REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Teknologi pesawat tanpa awak mulai masuk ke sektor logistik nasional untuk menjawab tantangan distribusi di wilayah kepulauan. Drone kargo kelas berat HY-100 kini mengantongi validasi sertifikasi di Indonesia.

Pesawat tanpa awak (UAS) Hongyan HY-100 yang dikembangkan Ursa Aeronautical Technology Co., Ltd. tersebut telah melalui proses validasi Type Certificate oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.

Kasubdit Operasi Pesawat Udara DKPPU Capt. Reymon Palapa mengatakan, validasi dilakukan untuk memastikan teknologi UAS kelas berat dapat dioperasikan secara aman sesuai standar nasional.

“Validasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa teknologi UAS kelas berat dapat diintegrasikan dengan ekosistem penerbangan nasional tanpa mengabaikan aspek keselamatan,” ujarnya.

HY-100 memiliki bobot lepas landas maksimum 5,25 ton dengan kapasitas muatan hingga 1,9 ton. Pesawat ini mampu terbang hingga 1.800 kilometer dengan durasi operasi lebih dari 10 jam.

Kemampuan lepas landas di landasan pendek membuat pesawat ini dinilai cocok untuk melayani rute perintis dan distribusi logistik di wilayah terpencil.

Country Director PT Ursa Aero Indonesia Tendi Febrian mengatakan, teknologi ini ditujukan untuk mempercepat distribusi barang di wilayah 3T.

“HY-100 bukan sekadar pesawat tanpa awak, melainkan solusi infrastruktur udara. Dengan sertifikasi ini, kami membawa standar keamanan tinggi untuk mendukung distribusi logistik di wilayah 3T di indonesia secara lebih efisien,” kata Tendi.

Selain logistik, pemanfaatan UAS juga dikembangkan untuk sektor pertanian, penanganan bencana, hingga pengawasan wilayah.

PT Ursa Aero Indonesia juga menyiapkan pembangunan bandara khusus UAS di Simpenan, Sukabumi, seluas 43 hektare. Infrastruktur ini ditujukan untuk mendukung operasional dan pengembangan ekosistem logistik udara tanpa awak di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING — Pemerintah kota Beijing mengeluarkan aturan yang melarang "drone" (pesawat tanpa awak) untuk dijual dan terbang tanpa izin di seluruh wilayah ibu kota China, Beijing. Pengumuman tersebut termuat dalam laman "Biro Keamanan Publik Beijing" yang menyebutkan "Peraturan Pengelolaan Pesawat Tanpa Awak Beijing" akan mulai berlaku pada 1 Mei 2026 yang diterbitkan pada 27 April 2026.

"Baik toko fisik luring maupun 'platform' daring, dilarang menjual atau menyewakan berbagai jenis pesawat tanpa awak beserta komponen intinya kepada unit atau individu yang berada di wilayah administratif Beijing," demikian disebutkan dalam peraturan yang diakses pada Rabu (29/4/2026).

Bagi pihak tertentu yang memenuhi situasi terkait dalam "Ketentuan Perlindungan Khusus Pesawat Tanpa Awak Beijing (Uji Coba)" dan benar-benar membutuhkan pembelian, pengangkutan, penyimpanan "drone" serta komponen intinya, dapat mengajukan permohonan setelah melalui penilaian keselamatan oleh Biro Keamanan Publik bersama instansi terkait.

Selain itu juga disebutkan bahwa wilayah udara Beijing terkendali penuh sehingga tidak boleh ada "drone" terbang tanpa izin dari otoritas manajemen lalu lintas udara.

"Seluruh wilayah administratif Beijing adalah wilayah udara terkendali untuk pesawat tanpa awak. Semua aktivitas penerbangan di luar ruangan harus mengajukan permohonan, dan tidak boleh dilaksanakan tanpa izin," demikian disebutkan.

Artinya, di seluruh Beijing, baik taman, area wisata, wilayah perdesaan, semuanya harus mendapatkan izin dari otoritas manajemen lalu lintas udara sebelum bisa terbang. Tidak ada area yang "bisa terbang asalkan lapang".

Kemudian bagi para wisatawan dari luar kota juga diminta untuk tidak membawa "drone" masuk ke Beijing.

Hal itu disampaikan mengingat China akan memasuki libur Hari Buruh pada 1-5 Mei 2026.

Dalam aturan tersebut disampaikan turis yang datang ke Beijing dari luar daerah untuk memperhatikan larangan "Mengangkut, membawa pesawat tanpa awak beserta komponen intinya masuk ke dalam wilayah administratif Beijing baik datang menggunakan kereta cepat, bus antarkota, pesawat, atau mobil pribadi (termasuk transit/melewati Beijing)". Semuanya termasuk dalam lingkup "mengangkut, membawa" dan harus dipatuhi.

