Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat hilirisasi minyak atsiri nasional melalui pengembangan Pusat Flavor and Fragrance (PFF) sebagai pusat inovasi, pelatihan, dan inkubasi bisnis produk.

Dalam keterangan di Jakarta, Minggu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri flavor, fragrance, dan wellness berbasis bahan alam karena didukung kekayaan biodiversitas dan ketersediaan komoditas minyak atsiri yang melimpah.

"Pengembangan PFF di Bali bagian dari upaya pemerintah memperkuat hilirisasi minyak atsiri nasional agar tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti parfum, aromaterapi, produk spa, kosmetik, hingga produk rumah tangga berbasis bahan alam," ujarnya.

Menurut Menperin, PFF yang berlokasi di Bali memiliki peluang pasar yang sangat besar untuk pengembangan industri hilir minyak atsiri karena didukung tingginya aktivitas pariwisata serta berkembangnya industri spa dan wellness.

Selain itu, tren gaya hidup sehat turut meningkatkan kebutuhan produk aromaterapi, minyak spa, parfum, lilin aromaterapi, dan produk perawatan tubuh berbahan alami.

Pelaksana Tugas Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika menyampaikan, pengembangan PFF diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri flavor dan fragrance nasional melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pengembangan inovasi produk, serta penguatan jejaring industri.

"PFF Bali tidak hanya jadi pusat pelatihan, tetapi juga diharapkan mampu menjadi katalis pengembangan industri flavor dan fragrance nasional berbasis minyak atsiri. Melalui fasilitas ini, kami mengupayakan lahirnya produk-produk inovatif yang memiliki daya saing di pasar domestik dan global," kata Putu.

Sejak dikembangkan, PFF telah melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas dan pelatihan berbasis minyak atsiri.

Salah satu program strategis yang telah dilaksanakan adalah pelatihan sertifikasi peracikan minyak spa berbasis minyak atsiri bagi 40 pekerja migran Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Ia mengatakan, pelatihan tersebut sebagai bagian dari penguatan kompetensi tenaga kerja sektor spa dan wellness, termasuk untuk penempatan kerja ke Maldives.

Selain itu, PFF juga telah menyelenggarakan pelatihan nonsertifikasi peracikan aromaterapi atsiri bagi internal Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar dan masyarakat umum, mini class Create Your Scent bersama Spa Factory Bali.

Kemudian PFF melakukan penyusunan kurikulum peracikan parfum berbahan minyak atsiri untuk mendukung pengembangan SDM industri flavor dan fragrance nasional.

Disampaikan Putu, pada tahun 2026, pengembangan PFF terus diperkuat melalui berbagai program pelatihan berbasis praktik yang mendukung pengembangan industri hilir minyak atsiri dan ekonomi kreatif masyarakat.

Pelatihan pengolahan minyak jelantah menjadi produk sabun hasil kerja sama BDI Denpasar dan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana juga telah dilaksanakan pada 13 Maret 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 22 orang.

Selanjutnya, PFF Bali akan melaksanakan pelatihan peracikan parfum pada 29 Mei 2026 sebagai bagian dari pengembangan kompetensi industri fragrance berbasis minyak atsiri.

Selain itu, akan diselenggarakan pelatihan pembuatan sabun dan lilin aromaterapi pada 29 Juni 2026 guna mengembangkan produk wellness berbasis bahan alam.

Pada 7 Agustus 2026, PFF juga direncanakan menyelenggarakan pelatihan pembuatan dupa aromaterapi untuk mendukung diversifikasi produk hilir minyak atsiri bernilai tambah.

Putu menambahkan, pengembangan industri flavor dan fragrance nasional memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, asosiasi, dan pelaku usaha agar tercipta rantai nilai industri yang berkelanjutan.

"Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan produk flavor, fragrance, dan wellness berbasis bahan alam di tingkat global. Karena itu, penguatan hilirisasi dan pengembangan SDM industri harus terus dipercepat," pungkasnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi petani cengkih dan kelompok pelestari kretek menolak wacana pemerintah terkait pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk tembakau, dengan alasan kebijakan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh bahan baku lokal.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) I Ketut Budhyman mengatakan cengkih sebagai komponen utama kretek secara alami memengaruhi kadar nikotin dan tar pada produk akhir, sehingga sulit memenuhi batasan yang mungkin ditetapkan pemerintah.

