Jakarta: Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh kejutan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI justru berhasil tancap gas di awal tahun 2026.

Tak tanggung-tanggung, bank berlogo angka 46 ini sukses membukukan laba bersih hingga Rp5,6 triliun sepanjang kuartal I-2026

“BNI terus menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta disiplin dalam pengelolaan risiko di tengah dinamika global yang penuh tantangan,” ujar Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam keterangan resmi dilansir Antara, Rabu, 29 April

CASA meningkat, dongkrak performa BNI

Menurut data BNI, pertumbuhan dana murah (CASA) mencapai 26,6 persen secara tahunan (YoY) menjadi Rp731,6 triliun pada Maret 2026 yang ditopang oleh pertumbuhan giro sebesar 39,7 persen (YoY) dan tabungan tumbuh 10,4 persen (YoY), yang memperkuat Dana Pihak Ketiga (DPK).

Dengan pertumbuhan CASA, penyaluran kredit BNI bertumbuh 20,1 persen (YoY) menjadi Rp919,3 triliun pada Maret 2026. Penyaluran kredit ini tumbuh seimbang di sisi perbankan bisnis dan ritel untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan pendanaan dan kredit itu, pertumbuhan pendapatan bunga bersih (NII) BNI tercatat sebesar 12,1 persen (YoY), sedangkan pendapatan non-bunga tumbuh 12,6 persen.

Putrama mengatakan capaian di kuartal I-2026 ini mencerminkan ketahanan model bisnis perseroan yang dibangun melalui penguatan fundamental, produktivitas, dan transformasi berkelanjutan.

Ia menjelaskan BNI juga memperkuat pondasi permodalan di tengah ketidakpastian global, dengan menerbitkan instrumen Additional Tier-1 (AT1) sebesar USD700 juta atau setara Rp11,9 triliun pada April 2026.

"Permodalan ini semakin meningkatkan kapasitas BNI dalam mengantisipasi potensi risiko sekaligus membuka ruang ekspansi bisnis secara berkelanjutan dan sehat di masa yang akan datang," kata Putrama.

Saat ini, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) BNI membaik menjadi 1,9 persen, Loan at Risk berada di level 8,6 persen atau sudah lebih baik dari level sebelum pandemi, serta biaya kredit di level 1,1 persen sesuai dengan panduan.

Adapun rasio kredit terhadap pembiayaan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) BNI sebesar 83,5 persen serta rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di level 18,5 persen, jauh di atas ketentuan regulator.

Transformasi 'BRAVE' hingga ke ujung negeri

BNI, kata Putrama, juga menjalankan transformasi bisnis yang difokuskan pada wilayah, area, dan cabang, melalui inisiatif BRAVE (Branch, Region, Area, Value, Empowerment).

Dengan semangat “empowerment”, transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas jaringan BNI hingga ke unit operasional terkecil, yaitu memberdayakan kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

Di samping itu, kata dia, BNI menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan prioritas pemerintah dan Asta Cita, kata Putrama, kontribusi tersebut difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa, serta sektor riil.

Peran ini diwujudkan melalui pembiayaan yang terarah, penguatan layanan keuangan, dan optimalisasi digitalisasi agar program pembangunan berjalan efektif dan berdampak luas.

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Semangat emansipasi yang diperjuangkan R.A. Kartini lebih dari seabad lalu terus menemukan relevansinya dalam berbagai ruang kehidupan, termasuk di dunia korporasi modern.

Di sektor perbankan yang sarat dinamika dan ketelitian, nilai-nilai itu hidup dalam perjalanan Lili Surjani Budiana, seorang perempuan yang kini berhasil menduduki kursi Direktur Bank OCBC NISP.

Bagi Lili, emansipasi bukan sekadar slogan kesetaraan.

Dia memaknainya sebagai keberanian untuk memilih jalan hidup dan mengambil kesempatan, termasuk ketika memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau wanita karier.

"Secara pribadi, makna emansipasi adalah setiap Perempuan harus memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan diri. Dalam hal ini berani untuk memilih dan mengambil kesempatan," ujar Lili kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2026).

Lili memulai perjalanan profesionalnya dari fungsi legal.

