LONDON - Seluruh armada kapal selam serang bertenaga nuklir Inggris yang tersedia terhenti di pelabuhan menunggu perawatan dan perbaikan. Dengan demikian, Angkatan Laut Kerajaan tidak memiliki kapal pemburu-pembunuh yang dapat dikerahkan.

Kelima kapal selam serang kelas Astute Angkatan Laut Kerajaan yang beroperasi saat ini tidak tersedia, sementara kapal keenam, meskipun telah ditugaskan ke armada, belum siap untuk dikerahkan. Itu dilaporkan The Telegraph dan Daily Mail pada akhir pekan, mengutip sumber angkatan laut.

Kapal selam kelas Astute dirancang untuk melacak dan mencegah kapal selam musuh, serta mengawal kapal induk Inggris dan kapal kelas Vanguard yang membawa rudal nuklir Trident. Kapal-kapal ini bertenaga nuklir dan dipersenjatai dengan torpedo Spearfish dan rudal jelajah Tomahawk.

Inggris Makin Tak Berdaya! Seluruh Armada Kapal Selam Serang Tak Bisa Beroperasi

1. Inggris Tak Berdaya Menghadapi Dugaan Agresi Rusia

Mantan kapten kapal selam nuklir, Komandan Ryan Ramsey, mengatakan kepada The Telegraph bahwa situasi ini merupakan "peringatan serius," dengan alasan bahwa Inggris sekarang tampak "tidak berdaya" dalam menghadapi dugaan agresi Rusia. Moskow telah berulang kali menolak klaim bahwa mereka menimbulkan ancaman bagi Eropa.

Lord West, mantan Kepala Angkatan Laut dan menteri keamanan Partai Buruh, menggambarkan situasi tersebut sebagai "tidak dapat diterima" dan "sangat mengkhawatirkan," dengan mengatakan bahwa kapal selam serang sangat penting untuk melindungi pencegahan nuklir Inggris dan "menakutkan Rusia."

2. Kurangnya Teknisi hingga Penundaan Perawatan

Masalah dengan armada kapal selam angkatan laut sebelumnya dilaporkan pada tahun 2023, dengan The Mail menyatakan pada saat itu bahwa semua kapal selam serang nuklir Inggris yang tersedia terkurung di pelabuhan, dengan alasan penundaan perawatan, kekurangan insinyur angkatan laut, dan kurangnya kapasitas dok kering.

Minggu lalu, The Mail juga melaporkan bahwa kapal induk andalan Inggris senilai £3,5 miliar (USD4,6 miliar) HMS Prince of Wales mengalami kerusakan sekali lagi dan terpaksa masuk ke pelabuhan di Norwegia untuk perbaikan.

3. Inggris Hadapi Periode Paling Berbahaya

Laporan-laporan tersebut muncul ketika para pejabat Inggris terus mengutip ancaman yang diduga berasal dari Rusia, mengklaim bahwa Rusia "sedang menyelidiki, menantang, dan menguji pertahanan kita." Kepala staf pertahanan Inggris, Sir Richard Knighton, menyatakan kepada BBC minggu lalu bahwa Inggris menghadapi periode paling berbahaya sejak Perang Dingin.

Namun, Rusia secara konsisten menolak klaim bahwa mereka sedang bersiap untuk menyerang NATO atau negara-negara Eropa kecuali diserang terlebih dahulu. Presiden Vladimir Putin menolak peringatan tersebut sebagai "khayalan" dan "provokasi" yang digunakan untuk menakut-nakuti penduduk Eropa dan membenarkan peningkatan anggaran militer, sementara para pejabat Rusia menuduh Barat membahayakan keamanan global melalui "militerisasi yang sembrono."

Meskipun demikian, para pejabat Eropa secara terbuka membahas persiapan untuk kemungkinan konfrontasi langsung dengan Rusia, dengan para pejabat Belgia dan Prancis memperingatkan kemungkinan "perang besar" pada tahun 2030.

MOSKOW - Sebuah jet tempur Rafale militer Prancis menembak jatuh sebuah drone pada hari Senin (8 Juni) yang memasuki wilayah udara Latvia, negara anggota NATO, dari Rusia. Itu merupakan insiden keamanan terbaru dalam serangkaian insiden serupa di sepanjang wilayah perbatasan timur Eropa.

Tentara Latvia, tanpa menyebutkan siapa yang meluncurkan drone tersebut, mengatakan bahwa drone itu masuk dari Rusia "akibat perang elektromagnetik Rusia".

"Pesawat tempur Sekutu berhasil menembak jatuh sebuah drone yang terbang ke wilayah udara Latvia!" demikian tertulis dalam unggahan di media sosial X.

Pihak berwenang sebelumnya pada hari Senin telah memperingatkan warga di wilayah Latvia timur untuk berlindung di dalam ruangan karena ancaman tersebut. Peringatan tersebut berakhir ketika drone ditembak jatuh, kata tentara, tetapi peringatan ancaman udara lainnya dikeluarkan kemudian pada hari Senin untuk penduduk di wilayah timur.

Drone militer yang menyimpang ke wilayah udara negara-negara tetangga Rusia telah memicu kekhawatiran bahwa perang di Ukraina meluas ke perbatasan utara NATO.

Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah meningkatkan serangan drone jarak jauh terhadap Rusia, termasuk di wilayah Laut Baltik, di mana beberapa drone militer Ukraina telah menyimpang ke wilayah udara Finlandia, Latvia, Lituania, dan Estonia.

