Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan menertibkan praktik penagihan utang, khususnya dengan menekankan tanggung jawab ke kreditur atau pihak pemberi pinjaman yang menugaskan penagih.

Pernyataan ini menyusul kasus pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam (11/12) yang menewaskan dua penagih utang.

Ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan OJK sejatinya sudah memiliki pengaturan terkait tata cara penagihan kepada konsumen.

Aturan itu tertuang dalam POJK No. 22/POJK.07/2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Aturan tersebut memuat batasan-batasan yang jelas, termasuk prosedur dan proses penagihan yang harus dilakukan secara tepat dengan tata kelola yang baik.

Menurut dia, dari sisi perlindungan konsumen, OJK sejak awal sudah menetapkan bagaimana penagihan seharusnya dilakukan agar tidak melanggar ketentuan.

Namun, dirinya menilai kasus Kalibata penanganannya sudah berada di wilayah hukum pidana dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

"Kalau yang kemarin saya rasa sudah lebih jauh daripada itu, sudah masuk ke masalah hukum. Itu kami akan lihat perkembangan lebih lanjut, saya rasa sudah beda. Isunya sudah isu penegakan hukum," ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan terdapat perubahan mendasar dalam Peraturan Presiden (Perpres) no 113 tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Direktur Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Jekvy Hendra menyatakan regulasi ini menitikberatkan pada perbaikan mekanisme pembayaran subsidi, penguatan pengawasan penyaluran, serta penegasan prioritas pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri.

Menurut dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa perubahan paling mendasar dalam Perpres 113 tahun 2025 terdapat pada mekanisme pembayaran subsidi pupuk sebagaimana diatur dalam pasal 14.

Pasal tersebut menyebutkan, BUMN Pupuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana subsidi untuk keperluan pengadaan bahan baku kepada kuasa pengguna anggaran.

"Dalam ketentuan baru tersebut, pembayaran subsidi untuk pengadaan bahan baku diberikan kepada BUMN Pupuk sebelum proses produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan," ujarnya.

Selain perubahan mendasar pada mekanisme pembayaran subsidi, lanjutnya, Perpres 113 Tahun 2025 juga mempertegas sekaligus memperluas pengawasan pupuk bersubsidi, termasuk terhadap aspek penyaluran fisik dan akuntabilitas keuangan subsidi.

Menurut Jekvy, pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan pemerintah karena merupakan program strategis untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - PT PLN (Persero) mengambil momentum menjelang Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 meresmikan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPKLU) Center perdana di Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di kawasan Lombok Epicentrum Mall, Kota Mataram.

General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti melalui pernyataan resmi yang diterima di Mataram, Selasa, menjelaskan bahwa kehadiran SPKLU Center ini menjadi langkah strategis PLN dalam memperkuat kesiapan layanan kendaraan listrik selama periode mobilitas puncak sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem energi bersih di wilayah NTB.

"Ini adalah komitmen PLN untuk memastikan layanan kelistrikan dan ekosistem kendaraan listrik tetap andal selama momen mobilitas puncak. Kami ingin masyarakat merasa aman dan nyaman dalam berkendara, termasuk dalam kebutuhan pengisian daya," katanya.

Dengan hadirnya SPKLU Center perdana di NTB ini, PLN optimistis dapat memperkuat percepatan infrastruktur kendaraan listrik sekaligus mendorong transformasi energi bersih di wilayah NTB.

"Infrastruktur yang semakin lengkap ini diharapkan menjadi fondasi bagi pertumbuhan mobilitas hijau di masa mendatang," ucap dia.

Peresmian dihadiri Komisaris Independen PLN, Ali Masykur Musa, dan Direktur Distribusi PLN, Arsyadany G. Akmalaputri, yang secara simbolis mengaktifkan operasional SPKLU Center.

Direktur Distribusi PLN, Arsyadany G. Akmalaputri, menegaskan bahwa peresmian SPKLU Center perdana ini merupakan langkah nyata PLN dalam mendukung transformasi energi nasional.

