Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menilai kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di perbankan domestik, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdampak positif bagi likuiditas bank.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu berpendapat kebijakan itu dapat mendorong penambahan dana pihak ketiga (DPK) sekaligus memastikan devisa hasil ekspor kembali masuk ke Indonesia.

“Saya melihatnya sangat positif. Ini kan persoalan lama yang enggak selesai selesai gitu ya. Mudah-mudahan dengan aturan baru ini semuanya disiplin memang mengembalikan devisanya ke Indonesia,” katanya, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, langkah pemerintah tersebut wajar dan masuk akal, mengingat aktivitas usaha atau bisnisnya dilakukan di Indonesia. Dia turut berujar, penempatan DHE SDA di bank Himbara bukan semata mengutamakan bank pelat merah saja.

“Saya rasa pemerintah berpikirnya bukan karena mengutamakan Bank Himbara, tapimake surebahwa ini enggak keluar dulu, ada di Indonesia, mungkin itu kali ya,” ucap Nixon.

Di lain sisi, Nixon turut menyoroti insentif yang disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Insentif ini memuat agunan tunai dan pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Menurutnya, kebijakan tersebut akan mempermudah eksportir memperoleh pembiayaan modal kerja, karena serupa dengan kredit agunan deposito.

“Kalau mereka butuh DHE untuk modal kerja pasti mereka pengen pakai. Tapi kalau dia tertanam dalam bentuk instrumen DHE, maka dia butuh modal kerjanya bisa pinjam agunannya itu, makesensekan, kayak kredit agunan deposito,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut menilai kebijakan tersebut akan berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit perbankan. Kemudian, risiko kredit pun tetap terjaga karena dana DHE yang ditempatkan di bank dapat diikat sebagai jaminan kredit.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi 100% DHE SDA di perbankan dalam negeri. Beleid ini menggantikan PP No.8/2025 yang dinilai kurang berdampak dalam mengamankan pasokan valas domestik, terutama saat cadangan devisa (cadev).

Penempatan devisa tersebut wajib dilakukan di bank Himbara dengan skema retensi yang diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi penuh 100% selama 12 bulan untuk industri nonmigas. Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Di tengah kondisi demikian, fundamental perekonomian Indonesia dinilai tetap resilien ditopang tingkat inflasi yang terkendali serta momentum positif pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup tinggi

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan fundamental dan intermediasi sektor perbankan tetap terjaga di tengah gejolak geopolitik yang belum mereda.

Konflik yang terjadi di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak berdampak pada eskalasi volatilitas di pasar keuangan global serta penguatan US Dollar index. Hal ini membuat peningkatan fluktuasi nilai tukar negara emerging markets.

“Di tengah kondisi demikian, fundamental perekonomian Indonesia dinilai tetap resilien ditopang tingkat inflasi yang terkendali serta momentum positif pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup tinggi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Secara berkesinambungan, OJK terus melakukan mengawasi secara intensif terhadap perkembangan kinerja industri perbankan, termasuk mencermati tren pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan jenis valuta.

Pada April 2026, DPK tumbuh sebesar 11,39 persen (yoy), yang didominasi oleh DPK dalam denominasi rupiah yang tumbuh sebesar 11,49 persen (yoy). Pertumbuhan DPK Rupiah didorong oleh Giro yang tumbuh sebesar 23,25 persen (yoy), Tabungan sebesar 7,88 persen (yoy), dan Deposito sebesar 6,91 persen (yoy).

Adapun DPK Valas secara tahunan tumbuh sebesar 10,87 persen (yoy) dengan rincian Giro Valas tumbuh sebesar 3,15 persen (yoy), Tabungan Valas sebesar 23,21 persen (yoy), dan Deposito Valas sebesar 22,00 persen (yoy).

Sejalan dengan hal tersebut, jumlah rekening DPK terus mencatatkan peningkatan hingga April 2026 telah mencapai sebanyak 667.169.152 rekening atau tumbuh 7,22 persen (yoy) dan sebagian besar masih didominasi oleh rekening dengan denominasi rupiah.