Rumania mengidentifikasi drone di balik serangan terhadap blok apartemen sebagai milik Rusia

Ukraina menyalahkan insiden tersebut pada Rusia yang memengaruhi jalur drone dengan peperangan elektromagnetik.

Pesawat jet militer Prancis yang menembak jatuh drone pada hari Senin berbasis di lapangan terbang Siauliai di Lituania sebagai bagian dari misi Polisi Udara Baltik NATO, yang telah berpatroli di langit Latvia, Lituania, dan Estonia sejak mereka bergabung dengan NATO pada tahun 2004.

Misi tersebut saat ini juga mencakup pesawat tempur F-16 Rumania di Siauliai dan pesawat tempur F-16 Portugal di Amari di Estonia.

Bulan lalu, sebuah jet militer Rumania dalam misi Polisi Udara Baltik menembak jatuh sebuah drone yang diduga milik Ukraina di atas Estonia, yang merupakan pertama kalinya sebuah jet "menembakkan rudal untuk membela Aliansi" di Baltik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga-lembaga internasional dinilai semakin kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsinya sebagai regulator global.

Kondisi tersebut disebut berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dunia, termasuk sektor energi, perdagangan, dan rantai pasok global.

Pandangan tersebut disampaikan CEO Rosneft Oil Company Igor Sechin dalam Panel Energi pada St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026 yang berlangsung di St. Petersburg, Rusia, 3–6 Juni 2026.

SPIEF merupakan salah satu forum ekonomi tahunan utama di Rusia yang mempertemukan pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, akademisi, dan tokoh publik untuk membahas berbagai isu strategis ekonomi global.

Tahun ini, forum tersebut mengangkat berbagai topik mulai dari ekonomi global, teknologi masa depan, stabilitas pasar, hingga kerja sama internasional.

Dalam forum tersebut, Sechin yang juga menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Presiden Rusia untuk Pengembangan Strategis Sektor Bahan Bakar dan Energi serta Keselamatan Lingkungan, memaparkan laporan berjudul The Beginning of the End or the End of the Beginning: What Remains at the Bottom of Pandora’s Box?.

Laporan itu membahas transformasi tatanan dunia, kebijakan sanksi, krisis lembaga internasional, serta risiko yang dihadapi ekonomi global dan sektor energi.

Lembaga internasional dinilai kehilangan peran

Menurut Sechin, apa yang selama ini dikenal sebagai tatanan berbasis aturan pada dasarnya telah berhenti berfungsi. Ia menilai ekonomi global saat ini telah menjadi sandera dari berbagai keputusan yang dibuat untuk kepentingan korporasi teknologi, militer, dan finansial.

“Lembaga-lembaga internasional, seperti PBB, WTO, IMF, dan Bank Dunia, kehilangan kemampuan untuk menjalankan perannya sebagai regulator global,” kata Sechin dalam paparannya, dikutip dari siaran pers, Senin (8/6/2026).

Ia menyebut kondisi tersebut mencerminkan melemahnya efektivitas sejumlah institusi global yang selama ini menjadi pilar tata kelola ekonomi internasional.

Soroti dampak kebijakan sanksi

Selain membahas peran lembaga internasional, Sechin juga menyoroti penggunaan sanksi dalam hubungan ekonomi global. Menurut dia, sanksi telah berkembang menjadi instrumen pemaksaan dan bentuk persaingan yang tidak adil.

Ia mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir volume perdagangan global yang terdampak pembatasan meningkat secara signifikan. Sechin juga menyebut sekitar 32.000 sanksi telah diberlakukan terhadap Rusia dalam kurun 12 tahun terakhir.

Menurutnya, tren tersebut menunjukkan semakin besarnya penggunaan instrumen ekonomi sebagai alat tekanan geopolitik yang berdampak terhadap perdagangan dan investasi internasional.

Krisis Timur Tengah dan risiko terhadap pasokan global

Sebagian besar pidato Sechin juga membahas perkembangan situasi di Timur Tengah. Ia menilai kondisi di sekitar Selat Hormuz dapat menjadi sinyal awal munculnya potensi krisis global.

Menurut Sechin, jalur tersebut tidak hanya menjadi rute utama distribusi minyak dan gas dunia, tetapi juga dilalui oleh volume perdagangan pupuk dalam jumlah besar. Karena itu, setiap gangguan terhadap jalur tersebut berpotensi memicu kenaikan harga berbagai komoditas strategis.

“Gangguan terhadap pasokan tersebut dapat memicu kenaikan harga pangan,” ujarnya.

Bagi Indonesia, isu tersebut dinilai relevan karena ketahanan pangan nasional turut dipengaruhi oleh perkembangan harga energi dan pupuk di pasar global.

Bank Dunia mencatat indeks harga pupuk global meningkat lebih dari 12 persen pada kuartal I 2026. Kenaikan tersebut didorong oleh gangguan ekspor yang berkaitan dengan kondisi di Selat Hormuz.

Volatilitas harga pupuk dan energi dinilai dapat memengaruhi biaya produksi pertanian, harga pangan, hingga daya beli masyarakat, khususnya di negara agraris seperti Indonesia.

Dampaknya bagi Indonesia

Dalam laporan tersebut disebutkan, perkembangan pasar energi global memiliki relevansi langsung bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai impor Indonesia pada 2024 mencapai 235,2 miliar dollar AS. Dari jumlah tersebut, impor minyak dan gas bumi mencapai 36,3 miliar dollar AS.

