Jakarta: Penyelenggaraan Mandiri BFN Fest 2025 tahun ini menegaskan satu pesan utama yakni inovasi ekonomi digital hanya akan berhasil bila berjalan seiring dengan meningkatnya kepercayaan publik.

Hal itu terlihat dari bagaimana ekosistem fintech Indonesia kini bergerak lebih komprehensif dengan menggabungkan edukasi, perlindungan konsumen, dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat fondasi ditengah tingginya potensi ekonomi digital nasional.

Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 110 miliar pada 2025. Pada tahun sebelumnya, jumlah pembeli online mencapai 65,7 juta orang dengan total belanja USD 50,2 miliar. Besarnya pasar ini ditopang dominasi generasi muda, yaitu Gen Z (27,94%) dan Milenial (25,87%). Namun di balik potensi tersebut ekosistem digital juga membawa risiko baru.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Pandu Sjahrir menegaskan BFN Fest 2025 bukan sekadar ajang pamer teknologi, melainkan ruang dialog untuk memastikan inovasi fintech memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan sektor riil.

“Fintech bukan hanya soal inovasi, tetapi manfaatnya bagi publik. BFN Fest menjadi ruang kolaborasi terbesar untuk memperluas edukasi dan memastikan layanan fintech berkembang secara aman dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Pandu menyampaikan apresiasi kepada regulator, pelaku industri, dan mitra internasional yang terus mendorong layanan keuangan lebih murah, aman, transparan, sekaligus memperluas akses dan literasi digital. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor berperan penting dalam membangun tingkat kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap layanan digital.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyebut BFN Fest sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara perbankan, fintech, regulator, dan industri digital. Melalui teknologi yang terus ditingkatkan, Bank Mandiri ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan digital yang aman, inklusif, dan terjangkau, termasuk mendorong digitalisasi UMKM, perluasan pembiayaan produktif, dan inovasi pembayaran.

“Kami melihat BFN Fest sebagai ajang memperkuat ekosistem yang terintegrasi untuk pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan inklusi keuangan,” kata Adhika.

Deputi Komisioner OJK Rizal Ramadhani menyoroti urgensi perlindungan konsumen di era transformasi digital. Hingga November 2025, Anti-Scam Center menerima lebih dari 370 ribu laporan dengan potensi kerugian Rp8,2 triliun. Data ini menegaskan bahwa keamanan digital adalah kunci mempertahankan kepercayaan masyarakat. Rizal menegaskan inovasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan yang kuat.

Penyelesaian OJK

Menurut Rizal, sepanjang 2025 OJK menerima 48.355 pengaduan dari masyarakat, dan 94,4% di antaranya telah diselesaikan. Angka ini mencerminkan dua tren sekaligus: meningkatnya risiko digital serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melapor ketika dirugikan.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 mencatat indeks literasi keuangan berada di angka 66,46%, sementara inklusi keuangan mencapai 80,51%. Meski meningkat, Rizal menilai perlindungan konsumen masih membutuhkan perhatian serius.

Satgas PASTI, kata dia, telah menutup 2.263 pinjol ilegal dan menghentikan 354 investasi ilegal hingga November 2025, mayoritas berbasis skema Ponzi, remote trading, dan piramida. Tantangan terbesar adalah maraknya entitas ilegal dengan server di luar negeri. “Setiap kali satu diblokir, ribuan entitas baru muncul,” kata Rizal.

OJK, kata dia, akan terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian, lembaga, asosiasi industri, dan platform fintech untuk meningkatkan keamanan serta edukasi bagi masyarakat.

“Inovasi harus berjalan beriringan dengan mitigasi risiko. Dengan kepercayaan yang kuat, transformasi digital akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah percepatan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), International Association of Business Communicators (IABC) Indonesia, menyoroti masa depan kepercayaan publik di era AI yang semakin rentan dengan deepfakes. Pada acara IABC Indonesia Conference and Awards, fokus diskusi menitikberatkan pada komunikasi strategis berbasis kepercayaan, kemanusiaan, dan dampak digital.

Elvera N. Makki, President IABC Indonesia dan Founder & CEO VMCS Communications and Social Impactmenegaskan bahwa kepercayaan publik kini merupakan mata uang utama kepemimpinan modern, “Dalam ekosistem digital, teknologi dapat mempercepat pesan, tetapi hanya kemanusiaan yang dapat memperdalam makna. Di era AI, komunikasi strategis tidak cukup hanya akurat, namun harus empatik, etis, dan berpihak pada hak asasi manusia.”

Prof. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Riset (Dikti Saintek) RI menyampaikan keynote speech tentang pentingnya membangun pemikir digital yang berpusat pada manusia, “Hoaks merupakan ancaman yang sangat besar dan salah satu yang paling serius di Indonesia. Lebih dari 1.100 pakar dari 136 negara menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai salah satu ancaman paling serius saat ini. AI mempermudah pembuatan berita hoaks, dan dalam satu tahun terakhir, penyebaran informasi palsu dengan teknologi AI meningkat hingga 2x lipat dalam satu tahun terakhir,” ungkap Prof. Stella. Terdapat empat alasan mengapa percaya hoaks, yang dijabarkan satu-persatu oleh beliau dalam forum ini, yaitu dilihat dari sisi political partisanship, cognitive reflection, prior knowledge, dan heuristic.

