BEIJING - China memberikan sinyal bersedia menerima sejumlah kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat (AS) sejauh tidak melampaui level yang telah disepakati kedua negara tahun lalu. Langkah kompromi ini diambil demi melanjutkan pembicaraan guna memperpanjang masa gencatan senjata dagang, sekaligus menjadi indikasi bahwa hubungan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut kian stabil.

"Kami berharap AS akan menghormati komitmennya dan bahwa, terlepas dari alasan apa pun yang diberikan untuk memberlakukan atau mengganti tarif terhadap China di masa depan, tingkat tarif AS terhadap China tidak akan melebihi tingkat yang disepakati," demikian pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China dikutip dari Bloomberg, Kamis (21/5/2026).

Hal itu merujuk pada hasil negosiasi di Kuala Lumpur, Malaysia, Oktober tahun lalu. Kementerian Perdagangan China menambahkan, tim perdagangan dari kedua negara akan segera menggelar diskusi untuk memperpanjang perjanjian satu tahun yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kesepakatan menyeluruh yang sempat diumumkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Negara di Busan, Korea Selatan tersebut, sukses menangguhkan sejumlah pemberlakuan tarif, pembatasan tanah jarang (rare earth), serta penyelidikan terhadap galangan kapal China hingga November tahun ini.

Menurut pihak kementerian, upaya untuk memperpanjang masa gencatan senjata ini selaras dengan kepentingan bersama kedua negara, sekaligus menjawab ekspektasi dari komunitas internasional. Pernyataan tersebut membawa angin segar dan optimisme hati-hati bahwa penghentian permusuhan dagang yang digagas Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump akan tetap bertahan, meskipun kunjungan Trump ke Beijing pekan lalu sempat diwarnai peringatan keras terkait isu Taiwan.

Sinyal dari Kementerian Perdagangan China ini mengindikasikan bahwa Beijing bersedia melunak menerima tarif AS, asalkan tarif efektifnya berada di kisaran 30% sesuai kesepakatan di Malaysia. Angka tarif tersebut sebelumnya sempat turun ke kisaran 21% setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan beberapa kebijakan tarif.

Di sisi lain, pemerintahan Trump dilaporkan sedang mengupayakan penyelidikan baru berbasis Pasal 301 (Section 301) untuk mengembalikan besaran tarif ke level semula sebelum adanya putusan pengadilan.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan, tarif-tarif tersebut kemungkinan besar akan dipulihkan paling lambat pada Juli mendatang, sebuah rencana investigasi yang sempat ditentang keras oleh Menteri Perdagangan China Wang Wentao. Dalam pernyataan lanjutan pada Rabu, Beijing juga mendesak AS untuk menghapus tarif unilateral demi menciptakan kondisi yang kondusif bagi perluasan kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua belah pihak di masa depan.

Pasar saham China langsung bereaksi positif. Indeks acuan CSI 300 berhasil menghapus kerugian yang terjadi sebelumnya dan menutup perdagangan harian dengan posisi yang stabil. Selain kesepakatan tarif, Kementerian Perdagangan China turut membeberkan sejumlah poin kesepakatan lain, termasuk pembelian 200 pesawat Boeing oleh China dan pembentukan mekanisme kelembagaan untuk mengelola diskusi bilateral terkait perdagangan dan investasi.

Dewan Perdagangan juga mengonfirmasi akan mengupayakan pemotongan tarif pada komoditas senilai minimal USD30 miliar atau sekitar 7% dari total ekspor China ke AS tahun lalu, sekaligus menetapkan target untuk memperluas perdagangan sektor pertanian bilateral.

Dunia perdagangan internasional tengah memasuki fase baru yang semakin kompleks dan terfragmentasi. Sistem perdagangan multilateral yang selama puluhan tahun menjadi fondasi stabilitas ekonomi global kini menghadapi tekanan serius. World Trade Organization (WTO), yang dahulu dipandang sebagai “wasit” perdagangan internasional, semakin kesulitan menjalankan fungsinya di tengah rivalitas geopolitik, perang tarif, dan menguatnya proteksionisme negara-negara besar.

Melemahnya WTO bukan tanpa sebab. Sejak 2019, mekanisme penyelesaian sengketa WTO mengalami kelumpuhan setelah Badan Banding (Appellate Body) tidak lagi berfungsi akibat blokade penunjukan hakim banding oleh Amerika Serikat. Tanpa mekanisme banding yang efektif, kepastian hukum perdagangan internasional ikut melemah dan banyak sengketa berisiko berakhir tanpa penyelesaian yang mengikat.

Krisis tersebut kembali terlihat dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-14 (MC14) di Yaoundé, Kamerun, pada Maret 2026. Pertemuan itu berakhir tanpa konsensus, terutama akibat perbedaan tajam terkait moratorium bea masuk atas transmisi elektronik (e-commerce moratorium), aturan perdagangan digital, dan arah reformasi WTO ke depan. Situasi ini menunjukkan semakin sulitnya WTO mencapai konsensus universal di tengah divergensi kepentingan ekonomi dan geopolitik para anggotanya.

Di saat yang sama, pendekatan plurilateral mulai semakin menonjol. Negara-negara dengan kepentingan dan visi serupa cenderung membangun kerja sama dalam kelompok yang lebih kecil agar dapat bergerak lebih cepat dibandingkan melalui negosiasi multilateral penuh.

Uni Eropa (UE) dan negara-negara yang tergabung dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), misalnya, secara eksplisit dalam joint statement di sela-sela MC14 menyatakan keinginan untuk memperkuat kerja sama di antara “like-minded members” dalam isu diversifikasi perdagangan dan ketahanan rantai pasok.

Pernyataan tersebut mencerminkan kecenderungan negara-negara membangun koalisi strategis guna membentuk aturan perdagangan yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka.

Meski tidak seluruh pendekatan plurilateral berbasis kawasan geografis, tren ini menunjukkan semakin kuatnya kecenderungan negara-negara mencari jalur kerja sama yang lebih fleksibel dan strategis di luar kerangka multilateral universal WTO. Dalam konteks inilah regionalisme, yang sebenarnya telah berkembang selama dua dekade terakhir, memperoleh momentum baru.

Kebangkitan regionalisme tercermin dari semakin maraknya Preferential Trade Agreements (PTAs), khususnya FTA generasi baru yang tidak lagi hanya berfokus pada penurunan tarif, tetapi juga mencakup perdagangan digital, investasi, ketahanan rantai pasok, transisi hijau, hingga harmonisasi regulasi.

Data WTO mengenai Regional Trade Agreements (RTA) menunjukkan jumlah perjanjian perdagangan regional yang berlaku secara global meningkat dari sekitar 50 perjanjian pada awal 1990-an menjadi 382 perjanjian per 20 April 2026.