Besarnya nilai impor migas tersebut menunjukkan perubahan rute perdagangan internasional, kebijakan sanksi, maupun gangguan geopolitik dapat berdampak langsung terhadap biaya impor, inflasi, serta kebijakan energi nasional.

Karena itu, dinamika yang terjadi di pasar energi global menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Rute Laut Utara dinilai semakin strategis

Dalam paparannya, Sechin juga menyoroti pentingnya Rute Laut Utara atau Northern Sea Route. Menurut dia, jalur tersebut dapat menjadi salah satu solusi bagi perdagangan global di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Ia mengatakan Rute Laut Utara mampu menyediakan solusi transportasi yang dibutuhkan perdagangan internasional sekaligus memperpendek waktu pengiriman kargo. Selain itu, jalur tersebut juga dinilai dapat membantu menekan biaya transportasi.

Peningkatan peran jalur alternatif seperti Rute Laut Utara disebut menjadi bagian dari perubahan pola perdagangan global yang berkembang seiring meningkatnya risiko pada sejumlah jalur pelayaran utama dunia.

Sistem keuangan global turut berubah

Selain isu energi dan perdagangan, Sechin juga menyoroti perubahan yang terjadi dalam sistem keuangan global. Menurut dia, volume kapital fiktif saat ini telah melampaui 500 triliun dollar AS atau hampir lima kali lipat dari ukuran produk domestik bruto (PDB) global.

Ia menilai penggunaan dollar AS sebagai instrumen sanksi mendorong sejumlah negara untuk mengembangkan sistem pembayaran alternatif.

Dalam kesempatan tersebut, Sechin juga menyampaikan Rusia berpotensi memperoleh tambahan pendapatan lebih dari 400 miliar dollar AS apabila sebelumnya meningkatkan porsi emas dalam cadangan negara.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai transformasi sistem keuangan internasional dan upaya sejumlah negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap instrumen keuangan yang selama ini mendominasi perdagangan global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

WASHINGTON - Kemampuan memproduksi jet tempur secara mandiri menjadi salah satu indikator kemajuan industri pertahanan sebuah negara. Hingga kini, hanya segelintir negara yang memiliki teknologi, sumber daya manusia, dan ekosistem industri yang mampu merancang sekaligus memproduksi pesawat tempur modern tanpa bergantung sepenuhnya pada negara lain.

Jet tempur merupakan alutsista berteknologi tinggi yang membutuhkan penguasaan berbagai bidang, mulai dari aeronautika, sistem avionik, radar, hingga mesin jet. Tak heran jika hanya beberapa negara yang berhasil mengembangkan dan memproduksi pesawat tempurnya sendiri dalam jumlah besar.

5 Negara yang Mampu Membuat Jet Tempur Sendiri, Ada yang Produksinya Mencapai Ratusan Unit per Tahun

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat menjadi salah satu negara dengan industri pesawat tempur paling maju di dunia. Negeri Paman Sam telah melahirkan berbagai jet tempur legendaris yang digunakan tidak hanya oleh militernya sendiri, tetapi juga oleh banyak negara sekutu.

Beberapa pesawat tempur buatan Amerika Serikat antara lain F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle, F/A-18 Super Hornet, hingga F-35 Lightning II.

Program F-35 menjadi tulang punggung produksi pesawat tempur AS saat ini. Dengan dukungan industri pertahanan raksasa seperti lockheedmartin, Amerika Serikat mampu memproduksi sekitar 110 hingga 190 jet tempur per tahun, menjadikannya salah satu produsen terbesar di dunia.

2. China

Dalam dua dekade terakhir, China menunjukkan perkembangan luar biasa di sektor industri pertahanan. Negara ini berhasil membangun kemampuan produksi pesawat tempur modern dalam jumlah besar.

Beberapa jet tempur andalannya meliputi Chengdu J-20, J-10, dan Shenyang J-16.

Berkat ekspansi industri penerbangan militer yang masif, China diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 200 hingga 300 jet tempur per tahun, menjadikannya salah satu negara dengan kapasitas produksi tertinggi saat ini.

3. Rusia

Rusia memiliki tradisi panjang dalam pengembangan pesawat militer sejak era Uni Soviet. Berbagai desain pesawat tempur terkenal lahir dari biro desain Sukhoi dan Mikoyan yang masih menjadi andalan hingga sekarang.

Jet tempur andalan Rusia meliputi Su-35, Su-57, dan MiG-29.

Meski kapasitas produksinya tidak sebesar Amerika Serikat maupun China, Rusia tetap mampu memproduksi sekitar 20 hingga 30 jet tempur per tahun untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.

4. Prancis

Prancis menjadi salah satu negara Eropa yang masih mampu merancang dan memproduksi jet tempur secara independen. Keberhasilan tersebut didukung industri pertahanan nasional yang kuat dan berorientasi ekspor.

Pesawat tempur andalan Prancis adalah Dassault Rafale yang telah digunakan sejumlah negara seperti India, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Untuk memenuhi pesanan yang terus meningkat, lini produksi Rafale saat ini mampu menghasilkan sekitar 24 hingga 36 unit per tahun, menjadikan Prancis salah satu pemain penting di pasar ekspor jet tempur dunia.

5. Korea Selatan

Korea Selatan menjadi pendatang baru dalam kelompok negara pembuat jet tempur modern. Melalui pengembangan KF-21 Boramae, Seoul menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan pesawat tempur canggih secara mandiri.