"Pembatasan nikotin dan tar pasti tidak dapat kami penuhi dan kalau dipaksakan keberadaan kretek pasti terancam," ujar Budhyman dalam keterangannya, dikutip Minggu (10/5/2026).

Budhyman juga menilai regulasi pertembakauan di Indonesia cenderung mengikuti agenda organisasi asing tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakteristik industri domestik.

"Regulasi tentang rokok sering kali mengabaikan national interest dan sulit dieksekusi karena cenderung sepihak. Kami berharap Kemenkes lebih arif bijaksana dan tidak memaksakan kehendak," katanya.

Penolakan serupa disampaikan Juru Bicara Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Alfianaja Maulana. Dia mengatakan tembakau lokal dari berbagai daerah di Indonesia memiliki kandungan nikotin yang relatif tinggi sehingga sulit diseragamkan dengan batasan tertentu.

"Kami KNPK jelas menolak pembatasan tar dan nikotin yang baru dengan alasan akan mematikan industri kretek nasional. Karena industri kretek kita tidak bisa dibatasi dengan 1 mg nikotin dan 10 mg tar," tegasnya.

Alfianaja mengklaim sedikitnya 6 juta orang terlibat dalam rantai pasok industri hasil tembakau, mulai dari petani, buruh pabrik, hingga pelaku usaha kecil di tingkat ritel. Sektor ini juga diklaim menjadi salah satu sumber penerimaan negara melalui cukai yang nilainya disebut konsisten di atas Rp200 triliun dalam lima tahun terakhir.

Dia juga memperingatkan bahwa perubahan cita rasa produk kretek akibat pembatasan nikotin dan tar berpotensi mendorong konsumen beralih ke produk ilegal.

"Kondisi tersebut pada akhirnya akan mengancam penerimaan negara serta memicu potensi pemutusan hubungan kerja massal di sektor terkait," pungkasnya.

Sejalan dengan tema ASEAN Filipina tahun ini, Navigating Our Future, Together, forum tingkat tinggi Kadin Indonesia-PCCI telah meletakkan peta jalan tidak hanya untuk kerja sama bilateral, tetapi juga untuk menjadikan kawasan ASEAN..,

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meyakini kerja sama strategis Indonesia dan Filipina di sektor mineral kritis akan memperkuat rantai pasok kawasan, sekaligus meningkatkan posisi kedua negara.

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino Moningka Vega dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Sabtu menyampaikan, kerja sama penguatan rantai pasok mineral kritis dalam inisiatif Indonesia-Philippines Nickel Corridor ini menjadi model baru kerja sama ekonomi kawasan yang tidak hanya berfokus pada perdagangan komoditas, tetapi juga pembangunan rantai nilai industri yang lebih kuat.

Inisiatif tersebut mengemuka dalam forum Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable yang diselenggarakan Kadin Indonesia bersama Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) di Cebu, Filipina, bertepatan dengan kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Filipina dalam rangka KTT ke-48 ASEAN.

"Sejalan dengan tema ASEAN Filipina tahun ini, Navigating Our Future, Together, forum tingkat tinggi Kadin Indonesia-PCCI telah meletakkan peta jalan tidak hanya untuk kerja sama bilateral, tetapi juga untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih siap menghadapi realitas geoekonomi saat ini,” ujar Bernardino.

Melalui kolaborasi antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA), kerja sama tersebut mencakup pertukaran data dan informasi nikel, dialog kebijakan dan regulasi, promosi investasi lintas negara, pengembangan metodologi ESG, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor nikel.

Pada 2025, Indonesia tercatat memproduksi sekitar 2,6 juta metrik ton nikel, sementara Filipina mencapai sekitar 270 ribu metrik ton.

Berdasarkan estimasi United States Geological Survey (USGS) 2025, kedua negara secara bersama menyumbang sekitar 73,6 persen produksi tambang nikel global.

Dari sisi cadangan, Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 62 juta metrik ton cadangan nikel, sedangkan Filipina memiliki sekitar 4,8 juta metrik ton.

Bagi Indonesia, kerja sama ini dinilai memperkuat kepastian pasokan bahan baku bagi industri hilirisasi nikel nasional yang terus berkembang.

Sementara bagi Filipina, kolaborasi tersebut membuka peluang peningkatan nilai tambah industri melalui pemrosesan regional dan investasi.

Selain penguatan kerja sama sektor nikel, forum tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan lain, antara lain kerja sama strategis antarkamar dagang, kolaborasi teknologi pertanian, hingga kerja sama aviasi antara Garuda Maintenance Facility dan JAR Aviation Services dengan nilai indikatif mencapai 80 juta dolar AS.