Namun kemudian dia dipercaya mengemban dua fungsi yakni menjadi legal dan juga loan operations ketika bekerja di bank asing, Deutsche Bank.

Tapi keputusan untuk menerima tantangan tersebut tidak datang tanpa keraguan.

Dia mengaku khawatir karena diberikan tanggung jawab yang belum pernah dia lakukan sebelumnya.

"Saat itu saya memutuskan untuk berani mengambil keputusan dan kesempatan. Saya putuskan bahwa saya akan coba, saya akan ambil kesempatan itu. Memang tidak mudah, bahkan struggling. Tapi ternyata, itu adalah salah satu kesempatan yang paling berharga untuk saya," ucapnya.

Dari keberanian mengambil kesempatan itulah, Lili dapat mempelajari lebih dalam terkait proses kredit.

Terlebih, saat itu bertepatan dengan krisis ekonomi 1998 di mana kredit macet meningkat, suku bunga berubah beberapa kali dalam sehari.

"Ini merupakan blessing in disguise untuk saya sehingga dapat belajar lebih banyak lagi tentang perbankan dalam krisis," imbuhnya.

Keberanian tersebut kemudian mengantarkannya bergabung dengan OCBC Indonesia yang kemudian merger dengan Bank OCBC NISP pada 2011, hingga dipercaya mengemban tanggung jawab di tingkat direksi.

Dalam setiap fase yang dia jalani, dia melihat karier sebagai proses bertumbuh.

Oleh karenanya, dia berpesan kepada seluruh perempuan, utamanya yang berkarier di perbankan untuk tidak ragu mengambil kesempatan ketika ditawari menangani suatu pekerjaan yang baru.

"Ambil kesempatan itu sebagai peluang untuk belajar. Percaya bahwa apa pun yang kita lakukan akan ada lesson learned dan pengalaman yang berharga," kata Lili.

"Memang perlu waktu dan kemauan, karena menurut saya keberhasilan yang berkelanjutan tidak ada yang instan. Untuk mencapainya membutuhkan proses. Jadi, harus konsisten dan berani ambil keputusan, berani ambil kesempatan," sambungnya.

Kendati demikian, perjalanannya itu tidak sepenuhnya bebas hambatan.

Sebagai perempuan di industri perbankan yang kerap diasosiasikan dengan pekerjaan laki-laki, Lili menghadapi stereotip yang masih melekat.

"Kadang di hal tertentu, perempuan dianggap kurang tegas, dan laki-laki lebih cocok untuk melakukannya. Perempuan dianggap kurang berani, lebih menggunakan perasaan instead of logika," ungkapnya.

Menurutnya, cara paling efektif untuk menjawab stereotip adalah melalui pembuktian.

Salah satunya dengan menunjukkan kapabilitas dan kompetensi sehingga orang lain dapat melihat bahwa perempuan memiliki potensi dan kekuatan yang luar biasa.

Meski demikian, Lili melihat perkembangan peran perempuan di sektor perbankan semakin positif.

Keterwakilan perempuan di posisi strategis terus meningkat.

Hal ini terlihat dari jumlah perempuan di posisi manajemen puncak dan direksi bank cenderung meningkat.

Di Bank OCBC NISP sendiri, pada 2025, tingkat keterwakilan perempuan pada posisi kepemimpinan senior tercatat sebesar 40 persen dan secara keseluruhan karyawan perempuan mencapai 52 persen.

"Peran Perempuan di sektor perbankan telah berkembang tidak lagi hanya berada di fungsi pendukung, tetapi telah banyak yang menduduki peran strategis hingga pada level direksi," ujarnya.

Menurutnya, perempuan membawa kekuatan tersendiri dalam dunia kerja, terutama di industri yang berhubungan dengan keuangan seperti perbankan.

Sebab perempuan memiliki kekuatan atau keunggulan dibanding laki-laki, misalnya dari sisi kepekaan, empati, ketelitian, kehati-hatian, multitasking, hingga komunikasi.

