CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan P Roeslani membenarkan lembaganya telah mulai masuk sebagai investor di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

Rosan secara terbuka menyebut Danantara memilih GoTo sebagai entitas yang dibeli sahamnya. Ia kemudian menegaskan proses investasi tersebut bukan lagi sebatas rencana.

"Ya, kita sudah masuk kok sebetulnya. Sudah mulai masuk (posisi sebagai pemegang saham)," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Meski belum mengungkap secara rinci porsi kepemilikan Danantara di GoTo, Rosan mengisyaratkan perubahan kebijakan di perusahaan mulai terlihat sejak awal tahun ini seiring masuknya peran Danantara.

"Ya perubahan-perubahan itu mulai terjadi kan di Januari. Ya kan? Itu aja kodenya," katanya.

Rosan menuturkan tujuan utama Danantara masuk ke GoTo bukan semata urusan investasi finansial, melainkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol) yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis aplikator.

[Gambas:Youtube]

"Yang penting kan buat kita ini adalah kesejahteraan ojol. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan ojol termasuk adanya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan," ujarnya.

Menurut dia, sejumlah kebijakan yang belakangan muncul untuk pengemudi, mulai dari pemberian perlindungan jaminan sosial hingga bonus hari raya (BHR) yang nilainya dilipatgandakan, tak lepas dari pembicaraan Danantara dengan manajemen perusahaan.

"Itu kan tadinya sebelumnya enggak ada. Kemudian pada saat BHR kemarin, itu kan juga sebetulnya dari kami yang bicara agar THR-nya itu dilipatgandakan, di-double-kan. Itu juga dari kami sebetulnya," tutur Rosan.

Ia menjelaskan Danantara juga mendorong perubahan strategi bisnis di industri ride hailing. Selama ini, kata Rosan, perusahaan aplikator banyak menghabiskan dana untuk perang promosi dan pemasaran atau burning cash. Dana itu, menurut dia, lebih baik dialihkan untuk kepentingan mitra pengemudi.

"Tadinya kan perusahaan ojol ini mereka saling marketing, saling burning cash sampai ratusan juta dolar hanya untuk marketing. Ya udah, kita ajak ngomong aja yang lain, enggak usah kita burning cash seperti ini, mendingan dana ini kita pakai sepakat untuk kepentingan ojol," katanya.

Rosan juga menegaskan peran Danantara dalam GoTo belum berhenti. Ia menyebut masih ada sejumlah agenda lanjutan yang sedang disiapkan, termasuk pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penurunan potongan aplikasi maksimal 8 persen.

"Nanti masih ada lagi kesejahteraan kita yang akan kita jalankan dan sudah ada arahan Bapak Presiden (Prabowo) 8 persen maksimal dan itu segera dilaksanakan sehingga kesejahteraan ojol bisa meningkat ke depannya," ucapnya.

Meski demikian, Rosan belum bersedia memerinci total saham yang telah dibeli Danantara maupun apakah akumulasi pembelian akan terus bertambah. Ia hanya menyebut proses tersebut masih berlanjut.

Di sisi lain, manajemen GoTo juga mengonfirmasi adanya pembelian saham oleh Danantara. Corporate Secretary GoTo R A Koesoemohadiani menyatakan pihaknya memahami Danantara telah membeli saham perseroan melalui bursa dalam jumlah terbatas.

"Sesuai dengan pemberitaan di media, kami memahami bahwa BPI Danantara telah membeli sejumlah saham perseroan melalui bursa dalam jumlah kurang dari 1 persen dari saham yang diterbitkan oleh perseroan," kata Koesoemohadiani dalam laporan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (⅘).

Ia mengatakan perseroan menyambut masuknya Danantara sebagai sinyal kepercayaan investor terhadap prospek bisnis GoTo.

"Perseroan menyambut baik investasi tersebut, sebagaimana juga investasi dari seluruh pemangku kepentingan lainnya, sebagai cerminan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang perseroan," ujarnya.