Sedangkan bagi warga Beijing yang berencana membawa pesawat tanpa awak keluar kota untuk berwisata juga harus memperhatikan bahwa hanya pesawat tanpa awak yang telah menyelesaikan verifikasi informasi dengan Biro Keamanan Publik Beijing yang dapat dibawa keluar dan kemudian kembali lagi ke Beijing oleh pemiliknya sendiri atau orang yang ditunjuk oleh institusi pemilik "drone" tersebut.

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, menekankan pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada drone pertanian sebagai langkah strategis untuk melindungi industri dalam negeri sekaligus konsumen.

Menurutnya, standar bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen penting untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar. Ia menegaskan bahwa transformasi menuju Pertanian 4.0 harus didukung oleh perangkat yang memiliki daya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun global.

“Penerapan standar pada drone pertanian bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen penting untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar," kata Menperin dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Emmy Suryandari, menyampaikan bahwa standardisasi berperan penting dalam menciptakan keseragaman mutu serta meningkatkan efisiensi operasional industri alat dan mesin pertanian (alsintan).

“Standardisasi alsintan, termasuk drone, adalah kunci untuk menciptakan keseragaman mutu dan efisiensi operasional. Melalui sertifikasi yang dilakukan oleh unit kerja kami, kami berkomitmen mendampingi industri untuk naik kelas dan mampu bersaing di pasar global,” ungkapnya.

Kemenperin melalui Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) telah mendapatkan penunjukan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk melaksanakan sertifikasi produk drone pertanian berdasarkan standar SNI 9199:2023 yang mencakup persyaratan mutu dan metode pengujian.

Kepala BBSPJILM, Mogadishu Djati Ertanto menegaskan kesiapan pihaknya dalam menjalankan mandat tersebut, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia.

“Kami telah meningkatkan kapabilitas laboratorium dan auditor untuk menjawab tantangan teknologi drone pertanian,” tuturnya.

Melalui skema sertifikasi SNI 9199:2023, BBSPJILM memastikan setiap produk drone yang lulus uji memiliki integritas struktural dan fungsional yang valid.

“Fokus kami adalah memastikan inovasi produsen lokal tidak hanya canggih di atas kertas, tetapi juga andal dan aman saat dioperasikan di lapangan,” imbuhnya.

Penggunaan drone dalam sektor pertanian memiliki karakteristik operasi yang spesifik, terutama karena membawa muatan seperti pestisida dan pupuk. Tanpa standar mutu yang jelas, potensi risiko seperti ketidakefisienan penyemprotan hingga gangguan keselamatan dapat terjadi.

Selain itu, penerapan sertifikasi juga memberikan berbagai manfaat bagi pelaku industri dan pengguna, antara lain meningkatkan kredibilitas produk, memperluas akses pasar termasuk pengadaan pemerintah melalui e-katalog, serta memitigasi risiko kegagalan fungsi.

(Febrina Ratna Iskana)

Perkembangan teknologi militer telah mengubah cara negara-negara memandang operasi udara. Dalam dinamika konflik yang terjadi saat ini, seperti ketegangan antara Iran dan Israel, penggunaan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) atau drone militer menunjukkan bagaimana serangan dapat dilakukan secara jarak jauh dengan intensitas tinggi tanpa selalu mengandalkan operasi darat secara langsung. Fenomena ini menandai adanya pergeseran pola peperangan, dari yang sebelumnya mengandalkan kekuatan fisik dan kehadiran pasukan di medan tempur, menjadi perang berbasis teknologi yang lebih efisien, cepat, dan minim risiko terhadap personel.

Dalam konteks tersebut, PTTA tidak lagi sekadar menjadi pemeran pendukung. Namun, perlahan mulai menjadi aktor utama yang semakin bersinar dalam berbagai konflik perang. Mulai dari pengintaian hingga serangan presisi, PTTA memberikan keunggulan yang sangat menarik, terutama karena mampu beroperasi tanpa mempertaruhkan keselamatan pilot. Keberadaannya tidak hanya meningkatkan efektivitas operasi, tetapi juga mengubah cara pengambilan keputusan di medan perang

Hal ini senada dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ir Sukarno, Presiden Republik Indonesia pertama, yang menekankan bahwa penguasaan teknologi akan menjadi faktor penentu dalam perang modern di masa depan. Apa yang dahulu masih berupa visi, kini mulai menjadi realitas. PTTA hadir sebagai representasi nyata bagaimana teknologi menggeser pola dan strategi peperangan.