‘‘Sejak awal 2026, kami melihat bahwa memang terdapat peningkatan porsi DPK Valas terhadap DPK total. Namun demikian, peningkatan DPK Valas masih tergolong wajar sehingga porsi DPK Valas terhadap DPK total sampai saat ini relatif stabil dan bergerak pada kisaran 15 persen-16 persen’’, kata Dian.

Meningkatnya porsi DPK Valas utamanya pada deposito, mengingat suku bunga deposito valas yang ditawarkan oleh bank besar cukup kompetitif dengan tujuan antara lain sebagai insentif bagi eksportir yang menempatkan dananya di dalam negeri.

Otoritas menegaskan bahwa stabilitas keuangan domestik saat ini tetap terjaga. Ketahanan perbankan terjaga resilien tercermin dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang cukup tinggi untuk menjadi buffer dalam menyerap risiko yang dihadapi.

Hal ini juga didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) pada April 2026 sebesar 86,88 persen dan Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 111,13 persen dan 25,39 persen yang berada jauh di atas threshold masing masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Dengan demikian, fungsi intermediasi serta layanan transaksi valuta asing kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Selain itu, OJK senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait perubahan nilai tukar dan dampaknya terhadap perbankan.

Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan yang secara konsisten berada jauh di bawah threshold maksimum 20 persen dari modal bank menunjukkan bahwa eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar relatif terjaga dan terkendali. Dengan demikian, dampak immediate dari pelemahan rupiah terhadap stabilitas perbankan relatif masih terbatas.

Namun demikian, OJK tetap mencermati potensi second round impact yang berasal dari meningkatnya tekanan yang berasal dari imported inflation maupun cost-push inflation seiring dengan kenaikan harga minyak global.

Dian memandang fluktuasi permintaan valas yang terjadi sebagai bagian dari respon diversifikasi aset yang wajar dan terukur.

OJK terus memperkuat koordinasi kebijakan serta strategi komunikasi publik bersama BI, LPS dan Kementerian Keuangan dalam kerangka KSSK untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan global dan domestik guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Iya ada pengecualian untuk negara mitra. Nanti kita monitor, salah satunya misalnya Amerika Serikat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) akan memberikan pengecualian bagi sejumlah negara mitra, salah satunya Amerika Serikat (AS).

“Iya ada pengecualian untuk negara mitra. Nanti kita monitor, salah satunya misalnya Amerika Serikat,” kata Airlangga dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Jumat.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang merupakan revisi atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam beleid itu, pemerintah memberikan fleksibilitas untuk pelaksanaan perjanjian perdagangan bilateral maupun kesepakatan tertentu. Pemerintah akan mulai menerapkan aturan baru terkait DHE SDA mulai 1 Juni 2026.

Melalui kebijakan DHE SDA, eksportir sektor sumber daya alam diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke dalam rekening Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Eksportir juga diwajibkan menempatkan DHE SDA minimal 30 persen untuk sektor migas dan 100 persen untuk sektor nonmigas pada rekening khusus di sistem Himbara. Penempatan dana berlaku minimal 3 bulan untuk komoditas migas dan 12 bulan untuk nonmigas.

Selain itu, pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral perdagangan, DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan diwajibkan menempatkan retensi minimal 30 persen dengan jangka waktu minimal 3 bulan dan dapat ditempatkan di bank non-Himbara.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan nilai tukar rupiah akan menguat tajam hingga menembus level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS), seiring dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Purbaya menilai beleid yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan langkah berani dan amat baik guna mengamankan pasokan valuta asing (valas) di dalam negeri.

Pasalnya, aturan terdahulu yaitu PP No. 8/2025, dinilai memiliki celah yang membuat cadangan devisa nasional stagnan kendati neraca perdagangan mencetak surplus. Menurutnya, regulasi lama memperbolehkan eksportir menempatkan devisanya di bank mana saja asal dikonversi ke rupiah.