Menurut GoTo, hingga saat ini perseroan tetap menjalankan kewajiban pelaporan kepemilikan saham sesuai aturan BEI. Namun, detail pemegang saham dengan kepemilikan 1 persen sampai 5 persen bersifat terbatas dan hanya dilaporkan kepada bursa.

Sebelumnya, kabar pemerintah melalui Danantara mengakuisisi sebagian saham aplikator ojek online lebih dulu diungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi kelompok buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei lalu.

Namun saat itu belum dijelaskan secara terbuka platform mana yang menjadi target investasi pemerintah.

JAKARTA - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Menanggapi keputusan tersebut, pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menilai langkah Presiden merupakan pilihan paling ideal dan terbaik dalam sistem hukum Indonesia.

”Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, disebutkan kedudukan Polri berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Menurut Edi, berdasarkan kajian akademik yang dilakukannya, posisi Kapolri tetap lebih ideal berada di bawah Presiden. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan Polri merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Secara operasional, Presiden memegang kendali tertinggi dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kita melihat selama ini sistem ini sangat efektif karena Presiden dapat dengan cepat merespons dan memberikan perintah langsung kepada Kapolri dalam berbagai bidang terkait keamanan negara,” ujar anggota Kompolnas periode 2012–2016 ini.

Edi menyebut masyarakat mendukung penuh keputusan Presiden bahwa kedudukan Polri paling tepat berada di bawah Presiden, dengan mekanisme pengangkatan Kapolri melalui persetujuan DPR. Edi juga menilai usulan agar pengangkatan Kapolri tidak perlu melalui persetujuan DPR merupakan pemikiran yang tidak strategis.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR

Menurut Edi, jika Kapolri diangkat langsung oleh Presiden tanpa persetujuan DPR, maka berpotensi menjadikan Polri sebagai alat politik dan lebih mudah diintervensi kekuasaan.

“Persetujuan DPR tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol terhadap Presiden. Kami menilai mekanisme ini sangat penting untuk menjaga kemandirian Polri,” kata dosen pascasarjana tersebut.

Edi meyakini seluruh masukan dari tim percepatan reformasi Polri kepada Presiden akan ditindaklanjuti oleh institusi Polri. Edi juga menilai Polri memiliki komitmen kuat untuk terus berbenah menjadi lebih baik.

“Kita mengapresiasi kinerja tim percepatan reformasi Polri yang sangat profesional dan memahami secara mendalam apa yang diperlukan untuk perbaikan Polri ke depan. Hasil kerja tim ini sangat positif bagi pembenahan institusi Polri,” ujar penulis sejumlah buku hukum kepolisian tersebut.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen (year-on-year) merupakan bukti konkret ketangguhan ekonomi RI di tengah tekanan ketidakpastian global.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen.

Misbakhun menilai capaian tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global akibat ketidakpastian geopolitik dan gejolak harga energi.

Ia menyebut angka tersebut sebagai salah satu pertumbuhan kuartal tertinggi pascapandemi, sekaligus menunjukkan bauran kebijakan pemerintah cukup efektif meredam dampak eksternal.

Capaian ini juga lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu dan berada di atas kisaran asumsi pertumbuhan dalam APBN.

"Di tengah tekanan global seperti sekarang, angka 5,61 persen ini menunjukkan ekonomi kita cukup tangguh. Artinya, kebijakan pemerintah berjalan di jalur yang tepat," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5).

Misbakhun menilai konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhan, terutama didorong momentum Ramadan dan Idulfitri, diikuti pemulihan sektor perdagangan, industri pengolahan, pertambangan dan transportasi. Kontribusi sektor energi juga masih terasa, meski tekanan harga global perlu dikelola hati-hati.