Di tengah arus perubahan yang terjadi, muncul sebuah pertanyaan yang semakin relevan: Apakah PTTA hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam sebuah operasi udara atau justru telah menjadi penentu kemenangan? Bagi Indonesia, dengan tantangan geografis yang luas dan kompleks, pertanyaan ini bukan sekadar wacana, melainkan menyangkut arah kebijakan, kesiapan organisasi, serta efektivitas pertahanan udara ke depan.

Potensi PTTA

Salah satu alasan utama PTTA berpotensi menjadi penentu kemenangan udara adalah kemampuannya dalam menyediakan informasi secara cepat dan real-time. Dalam operasi perang, siapa yang lebih dahulu mengetahui situasi di lapangan, maka dialah yang memiliki keunggulan. PTTA mampu menjalankan misi ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) dengan durasi yang lebih lama dibandingkan dengan pesawat berawak. Selain itu, PTTA dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti sensor elektro-optik dan inframerah untuk pengamatan siang dan malam.

Tidak hanya berhenti pada fungsi pengawasan, PTTA juga dapat dipersenjatai untuk serangan presisi terhadap sebuah target tertentu. Bahkan saat ini sudah berkembang pula PTTA dengan jenis Kamikaze yang mampu berpatroli di area target dan menghantam sasaran secara langsung. Dengan demikian, keputusan tidak hanya dapat diambil dengan cepat, tetapi juga langsung diimplementasikan dalam waktu yang singkat, sehingga meningkatkan efektivitas dan kecepatan dalam operasi udara modern.

Efisiensi dan Risiko

Penggunaan PTTA juga mengubah cara pandang terhadap risiko dalam sebuah peperangan. Jika sebelumnya setiap misi selalu diiringi potensi kehilangan pilot/penerbang, kini risiko tersebut dapat ditekan secara signifikan. PTTA memungkinkan pelaksanaan misi berbahaya tanpa harus menempatkan personel secara langsung di area ancaman.

Penerbang yang mengendalikan PTTA berada di dalam ruangan khusus yang posisinya jauh serta rahasia. PTTA dikendalikan dengan bantuan satelit maupun secara line of sight (LOS), sehingga tetap dapat dioperasikan secara stabil baik dalam jarak dekat maupun jauh. Di sisi lain, dari segi biaya operasional, PTTA relatif lebih efisien dibandingkan dengan pesawat berawak, sehingga dapat digunakan secara lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Kelemahan dan Tantangan

Namun, PTTA bukan tanpa kelemahan. Ketergantungan pada sistem komunikasi dan teknologi data menjadikannya rentan terhadap gangguan seperti jamming atau serangan siber. PTTA dirancang untuk dapat bergerak secara autonomous dengan sistem logika tertentu, Keputusan yang diambil oleh sistem otomatis sangat bergantung pada algoritma dan data yang telah diprogramkan, sehingga berpotensi mengalami kesalahan dalam menghadapi situasi yang dinamis dan tidak terduga di lapangan.

Selain itu, pengoperasian PTTA tetap membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih. Mereka harus tetap memegang teguh nilai-nilai Airmanship serta memiliki tingkat kewaspadaan yang baik. Ditambah seorang penerbang PTTA tidak hanya sebatas bisa menerbangkan sebuah alutsista, tetapi mereka harus paham juga bagaimana sistem yang ada di dalam PTTA. Oleh karena itu, meskipun teknologi PTTA sangat canggih, peran manusia sebagai pengendali dan pengambil keputusan tetap menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan operasi udara.

Sebagai penutup, dapat dijelaskan bahwa PTTA bukan lagi dipandang sebagai pelengkap dalam operasi perang udara modern. Dengan segala keunggulan yang dimilikinya, menjadikan PTTA sebagai mata di langit yang mampu memantau suatu wilayah secara terus-menerus, luas dan real-time. Melalui kemampuan ini, setiap pergerakan di area operasi dapat terdeteksi sejak dini. Di sisi lain, karakteristik operasinya yang sulit terdeteksi menjadikan PTTA sebagai kekuatan yang “Silent but Deadly’’- bekerja secara senyap namun memberikan dampak yang signifikan.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan satuan PTTA seperti Skadron Udara 51 dan Skadron Udara 52 menjadi bukti bahwa PTTA telah mulai diintegrasikan dalam konsep operasi udara nasional. Namun, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada jumlah dan kecanggihan alutsista saja, melainkan pada bagaimana menjadikan PTTA sebagai bagian inti dalam doktrin dan strategi perang TNI khususnya TNI AU. Dengan wilayah yang luas dan kompleks, PTTA memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia.

Oleh karena itu, sudah saatnya PTTA tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan sebagai salah satu penentu kemenangan udara. Keberhasilan di masa depan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik alutsista, tetapi juga oleh kemampuan menguasai teknologi serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika peperangan modern.