"Kegiatan ini menjadi bukti bahwa komitmen PLN bukan hanya sebatas narasi, tetapi transformasi nyata dalam mewujudkan ekosistem energi bersih. Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, kita ikut menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Peresmian ini juga menjadi bukti kesiapan PLN dalam menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi berlangsung," ucap dia.

Ia juga menyampaikan bahwa kehadiran jajaran direksi menandai komitmen PLN dalam percepatan transisi energi bersih melalui infrastruktur pengisian kendaraan listrik yang lebih modern dan terintegrasi.

Turut hadir dalam peresmian tersebut General Manager PLN UIP Nusra, Rizki Aftarianto, jajaran manajemen PLN, serta Kepala Dinas termasuk Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin.

Samsudin mewakili pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penguatan ekosistem energi bersih di wilayah NTB atas adanya inisiatif PLN ini.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada PLN atas kolaborasi yang konsisten dalam mewujudkan target Net Zero Emission 2050. Pemerintah Provinsi NTB akan terus mendukung pengembangan infrastruktur kendaraan listrik sebagai bagian dari visi NTB Bersih," katanya.

PLN menyatakan pertumbuhan kendaraan listrik di NTB terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 400 kendaraan listrik beroperasi, termasuk kendaraan dinas pemerintah.

Dengan tingginya mobilitas kendaraan di kawasan Lombok Epicentrum Mall yang menjadi pusat perbelanjaan terbesar di NTB, SPKLU Center ini diperkirakan menjadi salah satu titik pengisian dengan trafik tertinggi di NTB.

Dengan adanya SPKLU Center perdana ini, PLN menjadi sarana penguatan infrastruktur yang telah ada, setelah NTB sebelumnya memiliki 37 SPKLU yang tersebar di lokasi strategis.

Pusat layanan ini menghadirkan 10 nozzle baru, terdiri dari 4 nozzle DC Charger 30 kW dan 6 nozzle AC Charger 22 kW, sehingga menawarkan opsi pengisian cepat dan efisien bagi masyarakat maupun wisatawan.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Negara harus hadir secara lebih strategis, modern dan tentu responsif.

Jakarta (ANTARA) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendorong penguatan sistem perlindungan konsumen di era ekonomi digital seiring meningkatnya transaksi lintas platform yang menuntut respons regulasi dan pengawasan lebih adaptif.

Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan transformasi digital mendorong perubahan cepat dalam pola transaksi masyarakat, sehingga negara perlu memastikan perlindungan konsumen berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital.

“Negara harus hadir secara lebih strategis, modern dan tentu responsif,” kata Mufti dalam Catatan Akhir Tahun (CAT) BPKN 2025, di Jakarta, Selasa.

Ia menilai penguatan perlindungan konsumen penting untuk menjawab tantangan transaksi digital, termasuk praktik biaya tersembunyi (hidden cost) serta desain transaksi yang mempengaruhi keputusan konsumen di tengah pertumbuhan lokapasar dan layanan keuangan digital.

Menurut Mufti, peningkatan literasi konsumen juga menjadi kunci agar masyarakat mampu memahami syarat dan ketentuan, mengenali risiko transaksi digital, serta lebih waspada terhadap penipuan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Selain aspek literasi, BPKN menekankan pentingnya penguatan tata kelola data pengaduan konsumen agar penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.

“Data pengaduan konsumen kita belum terintegrasi, sehingga menyulitkan pemetaan masalah dan pencegahan yang lebih dini,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BPKN menyiapkan sejumlah agenda strategis pada 2026, termasuk percepatan pembahasan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta penguatan kelembagaan agar respons penanganan kasus lebih efektif.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan customer complaint hub berbasis AI untuk mengintegrasikan pengaduan dari berbagai kanal sebagai sistem peringatan dini isu konsumen nasional.

Dalam paparan CAT 2025, Ketua Komisi Advokasi BPKN Fitrah Bukhari melaporkan BPKN menerima 851 pengaduan konsumen sepanjang 2025 dengan potensi kerugian sekitar Rp438,3 miliar.

“Jumlah aduan tahun ini ada 851, dengan potensi kerugian sekitar Rp438,3 miliar,” ujar Fitrah.