"Semua keunggulan ini sangat dibutuhkan dalam sektor perbankan yang membutuhkan kolaborasi, kepekaan terhadap risiko, serta mengutamakan kepercayaan dan prinsip kehati-hatian," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI hari ini mengumumkan pengembalian seluruh dana nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Sumatera Utara. Pernyataan pengembalian ini disampaikan oleh Direktur Human Capital and Compliance BNI Mudani Herlambang di hadapan Bendahara CU Paroki Aek Nabara, Natalia Situmorang di di Grha BNI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

"Hari ini, kami menyampaikan kabar baik kepada seluruh masyarakat. Proses pengembalian dana kepada nasabah CU Paroki Aek Nabara telah selesai dilaksanakan," ujar Mudani.

Mudani menyampaikan BNI telah mentransfer kredit dana sebesar Rp21.257.360.600 kepada nasabah CU Paroki Aek Nabara yang melengkapi pengembalian sebelumnya sebesar Rp7 miliar. Dengan demikian, ucap dia, total dana yang telah dikembalikan mencapai Rp28.257.360.600 sehingga proses pengembalian dana telah tuntas.

"Kami juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran dan kerja sama dari seluruh pihak selama proses ini berlangsung," sambung Mudani.

Mudani mengatakan proses ini sebagai upaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan secara baik. Ia menyampaikan fokus BNI adalah memastikan penyelesaian berjalan dengan lancar dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

"Di sisi lain, BNI juga menyampaikan permohonan maaf kepada umat katolik seluruh Indonesia, khususnya Jemaat CU Paroki Aek Nabara, serta masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama ini," ucap Mudani.

Mudani memahami kekhawatiran dan daumpak yang dirasakan oleh pihak yang terdampak dalam peristiwa ini. Dengan selesai pengembalian dana ini, BNI berharap kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga.

"Sekaligus menjadi peristiwa ini sebagai pembelajaran bersama bagi seluruh pihak, BNI akan terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia," kata Mudani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank KEB Hana Indonesia mempertahankan kinerja pertumbuhan pada 2025 dengan membukukan laba bersih Rp611 miliar. Capaian ini meningkat 17,63 persen secara tahunan dan melampaui target yang ditetapkan perseroan.

Direktur Utama Hana Bank Yung Ryul Ko mengatakan, pertumbuhan tersebut mencerminkan strategi bisnis yang dijalankan secara konsisten serta pengelolaan risiko yang berhati-hati di tengah dinamika global. “Memasuki tahun 2026, kami optimistis dapat melanjutkan momentum ini dengan menyediakan solusi keuangan yang relevan bagi nasabah di seluruh segmen, sekaligus memperkuat pertumbuhan pada sektor-sektor strategis,” kata Yung Ryul Ko dalam siaran pers, Selasa (21/4/2026).

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit Hana Bank pada 2025 tumbuh 8,14 persen menjadi Rp40,14 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh segmen korporasi, terutama dari kebutuhan kredit modal kerja dan kredit sindikasi.

Dana pihak ketiga juga meningkat 8,36 persen menjadi Rp29,18 triliun. Peningkatan ini terutama berasal dari pertumbuhan giro dan deposito berjangka yang memperkuat struktur pendanaan bank.

Kualitas kredit dilaporkan tetap terjaga, tercermin dari rasio non-performing loan yang rendah. NPL gross tercatat 0,68 persen dan NPL net 0,24 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata industri perbankan menurut Otoritas Jasa Keuangan yang masing-masing sebesar 2,05 persen dan 0,79 persen.

Dalam aspek keberlanjutan, Hana Bank meningkatkan pembiayaan pada kegiatan usaha berkelanjutan. Penyaluran kredit pada sektor seperti UMKM, pengelolaan air dan air limbah, serta produk ramah lingkungan terus diperkuat.

Jumlah pembiayaan berkelanjutan pada 2025 mencapai Rp5,19 triliun, tumbuh 12,27 persen secara tahunan. Porsi pembiayaan ini mencapai 12,92 persen dari total kredit, mencerminkan upaya bank dalam mendorong ekonomi yang lebih berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi VI Fraksi Golkar DPR RI menegaskan agar tidak ada pihak yang berlindung di balik oknum dalam perkara penggelapan dana umat Gereja Paroki Aek Nabara, Sumatera Utara, senilai sekitar Rp 28 miliar yang diduga melibatkan pegawai Bank Negara Indonesia (BNI).