BEIRUT - Stasiun penyiaran publik Israel, Kan, melaporkan Hizbullah meluncurkan sekitar 40 drone ke arah Israel utara pada hari Senin, menyebabkan kerusakan yang signifikan. Di antaranya adalah drone yang dikerahkan untuk pertama kalinya, dilengkapi dengan sistem panduan optik yang membuatnya sulit dideteksi.

Menurut stasiun penyiaran tersebut, salah satu drone jatuh di permukiman Kiryat Shmona.

Dikatakan bahwa hanya sejumlah kecil drone yang berhasil dicegat, sementara sisanya mengenai sasaran, menyebabkan kerusakan berat, tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Kan menambahkan drone baru ini dianggap sebagai sistem udara canggih, tahan terhadap peperangan elektronik dan sulit dideteksi atau dihentikan.

Dikatakan bahwa drone tersebut dapat bermanuver di dalam bangunan, membawa hingga 5 kilogram bahan peledak, dan mencapai jarak puluhan kilometer.

Secara terpisah, situs web Israel Globes melaporkan Hizbullah baru-baru ini mulai menggunakan drone FPV (first-person view) untuk menargetkan tank dan kendaraan lapis baja Israel di Lebanon selatan.

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) telah tertinggal dari Rusia dan China dalam pengembangan drone bertenaga AI. Laporan New York Times (NYT) itu mengutip pejabat pertahanan dan intelijen AS yang tidak disebutkan namanya.

Generasi baru pesawat militer tak berawak ini mampu mengidentifikasi dan menyerang target, serta mengoordinasikan serangan tanpa campur tangan manusia.

Parade militer di Beijing September lalu yang menampilkan sejumlah drone otonom membuat para pejabat Pentagon percaya bahwa "program Amerika untuk drone tempur tak berawak tertinggal dari China," lapor NYT.

Surat kabar tersebut mengutip sumber pertahanan AS yang mengatakan Rusia juga "dianggap lebih maju dalam membangun fasilitas yang dapat memproduksi drone canggih," menggunakan medan perang Ukraina untuk "menguji dan menyempurnakannya."

Beijing telah mengejar "fusi sipil-militer," yang melibatkan perusahaan teknologi komersial dan perusahaan rintisan dalam "pengadaan militer, penelitian bersama, dan pekerjaan lain dengan lembaga pertahanan," lapor media tersebut.

Menurut NYT, “dominasi manufaktur China berarti mereka dapat memproduksi senjata otonom dalam skala yang tidak dapat ditandingi Pentagon.”

Sebagai contoh, NYT mengutip drone Jiutian (Langit Tinggi) bertenaga jet kelas berat China, yang dirancang untuk berfungsi sebagai ‘kapal induk,’ yang berhasil diuji coba akhir tahun lalu.

Kendaraan udara tak berawak yang dikembangkan oleh Aviation Industry Corporation of China (AVIC) ini dikatakan mampu membawa hingga 100 drone kamikaze kecil yang dipandu AI, serta berbagai amunisi udara-ke-permukaan dan udara-ke-udara.

Rusia juga telah membuat kemajuan dalam melengkapi amunisi jelajah Lancet mereka dengan fitur penargetan otonom, catat NYT.

Meskipun pemerintah AS telah menggelontorkan miliaran dolar untuk mengejar ketertinggalan dengan para pesaingnya akhir-akhir ini, “sistem pengadaan Pentagon, yang dibangun di sekitar kontraktor lama dan jangka waktu yang panjang,” sebelumnya terbukti tidak efisien, menurut publikasi tersebut.

September lalu, CNN, mengutip Mayjen Curt Taylor, komandan Divisi Lapis Baja ke-1 Angkatan Darat AS, juga melaporkan Washington sedang berupaya mengejar ketertinggalan dalam produksi drone militer.

Menurut media tersebut, kontraktor pertahanan AS belum mampu memproduksi drone kecil dan murah, karena industri ini selama bertahun-tahun berfokus pada sistem besar dan mahal seperti jet dan tank.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) atau Tugu Insurance memastikan pihaknya memberikan perlindungan asuransi terhadap dua kapal tanker PT Pertamina (Persero) yang masih berada di Selat Hormuz akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Presiden Direktur Tugu Insurance Adi Pramana menegaskan sebagai bagian dari grup Pertamina, perusahaannya turut serta memproteksi ketahanan energi.

“Ya tentunya kami juga mem-provideasuransi terhadap kapal tersebut dan kami selalu berkoordinasi dengan pertamina kondisi situasinya seperti apa,” ucapnya dalam MediaMeet UpTugu Insurance, dikutip Senin (13/4/2026).

