Bisnis.com, JAKARTA - Berbicara di depan umum (public speaking) adalah salah satu cara untuk kita memperkenalkan diri dan meyakinkan orang lain apa yang kita punya dan kuasai.

Hal tersebut termasuk saat kita tengah mengembangkan sebuah bisnis dan memerlukan kerja sama dengan pihak lain, sebagai pebisnis kita perlu memiliki skill public speaking yang baik agar mudah untuk dipercaya orang lain.

Public speaking bisa menjadi alat yang ampuh untuk membangun personal branding, kepercayaan serta otoritas, untuk membuka peluang bagi pengusaha mengembangkan bisnisnya.

Mengutip dari Forbes, Selasa (21/4/2026), berikut cara public speaking yang baik bagi pengusaha agar bisnis bisa berkembang.

1. Paparkan Visi Misi Anda

Seorang pengusaha tentunya memiliki visi dan misi atas bisnis yang dibangunnya, dan memiliki keharusan untuk dipaparkan dengan komunikasi yang baik ke khalayak umum.

Misalnya, saat Anda memaparkan visi misi ke karyawan Anda, maupun ke calon pelanggan secara empat mata.

Anda perlu mempelajari bagaimana cara berkomunikasi persuasif dengan khalayak agar tercapai tujuan untuk membujuk dan memengaruhi audiens untuk membantu atau bekerja sama dengan Anda dalam berbisnis.

2. Membangun otoritas untuk kepercayaan publik

Seorang pengusaha harus terlihat memiliki otoritas yang tinggi dalam bisnis mereka untuk membangun kepercayaan ke publik. Hal tersebut diungkap dalam penelitian Harvard Business School yang menyebut bahwa kemampuan berkomunikasi yang efektif sangat penting bagi para pemimpin, dan sangat vital untuk mendapatkan kepercayaan.

Kemampuan berbicara di depan umum yang efektif dapat menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat yang lebih besar pada posisi Anda sebagai pemimpin atau pemilik usaha.

3. Berusaha untuk menarik peluang

Peluang di sini bisa berbentuk kerja sama, ataupun dalam bentuk minat untuk memperkenalkan personal branding Anda sebagai pebisnis.

Bagaimanapun juga, dalam usaha tentunya harus memiliki peluang untuk terus berkembang, oleh karenanya kemampuan bicara di depan umum bisa menjadi tonggak untuk meraih hal tersebut.

Adapun berbagai cara untuk pebisnis pemula jika ingin menguasai teknik berbicara di depan umum (public speaking) yakni:

* Mengikuti kelas atau menyewa pelatih public speaking
* Bergabung dengan komunitas pebisnis di sekitar Anda
* Sering menghadiri acara networking dengan tatap muka
* Menawarkan diri untuk mencoba presentasi dalam pertemuan komunitas pebisnis sekitar Anda
* Mengajukan diri sebagai tamu dalam diskusi atau podcast yang terkait bisnis untuk memperkenalkan diri Anda lebih luas
* Memperhatikan cara pengusaha dan pebisnis ulung seperti miliarder ternama saat sedang berbicara di sosial media

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi VI Fraksi Golkar DPR RI menegaskan agar tidak ada pihak yang berlindung di balik oknum dalam perkara penggelapan dana umat Gereja Paroki Aek Nabara, Sumatera Utara, senilai sekitar Rp 28 miliar yang diduga melibatkan pegawai Bank Negara Indonesia (BNI).

Modus yang digunakan dalam kasus ini berupa investasi fiktif berkedok deposito dengan imbal hasil tinggi sejak 2018–2019, disertai penggunaan dokumen palsu dan transaksi di luar sistem resmi. Kasus ini terungkap pada Februari 2026 setelah dana sekitar Rp 10 miliar gagal dicairkan oleh pihak gereja.

"Kejadian ini menjadi alarm serius bagi BNI agar tidak muncul kembali oknum yang merusak kepercayaan publik," kata Anggota Komisi VI Fraksi Golkar DPR RI Firnando Ganinduto dalam keterangannya pada Senin (20/4/2026).

Firnando menyatakan BNI tidak boleh berlindung di balik dalih “oknum” dan harus bertanggung jawab penuh atas kerugian nasabah.

"BNI wajib menuntaskan pengembalian dana Rp 28 miliar secara cepat, menyeluruh, dan menindak oknum tanpa kompromi,” ujar Firnando.

BNI dikabarkan telah mengembalikan sekitar Rp 7 miliar. Sementara itu, sisa dana sekitar Rp 21 miliar dijanjikan akan diselesaikan mulai 20 April 2026. Namun, Firnando menilai komitmen tersebut harus dibuktikan dengan realisasi yang terukur dan tidak sekadar janji administratif.

"Tidak boleh ada skema bertahap yang justru memperpanjang ketidakpastian bagi korban,” ujar Firnando.

Firnando juga menyinggung adanya celah serius dalam pengawasan internal yang memungkinkan praktik di luar sistem berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Ia menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya manajemen risiko yang berpotensi merusak kredibilitas perbankan.

“Tidak masuk akal praktik di luar sistem bisa berlangsung lama tanpa peringatan dan evaluasi. Artinya ada kegagalan pengawasan yang sistemik di tubuh internal manajemen BNI. BNI harus melakukan pembenahan pengawasan secara menyeluruh, bukan tambal sulam,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Firnando menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian kasus ini guna memastikan seluruh hak nasabah dikembalikan sepenuhnya.

