Bisnis.com, JAKARTA - Sering ada satu pernyataan yang terdengar sederhana, tetapi sebenarnya mencerminkan perubahan besar: “Saya tetap hemat, tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan.”

Sekilas terdengar kontradiktif. Dalam logika lama, hemat identik dengan menunda pembelian, menghindari hutang, dan hidup di bawah kemampuan finansial. Namun hari ini, terutama di kalangan generasi muda, definisi tersebut mulai bergeser.

Yang berubah bukan hanya perilaku, tetapi cara berpikir. “Hemat” tidak lagi berarti menahan diri sepenuhnya, melainkan kemampuan mengelola arus uang secara lebih fleksibel dan strategis. Jika kita melihat generasi sebelumnya, pendekatan terhadap keuangan cenderung linear: jika ada uang, beli; jika tidak, tunda. Hutang seringkali dipandang sebagai risiko yang harus dihindari.

Namun generasi muda hari ini tumbuh dalam konteks yang berbeda. Mereka hidup di tengah ekonomi digital yang serba cepat, di mana kebutuhan berubah dinamis, ekspektasi sosial meningkat, dan biaya hidup di kota besar terus naik. Dalam kondisi seperti ini, menunggu hingga memiliki dana penuh tidak selalu menjadi pilihan paling relevan.

Terjadi pergeseran dari income mindset ke cash flow mindset. Pertanyaannya bukan lagi “apakah saya mampu membayar sekarang”, tetapi “apakah saya mampu mengelola pembayaran ini ke depan tanpa mengganggu kebutuhan lain”.

Dalam praktiknya, kita melihat semakin banyak anak muda yang mulai membagi pengeluaran besar menjadi lebih terstruktur, menjaga likuiditas, dan menghindari penggunaan dana darurat untuk kebutuhan jangka pendek. Artinya, kemampuan finansial tidak lagi diukur dari seberapa besar dana yang dimiliki saat ini, tetapi dari seberapa baik seseorang mengelola arus keuangannya.

Sebagai digital native, generasi muda juga lebih adaptif terhadap berbagai instrumen keuangan modern. Mereka tidak melihat fleksibilitas dalam pembayaran sebagai sesuatu yang berisiko tinggi, tetapi sebagai bagian dari ekosistem keuangan yang mendukung gaya hidup yang dinamis. Kemudahan akses, transparansi biaya, dan struktur pembayaran yang jelas membuat pendekatan ini terasa lebih terkendali dibandingkan metode konvensional.

Namun di sisi lain, kemudahan ini juga membawa tantangan baru. Ketika akses menjadi terlalu mudah, batas antara kebutuhan dan keinginan menjadi semakin tipis.

Di sinilah muncul dilema yang tidak bisa diabaikan. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan bisa menjadi alat yang sangat membantu, tetapi juga berpotensi mendorong pengeluaran yang tidak terkontrol jika tidak disertai dengan pemahaman yang cukup.

Masalahnya bukan pada sistem atau teknologinya, tetapi pada cara penggunaannya. Dunia sudah berubah, dan menolak seluruh bentuk fleksibilitas finansial bukan lagi solusi. Pertanyaannya kini bukan “perlu atau tidak”, tetapi “bagaimana menggunakannya dengan bijak”.

Perubahan ini juga menggeser makna disiplin finansial. Dulu, disiplin berarti menahan konsumsi dan menghindari hutang. Hari ini, disiplin mulai didefinisikan ulang sebagai kemampuan mengelola kewajiban dengan bijak, menjaga keseimbangan arus kas, dan memastikan pengeluaran tetap terkendali.

Dalam konteks ini, seseorang yang mampu merencanakan pengeluaran dan memenuhi kewajibannya secara konsisten bisa jadi lebih disiplin dibanding mereka yang menghindari hutang tetapi tidak memiliki kontrol terhadap pengeluaran.

Kita juga perlu melihat realitas yang dihadapi generasi muda saat ini. Biaya hidup meningkat, sementara banyak dari mereka masih berada di fase awal karier dengan penghasilan yang belum sepenuhnya stabil. Dalam kondisi seperti ini, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sering kali menjadi “shock absorber”, alat untuk menyerap tekanan jangka pendek tanpa mengorbankan kebutuhan utama.

Selain itu, ada dimensi psikologis yang tidak bisa diabaikan. Ketika beban pengeluaran dapat dikelola secara bertahap, tekanan finansial terasa lebih ringan. Di saat yang sama, hal ini memberikan rasa kontrol, selama pengguna memahami batasannya.

Bagi banyak anak muda, ini menciptakan keseimbangan baru, mereka tetap bisa menjalani kebutuhan dan gaya hidup tanpa merasa “tercekik” secara finansial.

Perubahan perilaku ini membawa implikasi besar bagi industri keuangan. Perusahaan tidak lagi cukup hanya menyediakan akses, tetapi perlu berperan sebagai partner yang membantu pengguna membuat keputusan yang lebih baik. Edukasi, transparansi, dan kontrol menjadi semakin penting.

Ke depan, teknologi seperti AI akan memainkan peran yang lebih besar, membantu memberikan rekomendasi yang sesuai, mendeteksi risiko, dan memberikan insight personal tentang perilaku keuangan. Dengan pendekatan ini, pengelolaan keuangan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi lebih proaktif dan terarah.

Pada akhirnya, fenomena ini mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam cara kita memandang uang. Generasi muda tidak lagi melihat keuangan sebagai sesuatu yang kaku, tetapi sebagai sesuatu yang bisa dikelola secara dinamis.