Forum tersebut juga mengumumkan rencana pembangunan fasilitas pemrosesan nikel di Filipina oleh Agro Investama Group bersama RBN Solutions Inc. dan Ploutus Inc.

Proyek itu mencakup pasokan nikel minimal 200 ribu metrik ton per bulan mulai Juni 2026 untuk mendukung rantai pasok baterai dan kendaraan listrik.

Sementara itu, Presiden PCCI Ferdinand Ferrer menambahkan, kerja sama ini menjadi langkah awal untuk membangun hubungan industri mineral kritis, khususnya nikel yang lebih terintegrasi antara Indonesia dan Filipina.

"ASEAN akan paling kuat ketika bertindak sebagai satu kesatuan. Dan inti dari persatuan ini adalah hubungan bilateral yang sangat kuat antara Indonesia dan Filipina, dengan total populasi hampir 400 juta jiwa," pungkas Ferrer.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pengembangan industri bambu sejalan dengan arah kebijakan industri hijau karena bambu merupakan material berkelanjutan yang memiliki prospek besar

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengupayakan penguatan sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem industri bambu nasional melalui Program Akademi Komunitas Bambu (AKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro.

Dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bambu merupakan salah satu komoditas berbasis sumber daya alam terbarukan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

"Pengembangan industri bambu sejalan dengan arah kebijakan industri hijau karena bambu merupakan material berkelanjutan yang memiliki prospek besar untuk industri konstruksi, furnitur, kerajinan, hingga berbagai produk inovatif lainnya," ujar Menperin.

Program AKB difokuskan pada penguatan industri bambu melalui penyiapan bahan baku siap pakai yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, peserta dibekali kemampuan teknis terkait penanaman, pengawetan, dan pengolahan bambu guna mendukung kebutuhan sektor hilir.

Melalui program tersebut, menurut dia, akan terjadi peningkatan kualitas produk bambu nasional agar mampu memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar domestik maupun internasional.

Lebih lanjut, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menjelaskan pelaksanaan AKB telah diinisiasi di Bali pada tahun 2025 dan berhasil menghasilkan 25 Master Bambu melalui pendekatan training of trainers (ToT).

"Program Akademi Komunitas Bambu dirancang untuk membangun komunitas SDM unggul yang mampu menjadi penggerak pengembangan industri bambu di daerah. Fokus pengembangannya adalah untuk membentuk material center/pusat logistic bambu penyedia bahan baku siap pakai," ungkap Putu.

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring, pelaksanaan AKB Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas, volume bahan baku dan teknik pascapanen, serta treatment atau pengawetan untuk mendukung kebutuhan industri hilir, dengan komposisi pelatihan sebesar 30 persen teori dan 70 persen praktik lapangan.

Disampaikan dia, peserta program diprioritaskan berasal dari penyedia bahan baku bambu yang berpotensi menjadi trainer di daerah masing-masing. Selain dilaksanakan di Bali, Program AKB juga direncanakan diperluas ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pengembangan komunitas tersebut, Kementerian Perindustrian juga berusaha menjalin keterlibatan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Salah satu upaya yang tengah dijajaki adalah kerja sama dengan PT KT&G untuk pembangunan fasilitas pendukung AKB berupa asrama pelatihan dan fasilitas pengawetan bambu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan Kabupaten Bangli, Bali diidentifikasi sebagai salah satu wilayah potensial dalam pengembangan ekosistem bambu karena didukung ketersediaan lahan, fasilitas logistik bambu, serta mesin pengolahan yang telah tersedia.

Pihaknya, kata dia, sudah melakukan koordinasi terkait kesiapan pengembangan ekosistem bambu dan rencana dukungan CSR dalam kunjungan kerja yang dilakukan.

Putu menegaskan penguatan industri bambu nasional membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

"Kami berharap industri bambu nasional dapat berkembang menjadi salah satu sektor unggulan berbasis sumber daya alam terbarukan yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri nasional," pungkasnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Modelnya kira-kira hampir sama. Sekarang kita lagi siapkan

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan model atau skema insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV), baik untuk motor maupun mobil yang tengah disiapkan pemerintah tidak akan terlalu berbeda dari yang sudah diterapkan sebelumnya.

