Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar memperoleh hunian layak

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mendorong peningkatan akses hunian yang terjangkau dan inklusif melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara.

“Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak,” ujar Dony yang juga merupakan Chief Operating Officer (COO) Danantara dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, Dony menggelar rapat koordinasi bersama Himbara guna membahas pengembangan program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antar BUMN sektor keuangan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif dan berkelanjutan.

Pembahasan mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kepala BP BUMN menegaskan bahwa sinergi antar BUMN perlu terus diperkuat guna menghadirkan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat.

Rapat tersebut turut membahas upaya memperkuat kolaborasi antarbank anggota Himbara dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Sinergi ini diharapkan dapat mendukung percepatan program penyediaan rumah yang berkualitas dengan skema pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau dan berkelanjutan.

Penguatan sektor perumahan juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor properti dan industri pendukungnya.

Melalui kolaborasi ini, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional guna menghadirkan hunian yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat koordinasi bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara, pada Rabu (13/5/2026) guna membahas pengembangan program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat. Dony menyampaikan pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antar BUMN sektor keuangan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan.

"Pembahasan mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dony menegaskan sinergi antarBUMN perlu terus diperkuat guna menghadirkan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat. Ia menyebut sinergi antarBUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak.

Dony menyampaikan rapat tersebut turut membahas upaya memperkuat kolaborasi antarbank anggota Himbara dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Dia berharap sinergi ini dapat mendukung percepatan program penyediaan rumah yang berkualitas dengan skema pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan.

"Penguatan sektor perumahan juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor properti dan industri pendukungnya," kata Dony.

Melalui kolaborasi ini, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional guna menghadirkan hunian yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat. Dony mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait surat protes yang dikirim Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai iklim investasi di Indonesia.

"Saya juga dengar-dengar ada, kalau terkait dengan tindakan ilegal ya mereka harus ikut UU di sini, kalau mereka lakukan sesuai legal mereka juga tahu." kata Purbaya 

Bendahara Negara tersebut mengatakan sebelumnya pernah berdiskusi dengan Duta Besar China di Indonesia. "Kita enggak akan ganggu bisnis siapapun di sini, asal mereka lakukan dengan legal. Kalau ilegal kita akan tindak," kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5).

Sebelumnya dalam surat yang sampai ke Presiden Prabowo Subianto, investor China menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari rencana kebijakan retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), kenaikan royalti mineral, pengurangan kuota bijih nikel, hingga pengetatan pengawasan visa kerja.

Salah satu poin utama yang disorot ialah rencana aturan baru DHE SDA yang dinilai dapat mengganggu likuiditas eksportir sumber daya alam. Investor China menilai kewajiban menempatkan 50 persen devisa hasil ekspor di bank milik negara selama satu tahun berpotensi membebani arus kas perusahaan.

Merespons hal itu, Purbaya menegaskan kebijakan DHE SDA tetap dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan nasional sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif.

[Gambas:Youtube]

"Kalau perusahaan nanti yang tidak pinjam uang di Indonesia terbebas dari DHE SDA, ada pengecualian seperti itu. Jadi harusnya China tidak ada masalah," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5).

Purbaya menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah fleksibilitas dalam aturan baru DHE SDA agar tidak membebani pelaku usaha. Namun, ia belum memerinci ketentuan final kebijakan tersebut.

Aturan baru DHE SDA sendiri dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Kebijakan itu disebut akan mewajibkan eksportir menempatkan dana hasil ekspor di perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta mengonversi maksimal 50 persen devisa ke rupiah.

Selain DHE SDA, Kadin China juga memprotes kenaikan pajak dan pungutan yang dinilai semakin membebani industri. Mereka menyoroti rencana kenaikan royalti mineral, inspeksi pajak yang disebut makin ketat, hingga denda bernilai puluhan juta dolar AS yang disebut memicu kepanikan pelaku usaha.

Investor China juga mengeluhkan pengurangan kuota bijih nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang disebut dipangkas lebih dari 70 persen atau setara 30 juta ton produksi. Menurut mereka, kondisi itu dapat mengganggu industri hilirisasi seperti baja tahan karat dan energi baru.

Tak hanya itu, mereka turut menyoroti penindakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), termasuk denda US$180 juta terhadap perusahaan investasi China terkait izin kawasan hutan.