Dan mungkin, di sinilah definisi baru “hemat” benar-benar terbentuk, bukan tentang menahan diri dari pengeluaran, tetapi tentang kemampuan untuk tetap bergerak maju tanpa kehilangan kendali atas keuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARNEGARA – BRI Research Institute bersama Digital Access Programme Kedutaan Besar Inggris di Jakarta meluncurkan program Digital Empowerment for Women and Youth (DEWY) 3.0 di Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Program ini menyasar penguatan kapasitas usaha dan pemanfaatan teknologi digital bagi perempuan pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Peluncuran DEWY 3.0 menjadi kelanjutan program pemberdayaan digital yang sebelumnya telah dijalankan di sejumlah daerah. Pada fase sebelumnya di Jawa Barat dan Lampung, program ini menjangkau 500 perempuan pelaku usaha mikro, membentuk 100 mentor terlatih, serta menghadirkan tujuh Digital Corner untuk mendukung peningkatan penjualan dan pemanfaatan teknologi digital.

Manager Technical Assistance BRI Research Institute, Atif Solihin Andrian, mengatakan, program pemberdayaan juga diperluas melalui replikasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, mencakup Desa Lantan, Desa Loyok, Desa Sembalun, dan Desa Senaru.

Kegiatan tersebut berfokus pada penguatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan peran mentor lokal, serta pengembangan platform pembelajaran digital.

“Melalui berbagai inisiatif tersebut, perempuan pelaku usaha didorong untuk meningkatkan literasi digital, memanfaatkan platform marketplace, serta mengadopsi solusi keuangan digital guna mendukung pertumbuhan usaha mereka,” kata Atif, Senin (4/5/2026).

Pada tahap terbaru, DEWY 3.0 dilaksanakan di wilayah Batur, Banjarnegara, dan Purbalingga dengan melibatkan 150 perempuan pelaku usaha mikro sebagai peserta awal. Program ini tidak hanya menghadirkan pelatihan, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan berbasis komunitas melalui pengembangan mentor lokal. Sebanyak 30 peserta terpilih akan mengikuti pelatihan lanjutan untuk dipersiapkan sebagai agen perubahan di komunitasnya.

Kegiatan pembukaan dihadiri perwakilan pemerintah daerah, akademisi, komunitas, serta pelaku usaha perempuan. Momentum Hari Kartini dimanfaatkan untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan transformasi digital.

Atif mengatakan, program menghadirkan berbagai sesi pelatihan yang menitikberatkan pada pengembangan produk, peningkatan kualitas produksi, inovasi usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dalam operasional bisnis. Peserta juga memperoleh pembekalan terkait pencatatan keuangan digital, sistem point of sales, serta optimalisasi platform e-commerce dan media sosial sebagai sarana pemasaran.

Selain pelatihan bisnis, peserta mengikuti sesi peningkatan kesadaran mengenai pencegahan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual atau sexual exploitation, abuse and harassment (SEAH). Sesi ini bertujuan meningkatkan pemahaman perlindungan perempuan dalam aktivitas sosial maupun ekonomi.

Seluruh peserta juga menjalani pemetaan usaha melalui platform digital untuk melakukan self-assessment tingkat kesiapan digital usaha. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penentuan peserta yang mengikuti tahap pelatihan intensif.

Program ini juga mendorong pengembangan Digital Corner sebagai ruang kolaborasi komunitas yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan implementasi keterampilan digital di tingkat lokal. Melalui DEWY 3.0, perempuan pelaku usaha mikro diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital.

Paradoks ketenagakerjaan masih menganga lebar di jantung ekonomi digital kita. Jutaan pekerja transportasi daring (ojek online) masih terjebak dalam labirin ketidakpastian status. Secara terminologi bisnis, mereka dilabeli sebagai “mitra” yang dijanjikan otonomi dan fleksibilitas tanpa batas. Namun secara realitas operasional, mereka terikat dalam subordinasi yang ketat layaknya “buruh”, bekerja di bawah kendali kediktatoran algoritma.

Ilusi Kemitraan dan Kerentanan Struktural

Ketidakpastian perlindungan ini bukanlah asumsi sepihak, melainkan fakta empiris. Temuan dari laporan Fairwork Indonesia (2025), sebuah inisiatif riset global terkait standar kerja platform ekonomi, dengan tegas membuktikan bahwa kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja platform di Indonesia masih gagal memenuhi standar kerja layak (decent work).

Dalam sistem saat ini, status “kemitraan” acap kali difungsikan oleh perusahaan penyedia layanan aplikasi sebagai instrumen legal untuk mengeksternalisasi risiko operasional dan melepaskan diri dari kewajiban dasar ketenagakerjaan. Akibatnya, tercipta asimetri kuasa yang masif. Relasi yang diklaim sebagai hubungan sejajar antar-entitas (mitra), pada praktiknya berubah menjadi eksploitasi di mana platform memiliki kontrol absolut atas penentuan tarif, pembagian pesanan, hingga sanksi sepihak.

Urgensi Disahkan Rancangan Perpres

Dalam konteks kekosongan perlindungan hukum yang mengakar inilah, pengesahan Rancangan Perpres tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online menjadi sebuah keharusan mendesak. Draf regulasi ini diharapkan secara sistematis menawarkan kerangka perlindungan yang komprehensif, mencakup elemen-elemen fundamental berikut:

Pertama, Keadilan Distributif dan Transparansi Pendapatan. Ketimpangan bagi hasil adalah inti dari kemerosotan kesejahteraan pekerja. Tuntutan komunitas dan serikat Ojol untuk biaya platform, misalnya, menuntut pembatasan hak perusahaan maksimal sebesar 10%, dan menetapkan hak mutlak bagi pekerja minimal 90% dari nilai transaksi. Tuntutan lainnya juga menuntut kejelasan struktur biaya secara transparan dan secara tegas melarang platform membebankan biaya promo (subsidi pelanggan) ke pekerja. Aturan ini adalah intervensi absolut untuk mengakhiri defisit upah riil para pekerja.