“Kira-kira nanti modelnya akan tidak terlalu berbeda dengan model yang pernah kita pergunakan ketika kita memberikan insentif untuk mobil listrik dan bantuan pembelian untuk motor listrik,” katanya ditemui di Badung, Bali, Jumat.

Dikarenakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi sudah menyampaikan agar insentif untuk elektrifikasi kendaraan ini dibidik untuk diterapkan pada Juni 2026, pihak Kemenperin saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

“Modelnya kira-kira hampir sama. Sekarang kita lagi siapkan,” ujar Menperin Agus.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik insentif kendaraan listrik baik untuk sepeda motor listrik maupun untuk mobil listrik, mulai diterapkan pada Juni 2026, sehingga terdapat penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis (7/5).

Purbaya menegaskan bahwa tujuan dari kebijakan insentif kendaraan listrik adalah mengubah pola konsumsi masyarakat, dari yang semula menggunakan BBM menjadi menggunakan listrik.

Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meyakini kebijakan insentif elektrifikasi kendaraan merupakan investasi fiskal jangka panjang yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Indef menilai kebijakan tersebut tidak hanya mempercepat transisi energi, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga memperkuat ketahanan fiskal negara.

Indef menilai kebijakan insentif sebelumnya yang diberikan pemerintah berhasil menarik minat produsen global untuk menanamkan modal dan membangun basis produksi di dalam negeri.

Indef mencatat investasi asing di sektor kendaraan listrik di Indonesia mencapai 2,73 miliar dolar AS dalam tiga tahun terakhir.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Memang untuk kendaraan listrik ini diharapkan bisa mendorong industri otomotif

Badung, Bali (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meyakini kebijakan insentif elektrifikasi kendaraan atau electric vehicle (EV) merupakan investasi fiskal jangka panjang yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Indef menilai kebijakan tersebut tidak hanya mempercepat transisi energi, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga memperkuat ketahanan fiskal negara.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dihubungi dari Badung, Bali, Kamis, mengatakan pengembangan ekosistem kendaraan listrik telah menunjukkan dampak positif terhadap investasi dan aktivitas industri di Indonesia.

Menurut dia, kebijakan insentif sebelumnya yang diberikan pemerintah berhasil menarik minat produsen global untuk menanamkan modal dan membangun basis produksi di dalam negeri.

Indef mencatat investasi asing di sektor kendaraan listrik di Indonesia mencapai 2,73 miliar dolar AS dalam tiga tahun terakhir.

Disampaikan dia pula, kebijakan insentif elektrifikasi kendaraan bukanlah kerugian bagi negara, melainkan investasi efisiensi fiskal jangka panjang.

Ini karena beban penerimaan negara yang hilang akibat insentif pajak kendaraan listrik dinilai jauh lebih kecil dibandingkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terus membengkak.

Lebih lanjut, selisih subsidi energi untuk kendaraan berbahan bakar minyak bisa mencapai Rp296 triliun per tahun.

Sementara itu, total forgone revenue kendaraan listrik diperkirakan hanya sekitar Rp30,4 triliun per tahun atau sekitar 90 persen lebih rendah dibandingkan subsidi BBM.

Selain mengurangi tekanan fiskal, elektrifikasi kendaraan juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Indef memperkirakan pengembangan industri kendaraan listrik dapat memberikan tambahan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), sehingga memacu perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan berasal dari peningkatan produksi domestik kendaraan listrik, pengurangan impor kendaraan utuh atau completely built-up (CBU), hingga meningkatnya ekspor kendaraan listrik produksi dalam negeri.

“Memang untuk kendaraan listrik ini diharapkan bisa mendorong industri otomotif,” katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV), baik untuk sepeda motor listrik maupun untuk mobil listrik, mulai diterapkan pada Juni 2026, sehingga terdapat penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Purbaya menegaskan bahwa tujuan dari kebijakan insentif kendaraan listrik adalah mengubah pola konsumsi masyarakat, dari yang semula menggunakan BBM menjadi menggunakan listrik.

Dengan demikian, lanjut dia, impor BBM maupun minyak mentah Indonesia bisa berkurang.

“Itu membantu daya tahan ekonomi kita, jadi jangan dilihat subsidinya. Tujuan utamanya itu, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi,” kata Purbaya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Industri drone merupakan sektor masa depan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memfasilitasi industri kecil menengah (IKM) pesawat nirawak atau drone untuk memperoleh sertifikasi internasional, sebagai upaya memperkuat daya saing produk di pasar global.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan, IKM drone memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengembangan inovasi teknologi berbasis kebutuhan lokal.