"Kami menuntut penyelesaian yang tegas, cepat, dan transparan. Pengembalian dana harus tuntas, bukan dicicil tanpa kepastian. Jika kepercayaan publik runtuh, dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar angka Rp 28 miliar,” ujar Firnando.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kasus dugaan pelecehan terhadap mahasiswa asing yang melibatkan seorang guru besar di lingkungan Universitas Padjadjaran.

Ia menilai peristiwa tersebut menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam menjaga integritas dan reputasi institusi ternama.

Dedi Mulyadi meminta ke depan proses pengangkatan guru besar, dosen, hingga rekrutmen mahasiswa di perguruan tinggi harus dilakukan secara lebih ketat dan selektif.

“Ke depan harus semakin selektif dalam mengangkat guru besar, dosen, termasuk dalam rekrutmen mahasiswa di sekolah atau kampus yang selama ini dianggap memiliki kualifikasi sebagai universitas ternama dan terpandang,” katanya, Minggu (19/4/2026).

Ia menekankan, status sebagai kampus besar tidak boleh menjadi jaminan bebas dari penyimpangan. Justru, kata dia, standar pengawasan dan evaluasi harus lebih tinggi untuk menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, pihaknya juga menyinggung kasus hampir tertukarnya bayi yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) yang turut menjadi sorotan.

Meski secara kewenangan berada di bawah Kementerian Kesehatan, keberadaan RSHS di Jawa Barat membuat dampaknya langsung dirasakan masyarakat setempat.

“Dari sisi kewenangan, RSHS itu ada di Kementerian Kesehatan. Tapi karena domisilinya di Jawa Barat dan kontribusinya besar bagi layanan kesehatan masyarakat, ketika ada oknum seperti ini tentu menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan publik,” katanya.

Dia menyebut, dalam waktu berdekatan telah terjadi dua kasus yang mencederai kepercayaan masyarakat, yakni kekerasan seksual dan dugaan pelecehan yang kini mencuat.

“Kita sudah ada dua kejadian, yang kekerasan seksual dan sekarang ini. Sehingga ke depan harus lebih selektif dan investigatif jadi keharusan agar tidak terulang,” tegasnya.

Ia mendorong seluruh institusi pendidikan dan layanan publik untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan setiap proses rekrutmen dan promosi jabatan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI untuk segera merampungkan penanganan kasus yang menimpa nasabah di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara, Sumatra Utara, guna memastikan pelindungan konsumen serta menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

“OJK telah memanggil Direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan serta menegaskan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab,” tulis OJK dalam keterangan resminya, Sabtu (18/4/2026).

OJK mengemukakan bahwa pelindungan nasabah merupakan prioritas utama. Untuk itu, otoritas telah meminta BNI agar segera menyelesaikan penanganan kasus dimaksud dengan melakukan verifikasi secara menyeluruh, serta memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Otoritas juga telah meminta BNI agar menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut secara berkala.

Adapun BNI melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait telah melakukan langkah pengamanan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

OJK menyebut langkah itu sebagai upaya menjaga kepentingan nasabah serta mendukung proses penyelesaian yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dana nasabah, OJK menuturkan bahwa hingga saat ini BNI telah melakukan verifikasi dan merealisasikan pengembalian dana kepada nasabah sebesar Rp7 miliar.

“OJK akan terus memantau proses verifikasi dan penyelesaian atas sisa dana dimaksud agar berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas OJK.

Tidak hanya itu, otoritas juga meminta BNI melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola.

OJK memandang langkah tersebut penting untuk memastikan akar permasalahan teridentifikasi dengan baik serta tindakan perbaikan dapat segera dilakukan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.

“BNI juga telah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan bertanggung jawab,” ujar OJK.

Seiring adanya komitmen tersebut, OJK memastikan terus mengawasi proses tersebut dan memastikan setiap langkah penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelindungan konsumen, transparansi, dan akuntabilitas.

Apabila dalam proses pendalaman dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK menegaskan akan mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya.

“OJK mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” tulis OJK.

Bagi nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan, dapat menghubungi layanan resmi BNI atau Kontak OJK 157.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI untuk segera merampungkan penanganan kasus yang menimpa nasabah di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara, Sumatra Utara, guna memastikan pelindungan konsumen serta menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

“OJK telah memanggil Direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan serta menegaskan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab,” tulis OJK dalam keterangan resminya, Sabtu (18/4/2026).

OJK menegaskan bahwa pelindungan nasabah merupakan prioritas utama. Untuk itu, otoritas telah meminta BNI agar segera menyelesaikan penanganan kasus dimaksud dengan melakukan verifikasi secara menyeluruh, memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Otoritas juga telah meminta BNI agar menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut secara berkala.

Adapun BNI melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait telah melakukan langkah pengamanan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

OJK menyebut langkah itu sebagai upaya menjaga kepentingan nasabah serta mendukung proses penyelesaian yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dana nasabah, OJK menuturkan bahwa hingga saat ini, BNI telah melakukan verifikasi dan merealisasikan pengembalian dana kepada nasabah sebesar Rp7 miliar.

“OJK akan terus memantau proses verifikasi dan penyelesaian atas sisa dana dimaksud agar berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas OJK.

Tidak hanya itu, otoritas juga meminta BNI melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola.

OJK memandang, langkah tersebut penting untuk memastikan akar permasalahan teridentifikasi dengan baik serta tindakan perbaikan dapat segera dilakukan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.

“BNI juga telah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan bertanggung jawab,” ujar OJK.

Seiring adanya komitmen tersebut, OJK memastikan terus mengawasi proses tersebut dan memastikan setiap langkah penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelindungan konsumen, transparansi, dan akuntabilitas.