Artinya, dalam lebih dari tiga dekade, jumlah RTA meningkat lebih dari tujuh kali lipat. Lonjakan paling tajam terjadi setelah tahun 2000, dengan puncak tertinggi pada tahun 2021, seiring lambatnya kemajuan negosiasi perdagangan multilateral WTO.

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat turut mempercepat tren tersebut. Laporan WTO yang dikutip Reuters mencatat porsi perdagangan dunia yang dilakukan berdasarkan prinsip Most Favoured Nation (MFN) menurun dari sekitar 80% menjadi 72% di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global.

Penurunan tersebut mengindikasikan semakin besarnya peran kerja sama regional dan plurilateral yang berkembang di atas fondasi sistem WTO. Negara-negara berlomba memperluas jejaring perdagangan strategis guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar tertentu dan memperkuat ketahanan rantai pasok mereka.

Berbagai negosiasi perdagangan pun mengalami percepatan signifikan. UE, misalnya, mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan dengan blok Mercosur yang menghubungkan lebih dari 700 juta konsumen di Eropa dan Amerika Selatan. UE juga memperbarui FTA dengan Meksiko, menyelesaikan negosiasi dengan Indonesia, serta mempercepat pembicaraan perdagangan dengan India.

Di sisi lain, Mercosur aktif memperluas jejaringnya dengan European Free Trade Association (EFTA), Kanada, dan Uni Emirat Arab. India menyepakati kerja sama dengan EFTA, sementara Uni Emirat Arab meluncurkan berbagai perjanjian perdagangan baru dan menjalin pembicaraan dagang dengan sejumlah kawasan dan negara.

Kekuatan blok perdagangan kawasan yang telah ada saat ini pun semakin menguat. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), misalnya, kini menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia dengan mencakup sekitar 30% PDB global, hampir 30% perdagangan dunia, serta lebih dari 2,2 miliar penduduk. Sementara itu, CPTPP merepresentasikan sekitar 14% PDB global dengan nilai ekonomi lebih dari US$15 triliun.

Di Asia Tenggara, ASEAN terus memperkuat integrasi ekonominya dengan populasi lebih dari 680 juta jiwa dan PDB melampaui US$4 triliun, menjadikannya salah satu pusat pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia. Di kawasan lain, African Continental Free Trade Area (AfCFTA) menjadi proyek integrasi ekonomi terbesar di Afrika dengan mencakup 54 negara, pasar lebih dari 1,4 miliar penduduk, dan total PDB sekitar US$3,4 triliun.

Regionalisme pada akhirnya bukan lagi sekadar pelengkap multilateralisme, melainkan menjadi mekanisme adaptasi terhadap dunia yang semakin terfragmentasi. Namun, menguatnya regionalisme tidak selalu berarti matinya multilateralisme.

Dalam banyak hal, kerja sama regional justru dapat menjadi building block bagi tata perdagangan global yang baru. Ketika konsensus global sulit dicapai di WTO, forum regional sering kali lebih fleksibel dalam merespons isu-isu kontemporer.

Meski demikian, risiko tetap perlu diwaspadai. Regionalisme yang berkembang tanpa koordinasi global berpotensi melahirkan competing standards, eksklusivitas ekonomi antarblok, hingga fragmentasi regulasi.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperlebar kesenjangan perdagangan dan meminggirkan negara-negara berkembang yang berada di luar jaringan kerja sama strategis utama.

Di saat yang sama, proliferasi FTA juga berisiko menciptakan fenomena spaghetti bowl, yakni tumpang tindih aturan perdagangan akibat banyaknya perjanjian dengan ketentuan berbeda-beda. Alih-alih menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien, kondisi ini justru dapat memperumit arus perdagangan dan memperdalam fragmentasi ekonomi global.

Bagi Indonesia, dinamika ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang strategis. Indonesia tidak dapat hanya menunggu reformasi WTO yang berjalan lambat. Indonesia perlu semakin aktif memanfaatkan platform regional untuk memperkuat posisi dalam rantai pasok kawasan, memperluas akses pasar, serta mengambil peran lebih besar dalam pembentukan standar perdagangan baru, termasuk di bidang ekonomi digital, transisi hijau, dan ketahanan rantai pasok.

Pada saat yang sama, Indonesia juga perlu tetap menjadi bagian dari upaya reformasi WTO agar sistem perdagangan global tetap memiliki legitimasi dan inklusivitas. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sistem perdagangan berbasis aturan tetap merupakan instrumen penting untuk mencegah dominasi sepihak negara-negara besar.

Ketika multilateralisme melemah akibat rivalitas geopolitik, regionalisme justru muncul sebagai jangkar baru stabilitas ekonomi global. Tantangan terbesar saat ini bukan memilih antara multilateralisme atau regionalisme, melainkan memastikan keduanya dapat berjalan saling melengkapi.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diproyeksi dapat menembus level Rp17.800 per dolar AS pada perdagangan pekan depan.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan indeks dolar kemungkinan besar dalam perdagangan pekan depan akan menguat.

“Indeks dolar kemungkinan besar dalam perdagangan minggu depan itu akan melebar support-nya di 97.300 dan resistance di 101.100,” kata Ibrahim, Minggu (17/5/2026).

Dia juga memperkirakan mata uang rupiah dalam perdagangan pekan depan masih akan terus mengalami pelemahan. Menurutnya, pelemahan rupiah ini bisa saja menembus level Rp17.800 hingga Rp17.850 pada pekan depan.

Pelemahan rupiah dan penguatan dolar AS ini menurutnya terjadi oleh beberapa faktor. Dia menjelaskan dari situasi geopolitik, Presiden AS Donald Trump ingin adanya kesepakatan untuk membuka Selat Hormus.

Ibrahim menuturkan apabila Selat Hormus sudah dibuka kembali, ini akan membuat harga emas dunia, logam mulia, akan mengalami penguatan.

Dari sisi perang dagang, pertemuan antara Trump dan Presiden China Xi Jinping menurutnya membuahkan hasil, dengan kemungkinan besar akan adanya solusi untuk perang dagang. Menurutnya, hal ini akan menangkan pasar.

Di sisi lain, Bank Sentral AS Federal Reserve telah memiliki Gubernur baru, yaitu Kevin Warsh. Menurut jajak pendapat, terdapat 60% kemungkinan bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga tahun ini.

“Kemungkinan besar suku bunga tinggi masih akan terus berlaku, walaupun dalam kepemimpinan Kevin Warsh yang didukung oleh Trump. Kenapa? Karena inflasi cukup tinggi,” ujar Ibrahim.

Adapun melansir data RTI Infokom, rupiah tercatat berada pada level Rp17.556 per dolar AS akhir pekan ini. Rupiah tercatat telah melemah 5,27% sejak awal tahun ini.