Keluhan lain menyasar proyek-proyek besar yang disebut tertunda akibat intervensi pemerintah daerah maupun pusat, serta aturan visa kerja yang dinilai makin ketat dan menghambat mobilitas tenaga kerja asing.

Merespons protes tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah tetap akan mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan fiskal dan pengelolaan sumber daya alam.

"Belum dikenakan karena baru rencana. Biar saja, tapi kami akan mementingkan kepentingan negara kita," katanya.

Ia juga menilai hubungan investasi Indonesia dan China bersifat timbal balik. Karena itu, pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan keluhan terhadap sejumlah praktik usaha perusahaan China yang dinilai tidak sesuai aturan.

"Saya sudah komplain ke mereka banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka," ujar Purbaya.

"Jadi itu dua arah sebetulnya, tidak ada masalah," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang akan dipusatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai Juni 2026.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Bank Mandiri mendukung kebijakan regulator mengenai kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang akan dipusatkan pada bank-bank milik negara [Himbara],” ujar Adhika kepada Bisnis, dikutip Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri dapat memperkuat struktur likuiditas valuta asing nasional sekaligus menciptakan stabilitas rupiah yang lebih berkesinambungan di tengah dinamika pasar global.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing domestik khusus sebagai sarana penempatan DHE SDA. Adhika menilai instrumen tersebut dapat menjadi alternatif investasi yang menarik bagi eksportir.

“Kehadiran instrumen SBN valas domestik khusus bagi eksportir dinilai sebagai solusi tepat yang menawarkan alternatif investasi aman dengan imbal hasil kompetitif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk menempatkan devisanya di dalam negeri,” katanya.

Bank Mandiri pun memastikan kesiapan likuiditas dan infrastruktur layanan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Perseroan mengklaim memiliki likuiditas valas yang memadai serta sistem layanan perbankan terintegrasi untuk mengelola dana eksportir secara efisien dan transparan.

“Bank Mandiri memiliki likuiditas yang memadai serta infrastruktur layanan perbankan yang terintegrasi untuk memastikan pengelolaan dana eksportir berjalan secara efisien, transparan, dan memberikan nilai tambah optimal,” ujar Adhika.

Melalui kebijakan retensi DHE SDA dan dukungan instrumen investasi baru tersebut, Bank Mandiri berharap sinergi pemerintah dan industri perbankan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Melalui sinergi ini, kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

BUMN berkapitalisasi besar dinilai menjadi salah satu sektor yang mendominasi aktivitas ekonomi nasional.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan kontribusi tersebut terutama datang dari kelompok BUMN berkapitalisasi besar seperti Himbara.

"Menurut saya sebagian besar kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi masih didominasi blue chips BUMN seperti Himbara yang mendorong transaksi ekonomi tumbuh," ujar Toto di Jakarta, Selasa (12/5).

Toto menjelaskan bank-bank Himbara berperan dalam menjaga likuiditas dan pembiayaan ekonomi nasional yang menjadi motor penting pertumbuhan konsumsi dan investasi.

Selain Himbara, kata Toto, lainnya juga berasal dari sejumlah BUMN besar yang memiliki peran strategis di sektor energi, telekomunikasi, dan pertambangan.

"MIND ID yang kontribusi ekspor dan penerimaan valas tinggi, serta menumbuhkan bisnis hilirisasi," sambung Toto.

Menurutnya, kontribusi ekspor dan penerimaan devisa dari sektor tambang melalui Mind ID turut memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Selain itu, Toto menilai peran Pertamina dan Telkom Indonesia juga sangat signifikan dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Menurutnya, kedua perusahaan pelat merah tersebut mampu menciptakan efek berganda melalui penguatan sektor energi dan konektivitas digital yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi modern.

JAKARTA - Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) dinilai menjadi salah satu faktor penting yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026. Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan kontribusi tersebut terutama datang dari kelompok BUMN berkapitalisasi besar atau blue chips yang masih mendominasi aktivitas ekonomi nasional.

"Menurut saya sebagian besar kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi masih didominasi blue chips BUMN seperti Himbara yang mendorong transaksi ekonomi tumbuh," ujar Toto di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Toto menjelaskan bank-bank Himbara berperan dalam menjaga likuiditas dan pembiayaan ekonomi nasional yang menjadi motor penting pertumbuhan konsumsi dan investasi. Toto melanjutkan, sebagian besar kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masih berasal dari sejumlah BUMN besar yang memiliki peran strategis di sekto energi, telekomunikasi, dan pertambangan.