Apabila dalam proses pendalaman dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK menegaskan akan mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya.

“OJK mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” tulis OJK.

Bagi nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan, dapat menghubungi layanan resmi BNI atau Kontak OJK 157.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun mengungkapkan bahwa mayoritas publik tidak setuju terhadap wacana pelengseran pemimpin di tengah masa jabatan. Temuan survei terbaru Median menunjukkan bahwa publik lebih mengedepankan stabilitas pemerintahan dan penghormatan terhadap mekanisme demokrasi.

“Data kami menunjukkan, 62 persen responden menyatakan tidak setuju jika terjadi pelengseran di tengah masa jabatan. Bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya menginginkan stabilitas politik tetap terjaga, apalagi di tengah kondisi geopolitik sedang memanas,” ujar Rico Marbun dalam paparannya, dikutip Kamis (16/4/2026).

Menurut Rico, ada sejumlah alasan utama yang melatarbelakangi sikap publik tersebut. Alasan terbesar adalah kekhawatiran terhadap potensi perpecahan dan kekacauan apabila pelengseran dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.

“Sebanyak 15,5 persen responden secara eksplisit menyebut bahwa pelengseran di tengah jalan berisiko memicu perpecahan dan instabilitas. Ini menunjukkan kesadaran publik bahwa transisi kekuasaan yang tidak normal bisa berdampak luas,” jelasnya.

Selain itu, faktor legitimasi demokrasi juga menjadi pertimbangan penting. Sebanyak 12,2 persen responden menilai bahwa pemimpin yang telah terpilih merupakan hasil mandat rakyat dan pemenang pemilu, sehingga harus dihormati hingga masa jabatannya selesai.

“Publik masih memegang prinsip bahwa hasil pemilu adalah kontrak politik yang harus dijaga. Ini terlihat dari 12,2 persen responden yang menekankan pentingnya menghormati mandat rakyat,” lanjut Rico.

Alasan lain yang cukup dominan adalah pandangan bahwa masa jabatan belum selesai (12,0 persen), sehingga pelengseran dianggap tidak memiliki dasar yang kuat secara konstitusional maupun etis.

Di sisi lain, 10,8 persen responden menilai isu pelengseran sebagai isu lama yang terus diangkat kembali tanpa urgensi yang jelas, sementara 9,5 persen menyatakan bahwa kinerja pemerintahan saat ini masih dinilai cukup baik.

“Artinya, publik melihat selama kinerja masih berjalan dan tidak ada pelanggaran besar, maka dorongan untuk pelengseran tidak mendapatkan legitimasi sosial,” tegasnya.

Rico menambahkan, temuan ini menjadi sinyal penting bagi elite politik agar tidak memainkan isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Survei Median ini dilakukan pada periode 30 Maret hingga 7 April 2026. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui media sosial dengan target responden pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas.

Sebanyak 1.300 responden terlibat dalam survei ini, dengan distribusi pertanyaan dilakukan secara proporsional terhadap populasi dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui akun media sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI tidak sekadar mencerminkan kinerja yang dipersepsikan lemah, tetapi juga menandai persoalan struktural yang lebih dalam, mulai dari disfungsi pengawasan hingga ketimpangan relasi politik di parlemen.

Temuan survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026, DPR berada peringkat 17 dari 17 lembaga negara dan institusi di Indonesia terkait tingkat kepercayaan dengan tingkat sangat percaya terhadap DPR hanya mencapai 3,7%; cukup percaya 46,0%; kurang percaya 25,8%; dan sangat tidak percaya; 13,4%.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi menilai publik masih memiliki kepercayaan terhadap negara, tetapi tidak terhadap representasi politiknya di parlemen.

Menurutnya tren kepercayaan publik terhadap DPR RI cenderung stagnan dalam periode Oktober 2025 hingga Maret 2026. Namun, stagnasi itu menyimpan persoalan yang lebih mendasar, yakni adanya kesenjangan kepercayaan antara lembaga legislatif dengan lembaga negara lainnya.

“Terlihat adanya ketimpangan kepercayaan antar lembaga negara: Eksekutif dan yudikatif relatif lebih tinggi dibandingkan legislatif. Artinya, publik masih percaya pada negara, tetapi belum percaya pada representasi politiknya,” katanya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Menurut Masduri, rendahnya kepercayaan itu mencerminkan jarak antara ekspektasi publik dan hasil kerja yang dirasakan, terutama dalam isu ekonomi dan korupsi yang dinilai belum optimal.

Penilaian publik, lanjutnya, tidak lagi berfokus pada proses, melainkan pada output yang konkret untuk mengkerek kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI.

“Publik menilai output, bukan proses. Artinya, baik legislasi, pengawasan, maupun perilaku anggota DPR RI dinilai dari sejauh mana menghasilkan dampak nyata bagi publik,” katanya.

Disfungsi Pengawasan

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Aisah Putri Budiatri mengatakan rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR bukan fenomena baru. Dalam berbagai survei, DPR konsisten menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah.

Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari disfungsi DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah. Struktur politik yang didominasi koalisi besar membuat fungsi kontrol terhadap eksekutif menjadi tidak optimal.

“Koalisi super gendut menjadikan hampir tidak ada partai politik di luar pemerintah. Hal ini membuat partai politik di parlemen sulit secara tegas mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Situasi itu diperbhruk oleh sejumlah kecerobohan anggota DPR dalam satu tahun terakhir yang memicu kritik publik dan gelombang demonstrasi, seperti akhir Agustus 2025. Isu keberpihakan terhadap kepentingan publik serta persoalan etik anggota turut memperdalam penurunan kepercayaan.