“Ke depan, Kemenperin akan terus memperkuat ekosistem pembinaan IKM drone melalui pendekatan yang holistik, mulai dari perluasan akses pasar, penguatan kapasitas teknologi, hingga pemberian perlindungan dan fasilitas afirmatif bagi pelaku usaha,” kata Menperin.

Menurut Agus, pemerintah berkomitmen menjadi mitra strategis dalam pengembangan industri drone nasional agar mampu bersaing di tingkat global. Salah satu langkah konkret yang ditempuh ialah melalui fasilitasi sertifikasi bagi IKM drone, baik dari sisi produk maupun operasional.

“Industri drone merupakan sektor masa depan. Kemenperin hadir untuk memastikan pelaku IKM drone dapat tumbuh dan berdaya saing tinggi di pasar internasional,” tegasnya.

Selama tiga tahun terakhir, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) menjalankan berbagai program pembinaan secara terstruktur.

Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), terdapat 15 unit usaha skala kecil dan dua unit usaha skala menengah di sektor drone yang mampu menyerap 218 tenaga kerja.

Secara keseluruhan, ekosistem industri drone nasional mencakup 29 unit usaha dengan total 853 tenaga kerja dan nilai investasi mencapai Rp7,17 miliar.

“Peran IKM dalam rantai nilai industri drone tidak sekadar pelengkap, melainkan sebagai inkubator inovasi teknologi berbasis kebutuhan lokal,” imbuh Menperin.

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita menjelaskan, pembinaan IKM drone terus diperkuat melalui program fasilitasi sertifikasi ISO 9001:2015 yang berlangsung hingga Oktober 2026.

“Kami telah melakukan seleksi terhadap IKM drone yang akan difasilitasi, mulai dari pembekalan materi, pendampingan penyusunan dokumen, audit internal, hingga pendampingan audit eksternal sampai memperoleh sertifikat ISO,” jelasnya.

Reni menilai, sertifikasi tersebut penting untuk memastikan standar kualitas produksi IKM drone sesuai dengan tuntutan pasar global sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk menembus pasar ekspor.

Selain itu, Kemenperin juga aktif membuka peluang kerja sama internasional, salah satunya melalui partisipasi IKM drone dalam ajang BRICS-Science and Innovation Incubation Park (SIIP) di Xiamen, China.

Forum tersebut dinilai membuka peluang ekspor ke negara-negara anggota BRICS, termasuk Afrika Selatan.

“Melalui forum tersebut, kami mulai memetakan koridor ekspor baru yang potensial bagi produk drone nasional,” tambah Reni.

Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut, Dini Hanggandari, menyampaikan bahwa pembinaan IKM drone telah dilakukan sejak 2023 melalui berbagai program, seperti Startup for Industry (SFI), fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga partisipasi dalam pameran nasional dan internasional.

“Upaya ini bertujuan memperkuat posisi IKM drone sebagai bagian dari agenda prioritas nasional dalam pengembangan industri berbasis teknologi tinggi,” ujarnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong penerapan kebijakan insentif yang berbasis pada kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyampaikan langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan memperkuat daya saing industri nasional.

Menurut dia, insentif seharusnya diberikan berdasarkan kontribusi terhadap ekonomi nasional, termasuk peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, investasi teknologi, hingga penguatan devisa negara.

“Pandangan kami, insentif seharusnya berbasis kontribusi terhadap ekonomi nasional, bukan semata status perusahaan swasta atau negara,” katanya.

HIMKI menilai perusahaan yang mencatat kenaikan ekspor signifikan layak memperoleh insentif fiskal seperti yang diterapkan di China. Selain itu, industri dengan tingkat serapan tenaga kerja tinggi juga dinilai perlu mendapat dukungan karena berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja nasional.

Tak hanya itu, perusahaan yang berinvestasi pada mesin dan teknologi baru dinilai layak memperoleh tax allowance maupun pembiayaan murah. HIMKI juga mendorong adanya relaksasi bagi merger industri yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Di sisi lain, perusahaan maupun asosiasi yang membangun hub ekspor di luar negeri juga dianggap perlu memperoleh dukungan fiskal karena berpotensi meningkatkan devisa secara signifikan.