"Momentum harga energi memberi dorongan, tapi juga membawa risiko ke inflasi dan fiskal. Di sini peran kebijakan harus presisi," ucapnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menegaskan capaian ini merupakan hasil konsistensi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam meredam dampak konflik global, termasuk krisis energi akibat situasi di Timur Tengah.

Meski demikian, Misbakhun mengingatkan risiko eksternal masih tinggi. Tekanan terhadap rupiah yang melemah sekitar 3,88 persen dan penurunan cadangan devisa hingga US$8,4 miliar menunjukkan kuatnya dampak global terhadap ekonomi domestik.

"Ini yang harus diantisipasi. Tekanan ke rupiah dan cadangan devisa menunjukkan kita masih sangat dipengaruhi kondisi global," ujar Misbakhun.

Misbakhun juga menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi energi dan pangan, sekaligus memastikan pertumbuhan tetap inklusif.

Karena itu, pemerintah perlu mendorong investasi dan ekspor agar struktur pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada konsumsi domestik. Di sisi fiskal, ia menegaskan APBN harus tetap menjadi shock absorber yang kredibel dan tepat sasaran di tengah dinamika global.

"APBN harus kuat dan fleksibel, tapi penggunaannya harus disiplin agar kredibilitas fiskal tetap terjaga," tambahnya.

Selain itu Misbakhun juga memastikan Komisi XI DPR RI akan terus mengawal kebijakan ekonomi pemerintah agar tetap responsif dan mampu menjaga stabilitas serta momentum pertumbuhan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan potongan aplikator menjadi 8 persen merupakan langkah konkret untuk menyejahterakan pengendara ojek online (ojol).

Ridwan, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa mengapresiasi arahan Presiden tersebut. Penyesuaian skema potongan aplikator dinilai bermanfaat bagi pengemudi ojol karena porsi pendapatan akan lebih besar dan proporsional.

"Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan aplikator. Kebijakan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi driver ojol dan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," kata dia.

Apabila kebijakan tersebut telah ditetapkan secara resmi, Ridwan menegaskan seluruh aplikator wajib menjalankannya secara konsisten. Kebijakan itu harus diikuti dengan komitmen pelaksanaan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan pengemudi.

Menurut dia, keputusan pemerintah menata ulang skema potongan aplikator menunjukkan keberpihakan negara terhadap pekerja sektor informal digital yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi berbasis aplikasi.

Oleh karena itu, dia menilai, pelaksanaan aturan harus disertai pengawasan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru antara aplikator dan mitra pengemudi.

"Kalau aturan ini sudah ditetapkan maka harus dijalankan oleh aplikator. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik aplikator maupun pengemudi, sehingga implementasinya harus berjalan adil dan konsisten," ucap Ridwan.

Komisi V DPR RI, lanjut dia, mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor transportasi digital, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan mitra pengemudi.

Ridwan menyebut Komisi V DPR RI juga berencana memanggil mitra terkait, termasuk Kementerian Perhubungan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan berpihak pada pengemudi.

Di sisi lain, legislator yang membidangi urusan transportasi ini menilai, selain mendorong penyesuaian potongan aplikator, pemerintah juga perlu memperkuat skema perlindungan sosial bagi pekerja ekonomi gig, termasuk pengemudi ojol.

Pekerja sektor digital dinilai perlu mendapatkan jaminan perlindungan dasar, seperti asuransi kerja dan akses terhadap layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

"Komisi V mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja gig, termasuk akses asuransi dan jaminan kesehatan. Mereka bagian penting dari ekosistem ekonomi digital yang juga harus mendapat perlindungan negara," tuturnya.

Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan perlindungan pekerja diharapkan tidak berhenti pada sektor transportasi digital semata, tetapi juga diperluas ke sektor produktif lain seperti nelayan dan petani yang sama-sama membutuhkan keberpihakan negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5).