Modus yang digunakan dalam kasus ini berupa investasi fiktif berkedok deposito dengan imbal hasil tinggi sejak 2018–2019, disertai penggunaan dokumen palsu dan transaksi di luar sistem resmi. Kasus ini terungkap pada Februari 2026 setelah dana sekitar Rp 10 miliar gagal dicairkan oleh pihak gereja.

"Kejadian ini menjadi alarm serius bagi BNI agar tidak muncul kembali oknum yang merusak kepercayaan publik," kata Anggota Komisi VI Fraksi Golkar DPR RI Firnando Ganinduto dalam keterangannya pada Senin (20/4/2026).

Firnando menyatakan BNI tidak boleh berlindung di balik dalih “oknum” dan harus bertanggung jawab penuh atas kerugian nasabah.

"BNI wajib menuntaskan pengembalian dana Rp 28 miliar secara cepat, menyeluruh, dan menindak oknum tanpa kompromi,” ujar Firnando.

BNI dikabarkan telah mengembalikan sekitar Rp 7 miliar. Sementara itu, sisa dana sekitar Rp 21 miliar dijanjikan akan diselesaikan mulai 20 April 2026. Namun, Firnando menilai komitmen tersebut harus dibuktikan dengan realisasi yang terukur dan tidak sekadar janji administratif.

"Tidak boleh ada skema bertahap yang justru memperpanjang ketidakpastian bagi korban,” ujar Firnando.

Firnando juga menyinggung adanya celah serius dalam pengawasan internal yang memungkinkan praktik di luar sistem berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Ia menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya manajemen risiko yang berpotensi merusak kredibilitas perbankan.

“Tidak masuk akal praktik di luar sistem bisa berlangsung lama tanpa peringatan dan evaluasi. Artinya ada kegagalan pengawasan yang sistemik di tubuh internal manajemen BNI. BNI harus melakukan pembenahan pengawasan secara menyeluruh, bukan tambal sulam,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Firnando menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian kasus ini guna memastikan seluruh hak nasabah dikembalikan sepenuhnya.

"Kami menuntut penyelesaian yang tegas, cepat, dan transparan. Pengembalian dana harus tuntas, bukan dicicil tanpa kepastian. Jika kepercayaan publik runtuh, dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar angka Rp 28 miliar,” ujar Firnando.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meluncurkan Loan Factory untuk memangkas proses pengajuan kredit perumahan rakyat (KPR) menjadi lebih singkat. Sistem ini ditargetkan memangkas waktu proses dari rata-rata enam hari kerja.

Transformasi ini menjadi langkah BTN mempercepat ekspansi kredit tanpa mengorbankan kualitas. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, Loan Factory diluncurkan sebagai mesin pertumbuhan kredit yang tetap menjaga risiko.

“Kalau hanya tumbuh tanpa kualitas, itu tidak acceptable. Tapi kalau kualitas bagus tanpa pertumbuhan, itu juga tidak cukup,” kata Nixon dalam peresmian BTN Loan Factory di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Loan Factory mengintegrasikan seluruh proses kredit dalam satu sistem terpusat, mulai dari input data, verifikasi, analisis, hingga persetujuan dan pencairan. Model ini menghapus proses yang sebelumnya tersebar di cabang dan regional. BTN ingin memastikan proses kredit lebih cepat, konsisten, dan terukur.

BTN mencatat, dalam kondisi normal mampu memproses sekitar 1.000 aplikasi KPR per hari. Standardisasi proses dinilai krusial untuk menjaga kualitas keputusan kredit.

“Kalau mengandalkan cara kerja masing-masing orang, itu berbahaya. Dalam skala sebesar ini, proses harus terstandardisasi,” ujar Nixon.

Direktur Operations BTN I Nyoman Sugiri Yasa menyebut integrasi ini membuat proses lebih efisien dan mudah dipantau. Tata kelola dokumen dan underwriting kini menjadi lebih rapi.

Sementara Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menilai transformasi ini memperkuat akurasi keputusan kredit. Pendekatan terpusat juga dinilai mampu menekan risiko.

BTN juga mulai memanfaatkan teknologi seperti decision engine dan kecerdasan buatan untuk mempercepat analisis. Langkah ini menjadi bagian dari evolusi sistem kredit dari desentralisasi ke sistem terpusat.