“Fast-checking adalah tindakan yang selama ini kita lakukan untuk mengentaskan hoaks. Namun terdapat solusi perilaku yang patut dilakukan, yaitu solusi proaktif “prebunking”, accuracy nudge, solusi sistemik wisdom of crowd, dan solusi jangka panjang, yaitu edukasi,” papar Prof. Stella.

Dr. Ir. Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, yang juga hadir menyampaikan keynote speech menekankan tantangan terbesar komunikasi saat ini adalah framing di ruang digital, “Framing yang dilakukan secara cepat untuk kepentingan engagement di media sosial tanpa verifikasi, mengorbankan banyak pihak, tak hanya politisi dan pejabat publik, namun juga dunia usaha, bahkan hingga UMKM.” Karena itu, ujarnya, kita harus waspada dan sangat berhati-hati dalam merespons dinamika ini.

Berbicara mengenai humanity atau kemanusiaan, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D, Wakil Menteri Kesehatan, RI yang turut hadirsebagai keynote speaker menyatakan, “Komunikasi tidak hanya membutuhkan penyajian data yang akurat, namun dibutuhkan empati dan kisah nyata dari berbagai sumber lapisan masyarakat, terutama bagi yang sedang berjuang di pelosok terpencil Indonesia. Kemampuan mengubah statistik menjadi cerita dan empati, itulah hal yang paling esensial untuk diperankan sektor komunikasi publik, terutama komunikasi digital.”

Sementara itu Bank Mandiri melihat penguatan inovasi digital sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan mendorong akselerasi ekonomi nasional, "Membangun kepercayaan di era digital dimulai dengan menempatkan kemanusiaan sebagai inti dari setiap inovasi. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ESG dalam praktik bisnis kami, Bank Mandiri terus berkembang dalam menciptakan dampak digital yang memberdayakan masyarakat, memperkuat komunitas, dan menjaga keberlanjutan masa depan bersama," ujar Senior Vice President Environmental, Social & Governance Bank Mandiri Monica Yoanita Octavia.

Abdullah Fahmi, VP Corporate Communication & Social Responsibility, Telkomsel Indonesia, menekankan“Transformasi digital tidak cukup hanya dengan jaringan yang kuat. Kita memerlukan komunikasi yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap langkah menuju keberlanjutan dimengerti, diterima, dan dijaga. Sebagai komunikator, kita membangun kepercayaan yang memungkinkan teknologi memberi dampak positif nyata bagi seluruh bangsa.”

Sementara Danone Indonesia berhasil mendefiniskan ulang dampak komunikasi terhadap keberlanjutan bisnis, “Rahasia formula komunikasi yang berdampak adalah empati, baik saat melindungi maupun promosi. Di Danone Indonesia, kami berbicara dengan bahasa audiens yang kami tuju, memastikan pemahaman yang membentuk persepsi publik yang positif, dan pada akhirnya, komunikasi yang memperkuat keberlanjutan bisnis,” ujar Arif Mujahidin, Corporate Communication, Danone Indonesia.

Elvera menutup, “Tren komunikasi untuk tahun 2026 adalah menguatkan kepercayaan dengan transparansi, integritas, dan keberanian mengakui keterbatasan. Humanity adalah kompasnya. AI mungkin mempercepat dunia, tetapi hanya humanity yang dapat menstabilkannya. Ke depan, komunikator Indonesia perlu berdiri di garis depan yang menghubungkan data dengan empati, teknologi dengan etika, dan inovasi dengan tanggung jawab sosial.”

Jakarta: Bencana banjir yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dalam hampir dua pekan terakhir kembali menegaskan pentingnya kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai garda depan negara dalam situasi darurat.

Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria menilai kehadiran langsung BUMN di lapangan khususnya Pertamina dan PLN memainkan peran strategis dalam menjaga kepercayaan serta ketenangan publik.

Menurut Sofyano, di tengah tekanan dan kondisi medan yang sulit, BUMN energi menunjukkan komitmen yang melampaui fungsi komersialnya. Mereka memastikan pasokan energi tetap berjalan, membantu proses evakuasi, hingga ikut memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak.

“Ini bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi menunjukkan kepedulian. Mereka tahu bahwa BBM adalah urat nadi logistik dan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tetap maju meski menghadapi jalan terputus, cuaca buruk, hingga risiko keselamatan,” kata Sofyano.

Dalam situasi darurat, akses energi mulai dari BBM hingga listrik menjadi tulang punggung logistik, komunikasi, dan layanan dasar lainnya. Karena itu, keberadaan BUMN di titik-titik bencana bukan sekadar operasi teknis, melainkan bentuk nyata dari perlindungan negara terhadap warganya.

Sofyano menilai wajar jika sejumlah area masih menghadapi keterbatasan layanan karena akses jalan terputus atau cuaca ekstrem. Namun, kata dia, masyarakat dapat melihat secara langsung upaya besar yang dilakukan.

Mulai pulihnya sejumlah titik distribusi BBM di wilayah terdampak, menurutnya, adalah hasil langsung dari kerja all out Pertamina sejak hari pertama bencana terjadi. Para pekerja dan mitra Pertamina dinilai bekerja cepat mengatur suplai, membuka jalur alternatif, serta menambah armada distribusi.

“Hasilnya mulai tampak karena masyarakat bisa kembali mengakses layanan energi meski bertahap,” ujarnya.