"Setelah dianalisis, kesimpulan Bapak Presiden adalah banyak uang itu masuk ke sini, ditukar ke rupiah, disalurkan ke bank kecil dengan cepat. Segera setelah itu bank-bank itu mengirim ke luar negeri, ke Singapura, sehingga dolar kita di sini habis. Kebijakan [lama] seolah-olah tidak berfungsi sama sekali," ujar Purbaya dalam Jogja Financial Festival 2026, Jumat (22/5/2026).

Melalui PP No. 21/2026, kewajiban penempatan DHE SDA kini diharuskan hanya pada bank pelat merah alias Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)—kecuali negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral.

Skema retensinya pun diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi 100% selama 12 bulan penuh bagi industri nonmigas. Pada saat yang sama, batas konversi DHE valas ke rupiah dipangkas menjadi maksimal 50%.

Purbaya menegaskan, sentralisasi devisa ke bank negara akan membuat sistem pengawasan jauh lebih mudah. Pemerintah bahkan menyiapkan sanksi tegas bagi manajemen perbankan yang tidak patuh.

"Kalau bank Himbaranya main-main, ya kita pecat direksinya," kata Purbaya.

Proyeksi Rupiah

Bendahara negara pun meminta masyarakat tidak panik dan menyamakan fluktuasi nilai tukar saat ini dengan krisis moneter 1998. Sebagai gambaran, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.673 per dolar AS pada perdagangan Kamis (21/5/2026).

Dengan berlakunya aturan baru DHE, Purbaya menjanjikan akan ada suplai dolar AS yang signifikan masuk ke sistem ekonomi domestik pada bulan Juni mendatang. Dia pun meyakini nilai tukar rupiah akan terapresiasi.

"Kalau saya bilang ke para pemain valas, cepat-cepat jual [dolar AS] lah. Kita akan dorong rupiah ke arah Rp15.000," ungkapnya sambil tersenyum.

Selain mengandalkan kebijakan terbaru DHE SDA, Purbaya menyatakan otoritas moneter juga tidak tinggal diam. Kementerian Keuangan secara aktif telah meredam gejolak nilai tukar melalui intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Pemerintah terpantau melakukan pembelian kembali alias buyback SBN di pasar sekunder demi menjaga agar tingkat imbal hasil (yield) tidak melonjak terlalu tinggi sehingga harganya juga stabil. Langkah tersebut diklaim sukses mencegah investor asing keluar dari instrumen keuangan Indonesia.

"Walaupun rupiah [sempat] melemah, yield obligasi cenderung turun dalam satu minggu terakhir karena kita beli obligasi di pasar sekunder," jelas Purbaya.

Hasilnya, Purbaya mengklaim adanya aliran modal asing (capital inflow) yang kembali masuk, baik ke pasar primer maupun sekunder Rp2 triliun dalam sepekan terakhir.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan banyak pengusaha yang diduga melobi lingkaran istana terkait dengan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di bank himbara.

"Saya duga banyak pelaku bisnis yang melobi sampai istana. Jadi bukan presiden ya, sekeliling-sekelilingnya ada yang memperlambat. Itu harusnya Januari kan, mundur ke Maret, mundur ke April, sekarang Juni," kata Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival 2026, Jumat (22/5).

Menurutnya kebijakan ini merupakan keputusan yang sangat berarti. Sebab selama ini kewajiban eksportir untuk simpan DHE di bank-bank swasta belum memberikan dampak yang signifikan terhadap cadangan devisa nasional.

"Setelah di analisa, kesimpulan bapak Presiden adalah banyak uang itu masuk ke sini, ditukar ke rupiah, disalurkan ke bank kecil dengan cepat, segera setelah itu bank-bank itu mengirim ke luar negeri. Sehingga dolar kita di sini habis, jadi walaupun ekspor kita selalu surplus, dolar-nya lagi banyak, tapi nggak ada dampaknya ke cadangan devisa kita," jelasnya.

