Bandung (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mengkaji penguatan regulasi terkait isu mikroplastik dan penggunaan galon air minum dalam kemasan (AMDK) isi ulang sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan konsumen.

Ketua Tim Panja Air Minum Dalam Kemasan Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, di Bandung, Kamis, mengatakan sejumlah tantangan industri AMDK perlu menjadi perhatian, termasuk belum adanya standar yang jelas terkait masa pakai galon isi ulang dan material kemasan.

"Kita sekarang belum mengangkat mikroplastik. Kemudian banyak komplain mengenai galon isi ulang dari kemasan. Ini kan belum ada aturan, mau dua tahun, tiga tahun atau bagaimana masa pakainya. Material ke depan dan standardisasinya juga belum ada," katanya.

Menurut dia, upaya penguatan tersebut dilakukan setelah menerima berbagai masukan yang diperoleh Panja dari pelaku industri dan akan dihimpun sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Ia menegaskan pembahasan tersebut tidak dimaksudkan untuk memastikan regulasi yang lahir mampu melindungi masyarakat sebagai konsumen.

"Tujuan kita tidak mencari ini salah siapa. Bagaimana kebijakan ke depan itu benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara kita, terutama rakyat yang minum air ini," ujarnya.

Evita menilai produk air minum dalam kemasan memerlukan perhatian lebih karena dikonsumsi langsung oleh masyarakat dan berkaitan dengan kesehatan sehingga pengawasan dan standar yang diterapkan dinilai perlu lebih ketat.

Pihaknya juga menyoroti pentingnya penguatan audit dan pengawasan industri AMDK setelah sejumlah temuan dalam rapat bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terkait aspek yang perlu diperbaiki dalam tata kelola industri tersebut.

Sementara itu Direktur PT Muawanah Al Ma'soem, Evan Agustianto, mengatakan perusahaan AMDK miliknya di Bandung berkomitmen memastikan seluruh kemasan dan bahan baku yang digunakan memenuhi standar yang berlaku.

"Setiap kali bahan baku masuk, kami melakukan analisis terlebih dahulu untuk memastikan layak atau tidak digunakan. Kalau tidak memenuhi ukuran maupun kualitas yang ditentukan, tidak boleh diproduksi," katanya.

Ia menambahkan pengelolaan dampak kemasan, termasuk persoalan sampah, merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan, pemerintah, dan berbagai pihak terkait sehingga memerlukan pengawasan yang berkelanjutan.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menekankan penguatan transparansi terkait produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dipasarkan melalui skema kerja sama merek atau maklon, guna meningkatkan perlindungan konsumen.

Ketua Tim Panja Air Minum Dalam Kemasan Komisi VII, Evita Nursanty, di Bandung, Kamis, mengatakan kajian tersebut berangkat dari temuan praktik kerja sama merek di industri AMDK, ketika perusahaan memproduksi produk yang dipasarkan menggunakan merek lain.

"Ya, jadi ini menarik. Mereka (Al Masoem) punya tiga merek sendiri. Mereka juga melakukan kerja sama merek. Jadi mereka yang memproduksi, tetapi menggunakan label perusahaan lain dan ini harus ada aturannya," jelasnya saat mengunjungi PT Muawannah Al Masoem.

Ia menjelaskan bahwa pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas produk yang beredar di masyarakat, terutama apabila ditemukan permasalahan pada produk.

Menurut dia, praktik maklon di industri AMDK saat ini memerlukan pengaturan yang lebih jelas karena konsumen umumnya hanya mengenali merek yang tercantum pada kemasan tanpa mengetahui produsen sebenarnya.

"Kalau misalnya ada masalah pada produknya, ini salah siapa? Apakah perusahaan yang mendistribusikan dan menjual atau produsen," katanya.

Selain kejelasan tanggung jawab, DPR juga menilai konsumen perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai asal produk yang dikonsumsi, termasuk identitas produsen dan sumber air yang digunakan.

Menurut dia, konsumen harus mendapatkan informasi yang utuh terkait produk yang dibeli sehingga dapat mengetahui pihak yang memproduksi dan bertanggung jawab atas produk tersebut.