"MIND ID yang kontribusi ekspor dan penerimaan valas tinggi, serta menumbuhkan bisnis hilirisasi," sambung Toto.

Menurut Toto, kontribusi ekspor dan penerimaan devisa dari sektor tambang melalui Mind ID turut memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Selain itu, Toto menilai peran PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia juga sangat signifikan dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Menurutnya, kedua perusahaan pelat merah tersebut mampu menciptakan efek berganda melalui penguatan sektor energi dan konektivitas digital yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi modern. Namun demikian, Toto menilai kontribusi BUMN secara keseluruhan masih belum optimal karena pertumbuhan masih bertumpu pada kelompok perusahaan besar saja.

"Hal ini menggambarkan peran BUMN lainnya di luar kelompok blue chips tidak optimal," lanjut Toto.

Ia menambahkan kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional seharusnya dapat lebih besar apabila investasi di sektor hilir dengan nilai tambah tinggi dipercepat. Salah satu contohnya adalah pengembangan industri baterai kendaraan listrik melalui konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC).

“Kontribusi BUMN bisa lebih tinggi apabila mereka bisa lebih banyak investasi di hilir dengan nilai tambah lebih tinggi. Misal, percepatan pembangunan pabrik baterai EV oleh konsorsium IBC yang didominasi BUMN, maka kontribusi perusahaan negara bisa lebih besar," ucap Toto.

Toto juga menyinggung peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang saat ini masih fokus melakukan pembenahan internal dan restrukturisasi sejumlah BUMN. Menurut dia, kondisi tersebut membuat perusahaan-perusahaan BUMN yang menonjol masih berasal dari sektor-sektor unggulan lama.

"Setelah ada Danantara, BUMN yang berkibar relatif ada di sektor blue chips saja. Danantara juga di periode ini sibuk dengan restrukturisasi, misal Garuda atau beberapa BUMN Karya," kata Toto. tolong ganti dua paragraf di atas dengan kalimat lain tapi esensinya sama

Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) disebut menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026. Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, menilai kontribusi terbesar masih berasal dari BUMN berkapitalisasi besar atau kelompok blue chips yang mendominasi aktivitas ekonomi nasional.

“Menurut saya, pendorong utama pertumbuhan ekonomi masih berasal dari BUMN blue chips seperti Himbara yang menopang peningkatan transaksi ekonomi,” ujar Toto di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Toto menjelaskan, bank-bank Himbara memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas sekaligus menyalurkan pembiayaan bagi perekonomian nasional, sehingga mampu mendukung pertumbuhan konsumsi dan investasi. Ia juga menilai sejumlah BUMN besar di sektor energi, telekomunikasi, dan pertambangan masih menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“MIND ID memiliki kontribusi besar terhadap ekspor dan penerimaan devisa, sekaligus mendorong pengembangan industri hilirisasi,” kata Toto.

Menurut Toto, kontribusi ekspor dan penerimaan devisa dari sektor tambang melalui Mind ID turut memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Selain itu, Toto menilai peran PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia juga sangat signifikan dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Ia mengatakan, kedua BUMN tersebut mampu menciptakan multiplier effect melalui penguatan sektor energi dan konektivitas digital yang kini menjadi fondasi penting pertumbuhan ekonomi modern. Meski begitu, Toto menilai kontribusi BUMN secara keseluruhan masih belum maksimal karena pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang oleh perusahaan-perusahaan besar saja.

“Kondisi ini menunjukkan peran BUMN di luar kelompok blue chips masih belum optimal,” ujarnya.

Toto menambahkan, kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebenarnya dapat meningkat apabila investasi di sektor hilir bernilai tambah tinggi dipercepat. Salah satu contohnya ialah pengembangan industri baterai kendaraan listrik melalui konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC).

“Kontribusi BUMN bisa lebih besar apabila investasi di sektor hilir dengan nilai tambah tinggi diperluas. Misalnya, percepatan pembangunan pabrik baterai EV oleh konsorsium IBC yang mayoritas diisi BUMN dapat meningkatkan peran perusahaan negara dalam ekonomi,” jelas Toto.