Dirinya berharap bahwa dua kapal tersebut bisa cepat kembali dari kawasan Teluk Persia tersebut. Lebih lanjut, akibat perang yang terjadi di Timur Tengah itu maka meningkatkan risiko yang ada.

“Memang untuk perang ini ya pasti ada sedikit peningkatan risiko, jadi ada sedikit penambahan premi itu, tapi kami usahakan bahwa kami benar-benarsupport. Jadi ya sudah kita mungkin full effort-lah untuk membawa kapal tersebut kembali ke Indonesia,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Teknik Tugu Insurance Fadlil Iswahyudi turut memastikan Tugu Insurance akan selalusupportPertamina, sehingga risiko terjadinya kegagalan membawa kapal dan isinya tersebut ke Indonesia bisa diminimalisasikan semaksimal mungkin.

“Memang sampai saat ini, pintu Selat Hormuz sempat dibuka, eh ada [serangan bom] yang di Lebanon, ditutup lagi sekarang. Sampai sekarang masih ada di Teluk Persia, mudah-mudahan [Selat Hormuz] segera dibuka kembali,” ucapnya.

Lebih lanjut, Fadlil mengingatkan bahwa keterlambatan pengiriman tidak termasuk risiko yang dilindungi atau di-coverasuransi. Pada umumnya, asuransi ini lebih melindungi kerusakan kapal atau saat ada serangan sepertidronedan torpedo yang salah sasaran.

“Kayak di Kapal Thailand gitu kalau seperti itu ada kerusakannya itu akan di-cover. Jadibasicallyperang itu enggak di-cover, kecuali untuk di laut, adacover-nya. Nah, kalau sampai ada torpedo,droneatau apa, dengan bom ya karena perang, itu di-cover,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam proses negosiasi untuk segera meloloskan dua kapal tanker minyak miliknya yang belum bisa melintasi Selat Hormuz.

Kedua kapal tanker bernama Pertamina Pride dan Gamsunoro ini sudah sekitar sebulan lamanya usai eskalasi serangan yang dimulai oleh Amerika Serikat (AS)-Israel kepada Iran.

"Kami mengintensifkan koordinasi dengan Kemenlu agar proses diplomasi dan negosiasi berjalan dengan baik. Prioritas utama kami memastikan keselamatan awak kapal dan keamanan muatannya," terang VP Corporate Communications Pertamina Muhammad Baron kepadaBisnis, Kamis (9/4/2026).

Saat ini, lanjut Baron, kedua kapal tanker tersebut masih berada di kawasan Teluk Arab. Dia menyebut, salah satu kapal tanker itu mengangkut minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri.

TEHERAN - Amerika Serikat telah kehilangan delapan drone MQ-9 Reaper di Timur Tengah sejak 1 April, sehingga jumlah total yang jatuh dalam konflik dengan Iran menjadi 24, lapor CBS News. Setiap drone berharga USD30 juta atau lebih, sehingga dampak finansialnya diperkirakan mencapai USD720 juta atau Rp12,3 triliun.

MQ-9 Reaper, yang diproduksi oleh General Atomics Aeronautical Systems, digunakan untuk pengumpulan intelijen, pengawasan, pengintaian, dan misi serangan presisi.

Data yang dikumpulkan oleh CBS News menunjukkan bahwa AS dan Israel telah melakukan serangan terhadap lebih dari 13.000 target di seluruh Iran sejak meluncurkan serangan gabungan mereka. Sebagai tanggapan, Iran telah menyerang target di 12 negara di seluruh wilayah tersebut. Meskipun gencatan senjata selama dua minggu diumumkan pada hari Selasa, serangan Israel terus berlanjut di Lebanon, menyoroti sifat rapuh dari gencatan senjata tersebut.

Konflik yang dimulai pada 28 Februari ini telah menewaskan ribuan orang, mengganggu pasar energi global, dan melumpuhkan pelayaran melalui Selat Hormuz. Pakistan, bersama dengan Turki, China, Arab Saudi, dan Mesir, menengahi gencatan senjata sementara dan menjadi tuan rumah pembicaraan langsung AS-Iran di Islamabad yang bertujuan untuk mengamankan perdamaian abadi. Kerugian besar drone Reaper menggarisbawahi intensitas perang udara dan efektivitas pertahanan udara Iran.

Melansir Times of India, MQ-9 Reaper, yang dikembangkan oleh General Atomics, adalah pesawat tanpa awak yang mampu melakukan pengumpulan intelijen dan serangan presisi dengan daya tahan lama. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2007, pesawat tanpa awak ini telah menjadi salah satu pesawat tanpa awak bersenjata yang paling banyak digunakan dalam persenjataan AS dan telah tampil dalam misi-misi penting, termasuk serangan tahun 2020 yang menewaskan Jenderal Iran Qassem Soleimani.