RTI Infokom mencatat rupiah bergerak pada rentang Rp16.670 per dolar AS hingga Rp17.604 per dolar AS sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diproyeksi dapat menembus level Rp17.800 per dolar AS pada perdagangan pekan depan.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan indeks dolar kemungkinan besar dalam perdagangan pekan depan akan menguat.

“Indeks dolar kemungkinan besar dalam perdagangan minggu depan itu akan melebar support-nya di 97.300 dan resistance di 101.100,” kata Ibrahim, Minggu (17/5/2026).

Dia juga memperkirakan mata uang rupiah dalam perdagangan pekan depan masih akan terus mengalami pelemahan. Menurutnya, pelemahan rupiah ini bisa saja menembus level Rp17.800 hingga Rp17.850 pada pekan depan.

Pelemahan rupiah dan penguatan dolar AS ini menurutnya terjadi oleh beberapa faktor. Dia menjelaskan dari situasi geopolitik, Presiden AS Donald Trump ingin adanya kesepakatan untuk membuka Selat Hormus.

Ibrahim menuturkan apabila Selat Hormus sudah dibuka kembali, ini akan membuat harga emas dunia, logam mulia, akan mengalami penguatan.

Dari sisi perang dagang, pertemuan antara Trump dan Presiden China Xi Jinping menurutnya membuahkan hasil, dengan kemungkinan besar akan adanya solusi untuk perang dagang. Menurutnya, hal ini akan menangkan pasar.

Di sisi lain, Bank Sentral AS Federal Reserve telah memiliki Gubernur baru, yaitu Kevin Warsh. Menurut jajak pendapat, terdapat 60% kemungkinan bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga tahun ini.

“Kemungkinan besar suku bunga tinggi masih akan terus berlaku, walaupun dalam kepemimpinan Kevin Warsh yang didukung oleh Trump. Kenapa? Karena inflasi cukup tinggi,” ujar Ibrahim.

Adapun melansir data RTI Infokom, rupiah tercatat berada pada level Rp17.556 per dolar AS akhir pekan ini. Rupiah tercatat telah melemah 5,27% sejak awal tahun ini.

RTI Infokom mencatat rupiah bergerak pada rentang Rp16.670 per dolar AS hingga Rp17.604 per dolar AS sepanjang tahun 2026 ini.

JAKARTA - Pertemuan tingkat tinggi antara Donald Trump dan Xi Jinping di Beijing berakhir tanpa kesepakatan terkait logam tanah jarang, isu krusial dalam hubungan dagang kedua negara. Kegagalan tersebut menegaskan masih kuatnya perbedaan struktural antara dua ekonomi terbesar dunia.

"China masih memperlambat proses pada beberapa lisensi ekspor logam tanah jarang, sehingga kami harus turun tangan untuk membantu perusahaan yang terdampak," ujar Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam wawancara dengan Bloomberg TV, di sela pertemuan dikutip dari US News, Sabtu (16/5/2026).

Pertemuan yang berlangsung pada 14–15 Mei itu menjadi kunjungan kenegaraan pertama Presiden AS ke China sejak 2017. Meski media pemerintah China menyoroti suasana positif, perbedaan substansi terlihat dari hasil pernyataan resmi kedua pihak, terutama terkait isu rantai pasok mineral strategis yang tidak banyak disinggung oleh Beijing.

Logam tanah jarang menjadi salah satu isu utama menjelang pertemuan tersebut. Namun, minimnya pembahasan publik dari pihak China dipandang sebagai sinyal bahwa negosiasi belum mencapai titik temu. Padahal, komoditas ini sangat penting bagi industri teknologi tinggi, energi bersih, hingga pertahanan.

Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), China menguasai sekitar 91% kapasitas pemurnian logam tanah jarang global. Dominasi ini mendorong Amerika Serikat mempercepat upaya diversifikasi rantai pasok untuk mengurangi ketergantungan terhadap China.

Pemerintah AS bahkan membentuk tim khusus di lingkungan Pentagon guna merancang skema pembiayaan inovatif bagi proyek-proyek pengembangan sumber alternatif. Langkah ini mencakup investasi ekuitas, jaminan harga jangka panjang, hingga komitmen pembelian untuk menarik minat investor global.

Selain itu, AS juga mulai memperkuat proyek domestik, termasuk kerja sama pengolahan mineral dari tambang di Montana serta akuisisi perusahaan tambang di Brasil oleh perusahaan Amerika. Namun, para pelaku industri mengakui bahwa kemandirian penuh dari pasokan China masih membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Hasil pertemuan Trump–Xi lebih mengarah pada upaya menjaga stabilitas hubungan ketimbang menyelesaikan akar persoalan. Dengan tenggat pembatasan ekspor China yang akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan, isu logam tanah jarang diperkirakan tetap menjadi sumber tekanan utama dalam dinamika perdagangan global.

WASHINGTON - Selama berminggu-minggu menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing, pemerintahannya telah menekan China untuk menekan Iran di tengah negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan damai antara Washington dan Teheran.

Namun, ketika Trump meninggalkan Beijing pada Jumat sore dengan pesawat Air Force One setelah lebih dari 40 jam berada di ibu kota China dan serangkaian pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, hanya ada sedikit bukti bahwa dua negara terkuat di dunia telah mencapai kesepakatan tentang bagaimana mengakhiri perang di Iran.

Sementara itu, perang itu sendiri sekarang memasuki hari ke-77.

Pertemuan Xi Jinping dan Trump Gagal Buat Terobosan Perang Iran, Ini 3 Faktanya

1. China Tetap Setia kepada Iran

Melansir Al Jazeera, perang di Iran dimulai pada 28 Februari ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran di tengah pembicaraan antara Washington dan Teheran mengenai program nuklir Iran. Iran membalas pada hari yang sama dengan serangan rudal dan drone di seluruh wilayah, termasuk target di Israel serta aset militer AS di Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Pemerintahan Trump bersikeras bahwa perang tersebut dibenarkan, dan bertujuan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir — meskipun Teheran telah berulang kali secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak berniat untuk membangunnya.

Namun China, yang sebelumnya juga mengutuk perang tersebut, semakin mempertegas penentangannya terhadap konflik tersebut, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan saat Trump berada di Beijing.

“Posisi China mengenai situasi Iran sangat jelas. Konflik tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi rakyat di Iran dan negara-negara regional lainnya,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun X-nya.

Lebih dari 3.000 warga Iran telah tewas selama perang tersebut, menurut angka pemerintah.

“Menemukan cara untuk menyelesaikan situasi ini sedini mungkin adalah kepentingan bukan hanya AS dan Iran, tetapi juga negara-negara regional dan seluruh dunia,” kata pernyataan Tiongkok.

Pernyataan itu menambahkan bahwa China menyambut baik upaya gencatan senjata yang sedang berlangsung — yang dimediasi oleh Pakistan — dan percaya bahwa dialog adalah jalan ke depan. “Penting untuk mencapai gencatan senjata yang komprehensif dan langgeng sesegera mungkin,” tambah pernyataan itu.