Dari jumlah tersebut, BPKN mencatat nilai pemulihan yang berhasil dikembalikan kepada konsumen sekitar Rp23 miliar, dengan sektor jasa keuangan menjadi penyumbang aduan terbanyak sepanjang 2025.

Fitrah menambahkan nilai kerugian terbesar berasal dari sektor perumahan, sekitar Rp402 miliar, yang penanganannya kerap melibatkan banyak pihak, sehingga membutuhkan pendekatan koordinatif dan penguatan regulasi lintas sektor.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bandarlampung (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi memberangkatkan sebanyak 75 kepala keluarga (KK) yang berasal dari beberapa daerah untuk ikut serta dalam program transmigrasi menuju sejumlah lokasi tujuan transmigrasi di Indonesia.

"Hari ini Provinsi Lampung dipilih sebagai salah satu lokasi pemberangkatan calon transmigran dari beberapa daerah dalam program transmigrasi. Ini menjadi momen bersejarah yang penting karena mengantarkan para calon transmigran untuk mendukung pemerataan pembangunan," ujar Wakil Menteri (Wamen) Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Bandarlampung, Lampung, Selasa.

Ia mengatakan pelepasan keberangkatan calon transmigran hari ini dihadiri total oleh 75 kepala keluarga atau sebanyak 255 jiwa yang terbagi di tiga wilayah keberangkatan serentak yakni di Provinsi Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Untuk calon transmigran yang diberangkatkan secara bersamaan di Provinsi Lampung berjumlah 40 kepala keluarga atau sebanyak 127 jiwa, dengan rincian asal transmigran karya nusantara yang berasal dari Provinsi Lampung ada 10 kepala keluarga atau berjumlah 33 jiwa," katanya.

Kemudian transmigran karya nusantara asal Banten berjumlah 10 kepala keluarga atau 27 jiwa, lalu transmigran asal DKI Jakarta berjumlah 5 kepala keluarga atau 24 jiwa, dan transmigran karya nusantara dari Jawa Barat berjumlah 15 kepala keluarga atau 43 jiwa.

"Selanjutnya untuk transmigran karya nusantara yang berangkat dari Jawa Tengah berjumlah 19 kepala keluarga dengan 73 jiwa dan transmigran karya nusantara yang berangkat dari Jawa Timur ada 16 kepala keluarga dengan 55 jiwa. Sebelumnya pada 14 Desember telah melepas juga transmigran asal Yogyakarta sebanyak 15 kepala keluarga dengan 50 jiwa," ucap dia.

Menurut dia, para calon transmigran tersebut akan dikirimkan ke sejumlah daerah penerimaan yaitu menuju kawasan transmigrasi Torire, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan kawasan transmigrasi Taramanu Tua di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

"Keputusan ini adalah keputusan besar, oleh karena itu jangan sia-siakan keberangkatan dan ini wajib membuahkan hasil. Melalui peningkatan kualitas hidup, pendidikan anak dan masa depan anak harus lebih baik," tambahnya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Lampung Selatan (ANTARA) - PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung telah mempersiapkan sejumlah kantong parkir guna mengantisipasi kemacetan di pintu masuk pelabuhan saat mudik libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni, Partogi Tamba Selasa mengatakan, kantong parkir disiapkan sebagai upaya antisipasi terjadi kemacetan arus lalu lintas di depan pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung.

"Iya, pastinya untuk mengantisipasi adanya penumpukan penumpang atau kemacetan di area pelabuhan, kami telah mengoptimalkan kantong parkir (bufferzone) di rest area KM 49B, KM 20B, dan titik non-tol seperti Terminal Agribisnis Gayam dan rumah makan Gunung Jati, RM Tiga Saudara, dan Kantor Lama Balai Karantina,” kata dia.

Ia menjelaskan, pelayanan penyeberangan rute Bakauheni menuju Merak dilakukan dengan pola situasional atau menyesuaikan kepadatan calon penumpang yang ada di area pelabuhan tersebut.

Oleh karena itu, berbagai aspek sudah dievaluasi oleh pihak ASDP, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan, pengaturan jadwal kapal, sistem antrean kendaraan, hingga penguatan koordinasi antar-instansi terkait guna memastikan kenyamanan dan keselamatan penumpang kapal.