Kedua, Mitigasi Risiko Operasional. Beroperasi di ruang publik menempatkan pekerja pada risiko kegagalan sistem maupun moral hazard konsumen. Kasus pesanan fiktif, ketidaksesuaian tonase barang dengan jenis layanan kendaraan, hingga pembatalan pesanan sepihak adalah kerugian finansial yang terus berulang. Perpres ini menjamin adanya penggantian kerugian bagi pekerja akibat insiden-insiden tersebut, memastikan bahwa biaya kegagalan transaksi tidak ditanggung oleh pihak yang paling rentan secara modal.

Ketiga, Kepastian Hukum dan Resolusi Sengketa. Praktik pemutusan akses sepihak (suspend atau putus mitra) tanpa ruang klarifikasi merupakan pelanggaran prinsip due process of law. Rancangan Perpres harus berisi kewajiban pemenuhan hak atas perlindungan dan bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa. Platform juga diwajibkan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dengan tenggat waktu tanggapan maksimal 3x24 jam sejak aduan diterima. Mekanisme ini krusial untuk mentransformasi “pengadilan algoritma” menjadi prosedur yang akuntabel.

Keempat, Perlindungan Keamanan Kerja. Sebagai garda terdepan dalam mobilitas warga, pekerja sangat rentan terhadap kekerasan fisik, verbal, maupun pelecehan seksual di jalanan. Adanya jaminan regulasi secara eksplisit mewajibkan hadirnya sistem pencegahan dan penanganan berlapis terhadap segala bentuk kekerasan bagi pekerja.

Kelima, Jaring Pengaman Sosial Holistik. Selama ini, ketidakjelasan status memblokir akses pekerja terhadap skema perlindungan sosial dari negara. Rancangan Perpres diharapkan bisa menerobos kebuntuan ini dengan memberikan kewajiban asuransi sosial yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga Jaminan Pensiun (JP). Pekerja mobilitas tinggi dengan risiko kecelakaan fatal di jalan raya tidak boleh lagi dibiarkan membayar biaya medis dari kantongnya sendiri.

Survei terbaru yang dilakukan The PRAKARSA dan PSDK UGM (2026) terhadap 597 pengemudi ojek daring di Jakarta dan Yogyakarta mencatat 76,21% responden memiliki jaminan sosial formal, sementara 23,79% sama sekali tidak terlindungi. Dari kelompok yang memiliki jaminan, bentuk perlindungan didominasi oleh jaminan kesehatan (84,52%) yang umumnya bersumber dari skema mandiri atau subsidi pemerintah.

Namun, data menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan dengan risiko kerja aktual; jaminan kecelakaan kerja hanya menjangkau 24,09% responden, disusul oleh rendahnya kepemilikan jaminan hari tua (6,67%) dan asuransi jiwa (3,23%). Bukti empiris ini menegaskan adanya celah struktural, di mana tingginya angka kepemilikan jaminan belum merepresentasikan perlindungan komprehensif terhadap risiko kecelakaan lalu lintas harian maupun jaring pengaman ekonomi jangka panjang bagi pekerja platform.

Keenam, Pengakuan Hak Berserikat. Keseimbangan kuasa struktural hanya dapat diraih melalui negosiasi kolektif. Jaminan perlindungan hak berserikat memungkinkan pekerja membangun organisasi yang sah, diakui negara, dan memiliki daya tawar (bargaining power) yang rasional saat merumuskan kebijakan tarif maupun sistem kerja dengan penyedia aplikasi.

Membiarkan draf Rancangan Perpres Perlindungan Pekerja Transportasi Online menggantung di meja birokrasi sama halnya dengan membiarkan pemiskinan struktural bersembunyi di balik inovasi teknologi digital. Peringatan May Day 2026, paradigma negara tidak boleh hanya berpusat pada pekerja kerah putih atau manufaktur konvensional.

Pekerja transportasi daring adalah urat nadi kelancaran logistik dan roda ekonomi sirkular perkotaan. Kebijakan publik harus berlandaskan bukti (evidence-based) bahwa narasi “kemitraan” yang ada saat ini tidak cukup untuk menjamin kelayakan hidup. Negara harus segera mengesahkan Perpres tersebut demi mentransformasi nasib mereka: dari entitas yang seolah “mitra di atas kertas namun buruh di jalanan”, menjadi individu pekerja yang merdeka, berdaya, dan terlindungi secara hukum.

Bisnis.com, SAMARINDA — Sebanyak 201 desa di Kalimantan Selatan masih terjebak dalam zona blank spot atau wilayah tanpa jangkauan telekomunikasi dari total 2.015 desa se-Banua.

Data tahun 2026 ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Blank Spot yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Banjarmasin baru-baru ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim menyatakan kondisi geografis yang menantang menjadi akar permasalahan disparitas konektivitas tersebut.

Tantangan topografi ini, menurutnya, berdampak langsung pada terhambatnya layanan publik serta pertumbuhan ekonomi digital di wilayah-wilayah terpencil.

"Kondisi geografis yang menantang menciptakan kesenjangan akses digital yang berimbas pada hambatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital," kata Muhamad Muslim dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Kendati Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengklaim 91% desa telah terbebas dari persoalan blank spot, di mana 1.814 desa memiliki infrastruktur digital memadai, tapi angka 201 desa yang tertinggal justru menjadi cermin kesenjangan akses digital yang masih menganga lebar di pelosok Banua.

Muslim menegaskan rakor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah ini bukan sekadar ritual koordinasi, melainkan upaya mengidentifikasi kendala riil di lapangan agar 201 desa sisanya dapat segera terlayani.

"Kami berharap hasil rakor ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi dapat diimplementasikan dan dimonitor secara berkala. Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi," jelasnya.