Pernyataan itu menunjuk pada rencana empat poin untuk perdamaian dan stabilitas Timur Tengah yang sebelumnya diajukan Xi, yang menyerukan hidup berdampingan secara damai, penyelesaian yang dinegosiasikan secara politik, keamanan bersama, dan kerja sama yang didorong oleh pembangunan. Ditambahkan bahwa Tiongkok akan terus bertindak sesuai dengan rencana ini.

2. Kesepakatan Tercapai Mengenai Selat Hormuz

Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan, yang diposting di akun X-nya pada hari Kamis: “Kedua pihak sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung arus energi yang bebas.”

Sejak awal Maret, Iran telah membatasi pengiriman melalui selat tersebut, jalur air sempit yang menghubungkan produsen minyak Teluk dengan laut lepas dan yang dilalui oleh 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia sebelum perang. Iran telah mengizinkan kapal dari negara-negara tertentu untuk melintas, tetapi mereka diharuskan untuk bernegosiasi transit dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Dalam proposal sebelumnya untuk mengakhiri perang, Iran telah mengusulkan pengenaan biaya atau tol bagi kapal yang ingin melewati negara tersebut. Washington telah berulang kali menolak prospek tersebut. Pada bulan April, AS mengumumkan blokade angkatan laut terhadap kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran, yang semakin menambah gangguan pasokan minyak dan gas global.

Pernyataan Gedung Putih menambahkan: “Presiden Xi juga memperjelas penentangan China terhadap militerisasi Selat dan setiap upaya untuk mengenakan tol atas penggunaannya, dan beliau menyatakan minat untuk membeli lebih banyak minyak Amerika untuk mengurangi ketergantungan China pada Selat di masa mendatang.”

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri China mengakui bahwa “konflik tersebut telah memberikan tekanan berat pada pertumbuhan ekonomi global, rantai pasokan, tatanan perdagangan internasional, dan stabilitas pasokan energi global, yang merugikan kepentingan bersama komunitas internasional”.

Namun pernyataan China tidak menyebutkan pungutan tol Iran atau militerisasi selat tersebut.

Pertemuan Trump-Xi terjadi di tengah krisis energi global yang dipicu oleh penutupan Selat Hormuz. China adalah salah satu negara yang sangat bergantung pada minyak Teluk yang dikirim melalui selat tersebut, dan merupakan pembeli utama minyak Iran.

3. AS dan China Sepakat Iran Seharusnya Tak Memiliki Senjata Nuklir

“Kedua negara sepakat bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir,” kata Gedung Putih dalam pernyataannya.

Pernyataan China tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Sebaliknya, pernyataan itu mengatakan: “Penting untuk menjaga momentum dalam meredakan situasi, tetap pada arah penyelesaian politik, terlibat dalam dialog dan konsultasi, dan mencapai penyelesaian tentang masalah nuklir Iran dan masalah lain yang mengakomodasi kekhawatiran semua pihak.”

Iran tidak pernah secara resmi menyatakan niat untuk mengembangkan senjata nuklir, dan China sebelumnya telah bekerja sama dengan AS, negara-negara Eropa, dan Rusia dalam mengamankan kesepakatan nuklir era Barack Obama dengan Iran, yang bertujuan untuk membatasi program nuklir Teheran. Iran diyakini memiliki sekitar 440 kg (970 lb) uranium yang diperkaya hingga 60 persen. Ambang batas 90 persen uranium yang diperkaya diperlukan untuk menghasilkan senjata nuklir.

Apa artinya ini?

Pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak menunjukkan bahwa, pada intinya, tidak ada pihak yang bergeser dari posisi awal mereka terhadap Iran. China telah memperjelas bahwa mereka akan tetap berpegang pada rencana empat poin Xi, sementara AS telah menegaskan kembali penentangannya terhadap program nuklir Iran.

Itu bukan yang diinginkan AS, menurut pernyataan publik para pemimpinnya.

Setelah mendorong China selama berminggu-minggu untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam meyakinkan Iran untuk membuka Selat Hormuz, para pejabat pemerintahan Trump — menjelang KTT — mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan Beijing.

Berbicara kepada wartawan pada hari Selasa, Trump mengatakan, “Saya “Saya rasa kita tidak membutuhkan bantuan apa pun dengan Iran,” dan mengatakan bahwa AS akan memenangkan perang “dengan cara apa pun”. Pada hari Selasa, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth juga memberikan kesaksian dalam sidang di Capitol Hill mengenai perang melawan Iran dan biaya yang terus meningkat. Selama kesaksiannya, ia mengatakan bahwa China memiliki “banyak pengaruh” atas Iran. Namun, ia mengakui bahwa, “Saya pikir pengaruh terbesar ada di tangan Presiden Trump.”

Tetapi baik sebelum maupun selama KTT, pejabat senior lainnya di pemerintahan Trump lebih langsung dalam permintaan mereka kepada China.

“Serangan dari Iran telah menutup selat. Kita membukanya kembali.” “Jadi saya mendesak Tiongkok untuk bergabung dengan kami dalam mendukung operasi internasional ini,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent pekan lalu.

Dan pada hari Kamis, saat berada di Tiongkok, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington akan mendorong Beijing untuk berbuat lebih banyak — sambil menegaskan bahwa AS tidak membutuhkan bantuan Tiongkok.

“Adalah kepentingan mereka untuk menyelesaikan ini,” kata Rubio, merujuk pada China dan ketergantungannya pada Selat Hormuz sebagai jalur impor energi. “Kami berharap dapat meyakinkan mereka untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membuat Iran menghentikan apa yang mereka lakukan sekarang dan coba lakukan sekarang di Teluk Persia.”

KOMPAS.com – Presiden China, Xi Jinping mengklaim negosiasi dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) mengalami kemajuan dalam pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden AS, Donald Trump di Beijing, Kamis (14/5/2026).

Meski demikian, Xi memperingatkan bahwa isu Taiwan masih menjadi titik paling sensitif dalam hubungan kedua negara dan berpotensi memicu konflik serius apabila tidak ditangani dengan hati-hati.

Pertemuan dua hari di Beijing itu menjadi sorotan dunia karena berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk konflik Timur Tengah dan rivalitas ekonomi AS-China.

Dalam sambutannya di Great Hall of the People, Beijing, Xi menekankan pentingnya hubungan stabil antara dua ekonomi terbesar dunia bagi stabilitas global.

“Ketika kita bekerja sama, kedua pihak akan mendapat manfaat. Tetapi ketika saling berkonfrontasi, kedua pihak akan sama-sama dirugikan,” ujar Xi, dikutip dari Reuters, Kamis (14/5/2026).