Program KF-21 yang melibatkan kerja sama dengan Indonesia menjadi salah satu proyek pertahanan terbesar Korea Selatan dalam beberapa dekade terakhir.

Memasuki fase produksi massal, Korea Selatan diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 20 hingga 40 jet tempur per tahun, dengan kapasitas yang berpotensi meningkat seiring bertambahnya pesanan domestik maupun ekspor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas akan ditugaskan mengimpor minyak mentah (crude) dari Rusia.

Hal ini seiring ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur badan layanan umum (BLU) di sektor energi kini bisa melakukan impor minyak.

"Akan diarahkan untuk kemungkinan itu bisa terjadi (impor minyak Rusia)," ujar Bahlil di DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Impor tersebut sekaligus tindak lanjut dari komitmen Indonesia untuk membeli minyak mentah Rusia sebanyak 150 juta barel.

Komitmen impor itu merupakan hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada pertengahan April 2026 lalu.

Bahlil menjelaskan, melalui Perpres 26/2026, kini sudah ada payung hukum untuk bisa merealisasikan impor minyak mentah dari Rusia, sehingga tidak hanya mengandalkan badan usaha milik negara (BUMN).

Ia bilang, kebijakan ini akan dikomunikasikan kepada Lemigas.

"Hari ini saya akan komunikasikan, karena arahan Bapak Presiden lewat Perpres itu bahwa impor sektor energi yang meliputi crude, BBM, ataupun LPG diharapkan agar bisa juga dikelola oleh BLU, dalam hal ini Lemigas," ucapnya.

Menurut Bahlil, adanya alternatif bisa melakukan impor minyak mentah melalui BLU guna memangkas rantai distribusi. Terlebih, jika skema kerja samanya antarpemerintah (government to government/G2G).

"Ini agar memotong mata rantai daripada proses yang selama ini terjadi. Dan itu bisa G2G. Kalau Presiden, katakanlah melakukan kerja sama dengan negara lain terkait dengan crude (minyak mentah), itu bisa langsung G2G dan ditindak lanjut lewat G2G, lewat negara," jelas dia.

Perpres 26/2026 soal Minyak

Secara rinci, Perpres 26/2026 mengatur tentang pengadaan minyak bumi, BBM dan LPG untuk ketahanan energi nasional. Beleid ini diteken Prabowo pada 30 April 2026.

Dalam aturan tersebut disebutkan, BLU sektor energi kini bisa melakukan pengadaan minyak impor, sehingga tidak hanya melalui BUMN atau dalam hal ini PT Pertamina (Persero).

"Dalam hal pengadaan impor merupakan kesepakatan kerja sama antarpemerintah atau kerja sama antara pemerintah pusat dengan penyedia di luar negeri, pelaksanaan impor dapat dilakukan oleh BLU di sektor energi dan/atau BUMN di sektor energi," tulis Pasal 4 Ayat 2.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, Lemigas berpeluang melakukan impor minyak dari berbagai negara, termasuk Rusia. Meski demikian, pemerintah tidak hanya bergantung pada satu sumber pasokan.

Pemerintah juga membuka opsi impor minyak dari negara lain, seperti Nigeria dan Angola. Skema ini dilakukan agar proses pengadaan berjalan lebih cepat melalui berbagai jalur, baik lewat BUMN maupun BLU.

"Jadi dari regulasi ini, (Lemigas) bisa melakukan impor," kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

St. Petersburg: Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pesan besar dalam pidatonya di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026. Di hadapan ribuan pebisnis, investor, dan pemimpin dunia, Putin menegaskan bahwa dunia saat ini sedang mengalami perubahan yang jauh lebih besar.

Menurutnya, dunia tengah memasuki fase baru yang akan mengubah cara negara-negara berkembang, berbisnis, hingga membangun kekuatan ekonomi.

"Dunia tidak sedang mengalami siklus biasa. Yang terjadi adalah pergeseran paradigma pembangunan global itu sendiri," kata Putin dalam pidatonya dalam plenary session SPIEF 2026, yang dikutip kembali pada Senin, 18 Juni 2026.

Dunia lama mulai kehilangan pengaruh

Putin menilai sistem ekonomi global yang selama ini didominasi sejumlah negara maju dan institusi barat mulai kehilangan relevansinya.

Menurut dia, berbagai instrumen yang dulu dianggap netral seperti sistem keuangan, teknologi, logistik, hingga akses informasi kini semakin sering digunakan sebagai alat tekanan politik.

Negara-negara tersebut membangun sistem pembayaran sendiri, mengembangkan teknologi domestik, hingga membuka jalur perdagangan baru yang tidak lagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi tradisional.

Fenomena ini, menurut Putin, menjadi tanda bahwa dunia sedang bergerak menuju tatanan baru yang lebih terdesentralisasi.

Era multipolar bukan lagi prediksi

Salah satu pesan paling kuat dalam pidato Putin adalah keyakinannya bahwa era dunia multipolar sudah dimulai.

Ia menyebut model dunia yang sebelumnya bersifat vertikal dan hierarkis perlahan berubah menjadi sistem yang lebih kompleks dengan banyak pusat pertumbuhan ekonomi.

"Akar dari gejolak dunia saat ini terletak pada transisinya dari model vertikal dan hierarkis yang melayani kepentingan negara-negara individual, dan hanya sebagian kecil dari mereka, menuju model yang lebih kompleks, terdistribusi, dan multipolar," ujarnya.