Selain memperluas cakupan layanan ke wilayah blank spot, Pemprov Kalsel juga menyoroti urgensi peningkatan kualitas jaringan.

Muslim menekankan kebutuhan masyarakat kini tak lagi sebatas sinyal telepon, melainkan internet stabil dengan kapasitas bandwidth memadai. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penetapan standar minimal kualitas jaringan di seluruh wilayah tertinggal.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan, Pemprov Kalsel mengusulkan sistem pemantauan real-time yang dapat diakses gubernur, bupati, dan wali kota guna memantau progres pembangunan menara telekomunikasi serta infrastruktur pendukung lainnya.

Sistem ini diharapkan menjadi alat kontrol agar proyek tidak mangkrak di tengah jalan.

Muslim juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar berbagai hambatan regulasi maupun teknis, seperti persoalan lahan dan kelistrikan dapat diselesaikan secara kolektif.

"Jika ada kendala, baik itu persoalan regulasi maupun teknis seperti lahan dan kelistrikan, kita bisa langsung bergerak bersama untuk mencari solusinya," tambahnya.

Hingga 2026, Diskominfo Kalsel telah mengintegrasikan 86 perangkat daerah dan UPTD ke jaringan internet serta menghubungkan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Pusat Data Nasional.

Adapun dia menargetkan seluruh klaster kabupaten/kota terintegrasi penuh dengan jaringan intra pemerintah provinsi guna mendukung transformasi digital yang merata dan efisien.

"Kita perlu membangun kesamaan persepsi dan arah kebijakan yang jelas untuk memastikan tidak ada wilayah di Kalimantan Selatan yang tertinggal dalam akses informasi digital," pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia atau Modantara keberatan dengan aturan pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8% seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026.

Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha menjelaskan menghormati perhatian Presiden terhadap kesejahteraan mitra pengemudi. Bagi industri, mitra pengemudi merupakan bagian utama dari ekosistem mobilitas dan pengantaran digital. Karena itu, setiap upaya memperkuat perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan keberlanjutan penghasilan mitra perlu didukung.

Akan tetapi Modantara menilai bahwa rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis, terlalu dipaksakan, dan berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia, jika diterapkan tanpa kajian dan diskusi mendalam dengan para pelaku industri.

Menyikapi hal tersebut Modantara secara tegas meminta pemerintah untuk meninjau kembali secara menyeluruh angka bagi hasil platform yang diubah menjadi 8% dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kami meyakini bahwa niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, tidak boleh berubah menjadi krisis baru.

“Kami memahami semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, namun kebijakan yang baik harus berpijak pada data, realitas ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem. Batas potongan 8% mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat luas, bahkan dapat mengurangi ruang platform untuk menjaga kualitas layanan, insentif, dan keselamatan mitra. Ekosistem ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan orang, sehingga kebijakan yang diambil perlu menjaga keberlanjutannya," jelas Agung dikutip dari siaran pers, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya isu kesejahteraan mitra tidak bisa disederhanakan hanya menjadi angka potongan platform. Ekosistem mobilitas dan pengantaran digital melibatkan struktur biaya yang kompleks, mulai dari teknologi, keselamatan, layanan pelanggan, perlindungan risiko, promosi, edukasi mitra, sistem pembayaran, keamanan transaksi, hingga investasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan.

Sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern. Saat ini, sektor mobilitas dan pengantaran digital telah melibatkan 2–4 juta mitra pengemudi aktif dan menjadi sumber penghasilan utama dan tambahan. Kemudian berkontribusi ratusan triliun rupiah per tahun terhadap perputaran ekonomi nasional. Serta mendukung jutaan UMKM dan pekerja di sektor lain yang bergantung pada layanan logistik dan mobilitas.

Lebih jauh, keberlanjutan yang dimaksud tidak hanya menyangkut platform sebagai entitas bisnis, tetapi juga seluruh ekosistem yang terhubung di dalamnya—mulai dari jutaan mitra pengemudi, pelaku UMKM, hingga pekerja di berbagai sektor yang mengandalkan layanan mobilitas dan pengantaran dalam aktivitas sehari-hari, termasuk masyarakat yang bergantung pada layanan ojek online dan taksi online untuk bekerja dan berusaha.

"Batasan 8% ini akan mengurangi ruang operasional platform hingga 60%, dan akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak. Efeknya kompleks, sistemik, dan bahkan dapat mengancam kestabilan ekonomi serta iklim investasi," kata Agung.

Setiap platform memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, dan kebutuhan mitra. Sehingga mitra memiliki kebebasan untuk memilih layanan dengan pembagian hasil yang disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman.

"Bagi hasil atau potongan platform tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Pertanyaannya adalah: apakah batas 8% benar-benar akan memperkuat penghasilan mitra dalam jangka panjang, atau justru mengurangi permintaan, layanan, dan kesempatan kerja fleksibel yang selama ini menopang mereka?” ujar Agung.

Modantara melihat bahwa pemaksaan potongan platform tunggal dapat menghilangkan kompetisi yang menjadi landasan bagi inovasi layanan dan program. Pemberdayaan mitra potensi penyesuaian harga kepada konsumen. Kemudian, mengancam keberlangsungan layanan, khususnya di area dengan margin rendah, karena platform harus berfokus pada volume yang lebih besar.

Menurut Agung memaksa platform beroperasi dengan struktur biaya ramping dan melakukan efisiensi berlebihan yang berdampak ke kualitas pelayanan konsumen. Di India contohnya, platform komisi rendah Ola terpaksa memangkas jumlah pekerja perusahaan dan mengurangi insentif pengemudi secara signifikan agar bisa beroperasi dengan komisi yang rendah. Efisiensi operasional yang dapat berdampak pada kualitas layanan. Selain itu, kebijakan batas komisi 8% berpotensi akan menjadi yang terendah di dunia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Secara global, rata-rata platform fee berada di kisaran 15–30% untuk layanan ride-hailing dan delivery, tergantung model bisnis dan tahap pasar. Hal ini akan berdampak negatif kepada daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi dunia dan upaya menarik investor ke Indonesia.