"Hal ini harus memberikan transparansi kepada konsumen. Diproduksi oleh siapa, mata airnya dari mana, itu harus jelas, sehingga akan menjadi bagian daripada rekomendasi Panja mengenai aturan-aturan yang akan kita tegakkan ke depan," katanya.

Selain aspek transparansi, Panja AMDK juga menginventarisasi berbagai masukan dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan penyusunan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam industri air minum dalam kemasan.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemerintah daerah (pemda) yang selama ini maksimal 30 persen dari APBD.

Relaksasi itu disiapkan menyusul banyaknya daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut, termasuk untuk membiayai kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah telah menyepakati usulan relaksasi aturan tersebut dan akan memasukkannya dalam pembahasan Undang-Undang APBN 2027.

"Pak Menkeu, Mendagri, Bu Menpan sudah sepakat mencari solusi untuk menjawabnya bahwa dalam UU APBN 2027 mengusulkan untuk 30 persen itu kita relaksasi," ujar Askolani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (24/6).

Ia mengatakan relaksasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menyusun APBD dan memenuhi berbagai kewajiban belanja pegawai. Apalagi, saat ini banyak daerah yang sudah memiliki porsi belanja pegawai jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Selain ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen, UU HKPD juga mengamanatkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40 persen APBD untuk belanja infrastruktur. Namun, Askolani mengakui banyak daerah juga menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban tersebut secara bersamaan.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah berencana merelaksasi kedua ketentuan tersebut agar pelaksanaan APBN dan APBD pada 2027 dapat berjalan lebih stabil.

"Selain 30 persen belanja pegawai, UU HKPD juga mengamanatkan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Itu tampaknya di banyak daerah agak sulit dilakukan sehingga dua kebijakan itu kami akan usulkan di UU APBN 2027 untuk direlaksasi," terangnya.

Lantas, apakah pelonggaran batas belanja pegawai pemda merupakan solusi untuk APBN yang tekor?

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pelonggaran ini kurang tepat dibaca sebagai upaya menutup masalah APBN pusat. Ia menyebut justru yang sedang dihadapi pemerintah adalah tekanan fiskal di daerah.

Yusuf menyampaikan akar persoalannya terdapat pada UU HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Masa transisinya akan berakhir pada Januari 2027, sementara masih banyak daerah yang rasio belanja pegawainya jauh di atas angka tersebut.

"Ketika tenggat itu semakin dekat, muncul kekhawatiran karena daerah seolah dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara mengurangi PPPK atau tidak memenuhi ketentuan undang-undang," ujar Yusuf saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (24/6).

Karena itu, pemerintah memilih memperpanjang masa transisi melalui UU APBN. Yusuf menuturkan rencana tersebut merupakan langkah untuk meredakan tekanan fiskal daerah dan menjaga agar pembayaran gaji PPPK tetap berjalan, bukan karena pemerintah pusat sedang mencari cara menutup defisit anggaran.

Yusuf menegaskan batas belanja pegawai 30 persen itu tidak dihapus, tetapi hanya berubah jadwal penerapannya. Ia mengatakan secara hukum pemerintah memanfaatkan UU APBN sebagai dasar untuk memperpanjang masa transisi tanpa harus merevisi UU HKPD.

"Tetapi tentu ada konsekuensinya. Filosofi awal batas 30 persen adalah mendorong daerah agar tidak terlalu banyak menghabiskan anggaran untuk belanja aparatur dan memiliki ruang yang lebih besar untuk pembangunan serta layanan publik," terangnya.

Ia menuturkan ketika masa transisi diperpanjang, ruang untuk mencapai tujuan itu ikut tertunda. Akibatnya, belanja pegawai tetap mendominasi APBD dan belanja yang sifatnya produktif, seperti infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik, berpotensi semakin tertekan.

Yusuf mengungkapkan permasalahan ini muncul akibat dari beberapa faktor. Di satu sisi, transfer ke daerah (TKD) mengalami penyesuaian sehingga kapasitas APBD ikut tertekan. Di sisi lain, pengangkatan PPPK dalam jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir memang menambah beban belanja pegawai yang harus ditanggung daerah.