Abdul Sobur menegaskan, dunia usaha di Indonesia harus memiliki kesetaraan dan level playing field yang sehat agar target industrialisasi nasional dapat tercapai.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan Indonesia menjadi hub produksi manufaktur furnitur global melalui penguatan hilirisasi kayu berkelanjutan serta peningkatan daya saing industri nasional.

Sektor ini juga menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan terhubung langsung dengan pasar global yang nilainya mencapai lebih dari 736,21 miliar dolar AS.

Kemenperin menilai dalam lima tahun ke depan, Indonesia diproyeksikan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga mampu memimpin dalam aspek desain dan keberlanjutan

Kinerja sektor ini bahkan mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,30 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen.

Untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat sektor ini, Kemenperin menjalankan program restrukturisasi mesin/peralatan industri pengolahan kayu. Hingga saat ini program tersebut telah memfasilitasi 35 perusahaan dengan total nilai reimbursement mencapai Rp26,1 miliar.

Program tersebut terbukti meningkatkan efisiensi produksi sebesar 10,70 persen, mutu produk sebesar 36,28 persen, serta produktivitas hingga 32,65 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, pengoperasian pabrik kawat baja galvanis PT Beka Wire Indonesia di Subang, Jawa Barat, sebagai langkah strategis dalam mendorong peningkatan nilai tambah manufaktur, sekaligus memperkuat rantai pasok sektor baja.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu, Wamenperin menegaskan bahwa kehadiran fasilitas produksi yang diresmikan pada hari ini, tidak hanya berkontribusi pada pembangunan industri nasional, tetapi juga membuka peluang kerja baru, khususnya di sektor baja.

Wamenperin menyampaikan bahwa investasi ini sejalan dengan program pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah industri dalam negeri.

"Mendorong teknologi keberlanjutan dan ekonomi sirkular dalam aktivitas industri. Melalui peresmian ini, BEKA menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra jangka panjang bagi pelanggan dan pemangku kepentingan," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita menyatakan bahwa pemilihan Subang sebagai lokasi operasional merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mendekatkan diri dengan kawasan industri yang berkembang pesat.

"Lokasi ini mendukung distribusi yang lebih efisien ke pelanggan domestik dan bahkan internasional," katanya.

Kehadiran pabrik ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam mendorong daya saing manufaktur nasional.

Adapun PT Beka Wire Indonesia hadir sebagai manufaktur kawat baja galvanis nasional yang berfokus pada penyediaan produk berkualitas tinggi untuk berbagai sektor, mulai dari otomotif, energi, infrastruktur hingga agrikultur.

Direktur Komersial PT Beka Wire Indonesia Sandy Suryadi menyampaikan, pihaknya mengedepankan standar proses yang terukur guna menjaga konsistensi mutu serta ketersediaan pasokan.

Lebih lanjut, keunggulan perusahaan juga terletak pada pengendalian mutu menyeluruh, mulai dari bahan baku hingga produk akhir.

"Didukung teknologi pelapisan atau coating yang relevan dengan kebutuhan aplikasi, BEKA memastikan performa produk yang andal sekaligus memudahkan pelanggan dalam proses produksi," ujarnya.

Ia menambahkan, dari sisi layanan, perusahaan berkomitmen menjaga perencanaan produksi yang rapi, komunikasi pesanan yang jelas, serta pengiriman tepat waktu guna mendukung kelancaran rantai pasok pelanggan.

"BEKA menempatkan standar proses, stabilitas mutu, dan kesiapan delivery sebagai prioritas. Pendekatan ini membantu pelanggan mengurangi variasi produksi, menekan risiko perbaikan, serta meningkatkan efisiensi operasional," paparnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kinerja industri manufaktur tetap solid karena adanya permintaan yang meningkat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan bahwa industri manufaktur menegaskan perannya sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional yang mencerminkan ketahanan industri di tengah dinamika global.

Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen (year-on-year), dengan industri pengolahan tetap mendominasi struktur perekonomian melalui kontribusi sebesar 19,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan di Jakarta, Rabu menegaskan, capaian tersebut menjadi bukti ketahanan sektor manufaktur yang tetap terjaga.

“Kinerja industri manufaktur tetap solid karena adanya permintaan yang meningkat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini menegaskan bahwa manufaktur masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” ujar Menperin.

Disampaikan dia, kinerja positif ini tidak terlepas dari arah kebijakan pemerintah yang konsisten pro-industri. Menperin Agus menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas berbagai arahan strategis dan kebijakan yang berpihak pada penguatan sektor industri sekaligus melindungi pekerja industri di dalam negeri.