Toto juga menyoroti peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang saat ini masih fokus melakukan pembenahan internal dan restrukturisasi sejumlah perusahaan pelat merah. Menurut dia, kondisi tersebut membuat BUMN yang tampil dominan masih berasal dari sektor-sektor unggulan lama.

“Sejak hadirnya Danantara, BUMN yang menonjol masih didominasi sektor blue chips. Saat ini Danantara juga masih fokus pada restrukturisasi, seperti Garuda dan beberapa BUMN karya,” tutup Toto.

Bisnis.com, JAKARTA — Posisi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI di industri perbankan Tanah Air kian kuat pasca bergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada awal 2026.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, sejak bergabung dalam ekosistem Himbara, perseroan terus memperluas sinergi bisnis kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta mendorong kapabilitas internal perseroan agar mampu melayani seluruh BUMN.

“Jadi kita melihat semakin memiliki fondasi yang kuat untuk BSI bisa tumbuh lebih cepat dan lebih kuat,” kata Anggoro dalam Konferensi Pers Kinerja Kuartal I/2026 secara virtual, Selasa (12/5/2026).

Posisi BSI yang tergabung dalam Himbara turut mengantarkan BSI berada di posisi kelima dalam jajaran Top 5 Bank Nasional dari sisi aset dan profit.

Hingga kuartal I/2026, Anggoro mengungkapkan bahwa total aset BSI meningkat signifikan, mencapai Rp460 triliun, menempatkan BSI pada peringkat kelima bank, naik dari peringkat enam, dengan total aset tertinggi dalam jajaran bank nasional.

Dari sisi profit, BSI mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,2 triliun pada kuartal I/2026 menjadikan BSI sebagai bank kelima dengan profit terbesar pada periode ini.

“Hal ini merupakan tonggak penting bagi kami di BSI,” ujarnya.

Sejalan dengan capaian positif ini, Anggoro menegaskan bahwa BSI tidak hanya memimpin pasar industri perbankan syariah tetapi juga semakin kompetitif di perbankan nasional.

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, tidak hanya dalam peta perbankan syariah, tetapi juga perbankan nasional.

“Kita akan terus meningkatkan kinerja tidak hanya dalam peta perbankan syariah namun juga perbankan nasional,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mempersiapkan pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Triwulan II periode April–Juni 2026 yang mulai disalurkan pada Mei 2026.

Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia dengan acuan data terbaru dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebanyak 475.821 keluarga penerima manfaat (KPM) baru juga telah ditetapkan sebagai penerima bansos setelah proses pemutakhiran data oleh pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemerintah menegaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan agar bantuan lebih tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan rentan yang benar-benar membutuhkan. Seluruh data penerima yang telah diperbarui kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kemensos yang terhubung langsung dengan dinas sosial daerah, Kemensos, dan DTSEN yang dikelola BPS.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penentuan penerima bansos dilakukan berbasis data dan bukan keputusan subjektif pendamping di lapangan.

“Yang perlu saya tegaskan sekarang di tempat ini, bahwa pendamping PKH dan kita semua tidak bisa menentukan desil DTSEN. Tugas kita hanya mengirim data-data yang sesuai di lapangan. Yang menentukan adalah BPS,” ujar Gus Ipul, Minggu (26/4/2026).

Data DTSEN terbaru tersebut menjadi dasar utama penyaluran bansos reguler sepanjang April hingga Juni 2026, termasuk pencairan BPNT yang mulai berlangsung pada Mei 2026.

1. Penyaluran BPNT dan PKH Dilakukan Melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia

Penyaluran bansos PKH dan BPNT dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Bank Himbara yang terdiri dari BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta PT Pos Indonesia. Mekanisme ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan secara non-tunai.

Bagi penerima yang memiliki akses layanan perbankan, bantuan akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Dana dapat dicairkan melalui ATM maupun teller bank dengan membawa identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Sementara itu, pencairan melalui PT Pos Indonesia diperuntukkan bagi kelompok rentan seperti lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta masyarakat di wilayah yang belum memiliki akses layanan perbankan.

Penerima bansos yang mencairkan bantuan melalui Kantor Pos akan menerima surat undangan resmi dari petugas desa, kelurahan, atau kurir PT Pos Indonesia. Surat tersebut berisi jadwal dan lokasi pencairan bantuan.