Dia menegaskan dengan menempatkan DHE di Himbara, pemerintah dapat lebih mudah dalam memantau perputaran rupiah dan dolar di dalam negeri.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mendorong eksportir mulai menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) menggunakan mata uang non-dolar AS, termasuk yuan China.

Langkah itu dilakukan seiring perluasan instrumen penempatan devisa yang kini tidak lagi terbatas pada dolar AS.

"Mata uangnya juga kami perluas yang selama ini hanya dolar AS, sekarang kita juga perluas dolar non-AS," ujar Perry dalam sosialisasi tata kelola ekspor SDA strategis bersama asosiasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Ia mengatakan BI memperluas instrumen penempatan dan pemanfaatan DHE SDA agar dana devisa eksportir bisa lebih optimal digunakan di dalam negeri.

Menurut Perry, selama ini penempatan DHE SDA dilakukan melalui rekening khusus dalam valuta asing dan instrumen perbankan. Kini, BI juga membuka opsi penggunaan instrumen term deposit baik dari eksportir ke bank maupun dari bank ke BI.

"DHE SDA ini bisa digunakan sebagai instrumen term deposit, baik valas ya baik dari eksportir kepada bank maupun bank kepada Bank Indonesia," katanya.

[Gambas:Youtube]

Perry menjelaskan perluasan penggunaan mata uang non-dolar dilakukan karena transaksi perdagangan Indonesia dengan China terus meningkat, terutama melalui skema local currency transaction (LCT).

"Karena sebagaimana diketahui kami sudah melakukan pendalaman pasar valas di mana sekarang yuan China itu juga sudah ditransaksikan dalam negeri," ujar Perry.

Ia menyebut transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal dengan China menjadi yang terbesar dibanding negara lain.

"Karena local currency transaction kita dengan China itu yang terbesar. Tahun lalu tuh lebih dari US$25 miliar per tahun, tahun ini sebulan itu US$3,7 miliar," katanya.

BI, lanjut Perry, juga telah bekerja sama dengan bank-bank domestik dan bank sentral China agar transaksi yuan dapat dilakukan langsung di dalam negeri.

"Kami sudah kerja sama dengan bank-bank ini juga kerja sama dengan Bank Sentral di China bahwa di dalam negeri sudah ada," ujarnya.

Menurut dia, eksportir maupun pelaku usaha kini sudah bisa menggunakan yuan untuk berbagai kebutuhan transaksi keuangan di pasar domestik.

"Kalau punya yuan China di dalam negeri sudah banyak, itu bisa langsung transaksikan mau tunai spot boleh, mau swap boleh, juga mau kemudian digunakan untuk apa forward juga boleh," kata Perry.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan devisa hasil ekspor sektor SDA wajib ditempatkan di Himpunan Bank Negara (Himbara) atau bank BUMN mulai 1 Juni 2026.

Kebijakan itu diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang merevisi PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam aturan baru tersebut, eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia. Untuk sektor migas, eksportir wajib menempatkan retensi DHE minimal 30 persen selama tiga bulan, sedangkan sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE selama minimal 12 bulan.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri, yakni berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) hingga 0 persen sesuai jangka waktu penempatan dana.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau (BNI) mulai menyiapkan strategi khusus untuk mengelola potensi dana jumbo dari kebijakan baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang akan berlaku mulai 1 Juni 2026.

Perseroan melihat aturan retensi 100% DHE SDA di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bakal menjadi momentum penguatan likuiditas valuta asing domestik sekaligus pendalaman pasar keuangan nasional.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut akan memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian global dan volatilitas pasar keuangan dunia.