Sepanjang triwulan I 2026, industri pengolahan mencatat pertumbuhan sebesar 5,04 persen (y-o-y) dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi sebesar 1,03 persen, tertinggi dibandingkan sektor lainnya seperti perdagangan, pertanian, dan konstruksi.

Lebih lanjut, indikator kepercayaan industri juga menunjukkan tren ekspansif sepanjang triwulan I 2026. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) tercatat berada di atas level 50, masing-masing sebesar 54,12 pada Januari, 54,02 pada Februari, dan 51,86 pada Maret, yang mencerminkan fase ekspansi.

Sejalan dengan itu, Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur (IKBM) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) juga berada di zona ekspansi pada level 51,37. Angka tersebut mencerminkan optimisme pelaku industri terhadap kondisi usaha saat ini dan prospeknya ke depan.

Menperin menjelaskan bahwa indikator IKBM mencerminkan persepsi pelaku industri terhadap berbagai aspek bisnis, mulai dari pesanan, produksi, tenaga kerja, hingga persediaan bahan baku.

“Nilai IKBM sebesar 51,37 berarti di atas 50 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku industri berada dalam fase ekspansi, baik dari sisi produksi maupun permintaan,” jelasnya.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan industri pengolahan ditopang sejumlah subsektor unggulan. Industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 7,04 persen, didorong oleh meningkatnya permintaan selama Ramadhan dan Idul Fitri, serta kenaikan produksi dan ekspor komoditas terkait.

Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,35 persen, seiring meningkatnya permintaan global terhadap komponen elektronik dan baterai.

Sementara itu, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 7,41 persen, didukung peningkatan produksi untuk kebutuhan domestik dan ekspor.

Pemerintah, lanjut Menperin, terus memperkuat berbagai kebijakan strategis guna menjaga momentum pertumbuhan industri, termasuk melalui pemberian stimulus dan insentif serta kebijakan perlindungan bagi industri dan tenaga kerja.

“Kita terus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri di lapangan dan merumuskan langkah-langkah solutif. Kebijakan stimulus dan insentif menjadi penting agar pertumbuhan manufaktur dapat berjalan lebih cepat, berkualitas dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan rasio ekspor manufaktur. Saat ini, sekitar 80 persen output manufaktur masih diserap pasar domestik dan sekitar 20 persen diekspor.

“Kita ingin meningkatkan kontribusi ekspor tanpa mengurangi porsi domestik. Artinya, perlindungan terhadap pasar dalam negeri tetap dijaga, namun kita juga harus meningkatkan ekspansi produk manufaktur lebih besar ke pasar global sehingga mampu meningkatkan utilitas produksi dan penyerapan tenaga kerja lebih besar lagi,” tegasnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026, menjadi bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata dalam mendorong aktivitas ekonomi.

“Kami mengapresiasi kinerja pemerintah. Program pemerintah yang diterapkan sejak awal 2025 mulai menunjukkan hasil tahun ini,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Kadin menilai capaian tersebut tidak terlepas dari percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun, pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang masif, pembangunan 3 juta rumah, serta berjalannya berbagai program prioritas lain yang turut mendorong pertumbuhan.

Selain itu, menurutnya aktivitas investasi yang mulai bergerak sejak awal tahun juga menjadi faktor penopang utama.

Di tengah kondisi global yang masih penuh tantangan, Anindya menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen menjadi capaian yang patut diapresiasi. Angka ini bahkan tercatat sebagai yang tertinggi di antara negara anggota G20 pada periode yang sama.

“Ini adalah prestasi membanggakan,” ungkap Anindya.

Lebih lanjut, Kadin melihat perbaikan ekonomi nasional mulai ditopang oleh kombinasi yang lebih seimbang antara konsumsi domestik, ekspor yang mulai terbuka, serta aliran investasi yang semakin meluas hingga ke daerah.

“Belakangan ini, kita berhasil membuka pasar ekspor baru. Walaupun baru mulai, sudah terlihat dampaknya, termasuk terhadap investasi yang masuk,” ujarnya.

Menurutnya, tren investasi juga menunjukkan perkembangan positif, tidak hanya didominasi proyek besar, tetapi juga mulai mencakup investasi skala menengah yang berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

“Ke depan tinggal bagaimana diskusi dengan pemerintah daerah agar investasi di daerah bisa ditingkatkan dan daerah ikut maju. Pertumbuhan ekonomi harus juga terjadi daerah,” kata Anindya lagi.