Komitmen BUMN dalam layanan publik

Selain memulihkan pasokan energi, Sofyano menyoroti Pertamina dan PLN juga menjalankan fungsi sosial melalui bantuan darurat seperti air bersih, sembako, hingga dukungan logistik untuk warga pengungsian. Ini menurutnya menunjukkan nilai solidaritas nasional yang melekat pada BUMN.

Sofyano menekankan dalam situasi bencana, kehadiran langsung BUMN seperti Pertamina dan PLN memainkan peran krusial untuk menjaga kepercayaan dan ketenangan publik. Kehadiran petugas di lapangan, katanya, merupakan simbol kehadiran negara.

“Ketika warga melihat petugas dan mobil tangki hadir, itu memberi rasa aman bahwa negara hadir melalui BUMN-nya. Energi adalah kebutuhan dasar, dan menjaga pasokannya berarti menjaga stabilitas sosial di tengah krisis,” jelasnya.

Upaya cepat pemulihan distribusi BBM dan listrik di sejumlah wilayah terdampak, kata Sofyano, merupakan bukti konkret komitmen BUMN dalam menghadapi krisis. Mulai dari membuka jalur alternatif distribusi, menambah armada, hingga memastikan layanan tetap berjalan meski bertahap, semuanya menjadi fondasi penting untuk memulihkan kehidupan masyarakat.

Tidak hanya memastikan pasokan energi, Sofyano menyoroti peran Pertamina dan PLN yang dinilai telah melampaui tugas komersialnya. Keduanya ikut menyalurkan air bersih, sembako, dan berbagai bantuan darurat lainnya melalui program-program tanggap bencana.

“Ini menunjukkan bahwa Pertamina dan PLN mengemban nilai solidaritas nasional dan tidak hanya terikat pada orientasi komersial. Ini sesuai dengan karakter BUMN energi yang harus menempatkan pelayanan publik dan kepedulian sosial sebagai bagian dari model bisnisnya,” tegasnya.

Sofyano menegaskan apa yang dilakukan Pertamina layak diapresiasi. Menurutnya, Pertamina hadir bukan hanya sebagai perusahaan penyedia energi, tetapi sebagai bagian dari upaya nasional untuk menyalakan kembali semangat masyarakat di daerah bencana.

“Mereka hadir bukan hanya sebagai perusahaan, tetapi sebagai bagian dari upaya bersama memulihkan kehidupan masyarakat,” tutupnya.

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai sudah memicu pemiskinan massal. Pasalnya, bencana menghancurkan rumah warga sekaligus lahan produktif yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Pakar Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menegaskan kerugian akibat bencana ini bukan sekadar kerusakan fisik. Ia menyebut rakyat kehilangan akumulasi modal yang dibangun dalam waktu panjang.

“Bagi rakyat, membangun rumah itu adalah akumulasi modal jangka panjang. Begitu juga sawah dan ladang. Kini ribuan hancur karena banjir bandang dan longsor. Pemiskinan sudah otomatis terjadi. Ini mencakupi tiga provinsi yang tak kurang dari 10 juta penduduk,” kata Syafruddin dalam pesan singkat kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Syafruddin mempertanyakan sikap pemerintah yang belum menetapkan status bencana nasional. “Banyak pertimbangan untuk tidak menetapkan status bencana nasional. Apa saja pertimbangan itu? Apa rakyat boleh tahu?” ujarnya. Menurut dia, status bencana nasional penting karena membuka percepatan anggaran pemulihan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor di wilayah terdampak.

Ia juga menyoroti jarak antara fakta lapangan dan kebijakan yang lahir. “Data dan fakta lapangan yang dilaporkan jurnalis terkesan tidak menjadi input kebijakan,” kata Syafruddin. Dalam kondisi seperti ini, ia menilai warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian akan makin terjebak dalam kerentanan ekonomi.

Syafruddin menilai penetapan status bencana nasional perlu segera dilakukan agar pemulihan ekonomi warga tidak makin terlambat dan ancaman pemiskinan tidak bertambah dalam. Syafruddin pun mengkritik pernyataan pejabat ekonomi yang menyebut bencana tidak memengaruhi target nasional.

“Bagaimana pula seorang Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) berani menyebut tidak berpengaruh terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional. Memangnya tiga provinsi itu selama ini tidak dihitung berkontribusi secara nasional? Kita sangat berharap para petinggi kita agak berempati memberi pernyataan,” tegasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai Program Penjaminan Polis (PPP) bakal menjadi katalis kebangkitan industri asuransi. Pasalnya, batas penjaminan yang diperkirakan berada di rentang Rp500 juta sampai dengan Rp700 juta dinilai telah mencakup sekitar 90% dari rata-rata nilai polis di Indonesia.

Dengan cakupan sebesar itu, LPS optimistis kepercayaan publik terhadap produk asuransi akan meningkat signifikan.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, menegaskan PPP merupakan mandat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 yang dirancang untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, yang selama beberapa tahun terakhir tergerus oleh kasus gagal bayar dan pencabutan izin perusahaan.

“Berdasar pengalaman LPS dalam menjalankan penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat dan dana pihak ketiga (DPK) ikut naik,” ujarnya dalam acara Literasi Keuangan dan Berasuransi di Bandung, Sabtu (6/12/2025).