Aisah menilai perbaikan tidak bisa dilakukan secara parsial. Reformasi harus menyentuh aspek sistemik, mulai dari sistem pemilu, penguatan partai politik, hingga desain kelembagaan parlemen.

“Perlu dipikirkan tentang mendorong terbentuknya UU politik yang melihat pelaksanaan pemilu, penguatan partai, dan parlemen sebagai satu skema yang utuh,” jelasnya.

Dia menjelaskan sistem rekrutmen, sistem fraksi, sistem koalisi, dan lainnya yang terkait harus segera dievaluasi dan dipikirkan model terbaiknya yang berbasis dengan riset, bukan sekadar kepentingan politik.

Persoalan Historis dan Literasi Politik

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo melihat rendahnya kepercayaan terhadap DPR juga berakar dari faktor historis yang panjang.

Dalam persepsi publik yang terbentuk dari waktu ke waktu, DPR sering dianggap sebagai sumber persoalan politik. Pakar Politik itu mengacu pada sejumlah catatan sejarah, mulai dari pembubaran DPR di masa Presiden Soekarno hingga pelemahan peran lembaga legislatif pada era Orde Baru.

“Dalam memori kolektif kita sebagai bangsa, DPR itu dipercaya sebagai sumber masalah karena memang ada sejarahnya,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Narasi tersebut, kata dia, terus berulang hingga era reformasi, di mana DPR kerap menjadi sasaran pelimpahan kesalahan oleh kekuasaan eksekutif.

Di sisi lain, rendahnya literasi politik masyarakat turut memperburuk persepsi. Banyak publik yang belum memahami fungsi dan peran DPR, sehingga menilai kinerja legislatif dengan standar eksekutif. “Kalau masyarakat tidak paham tugas dan fungsi legislatif, bagaimana dia mau bisa percaya,” katanya.

Kunto menilai ketidaktahuan tersebut membuat penilaian publik menjadi tidak proporsional. DPR dinilai dari hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya, seperti pembangunan infrastruktur atau pemberian bantuan langsung yang tupoksinya berada di ranah eksekutif.

Selain itu, perilaku individu anggota DPR juga kerap digeneralisasi sebagai wajah institusi. Pernyataan kontroversial satu anggota dapat berdampak pada citra keseluruhan lembaga.

Menurutnya, fenomena tersebut merupakan konsekuensi dari lembaga legislatif yang kolektif, tetapi tetap memerlukan pengelolaan komunikasi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Selain itu, Kunto menyampaikan kurangnya kepercayaan publik terhadap DPR tidak lepas dari situasi ekonomi. Masyarakat yang cenderung tertekan, berbanding terbalik dengan gaya hidup para anggota parlemen karena memperoleh fasilitas sehingga memicu kecemburuan sosial.

Dia menuturkan kondisi ini meningkatkan ekspektasi publik terhadap kinerja parlemen. Kunto menilai tuntutan publik terhadap DPR menjadi semakin tinggi karena adanya persepsi ketimpangan antara fasilitas yang diterima dan kinerja yang ditunjukkan.

“Tidak salah ketika rakyat menuntut kinerja yang lebih bagus lagi dari DPR, karena gajinya besar,” jelasnya.

Dia memandang bahwa upaya DPR untuk memulihkan kepercayaan rakyat adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas. DPR, katanya, perlu menunjukkan secara terbuka apa yang dikerjakan, bagaimana proses pengambilan keputusan, serta posisi politik dalam setiap isu.

Tanpa kepercayaan, bahkan, kebijakan terbaik pun akan kehilangan daya

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan fiskal pada dasarnya adalah seni memilih dalam keterbatasan. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara mengandung konsekuensi: siapa yang diuntungkan hari ini dan siapa yang menanggung beban di masa depan.

Dalam waktu lama, banyak pemerintah baik di negara maju maupun berkembang mampu menunda pilihan-pilihan sulit tersebut dengan memanfaatkan utang yang murah. Indonesia pun tidak sepenuhnya terlepas dari kecenderungan ini.

Namun, perubahan lanskap global dalam beberapa tahun terakhir menandai berakhirnya era tersebut. Ketika utang meningkat dan biaya pinjaman melonjak, kebijakan fiskal tidak lagi sekadar soal angka, melainkan soal kepercayaan.

Sebelum pandemi COVID-19, tren peningkatan utang sebenarnya sudah terlihat. Indonesia relatif disiplin dengan menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di bawah 30 persen hingga pertengahan 2010-an. Namun tekanan belanja, terutama untuk infrastruktur dan subsidi, perlahan meningkatkan kebutuhan pembiayaan.

Ketika pandemi melanda pada 2020, pemerintah menghadapi situasi luar biasa: kontraksi ekonomi, penurunan penerimaan negara, dan kebutuhan belanja yang melonjak tajam untuk kesehatan serta perlindungan sosial. Defisit anggaran melebar hingga lebih dari 6 persen PDB, dan rasio utang melonjak ke kisaran 40 persen PDB.

Langkah tersebut tidak bisa dihindari. Tanpa ekspansi fiskal yang agresif, Indonesia berisiko mengalami krisis ekonomi yang lebih dalam. Namun, seperti banyak negara lain, konsekuensi jangka panjangnya kini mulai terasa.

Ketika ekonomi mulai pulih, dunia tidak kembali ke kondisi semula. Suku bunga global meningkat tajam sebagai respons terhadap inflasi, dan biaya utang pun ikut naik. Indonesia yang sebelumnya dapat menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan imbal hasil relatif rendah kini harus menawarkan yield yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, ini berarti beban bunga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat.