Dalam kondisi tertentu, terutama untuk lansia dan penyandang disabilitas berat, bantuan dapat diantarkan langsung ke rumah penerima.

2. Cara Mencairkan BPNT Tahap 2 Tahun 2026 di Kantor Pos

Pencairan bansos BPNT tahap 2 tahun 2026 di Kantor Pos dilakukan setelah penerima menerima surat undangan resmi pencairan.

Berikut mekanismenya:

1. Penerima menerima surat undangan dari petugas desa/kelurahan atau PT Pos Indonesia
2. Datang ke kantor pos atau lokasi pencairan sesuai jadwal yang ditentukan
3. Membawa dokumen identitas seperti KTP dan KK
4. Mengikuti proses verifikasi data oleh petugas
5. Bantuan dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku

Khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas, pencairan dapat dilakukan melalui layanan antar langsung ke rumah.

3. Besaran Bantuan PKH Triwulan II 2026

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat.

Penyaluran dilakukan setiap tiga bulan sekali. Untuk Triwulan II 2026, rincian bantuan yang diberikan meliputi:

1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000
2. Anak usia dini 0–6 tahun: Rp750.000
3. Anak SD/sederajat: Rp225.000
4. Anak SMP/sederajat: Rp375.000
5. Anak SMA/sederajat: Rp500.000
6. Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000
7. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

Jumlah bantuan yang diterima tiap keluarga berbeda-beda tergantung jumlah komponen keluarga yang tercatat dalam DTSEN.

4. BPNT Disalurkan dalam Bentuk Saldo Elektronik

Berbeda dengan PKH, bantuan BPNT atau Program Sembako diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan khusus untuk membeli kebutuhan pangan.

Pada tahap sebelumnya, penerima mendapatkan akumulasi bantuan sebesar Rp600.000 untuk tiga bulan. Untuk Triwulan II 2026, bantuan kembali disalurkan mengikuti periode berjalan April hingga Juni 2026.

Saldo bantuan tersimpan dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong atau agen resmi yang bekerja sama dengan bank penyalur.

5. Cara Cek Nama Penerima Bansos BPNT dan PKH 2026

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri melalui laman resmi Kemensos maupun aplikasi “Cek Bansos”.

1. Cara Cek via Website Kemensos
2. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
3. Masukkan data wilayah sesuai KTP
4. Ketik nama lengkap sesuai KTP
5. Masukkan kode captcha
6. Klik tombol “Cari Data”

Sistem akan menampilkan status penerima bansos beserta jenis bantuan yang diterima.

1. Cara Cek via Aplikasi Cek Bansos
2. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
3. Login menggunakan data NIK dan KK
4. Pilih menu “Cek Bansos” atau “Cek Penerima”
5. Masukkan data sesuai KTP
6. Klik “Cari Data”

Apabila data belum ditemukan, masyarakat disarankan melakukan pengecekan secara berkala karena proses pemutakhiran data masih terus berlangsung.

6. Syarat dan Kriteria Penerima Bansos Tahun 2026

Tidak seluruh masyarakat dapat menerima bansos PKH dan BPNT. Pemerintah menetapkan sejumlah syarat utama bagi calon penerima bantuan, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP dan KK valid
2. Terdaftar dalam DTSEN
3. Termasuk kategori keluarga miskin atau rentan
4. Tidak menerima bantuan sosial lain yang sejenis
5. Bukan ASN, anggota TNI, maupun Polri

Pada tahun 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan penerima bansos. Untuk PKH, bantuan diprioritaskan bagi masyarakat pada desil 1 hingga 4. Sedangkan penerima BPNT kini difokuskan pada kelompok ekonomi paling bawah dan tidak lagi mencakup desil 5.

Penyaluran bansos PKH dan BPNT Triwulan II tahun 2026 diharapkan berjalan lebih tepat sasaran berkat penggunaan DTSEN terbaru sebagai basis utama penentuan penerima bantuan.

Meski pencairan BPNT Mei 2026 dilakukan secara bertahap, masyarakat diminta aktif memastikan data kependudukan sesuai, rutin mengecek status penerima bansos, serta mengikuti mekanisme pencairan yang telah ditetapkan agar bantuan dapat diterima tanpa hambatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) segera mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) pada bulan Mei 2026.