Namun, menurutnya, persoalan yang lebih mendasar sebenarnya adalah kapasitas fiskal daerah yang memang lemah. Banyak kabupaten dan kota masih sangat bergantung pada transfer dari pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka relatif kecil sehingga tambahan beban pegawai sekecil apa pun akan langsung terasa.

"Jadi saya tidak melihat masalah ini semata-mata akibat rekrutmen yang berlebihan atau kesalahan pemerintah daerah. Lebih tepatnya ada ketidaksinkronan antara kebijakan pengangkatan pegawai dengan kemampuan fiskal daerah untuk membiayainya," ungkap Yusuf.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai batas belanja pegawai maksimal 30 persen dibuat untuk mencegah APBD berubah menjadi mesin pembayaran birokrasi. Hal tersebut karena daerah tetap membutuhkan ruang fiskal untuk jalan, irigasi, sekolah, puskesmas, air bersih, pasar, dan layanan ekonomi lokal.

Syafruddin menjelaskan, rencana pemerintah melonggarkan aturan karena banyak daerah menghadapi kewajiban gaji PPPK, terutama guru dan tenaga kesehatan di tengah pemotongan TKD dan PAD yang lemah.

"Masalahnya, pelonggaran ini hampir pasti mengorbankan belanja modal dan belanja layanan publik. Gaji pegawai bersifat wajib dan sulit ditunda, sedangkan proyek infrastruktur, pemeliharaan fasilitas publik, pengadaan alat kesehatan, rehabilitasi sekolah, dan program ekonomi lokal lebih mudah dipangkas," kata Syafruddin.

Ia mengatakan daerah mungkin berhasil membayar pegawai, tetapi masyarakat kehilangan kualitas layanan dan kesempatan ekonomi. Karena itu, relaksasi harus bersifat sementara, berbasis data, dan hanya berlaku untuk pegawai layanan dasar yang benar-benar dibutuhkan.

[Gambas:Photo CNN]

Kemudian, Syafruddin mengungkapkan solusi konkret dari permasalahan tersebut harus dimulai dari audit nasional kebutuhan aparatur daerah. Pemerintah perlu memisahkan PPPK layanan dasar, seperti guru dan tenaga kesehatan dari pegawai administratif yang tidak mendesak.

"Kebutuhan gaji PPPK layanan dasar harus masuk dalam formula DAU (Dana Alokasi Umum) secara jelas, sehingga daerah tidak menanggung kewajiban nasional tanpa dana yang cukup," tuturnya.

Setelah itu, pemda wajib menyusun peta jalan penurunan belanja pegawai menuju batas 30 persen tanpa mengganggu layanan dasar.

Ia mengusulkan pemerintah juga perlu melindungi belanja modal minimum agar APBD tidak habis untuk gaji. Daerah yang menerima dukungan tambahan harus membatasi rekrutmen baru, mengurangi belanja seremonial, memperbaiki PAD, mendigitalisasi pajak daerah, dan melaporkan struktur belanja secara terbuka.

"Dengan cara ini, pemerintah tidak perlu melanggar atau mengubah UU. Pemerintah cukup menjalankan transisi fiskal yang disiplin, pegawai layanan publik tetap dibayar, APBD disehatkan, dan belanja pembangunan daerah tetap dijaga," pungkas Syafruddin.

Jakarta (ANTARA) - Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelaskan laporan kemajuan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa, menyampaikan draf terbaru RUU kawasan industri kini mengalami penambahan struktur pengaturan dibandingkan sebelumnya.

“Kami sampaikan bahwa ada perkembangan, yaitu penambahan bab. Jadi sekarang menjadi 18 bab, sebelumnya adalah 15 bab. Kemudian pasalnya juga bertambah,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan draf terbaru NA dan RUU Kawasan Industri kini terdiri atas 18 bab yang mencakup berbagai aspek strategis penyelenggaraan kawasan industri.

Mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, rencana pembangunan kawasan industri nasional, pembangunan kawasan industri, infrastruktur, pengembangan tenaga kerja industri, pertanahan, keamanan, perizinan, hingga pemberian insentif dan kemudahan.

Selain itu, pengaturan juga mencakup pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), transformasi dan pengembangan tipe kawasan industri, hingga pembagian tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Disampaikan dia pula, secara keseluruhan, RUU Kawasan Industri saat ini memuat 28 pokok pengaturan.

Pokok-pokok tersebut antara lain mencakup definisi dan batasan kawasan industri, serta prinsip dan tujuan penyelenggaraan kawasan industri.

RUU juga mengatur penyediaan tenaga kerja industri, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemagangan tenaga kerja di kawasan industri, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan industri.

Di bidang pertanahan, pengaturan mencakup mekanisme pengadaan tanah, hak pengelolaan, dan hak guna bangunan untuk kawasan industri.

Sementara dari sisi keamanan, RUU mengatur sistem keamanan kawasan industri dan penetapan kawasan industri sebagai objek vital nasional.

RUU Kawasan Industri juga memuat ketentuan mengenai kawasan industri hijau, hingga kawasan industri halal.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan aplikator transportasi online PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) dan Grab Indonesia mengumumkan bakal mulai menerapkan potongan 8% bagi mitra ojek online (ojol) untuk layanan penumpang. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Hal ini disampaikan oleh petinggi kedua perusahaan setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR RI, Selasa (23/6/2026).

Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra menyampaikan kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa pada 1 Mei 2026, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine di Gedung Nusantara III DPR RI.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengenai pemberlakuan terhitung sejak 1 Juli 2026.

"Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya Grabbike dan implementasi ini akan efektif mulai tanggal 1 Juli 2026," ucap Neneng.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan keputusan kebijakan ini sejalan dengan perjuangan pengemudi ojek online dan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto agar komisi 8% diberikan.

"Kami semua di DPR mengawal dari proses panjang perjuangan temen temen ojek online dan komitmen bapak Presiden Prabowo betul-betul berpihak kepada seluruh pengemudi ojek online," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Hukum mengusulkan revisi Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (23/6/2026).

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dia menjelaskan, tujuan pembentukan pusat finansial internasional ini adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia, mendorong inovasi di sektor keuangan, menarik investasi, memfasilitasi pembiayaan proyek strategis, serta memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional.

"Pemerintah mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dimasukkan dalam evaluasi Program Legislasi Nasional Tahun 2026 guna memberikan landasan hukum bagi pengembangan Pusat Finansial Internasional di Indonesia serta mendukung peningkatan daya saing ekonomi dan sektor keuangan nasional," katanya.

Dia menyampaikan bahwa undang-undang tersebut harus dibentuk paling lambat tiga bulan sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 diundangkan, yakni pada 17 Juni 2026.

"Adapun urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia adalah bahwa untuk mensejahterakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pendalaman dan diversifikasi perekonomian nasional melalui kontribusi yang efektif dari sektor keuangan," jelasnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan kondisi tersebut, Indonesia perlu membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia dalam satu kawasan yang memiliki kewenangan khusus sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan di masa depan.

Kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat konsentrasi layanan keuangan, pusat pengembangan teknologi dan layanan pendukung sektor jasa keuangan, sekaligus berkembang sebagai pusat keuangan yang terpercaya di tingkat internasional.

Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya siap melakukan upaya mitigasi dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada beberapa sektor industri, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi,” kata Dasco saat ditemui di Jakarta, Selasa.

“Tetapi kemudian (untuk mengantisipasi) dampak-dampak ke depan, kami dalam waktu dekat, insya Allah, Jumat (26/6), kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder, termasuk Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal-hal seperti itu,” katanya lagi.

Ia kemudian memberikan contoh salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, yang terancam tutup dan melakukan PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang pekerja akibat kenaikan harga gas industri.

Hal itu menyusul laporan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa setidaknya 7-10 hari ke depan akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.

Dasco pun segera melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) guna membicarakan harga gas industri yang mengalami kenaikan.

“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujarnya.