Xi juga menyebut pembicaraan antara tim ekonomi dan perdagangan AS-China di Korea Selatan sehari sebelumnya menghasilkan perkembangan yang “positif dan seimbang”.

Negosiasi tersebut diarahkan untuk menjaga gencatan perang dagang yang disepakati sejak Oktober tahun lalu sekaligus membangun mekanisme kerja sama perdagangan dan investasi jangka panjang.

Xi dan Trump Sepakat Bangun Hubungan “Stabil dan Konstruktif”

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China yang dikutip CNN, Xi dan Trump sepakat membangun hubungan “strategis yang stabil dan konstruktif” sebagai orientasi baru hubungan bilateral untuk beberapa tahun ke depan.

Xi mengatakan hubungan tersebut harus ditandai oleh kerja sama, persaingan yang lebih terkendali, serta perbedaan yang dapat dikelola.

“(Hubungan) ‘stabil, strategis, dan konstruktif’ seharusnya merupakan stabilitas positif yang terutama dicirikan oleh kerja sama,” kata Xi.

Trump merespons dengan memuji Xi sebagai pemimpin besar dan menyebut hubungan AS-China memiliki masa depan yang cerah.

“Anda pemimpin hebat. Kadang orang tidak suka saya mengatakan itu, tetapi saya tetap mengatakannya,” ujar Trump.

Trump bahkan menyebut pertemuan tersebut berpotensi menjadi salah satu KTT paling penting dalam sejarah hubungan kedua negara.

Taiwan Kembali Jadi Isu Paling Sensitif

Di tengah optimisme soal perdagangan, Xi kembali menyoroti Taiwan sebagai isu paling sensitif dalam hubungan Beijing dan Washington.

China menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya, sementara Taiwan menolak klaim tersebut dan memiliki pemerintahan sendiri yang demokratis. AS selama ini juga menjadi pemasok utama persenjataan bagi Taiwan.

Menurut Kementerian Luar Negeri China, Xi memperingatkan bahwa kesalahan penanganan isu Taiwan dapat membawa hubungan kedua negara ke arah berbahaya.

“Jika ditangani secara buruk, hal ini dapat menyebabkan konflik dan membawa hubungan AS-China ke situasi yang sangat berbahaya,” kata Xi.

Trump sebelumnya juga menyatakan akan membahas penjualan senjata AS kepada Taiwan dalam pertemuan tersebut.

Fokus pada Dagang dan Teknologi

Selain isu geopolitik, pembahasan utama dalam KTT ini adalah kerja sama perdagangan dan teknologi.

Trump membawa sejumlah petinggi perusahaan besar AS ke Beijing, termasuk CEO Tesla sekaligus tokoh teknologi Elon Musk serta CEO Nvidia Jensen Huang.

Washington berharap dapat meningkatkan ekspor pesawat Boeing, produk pertanian, dan energi ke China guna mengurangi defisit perdagangan AS.

Sebaliknya, Beijing ingin AS melonggarkan pembatasan ekspor semikonduktor dan chip canggih ke China.

Xi menegaskan China akan terus membuka akses ekonomi lebih luas bagi perusahaan-perusahaan AS.

“Pintu keterbukaan ekonomi China akan terus dibuka lebih lebar,” ujar Xi.

Selain perdagangan, kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai situasi Timur Tengah, Ukraina, dan Semenanjung Korea.

Xi dijadwalkan melakukan kunjungan balasan ke Washington pada akhir tahun ini. Kunjungan tersebut akan menjadi lawatan pertamanya ke AS sejak Trump kembali menjabat Presiden AS pada 2025.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan mainan asal Amerika Serikat, Huntar Company, nyaris bangkrut akibat perang tarif antara AS dan China tahun lalu.

Pemilik Huntar, David Cheung, mengatakan bisnis keluarganya hampir kolaps jika tarif impor produk China ke AS yang sempat mencapai level tiga digit bertahan satu hari lebih lama.

"Satu hari itu akan mengubah segalanya. Kami sangat, sangat beruntung," kata Cheung.

Huntar memproduksi mainan edukatif untuk sejumlah ritel besar di AS, seperti Walmart dan Target.

Perusahaan itu mempekerjakan sekitar 400 hingga 500 pekerja di Shaoguan, China selatan.

David menjalankan bisnis bersama saudaranya, Jason Cheung.

Situasi mulai berubah pada 12 Mei tahun lalu. Saat itu, Washington dan Beijing mencapai gencatan senjata dagang dalam perundingan di Jenewa, Swiss.

Kesepakatan tersebut memangkas tarif impor tinggi yang sebelumnya diberlakukan kedua negara.

Sebelum kesepakatan tercapai, Huntar sudah bersiap memindahkan sebagian produksi ke Vietnam demi mempertahankan bisnis.

Cetakan produksi atau moulding untuk pabrik bahkan hampir melewati bea cukai China menuju Vietnam.

Keluarga Cheung lalu membatalkan pengiriman setelah mendengar kabar kesepakatan dagang AS dan China.

Keputusan mendadak itu belakangan dinilai menyelamatkan perusahaan.

Jika cetakan produksi telanjur masuk Vietnam, Huntar harus membangun fasilitas baru di sana atau mengirim kembali peralatan ke China lewat proses bea cukai yang panjang.

Dua pilihan tersebut diperkirakan menunda produksi hingga dua siklus dan mengganggu arus kas perusahaan.

Perang tarif jadi ancaman besar

Kisah Huntar menunjukkan besarnya dampak perang dagang terhadap bisnis yang bergantung pada rantai pasok global.

Perusahaan seperti Huntar kini berharap hubungan AS dan China menjadi lebih stabil setelah pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Beijing pekan ini.

Sebagian besar analis memperkirakan gencatan tarif antara dua negara akan diperpanjang.

Salah satu alasannya ialah posisi kuat China dalam produksi logam tanah jarang atau rare earth.

Komoditas tersebut penting bagi berbagai industri AS, termasuk sektor pertahanan dan teknologi tinggi.

Kepala Ekonom Capital Economics, Neil Shearing, menilai pembatasan ekspor logam tanah jarang oleh China menunjukkan AS tidak sepenuhnya dominan dalam hubungan dagang.

"Pembatasan ekspor China merupakan pengingat penting bahwa saling ketergantungan ekonomi memiliki dampak dua arah," kata Shearing.

"Presiden Trump menemukan bahwa AS sebenarnya tidak memegang semua kartu," lanjut dia.

Meski demikian, Shearing menilai upaya meredakan ketegangan belum menyentuh akar persoalan hubungan ekonomi kedua negara.

Menurut dia, masalah utama tetap berasal dari surplus perdagangan China yang mencapai sekitar 1,2 triliun dollar AS atau sekitar Rp 20.990 triliun, dengan kurs Rp 17.492 per dollar AS.