Data menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang Indonesia kini telah melampaui Rp500 triliun per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 15–20 persen total belanja negara, atau mendekati dua kali lipat anggaran kesehatan nasional. Dengan kata lain, sebagian besar ruang fiskal terserap bukan untuk layanan publik langsung, melainkan untuk memenuhi kewajiban masa lalu. Ini adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan.

Masalahnya menjadi lebih kompleks karena kebutuhan belanja negara justru terus meningkat. Indonesia menghadapi tuntutan besar untuk membiayai transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, transisi energi, serta penguatan jaring pengaman sosial. Pada saat yang sama, rasio penerimaan pajak Indonesia masih berkisar 10–11 persen PDB lebih rendah dibandingkan banyak negara dengan tingkat pembangunan serupa. Ketidakseimbangan antara kebutuhan belanja dan kapasitas penerimaan inilah yang menciptakan tekanan struktural pada fiskal Indonesia.

Di sinilah trade-off menjadi nyata. Masyarakat menginginkan layanan publik yang lebih baik berupa pendidikan berkualitas, layanan kesehatan terjangkau, perlindungan sosial yang kuat namun tidak selalu bersedia menanggung biaya melalui pajak yang lebih tinggi. Pemerintah berada di tengah dilema: meningkatkan pajak berisiko menghambat pertumbuhan dan menimbulkan resistensi politik, sementara mempertahankan belanja tanpa peningkatan penerimaan akan memperbesar utang.

Dalam konteks ini, Indonesia tidak berbeda dengan banyak negara lain. Namun yang membedakan adalah ruang fiskal yang relatif lebih sempit. Negara maju mungkin dapat mempertahankan rasio utang di atas 100 persen PDB karena memiliki pasar keuangan yang dalam dan mata uang cadangan global. Indonesia tidak memiliki kemewahan tersebut. Stabilitas fiskal menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah gejolak pasar.

Utang yang tinggi juga membawa konsekuensi ekonomi yang lebih luas. Ketika pemerintah menyerap dana dalam jumlah besar dari pasar keuangan, biaya modal bagi sektor swasta dapat meningkat. Hal ini berpotensi menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ruang untuk merespons krisis di masa depan menjadi lebih terbatas. Jika terjadi guncangan baru baik krisis global, bencana alam, maupun gejolak geopolitik, pemerintah mungkin tidak memiliki fleksibilitas yang sama seperti saat pandemi.

Persoalan utang

Lebih jauh lagi, persoalan utang menyentuh isu keadilan antargenerasi. Utang pada dasarnya adalah janji untuk membayar di masa depan. Jika digunakan untuk membiayai investasi produktif seperti jalan, pelabuhan, pendidikan, atau transformasi energi maka generasi mendatang akan menikmati manfaatnya. Namun, jika utang digunakan untuk menutup defisit konsumtif atau menunda reformasi, maka yang diwariskan hanyalah beban.

Indonesia berada di persimpangan ini. Di satu sisi, investasi infrastruktur dalam satu dekade terakhir telah memberikan fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang. Di sisi lain, tekanan belanja rutin termasuk subsidi energi dan belanja pegawai masih cukup besar. Ketika harga energi global meningkat, beban subsidi dapat melonjak hingga ratusan triliun rupiah, memaksa pemerintah menyesuaikan anggaran atau menambah utang. Ini menunjukkan bahwa kualitas belanja sama pentingnya dengan besaran utang itu sendiri.

Namun, di atas semua itu, terdapat satu faktor yang sering kali menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan fiskal: kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, kebijakan yang secara ekonomi rasional pun dapat ditolak. Masyarakat akan enggan menerima kenaikan pajak jika mereka meragukan integritas pengelolaan anggaran. Mereka juga akan menolak pengurangan subsidi jika merasa kebijakan tersebut tidak adil.

Di Indonesia, tantangan ini nyata. Persepsi terhadap korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketidaktepatan sasaran program masih menjadi isu. Ketika masyarakat melihat adanya pemborosan atau kebocoran anggaran, kepercayaan akan terkikis. Dalam jangka panjang, ini menciptakan lingkaran setan: pemerintah kesulitan melakukan reformasi karena resistensi publik, sementara tanpa reformasi, kondisi fiskal semakin memburuk.

Karena itu, solusi terhadap persoalan utang tidak cukup hanya bersifat teknokratis. Dibutuhkan pendekatan yang lebih luas, yang mencakup aspek institusional dan sosial. Pertama, transparansi anggaran harus diperkuat. Publik perlu mengetahui ke mana uang negara dibelanjakan dan apa hasilnya. Ini bukan sekadar soal keterbukaan data, tetapi juga tentang komunikasi yang efektif.

Kedua, reformasi perpajakan harus dilanjutkan secara konsisten. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan melalui perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi. Digitalisasi sistem perpajakan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan tanpa harus menaikkan tarif secara drastis. Namun, kunci keberhasilannya adalah persepsi keadilan—bahwa semua pihak, termasuk kelompok berpenghasilan tinggi, berkontribusi secara proporsional.

Ketiga, kualitas belanja negara harus ditingkatkan. Setiap program harus dievaluasi secara ketat untuk memastikan efektivitasnya. Subsidi yang tidak tepat sasaran perlu dikurangi dan dialihkan ke program yang lebih produktif. Dalam jangka panjang, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan inovasi akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan belanja konsumtif.