Di sisi lain, Dasco juga mengajak serikat pekerja/buruh untuk kompak menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi yang kian menantang, imbas dinamika geopolitik dan perekonomian global.

“Terlebih lagi kita harus sama-sama menjaga kestabilan ekonomi, kestabilan politik untuk kemakmuran dan juga untuk kepentingan rakyat kita,” katanya pula.

“Memang dampak dari global itu luar biasa. Tetapi kalau kita sama-sama kompak, kita sama-sama berkeinginan baik untuk memecahkan hal ini bersama, tentunya kita bisa sama-sama memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang kemudian akan membuat rakyat kita menjadi susah,” ujarnya lagi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan siap untuk mengkaji ulang skema tarif cukai bagi rokok lokal jika diminta DPR RI.

Purbaya mengaku memang belum melaksanakan rapat penetapan skema tarif (layer) cukai rokok lokal dengan DPR hingga saat ini. Sebab, Kemenkeu masih melakukan kajian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Belum, kita belum ke DPR kan? Jadi kalau disuruh kaji, pasti kita kaji. Itu kan kebanyakan besar produsen ilegal," ujar Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6).

Namun, ia menegaskan layer cukai diperlukan untuk mengakomodir produsen rokok kecil yang selama ini beroperasi secara ilegal agar bisa menjadi produsen rokok legal.

Menurut Purbaya, produsen rokok lokal belum masuk ke sistem cukai Tanah Air sehingga muncul ketidakadilan apalagi kalau langsung memberantas bisnis mereka.

"Walaupun nanti misalnya nggak sempurna. Pasti lebih bagus dari sistem yang sekarang, di mana yang ilegal terlalu banyak beredar. Kalau mau tutup semua ilegal sekarang, tanpa kesempatan mereka untuk menjadi legal," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI mengusulkan Purbaya untuk mengkaji terlebih dahulu usulan penambahan layer cukai dengan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk mengakomodir produsen rokok ilegal secara matang dan mendalam.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin menegaskan pengkajian ulang terutama karena kebijakan tarif cukai harus dirumuskan secara seimbang antara untuk kepentingan penerimaan negara dan pengendalian konsumsi masyarakat.

"Tidak semata hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya pada konsumsi, kesehatan, dan keberlangsungan tenaga kerja. Karenanya, usulan ini harus bisa menjaga kesimbangan tersebut," kata Puteri dalam keterangan tertulis, Senin (22/6).

Selain itu, DPR juga menilai usulan ini dapat menambah kompleksitas pengawasan sehingga perlu dipastikan juga kesiapan teknis dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam melakukan pengawas dan penindakan.

"Tentunya, usulan ini harus dirancang dengan hati-hati sehingga dampaknya terhadap pengendalian konsumsi maupun penerimaan negara dapat mencapai titik tengah yang optimal," ujar Puteri.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan penambahan jumlah layar bioskop di tengah pertumbuhan film Indonesia yang positif perlu diimbangi dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat sekitarnya.

“Jangan sampai blunder, kita jangan sampai mendengar satu jeritan tapi melupakan jeritan yang lain. Jumlah layar penting, tapi ketika layar sudah diinvestasikan, sudah dibangun, ada yang bisa masuk gak di situasi ekonomi yang seperti ini?” kata Novita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VII DPR RI tentang kreativitas dan distribusi film nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dalam membangun ekosistem perfilman saat ini selain mempertimbangkan pertumbuhan layar dan akses penayangan film, juga harus dibarengi dengan kemampuan daya beli masyarakat sekitarnya.

Pembangunan bioskop atau penyediaan layar di daerah juga perlu melihat dampak ekonomi yang akan dirasakan masyarakat dengan hadirnya media hiburan di sekitarnya.

“Ini perlu diperjelas dukungan roadmap, target dampak ekonomi yang jelas bagi masyarakat sekitar. Jangan hanya bagi teman-teman pelaku industri film saja, tapi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar yang jelas,” katanya.

Di sisi lain Novita mengatakan pertumbuhan film nasional dalam setahun sampai dua tahun ke belakang menunjukkan tren yang positif dibarengi dengan jumlah penonton film nasional yang ikut bertumbuh.