“Sejumlah fasilitasi dan pelayanan juga telah disiapkan seperti pengoperasian tujuh dermaga dengan dua dermaga eksekutif dan lima dermaga reguler, serta Pelabuhan BBJ, Wika Beton dan Panjang disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah penumpang pada saat Nataru,” ucapnya.

Tidak hanya itu, ASDP juga mengoperasikan sebanyak 51 kapal besar, untuk melayani para penumpang yang akan melakukan penyeberangan rute Bakauheni-Merak pada

“Sebagai antisipasi, ASDP Cabang Bakauheni telah menyiapkan 67 kapal, dengan 51 kapal dalam kondisi standby dan 16 kapal tidak siap operasi,” ujar dia.

Dia menerangkan 51 unit kapal feri tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan penyeberangan penumpang pejalan kaki, kendaraan pribadi dan truk logistik di masa angkutan libur panjang Nataru.

Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada November 2025 mengalami penurunan sebesar 0,80 dolar AS per barel menjadi 62,83 dolar AS per barel dari 63,62 dolar AS per barel pada Oktober 2025.

Penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional diakibatkan peningkatan nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang utama dunia.

“Dampak peningkatan nilai tukar dolar AS tersebut menyebabkan investor mengalihkan investasi ke pasar uang,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Penetapan ICP November 2025 sebesar 62,83 dolar AS per barel tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 416.K/MG.03/MEM.M/2025 tentang Harga Minyak Mentah Bulan November 2025.

Lebih lanjut, Laode menjelaskan penurunan ICP bulan November ini juga disebabkan oleh kekhawatiran kelebihan pasokan minyak mentah dunia, antara lain adanya kesepakatan OPEC+ yang merencanakan peningkatan suplai Desember 2025 sebesar 137 ribu barel per hari.

Berdasarkan laporan OPEC bulan November 2025, produksi minyak mentah Non-OPEC+ diperkirakan akan meningkat sekitar 900 ribu barel per hari pada tahun 2025 menjadi rata-rata 54,1 juta barel per hari.

Pertumbuhan produksi diperkirakan berasal dari Brasil, Kanada, AS, dan Argentina. Produksi minyak mentah OPEC+ pada bulan Oktober 2025 rata-rata sebesar 43,02 juta barel per hari.

International Energy Agency (IEA) melaporkan pada publikasi bulan November 2025, bahwa persediaan minyak global melonjak sebesar 77,7 juta barel atau 2,6 juta barel per hari (dari publikasi bulan sebelumnya sebesar 7.909 juta barel), mencapai level tertinggi sejak Juli 2021.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ini didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal yang lebih ekspansioner.

Jakarta (ANTARA) - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun mendatang mencapai 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan rentang kisaran antara 4,9 persen hingga 5,3 persen yoy.

Kepala Divisi Riset Ekonomi/Chief Economist Pefindo Suhindarto menyatakan, proyeksi tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian domestik diprediksi akan tetap solid meskipun bayang-bayang perlambatan ekonomi global masih berlanjut.

“Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ini didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal yang lebih ekspansioner,” ujarnya dalam Media Forum Pefindo, di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, pertumbuhan tersebut juga didukung oleh terjaganya berbagai indikator lain, seperti tingkat inflasi dan suku bunga Bank Indonesia (BI-Rate).

Pihaknya memprediksi tingkat inflasi pada 2026 berada pada rentang 2-3 persen dengan titik tengah di 2,5 persen, sesuai dengan target pemerintah.

Pefindo juga memperkirakan adanya pemangkasan suku bunga lanjutan oleh BI pada tahun depan, karena masih adanya ruang untuk menerapkan kebijakan tersebut.

“Di tahun depan bisa jadi rentang suku bunga acuannya akan bergerak di antara skenario paling bullish-nya (optimisnya) mungkin di 4 persen, sementara skenario yang kurang bullish itu di 4,5 persen. Jadi, (BI-Rate) antara 4,25-4,5 persen,” kata Suhindarto.

