertimbangkan dinamika inflasi global, nilai tukar efektif riil – ukuran daya saing barang-barang China – sebenarnya berada pada level terlemahnya sejak tahun 2012.

6. China Mendominasi Perdagangan Logam Tanah Jarang

China juga mendominasi perdagangan logam tanah jarang, yang sangat penting untuk pembuatan berbagai macam barang, mulai dari ponsel pintar hingga pesawat tempur.

Dua belas dari 17 logam tanah jarang dalam tabel periodik dapat ditemukan di China, dan negara ini menambang antara 60 persen dan 70 persen dari sumber daya logam tanah jarang dunia. Selain itu, China juga melakukan 90 persen pengolahan logam-logam ini untuk penggunaan komersial.

Sebagai konteks historis, surplus perdagangan barang manufaktur China lebih besar sebagai bagian dari perekonomiannya daripada surplus yang dimiliki AS pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, ketika sebagian besar negara manufaktur lainnya sedang bangkit dari reruntuhan perang.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menanggapi adanya kabar yang menyebut perundingan tarif dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terancam gagal. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto memastikan bahwa perundingan dagang Indonesia dan AS hingga saat ini masih terus berlanjut.

"Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan, dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar," katanya dalam pernyataan resmi, Rabu (10/12/2025).

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah berharap hasil perundingan dapat segera disepakati dan memberikan keuntungan bagi kedua negara. "Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak," lanjutnya.

Sebelumnya, kabar yang beredar menyebut perjanjian dagang yang dicapai pada Juli 2025 berisiko batal. Reuters melaporkan adanya pernyataan dari seorang pejabat AS yang menuduh Indonesia tidak memenuhi sejumlah komitmen yang sebelumnya disepakati.

“Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada bulan Juli,” ujar pejabat tersebut. Namun begitu Ia tidak memberikan detail tentang komitmen spesifik apa yang diingkari Indonesia.

JAKARTA - Kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) yang diteken pada Juli 2025 terancam batal. Pejabat AS menuding Jakarta mundur dari komitmen utama yang telah disepakati, menciptakan ketegangan baru dalam hubungan ekonomi kedua negara.

Sumber dekat negosiasi mengungkapkan, pemerintah Indonesia menyatakan sejumlah komitmen mengikat tidak dapat disetujui dan meminta perumusan ulang. Washington menilai langkah ini justru melemahkan posisinya dibandingkan kesepakatan serupa dengan Malaysia dan Kamboja.

"Indonesia tidak sekadar memperlambat implementasi kesepakatan seperti yang sering dialami dengan mitra dagang lain; Indonesia secara terang-terangan mengatakan mereka tidak dapat melaksanakan apa yang sudah disepakati dan perlu menegosiasi ulang komitmen awal agar tidak mengikat," ungkap salah satu sumber seperti dikutip dari Financial Times, Rabu (10/12/2025).

Sumber yang sama menegaskan sikap Jakarta itu bermasalah dan tidak diterima Washington. "Indonesia bisa berada dalam posisi kehilangan kesepakatannya," tambahnya.

Penarikan diri Indonesia terutama menyangkut komitmen penghapusan hambatan non-tarif untuk ekspor industri dan pertanian AS, serta isu perdagangan digital. AS meyakini Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyetujui kerangka final, namun implementasinya terbentur dinamika politik domestik.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan negosiasi masih berlangsung normal. "Tidak ada isu spesifik dalam negosiasi, dan dinamika prosesnya masih normal. Kami berharap segera merampungkan perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak," ujarnya.

Untuk meredakan ketegangan, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dijadwalkan kembali berbicara dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto pekan ini. Kesepakatan Juli lalu tercapai setelah AS mengancam mengenakan tarif 32% yang kemudian dinegosiasikan turun menjadi 19%.

Sebagai imbalan, Indonesia berkomitmen menghapus sebagian besar tarif untuk produk AS, membeli komoditas seperti LNG dan kedelai senilai miliaran dolar AS, serta mencabut hambatan non-tarif termasuk aturan kandungan lokal. Namun, pencabutan aturan kandungan lokal ini ditentang pelaku usaha domestik yang khawatir melemahkan industri dalam negeri. Isu kedaulatan juga mengemuka setelah Indonesia menolak klausul koersif AS yang memungkinkan pembatalan sepihak jika Jakarta membuat pakta dagang lain yang dianggap merugikan kepentingan AS.