Pihaknya juga telah menetapkan sebanyak 475.821 keluarga penerima manfaat (KPM) baru sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 triwulan II/2026.

Penetapan tersebut dilakukan setelah proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan data dilakukan agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Data-data penerima bansos yang telah diperbarui kemudian dimasukkan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kemensos. Aplikasi ini telah terhubung dengan dinas sosial kabupaten/kota dan provinsi, Kemensos, serta DTSEN yang dikelola langsung oleh BPS.

Adapun bansos akan dicairkan melalui dua cara yakni melalui Bank Himbara dan Pos Indonesia.

Pengambilan bansos di Kantor Pos Indonesia dilakukan bagi masyarakat dari kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan.

Cara Mencairkan Bansos BPNT Tahap 2 2026 di Kantor Pos

Mencairkan bansos di Kantor Pos dilakukan setelah penerima bansos menerima surat undangan pencairan dari petugas desa/kelurahan atau kurir PT Pos.

Penerima bansos kemudian datang ke kantor pos terdekat atau lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam surat undangan.

Adapun untuk lansia dan penyandang disabilitas, pencairan dilakukan langsung ke rumah

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menginginkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 5 persen ke depan tidak hanya mengandalkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Wanita yang akrab disapa Kiki itu menyebut OJK juga mendorong perusahaan-perusahaan BUMN lain ikut terlibat dalam penyaluran kredit kepada masyarakat.

"Kita juga dorong, selain perbankan, mungkin perusahaan-perusahaan BUMN lain yang juga bagus dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, itu juga bisa kita dorong untuk juga menjadi penyalur KUR tersebut," ujar Kiki di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/5).

Kiki menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto menurunkan bunga KUR dari 6 persen menjadi 5 persen tersebut. Menurut dia, rencana tersebut sudah dibahas bersama pemerintah dan otoritas keuangan.

"Kemarin kita usdah bahas waktu saya meeting sama Pak Menko Perekonomian, Pak Gubernur BI, Pak Menteri Keuangan, Danantara, waktu itu ada wacana pemerintah (tetapkan bunga) KUR 5 persen," ujarnya.

Ia menegaskan OJK mendukung penuh kebijakan tersebut agar akses pembiayaan masyarakat semakin luas.

Kiki mengatakan pihaknya telah merilis kebijakan pendukung, yaitu penerbitan utang atau pembiayaan di bawah Rp1 juta tidak ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Awalnya, aturan tersebut diterbitkan untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah. Namun, menurut Kiki, kebijakan itu juga bisa mendukung implementasi KUR bunga 5 persen.

"Tentu saja juga salah satu upaya kita juga mendukung bagaimana KUR ini juga semakin banyak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita," ucapnya.

Saat Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5), Prabowo mengungkap akan meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen dalam satu tahun.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ia mengungkapkan pihaknya telah menginstruksikan bank-bank milik negara untuk merealisasikan rencana tersebut. Bahkan, dia meyakinkan rencana tersebut akan segera direalisasikan.

"Sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat, maksimal 5 persen satu tahun," ungkap Prabowo.

Prabowo menyadari bahwa saat ini masyarakat kecil di Tanah Air belum sepenuhnya menikmati fasilitas kredit murah dari perbankan. Bahkan dia mengaku bunga pinjaman yang diberikan perbankan cukup besar.

"Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang bunganya luar biasa gilanya. Betul? Orang kecil pinjam uang bunganya bisa 70 persen setahun, betul?" ujarnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menorehkan pengakuan internasional di bidang pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi talenta digital. BNI menjadi satu-satunya bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang meraih penghargaan kategori Talent Insight Pioneer pada ajang LinkedIn Talent Awards 2025.

Tak hanya itu, BNI juga masuk sebagai finalis untuk kategori Best Employer Branding on LinkedIn serta AI Pioneer Learning Champion, menegaskan komitmen perseroan dalam memperkuat strategi human capital berbasis teknologi.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam seremoni yang berlangsung di Jakarta, Kamis (7/5). Capaian ini melanjutkan torehan positif BNI setelah sebelumnya meraih penghargaan Best Employer Brand on LinkedIn Talent Awards Indonesia 2024 untuk kategori perusahaan dengan jumlah pegawai di atas 10 ribu orang.

Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi bukti konsistensi BNI dalam membangun strategi human capital yang adaptif, berbasis data, dan relevan dengan kebutuhan bisnis masa depan.