Keempat, Indonesia perlu menjaga kredibilitas fiskal tanpa kehilangan fleksibilitas. Aturan defisit dan batas utang penting untuk menjaga disiplin, tetapi juga harus memungkinkan respons terhadap situasi darurat. Yang terpenting adalah adanya rencana jangka menengah yang jelas untuk menjaga keberlanjutan utang.

Pada akhirnya, utang bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi juga bukan solusi tanpa batas. Ia adalah instrumen yang, jika digunakan dengan bijak, dapat mempercepat pembangunan. Namun, jika digunakan untuk menunda keputusan sulit, ia hanya akan memperbesar beban di masa depan.

Pilihan fiskal yang dihadapi Indonesia hari ini adalah cerminan dari tantangan yang lebih besar: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan tanggung jawab terhadap masa depan. Jawaban atas tantangan ini tidak hanya terletak pada kebijakan yang tepat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik.

Tanpa kepercayaan, bahkan, kebijakan terbaik pun akan kehilangan daya. Dengan kepercayaan, pengorbanan yang sulit sekalipun dapat diterima demi masa depan yang lebih baik.

*) Dr Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi, Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap solid mencapai 75,1%. Tingginya kepercayaan ini turut ditopang oleh berbagai program pro rakyat, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) .

Survei Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026 menunjukkan bahwa dari 88% masyarakat yang mengetahui program MBG, sebanyak 55% di antaranya menyatakan puas. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar program ini semakin selaras dengan harapan publik. Program MBG Upaya Pemerintah Siapkan Masa Depan Generasi Muda

"Program MBG menjadi salah satu katalisator tingginya kepuasan publik. Namun, untuk menjaga agar dukungan ini tetap stabil, pemerintah perlu menerapkan strategi komunikasi yang terstruktur dan taktis," kata Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, saat Rilis Survei Nasional bertajuk 'Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran' di saluran YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).

Ahmad Zia Fitrahudin mengatakan, penerapan kebijakan berbasis nalar logis (logical reasoning policy) diperlukan pada setiap tahapan program MBG. Mulai dari proses pengadaan, distribusi pangan, hingga penentuan penerima manfaat, semuanya harus dapat dijelaskan dengan basis data dan logika yang kokoh. ”Keterbukaan alur pikir kebijakan ini adalah kunci utama untuk merebut kepercayaan kelompok demografi yang kritis," lanjutnya.

Strategi komunikasi juga perlu dibangun secara terbuka dan proaktif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Keterlibatan publik dalam proses tersebut diyakini dapat menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap program yang sedang dijalankan. "Melalui komunikasi konstruktif yang progresif, pemerintah harus bergerak menjauhi pola komunikasi uji ombak (test the water) yang terkesan reaktif," ungkapnya.

Menurut Peneliti Poltracking Indonesia, Yoki Alvetro, respons publik terhadap MBG secara umum cukup positif. Ia menyebut pengalaman langsung masyarakat sangat memengaruhi tingkat kepuasan, meskipun secara keseluruhan dampak program ini dinilai signifikan. Survei Poltracking: 74,1% Masyarakat Puas Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ia menambahkan, program MBG menjadi salah satu kebijakan yang paling menyedot perhatian publik lantaran 88% masyarakat mengaku mengetahuinya. Tingkat pengenalan yang tinggi ini diyakini makin memperkuat dampak kebijakan di tengah masyarakat.

Walaupun begitu, lanjutnya, tantangan dalam implementasi program masih ada. Hal ini tercermin dari 35,8% responden yang menyatakan belum puas. Variasi penilaian ini menjadi catatan krusial bagi evaluasi pemerintah ke depannya.

"Mayoritas program yang dijalankan bertujuan untuk mempertahankan approval rating. Program seperti MBG ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, bahkan mampu membuka ribuan lapangan kerja," tandasnya.

JAKARTA - Polri mencatatkan prestasi gemilang dalam hal kepercayaan publik. Berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Polri kini menempati peringkat ke-4 sebagai lembaga negara yang paling dipercaya masyarakat, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa posisi Polri saat ini melampaui capaian historisnya yang biasanya tertahan di peringkat kedelapan atau kesembilan.

"Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri saat ini berada di angka 63,7%. Ini menempatkan Polri di posisi ke-4 tertinggi dari 11 lembaga yang kami ukur. Tren ini naik sangat tajam jika dibandingkan temuan-temuan sebelumnya," ujar Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya, dikutip Jumat (10/4/2026).

Menurut Burhanuddin, kenaikan peringkat ini tidak terlepas dari persepsi positif masyarakat terhadap kinerja Korps Bhayangkara dalam pelayanan publik, khususnya selama momentum mudik Lebaran 2026. Data survei menunjukkan mayoritas masyarakat merasa sangat puas dengan kinerja Polri dalam "Operasi Ketupat".

"Ada korelasi yang sangat kuat antara kepuasan publik dalam penyelenggaraan mudik dengan tingkat kepercayaan terhadap Polri. Sebanyak 81,4% masyarakat menilai Polri lebih baik dalam menciptakan kelancaran arus lalu lintas dibanding tahun lalu, dan 80,8% merasa puas atas jaminan keamanan serta keselamatan yang diberikan Polri," jelasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin memaparkan bahwa inovasi Polri di lapangan juga mendapat apresiasi tinggi. Rekayasa lalu lintas seperti one way dan contra flow dinilai efektif oleh 67,8% responden.