“Kami mendukung penuh langkah pemerintah dan Bank Indonesia dalam memperkuat ketahanan eksternal melalui optimalisasi DHE SDA. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pasokan valas di pasar domestik dan memperkuat peran Himbara sebagai agent of development,” kata Okki dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (22/5/2026).

Dalam kebijakan terbaru, eksportir SDA diwajibkan menempatkan seluruh dana hasil ekspor di bank-bank Himbara selama satu tahun. Selain itu, eksportir hanya diperbolehkan mengonversi devisa ke rupiah maksimal 50%.

BNI menilai, aturan tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi juga membuka peluang bagi perbankan BUMN untuk memperkuat layanan treasury, cash management, hingga pengembangan instrumen investasi berbasis valuta asing.

Sebagai salah satu bank yang aktif melayani eksportir nasional, BNI mengaku telah mulai melakukan sosialisasi kepada nasabah terkait mekanisme baru DHE SDA. Perseroan juga menyiapkan relationship manager khusus untuk mendampingi nasabah eksportir dalam penyesuaian kebijakan tersebut.

Di sisi digital, BNI memperkuat platform BNIdirect melalui fitur khusus DHE SDA yang memungkinkan monitoring, reporting kepada pemerintah, hingga pengelolaan transaksi secara lebih terintegrasi dan efisien.

“Kami juga menyiapkan penguatan solusi keuangan digital melalui BNIdirect fitur DHE SDA untuk mendukung proses monitoring, reporting ke pemerintah serta pengelolaan transaksi DHE SDA secara lebih seamless sehingga nasabah eksportir dapat menjaga dan mengatur cash flow lebih optimal,” ujar Okki.

Ke depan, BNI juga menyiapkan langkah lanjutan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana DHE SDA melalui penguatan layanan digital cash management, layanan tresuri, optimalisasi instrumen investasi, hingga kesiapan menjadi mitra utama pemerintah dalam distribusi Surat Berharga Negara (SBN) valas domestik khusus DHE SDA.

Perseroan optimistis implementasi aturan baru tersebut bakal menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan likuiditas valas di dalam negeri dan penguatan stabilitas sistem keuangan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membuka opsi penggunaan bank non-Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menampung devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

Skema itu berlaku khusus bagi negara yang memiliki kerja sama bilateral dengan Indonesia.

"Tapi untuk negara-negara yang ada kerja samanya, tentu saja kami nanti berkoordinasi dengan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) bank-banknya selain Bank Himbara itu siapa saja," ujar Perry dalam sosialisasi tata kelola ekspor SDA strategis bersama asosiasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Ia mengatakan BI mendukung penuh implementasi kebijakan DHE SDA agar devisa ekspor dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk perekonomian nasional sekaligus tetap mendukung kebutuhan dunia usaha.

"Kami mendukung penuh implementasi PP DHE SDA ini agar betul-betul dimanfaatkan oleh perekonomian kita tapi juga mendukung pengusaha," katanya.

Menurut Perry, BI telah menyiapkan sejumlah bank non-Himbara yang dapat digunakan dalam skema tersebut, dengan syarat memiliki kualitas dan kapasitas yang memadai.

[Gambas:Youtube]

"Yang jelas Bank Himbara terus bank-bank yang non-Himbara ada kerja sama internasional tapi bank-banknya juga bisa berkualitas dan juga bisa memfasilitasi kebutuhan negara, kebutuhan perekonomian, dan kebutuhan pengusaha," ujarnya.

Perry menjelaskan kriteria bank non-Himbara yang dapat digunakan antara lain memiliki ukuran besar, transaksi yang signifikan, keterkaitan internasional, kompetensi manajemen risiko, hingga infrastruktur yang memadai.

Selain itu, bank tersebut juga harus berasal dari negara yang memiliki perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan dengan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Perry juga mengungkapkan BI memperpanjang tenor penempatan devisa eksportir menjadi hingga 12 bulan. Kebijakan itu disebut untuk memberi fleksibilitas lebih besar kepada eksportir dalam menggunakan dana DHE SDA.