Di sisi lain, Bank Syariah Nasional (BSN) akan menjadikan Loan Factory sebagai model awal. Skema ini akan diadaptasi untuk penguatan pembiayaan syariah.

“Ini suatu inovasi di level induk kami yang memang akan kami jadikan model. Nanti beberapa learning dari BTN ini akan kami implementasikan kembali ke BSN,” ujar Wakil Direktur Utama BSN Arga M. Nugraha.

BTN berharap inovasi ini mendorong pertumbuhan kredit perumahan lebih cepat. Namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.

“Pertumbuhan harus meningkat, tapi kualitas juga harus tetap terjaga,” kata Nixon.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berharap pelayanan pembayaran pajak kendaraan di Samsat seluruh Jawa Barat bisa seefektif dan efisien layaknya layanan perbankan.

Dedi Mulyadi mengatakan saat ini layanan Samsat sudah mulai efektif melaksanakan isi surat edaran terkait kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama. Menurutnya terobosan yang didorong pihaknya tersebut agar masyarakat makin mudah menunaikan kewajibannya membayar pajak.

“Seluruh langkah ini merupakan upaya membangun kemudahan agar warga Jawa Barat mudah dalam membayar pajak kendaraan. Mereka itu mau bayar pajak. Mau bayar pajak kenapa harus dibuat menjadi berbelit? Semua harus dimudahkan,” katanya, Kamis (9/8/2026).

Dedi menilai kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan harus disikapi dengan pelayanan yang cepat dan efisien. Menurutnya saat ini tercatat ada 5 juta wajib pajak yang masih menunggak dan ditenggarai mengurungkan kewajiban karena dalam implementasi di lapangan pemerintah dinilai menghambat.

“Pada akhirnya malas, logikanya kan sederhana. dengan numpuk sampai jutaan apa dampaknya orang tidak bayar pajak? Orang tidak bayar Jasa Raharja? Setelah itu apa problemnya terjadi kecelakaan mereka tanpa Jasa Raharja apa dampaknya balik lagi ke Pemprov tuh, berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa jaminan Jasa Raharja?” paparnya.

Menurutnya layanan publik seperti Samsat mesti berkaca pada kemudahan yang diberikan perbankan pada para nasabahnya. Nasabah mengandrungi layanan perbankan karena mulai urusan kemudahan menarik tabungan hingga mengganti kartu ATM dan tabungan yang hilang tidak berbelit.

“Kita harus belajar dari perbankan, ke bank ngambil uang enggak usah bawa buku tabungan cukup bawa ATM. Ganti ATM mudah, ganti buku tabungan mudah, transfer mudah, semuanya dimudahkan sehingga perbankan menjadi idola bagi warga Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan, layanan perbankan yang mensyaratkan keamanan tinggi pun terus berupaya mempermudah nasabahnya terkait transaksi keuangan, hal ini tentu bisa dipraktekan dalam layanan pemerintah. “Pemerintah ngurus [pajak] saja susah, orang bayar pajak itu dimudahin jangan dipersulit, ini harapan saya,” katanya.

Dirinya yakin dengan kemudahan yang tengah diinisiasi oleh Samsat Jabar maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. “Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap terdapat total Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp420 triliun di kas negara. Sebagian besar ditaruh di perbankan.

Purbaya mengatakan bahwa SAL ini sudah disebar ke perbankan senilai Rp300 triliun. Dia sebelumnya telah menambahkan Rp100 triliun ke himbara sesudah menginjeksi Rp200 triliun sejak September 2025.

Sementara itu, masih terdapat sisa Rp120 triliun yang disimpan di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI).

"Rp200 [triliun] penempatan di bank, saya tambah lagi Rp100 [triliun], sisa Rp120 [triliun, red] masih di BI," ujarnya di rapat dengan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Purbaya mengatakan bahwa total SAL Rp420 triliun itu merupakan bantalan fiskal yang bisa digunakan pemerintah apabila kenaikan harga minyak semakin menekan APBN.

"Rp420 triliun itu merupakan bantalan tersendiri kalau diperlukan, kalau harga minyak naik tinggi sekali tidak terkendali. Tentu saya akan ke Komisi XI untuk minta izin bagaimana mengelola anggaran SAL," paparnya.