Dalam pandangan Putin, kekuatan ekonomi dunia kini tidak lagi hanya berada di Amerika Serikat, Eropa Barat, atau Jepang.

Pusat-pusat pertumbuhan baru mulai muncul di kawasan Global South, mulai dari Asia, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin.

Pertumbuhan populasi, berkembangnya kelas menengah, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya kemampuan teknologi dan industri menjadi faktor utama yang mendorong perubahan tersebut.

Negara berkembang jadi motor pertumbuhan baru

Putin juga menilai negara-negara berkembang kini memiliki peran yang semakin besar dalam menentukan arah ekonomi global.

Dulu, banyak negara hanya menjadi pasar atau pemasok bahan baku bagi ekonomi maju. Kini, negara-negara tersebut mulai membangun industri sendiri, menciptakan teknologi, mengembangkan merek lokal, hingga memperkuat pasar domestik.

Menurutnya, dunia akan menjadi lebih adil ketika peluang ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di beberapa negara saja, melainkan tersebar ke lebih banyak wilayah.

Karena itu, ia meyakini bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pengaruh negara-negara Global South akan terus meningkat, baik dalam perdagangan, investasi, maupun inovasi teknologi.

(ANN)

Hari ini saya akan mulai komunikasikan, karena arahan Bapak Presiden lewat perpres itu bahwa impor energi diharapkan agar bisa juga dikelola oleh BLU, dalam hal ini Lemigas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia.

“Ya, salah satu di antaranya (impor migas dari Rusia),” ujar Bahlil ketika dijumpai setelah Konferensi Pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Langkah tersebut merupakan bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026, yang merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 mengatur tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional, Bahlil menyampaikan akan melakukan komunikasi dengan Lemigas.

Komunikasi tersebut nantinya akan meliputi Badan Layanan Umum (BLU) di bidang energi, yakni Lemigas, untuk mengelola impor di sektor energi yang meliputi minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), serta LPG.

“Hari ini saya akan mulai komunikasikan, karena arahan Bapak Presiden lewat perpres itu bahwa impor energi diharapkan agar bisa juga dikelola oleh BLU, dalam hal ini Lemigas,” kata Bahlil.

Tujuan dari pengelolaan impor di sektor energi oleh Lemigas, lanjut dia, guna memotong mata rantai dari proses impor yang selama ini terjadi.

Bahlil menambahkan, impor komoditas energi melalui Lemigas juga memungkinkan terjadinya transaksi antarpemerintah atau government to government (G to G).

“Jadi, kalau Presiden katakanlah melakukan kerja sama dengan negara lain terkait dengan crude (minyak mentah), itu bisa langsung G to G, dan ditindaklanjuti lewat G to B, lewat negara. Gitu ya,” ujar Bahlil.

Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026. Pasal 4 ayat (3) menyampaikan pelaksanaan impor oleh BLU di sektor energi dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

BLU dapat melakukan impor berdasarkan perjanjian kerja sama, baik kerja sama antarpemerintah maupun kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemasok di luar negeri.

Lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 memberi ruang bagi BLU maupun Pertamina untuk melakukan pengadaan impor dalam keadaan mendesak meski terdapat perbedaan harga berdasarkan jumlah, jenis produk, negara asal, dan waktu pengiriman, sesuai kesepakatan kontrak pembelian.

Keadaan mendesak tersebut berdasarkan kepada penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Blokade total dan kekacauan logistik di Selat Hormuz akibat konflik Iran benar-benar memaksa raksasa ekonomi Asia memutar otak. Enggan membiarkan ekonominya lumpuh, India kini dilaporkan tengah mengambil langkah ekstrem yakni melirik Jalur Laut Utara (Northern Sea Route/NSR) yang membelah samudera es Arktik milik Rusia.

Rencana ambisius ini dibongkar langsung oleh Alexey Chekunkov, Menteri Pengembangan Timur Jauh dan Arktik Rusia, di sela-sela gelaran akbar St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2026).

Bos Raksasa Minyak Rusia: AS Untung Besar di Balik Penutupan Selat Hormuz



Chekunkov mengungkapkan, bahwa New Delhi kini sangat tertarik untuk memperpanjang jalur transportasi laut internasional mereka yang menghubungkan Vladivostok dan Chennai (Koridor Maritim Timur), agar bisa tembus langsung ke pasar Eropa melalui jalur es Arktik tersebut.

Pangkas Waktu Jauh Lebih Cepat daripada Lewat Suez

Rusia diketahui memang sudah lama berambisi menyulap NSR -jalur pelayaran terpendek yang menghubungkan Asia Timur dan Eropa di sepanjang pantai utara Rusia- menjadi jalur nadi perdagangan dunia baru. Kremlin bahkan telah menggelontorkan investasi raksasa untuk memperkuat infrastruktur di wilayah beku tersebut.

Bagi India, jalur alternatif ini menawarkan keuntungan logistik yang luar biasa jika dibandingkan dengan rute Terusan Suez. Salah satunya menghemat jarak hingga 40%, dimana jalur es Arktik mampu memotong jarak pelayaran global secara drastis.

Hemat waktu bisa sampai 2 minggu, kapal kargo tidak perlu lagi mengantre atau memutar jauh, menghemat waktu tempuh hingga 14 hari perjalanan. Keberhasilan ini sebelumnya telah dibuktikan oleh raksasa energi Rusia, Gazprom, saat sukses mengirimkan pasokan gas alam cair (LNG) perdana ke China lewat jalur Arktik.