MQ-9 dapat terbang pada ketinggian hingga 50.000 kaki dan tetap berada di udara untuk jangka waktu yang lama, memberikan pengawasan terus-menerus jauh melampaui jangkauan banyak pesawat tradisional. Didukung oleh mesin turboprop, ia memiliki kecepatan maksimum sekitar 480 km/jam dan dapat membawa campuran sensor, peralatan komunikasi, dan amunisi berpemandu presisi.

Fleksibilitasnya memungkinkannya untuk melakukan misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian sambil mempertahankan kemampuan untuk menyerang target jika diperlukan. Tidak seperti pesawat tanpa awak pengawasan tanpa senjata, Reaper dapat mendeteksi, melacak, dan menetralisir ancaman dalam siklus misi yang sama.

Varian yang berfokus pada maritim, MQ-9B SeaGuardian, telah dilengkapi dengan sistem yang mampu menyebarkan sonobuoy yang digunakan untuk mendeteksi kapal selam. Ini memungkinkan pemantauan aktivitas bawah air jarak jauh di luar cakrawala dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan pesawat perang anti-kapal selam berawak.

TEHERAN - Sejak awal perang antara AS dan Israel dengan Iran, Iran secara konsisten mengerahkan drone produksi massal dan murah, termasuk seri Shahed – yang juga telah digunakan dalam konflik di Ukraina.

Negara-negara Teluk dan pasukan AS terutama menggunakan sistem pertahanan udara yang mahal untuk pencegahan. Sebuah rudal pencegat Patriot dapat berharga sekitar USD4 juta per unit, sementara sebuah UAV Shahed diperkirakan hanya berharga sekitar USD20.000. Perbedaan yang sangat besar ini menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan strategi pertahanan saat ini.

Toru Tokushige, CEO Terra Drone, sebuah perusahaan Jepang, mengatakan bahwa permintaan dari Timur Tengah telah melonjak sejak konflik meningkat. Ia percaya bahwa menggunakan sistem mahal untuk melawan senjata yang lebih murah "tidak lagi layaksecara ekonomi" dan memaksa negara-negara untuk mempertimbangkan kembali.

Solusi yang diusulkan adalah UAV pencegat Terra A1, yang dikembangkan bersama oleh Terra Drone dan perusahaan Ukraina Amazing Drones. Perangkat ini, dengan harga sekitar USD2.500, dirancang untuk secara langsung melawan serangan drone Shahed.

Berdasarkan perjanjian kerja sama, Terra Drone akan bertanggung jawab memasarkan produk tersebut secara internasional, sekaligus menyediakan modal dan dukungan teknologi manufaktur. Namun, Terra A1 belum diuji dalam kondisi pertempuran dan diharapkan akan dikirimkan ke tentara Ukraina dalam beberapa bulan mendatang untuk evaluasi di dunia nyata.

Pada minggu pertama konflik, Iran meluncurkan lebih dari 1.000 drone dan diyakini mampu memproduksi hingga 10.000 per bulan, sehingga meningkatkan tekanan pada sistem pertahanan udara tradisional.

Terra Drone menyatakan telah membangun kehadiran di Arab Saudi melalui penyediaan drone sipil kepada perusahaan minyak milik negara, Saudi Aramco. Perusahaan tersebut sedang mempertimbangkan untuk memanfaatkan kehadiran tersebut guna membangun kemampuan manufaktur drone pencegat sendiri di Timur Tengah.

Menurut Tokushige, ini adalah area di mana kekuatan manufaktur Jepang dapat dimanfaatkan, mengingat meningkatnya permintaan akan solusi pertahanan berbiaya rendah

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah puluhan tahun melawan virus komputer dan malware, pakar keamanan siber Mikko Hyppönen menilai ancaman perang terbaru saat ini adalah pesawat nirawak atau drone. Peretas harus mampu membajak sinyal drone untuk memenangkan perang.

Dalam sebuah konferensi keamanan siber dunia Black Hat 2025 di Las Vegas, Hyppönen menggambarkan pekerjaannya seperti permainan Tetris. Menurutnya, keberhasilan di dunia keamanan sering tidak terlihat. Saat sistem aman, tidak ada yang terjadi. Namun jika gagal, dampaknya langsung terasa.

Hyppönen sudah lebih dari 35 tahun berkecimpung di dunia keamanan siber. Dia memulai karier sejak akhir 1980-an, saat istilah malware belum populer dan orang lebih mengenalnya sebagai virus atau trojan. Saat itu, penyebaran virus bahkan masih menggunakan disket.

Sepanjang kariernya, Dia telah menganalisis ribuan jenis malware dan menjadi salah satu tokoh paling dihormati di industri ini. Hyppönen juga pernah bekerja di perusahaan keamanan siber F-Secure, yang dikenal sebagai pengembang antivirus.