Agung menyebut sampai saat ini belum mendapatkan salinan Perpres 27/2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online yang dinyatakan telah ditandatangani oleh presiden, agar dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut dan detail.

"Kami menyatakan kesiapan untuk duduk bersama dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan yang seimbang, implementatif, dan berkelanjutan," kata Agung.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan fokus untuk memperluas basis pajak pada transaksi digital. Hal ini dilakukan kendati windfall harga komoditas semakin terasa dampaknya ke tambahan penerimaan.

Pada Kamis (30/4/2026), Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut, akan memperluas basis penerimaan pajak maupun mendorong peningkatan kepatuhan pada basis yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk mengejar target penerimaan Rp2.357,7 triliun pada 2026.

Secara sektoral, Bimo menyebut, otoritas pajak sudah tidak bisa lagi mengandalkan komoditas kendati sejumlah harga komoditas ekspor Indonesia meningkat seiring dengan kenaikan harga minyak dunia.

"Walaupun komoditas minerba [mineral dan batu bara] mulai merangkak naik, kami mulai masuk ke digital economy, kami mulai masuk ke pemajakan transaksi digital. Kami mulai masuk ke platform-platform digital currency. Jadi arahnya sudah ke situ," ujarnya kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Bimo menyebut, penerimaan pajak sampai dengan 29 April 2026, menunjukkan adanya pertumbuhan di atas 18% year-on-year yoy dibandingkan April 2025. Sementara itu, sampai dengan akhir Maret 2026, setoran pajak yang sudah diterima mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7% yoy.

Secara sektoral, penerimaan pajak sektor pertambangan sampai akhir kuartal I/2026, mencapai Rp32,9 triliun atau 6,3% yoy. Penopangnya adalah sektor pertambangan migas.

Kontribusi terbesar memang berasal dari perdagangan setidaknya sampai akhir kuartal I/2026. Nilainya mencapai Rp103,6 triliun atau tumbuh 59,9% yoy. Pertumbuhan penerimaan pajak di sektor perdagangan ditopang oleh perdagangan besar BBM serta tren peningkatan belanja online.

Selanjutnya, industri pengolahan menyumbang Rp84,2 triliun atau tumbuh 21,3% yoy serta keuangan dan asuransi Rp50,7 triliun atau tumbuh 7,6% yoy.

Pemajakan Via Marketplace hingga Pinjol

Berdasarkan catatan DJP, data terbaru menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun. Setoran ini berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE), seperti Shopee hingga Tokopedia, sampai dengan pajak teknologi finansial berupa peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol).

Dari total Rp50,51 triliun, setoran terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun atau lebih dari 76%.

Kemudian, pajak atas aset kripto senilai Rp2 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending Rp4,77 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP Rp4,98 triliun.

Khusus PPN PMSE, DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku PMSE sampai dengan akhir Maret 2026. Sepanjang bulan lalu, otoritas pajak juga telah menunjuk pemungut PPN PMSE baru yaitu Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc.

Sementara itu, dua PMSE dicabut yaitu Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited. Ada satu perubahan data pemungut PPN PMSE yakni pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

"Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, dikutip Rabu (29/4/2026).

Kendati demikian, Inge menyebut, hanya 231 dari total 262 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp38,76 triliun. Jumlahnya terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025 dan Rp3,09 triliun pada 2026.

Di sisi lain, setoran pajak kripto Rp2 triliun sampai akhir Maret 2026 lalu berasal dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar pada 2025, dan Rp118,31 miliar pada 2026.

Dari sisi jenis pajaknya, setoran pajak kripto terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN dalam negeri (PPN DN) sebesar Rp880,18 miliar.

Adapun, pajak fintech menyumbang Rp4,77 triliun dengan perincian Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp360,38 miliar sampai dengan 2026.

Jenis pajaknya mencakup PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.

Terakhir, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari SIPP. Sampai dengan bulan lalu, pajak SIPP tercatat sebesar Rp4,98 triliun. Nilai ini meliputi penerimaan Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, serta Rp906,81 miliar hingga 2026.

Penerimaan pajak SIPP terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.

Inge lalu menambahkan kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP.

"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima kunjungan Ketua Japan Fair Trade Commission (JFTC) Chatani Eiji di Kantor KPPU, Rabu, 29 April 2026, dalam pertemuan bilateral untuk memperkuat sinergi penegakan hukum persaingan usaha menghadapi disrupsi ekonomi digital global. Pertemuan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dalam menghadapi dinamika pasar digital yang semakin kompleks.

Pertemuan dipimpin oleh Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, bersama Anggota KPPU Gopprera Panggabean, didampingi oleh Anggota KPPU Rhido Jusmadi, Hilman Pujana, dan Eugenia Mardanugraha, serta pejabat struktural dari kedua lembaga.

Dalam sambutannya, Ketua KPPU menegaskan bahwa kunjungan JFTC menjadi momentum strategis untuk mempererat kerja sama bilateral sekaligus memperkuat rezim persaingan usaha yang adil. Ia menyoroti bahwa otoritas persaingan saat ini berada pada fase krusial, yaitu redefinisi peran kelembagaan. Jika sebelumnya berfokus pada penindakan kartel dan persekongkolan tender, kini otoritas dituntut berperan lebih strategis dalam membentuk struktur pasar melalui kebijakan dan advokasi. “KPPU tidak hanya menangani kartel dan persekongkolan tender, tetapi juga membentuk struktur pasar agar tetap terbuka, inovatif, dan inklusif, khususnya di sektor digital,” tegasnya.