"Pihak India sangat tertarik dengan proyek ini. Kami memiliki kapasitas bersama yang luar biasa untuk mengembangkan armada kapal pemecah es dan pengiriman kontainer bersama, dan itu sedang berjalan sekarang," tegas Chekunkov.

Ketika Samudera Es Jadi Solusi Krisis Timur Tengah

Mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa jalur pelayaran ekstrem yang dipenuhi bongkahan es raksasa justru dinilai jauh lebih aman dan seksi ketimbang jalur hangat di Timur Tengah. Namun ketakutan global terhadap blokade tanker di Selat Hormuz telah mengubah kalkulasi risiko para pelaku bisnis internasional. Keamanan pasokan kini jauh lebih berharga ketimbang hambatan alam.

Keseriusan India bukan sekadar gertakan di atas kertas. Guna menaklukkan ganasnya perairan Arktik, galangan kapal India saat ini tengah mengebut pembangunan 4 kapal pemecah es (icebreaker) non-nuklir.

Barat Remehkan Blokade Selat Hormuz, Pasokan Minyak Dunia di Titik Kritis



Langkah ini mempertegas kedekatan hubungan antara Perdana Menteri Narendra Modi dengan pihak Rusia. Keduanya sukses menghidupkan kembali Koridor Maritim Timur (EMC) -jalur dagang era Uni Soviet tahun 1960-an yang sempat mati suri- menjadi jalur logistik super sibuk sejak tahun 2024 lalu.

MOSKOW - Ketika Elena Vladimirovna terbangun sekitar pukul 4 pagi karena suara dengung keras di atas apartemennya di wilayah Moskow, ia melihat ke luar jendela dan melihat beberapa drone di atas kepalanya.

Suara itu dengan cepat menghilang, dan ia mengira bahaya telah berlalu. Tetapi kemudian terdengar ledakan keras dari dekat.

“Di bawah kami, di bawah balkon, ada kanopi seperti tepian. Drone itu jatuh di kanopi ini, dan kemudian terbakar, asap hitam mulai keluar,” kenangnya, dilansir CNN. Sebuah ruangan di apartemennya di lantai lima terbakar.

Ibu dua anak berusia 56 tahun itu, yang memilih untuk tidak memberikan nama lengkapnya kepada CNN, mengatakan bahwa dia dan salah satu putranya bergegas menuju kobaran api dengan ember dan baskom berisi air. Tetapi ketika mereka mendengar ledakan, mereka menyadari bahwa mereka harus mengambil anjing mereka dan melarikan diri. Gedungnya di Zelenograd hanyalah salah satu dari banyak gedung yang terkena gelombang serangan drone Ukraina pada 17 Mei.

Penduduk kota-kota terbesar Rusia sebagian besar terlindungi dari realitas sehari-hari perang Rusia dengan Ukraina, yang kini memasuki tahun kelima. Tetapi seiring Ukraina semakin sering melancarkan serangan jarak jauh ke negara itu, situasi tersebut berubah.

Serangan Drone Ukraina Meningkat, Mengapa Perang Hadir di Depan Rumah Warga Rusia?

1. Warga Kekurangan Bahan Bakar

Di luar ancaman langsung yang ditimbulkan oleh drone, warga Rusia menghadapi kekurangan bahan bakar yang semakin meningkat karena serangan Ukraina terhadap kilang minyak membatasi pasokan. Pengemudi di Krimea yang dikuasai Rusia harus menghadapi penjatahan bensin minggu ini setelah serangan Ukraina membatasi pengiriman.

Pada saat yang sama, perekonomian yang menyusut, pembatasan baru pada akses internet, pemblokiran aplikasi pesan populer, dan kekhawatiran tentang pengawasan negara menambah rasa gelisah yang lebih luas yang sudah mulai tercermin dalam data jajak pendapat.

2. Serangan Drone Ukraina Terus Meningkat

Drone Ukraina menghujani kota terbesar kedua Rusia, St. Petersburg, kota kelahiran Presiden Vladimir Putin, beberapa jam sebelum forum bisnis dan ekonomi unggulan Kremlin (SPIEF) dimulai pada hari Rabu. Kepulan asap hitam menyelimuti langit saat ribuan peserta tiba di kota itu.

Menegaskan kemampuan Ukraina untuk menyerang jauh ke Rusia dan mengganggu kehidupan sehari-hari warga Rusia, penduduk St. Petersburg kemudian diminta untuk tetap di rumah pada hari Sabtu, hari terakhir SPIEF, setelah serangan drone Ukraina kedua di dalam dan sekitar kota.

Seorang warga Kronstadt, kota pelabuhan dekat St. Petersburg, mengatakan kepada CNN bahwa dinding rumahnya bergetar dan berguncang sejak pukul 3 pagi waktu setempat pada hari Sabtu. Ia dapat mendengar suara drone terbang di sekitarnya. “Tidak mungkin tidur. Suara dengungnya sangat keras, saya takut gedung apartemen kami bisa terkena serangan,” katanya, meskipun ia tahu bahwa Ukraina kemungkinan besar menargetkan situs militer di daerah tersebut.

Ia dapat mendengar sistem anti-rudal Rusia mencoba menembak jatuh drone tersebut, katanya. Kronstadt terletak di Pulau Kotlin, sekitar 19 mil sebelah barat St. Petersburg, dan didirikan sebagai pos pertahanan maritim untuk bekas ibu kota Rusia pada awal abad ke-18.