Meskipun secara umum perekonomian nasional tetap solid pada tahun mendatang, ia mengatakan masih terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai.

Ia menuturkan, perekonomian global pada tahun depan diperkirakan masih akan mengalami tren perlambatan.

Pada Oktober lalu, International Monetary Fund (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2026 menjadi 3,1 persen, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan pada 2025 yang diprediksi sebesar 3,2 persen.

Suhindarto menyatakan, perlambatan global tersebut dikarenakan masih adanya risiko geopolitik, fragmentasi geoekonomi, serta ketidakpastian kebijakan perdagangan antarnegara.

Walaupun ketidakpastian akibat kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) mulai mereda, ia menilai hal tersebut masih menjadi sorotan utama yang dapat mempengaruhi kinerja ekspor dan investasi Indonesia.

Risiko lainnya yang perlu diwaspadai adalah dampak dari fluktuasi harga komoditas global terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Selain itu, inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah juga akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral utama dunia, seperti The Fed.

“The Fed masih terus melonggarkan suku bunga acuannya dan mereka juga mengeluarkan proyeksi bahwa di tahun 2026 mendatang masih ada satu kali lagi setidaknya pemangkasan suku bunga,” kata Suhindarto lagi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengawal swasembada pangan dan memperkuat hilirisasi pertanian melalui kolaborasi nasional demi nilai tambah, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan berkelanjutan.

Amran meyakini di bawah kepemimpinan Ketua Umum HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bersama Sekjen HKTI Abdul Kadir Karding, organisasi petani itu bergerak lincah, solid, dan efektif mengawal agenda swasembada pangan serta hilirisasi pertanian.

"Saya yakin di bawah kepemimpinan beliau (Ketua Umum HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono) dengan Pak Karding (Abdul Kadir Karding) Sekjennya, ini akan bergerak lincah dan bisa mengawal swasembada pangan dan hilirisasi," kata Mentan usai dialog dengan jajaran HKTI di Jakarta, Selasa.

Menurutnya pertemuan nasional HKTI se-Indonesia menjadi momentum menjadikan petani sebagai ujung tombak pengawasan di lapangan, khususnya dalam memonitor, mengontrol, dan memastikan seluruh bantuan pemerintah tepat sasaran bagi petani.

Mentan menyoroti laporan dari HKTI Yogyakarta terkait praktik distributor yang masih mempersulit petani, termasuk kewajiban kartu tani. Atas hal itu pihaknya menegaskan izin distributor bermasalah akan dicabut demi melindungi kepentingan petani.

Ia berharap HKTI aktif turun ke daerah membantu pemerintah, memastikan kebijakan berjalan adil, mempercepat distribusi sarana produksi, serta menjadi mitra strategis dalam menyelesaikan persoalan teknis yang dihadapi petani.

Mentan menyampaikan kebanggaan terhadap HKTI di bawah kepemimpinan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang dinilai muda, energik, dan visioner, serta baru meraih gelar doktor sebagai modal kepemimpinan sektor pertanian.

Kolaborasi pemerintah dan HKTI, lanjut Mentan, sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus membangun sistem pertanian yang berkeadilan dan berpihak kepada petani kecil.

Mimpi besar pembangunan pertanian Indonesia, menurut Mentan, adalah pergeseran menuju ekonomi Pancasila, di mana pertumbuhan sektor pertanian menghadirkan keadilan, nilai tambah, dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat.

Dengan sinergi kuat pemerintah dan HKTI, Mentan optimistis swasembada pangan dan hilirisasi pertanian dapat dicapai berkelanjutan, menjadikan pertanian sebagai pilar kedaulatan ekonomi nasional dan masa depan generasi petani.

Sementara itu, Ketua Umum HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan swasembada dan ketahanan pangan menjadi prioritas Presiden, dengan Kementerian Pertanian sebagai pelaksana utama di bawah komando Menteri Pertanian.

Sudaryono menjelaskan audiensi HKTI dengan Menteri Pertanian bertujuan menyatukan langkah negara dan petani, agar asosiasi tani terlibat aktif mendukung kebijakan pemerintah serta memperkuat pelaksanaan program pangan nasional.