Purba mencontohkan dampak nyata pada sektor perbankan. Sebelum LPS beroperasi, pertumbuhan DPK rata-rata hanya 7,7% per tahun. Setelah program penjaminan simpanan berlaku, pertumbuhan DPK melonjak menjadi 15,3% per tahun. Dia meyakini efek pengungkit serupa berpotensi muncul di industri asuransi.

Contoh dari Malaysia turut menguatkan optimisme tersebut. Sebelum negara itu menerapkan penjaminan polis asuransi (2007-2009), rata-rata pertumbuhan premi hanya 5,5% per tahun. Namun tiga tahun setelah program diterapkan pada 2010, pertumbuhan premi naik menjadi 9,7% per tahun.

“Melihat contoh di negara lain, kami yakin pemberlakuan program penjaminan polis akan meningkatkan kepercayaan publik dan diikuti kenaikan premi industri asuransi,” kata Purba.

Dalam PPP, LPS menyiapkan tiga skema jaminan. Pertama, jaminan klaim polis, yaitu pembayaran klaim secara penuh atau sebagian jika perusahaan asuransi mengalami masalah. Kedua, pengalihan portofolio polis ke perusahaan asuransi yang sehat dengan manfaat yang tetap sama. Ketiga, pengembalian polis, di mana LPS membayar polis sesuai batas penjaminan apabila pengalihan tidak memungkinkan.

Purba menegaskan seluruh skema tersebut akan dilakukan otomatis oleh LPS tanpa memerlukan pilihan dari pemegang polis. Sementara itu, PPP akan dipayungi oleh Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, termasuk ketentuan teknis mengenai batas penjaminan Rp500 sampai Rp700 juta dan produk apa saja yang masuk dalam cakupan.

Walaupun Undang-Undang P2SK menetapkan bahwa PPP mulai berlaku tahun 2028, LPS menyatakan siap jika pemerintah memutuskan percepatan.

“Jika dipercepat 2027, LPS telah siap menerapkan,” tegas Purba.

Meski potensinya besar, penetrasi industri asuransi Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN lain. Hingga akhir 2024, tingkat penetrasi Indonesia hanya 1,40%, jauh di bawah Filipina (1,80%), Malaysia (3,80%), Thailand (5,10%), dan Singapura (7,40%). Negara maju bahkan berada di kisaran 9–10%.

Direktur Eksekutif Surveilans, Data, dan Pemeriksaan Asuransi LPS, Suwandi, menuturkan rendahnya penetrasi tidak terlepas dari maraknya kasus gagal bayar dan pencabutan izin usaha yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat.

“Sejak 2016 hingga 2025, sudah ada 19 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK,” ujar Suwandi.

Sejumlah kasus besar turut memperburuk persepsi publik, di antaranya Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, Wanaartha Life, Kresna Life, hingga PT Berdikari Insurance yang dicabut izinnya pada Januari 2025.

Permasalahan solvabilitas, tata kelola buruk, dan kegagalan membayar klaim menjadi faktor umum yang menyebabkan penutupan perusahaan-perusahaan tersebut.

Dengan hadirnya PPP yang mencakup mayoritas pemegang polis melalui penjaminan Rp500 sampai Rp700 juta, pemerintah dan LPS berharap publik kembali percaya terhadap produk perlindungan finansial, sehingga penetrasi asuransi nasional dapat terdorong naik dalam beberapa tahun ke depan.

Bisnis.com, BANDUNG — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan kesiapan penuh untuk menerapkan Program Penjaminan Polis (PPP) lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan Undang-Undang P2SK.

Meski UU mengamanatkan program ini mulai berjalan pada 2028, LPS menyatakan siap jika pemerintah mempercepat pelaksanaannya menjadi tahun 2027. Langkah ini diyakini menjadi titik balik bagi industri asuransi yang selama hampir satu dekade tertekan kasus gagal bayar dan rendahnya kepercayaan masyarakat.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, mengatakan percepatan implementasi PPP dapat mempercepat pemulihan kepercayaan publik.

Menurutnya, penjaminan polis merupakan bagian penting dari recovery & resolution framework sebagaimana penjaminan simpanan di sektor perbankan. Jika di perbankan keberadaan LPS mampu mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), maka mekanisme serupa diyakini mampu mendongkrak premi asuransi.

“Jika dipercepat 2027, LPS telah siap menerapkan,” katanya kepada awak media di Bandung, Sabtu (6/12/2025).

Adapun, efektivitas program penjaminan terhadap peningkatan kepercayaan bukan sekadar asumsi. Purba mencontohkan, sebelum LPS beroperasi, rata-rata pertumbuhan DPK perbankan berada di kisaran 7,7%.

Namun setelah LPS menjalankan program penjaminan simpanan dan resolusi bank, pertumbuhan DPK melonjak menjadi 15,3%. Pola ini juga terlihat di Malaysia.

Tiga tahun sebelum program penjaminan polis diberlakukan (2007–2009), pertumbuhan premi asuransi hanya 5,5% per tahun. Setelah program diterapkan pada 2010, rata-rata pertumbuhan premi pada 2011–2013 menanjak menjadi 9,7% per tahun.

Mengacu pada pengalaman negara lain serta pengalaman domestik di sektor perbankan, LPS optimistis PPP akan memberi dorongan signifikan terhadap pemulihan industri asuransi Indonesia.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat yang sempat tergerus oleh beruntunnya kasus gagal bayar diyakini dapat dipulihkan secara lebih cepat melalui keberadaan penjaminan polis yang jelas dan kredibel.