AS menuduh China menjalankan praktik merkantilisme, yakni strategi memperkuat ekspor dan membatasi impor demi memperbesar kekuatan ekonomi nasional.

Sebaliknya, China menilai AS berusaha menahan kebangkitan ekonominya.

"Ini adalah lingkaran umpan balik negatif. Geopolitik memperburuk ketidakseimbangan, dan ketidakseimbangan memperburuk ketegangan geopolitik," kata Shearing.

Berawal dari migrasi ayah pendiri perusahaan

Ironisnya, Huntar lahir dari perbedaan sistem ekonomi dan politik AS dengan China.

Ayah David Cheung melarikan diri dari China daratan pada masa pemerintahan komunis dengan berenang menyeberangi sungai menuju Hong Kong yang saat itu masih dikuasai Inggris.

Ia kemudian pindah ke California, AS, pada 1978 untuk mencari kehidupan lebih baik.

Awalnya, ia bekerja sebagai petugas kebersihan di San Francisco sambil menjual pakaian dan furnitur di pasar loak demi menambah penghasilan.

Hasil kerja itu kemudian menjadi modal membangun perusahaan mainan.

Seperti banyak perusahaan AS lain, Huntar akhirnya memindahkan produksi ke China karena biaya dan infrastruktur manufaktur lebih kompetitif.

Menurut asosiasi industri mainan The Toy Association, sekitar 80 persen mainan yang dibeli masyarakat AS diproduksi di China.

Cheung menilai ketegangan AS dan China masih akan membayangi rantai pasok global dalam jangka panjang.

Pembeli besar di AS kini terus mendorong diversifikasi produksi ke negara lain, termasuk Vietnam.

Meski begitu, banyak perusahaan tetap mengakui produksi di China masih sulit digantikan.

"Untuk mempertahankan sebanyak mungkin produksi di Tiongkok karena di sanalah kita memiliki infrastruktur. Di sanalah, terus terang, semuanya diproduksi dengan lebih baik," kata Cheung.

Huntar kini mulai bekerja sama dengan mitra produksi di Vietnam untuk sebagian produk.

Relokasi produksi juga menghadapi tantangan baru setelah harga plastik melonjak lebih dari 40 persen sejak perang Iran mengganggu pasokan minyak dunia.

Meski kondisi global masih penuh ketidakpastian, Cheung berharap tarif impor AS terhadap produk China tidak kembali naik drastis.

“Saya tidak bisa berharap tarif akan turun. Itu mimpi yang sia-sia,” kata dia.

“Saya hanya berharap tarif tetap stabil.”

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Tokyo: Pengadilan perdagangan AS pada Kamis, 7 Mei 2026 memutuskan menolak tarif global 10 persen yang baru diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump awal tahun ini, memberi pukulan lain terhadap salah satu pilar agenda ekonominya.

Dikutip dari Antara, Tarif tersebut mulai berlaku pada Februari untuk menggantikan apa yang disebut bea masuk timbal balik Trump yang menargetkan hampir semua mitra dagang AS, serta bea masuk terkait fentanyl yang ia terapkan terhadap barang-barang dari China, Kanada, dan Meksiko, setelah Mahkamah Agung membatalkannya.

Donald Trump mengumumkan bea masuk menyeluruh berdasarkan kewenangan hukum yang berbeda, tepat setelah pengadilan tertinggi membatalkan tarif spesifik negara yang diberlakukannya pada 20 Februari.

Namun, dalam putusan 2-1, panel hakim federal di Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York menemukan penggunaan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974 oleh pemerintah untuk memberlakukan tarif 10 persen tidak memiliki dasar hukum.

Undang-undang tersebut mengizinkan presiden untuk mengenakan bea masuk hingga 15 persen untuk jangka waktu maksimal 150 hari guna mengatasi defisit neraca pembayaran yang "besar dan serius." Belum pernah ada presiden yang menggunakan Pasal 122 untuk memberlakukan tarif.

Tahun lalu, Donald Trump menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional Tahun 1977 untuk menerapkan tarif dua digit yang cukup besar tanpa persetujuan Kongres.

Keputusan pengadilan tertinggi itu menyatakan Donald Trump melampaui wewenang kepresidenan ketika menggunakan undang-undang darurat, karena perpajakan adalah wewenang yang tercantum dalam konstitusi dari cabang legislatif.

(SAW)

Maka, May Day seharusnya menjadi momentum untuk melihat buruh bukan sekadar angka produktivitas. Mereka adalah fondasi stabilitas sosial dan ekonomi sebuah negara.

Jakarta (ANTARA) - May Day dahulu lahir dari tuntutan atas durasi kerja delapan jam bagi para buruh, tapi hari ini, persoalan buruh jauh lebih rumit dibanding sekadar jam kerja.

Nasib pekerja modern kiwari tidak hanya ditentukan oleh relasi di tempat kerja, tetapi juga oleh perang dagang, tarif impor, algoritma logistik, hingga ketegangan geopolitik antarnegara besar.

Sejak era globalisasi neoliberal pada 1990-an, banyak yang percaya bahwa perdagangan bebas akan membawa kesejahteraan yang meluas. Pabrik dibangun, investasi mengalir, ekspor meningkat. Namun dalam praktiknya, manfaat globalisasi kerap tidak terbagi secara merata.

Lewat karyanya bertajuk Globalization and Its Discontents (2002), ekonom pemenang Nobel, Joseph Stiglitz, mengkritik globalisasi yang dinilai lebih banyak menguntungkan pemilik modal dibanding kelompok pekerja. Dalam ekonomi global modern, modal dapat bergerak lintas negara dengan sangat cepat, sementara tenaga kerja tidak memiliki mobilitas dan fleksibilitas yang sama.

Karena itu, setiap kali terjadi perang dagang atau ketegangan ekonomi antarnegara besar, pekerja di negara berkembang kerap menjadi pihak paling rentan. Perubahan arah investasi, relokasi industri, hingga perlambatan ekspor sering kali pertama-tama menghantam kehidupan mereka.

Sebagai ilustrasi, ketika perang dagang antara Amerika Serikat dan China memanas beberapa tahun lalu, banyak perusahaan global mulai mendiversifikasi rantai produksinya ke luar China. Sebagian berpindah ke Vietnam, sebagian lainnya masuk ke Indonesia.

Sekilas, situasi tersebut tampak sebagai kabar baik, yakni muncul pabrik baru dan peluang kerja baru. Namun, relokasi industri global tidak otomatis identik dengan peningkatan kualitas kesejahteraan pekerja maupun penguatan posisi tawar negara penerima investasi.

Sebagai basis produksi

Dalam struktur ekonomi global saat ini, negara berkembang tetap lebih sering ditempatkan sebagai basis produksi berbiaya kompetitif, sementara pusat riset, teknologi, desain, dan pengambilan keputusan strategis masih terkonsentrasi di negara maju atau kantor pusat korporasi global.