Menurut Presiden, kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojol yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan. Skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Presiden menyebut aplikator sebelumnya memotong 20 persen dari pendapatan pengemudi. Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi daring.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Kunjungan tersebut untuk melihat stok pangan seperti beras dan Minyakita

Medan (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meninjau gudang Bulog Sumatera Utara guna memastikan stok bahan pangan di wilayah tersebut tetap terjaga.

"Kunjungan tersebut untuk melihat stok pangan seperti beras dan Minyakita," ujar Anggota DPR RI Komisi XII Ade Jona Prasetyo di Medan, Senin.

Ade mengatakan dari hasil pemantauan di gudang Bulog Sumut, saat ini total stok beras mencapai 63.000 ton dan Minyakita sebanyak 4,6 juta liter.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa stok beras sebanyak 63.000 ton tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan selama lima bulan. Begitu pula stok Minyakita di wilayah Sumut dinilai aman.

"Pemeriksaan itu juga bertujuan untuk memastikan bahan pangan tersebut aman, sehingga tidak terjadi kekurangan di setiap wilayah," ucapnya.

Peninjauan itu juga dilakukan untuk mengantisipasi dampak El Nino, agar ketersediaan stok beras tetap mencukupi kebutuhan masyarakat di Sumut.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menambahkan pemerintah saat ini sangat fokus dalam penyediaan bahan pangan guna menekan harga di pasar.

"Stok beras di gudang sebanyak 63.000 ton tersebut cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumut. Selain itu, tambahan beras juga dapat diminta dari pusat untuk memperkuat cadangan pangan," ujarnya.

Ia mengatakan stok beras di gudang tersebut juga diperkuat dengan adanya penyerapan gabah kering panen (GKP) di tingkat petani di Sumut.

Peninjauan tersebut juga dihadiri Anggota DPR RI Husni, Wakil Ketua DPRD Sumut Ikhwan Ritonga, serta Anggota DPRD Sumut Beni Harianto Sihotang.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pemerintah melalui Danantara telah membeli sebagian saham aplikator ojek online (ojol).

Hal itu disampaikan Dasco saat menerima audiensi dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) hingga Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) di kompleks parlemen, Jumat (1/5), atau bertepatan dengan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

Pada momen itu, Dasco mengatakan salah satu tujuan pemerintah membeli sebagian saham aplikator ojol adalah demi memberikan jaminan potongan tarif yang masuk akal bagi para pengemudi ojek daring tersebut.

Dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, menurut dia, sistem hingga kebijakan aplikator itu akan disesuaikan secara perlahan dan pasti. Namun yang paling utama, dia mengatakan pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi itu.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," kata Dasco.

Namun, dia tak menjelaskan saham aplikator ojol mana yang sudah dibeli pemerintah, dan berapa banyak. Diketahui saat ini ada beberapa aplikator ojol di Indonesia, di mana yang paling besar adalah GoTo dan Grab.

Hingga berita ini ditulis, CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi baik dari Danantara, maupun sejumlah aplikator ojol--terutama GoTo dan Grab--terkait pernyataan Dasco pada Jumat kemarin.

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi pihak terkait dari masing-masing, namun belum ada pernyataan resmi yang disampaikan hingga berita ini ditulis.

Sementara itu, pihak Grab Indonesia lewat pernyataan resmi yang disampaikan pada Sabtu (2/5) siang menyatakan, "Kami tidak berkomentar tentang hal ini."

CNNIndonesia.com juga telah menghubungi Managing Director Stakeholders Management Danantara Indonesia, Rohan Nafas. Namun hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan resmi darinya.

Sementara itu, pada hari yang sama, saat berpidato di kegiatan May Day yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Presiden RI Prabowo Subianto memastikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sudah ditandatangani.

Prabowo awalnya mendapatkan aspirasi dari salah satu serikat buruh agar bisa menurunkan potongan aplikator ojek online terhadap driver mereka hingga 10 persen. Ketika berpidato, sang Kepala Negara kemudian sempat berdialog dari atas podium bersama para massa buruh.

"Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Bagaimana ojol setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10? Kalian minta 10? Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen," kata Prabowo.

Ternyata, maksud Prabowo tidak setuju 10 persen karena ia ingin potongan aplikator bisa di bawah 10 persen. Pernyataan tersebut disambut antusias oleh massa buruh yang hadir di perayaan May Day sejak Jumat pagi di Monas. Menurut Prabowo, potongan aplikator layak diturunkan hingga di bawah 10 persen karena para driver ojol sudah bekerja keras di jalan.

"Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. (Potongan bagi aplikator) harus di bawah 10 persen!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan ini, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia.

"Enak saja. Lu [driver ojol] yang keringat, dia (aplikator) yang dapat duit. Sori aje. Kalo enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia," ucap Prabowo.

Merespons perpres tersebut, GoTo dan Grab sudah buka suara.

GoTo melalui Direktur Utama Hans Patuwo mengatakan akan mematuhi peraturan pemerintah termasuk Perpres tersebut. Pihaknya mengaku akan melakukan pengkajian untuk memahami rincian, implikasi, dan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan peraturan itu.

"GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026," kata Hans dalam rilis resmi, Jumat (1/5).

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait, sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek," sambungnya.

Sementara itu, Grab Indonesia menyatakan mereka menghormati langkah yang diambil pemerintah. Walaupun demikian, Grab Indonesia saat ini masih menunggu penerbitan resmi Perpres 27/2026 agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut.

"Grab Indonesia menghormati arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Hari Buruh hari ini," kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam keterangan tertulis, Jumat.

Dia lalu berujar, "Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pemerintah melalui Danantara telah membeli sebagian saham aplikator ojek online (ojol).

Hal itu disampaikan Dasco saat menerima audiensi dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) hingga Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) di kompleks parlemen, Jumat (1/5).

Disampaikan Dasco, lewat pembelian saham itu pemerintah akan membahas soal status para driver ojol dengan melibatkan serikat atau organisasi yang menaungi mereka.

"Pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra, itu masih disimulasikan. Nah, nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk karena pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham," kata Dasco.

Dasco menyebut masuknya Danantara lewat pembelian saham itu juga memungkinkan pemerintah untuk mengkaji kebijakan-kebijakan lain terkait transportasi online.

"Karena ini aplikator sebagian sudah diambil oleh pemerintah, sehingga sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan tapi pasti, karena ini menyangkut sistem dan lain-lain," tutur dia.

[Gambas:Youtube]

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10, ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen dari yang dikumpulkan," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sudah ditandatangani ketika berpidato dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat pagi.

Prabowo awalnya mendapatkan aspirasi dari salah satu serikat buruh agar bisa menurunkan potongan aplikator ojek online terhadap driver mereka hingga 10 persen. Ketika berpidato, sang Kepala Negara kemudian sempat berdialog dari atas podium bersama para massa buruh.

"Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Bagaimana ojol setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10? Kalian minta 10? Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen," kata Prabowo.

Ternyata, maksud Prabowo tidak setuju 10 persen karena ia ingin potongan aplikator bisa di bawah 10 persen. Pernyataan tersebut disambut antusias oleh massa buruh yang hadir di perayaan May Day sejak pagi tadi. Menurut Prabowo, potongan aplikator layak diturunkan hingga di bawah 10 persen karena para driver ojol sudah bekerja keras di jalan.

"Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. (Potongan bagi aplikator) harus di bawah 10 persen!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan ini, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia.

"Enak saja. Lu yang keringat, dia (aplikator) yang dapat duit. Sori aje. Kalo enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia," ucap Prabowo.

Pasar murah sangat diperlukan untuk meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang pendapatannya di bawah rata-rata,

Kolaka (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bahtra Banong, mengecek stok beras di Gudang Perum Bulog Kolaka, guna memastikan ketersediaan cadangan beras nasional (CBP) dan stabilitas harga pangan di wilayah itu.