KPPU juga menegaskan bahwa reformasi kelembagaan menjadi prioritas melalui tiga pendekatan utama, yakni penguatan mandat hukum, modernisasi organisasi, dan integrasi berbasis data. Salah satu agenda kunci adalah amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diharapkan memperluas kewenangan KPPU, termasuk penerapan notifikasi pra-transaksi merger dan program leniency. JFTC menyatakan dukungannya terhadap upaya reformasi tersebut, sekaligus berbagi pengalaman dalam proses perubahan regulasi.

Dalam diskusi sektor digital, KPPU menyoroti meningkatnya konsentrasi pasar pada platform berbasis data. Sejumlah penanganan perkara strategis telah dilakukan, antara lain di sektor logistik e-commerce, sistem pembayaran aplikasi, serta pinjaman online. Praktik integrasi vertikal oleh platform digital dinilai dapat meningkatkan efisiensi, namun juga berpotensi menutup akses pasar (foreclosure) bagi pelaku usaha lain jika tidak diawasi secara tepat.

Anggota KPPU Gopprera Panggabean yang turut memimpin jalannya diskusi menjelaskan bahwa KPPU juga tengah menelaah indikasi praktik monopoli dalam ekosistem e-commerce, termasuk model bisnis social commerce. Tantangan utama penegakan hukum di sektor ini terletak pada penentuan pasar relevan dalam karakteristik multi-sided market, serta peran data sebagai sumber kekuatan pasar. “Menghadapi tantangan tersebut, KPPU menegaskan arah transformasi menuju otoritas persaingan berbasis data (data-driven competition authority),” jelas Gopprera.

Sementara itu, JFTC menyoroti praktik penggunaan Digital Analyst, yakni tenaga ahli teknologi eksternal yang mendukung penegakan hukum dan kajian pasar secara fleksibel. Pendekatan ini dinilai sebagai praktik baik yang dapat diadopsi, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan informasi dan independensi lembaga. Selain itu, KPPU juga menyatakan komitmennya untuk mengembangkan sistem deteksi dini persekongkolan tender berbasis kecerdasan buatan.

Ketua JFTC mengapresiasi langkah progresif KPPU dalam penanganan perkara digital dan strategis, termasuk kasus yang melibatkan perusahaan global seperti Google serta korporasi multinasional seperti SANY Group. Menurut Ketua JFTC, keberanian dan konsistensi KPPU dalam menindak pelaku usaha besar menunjukkan kredibilitas dan independensi lembaga dalam menjaga level playing field. “Penegakan hukum yang dilakukan KPPU menunjukkan standar tinggi, terutama dalam menangani kasus digital dan perusahaan global. Ini menjadi referensi penting bagi komunitas persaingan usaha internasional,” ujar Chatani.

Kedua lembaga menekankan bahwa praktik anti-persaingan di era digital bersifat lintas batas, sehingga membutuhkan kerja sama internasional yang erat, termasuk dalam pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, serta kajian isu seperti algorithmic collusion dan kekuatan pasar berbasis data.

Pertemuan ini menegaskan bahwa tantangan persaingan usaha di era ekonomi digital tidak dapat diselesaikan secara unilateral. KPPU dan JFTC sepakat memperkuat kolaborasi sebagai fondasi untuk menciptakan pasar yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA- Industri manufaktur memegang peran penting dalam mengungkit perekonomian nasional, tetapi nasibnya bisa babak belur sebelum Indonesia menggapai visi pada 2045.

Sektor manufaktur bukan mesin usang pertumbuhan ekonomi, seiring meterengnya idola kekinian. Primadona baru seperti sektor ekonomi digital hingga ekonomi hijau belakangan hadir, bukan malah membuat sektor manufaktur tersingkir.

Masyarakat butuh penghasilan dari pekerjaan. Era sekarang, apapun memang bisa jadi pekerjaan, sejalan proses digitalisasi mendorong kreativitas baru. Ekonomi gig lahir, para pekerja lepas dan jangka pendek jadi fenomena baru, seolah struktur ekonomi lama jadi meranggas.

Namun kualitas dan kesinambungan pekerjaan jadi tantangan. Tanpa manufaktur yang memproduksi, sektor ekonomi lainnya hanya tumbuh tanpa akar. Ibarat pohon, daun-daun tetap hijau, tetapi tak punya batang kokoh, tidak tumbuh mandiri.

Terlebih buat Indonesia, sebagian besar ekonomi digerakkan konsumsi rumah tangga, bersifat domestik. Dengan populasi yang besar ditambah potensi bonus demografi, pertahanan kuat perekonomian justru ada di dalam negeri.

Sebaliknya, potensi besar itu malah jadi ancaman, manakala sektor manufaktur hancur. Semisal saja, konsumsi domestik yang tetap kuat hanya dipasok barang-barang dari luar, sama saja seperti bunuh diri bertahap.

Sektor jasa mungkin bisa bertumbuh. Sektor ekonomi digital tetap bergeliat. Namun daya beli masyarakat terancam, sebab kapasitas pekerjaan yang dibuka malah tiada.

Meskipun perekonomian tetap bergulir, tetapi secara nyata menyimpan kerentanan. Tanpa penghasilan memadai, masyarakat berhenti konsumsi, perekonomian bakal layu berkepanjangan.

Hal inilah yang hendak dikupas dalam Bisnis Indonesia Forum bertemakan “Indonesia Emas 2045, Industri Manufaktur Harus Jadi Panglima”, di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, pada Kamis (30/4/2026).