"Pengakuan ini menjadi motivasi bagi BNI untuk terus memperkuat transformasi human capital melalui pendekatan digital berbasis data. Kami percaya bahwa pengelolaan talenta yang tepat akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," ujar Munadi dalam keterangan tertulis.

Dalam beberapa tahun terakhir, BNI terus mengoptimalkan pemanfaatan platform digital berbasis AI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan talenta, mulai dari pemetaan kebutuhan kompetensi, strategi sourcing, hingga penguatan employer branding perusahaan.

Pendekatan tersebut memungkinkan BNI memahami dinamika pasar tenaga kerja, tren skill masa depan, serta meningkatkan efektivitas proses rekrutmen dan engagement kandidat. Melalui strategi tersebut, BNI juga berhasil memperkuat positioning sebagai salah satu employer of choice di industri perbankan nasional.

Nilai budaya BNI diwujudkan melalui empat nilai utama yakni profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan, dan penyempurnaan tiada henti, yang kemudian diterjemahkan dalam enam semangat kerja atau 6 Karsa seperti agility, growth mindset, kolaborasi, hingga excellence in execution. Budaya tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun organisasi yang future-ready dan mampu bersaing di era digital.

Selain mendukung kebutuhan bisnis jangka panjang, transformasi human capital yang dijalankan BNI juga selaras dengan upaya perusahaan dalam menyiapkan talenta unggul yang mampu menjawab tantangan era digital, analytics, dan sustainability.

"Ke depan, kami akan terus memperkuat ekosistem pembelajaran

dan pengembangan talenta yang agile, future-ready, serta mampu mendorong daya saing BNI di tingkat nasional maupun global," tutup Munadi.

Ke depan, BNI akan terus memperluas implementasi strategi human capital berbasis teknologi dan data analytics guna menciptakan organisasi yang semakin adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan talenta berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan kebijakan sentralisasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memiliki dampak berbeda terhadap bank BUMN dan bank swasta.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan, kebijakan ini sejatinya mempermudah pemerintah dalam memantau devisa hasil ekspor.

“Ini akan mempermudah pemantauan kebijakan DHE SDA. Likuiditas valas tapi akan tersentralisasi di bank Himbara,” kata Teuku Riefky kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Sementara itu, kebijakan ini berdampak negatif terhadap dana valas yang ada di bank swasta. “Tentu akan menurun karena suplai valasnya turun sehingga perlu membeli valas dalam jumlah lebih banyak dengan cost yang lebih tinggi, sehingga profitability-nya turun,” tuturnya.

Kekhawatiran ini sebelumnya telah disampaikan oleh Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) dan Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (Perbina).

Dalam catatan Bisnis, Wakil Ketua Umum Perbanas Lani Darmawan menyampaikan bahwa dana valas di bank-bank non-Himbara dapat berkurang, meski dampak ke depan akan sangat bergantung pada kebutuhan kredit nasabah.

Menurutnya, bank sebetulnya melihat dua hal. Pertama, apakah permintaan kredit memang ada di valas atau tidak. Kedua, apakah biaya dana (cost of fund) antara valas dan rupiah berbeda jauh.

“Kalau misalkan sama, misalkan bedanya dikit, sama, tapi kemudian tidak ada demand untuk loan valas, ya kami akan arahkan rupiah saja. Saat ini sekarang pun juga kalau kita lihat, mayoritas tetap ada di rupiah,” tuturnya.

Selain berdampak terhadap valas, Lani menyebut bahwa kebijakan ini berpotensi memengaruhi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan pandangan investor terhadap sektor perbankan di Indonesia.

Lebih lanjut, Lani menyebut pihaknya dapat memahami tujuan pemerintah menetapkan kebijakan tersebut. Sebab dengan mewajibkan eksportir menempatkan DHE SDA di Himbara, pemerintah dapat mengontrol lalu lintas dari dana hasil ekspor.

Namun alih-alih mewajibkan penempatan DHE SDA di Himbara, asosiasi mengusulkan agar pemerintah dapat mengatur kebijakan penempatan DHE SDA di bank-bank Tanah Air. Adapun asosiasi tengah berkomunikasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai wacana kebijakan ini.

“Mungkin kami usulkan ini diatur saja, baik bank swasta pun laporannya seperti apa,” ujarnya di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).