Namun kini, fokusnya mulai berubah. Dia melihat ancaman baru yang semakin nyata, yaitu penggunaan drone dalam konflik modern.

Perubahan ini dipengaruhi oleh situasi geopolitik, terutama sejak Invasi Rusia ke Ukraina 2022, di mana drone menjadi salah satu senjata utama. Sebagai warga Finlandia yang tinggal dekat perbatasan Rusia, Hyppönen merasa ancaman tersebut semakin relevan.

Menurutnya, jika dulu ancaman utama datang dari virus komputer, kini ancaman bisa datang dari mesin fisik seperti drone.

Dunia malware sendiri sudah banyak berubah. Dulu, virus dibuat hanya untuk eksperimen atau rasa ingin tahu. Salah satu contohnya adalah virus sederhana yang hanya menampilkan pesan tanpa merusak sistem.

Namun seiring waktu, serangan menjadi lebih serius. Pada tahun 2000, muncul virus terkenal ILOVEYOU yang menyebar lewat email dan menginfeksi lebih dari 10 juta komputer di seluruh dunia.

Kini, malware tidak lagi dibuat untuk iseng. Sebagian besar digunakan untuk kejahatan siber, spionase atau kepentingan negara. Serangan besar seperti WannaCry dan NotPetya menunjukkan betapa seriusnya ancaman tersebut.

“Era virus sudah benar-benar berlalu,” kata Hyppönen dikutip dari Techcrunch, Minggu (5/4/2026).

Di sisi lain, sistem keamanan juga semakin kuat. Perangkat modern seperti smartphone jauh lebih sulit diretas, bahkan biaya untuk membobolnya bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar AS. Hal ini membuat serangan besar biasanya hanya bisa dilakukan oleh pihak dengan sumber daya besar, seperti negara.

Melihat perkembangan ini, Hyppönen merasa bidang keamanan siber sudah cukup matang. Dia pun beralih ke tantangan baru dengan bergabung ke perusahaan teknologi anti-drone Sensofusion sebagai kepala riset.

“Lebih bermakna untuk bekerja memerangi drone, bukan hanya drone saat ini, tetapi juga di masa depan,” ujarnya.

Di sana, dia mengembangkan sistem untuk mendeteksi dan melawan drone berbahaya. Caranya mirip dengan melawan malware, yaitu dengan mengenali tanda atau pola tertentu, lalu memblokirnya.

Bedanya, jika dalam dunia siber serangan terjadi di sistem komputer, pada drone serangan bisa dilakukan langsung pada sinyal radio. Bahkan, jika celah ditemukan, drone bisa dijatuhkan dengan cepat.

Menurut Hyppönen, pertarungan ini pada dasarnya tetap sama seperti permainan kucing dan tikus. Saat satu ancaman berhasil dihentikan, akan muncul ancaman baru dengan cara yang berbeda.

Menariknya, musuh yang dia hadapi juga tidak banyak berubah. Jika dulu ia melawan serangan siber dari Rusia, kini Hyppönen menghadapi ancaman drone dari negara yang sama. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) Iran mengumumkan rencana serangan terhadap 18 perusahaan teknologi dan keuangan Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di wilayah Timur Tengah.

Militer Iran menetapkan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai target sah karena dianggap terlibat dalam operasi intelijen dan militer bersama Israel.

Menghimpun dari media Iran, ancaman ini secara spesifik menargetkan perusahaan besar seperti Apple, Google, Meta, dan Microsoft. Pemasok perangkat keras global seperti HP, Intel, IBM, dan Cisco juga masuk dalam daftar entitas yang akan diserang.

Militer Iran mengatakan bahwa perusahaan teknologi informasi dan kecerdasan artifisial (AI) AS merupakan elemen utama dalam merancang serta melacak target operasi militer terhadap warga Iran. Pernyataan ini muncul menyusul eskalasi konflik bersenjata yang telah berlangsung sejak 28 Februari lalu.

Mantan Komandan IRGC Hossein Kanani Moghaddam mengatakan Iran kini berada dalam posisi yang lebih kuat dengan kepemilikan kapabilitas militer yang belum dikerahkan sepenuhnya.

Dia menambahkan, Iran memiliki senjata elektromagnetik yang mampu melumpuhkan sistem elektronik di seluruh kota tanpa membahayakan warga sipil secara langsung.

"Masih banyak kejutan di depan, hal-hal yang belum pernah dihadapi oleh Amerika dan Israel sebelumnya," kata Moghaddam dilansir dari Gizmodo, Rabu (1/4/2026).