Warih Andang Tjahjono, Advisory Board Komunitas Teknik Industri ITB dalam diskusi itu menguraikan, tanpa manufaktur tidak ada kedaulatan pasar bagi Indonesia. Apalagi, kalau manufaktur malah berjalan mundur, maka peluang menciptakan masyarakat yang sejahtera makin jauh dari kenyataan.

“Sektor manufaktur ini yang diandalkan berbagai negara untuk mengejar kesejahteraan, China, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman bisa jadi contoh. Pertumbuhan ekonomi mereka sewaktu berhasil memajukan manufaktur melesat 7-10% per tahun, pendapatan per kapita melesat,” ungkapnya.

Episode kebijakan manufaktur yang kerapkali membentur prioritas pemerintah adalah masa lalu. Bahkan saat ini, Presiden Prabowo Subianto menggariskan dalam Asta Cita, hilirisasi dan industrialisasi.

“Tanpa pertumbuhan sektor manufaktur, pertumbuhan di atas 5% sulit digapai,” simpul Warih yang pernah menjabat Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) itu.

KEBIJAKAN INDUSTRI

Berkaca dari negara lain, komando kebijakan pengembangan industri memegang peran krusial. Seluruh pihak harus memahami, industri wajib maju dan dibantu.

Rute pertumbuhan ekonomi yang inklusif bergerak dari sektor pertanian, industri, hingga ke jasa. Jalan terjal yang sama telah dilalui Jepang, China, Korea Selatan maupun Jerman.

Jepang dalam tiga dekade bisa mendongkrak PDB per kapita dari US$860 pada 1950, menjadi US$9.100. Industri kuat Jepang membawa negara ini mencapai PDB per kapita hingga US$33.950.

PDB per kapita memiliki arti total nilai produk atau keluaran dari tiap orang di negara tersebut. Bisa diartikan pula sebagai tingkat kesejahteraan ataupun pendapatan per orang.

Jepang menjalankan strategi industrialisasi dengan konsistensi tinggi. Pascaperang Dunia II, surplus pertanian digunakan membiayai pengembangan industri, devisa hasil ekspor sutra diandalkan mengimpor teknologi.

Dalam banyak kebijakan, Ministry of International Trade and Industry (MITI) diberikan kewenangan mengorkestrasi. Jepang dengan gampang melakukan proteksi selektif, merancang kredit murah industri, promosi ekspor. Hal ini dilakukan demi pengembangan industri strategis seperti elektronik dan otomotif, tak patah di tengah jalan.

Jalan serupa dilalui Korea Selatan. Negara tersebut baru menggulirkan industrialisasi pada era 1970-an, sebelumnya status ‘Negeri Gingseng’ tak berpaut jauh dengan Indonesia, sama-sama level berkembang.

Komando kebijakan yang berpusat pada para Chaebol, Korea Selatan (Korsel) mengebut pengembangan industri tekstil, baja, elektronik berorientasi ekspor. Guyuran insentif, proteksi, dan pembiayaan murah jadi kunci. Pengembangan industri didukung reformasi pertanian dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Alhasil, jika pada 1970-an status Korsel tak beda dengan Indonesia, dengan PDB per kapita hanya US$94, tiga dekade kemudian status itupun berubah drastis. Pada 2000, PDB per kapita Korsel mencapai US$11.900, dan pada tiga tahun lalu menembus US$35.410.

Sementara China sekarang jadi kekuatan ekonomi baru dunia, mengimbangi dominasi Amerika Serikat (AS). Tiongkok berhasil keluar dari kemelut kemiskinan, populasi besar diubah jadi tenaga produktif, sekaligus magnet konsumsi terbesar dunia.

Sadar memiliki potensi demikian, China yang sempat gagal melakukan ‘Lompatan Jauh ke Depan’, membenahi struktur perekonomian. Pemerintah yang dikomando Partai Komunis Tiongkok, menetapkan strategi mengundang investasi asing dan industri lokal melalui pembentukan kawasan khusus.

Kawasan khusus ini memainkan peran kunci. Berbagai insentif mengalir asalkan digunakan untuk transfer teknologi, serta penguatan basis manufaktur berorientasi ekspor.

Pada 2010, PDB per kapita China hanya sekitar US$4.500. Hanya butuh waktu lebih dari sedekade, yakni pada 2023, PDB per kapita China melesat hingga US$12.720. Musykil hal itu digapai tanpa penguatan sektor manufaktur.

Seperti disinggung Warih, satu benang merah dari sekian banyak negara dalam memperkuat manufaktur. “Mereka memiliki komando kebijakan yang jelas, konsisten, dan jangka panjang. Indonesia mesti melihat hal ini,” katanya.

Misal saja kebijakan strategis terkait biofuel, harusnya bisa dipercepat dengan kehadiran komando kebijakan yang utuh hingga ke bawah. “Karena kalau pengambil kebijakan melihat hanya dari perspektif masing-masing instansi, itu tidak akan tercapai solusi. Padahal saat ini kalau kita berhasil mengembangkan bioetanol di samping biodiesel, kita lebih percaya diri menghadapi potensi kenaikan harga energi,” jelas Warih.

Persoalan komando kebijakan serta konsistensi kebijakan inilah yang disorot pula oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda. Dalam hal distribusi saja, pelaku industri seringkali kelimpungan akibat kebijakan lalu lintas transportasi terutama pada momen libur panjang dan hari raya.

“Lebih dari dua pekan disetop itu untuk angkutan barang, padahal ini butuh untuk ekspor dan pengiriman bahan baku. Dari sisi industri tidak dilibatkan, dan diminta pandangannya,” kata Billie.

Melihat peran vital sektor manufaktur, kepentingan jangka panjang perekonomian nasional tengah dipertaruhkan. Tanpa komando jelas, bisa jadi pelaku industri dihadapkan kepada gejala tabrakan kebijakan. Korbannya lagi-lagi adalah investasi dan kapasitas produksi nasional, masa depan ekonomi pun dirugikan!