​"Kami mendapatkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek gudang-gudang Bulog. Tujuannya memastikan stok pangan aman di tengah situasi global yang memicu kenaikan harga komoditas," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong saat melakukan kunjungan kerja di Bulog Kolaka, Jumat.

​Bahtra menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan aksi borong (panic buying), sebab cadangan pangan nasional dipastikan tersedia untuk proyeksi beberapa tahun ke depan.

​"Alhamdulillah, stok pangan kita melimpah, terutama di Kolaka Raya ini. Jadi yang paling penting adalah kami ingin sampaikan ke masyarakat bahwa dalam situasi begini tidak perlu panik. Ketersediaan pangan kita terjamin," ujarnya.

​Selain stok, ia juga menyoroti pentingnya efektivitas jalur distribusi agar tidak terjadi hambatan di tingkat konsumen.

Bahtra juga mendorong Bulog Kolaka melahirkan inovasi, seperti penyelenggaraan pasar murah secara berkala di titik strategis di wilayah itu.

​"Pasar murah sangat diperlukan untuk meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang pendapatannya di bawah rata-rata," tambah Bahtra.

Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Kolaka Ardiansyah mengungkapkan bahwa saat ini tersedia stok beras sebanyak 18.793 ton di gudang mereka. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan masa panen.

​"Ketahanan stok kami mencapai 24 bulan ke depan. Selain beras, stok komoditas penting lainnya seperti gula pasir dan minyak goreng juga dalam kondisi aman di wilayah Kolaka Raya," jelasnya.

Ardiansyah menyebutkan bahwa ​terkait stabilitas harga, pihaknya terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan serta TNI-Polri untuk menggelar pasar murah secara berkala di titik-titik strategis.

​Pihaknya juga rutin menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng ke pasar tradisional maupun pedagang di luar pasar.

Program SPHP dinilai efektif menekan laju inflasi karena pedagang diwajibkan menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Sejauh ini SPHP menjadi program yang berhasil menstabilkan harga, karena pedagang menjual beras SPHP tidak melebihi HET yang ditetapkan," jelasnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal siap mengawal tuntutan buruh untuk peningkatan kesejahteraan pekerja.

Salah satu tuntutan ialah RUU Ketenagakerjaan yang baru. DPR RI bakal membahas hal ini dalam sidang setelah reses.

"RUU Ketenagakerjaan akan dibahas DPR pada masa sidang setelah reses ini," ujar Cucun dikutip dari Kompas.com, Jumat (1/5/2026).

Keadlilan bagi pekerja terus diusahakan oleh pemerintah dengan mengubah struktur kerja yang tak pasti.

Pekerja kontrak dan sektor informal paling terdampak dengan struktur kerja yang dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan.

DPR bakal mengawal perubahan ke arah yang lebih baik.

"Selamat merayakan Hari Buruh tahun 2026 untuk semua pekerja di Indonesia. Semua pekerja, baik di sektor formal dan non-formal, baik pekerja tetap maupun pekerja harian atau musiman, berhak mendapat perlindungan dan jaminan kesejahteraan," kata Cucun.

11 Tuntutan kaum buruh

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh membawa 11 tuntutan utama dalam perayaan Hari Buruh.

Mereka meminta agar diwujudkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru.

"Kedua, HOS, hapus outsourcing. TUM, tolak upah murah," jelas Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Rabu (29/4/2026).

Ketiga, antisipasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat konflik global.

Keempat, reformasi pajak dengan menaikkan batas penghsilan tidak kena pajak jadi Rp 7,5 juta, menghapus pajak atas tunjangan hari raya (THR), jaminan hari tua, pesangon, dan jaminan pensiun.

Kelima, buruh meminta pengesahan RUU perampasan aset bagi koruptor.

Keenam, menyelamatkan industri tekstil dan produk turunannya (TPT) serta industri nikel dari ancaman PHK massal.