Sebelumnya, Purbaya telah memperpanjang periode penempatan dana Rp200 triliun di himbara dari Maret ke September 2026. Setelah itu, dia menambahkan Rp100 triliun ke dalamnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut, tambahan amunisi fiskal untuk memberikan kembali injeksi di sektor keuangan itu setelah audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dia mengeklaim, defisit APBN 2025 ternyata tidak sampai 2,92% terhadap PDB. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang belum dirilis, dia membocorkan bahwa defisit APBN tahun lalu hanya sekitar 2,8% terhadap PDB.

"Ternyata setelah diperiksa di LKPP itu ada indikasi di bawah itu. Jadi mungkin 2,8% sekian, nanti tunggu pengumuman resmi. Itu memberikan ruang, jadi ada dana tidak dipakai. Itu memberikan tambahan tahun ini SAL-nya," pungkas Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Seabank Indonesia (SeaBank) mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 79 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 678,4 miliar sepanjang 2025, dari tahun sebelumnya sebesar Rp 378,8 miliar. Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley dalam keterangan yang diterima di Jakarta menyampaikan bahwa performa positif sepanjang 2025 mencerminkan efektivitas strategi bisnis perseroan di tengah pertumbuhan industri perbankan digital.

Ke depan, ujar Sasmaya, SeaBank Indonesia akan terus menjaga momentum ini dengan fokus pada inovasi layanan digital yang relevan dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Lebih lanjut, perseroan mencatat bahwa pencapaian ini melanjutkan tren profitabilitas dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya pada 2023, laba tercatat sebesar Rp 241,4 miliar dan pada 2022 sebesar Rp 269,2 miliar.

Dari sisi penghimpunan dana, SeaBank mencatat dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 34,8 triliun per akhir 2025, mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital.

Perseroan juga mencatat pertumbuhan signifikan dalam jumlah nasabah. Per Desember 2025, SeaBank memiliki lebih dari 28 juta nasabah, yang menunjukkan ekspansi basis pengguna di sektor keuangan digital.

Sementara itu, rata-rata transaksi harian mencapai lebih dari 12 juta transaksi dengan perputaran dana rata-rata melebihi Rp 5 triliun per hari pada Desember 2025, mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi digital melalui platform perbankan.

Sasmaya mengatakan, jumlah nasabah yang terus menunjukkan pertumbuhan positif membuat SeaBank semakin termotivasi untuk menghadirkan produk dan layanan terbaik bagi nasabah.

KOMPAS.com - PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Bank Woori Saudara/BWS) kembali mempertahankan peringkat nasional jangka panjang AAA(idn) dengan predikat “Outlook Stabil” serta peringkat nasional jangka pendek F1+(idn) dari Fitch Ratings.

Dalam surat pemeringkatan terbarunya, Fitch menyampaikan bahwa peringkat AAA(idn) merupakan level tertinggi dalam skala nasional. Capaian ini mencerminkan ekspektasi paling rendah terhadap risiko gagal bayar ketimbang emiten lain di negara yang sama.

Sementara itu, peringkat F1+(idn) menunjukkan kapasitas yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek secara tepat waktu. Hal ini didukung oleh profil likuiditas yang dinilai solid.

Direktur Kepatuhan sekaligus Sekretaris Perusahaan Bank Woori Saudara Wuryanto menilai, penegasan peringkat tersebut mencerminkan fundamental bisnis perseroan yang kuat serta konsistensi dalam menjaga kualitas kinerja di tengah tantangan global.

Stabilitas struktur pendanaan, pengelolaan likuiditas yang disiplin, serta pendekatan kehati-hatian dalam ekspansi kredit menjadi faktor penting yang mendukung kepercayaan lembaga pemeringkat terhadap ketahanan kinerja perseroan.

Bank Woori Saudara, kata Wuryanto, memandang capaian ini sebagai hasil dari transformasi berkelanjutan yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas aset, serta optimalisasi strategi bisnis pada segmen ritel dan komersial.

“Upaya digitalisasi layanan dan pengembangan produk berbasis kebutuhan nasabah turut menjadi fokus untuk memperluas basis pelanggan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional,” kata Wuryanto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (30/3/2026).