"Nah, ini dan tenornya itu juga kami perpanjang menjadi 12 bulan," ujarnya.

Menurut dia, dana DHE SDA yang ditempatkan di bank nantinya tetap dapat dimanfaatkan eksportir untuk mendukung kegiatan usaha.

"Ini menjadikan fleksibilitas bagi para eksportir untuk menggunakan DHE yang sudah masuk ke Bank Himbara tadi untuk bisa digunakan untuk berbagai keperluan untuk dunia usaha," kata Perry.

Tak hanya itu, BI juga memperpanjang tenor instrumen Sekuritas Valas Bank Indonesia dan Sukuk Valas Bank Indonesia hingga 12 bulan. Perry menyebut instrumen tersebut juga diperluas pemanfaatannya, termasuk sebagai underlying transaksi lindung nilai atau hedging.

"Bisa digunakan sebagai underlying untuk transaksi lindung nilai forex swap beli antara eksportir dengan bank," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan devisa hasil ekspor sektor SDA wajib ditempatkan di Himpunan Bank Negara (Himbara) mulai 1 Juni 2026.

Kebijakan itu diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang merevisi PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam aturan baru tersebut, eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia. Untuk sektor migas, eksportir wajib menempatkan retensi DHE minimal 30 persen selama tiga bulan, sedangkan sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE selama minimal 12 bulan.

Namun, pemerintah memberikan pengecualian bagi negara mitra yang memiliki perjanjian perdagangan atau kerja sama bilateral dengan Indonesia.

"Bagi peserta yang sudah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan 30 persen untuk 3 bulan di bank non Himbara," ujar Airlangga.

Bank Indonesia (BI) membuka peluang bank di luar himpunan milik negara (Himbara) bisa menampung devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Potensi ini bisa dilakukan untuk negara yang memiliki kerja sama dengan Indonesia.

“Nanti kami berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bank mana saja yang bisa. Kami sudah menyiapkan daftarnya,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Sosialisasi Tata Kelola Ekspor SDA Strategis dan Implementasi Peraturan Pemerintah tentang DHE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (21/5).

Perry menyebut nonhimbara ini harus bank berkualitas dan bisa memfasilitasi kebutuhan negara, perekonomian, dan pengusaha. Selain berkualitas, syarat lainnya yakni bank tersebut harus memiliki kompetensi manajemen risiko, infrastruktur, interkoneksi.

“Yang paling penting bank tersebut memang ada di negara yang memiliki perjanjian bilateral perdagangan, kesepahaman, atau kesepakatan lainnya dengan Indonesia,” ujarnya.

Tak hanya peluang bagi bank nonhimbara, dalam implementasi DHE yang dimulai bulan depan ini, BI memperpanjang tenornya menjadi 12 bulan. Perry menyebut perpanjangan ini memberi fleksibilitas bagi para eksportir untuk menggunakan DHE yang sudah masuk ke bank Himbara bisa digunakan untuk keperluan dunia usaha.

“Instrumen sekuritas valas bank Indonesia, suku valas bank Indonesia tenornya juga kami perpanjang sampai 12 bulan. Kerja sama dengan Menteri Keuangan yang terakhir bisa digunakan untuk surat utang negara dan SBSN valas sebagai perluasan instrumen penempatan,” ucapnya.

Perry mengatakan BI mendukung implementasi PP DHE SDA agar bisa dimanfaatkan bagi perekonomian Indonesia, sekaligus mendukung pengusaha.

Diterapkan 1 Juni 2026

Pemerintah telah menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 terkait kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ketentuan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

“Revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026,” kata Airlangga di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (5/5), malam.

Dalam aturan tersebut, eksportir wajib menyimpan devisa hasil ekspornya di rekening khusus di bank-bank milik negara (Himbara) selama 1 tahun dan mengkonversinya ke rupiah maksimal 50%.

“Jadi perubahannya bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50%,” ujarnya.