Data dari Kementerian Ekonomi Kreatif mencatatkan pertumbuhan film nasional pada 2025 menunjukkan rekor tertinggi, dengan total penonton menembus sekitar 65 juta orang dan 178 judul film lokal yang dirilis di bioskop.

Namun jumlah persebaran layar yang bisa menayangkan film-film lokal masih terbatas bahkan cenderung stagnan dan cenderung masih mengistimewakan film asing. Hal ini karena investor yang membangun layar masih melirik film yang lebih menguntungkan secara logika ekonomi.

“Karena logika ekonomi para investor yang membangun layar itu pasti butuh untung, butuh kembali modalnya. Nah kalau salah satu akar masalah ini aja belum mampu dijelaskan solusinya apa, saya rasa ini juga bukan jadi solusi penambahan layar,” kata legislator dari Fraksi PDI-P ini.

Ia pun mengajak para pelaku platform digital di ekosistem perfilman untuk mendesak pemerintah untuk hadir dalam menetapkan regulasi afirmatif terkait intervensi yang dapat membangun ekosistem perfilman yang lebih sehat dari segi persaingan penayangan film dan jumlah layar.

Platform media untuk sosialisasi kultur perfilman dan media pegiat film Indonesia Cinema Poetica yang hadir dalam RDPU bersama Komisi VII mencatatkan jumlah film Indonesia yang tayang di layar bioskop tahun 2025 sebanyak 244 film, namun jumlah layar bioskop seluruh Indonesia hanya 2.500 layar dan terpusat di pulau Jawa menjadi tantangan distribusi film daerah tidak mendapatkan akses penayangan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mendapat pagu anggaran sebesar Rp276,8 miliar untuk pagu Tahun Anggaran (TA) 2027.

Pagu tersebut sebagaimana telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada hari ini, Senin (22/6/2026).

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menjelaskan bahwa pagu anggaran itu bakal diperuntukkan mendukung operasional Kemenko terkait.

Selain itu, Banggar DPR RI juga telah sepakat akan menyetujui usulan kebutuhan anggaran yang bakal disampaikan oleh seluruh Kementerian Koordinator di beberapa waktu mendatang.

"Terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?" ujar Said Abdullah yang langsung disambut seruan "Setuju" dari para anggota Banggar DPR RI.

Menanggapi keputusan tersebut, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan apresiasinya atas dukungan parlemen terhadap rancangan anggaran Kemenko IPK untuk periode 2027. Dukungan fiskal ini dinilai krusial di tengah besarnya tanggung jawab Kemenko IPK dalam mengoordinasikan proyek strategis nasional.

AHY mengakui adanya beban tambahan yang cukup signifikan dalam konteks mengawal keterpaduan pembangunan infrastruktur di tingkat kewilayahan. Namun, Kemenko IPK memastikan kesiapannya untuk tetap menjaga ritme kerja demi menyukseskan program-program prioritas yang telah dicanangkan pemerintah.

"Dari Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan, kami ucapkan terima kasih atas atensinya terhadap rancangan anggaran untuk periode 2027. Tentunya ada beberapa hal yang penting terkait beban tambahan dalam konteks pengawalan pembangunan infrastruktur Indonesia," ungkap AHY.

Lebih lanjut, dia menekankan agar seluruh pemangku kepentingan tidak melupakan kontribusi nyata dari sektor fisik ini terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI telah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) pada bulan ini. Terdapat ketentuan baru terkait dengan instrumen keuangan khusus seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Mengacu pada draf revisi UU PPSK, terdapat sejumlah ketentuan dalam pasal yang kemudian diubah. Pada bagian kedelapan terdapat perubahan yang menyangkut instrumen keuangan khusus.

Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 kemudian disisipkan satu pasal, yakni Pasal 50A. Dalam pasal baru itu, di ayat pertama dijelaskan terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dapat menerbitkan surat utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, diatur pula terkait dengan surat utang khusus, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Pada ayat 3 dijelaskan bahwa penerbitan surat utang khusus seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond dilaksanakan dengan menetapkan strategi, kebijakan pengelolaan, dan pengendalian risiko yang dikelola memenuhi prinsip profesional, akuntabel, dan pertimbangan bisnis yang sahih.