Lihat video: 85% Masyarakat Puas Pelayanan Mudik Lebaran 2026



Tak hanya itu, penyediaan posko pelayanan yang humanis sebagai tempat istirahat dan pusat informasi juga memanen kepuasan hingga 78,7%. "Kenaikan ini menjadi bukti bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan dan rasa aman saat mudik, sangat dirasakan manfaatnya secara langsung," pungkas Burhanuddin.

Dalam survei ini, Polri kini bersaing di papan atas bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) di posisi pertama (89,1%), disusul oleh Presiden (82,8%), dan Kejaksaan Agung (65,6%). Peningkatan ini menjadi modal penting bagi Polri untuk terus menjaga momentum positif dalam melayani masyarakat ke depannya.

Survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026’ itu dilakukan secara tatap muka, dalam rentang 29 Maret - 4 April 2026. Adapun total responden dalam survei tersebut mencapai 1.200, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

JAKARTA - PT Insight Investments Management (PT IIM) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dalam ajang Most Trusted Financial Brands Awards 2026. Acara penganugerahan tersebut diselenggarakan di Mezzanine Ballroom, Hotel Aryaduta, Jakarta pada Selasa 31 Maret 2026.

Dalam ajang tersebut, PT IIM berhasil meraih penghargaan Most Trusted Financial Brands Awards 2026 pada kategori Manajer Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap. Pengakuan ini diberikan kepada PT IIM karena dinilai berhasil membangun dan menjaga kepercayaan publik melalui kinerja, integritas, serta kualitas layanan yang konsisten.

Pencapaian ini menjadi salah satu tolok ukur penting bagi masyarakat dalam memilih institusi keuangan yang terpercaya sekaligus mencerminkan komitmen PT IIM dalam menghadirkan produk investasi yang kredibel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan investor.

Most Trusted Financial Brands Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang bertujuan untuk mendorong industri keuangan di Indonesia agar terus meningkatkan kualitas layanan dan inovasi produk. Penilaian penghargaan ini dilakukan melalui survei yang melibatkan 13.000 responden berusia 18 hingga 56 tahun dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, menggunakan metode multistage random sampling.

Meneropong Market Outlook 2026 dan Strategi Investasi Reksa Dana



Hasil survei kemudian diproses melalui validasi ketat oleh tim Infovesta dan InvestorTrust guna memastikan bahwa penerima penghargaan benar-benar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di mata publik.

Direktur PT IIM, Ria M Warganda menyampaikan, apresiasi atas penghargaan tersebut, serta berterima kasih kepada investor dan mitra distribusi atas kepercayaan yang diberikan kepada PT IIM.

“Penghargaan ini menjadi kebanggaan PT IIM dan bentuk kepercayaan seluruh investor dan mitra distribusi yang telah diberikan dan berjalan bersama kami hingga hari ini. Tidak hanya dalam menghasilkan kinerja yang baik, tetapi juga dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan komitmen PT IIM, Transforming Investment into Social Impact. Hal ini karena seluruh produk Reksa Dana PT IIM memiliki fitur kontribusi sosial,” ujar Ria dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2026).

Ria menambahkan bahwa PT IIM sangat bersyukur mendapatkan penghargaan dalam kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap. Ini sejalan dengan pertumbuhan dana kelolaan industri reksa dana sepanjang tahun 2025, khususnya pada segmen reksa dana pendapatan tetap.

Berdasarkan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) - Desember 2025, total dana kelolaan industri reksa dana Indonesia (tidak termasuk KPD) mencapai Rp703,26 triliun per akhir Desember 2025. Meningkat sekitar 32% dari Rp533,06 triliun per akhir Desember 2024.

Dalam periode tersebut, reksa dana pendapatan tetap mencatat pertumbuhan tertinggi berkisar 65% dalam satu tahun dengan total dana kelolaan mencapai Rp241,97 triliun. Capaian ini menegaskan bahwa reksa dana pendapatan tetap menjadi salah satu pilihan utama investor, terutama di tengah kondisi pasar yang dinamis, didukung oleh kinerja historis yang relatif stabil serta potensi imbal hasil yang kompetitif.

“Sepanjang tahun 2025, reksa dana pendapatan tetap terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap industri reksa dana, sekaligus menjadi salah satu pilihan utama investor di tengah ketidakpastian ekonomi, karena didukung oleh kinerja historis yang relatif stabil serta potensi imbal hasil yang kompetitif,” jelas Ria.

Melalui pencapaian ini, PT IIM berharap dapat terus memperkuat perannya sebagai manajer investasi terpercaya sekaligus berkontribusi dalam mendorong perkembangan industri keuangan nasional yang sehat dan berkelanjutan.

Pertumbuhan jumlah investor ritel di Indonesia terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu pada data yang sama dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada Desember 2025, jumlah investor pasar modal Indonesia tercatat mencapai 20.347.147.

Dari jumlah tersebut, komposisi investor masih didominasi oleh investor individu yang mencapai 99,73%, sementara investor institusi hanya sekitar 0,27%. Secara lebih rinci, jumlah investor individu tercatat sebanyak 20.292.599 pada Desember 2025, meningkat dari 14.826.867 pada Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investor pasar modal indonesia masih ditopang oleh meningkatnya partisipasi investor ritel.

Mendorong Reksa Dana Syariah Jadi Opsi Pengelolaan Wakaf Uang



Ria menyampaikan bahwa tren ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi yang dikelola secara profesional. Pencapaian tersebut juga menjadi momentum bagi perusahaan untuk semakin memperkuat perannya di tengah pertumbuhan jumlah investor ritel di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam investasi menunjukkan semakin tingginya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan keuangan dan investasi jangka panjang.