Ahli ekonomi politik internasional Immanuel Wallerstein (1974) pernah menjelaskan konsep negara inti (core) dan negara pinggiran (periphery) dalam sistem dunia. Negara inti umumnya menguasai teknologi, keuangan, merek, dan keputusan strategis global. Adapun negara pinggiran, yang umumnya adalah negara berkembang, lebih sering berperan sebagai penyedia bahan baku, basis produksi, atau tenaga kerja berbiaya kompetitif.

Akibatnya, dalam banyak rantai produksi global, keuntungan terbesar tetap terkonsentrasi di kantor pusat perusahaan multinasional. Nilai tambah utama berasal dari penguasaan teknologi, paten, desain produk, hingga jaringan pasar internasional. Sementara itu, negara berkembang kerap dipaksa bersaing melalui upah murah, insentif pajak, dan fleksibilitas regulasi demi menarik investasi.

Situasi ini menempatkan buruh dalam posisi dilematis. Ketika upah naik terlalu cepat, muncul kekhawatiran bahwa perusahaan akan memindahkan produksi ke negara lain dengan biaya lebih rendah. Namun, jika upah terus ditekan atau stagnan, daya beli pekerja melemah, dan pertumbuhan ekonomi domestik pun kehilangan tenaga pendorongnya.

Dalam konteks seperti itu, perang dagang global kerap berujung menjadi tekanan domestik bagi pekerja lokal. Negara berupaya menjaga daya saing investasi, sementara perusahaan berusaha mempertahankan efisiensi biaya produksi.

Ujungnya, fleksibilitas tenaga kerja sering dipromosikan sebagai solusi modern. Bahasanya terdengar teknokratis dan efisien. . Namun dalam praktik, banyak pekerja justru hidup dalam ketidakpastian kontrak, minim perlindungan jangka panjang, dan mudah tergantikan.

Guy Standing (2011) menyebut fenomena tersebut sebagai munculnya precariat, yakni kelompok pekerja yang terus bekerja tetapi hidup tanpa kepastian sosial dan ekonomi. Mereka memiliki pekerjaan, tetapi tidak selalu memiliki rasa aman terhadap masa depannya.

Di Indonesia, fenomena precariat ini makin terlihat pada sektor manufaktur dan ekonomi digital. Pekerjaan tersedia, tetapi perlindungan sosial sering tertinggal. Kontrak makin pendek, target makin tinggi.

Proteksionisme baru

Perang dagang global juga memunculkan proteksionisme baru. Negara-negara besar mulai berlomba melindungi industrinya sendiri. Tarif impor dinaikkan, subsidi domestik diperbesar, aturan perdagangan diperketat.

Masalahnya, negara berkembang sering tidak punya kapasitas fiskal sebesar negara maju. Ketika AS atau Eropa memberi subsidi besar kepada industrinya, negara lain sulit menandingi. Persaingan global akhirnya makin timpang.

Ekonom Dani Rodrik (2011) pernah mengingatkan bahwa hiperglobalisasi kerap mempersempit ruang kebijakan domestik negara berkembang. Pemerintah sering berada dalam tekanan untuk mengikuti logika pasar global, meski tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan sosial di dalam negeri.

Di atas kertas, perdagangan internasional memang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, efisiensi tidak selalu identik dengan keadilan sosial. Harga barang mungkin menjadi lebih murah, tetapi pada saat yang sama ketidakpastian hidup pekerja juga dapat meningkat.

Ironisnya, buruh sering diminta untuk memahami situasi global. Mereka diminta bersabar demi menjaga iklim investasi dan menahan tuntutan demi stabilitas ekonomi.

Padahal, stabilitas ekonomi yang terlalu bergantung pada upah murah sesungguhnya rapuh. Model seperti itu dapat menciptakan pertumbuhan tanpa fondasi konsumsi domestik yang kuat. Ekonomi terlihat tumbuh, tetapi daya beli masyarakat tertahan.

Dalam konteks itulah, May Day tidak hanya berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia perlu pula menjadi pengingat bahwa globalisasi memiliki biaya sosial yang nyata, dan biaya tersebut sering kali paling besar dirasakan oleh pekerja biasa.

Namun, persoalannya tidak berhenti di sana. Dalam ekonomi global modern, meningkatnya tensi geopolitik justru membuat posisi buruh dalam rantai pasok semakin penting. Sayangnya, pentingnya peran mereka belum tentu sejalan dengan meningkatnya perlindungan kerja maupun rasa aman sosial.

Pandemi COVID-19 menjadi contoh yang sangat jelas. Ketika mobilitas global mengalami gangguan besar, pekerja logistik, buruh manufaktur, pekerja distribusi, hingga pekerja pelabuhan tetap menjadi penopang utama keberlangsungan ekonomi dunia. Meski demikian, banyak dari mereka bekerja dalam kondisi yang rentan, baik dari sisi keamanan kerja maupun kepastian ekonomi.

Mencoba mengambil peluang

Di tengah rivalitas AS dan China saat ini, banyak negara berkembang berusaha memanfaatkan perpindahan investasi dan relokasi manufaktur global. Indonesia termasuk salah satunya. Hilirisasi, pembangunan kawasan industri, dan masuknya pabrik-pabrik baru dipromosikan besar-besaran.

Itu bukan langkah yang salah. Masalahnya adalah apakah transformasi industri itu akan menciptakan kelas pekerja yang naik martabatnya, atau hanya memperbesar cadangan buruh murah global?

Sejarah menunjukkan industrialisasi tidak otomatis menghadirkan keadilan sosial. Pada abad ke-19, revolusi industri di Eropa justru melahirkan eksploitasi buruh panjang sebelum akhirnya muncul regulasi sosial.

Kesejahteraan pekerja tidak datang otomatis dari pertumbuhan ekonomi. Ia lahir dari negosiasi politik, tekanan sosial, dan keberanian negara membuat aturan. Tanpa itu, pasar cenderung mencari biaya termurah. Dan biaya termurah hampir selalu menyangkut pekerja.

Maka, May Day seharusnya menjadi momentum untuk melihat buruh bukan sekadar angka produktivitas. Mereka adalah fondasi stabilitas sosial dan ekonomi sebuah negara. Negara yang terlalu lama menekan kelas pekerjanya biasanya menyimpan akumulasi kemarahan sosial.

Dalam jangka pendek, skema upah murah sering dipandang mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi dan menarik investasi. Akan tetapi, dalam jangka panjang, keberlanjutan ekonomi domestik memerlukan kelas menengah pekerja dengan daya beli yang memadai.

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ketika pendapatan pekerja stagnan dan daya beli melemah, kapasitas pasar domestik ikut terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rentan kehilangan fondasi internalnya.