Pada 17 Mei, setidaknya tiga orang tewas di wilayah Moskow setelah Ukraina menargetkan Rusia dengan lebih dari 500 drone, menurut otoritas Rusia. Drone yang menghantam gedung Elena menyebabkan kerusakan di beberapa lantai tetapi tidak ada korban jiwa yang serius.

3. Ukraina Terus Melancarkan Serangan

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut gelombang serangan itu "sepenuhnya dibenarkan."

"Kali ini, serangan jarak jauh Ukraina telah mencapai wilayah Moskow, dan kami mengirimkan pesan yang jelas kepada Rusia: pemerintah mereka harus mengakhiri perang ini," katanya.

Elena mengatakan dia bersyukur masih hidup. Tetapi beberapa hari kemudian, masih ada lubang menganga di tempat seharusnya ada jendela, dan dinding yang dibangun kembali masih kosong dan belum selesai, pengingat akan konflik yang bagi sebagian orang Rusia sekarang tampaknya semakin mendekat setiap harinya.

"Saya harap tidak ada lagi yang datang. Kami masih hidup. Itu yang terpenting," kata Elena.

Kemudian, dengan tenang, dia mengatakan dia berharap perang akan segera berakhir.

4. Rusia Anggap Tak Ada Perang di Moskow

Seperti banyak warga Rusia yang tinggal di dekat ibu kota, tahun-tahun perang dan sanksi telah membentuk latar belakang kehidupan sehari-hari Elena tanpa sepenuhnya mengganggunya, sehingga kekerasan terasa jauh, suatu hal yang tak terbayangkan bagi warga Ukraina yang telah secara langsung menjadi sasaran kampanye militer Rusia.

Alexandra Arkhipova, seorang antropolog sosial di École Normale Supérieure yang berbasis di Paris, yang meneliti suasana hati dan tren publik Rusia, mengatakan kepada CNN bahwa sebuah kontrak sosial informal muncul antara Kremlin dan penduduk kota-kota besar Rusia setelah invasi skala penuh negara itu ke Ukraina pada tahun 2022.

Pihak berwenang tampaknya mengirimkan pesan bahwa "tidak ada perang untuk kalian, warga Moskow yang terhormat," katanya.

"Walikota Moskow mengerahkan banyak upaya untuk membuat seolah-olah tidak ada perang yang terjadi. Itu adalah komitmen kepada penduduk Moskow, 'jalani hidupmu, tidak ada perang untukmu'," katanya.

Arkhipova, yang hidup dalam pengasingan sukarela dan dicap sebagai agen asing pada tahun 2023, percaya bahwa pesan resmi sekarang menunjukkan tanda-tanda ketegangan, menyusul penindakan negara terhadap akses internet dan pemblokiran aplikasi pesan populer termasuk WhatsApp dan Telegram. “Selain itu, sekarang ada pajak tambahan juga,” katanya.

Arkhipova mengatakan warga Rusia mencari cara untuk menghindari langkah-langkah baru tersebut, yang mencakup pengenalan bertahap aplikasi pesan yang didukung negara, Max, sebagai alat wajib dalam peran sektor publik.

Beberapa orang mengunduh aplikasi yang membuat layar mereka tampak menunjukkan Max terpasang, katanya, sementara yang lain membeli ponsel "sekali pakai" – yang secara luas disebut sebagai "MAXophone" – untuk menjaga komunikasi pribadi mereka tetap terpisah di tengah kekhawatiran akan pengawasan pemerintah.

ST. PETERSBURG - Kepala Eksekutif perusahaan energi Rusia Rosneft, Igor Sechin, menegungkapkan perusahaan-perusahaan energi Amerika Serikat (AS) menjadi pihak yang paling diuntungkan dari penutupan Selat Hormuz. Washington dinilai tengah berupaya mengubah peta fundamental pasar energi global demi mengakomodasi kepentingan domestik mereka.

"Penutupan Selat Hormuz adalah upaya untuk merombak regulasi pasar energi global demi keuntungan AS. Langkah-langkah yang diambil untuk memblokade selat tersebut sebenarnya menyasar Iran, namun justru berdampak buruk bagi seluruh dunia karena risiko strategisnya yang diremehkan," ujar Sechin dalam pidatonya di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) dikutip dari Business Standard, Minggu (7/6/2026).

Sechin menambahkan perusahaan-perusahaan AS mendapatkan keuntungan non-kompetitif serta kemampuan untuk mengamankan pasokan berbiaya tinggi di tengah situasi krisis ini. Krisis di salah satu jalur urat nadi maritim dunia tersebut bermula ketika Iran memblokade Selat Hormuz, yang merupakan rute utama bagi seperlima pasokan minyak dunia serta komoditas vital lainnya termasuk pupuk.

Langkah Teheran ini diambil setelah AS dan Israel meluncurkan serangan ke Iran yang menewaskan Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei pada Februari lalu kemudian direspons AS dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran.

Penutupan jalur pelayaran krusial ini telah mengguncang pasar global dan memicu lonjakan harga minyak hingga mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Situasi tersebut pada gilirannya mengerek inflasi global dan melemahkan pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia.