Lebih lanjut, disampaikan dia, kinerja neraca perdagangan turut memperkuat optimisme ekonomi nasional, mengingat Indonesia mencatat surplus sebesar 3,32 miliar dolar AS pada Maret 2026, melanjutkan tren surplus selama 71 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Sementara itu, realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan, dengan sektor hilirisasi tetap menjadi kontributor utama.

Kadin menegaskan pentingnya menjaga momentum tersebut melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi juga merata.

“Pertumbuhan tidak boleh hanya terjadi di pusat. Daerah harus menjadi sumber pertumbuhan baru,” ucap Anindya.

Ke depan, Kadin juga mendorong peningkatan kembali dana transfer ke daerah guna memperkuat aktivitas ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 didorong oleh belanja pemerintah yang meningkat 21,81 persen dan investasi yang tumbuh 5,96 persen, di tengah konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga di level 5,52 persen.

Kadin meyakini, kombinasi antara belanja pemerintah yang tepat sasaran, penguatan investasi, serta program-program strategis seperti MBG telah menciptakan efek positif berantai yang signifikan bagi perekonomian.

“Ini mencerminkan efek pengganda (multiplier effect) yang sangat kuat terhadap perekonomian domestik,” jelas Anindya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mendorong kemandirian industri petrokimia nasional melalui strategi diversifikasi bahan baku (feedstock) di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

Ketua Umum INAPLAS Suhat Miyarso dalam diskusi di Jakarta, Selasa menegaskan, langkah diversifikasi menjadi kunci bagi industri untuk tetap bertahan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku utama seperti nafta.

Menurutnya, krisis yang terjadi saat ini dipicu oleh dinamika geopolitik global yang memberikan ragam tekanan mulai dari suplai bahan baku hingga alur distribusi yang berdampak pada industri plastik dan petrokimia.

Wakil Ketua Umum INAPLAS Edi Rivai menambahkan, tekanan terhadap industri petrokimia bukan hanya bersifat jangka pendek, melainkan telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir pascapandemi COVID-19.

Selain itu, kondisi overcapacity global, terutama dari kawasan Timur Tengah dan China, menjadi faktor utama yang menekan pasar.

Disampaikan dia, dalam menghadapi kondisi tersebut, industri melakukan reposisi strategi dengan mengoptimalkan berbagai alternatif bahan baku, seperti LPG dan kondensat, meskipun penggunaan nafta masih mendominasi.

LPG, misalnya, telah dimanfaatkan sebagai bahan campuran (blending) dengan porsi tertentu untuk meningkatkan efisiensi biaya.

Meski menghadapi berbagai tekanan, industri petrokimia nasional masih menunjukkan ketahanan. Edi memastikan bahwa hingga saat ini belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tersebut, meskipun biaya produksi mengalami peningkatan.

Sebagai langkah penguatan jangka panjang, INAPLAS juga mendorong pemerintah untuk memperluas sumber bahan baku, tidak hanya bergantung pada minyak bumi, tetapi juga memanfaatkan methanol, batu bara, gas, hingga bio-feedstock.

​​​​Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono menyebutkan, upaya diversifikasi merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan industri.

Menurut dia, meski Indonesia telah memiliki kapasitas produksi nafta, pemanfaatannya saat ini masih diprioritaskan untuk sektor energi.

Selain itu, disampaikan dia, pelaku industri saat ini berada dalam kondisi bertahan, namun diharapkan dapat segera bertransisi menuju tingkat operasional yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Tekanan impor dan praktik dumping juga menjadi tantangan serius bagi industri domestik. INAPLAS mengungkapkan, banjir produk impor dengan harga murah akibat kelebihan pasokan global semakin menekan daya saing produsen dalam negeri.

Oleh karena itu, pihaknya mengajukan instrumen trade remedies berupa anti-dumping dan safeguard untuk menjaga dan memperkuat industri ini.

Selain itu, kebijakan pembebasan bea masuk LPG menjadi 0 persen dinilai sebagai langkah positif dalam mendukung diversifikasi bahan baku. Meski demikian, pemanfaatannya masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya kompetitif dibandingkan nafta.

Ke depan, INAPLAS optimistis kondisi industri akan membaik dalam beberapa bulan mendatang seiring mulai terlihatnya tanda-tanda pemulihan suplai bahan baku.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026