Ia menilai keterlibatan HKTI penting untuk menutup kesenjangan informasi, sehingga program pusat yang dirancang baik dapat tersalurkan efektif hingga tingkat petani, sekaligus menampung keluhan, usulan, dan apresiasi dari lapangan.

Melalui HKTI sebagai rumah besar asosiasi petani, pemerintah diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan, termasuk kelompok kecil, agar bantuan benih, alat, dan anggaran pangan benar-benar tepat sasaran.

HKTI, lanjut Sudaryono, siap menggalang seluruh kekuatan asosiasi tani untuk mendukung program pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, demi keberhasilan swasembada dan ketahanan pangan berkelanjutan.

"Kami berinisiatif menggalang semua kekuatan asosiasi yang tergabung dalam HKTI untuk ikut terlibat dalam program pertanian, bisa padi, jagung, kedelai, palawija, hortikultura, buah-buahan, sayur, perkebunan, dan peternakan," kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat 851 pengaduan konsumen sepanjang 2025 dengan potensi kerugian mencapai Rp438,3 miliar.

Ketua Komisi Advokasi BPKN Fitrah Bukhari mengatakan pengaduan terbanyak berasal dari sektor jasa keuangan, sementara nilai kerugian terbesar terjadi pada sektor perumahan.

“Kalau tahun ini kita pengaduannya ada di angka 851 aduan,” kata Fitrah dalam Catatan Akhir Tahun (CAT) BPKN 2025 di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan potensi kerugian konsumen pada 2025 tercatat di angka Rp438,3 miliar, sedangkan nilai pemulihan yang berhasil dikembalikan sekitar Rp23 miliar.

Rendahnya pemulihan dibanding potensi kerugian, lanjut dia, dipengaruhi karakter kasus yang kerap bersifat sistemik, sehingga membutuhkan penanganan lintas pihak dan proses fasilitasi yang tidak singkat.

“Dari Rp430 miliar itu ada Rp402 miliar di satu sektor, itu sektor perumahan,” ujarnya.

Menurut Fitrah, sektor perumahan kerap melibatkan pengembang, perbankan atau lembaga pembiayaan, hingga notaris, sehingga upaya penyelesaian memerlukan pertemuan para pihak, klarifikasi, dan verifikasi dokumen.

BPKN juga mencatat tren pengaduan periode 2023-2025 mencapai 3.582 pengaduan, dengan sektor jasa keuangan menjadi penyumbang terbesar 1.047 pengaduan pada periode tersebut.

Berdasarkan data paparan BPKN, sektor jasa keuangan tercatat menyumbang 183 pengaduan, sedangkan sektor perumahan menjadi penyumbang terbesar dari sisi nilai kerugian pada 2025 seiring karakter transaksi yang bernilai tinggi.

Selain itu, BPKN menilai pengaduan konsumen tidak lagi semata terkait produk, melainkan juga kegagalan sistem layanan, termasuk pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif seperti penyelenggaraan konser.

Fitrah menyebut nilai kerugian pengaduan konser pada 2025 tercatat Rp407 juta, sementara pada tahun sebelumnya mencapai puluhan miliar rupiah pada kasus-kasus konser yang batal.

Lebih lanjut, BPKN mendorong penguatan perlindungan konsumen melalui penguatan regulasi dan kelembagaan, termasuk percepatan pembaruan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi digital dan kompleksitas kasus lintas sektor.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Irak membahas potensi penguatan kerja sama strategis di sektor minyak dan gas bumi (migas), yang akan melibatkan PT Pertamina International EP (PIEP).

Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung dengan Deputy Minister of Upstream Affairs, Ministry of Oil Republik Irak Basim Mohammed Kudhair di Jakarta, Selasa.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong kerja sama migas yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, tidak hanya untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kedua negara melalui peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan,” ujar Yuliot dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

PT Pertamina International EP (PIEP) dilibatkan sebab berperan sebagai pelaksana operasional di sektor hulu migas, khususnya dalam mendukung pengembangan lapangan migas di Irak, sekaligus memperkuat upaya pencapaian Astacita dan swasembada energi nasional.