Namun, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan ketentuan yang berlaku saat ini untuk sektor SDA minyak dan gas bumi (migas). Eksportir di sektor migas masih akan menggunakan aturan PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban pelaku usaha menyimpan 30% devisa hasil ekspor selama tiga bulan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan DHE bertujuan agar dana hasil kegiatan ekonomi di dalam negeri tidak langsung mengalir ke luar negeri.

Menurutnya, selama ini banyak pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya domestik untuk memperoleh keuntungan,n tetapi dana hasil akhirnya justru banyak digunakan atau disimpan di luar negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah insentif untuk perbaikan, demi mendukung implementasi kebijakan tata kelola Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang baru.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi meyakini kewajiban retensi 100% DHE SDA bisa memastikan hasil kekayaan alam memberikan efek penggandaan yang optimal bagi perekonomian nasional. Kendati demikian, OJK ingin coba memastikan stabilitas sistem keuangan tetap berjalan.

"Dalam implementasi PP DHE SDA ini, kami akan memastikan dukungan industri perbankan berjalan secara prudent [hati-hati], tertib, dan berintegritas. Secara khusus, OJK akan mengawasi escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini," jelas Friderica dalam sosialisasi dengan lengusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Di samping mandat pengawasan, OJK juga merancang pemanis agar kebijakan retensi devisa ini tidak menyempitkan ruang gerak fungsi intermediasi perbankan. Friderica memaparkan dua insentif utama yang disiapkan otoritas.

Pertama, dana DHE SDA yang diparkir di perbankan kini dapat diperlakukan sebagai agunan tunai (cash collateral). Syaratnya, penempatan tersebut harus memenuhi kriteria kelayakan yang diatur dalam ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, yang mencakup bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Kedua, penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dari instrumen DHE SDA tersebut akan dikecualikan dari kalkulasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

"Ini merupakan bentuk dukungan agar implementasi PP DHE SDA tetap memberikan ruang bagi perbankan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian," kata Friderica.

Sebagai tindak lanjut dari pemberian relaksasi ini, OJK dalam waktu dekat akan menerbitkan surat resmi kepada seluruh jajaran direksi bank di Tanah Air. Surat edaran tersebut akan merinci bentuk operasional dukungan OJK dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) terbaru terkait DHE SDA, sekaligus menetapkan kebutuhan kelengkapan data dan informasi perbankan yang harus disetorkan kepada otoritas, kementerian, maupun lembaga terkait.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi 100% DHE SDA di perbankan dalam negeri. Beleid ini menggantikan PP No.8/2025 yang dinilai kurang berdampak dalam mengamankan pasokan valas domestik, terutama saat cadangan devisa (cadev).

Penempatan devisa tersebut wajib dilakukan di bank Himbara dengan skema retensi yang diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi penuh 100% selama 12 bulan untuk industri nonmigas. Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Kendati demikian, pemerintah menyadari perlunya insentif untuk menjaga iklim investasi dan hubungan diplomatik. Oleh karena itu, pengecualian diberikan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral.

Eksportir dari negara mitra tersebut diberikan fleksibilitas khusus: retensi DHE sektor pertambangan cukup 30% selama tiga bulan, dan diperbolehkan untuk diparkir di rekening khusus bank non-Himbara.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) tengah meracik standarisasi dan kriteria ketat bagi bank-bank non-Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan bertindak sebagai penampung Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), sebagai skema relaksasi terbaru dari pemerintah yang memberikan pengecualian khusus bagi eksportir asal negara mitra dagang strategis.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, otoritas moneter saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memetakan daftar bank swasta maupun bank asing yang layak mengelola dana jumbo hasil ekspor tersebut.

Syarat mutlak pertama adalah bank tersebut harus memiliki afiliasi kuat dengan negara-negara yang telah meneken perjanjian perdagangan bilateral, kesepahaman, atau kesepakatan dagang resmi dengan Indonesia.