Wuryanto melanjutkan, capaian tersebut juga menjadi dorongan bagi perseroan untuk terus menjaga momentum pertumbuhan secara sehat dan berkelanjutan.

Ke depan, perseroan akan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi kepada pemangku kepentingan, serta penguatan permodalan dan likuiditas guna menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Bank Woori Saudara juga berkomitmen memperkuat peran intermediasi melalui penyaluran kredit yang selektif dan terukur sekaligus menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan pengelolaan risiko.

“Dengan strategi tersebut, perseroan optimistis dapat mempertahankan kinerja yang stabil serta meningkatkan kepercayaan investor dan pasar terhadap prospek jangka panjang Bank Woori Saudara,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kinerja industri perbankan Tanah Air masih dalam kondisi yang solid dan mencatatkan pertumbuhan positif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa revisi outlook negatif terhadap bank-bank besar di Indonesia, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch, bukan dikarenakan faktor fundamental kinerja perbankan tersebut, tetapi lebih dipicu perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif.

“Perubahan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif, turut memengaruhi persepsi risiko terhadap sektor perbankan nasional serta pengaruh faktor eksternal dinamika makroekonomi global,” kata Dian dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).

Untuk diketahui, peringkat Lembaga/Institusi/Perusahaan pada suatu negara secara umum setara atau lebih rendah dibandingkan peringkat sovereign d negara tersebut.

Dian menambahkan, kondisi industri perbankan nasional pada dasarnya berada dalam kondisi yang positif. Hal ini tecermin dari pertumbuhan kredit pada Januari 2026 sebesar 9,96% (year on year/YoY) sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,48% (YoY).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa kualitas kredit terjaga dengan NPL sebesar 2,14%, permodalan yang kuat sebesar 25,87%, serta likuiditas yang ample dengan rasio AL/NCD, AL/DPK dan LCR masing-masing sebesar 121,23%, 27,54%, dan 197,92%, jauh di atas threshold.

Dari sisi fundamental, kinerja bank-bank besar di Indonesia dan Himbara, saat ini berada pada level yang kuat dengan rasio permodalan dan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko ke depan. Pertumbuhan kredit Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 dan Himbara mencatatkan pertumbuhan kredit double digit, masing-masing 13,34% dan 13,43%.

Di sisi pendanaan, pertumbuhan DPK untuk KBMI 4 dan Himbara masing-masing 16,32% dan 16,38%. Menurut Dian, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat tetap kuat dan kondisi likuiditas berada pada level yang sangat terjaga.

Dian juga menyebut bahwa ketahanan permodalan berada pada level yang sangat kuat. Rasio CAR Himbara pada Januari 2026 berada pada level 20,32%, sedangkan rasio CAR KBMI 4 pada level 22,33%, memberikan ruang ekspansi bisnis yang memadai sekaligus menjadi bantalan yang kuat dalam mengantisipasi potensi risiko ke depan.

Kemudian dari aspek kualitas aset, rasio kredit bermasalah (NPL Gross) berada pada kisaran kurang dari 1%—3%, dengan Loan at Risk (LaR) tetap terkendali dan didukung pembentukan cadangan yang memadai. Hal ini mencerminkan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang prudent, khususnya dalam menjaga kualitas penyaluran kredit.

Sepanjang 2025, Bank KBMI 4 dan Himbara turut membukukan laba yang baik, mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan, efisiensi, kualitas aset, dan penguatan manajemen risiko.

Di tengah ketidakpastian global, Himbara juga terus menunjukkan kinerja intermediasi yang stabil dan peran strategisnya dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan program prioritas pemerintah.

Optimistis Kembali ke Posisi Stabil

Dian mengatakan, penyesuaian terhadap outlook yang dilakukan pada prinsipnya merupakan penilaian dari lembaga pemeringkat dan tidak secara langsung akan memengaruhi kemampuan bank dalam mengakses sumber pendanaan.

Saat ini, dia mengungkapkan bahwa peringkat kredit bank KBMI 4 dan Himbara tetap pada level investment grade dan didukung oleh fundamental yang kuat.

Selain itu, struktur pendanaan perbankan nasional pada umumnya masih didominasi oleh DPK domestik sehingga ketergantungan terhadap pendanaan eksternal, terutama pendanaan internasional, relatif terbatas.