Bisnis.com, JAKARTA - “Pemimpin yang bijak tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjaga rasa keadilan di hati rakyat, agar masyarakat tetap percaya dan negara berjalan dengan bermartabat”

Dua keputusan penting dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu pengampunan (abolisi) kepada Thomas Lembong dan pemulihan nama baik (rehabilitasi) kepada Ira Puspadewi, menjadi bahan diskusi publik yang hangat. Meski keduanya sah secara hukum, pertanyaan publik tidak berhenti pada legalitas, tetapi meluas ke ranah keadilan substantif dan etika kepemimpinan.

Dalam kasus Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama ASDP, menjadi ilustrasi nyata kompleksitas keputusan korporasi yang bersentuhan dengan hukum pidana. Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, beliau dinyatakan bersalah karena melampaui kewenangan dalam pembelian lahan di Lampung Selatan, meski tidak memperkaya diri atau merugikan negara.

Keputusan bisnis tersebut diambil dalam konteks mempercepat pengembangan pelabuhan Bakauheni, yang menjadi bagian penting dari inisiatif pariwisata nasional. Sayangnya, dalam penegakan hukum, belum ada ruang yang memadai untuk membedakan antara pelanggaran administratif dan niat jahat (mens rea) dalam praktek manajerial BUMN.

Oleh karena itu, rehabilitasi terhadap Ira dapat dimaknai sebagai koreksi atas tumpang tindih antara ruang sistem manajemen dan pendekatan hukum pidana yang masih kaku. Hal ini menjadi pelajaran bahwa hukum harus lebih adaptif dalam menilai keputusan bisnis yang bersifat strategik.

Sementara itu, abolisi untuk Tom Lembong diberikan melalui Kepres No. 18/2025, dengan alasan kontribusinya sebagai tokoh reformasi ekonomi yang dinilai tidak terbukti merugikan negara, serta memiliki integritas pribadi tinggi. Pemerintah menyampaikan bahwa keputusan ini adalah bagian dari semangat rekonsiliasi nasional menjelang Hari Kemerdekaan.

Abolisi ini bukan hanya langkah administratif, tetapi memiliki muatan simbolik bahwa negara menghargai integritas pribadi dan kontribusi profesional seseorang. Namun, pemaknaan tersebut hanya bisa diterima secara luas apabila disertasi dengan komunikasi publik yang transparan.

Dalam demokrasi yang sehat, legalitas saja tidak cukup menjadi satu-satunya dasar kebijakan. Rakyat ingin mendengar narasi etika, nilai, dan tanggungjawab moral di balik setiap keputusan yang menyangkut kepercayaan publik.

Nonaka dan Takeuchi dalam The Wise Leader menyebutkan bahwa kepemimpinan bijak mengandalkan phronesis atau kebijaksanaan praktis, yaitu kemampuan memadukan pengetahuan, intuisi, dan nilai moral untuk mengambil keputusan yang tepat dan adil dalam konteks tertentu, keputusan yang tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Jika keputusan Presiden dimaksudkan untuk memperbaiki sistem dan melindungi profesional yang tidak bersalah, maka penting untuk mengkomunikasikan alasan tersebut secara jujur dan terbuka. Hanya dengan itulah kepercayaan masyarakat dapat dibangun secara tulus.

Sebaliknya, jika narasi yang disampaikan tidak kuat, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan dan menilai keputusan ini sebagai bentuk ketidakadilan. Dalam masyarakat demokratis, persepsi ketimpangan lebih mudah menyebar ketimbang klarifikasi prosedural.

Frei dan Morriss dalam Begin with Trust mengingatkan bahwa kepercayaan lahir dari logika yang masuk akal, empati kepada rakyat, dan ketulusan pemimpin. Ketiganya harus hadir dalam setiap keputusan penting yang menyangkut keadilan dan integritas negara.

Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan menjadi pijakan utama bagi pemimpin. QS. An-Nisa: 58 mengingatkan bahwa amanat harus diberikan kepada yang berhak, dan hukum harus ditegakkan secara adil. Ayat ini mengingatkan bahwa pemimpin tidak hanya bertanggungjawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual kepada rakyat dan Tuhan..

Oleh karena itu, dua keputusan ini semestinya menjadi tidak berhenti sebagai respons terhadap kasus individu. Ini harus dijadikan titik tolak untuk mereformasi tata kelola hukum dan manajemen korporasi negara yang selama ini belum sepenuhnya sinkron.

Langkah strategis yang perlu diambil ke depan melibatkan berbagai pihak. Kementerian BUMN dan Kementerian Hukum dan HAM dapat menyusun pedoman yang lebih rinci dalam membedakan kesalahan administratif dan pelanggaran hukum pidana di lingkungan BUMN.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga perlu memperkuat pemahaman hakim terhadap konteks bisnis agar vonis tidak hanya berdasarkan tafsir hukum yang rigid, tetapi juga mempertimbangkan dampak strategis dan risiko manajerial. Hal ini penting agar keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan.

Bagi para profesional BUMN, penting untuk membangun budaya integritas, akuntabilitas, dan pencatatan keputusan yang baik sebagai bentuk mitigasi risiko hukum. Pemerintah juga perlu menyusun program pelatihan tata kelola risiko untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan di sektor publik.