Selain raksasa perangkat lunak, daftar target serangan tersebut kini diperluas hingga mencakup produsen cip Nvidia dan perusahaan otomotif Tesla. Lembaga keuangan J.P. Morgan juga disebut sebagai target potensial dalam rilis terbaru yang disebarkan melalui saluran resmi militer Iran.

IRGC memperingatkan para karyawan yang bekerja di institusi-institusi tersebut untuk segera meninggalkan tempat kerja demi menyelamatkan nyawa mereka. Penduduk yang berada di sekitar fasilitas perusahaan dalam radius satu kilometer juga diimbau untuk segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Ancaman ini diprediksi memberikan dampak operasional yang fatal bagi industri teknologi global. Sebagai catatan, Nvidia menempatkan sekitar 13% tenaga kerja globalnya di Israel, yang merupakan pusat riset dan pengembangan terbesar kedua perusahaan tersebut di luar Amerika Serikat.

Selain Nvidia, Intel tercatat mempekerjakan sekitar 9.355 orang di Israel. Keberadaan kantor operasional di Yerusalem, Tel Aviv, dan Abu Dhabi menjadikan aset-aset strategis ini sangat rentan terhadap serangan drone maupun rudal balistik jika ancaman tersebut direalisasikan.

Sebelumnya, pusat data Amazon Web Services (AWS) di Uni Emirat Arab dan Bahrain dilaporkan telah mengalami kerusakan fisik akibat serangan drone pada pekan pertama perang. Insiden tersebut sempat menyebabkan gangguan daya serta kerusakan infrastruktur akibat upaya pemadaman kebakaran di lokasi fasilitas.

Ketegangan militer ini juga mulai berdampak pada sisi ekonomi makro, ditandai dengan melonjaknya harga minyak dan gas alam dunia. Hal ini dipicu oleh tindakan Iran yang menghentikan arus lalu lintas kapal di Selat Hormuz, yang merupakan jalur logistik energi global paling vital.

Para pelaku industri juga mengkhawatirkan stabilitas pasokan Helium global yang sangat krusial bagi proses manufaktur chip semikonduktor. Gangguan berkelanjutan di wilayah Timur Tengah dapat memicu krisis pasokan perangkat keras di tingkat global dalam jangka waktu panjang.

Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump merespons situasi ini dengan mengirimkan ribuan pasukan tambahan ke kawasan tersebut. Trump memberikan sinyal terkait kemungkinan invasi darat untuk mengamankan sumber daya minyak dan menstabilkan wilayah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal duduk perkara kasus dugaan mark up dana desa di Kabupaten Karo terkait pihak vendor, Amsal Sitepu.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan jasa pembuatan instalasi komunikasi dan informatika periode 2020-2023.

Dia menekankan, bahwa Amsal dijadikan terdakwa lantaran bekerja tanpa kesesuaian perencanaan atau RAB. Misalnya, terkait dengan penyewaan drone 30 hari, namun hanya dilaksanakan 12 hari.

"Jadi bukan masalah skill kemampuan, tetapi di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari ternyata dilaksanakan hasilnya dari penelitian cuma berapa hari, 12 hari, tapi dibayar full," ujar Anang di Kejagung, Senin (30/3/2026).

Dia menambahkan, salah satu modus lainnya terkait Amsal selaku vendor diduga menggandakan biaya pengeditan video.

"Terus biaya untuk editing segala macam sudah dianggarkan didobelkan lagi seperti itu yang didapat. Jadi salah satu beberapa modusnya seperti itu, jadi di RAB-nya," imbuhnya.

Adapun, Anang mengemukakan bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini yaitu Kepala Desa di Kabupaten Karo tidak memahami soal RAB pengadaan instalasi komunikasi desa.

"Sementara kegiatannya itu tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang di RAB, nah ini masalahnya. Di sinilah sementara pembayaran full. Seperti itu, jadi seperti itu," pungkasnya.

Sekadar informasi, secara total pagu anggaran proyek instalasi dan komunikasi desa itu mencapai Rp3,4 miliar. Perinciannya, vendor Gundaling Production bekerja untuk 17 desa selama 30 hari dengan pagu anggaran Rp510 juta.

Kemudian, JPA bekerja untuk 14 desa selama 30 hari dengan pagu anggaran Rp420 juta Selanjutnya, JG yang merupakan vendor milik buron SAT menggunakan pagu anggaran Rp1,95 miliar.

Sementara itu, untuk CV Promiseland milik terdakwa Amsal mengerjakan 20 desa selama tiga hari dengan pagu anggaran Rp598 juta.

Secara keseluruhan, kerugian dari kasus ini mencapai Rp1,8 miliar. Kemudian, total kerugian negara yang dituduhkan kepada Amsal mencapai Rp202 juta.