Ketujuh, moratorium industri semen.

Delapan, pemerintah diminta meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 190.

Kesembilan, KSPI meminta penurungan potongan tarif ojek online menjadi 10 persen.

Kesepuluh, revisi UU Nomor 2 Tahun 2004.

Kesebelas, pengangkatan guru dan tenaga honorer, termasuk PPPK paruh waktu jadi ASN.

Tuntutan ini berusaha dipenuh pemerintah dengan menimbang berbagai aspek termasuk masukan dari pengusaha dan investor.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Pimpinan DPR Soroti Penyalahgunaan PKWT: Pekerjaan Tetap Tak Boleh Dikontrak" dan "11 Tuntutan KSPI di May Day: Hapus Outsourcing hingga Angkat Guru Honorer"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan merampungkan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada tahun 2026.

Hal itu dia sampaikan saat menerima audiensi buruh di Kompleks Parlemen dalam memperingati Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026). Sebab, perampungkan UU Ketenagakerjaan merupakan salah satu tuntutan dari para buruh di Indonesia.

"Tadi juga pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru," kata Dasco.

Dasco menjelaskan cepat atau lambatnya pembahasan UU Ketenagakerjaan bergantung kepada buruh untuk mengumpulkan berbagai permasalahan sehingga dapat segera dibahas DPR bersama pemerintah.

Dasco menjelaskan, DPR juga akan menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) membahas UU Ketenagakerjaan dan organisasi buruh lainnya agar setiap persoalan dapat dibahas untuk nantinya diberikan solusi sehingga menghasilkan produk undang-undang.

"Nanti kalau di situ kemudian sudah matang, baru kemudian dibawa ke DPR. Nanti kita kemudian akan bahas bersama. Jadi ini kita balik nih. Bahan-bahannya justru kita minta dari kawan-kawan buruh, apa saja sih yang mesti kemudian, ini kan undang-undang baru soalnya. Kita bukan merevisi undang-undang yang lama. Karena amanat dari putusan MK adalah kita harus membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru," jelas Dasco.

Menurutnya Dasco, 'belanja' masalah dari kaum buruh maupun APINDO sebagai langkah memaksimalkan perampungkan undang-undang agar setelah disahkan tidak mengalami masalah sampai digugat ke Mahkamah Konstitusi.

"Supaya kemudian undang-undang itu tidak mubazir, tidak digugat lagi ke MK, ya monggo ini teman-teman buruh yang masak, nanti kita bahas sama-sama dengan pemerintah dan DPR di sini. Dan itu timnya itu full akan banyak memang teman-teman dari teman-teman pekerja yang kemudian aktif di situ," ucapnya.

Dasco melanjutkan pemerintah telah meluncurkan Satgas Mitigasi PHK sebagai upaya mensejahterakan kaum buruh.

Melalui Satgas PKH, katanya, buruh dapat mengadukan terkait masalah sistem outsourcing, upah, hingga PHK.

Terlebih, Dasco menyebut dalam dua atau tiga bulan ke depan dikabarkan akan ada sejumlah perusahaan yang bakal melakukan PHK. Alhasil, para pekerja dapat melaporkan ke satgas tersebut jika ditemukan permasalahan.

"Tadi sudah diinfokan juga ke pihak pemerintah dari kawan-kawan pekerja ada beberapa perusahaan yang dalam 2 bulan, 3 bulan ada rencana PHK. Nah, itu kemudian sudah masuk ke desk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh untuk segera biar diantisipasi," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan unsur pemerintah daerah (pemda), kepala desa (kades), dan perangkat desa soal pentingnya mengedepankan transparansi serta akuntabilitas soal Dana Desa.

Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan "Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (30/4).

"Dana Desa adalah bagian dari APBN yang memiliki tanggung jawab besar. Setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substansi," katanya dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan Dana Desa merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan dari tingkat paling bawah.