Wamen Yuliot berharap kerja sama ini tidak saja membawa kesejahteraan bagi kedua negara, tetapi juga mempererat hubungan kerja sama antarnegara muslim.

Kerja sama Indonesia–Irak di sektor migas saat ini tengah dipersiapkan melalui kerangka Memorandum of Understanding (MoU) antarpemerintah yang telah disampaikan kepada pihak Irak melalui mekanisme diplomatik dan saat ini berada dalam proses pembahasan.

Adapun ruang lingkup kerja sama yang dibahas mencakup fasilitasi perdagangan dan investasi migas, peningkatan alih teknologi dan pertukaran keahlian, pelaksanaan penelitian bersama, serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan untuk membuka peluang partisipasi badan usaha milik negara Indonesia dalam proyek migas di Irak serta memperkuat koordinasi antarinstansi kedua negara. Adapun kerja sama lain yang juga dibahas meliputi peningkatan kapasitas (diklat dan universitas), studi dan pengelolaan data seismik, serta pengeboran.

“Adanya MoU di bidang migas dan energi akan membuka peluang kerja sama yang lebih besar antara kedua negara di bidang energi,” ujar Deputy Minister of Upstream Affairs Irak Basim Mohammed Kudhair.

Saat ini, PIEP memiliki participating interest sebanyak 20 persen di salah satu lapangan minyak Irak. Pemerintah Irak mengundang Indonesia melalui Pertamina untuk tidak saja mengelola lapangan minyak yang telah berproduksi, tetapi juga menjajaki eksplorasi lapangan minyak ‘hijau’ dalam kerangka Joint Venture.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Yogyakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta menyiagakan 342 petugas pengamanan dan 28 petugas Customer Service Mobile (CSM) selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

"Untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kelancaran perjalanan KA serta pelayanan penumpang selama masa Angkutan Nataru 2025/2026, KAI Daop 6 Yogyakarta menyiagakan sebanyak 342 petugas pengamanan dan 28 petugas CSM," ujar Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih di Yogyakarta, Selasa.

Untuk mendukung kesiapan tersebut, menurut Feni, KAI Daop 6 Yogyakarta berkolaborasi dengan TNI dan Polri dalam pengamanan selama masa Angkutan Nataru.

Dari total 342 personel pengamanan yang disiagakan, sebanyak 78 merupakan petugas Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), 175 petugas keamanan internal, serta 89 personel gabungan dari unsur TNI dan Polri.

Seluruh petugas akan ditempatkan di berbagai titik strategis, mulai dari stasiun, jalur rel, perjalanan kereta api, hingga area perkantoran di wilayah kerja Daop 6 Yogyakarta.

Selain pengamanan, KAI Daop 6 Yogyakarta memperkuat layanan kepada pelanggan dengan menyiagakan 28 petugas CSM.

Petugas tersebut, kata dia, ditempatkan di lima stasiun utama, yakni Stasiun Yogyakarta, Lempuyangan, Solobalapan, Purwosari, dan Klaten, untuk membantu kebutuhan pelanggan selama masa Angkutan Nataru.

Para petugas CSM bertugas memberikan informasi terkait perjalanan kereta api dan layanan KAI, serta membantu pelanggan dalam berbagai kebutuhan di stasiun.

Layanan tersebut, menurut Feni, mencakup bantuan penggunaan loket box, pencetakan boarding pass, pemberian informasi fasilitas layanan penumpang, pendampingan menuju peron sesuai jadwal keberangkatan, hingga membantu penumpang saat proses naik ke dalam rangkaian kereta.

Pada Nataru kali ini, Daop 6 memproyeksikan memberangkatkan sebanyak 527.814 penumpang dari wilayah Daop 6 dan akan ada pertumbuhan sebesar 5 persen dari Nataru sebelumnya.

"Hingga Selasa (16/12) hari ini, sebanyak 198.629 tiket KA keberangkatan awal Daop 6 Yogyakarta telah terjual atau sebesar 52 persen dari total kapasitas tempat duduk yang tersedia," ujar Feni.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025