Presiden Prabowo dan jajaran eksekutif dapat menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan sekedar pengampunan, melainkan bagian dari langkah awal menuju sistem hukum dan birokrasi yang lebih manusiawi. Inisiatif untuk merevisi UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Administrasi Pemerintahan dapat menjadi bukti nyata dari komitmen reformasi.

Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang dibebaskan, tetapi juga pesan moral dan struktur keadilan baru yang dibangun dari keputusan tersebut. Pemimpin yang bijak menggunakan momen kontroversial untuk memicu perbaikan jangka panjang, bukan hanya memenangkan riuh sesaat.

Indonesia kini berada di titik penting untuk menata ulang sistem penegakan hukum dan manajemen BUMN yang lebih berimbang dan adaptif. Oleh karena itu, kepemimpinan di era mendatang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga wajib berpijak pada keberanian etis, kejernihan nalar politik, dan kemampuan membangun legitimasi berbasis integritas serta transparansi sebagai fondasi utama kepercayaan jangka panjang dalam negara demokratis.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) memproyeksikan bisnis industri dana pensiun pada 2026 mendatang tetap positif dan menjanjikan.

Humas ADPI Syarifudin Yunus berpendapat demikian lantaran yakin bahwa kondisi ekonomi tahun depan bisa mendukung dan potensi pekerja untuk diajak memiliki program pensiun sukarela sangatlah besar.

“Menurut saya, prospek dana pensiun di tahun 2026 relatif positif dan menjanjikan, baik dari sisi aset kelolaan [AUM] maupun jumlah peserta,” katanya kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

Sebab demikian, Syarif menekankan bahwa ekosistem dana pensiun harus diciptakan. Bukan hanya sebatas untuk kesejahteraan hari tua, tetapi juga perlu melakukan edukasi masif dan membuat akses yang mudah untuk membelinya.

Dia juga mengusulkan agar regulator terus mendorong penetrasi dana pensiun, khususnya bagi pekerja sektor informal. Menurutnya pula, tingkat kepercayaan publik terhadap dana pensiun harus tetap ditingkatkan.

“Dana pensiun perlu fokus dalam membangun kepercayaan publik bahwa dana pensiun memang program yang didedikasikan untuk menyiapkan pensiun pekerja, termasuk untuk pekerja informal dan UMKM,” tegas Syarif.

Syarif menegaskan seperti itu karena menurutnya minat masyarakat, terutama pekerja informal terhadap dana pensiun masih sangat besar. Baginya, untuk pemberi kerja karena memang memiliki kewajiban membayar uang pesangon atau kompensasi pasca kerja, sebaiknya dialokasikan di dana pensiun.

“Di sisi lain, pekerja pun perlu menyiapkan hari tua yang mampu memenuhi standar hidupnya. Pemberi kerja dan pekerja yang belum punya dana pensiun masih sangat besar. Itulah yang jadi tantangan untuk didobrak,” jelasnya.

Selain tantangan tersebut, Syarif membeberkan beberapa tantangan lain yang masih harus diatasi industri dana pensiun. Misalnya, tingkat literasi dan inklusi dana pensiun, kemampuan teknologi dan operasional, skema produk dana pensiun khususnya DPLK yang lebih fleksibel untuk pekerja informal.

Selanjutnya adalah keterbatasan distribusi dana pensiun agar bisa dijangkau semua kalangan dan kinerja investasi serta dinamika ekonomi makro yang kian menjadi tantangan utama.

ADPI, kata Syarif, merekomendasikan agar pada dana pensiun memastikan tata kelola dan manajemen risiko yang berkualitas dan sesuai dengan aturan.

“Kinerja investasi yang optimal, permudah onboarding dan pengelolaan dana pensiun lewat digital, komunikasi yang transparan dengan peserta, dan edukasi yang berkelanjutan,” sebutnya.

Tak sampai di situ, dia merekomendasikan agar dana pensiun menggandeng pemberi kerja sebagai mitra pertumbuhan dana pensiun untuk menyiapkan dana pesangon dan uang pensiun pekerja.

“Jadi, seharusnya tahun 2026 jadi momen bagus untuk tingkatkan aset kelolaan dan jumlah peserta dana pensiun,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) membawa perubahan besar dalam cara kerja kehumasan dan jurnalistik. Hal ini disampaikan Imam Wahyudi, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Kementerian Pertanian, dalam pelatihan jurnalistik yang diikuti para pelaksana kehumasan lingkup Kementan di Bogor.

Imam menjelaskan, di masa lalu instansi kerap mengandalkan mantan wartawan atau individu yang memiliki kemampuan menulis kuat untuk menghasilkan berita berkualitas.

Namun kini, sebagian tugas tersebut dapat dipercepat dan didukung oleh teknologi AI yang mampu menulis cepat, menyusun berita, hingga membantu analisis informasi secara instan.

“Dulu kita harus mempekerjakan mantan wartawan atau orang yang pandai menulis, pandai bikin berita, dan sebagainya. Sekarang tidak. Ada asisten baru yang tidak perlu dibayar. Dia bernama artificial intelligence,” ujar Imam dalam keterangan, Sabtu (29/11/2025).

Menurut Imam, dia bisa berwujud apa saja, bekerja kapan saja, dan mampu mengerjakan hal-hal yang dulu hanya bisa dikerjakan oleh tenaga terampil.

Meski demikian, Imam menegaskan AI bukanlah pengganti kemampuan humanis. Teknologi, katanya, harus diposisikan sebagai alat bantu yang digunakan secara bijak untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik, bukan menggantikan peran manusia sepenuhnya.