Lebih lanjut, Sechin memperingatkan menyusul disrupsi di Selat Hormuz, jalur-jalur pelayaran utama global lainnya kini berada dalam bayang-bayang risiko serupa. Ia menyebut Selat Malaka, Bab Al-Mandeb, dan Selat Gibraltar sebagai kawasan yang berpotensi menghadapi gangguan serupa di masa mendatang.

Selain menyoroti krisis geopolitik di Timur Tengah, sekutu dekat Presiden Vladimir Putin ini juga melontarkan kritik terhadap perkembangan internal Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+). Sechin menilai aliansi produsen minyak tersebut kini telah kehilangan sebagian potensinya, terutama setelah Uni Emirat Arab (UEA) memutuskan keluar dari keanggotaan.

Mundurnya UEA menambah panjang daftar negara yang meninggalkan aliansi, menyusul langkah serupa yang sebelumnya diambil oleh Qatar dan beberapa negara lainnya. Menurut catatan Sechin, rangkaian eksodus anggota ini berdampak signifikan terhadap kapasitas produksi kolektif aliansi.

"Sebagai akibatnya, produksi aliansi telah merosot dari 58 juta barel per hari menjadi 37 juta barel per hari dalam sepuluh tahun terakhir," ujar Sechin, yang selama ini dikenal skeptis terhadap komitmen kerja sama Rusia di dalam OPEC+.

Sechin memaparkan sebagian besar anggota utama OPEC+ mencatatkan kenaikan produksi sejak kesepakatan awal ditandatangani pada 2016, namun kondisi sebaliknya terjadi pada Rusia yang produksinya justru turun sebesar 1,5 juta barel per hari.

Penurunan sebesar 15% tersebut memerlukan kompensasi investasi setidaknya 10 triliun rubel, dan Rusia mengharapkan adanya ekspansi kerja sama investasi antara negara-negara anggota aliansi ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Indonesia membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan Rusia untuk berpartisipasi dalam pengembangan koridor perkeretaapian strategis.

“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa. Bagi kami, transportasi adalah urat nadi yang mempersatukan bangsa dan menghubungkan seluruh wilayah Nusantara,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Di sektor perkeretaapian, Indonesia masih membutuhkan pengembangan jaringan kereta api secara signifikan untuk memperkuat konektivitas nasional dan mendukung pemerataan pembangunan.

Karena itu, kata AHY, Indonesia membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan Rusia untuk berpartisipasi dalam pengembangan koridor perkeretaapian strategis, termasuk Trans-Sumatera, Trans-Sulawesi, dan Trans-Kalimantan.

Selain pembangunan jaringan, peluang kerja sama juga mencakup pengembangan teknologi dan manufaktur sarana-prasarana perkeretaapian, rekayasa kereta berkecepatan tinggi dan angkutan berat (heavy-haul rail), peningkatan standar keselamatan dan operasional, pengembangan perkeretaapian rendah karbon, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan riset.

AHY juga menyoroti pentingnya pengembangan transportasi perkotaan yang modern dan ramah lingkungan. Menurutnya, pengalaman Rusia dalam mengelola sistem transportasi publik, khususnya Metro Moskow, dapat menjadi referensi berharga bagi pengembangan MRT, LRT, dan kereta komuter di Indonesia.

Dirinya menegaskan, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa, transportasi bukan sekadar sarana mobilitas, melainkan urat nadi yang menghubungkan masyarakat, memperkuat persatuan, serta membuka akses terhadap berbagai peluang ekonomi.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas berbagai peluang kerja sama strategis di bidang transportasi saat melakukan pertemuan dengan Menteri Transportasi Federasi Rusia Andrey Nikitin di Moskow, Rusia.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Rusia, khususnya dalam pengembangan transportasi dan konektivitas yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

St. Petersburg: Industri halal kini tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman. Pariwisata halal juga berkembang menjadi salah satu sektor yang menjanjikan.

Menariknya, perhatian banyak negara saat ini adalah menghadirkan layanan yang lebih musim friendly.

Rusia menjadi salah satu negara yang melihat besarnya potensi tersebut. Negeri yang memiliki julukan beruang merah itu mulai memperkuat ekosistem wisata halal sebagai bagian dari strategi menarik lebih banyak wisatawan internasional.

Komitmen akan mulai terasa pada penyelenggaraan Let’s Travel International Tourism Forum, ajang pariwisata internasional yang akan berlangsung di Moskow pada 10-14 Juni 2026 mendatang.

Rusia siapkan fasilitas untuk ramah muslim

Director of the Let’s Travel International Tourism Forum, Vladimir Zatynayko, mengakui wisata halal saat ini sedang mendapatkan momentum besar di berbagai negara.

Menurutnya, Rusia adalah negara multinasional dan multiagama sehingga mereka akan berupaya memastikan setiap wisatawan dapat menemukan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Karena negara kami multinasional dan multiagama, kami akan memperlakukan setiap agama dengan hormat, setiap pelancong dapat menemukan apa pun yang mereka butuhkan di stan ini," katanya di sela-sela SPIEF 2026, Sabtu, 6 Juni 2026.

Bagi Rusia, pengembangan wisata halal juga menjadi peluang untuk memperluas pasar wisatawan internasional sekaligus memperkenalkan keragaman budaya dan wilayah yang dimiliki negara tersebut.

Menurut Future Market Insight Inc. sektor pariwisata halal global bernilai USD320,3 miliar pada tahun 2026 dan diperkirakan akan mencapai USD 579,0 miliar pada tahun 2036 dengan CAGR 6,1 persen.

(ANN)