Hanya saja, relasi diplomatik saja tidak cukup. Perry menggarisbawahi bank bersangkutan harus memiliki fundamental dan operasional perbankan yang mumpuni agar bisa menampung kebutuhan negara serta pengusaha.

"Ukurannya tentu saja harus besar, memiliki keterkaitan dan kompleksitas tinggi, besaran transaksi yang masif, interkoneksi yang kuat, serta didukung oleh kompetensi manajemen risiko dan infrastruktur yang mumpuni," ungkap Perry dalam agenda sosialisasi dengan pengusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Relaksasi PP 21/2026

Adapun, skema penempatan devisa di luar bank BUMN ini merupakan bagian dari relaksasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 yang baru saja diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Beleid ini menggantikan PP No.8/2025 yang dinilai kurang berdampak dalam mengamankan pasokan valas domestik, terutama saat cadangan devisa (cadev).

Aturan ini mewajibkan repatriasi 100% DHE SDA masuk ke sistem keuangan Indonesia. Penempatan devisa tersebut wajib dilakukan di bank Himbara dengan skema retensi yang diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi penuh 100% selama 12 bulan untuk industri nonmigas. Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Kendati demikian, pemerintah menyadari perlunya insentif untuk menjaga iklim investasi dan hubungan diplomatik. Oleh karena itu, pengecualian diberikan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral

Eksportir dari negara mitra tersebut diberikan fleksibilitas khusus: retensi DHE sektor pertambangan cukup 30% selama tiga bulan, dan diperbolehkan untuk diparkir di rekening khusus bank non-Himbara.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung penuh langkah pemerintah yang akan memberlakukan aturan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mulai 1 Juni 2026.

“Dukungan ini sejalan dengan semangat BNI untuk terus melayani sepenuh hati dalam mendukung kebutuhan nasabah dan penguatan ekonomi nasional,” kata Corporate Secretary Okki Rushartomo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Kebijakan retensi 100 persen DHE SDA yang dipusatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diyakini mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendorong efek berganda bagi perekonomian.

Selain itu, kebijakan ini disebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pasokan valas di pasar domestik dan memperkuat peran Himbara sebagai agen pembangunan.

Okki menuturkan aturan ini nantinya akan mewajibkan para eksportir untuk menempatkan seluruh dana DHE SDA ke Himbara selama satu tahun, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang membebaskan penempatan dana di bank dalam negeri mana pun.

Kebijakan baru ini juga akan membatasi porsi konversi devisa ke rupiah oleh eksportir dengan batas maksimal sampai 50 persen.

Menurut dia, aturan ini bisa berdampak positif untuk stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menjaga ketersediaan likuiditas valuta asing di dalam negeri.

Dengan pengalaman dan jaringan internasional yang kuat, lanjutnya, BNI memiliki kesiapan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut guna mengoptimalkan nilai tambah dari dana DHE SDA.

“Kami telah proaktif melakukan sosialisasi kepada nasabah eksportir SDA terkait mekanisme baru ini. BNI juga menyiapkan relationship manager khusus serta penguatan solusi keuangan digital melalui BNIDirect fitur DHE SDA," katanya.

BNIDirect fitur DHE SDA, lanjutnya, untuk mendukung proses, monitoring, reporting ke pemerintah serta pengelolaan transaksi DHE SDA secara lebih terintegrasi, efisien, dan seamless, sehingga nasabah eksportir dapat menjaga dan mengatur cash flow supaya lebih optimal.

Seiring implementasi aturan baru tersebut, ke depan BNI disebut mulai menyiapkan strategi khusus untuk mengelola dana ini melalui penguatan layanan digital cash management, layanan treasury, dan optimalisasi instrumen investasi.

Selain itu BNI siaP menjadi mitra utama pemerintah dan eksportir dalam distribusi instrumen Surat Berharga Negara (SBN) valas domestik khusus DHE SDA.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026