Dalam sesi tersebut, Imam menekankan, derasnya arus informasi digital hari ini membuat tantangan kehumasan semakin kompleks. Jika dahulu kecepatan penyampaian informasi menjadi fokus utama, kini tantangan terbesar adalah ketepatan dalam memilah dan memverifikasi informasi.

“Kita harus bisa membedakan antara misinformasi dan disinformasi. Ini adalah pertemuan dua lingkaran besar: intensi dan kesalahan,” katanya menegaskan.

Ia menerangkan, misinformasi adalah informasi salah yang disebarkan tanpa niat buruk—misalnya fenomena April Mop yang sering menghadirkan informasi keliru sebagai candaan.“Kalau ini misinformasi, tidak ada itikad buruk. Salah informasi saja,” katanya.

Sementara itu, disinformasi adalah informasi salah yang disengaja dibuat dan disebarkan untuk menyesatkan. Inilah yang menurutnya menjadi ancaman serius dalam komunikasi publik modern.

“Masalah muncul ketika informasi yang salah itu bertemu dengan niat yang salah. Informasinya sengaja disalahkan, disengaja dibelokkan. Itu yang berbahaya,” tegas Imam.

Selain misinformasi dan disinformasi, Imam juga menyoroti meningkatnya praktik penghilangan konteks dalam pemberitaan. Praktik ini terjadi saat bagian tertentu dari pernyataan, wawancara, atau rekaman dipotong sehingga makna aslinya berubah.

“Yang sekarang makin banyak terjadi adalah menghilangkan konteks,” ujarnya. Ia mencontohkan bagaimana isu terkait gugatan terhadap Menteri Pertanian dapat berubah arah narasinya ketika potongan pernyataan ditampilkan tanpa penjelasan utuh.

“Ketika konteks hilang, narasi bisa bergeser jauh dari maksud sebenarnya,” tambahnya. Imam menutup sesi dengan mengingatkan pentingnya integritas dan ketelitian para pelaksana kehumasan.

Di tengah perubahan teknologi dan dinamika informasi, kemampuan memilah fakta, menguji konteks, dan menyampaikan informasi dengan akurat menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

KOMPAS.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui peningkatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pemaparan strategi dan implementasi Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar KIP di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dalam paparannya, Direktur Manajemen Risiko & Legal PT PP Tommy Wiranata Anwar menyampaikan sejumlah upaya perusahaan dalam memastikan akses informasi yang transparan, akuntabel, mudah dijangkau, dan berorientasi pada pemenuhan hak publik sesuai amanat Undang-Undang (UU) KIP.

Sebagai perusahaan konstruksi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, PT PP menempatkan keterbukaan informasi sebagai pilar penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan membangun kepercayaan publik.

Melalui penguatan fungsi PPID, perusahaan memastikan seluruh kebijakan, dokumen layanan informasi, kanal publikasi, serta standar operasional berjalan sesuai prinsip good corporate governance (GCG).

Di era transformasi digital, PT PP menempatkan digitalisasi sebagai fokus utama dalam memperkuat layanan keterbukaan informasi.

Langkah yang dilakukan mencakup pengembangan website dan mobile PPID, optimalisasi sistem e-procurement yang lebih transparan, serta integrasi data proyek dan berbagai platform informasi investor.

Berbagai inisiatif tersebut disiapkan PT PP untuk memastikan publik memperoleh data yang akurat dan mudah diakses sekaligus memperkuat efisiensi internal, mengurangi potensi miskomunikasi, disinformasi, dan keterlambatan layanan.

Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, investor, mitra, dan regulator.

“PT PP terus memperluas akses informasi publik melalui kanal resmi yang lebih terstruktur, transparan, dan mudah diakses,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (26/11/2025).

Joko mengungkapkan bahwa transparansi menjadi wujud tanggung jawab PT PP sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya untuk memperkuat kepercayaan publik dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Transparansi sebagai fondasi percepatan pembangunan

Sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah Indonesia, PT PP memastikan bahwa transparansi dan tata kelola yang baik menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan nasional.

Keterbukaan informasi diposisikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ekosistem bisnis yang kompetitif.

Selain penguatan kanal informasi publik, PT PP juga menyoroti pentingnya komunikasi yang proaktif kepada pemangku kepentingan.

Melalui publikasi proyek strategis, milestone konstruksi, inovasi teknologi, hingga keberlanjutan perusahaan, PT PP memastikan masyarakat dapat mengikuti perkembangan kontribusi BUMN karya terhadap pembangunan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

Dengan rekam jejak mengerjakan 494 proyek dalam satu dekade terakhir, sertifikasi internasional, penguatan green construction, serta portofolio global di Filipina, PT PP memastikan transparansi menjadi bagian integral dari setiap proses bisnis.

Perusahaan meyakini bahwa keterbukaan informasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan pasar, memperkuat reputasi korporasi, dan menciptakan fondasi yang sehat bagi pertumbuhan jangka panjang.

“PT PP siap terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan menjadikan transparansi sebagai standar dalam budaya perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” kata Joko.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Analis Ekonomi Politik FINE Institute Kusfiardi menilai rencana menghilangkan tiga angka nol di belakang rupiah alias redenominasi berpotensi gagal apabila tidak disertai kerangka strategis yang matang. Ia menegaskan bahwa diskursus publik selama ini terlalu berfokus pada aspek teknis, bukan pada prasyarat makro dan institusional yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.