Selain itu, Dana Desa juga menjadi upaya nyata dalam mengatasi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Sejak Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, pemerintah pusat memberikan perhatian besar kepada desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengelola masyarakatnya, salah satunya melalui Dana Desa.

Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan alokasi dana tersebut dari tahun ke tahun.

“Peningkatan ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun dari desa,” ujarnya.

Kendati demikian, ia mewanti-wanti tentang pentingnya kapasitas pengelolaan yang memadai seiring peningkatan anggaran untuk masyarakat desa.

Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, masih ada berbagai kendala di lapangan dalam penggunaan Dana Desa, seperti lemahnya dokumentasi, kurangnya transparansi, ketidaksesuaian antara perencanaan, dan realisasi anggaran.

"Kepala desa tidak dipilih karena keahlian administrasi, tetapi karena ketokohan di masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan, bimbingan teknis, dan edukasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang berujung pada persoalan hukum," katanya.

Selain itu, ketua komisi DPR RI yang membidangi soal keuangan itu juga menekankan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara.

Ia pun mendorong para kades untuk aktif membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemda dan BPK untuk memperoleh arahan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

"Tujuan utama Dana Desa ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi dimulainya pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional fase II oleh BPI Danantara Indonesia. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui penguatan industri berbasis nilai tambah.

“Groundbreaking ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar masuk ke tahap implementasi yang terukur,” kata Bambang dalam keteranganya.

Menurut Bambang, arah industrialisasi nasional kini semakin jelas dengan pendekatan yang lebih sistematis. Ia menyebut hilirisasi menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah.

“Dengan hilirisasi, kita tidak hanya menjual bahan baku, tetapi membangun rantai nilai industri di dalam negeri yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar,” ujarnya.

Dia menambahkan, penguatan hilirisasi akan memberikan efek berganda bagi perekonomian, mulai dari peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga kontribusi terhadap penerimaan negara. Ia mendorong seluruh proyek dapat dijalankan secara tepat waktu dengan tata kelola yang kuat.

Lebih jauh, Bambang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem industri yang berkelanjutan. Hal ini, menurutnya, perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan efisiensi energi.

Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Mohamad Dian Revindo mengatakan keterlibatan BPI Danantara Indonesia dalam proyek hilirisasi nasional dinilai memiliki peran krusial.

“(Proyeknya harus) feasible, tetapi harus ditopang dengan skema pembiayaan campuran antara BUMN, sovereign wealth fund (SWF), dan sektor swasta,” kata Revindo dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Revindo menjelaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada desain kebijakan dan kesiapan ekosistem pendukung. Ia menilai bahwa investasi jumbo ini pada dasarnya layak secara ekonomi, dengan manfaat yang dapat terasa secara optimal dalam jangka panjang.

Menurutnya, proyek hilirisasi memang membutuhkan modal besar dan memiliki periode pengembalian investasi yang panjang. "Di sinilah peran negara sebagai investor utama menjadi krusial," tegasnya.

Dalam hal dampak ekonomi, sektor pertanian dinilai memiliki potensi penciptaan lapangan kerja terbesar, sementara sektor mineral seperti nikel dinilai memiliki efek pengganda (multiplier) tinggi terhadap industri manufaktur, khususnya baterai dan kendaraan listrik.

Meski begitu, Revindo mengatakan proyek hilirisasi menghadapi tantangan dari sisi keberlanjutan, terutama terkait standar lingkungan global. Industri nikel, misalnya, berisiko menghadapi isu deforestasi dan limbah tailing, sementara sektor sawit dituntut memenuhi standar rantai pasok bebas deforestasi.

Di sisi lain, proyek berbasis energi fosil juga menghadapi ketidakpastian di tengah tren transisi energi global. Lebih jauh, ia menilai bahwa hilirisasi dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih besar.

"Transformasi ekonomi ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan UMKM, inovasi teknologi, serta diversifikasi ekonomi." tegas dia.

(SAW)