“Merespons pertumbuhan investor ritel, PT IIM terus memperluas kerja sama dengan berbagai mitra distribusi guna memastikan produk reksa dana Insight dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. PT IIM juga berkomitmen menghadirkan solusi investasi yang inovatif dan mudah diakses melalui aplikasi InvestasiIN," terang dia.

"Sebagai aplikasi yang menghadirkan kontribusi sosial dalam investasi, InvestasiIN tidak hanya memudahkan transaksi reksa dana secara digital, tetapi juga memungkinkan investor berpartisipasi dalam kegiatan sosial,” tuturnya.

“Pertumbuhan investor ritel di Indonesia membuka peluang besar bagi industri pengelolaan investasi untuk menghadirkan produk yang semakin inovatif dan mudah diakses. PT IIM berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi investasi yang relevan dengan kebutuhan investor ritel sekaligus menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat,” sambung Ria.

Selain jumlah yang terus meningkat, karakteristik investor ritel di Indonesia juga mengalami perubahan. Investor baru umumnya lebih digital savvy, semakin sadar terhadap risiko investasi, serta mulai memprioritaskan diversifikasi portofolio dalam mengelola aset mereka.

Mereka juga cenderung mencari kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi investasi melalui aplikasi digital.

Seiring dengan meningkatnya partisipasi investor ritel tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap produk investasi yang tidak hanya memberikan potensi imbal hasil, tetapi juga relevan dengan tujuan keuangan tertentu semakin meningkat.

Untuk itu, PT IIM menghadirkan program investasi melalui produk Reksa Dana Insight Haji Syariah (I-Hajj Syariah Fund) yang dirancang untuk memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan profil risiko investor, khususnya bagi investor dengan profil risiko moderat.

Reksa Dana Insight Haji Syariah (I-Hajj Syariah Fund) memiliki rekam jejak panjang yang relatif stabil sejak diluncurkannya pada tahun 2005. Produk ini menjadi solusi investasi yang kompetitif dan selaras dengan nilai kebermanfaatan jangka panjang bagi investor maupun bagi sesama yang membutuhkan.

Hingga Februari 2026, investor telah membantu memberangkatkan 1.349 jemaah melaksanakan ibadah haji dan umrah melalui penyisihan dana infaq haji produk Reksa Dana Insight Haji Syariah. Para jemaah yang diberangkatkan merupakan masyarakat terpilih dengan keterbatasan finansial/pra-sejahtera namun mempunyai impact positif terhadap masyarakat dan lingkungan masing-masing.

Berdasarkan Fund Fact Sheet per akhir Februari 2026, Reksa Dana Insight Haji Syariah (I-Hajj Syariah Fund) mencerminkan performa yang positif dan menunjukkan kinerja historis yang solid. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2005, I-Hajj Syariah Fund telah mencatatkan pertumbuhan kumulatif sebesar 460,47%.

Capaian ini mencerminkan konsistensi pengelolaan portofolio dalam jangka panjang serta kemampuan produk dalam memberikan nilai tambah bagi investor. Kinerja tersebut juga sejalan dengan tren meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi syariah yang tidak hanya memberikan potensi imbal hasil, tetapi juga selaras dengan prinsip investasi berbasis syariah. Dengan rekam jejak kinerja yang panjang, produk ini menjadi salah satu alternatif bagi investor yang ingin merencanakan tujuan keuangan jangka menengah hingga panjang.

Agar investasi lebih terarah, reksa dana dapat menjadi salah satu pilihan karena dikelola secara profesional oleh manajer investasi serta ditempatkan pada berbagai instrumen keuangan sehingga portofolionya menjadi lebih terdiversifikasi. Selain diakses melalui berbagai mitra distribusi yang telah bekerja sama dengan PT IIM, investor dapat berinvestasi melalui aplikasi investasiIN.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia mengapresiasi langkah cepat Kepolisian dalam mengungkap kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.

Kepala Bakom RI Angga Raka Prabowo menyatakan bahwa aparat kepolisian telah berhasil mengidentifikasi terduga pelaku berdasarkan pemeriksaan saksi, barang bukti, serta analisis data di lapangan.

Dia menilai langkah tersebut sebagai bagian penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional dan berbasis bukti.

“Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menangani kasus ini, yang dengan cepat berhasil mengidentifikasi pelaku. Pemerintah juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini dan berharap saudara Andrie Yunus dapat segera pulih,” ujar Angga.

Perkembangan penanganan kasus ini juga diperkuat oleh langkah Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang telah mengamankan empat orang terduga pelaku. Saat ini, mereka tengah menjalani pemeriksaan lanjutan untuk pendalaman ke tahap penyidikan.

Menurut Angga, respons cepat dan profesional dari aparat penegak hukum, baik Polri maupun Puspom TNI, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik, terutama dalam situasi yang sensitif.

Pemerintah menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap warga negara tidak dapat ditoleransi, tanpa memandang latar belakang pelaku. Proses hukum, lanjutnya, harus berjalan tegas, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

“Siapapun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah menekankan bahwa dugaan keterlibatan individu tidak mencerminkan institusi secara keseluruhan. Negara berkepentingan menjaga integritas lembaga sekaligus memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.

Pemerintah juga menghormati langkah terbuka TNI dalam menangani dugaan keterlibatan anggotanya sebagai bentuk komitmen terhadap disiplin, profesionalisme, dan integritas.

Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi,” kata Angga.

Pemerintah memastikan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas serta menjamin perlindungan bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak-haknya.

“Negara memastikan bahwa ruang demokrasi tetap aman dan terlindungi,” tandas Angga.