Seperti diketahui, redoemonisasi kembali mengemuka setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendengungkan wacana ini. Kebijakan yang sudah dipertimbangkan pemerintah sejak 20 tahun terakhir.

Dikutip dari Antara, Kusfiardi menyatakan pembahasan soal redenominasi perlu ditempatkan dalam konteks strategi ekonomi yang utuh, bukan sekadar perubahan kosmetik menghapus tiga nol. "Debat publik soal redenominasi sering berhenti pada tataran kosmetik, yaitu menghapus tiga nol tanpa memahami kerangka strategis yang justru menentukan keberhasilannya," ulasnya, Rabu (26/11/2025).

Kusfiardi menjelaskan pengalaman internasional menunjukkan pola konsisten bahwa redenominasi hanya berhasil ketika menjadi bagian dari paket reformasi komprehensif yang memperkuat kredibilitas negara, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan efisiensi sistem transaksi. "Di banyak negara, redenominasi berhasil ketika ia menjadi bagian dari reform package yang menyasar kredibilitas negara, stabilitas harga, serta efisiensi sistem transaksi," katanya.

Ia merujuk studi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang menemukan bahwa redenominasi efektif dilakukan dalam kondisi stabilitas harga yang kuat dan kedisiplinan fiskal yang kredibel. Turki (2005) dan Polandia disebut sebagai contoh negara yang mencapai keberhasilan setelah memperkuat disiplin makro, memperbaiki institusi, dan meningkatkan kapasitas bank sentral.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kepercayaan publik. Literatur mengenai credibility of central banks, termasuk kajian Cukierman dalam Federal Reserve Bank of St Louis Review, menunjukkan bahwa tanpa kepercayaan tersebut, perubahan angka nominal dapat dipahami sebagai sinyal ketidakstabilan.

Kusfiardi juga menyoroti kesiapan sistem pembayaran dan infrastruktur digital sebagai faktor penentu. Mengacu pada studi kasus Ghana dan Meksiko serta laporan dari BIS-CPMI, ia menyebut kesiapan teknologi informasi, integrasi digital, dan koordinasi pelaku ritel sebagai elemen krusial dalam memastikan transisi redenominasi tidak memicu disrupsi harga.

"Kami melihat bahwa kesiapan transisi digital dan sistem pembayaran adalah faktor penentu yang tidak boleh diabaikan," katanya.

Ia menambahkan bahwa aspek perilaku masyarakat kerap luput dari perdebatan. Berdasarkan studi ECB mengenai transisi euro, risiko seperti rounding effect, persepsi inflasi, dan bias psikologis dapat memperburuk kegagalan, terutama jika komunikasi publik tidak konsisten.

"Kajian ECB tentang euro mengingatkan bahwa risiko perilaku, seperti rounding effect, persepsi inflasi, dan bias psikologis, dapat memperburuk kegagalan bila komunikasi publik tidak konsisten," ujarnya.

Kusfiardi menegaskan bahwa seluruh rujukan tersebut menunjukkan pola yang sama: redenominasi hanya memberi nilai ekonomi apabila dijalankan di atas fondasi strategis yang kuat, bukan atas dasar motif administratif atau simbolik.

"Seluruh rujukan ini membentuk satu pola bahwa redenominasi hanya menghasilkan nilai ekonomi ketika fondasi strategisnya kuat," katanya

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana aksi pembelian kembali saham (buyback) oleh Himpunan Bank Milik Negara, termasuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dinilai menjadi katalis untuk menjaga kepercayaan pasar.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin mengatakan langkah tersebut memberikan sinyal kuat bahwa fundamental perbankan nasional, khususnya bank-bank pelat merah, masih kokoh dan terjaga.

Menurutnya, rencana buyback tersebut menjadi sinyal positif bahwa fundamental perbankan pelat merah cukup kuat, likuiditasnya sehat, dan manajemennya percaya bahwa harga saham saat ini undervalued.

"Apalagi mereka menyiapkan dana besar, artinya mereka punya bantalan modal yang aman dan perhitungan bisnisnya matang,” kata Amin dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).

Dia menambahkan setelah periode sentimen negatif yang sempat menekan ekspektasi kinerja bank-bank BUMN, buyback menjadi instrumen stabilisasi yang sah dan wajar untuk mengembalikan kepercayaan publik, baik di mata nasabah maupun pemegang saham.

Langkah tersebut, lanjutnya, juga menunjukkan optimisme bahwa bank masih akan tumbuh dengan solid di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Amin tidak menampik bahwa berbagai program pemerintah yang membutuhkan dukungan perbankan memiliki implikasi terhadap operasional bank Himbara. Namun, sejauh indikator utama seperti rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR), rasio likuiditas (Loan to Deposit Ratio/LDR), dan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tetap dalam batas aman, sehingga stabilitas perbankan akan terjaga.

“OJK dan BI pun terus menguatkan early warning system perbankan. Selama indikator seperti CAR di atas batas minimum 8%, NPL di bawah 5%, dan ruang likuiditas masih longgar, berarti daya tahan industri tetap baik,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (21/10/2025), BMRI telah menyetujui program buyback senilai Rp1,17 triliun, sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 25 Maret 2025.

Pelaksanaan buyback akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun di luar bursa dan diselesaikan paling lambat 12 bulan setelah RUPS.