“Dalam hal diperlukan, perbankan sudah memiliki perhitungan atas kebutuhan tersebut, termasuk perhitungan atas biaya dibandingkan manfaat yang akan dihasilkan serta opsi-opsi untuk mendapatkan pendanaan tersebut,” tuturnya.

Dian menegaskan, OJK menghormati metodologi dan pandangan setiap lembaga pemeringkat internasional serta memandang bahwa penyesuaian outlook ini bersifat sementara dan berpotensi untuk kembali berubah (reversible) seiring dengan membaiknya prospek perekonomian global dan domestik, serta penguatan fundamental ekonomi, khususnya indikator fiskal dan eksternal.

“Dengan perkembangan tersebut, outlook peringkat kredit ke depan berpeluang kembali ke posisi stabil maupun positif,” ujarnya.

Dia memastikan bahwa OJK terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai.

”OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan [KSSK], akan terus mengawal serta menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi kebijakan dan penguatan pengawasan, agar ketahanan sektor perbankan senantiasa tetap terjaga dalam menghadapi dinamika dan pertumbuhan perekonomian,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perbankan Grup Djarum PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang akan segera menggelar RUPST merupakan salah satu portofolio saham konglomerat Anthoni Salim.

Para pemegang saham BBCA akan segera mendapatkan kepastian pembagian dividen tahun buku 2025 pada Kamis (12/3/2026). BCA akan menggelar RUPST dengan agenda mulai dari rencana buyback hingga penggunaan keuntungan dari hasil kinerja tahun lalu.

BCA merupakan emiten perbankan yang dikenal royal dalam membagikan dividen. Keputusan itu akan turut mengalir ke salah satu orang terkaya di Indonesia Anthoni Salim.

Dengan asumsi kepemilikan tidak berubah hingga periode recording date, Anthoni Salim akan turut merasakan pembagian dividen dari kinerja BCA tahun buku 2025.

Sebagaimana diketahui, Anthoni Salim tercatat memegang 1,41 miliar lembar saham BBCA atau setara dengan kepemilikan 1,15% hingga akhir Februari 2026. Kepemilikan itu tercatat atas nama pribadi.

Forbes menempatkan nama nahkoda Grup Indofood Anthoni Salim di posisi kelima daftar orang terkaya Indonesia akhir Februari 2026. Tercatat, Anthoni Salim memiliki nilai kekayaan bersih senilai US$13 miliar hingga Sabtu (28/2/2026).

Jika menilik beberapa tahun terakhir, BCA dikenal konsisten membagikan porsi laba yang besar kepada para pemegang saham perseroan.

Pada 2020, perseroan memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp530 per saham atau setara 48% dari total laba bersih tahun buku 2020. Dalam catatan Bisnis, jumlah tersebut sudah termasuk dividen interim Rp98 per saham yang sebelumnya telah disalurkan kepada pemegang saham pada 22 Desember 2020.

Kemudian pada 2021, bank swasta terbesar di Indonesia itu membagikan dividen tunai senilai Rp145 per saham atau setara 56,9% dari total laba bersih yang sebesar Rp31,42 triliun.

Selanjutnya untuk tahun buku 2022, perseroan memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp25,3 triliun atau setara 62,1% dari laba bersih perseroan pada tahun buku 2022 yang mencapai Rp40,7 triliun.

Tahun berikutnya, BCA menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp270 per saham atau dengan total Rp33,28 triliun atau 68,4% dari laba yang dihasilkan. Nilai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp42,5 per saham atau setara Rp5,23 triliun yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham pada Desember 2023.

Sementara itu, BCA menetapkan total dividen sebesar Rp300 per saham untuk tahun buku 2024. Angka tersebut mencakup dividen interim Rp50 per saham yang telah dibayarkan sebelumnya, sehingga sisa dividen yang dibagikan pada 2025 sebesar Rp250 per saham dengan total mencapai Rp36,98 triliun atau 67,4% dari laba.

Adapun, untuk tahun buku 2025, BBCA telah menebar dividen interim senilai Rp55 per saham dengan total Rp6,77 triliun yang cair pada 22 Desember 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.