Karena itu, tantangan terbesar bagi Indonesia bukan sekadar menarik investasi global, tetapi juga memastikan posisi Indonesia dalam rantai pasok global tidak berhenti hanya sebagai penyedia tenaga kerja murah.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Operasi Epic Fury mungkin telah dihentikan sementara dengan gencatan senjata yang goyah dengan Iran , tetapi AS telah menghabiskan lebih dari setengah amunisi pra-perangnya. Itu terungkap dalam laporan terbaru dari Center for Strategic and International Studies (CSIS).

AS banyak menggunakan persediaan rudal Tomahawk, Patriot, dan rudal lainnya dalam 39 hari pertama perang gabungan dengan Israel melawan Iran, menurut CSIS. Mengisi kembali persediaan tersebut dapat memakan waktu satu hingga empat tahun.

Apa akibatnya?

Mark Cancian, mantan pejabat Pentagon, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa para perencana perang AS – yang bahkan sebelum perang percaya bahwa “persediaan tidak memadai untuk perang dengan China” – sekarang “cukup cemas”.

“Jadi ada celah kerentanan di sini. Kita memang memiliki beberapa amunisi yang berlimpah, jadi bukan berarti kita akan melempar batu ke musuh. Tetapi itu bukanlah amunisi pilihan,” kata Cancian, yang ikut menulis laporan CSIS.

Pada saat yang sama, ia menambahkan, “Amerika Serikat telah menunjukkan apa yang dapat dilakukan militernya” dalam menyerang Iran.

Calon musuh “harus melihat ini dan bertanya-tanya apakah militer AS mungkin lebih tangguh daripada yang mereka kira sebelumnya,” kata Cancian.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengkritik Kanselir Jerman Friedrich Merz atas perang di Iran setelah Merz mengatakan bahwa Iran mempermalukan Amerika Serikat dalam pembicaraan untuk mengakhirinya.

“Kanselir Jerman, Friedrich Merz, berpikir tidak apa-apa bagi Iran untuk memiliki Senjata Nuklir. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan!” Trump menulis dalam sebuah unggahan di Truth Social.

Merz mengatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Dalam teguran yang luar biasa tajam atas konflik tersebut, Merz mengatakan pada hari Senin bahwa kepemimpinan Iran mempermalukan Amerika Serikat dan membuat para pejabat AS melakukan perjalanan ke Pakistan dan kemudian pergi tanpa hasil.

Merz juga mengatakan dia tidak melihat strategi keluar apa yang dikejar AS dalam perang Iran – komentar yang menggarisbawahi perpecahan mendalam antara Washington dan sekutu NATO Eropa-nya, yang telah memburuk atas Ukraina dan masalah lainnya.

Kemudian, tingkat persetujuan Presiden Trump telah merosot ke level terendah dalam masa jabatannya saat ini, karena warga Amerika semakin kecewa dengan penanganannya terhadap biaya hidup dan perang yang tidak populer dengan Iran.

Menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, 34 persen warga Amerika menyetujui kinerja Trump di Gedung Putih, turun dari 36 persen dalam survei sebelumnya.

Posisi Trump di mata publik AS cenderung menurun sejak menjabat pada Januari 2025, ketika 47 persen warga Amerika memberikan dukungan kepadanya.

Popularitasnya telah merosot sejak AS dan Israel melancarkan perang melawan Iran pada 28 Februari, yang menyebabkan lonjakan harga bensin.

Hanya 22 persen responden jajak pendapat yang menyetujui kinerja Trump dalam hal biaya hidup, turun dari 25 persen.

JAKARTA - Krisis Selat Hormuz memasuki babak baru, ketika Amerika Serikat (AS) mengerahkan kekuatan militer untuk mencekik ekspor minyak Iran. Saat AS memblokade total Selat Hormuz, ada Rusia yang muncul dengan tawaran provokatif yang bisa mengubah peta ekonomi global.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menegaskan, bahwa Moskow siap menggantikan setiap tetes minyak Iran yang hilang akibat blokade AS untuk dikirim ke China dan negara-negara mitra lainnya. Langkah ini dinilai sebagai upaya terang-terangan Rusia untuk menggagalkan petualangan agresif Washington di Timur Tengah.

Blokade Hormuz: Upaya AS Menyandera Pasar Energi

Ketegangan memuncak setelah Presiden Donald Trump memerintahkan blokade total di Selat Hormuz yang menjadi jalur nadi bagi 20% pasokan minyak dunia. Langkah drastis ini diambil setelah negosiasi damai yang dimediasi Pakistan menemui jalan buntu.

AS Blokade Total Selat Hormuz, Perdagangan Iran via Laut Diklaim Lumpuh 36 Jam



Pihak Gedung Putih, melalui Sekretaris Tresuri Scott Bessent secara terbuka memperingatkan, China bahwa mereka tidak akan bisa lagi mendapatkan minyak dari Iran. "China tidak akan bisa mendapatkan minyak mereka... tidak ada lagi minyak Iran," tegas Bessent.

Washington bahkan menuding China sebagai "mitra global yang tidak andal" karena melakukan penimbunan stok energi selama konflik berlangsung.

Rusia Muncul Sebagai Penyelamat Kebutuhan Energi

Berbicara di hadapan wartawan dalam kunjungan resminya ke Beijing, Rabu (15/4/2026), Lavrov melancarkan kritik tajam kepada AS dan Israel. Ia menuduh Washington sengaja menargetkan Iran untuk menguasai dan membentuk ulang pasar minyak dunia sesuai kepentingan mereka.

Lawan Blokade Barat, Dua Raksasa BRICS Perkuat Poros Eurasia di Tengah Krisis Hormuz



“Rusia dan China, syukur kepada Tuhan, memiliki semua kemampuan yang diperlukan-baik yang sudah digunakan, cadangan, maupun yang direncanakan-untuk menghindari ketergantungan pada petualangan agresif yang merusak ekonomi global,” ujar Lavrov dengan nada menantang.

Seperti diketahui blokade AS di Selat Hormuz akan memastikan tidak ada kapal China atau kapal lainnya yang diperbolehkan melewati jalur perairan vital itu. Tercatat bahwa China telah membeli lebih dari 90% minyak Iran, yang mencakup sekitar 8% dari impor tahunan mereka.

Langkah ini dilakukan saat pasukan AS meningkatkan keamanan di Selat Hormuz, menempatkan lebih dari 10.000 tentara dan sekitar selusin kapal angkatan laut untuk menghentikan pengiriman yang terkait dengan Iran setelah pembicaraan gencatan gagal.

AS dan Iran sempat menyetujui gencatan senjata dua minggu pada pekan lalu, meningkatkan harapan akan berakhirnya konflik yang telah mengganggu perdagangan global dan mendorong kenaikan harga energi. Akan tetapi kedua belah pihak sejak saat itu justru saling menukar tuduhan terkait persyaratan damai yang tidak dapat diterima.