Kemudian, pada ayat 4 dijelaskan bahwa setiap pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor merupakan transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata," demikian tertulis di ayat 5 Pasal 50A revisi UU PPSK.

Lalu, dalam ayat 6 dijelaskan bahwa data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan oleh investor dalam membeli surat utang khusus tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Ketentuan sebagaimana pada ayat (5) dan ayat (6) itu berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer.

Kemudian, investor pun dapat memindahtangankan dan menjaminkan surat utangnya. Lalu, investor termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat utang khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana diketahui, DPR telah resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU PPSK menjadi UU pada awal bulan ini (4/6/2026). Keputusan ini diambil dengan persetujuan seluruh anggota DPR pada Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Dasco pada Sidang Paripurna tersebut.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir pada forum tersebut.

Purwokerto (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengajak masyarakat Banyumas dan Cilacap untuk mendukung pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dengan menjaga kelestarian alam mulai dari lingkungan terkecil di sekitar tempat tinggal masing-masing.

"Saat kita ramah kepada lingkungan, maka lingkungan juga akan ramah kepada kita. Karena itu menjaga lingkungan menjadi kewajiban bersama, minimal dimulai dari lingkungan rumah masing-masing," kata Siti Mukaromah dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat bertema Pembangunan Nasional Berwawasan Lingkungan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu malam.

Menurut dia, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar dengan lebih dari 17 ribu pulau dan wilayah perairan yang mendominasi luas kawasan nasional.

Oleh karena itu, kekayaan tersebut harus dimanfaatkan secara bijaksana sekaligus dijaga kelestariannya agar dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia mengatakan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga lingkungan karena kerusakan alam pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan masyarakat.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar bersyukur atas kondisi geografis Banyumas dan Cilacap yang relatif lebih mudah diakses dibandingkan sejumlah wilayah lain di Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan transportasi dan konektivitas.

"Karena itu lingkungan dan alam yang kita miliki di Banyumas dan Cilacap harus kita syukuri dan kita jaga," katanya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi membangun daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.

Ditemui di sela kegiatan, legislator yang akrab disapa Erma itu mengatakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat (Asmas) merupakan program MPR RI yang bertujuan mendengarkan berbagai harapan, keluhan, dan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihannya.

Menurut dia, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan wakil rakyat dalam berbagai forum di DPR RI maupun MPR RI sesuai dengan kewenangan dan substansi persoalan yang diangkat.

"Program ini penting agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kami memiliki kewajiban untuk mendengarkan, mencatat, serta memperjuangkannya," kata dia yang juga anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.

Terkait tema pembangunan berwawasan lingkungan, dia menegaskan upaya menjaga alam harus dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga dan lingkungan sekitar, kemudian diperluas hingga tingkat desa, kabupaten, dan nasional.

Menanggapi penolakan sebagian warga terhadap aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah Banyumas, dia mengatakan persoalan lingkungan di daerah tersebut perlu menjadi perhatian serius karena aktivitas penambangan, baik yang legal maupun ilegal, berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Menurut dia, penambangan material di sungai maupun kawasan lain dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor apabila tidak dikelola secara bijaksana.

Ia juga menyoroti persoalan tata kelola perizinan pertambangan yang sebagian kewenangannya berada di tingkat pusat.

Dia mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah saat kunjungan reses.

Dari penjelasan yang diterimanya, izin untuk sejumlah kegiatan pertambangan yang legal merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga memerlukan perhatian dan koordinasi lintas lembaga.

Oleh karena itu, ia menilai persoalan pertambangan di Banyumas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, DPR RI, pelaku usaha, dan masyarakat agar kepentingan ekonomi tidak mengabaikan kelestarian lingkungan.

"Jangan hanya melihat keuntungan sesaat. Kita juga harus memikirkan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat agar tidak terus menghadapi banjir, longsor, maupun bencana lainnya," kata Erma.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026