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Tbk mendukung implementasi sistem pembayaran QRIS Antarnegara yang kini dapat digunakan di China untuk mempermudah transaksi lintas negara.

Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib mengatakan perluasan penggunaan QRIS Antarnegara diharapkan dapat meningkatkan kemudahan transaksi bagi nasabah yang beraktivitas di luar negeri.

“Dengan adanya QRIS Antarnegara, nasabah dapat bertransaksi dengan praktis, mudah, aman, dan nyaman ketika berada di luar negeri tanpa perlu membawa uang tunai dalam mata uang setempat,” kata Kostaman berdasarkan keterangannya, Jakarta, Sabtu.

Peluncuran fitur tersebut merupakan bagian dari kerja sama Bank Indonesia (BI), Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), serta Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dengan otoritas dan penyelenggara sistem pembayaran di negara mitra.

QRIS Antarnegara merupakan sistem pembayaran digital lintas negara berbasis kode QR Cross-border QR Payments Linkage yang memungkinkan transaksi dilakukan melalui pemindaian kode QR di negara mitra.

Sebelumnya, implementasi QRIS Antarnegara telah terhubung dengan sejumlah negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Perluasan ke China pada 30 April 2026 dilakukan sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembayaran digital nasional dan integrasi sistem pembayaran global.

Kehadiran fitur tersebut dinilai relevan mengingat China merupakan salah satu pusat ekonomi dunia dengan tingkat adopsi pembayaran digital yang tinggi.

Dengan layanan tersebut, Kostaman menjelaskan bahwa nasabah kini dapat melakukan pembayaran di merchant-merchant dalam wilayah China secara langsung melalui aplikasi tanpa perlu menukarkan mata uang.

Selain mempermudah transaksi bagi wisatawan, sistem pembayaran lintas negara juga diharapkan dapat mendukung aktivitas perdagangan dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha.

Ia mengatakan pihaknya akan terus berinovasi dalam pengembangan layanan keuangan digital untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi transaksi nasabah.

“Bank Mega bersyukur dapat terus menjadi bagian dari bank anggota first mover dalam implementasi QRIS Antarnegara," ujarnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai peringatan Hari Buruh atau May Day sebagai momentum strategis untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan produktif antara pekerja dan pemberi kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta penciptaan lapangan kerja.

“Kami memandang pekerja sebagai mitra strategis. Kemajuan perusahaan tidak mungkin tercapai tanpa kontribusi SDM yang unggul, produktif, dan adaptif terhadap perubahan,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2026).

Dia mengatakan pekerja merupakan bagian integral dari sumber daya manusia (SDM) yang menjadi elemen kunci dalam pertumbuhan perusahaan, terutama di era ekonomi yang makin terdigitalisasi.

Oleh karena itu, pekerja tidak lagi dipandang sebagai sekadar faktor produksi, melainkan mitra utama dalam menciptakan nilai tambah.

Lebih lanjut, Kadin menyatakan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato May Day 2026, termasuk peningkatan upah minimum, penguatan pelindungan sosial, serta penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan hilirisasi industri.

Anindya menilai sejumlah program seperti bantuan subsidi upah, insentif pajak, pembangunan rumah pekerja, hingga perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Kadin juga mendorong dunia usaha untuk terus memperluas penciptaan lapangan kerja, terutama bagi generasi muda dan pencari kerja baru, melalui peningkatan produktivitas, pengembangan keterampilan, dan adopsi teknologi.

“Kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha adalah dua sisi yang tidak terpisahkan. Ketika perusahaan tumbuh, pekerja akan ikut sejahtera. Ketika pekerja produktif, perusahaan akan semakin kuat,” ujarnya.

Di samping itu, Anindya juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim usaha yang kondusif di tengah ketidakpastian global agar investasi tetap tumbuh dan serapan tenaga kerja meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan respons terhadap pengumuman Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah kebijakan ketenagakerjaan dalam perayaan Hari Buruh Internasional alias May Day pada hari ini, Jumat (1/5/2026).

Kepala Negara mengumumkan antara lain Keputusan Presiden (Keppres) No. 10/2026 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh, hingga penerbitan Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online (Perpres Ojol).

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot menyampaikan, dunia usaha pada prinsipnya mengapresiasi langkah pemerintah yang responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan melalui kebijakan tersebut.

“Dari perspektif Kadin, ini dapat menjadi peluang positif jika diimplementasikan dengan tepat,” kata Subchan kepada Bisnis, Jumat (1/5/2026).

Menurutnya, keberadaan Satgas PHK dan Kesejahteraan Buruh dapat memberikan peringatan dini alias early warning system mengenai potensi PHK.

Dengan demikian, perusahaan akan dapat melakukan penyesuaian lebih dini. Dia juga menyoroti peluang terbangunnya keberlanjutan dan stabilitas hubungan industrial atas keberadaan entitas tersebut.

Selain itu, dia menilai bahwa terbitnya Perpres Ojol akan mendorong kepastian regulasi di sektor ekonomi digital, khususnya transportasi online.

Namun, pihaknya berharap agar pemerintah tetap menjaga fleksibilitas model bisnis, khususnya di sektor digital dan gig economy.

“Kami menekankan bahwa implementasi kebijakan harus tidak menambah beban biaya baru yang signifikan bagi pelaku usaha,” ujar Subchan.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Jumat (1/5/2026) bersama sejumlah pimpinan konfederasi buruh dan pejabat negara lainnya.

Selain mengumumkan Satgas PHK dan Perpres Ojol, Prabowo juga menyampaikan kebijakan Perpres No. 25/2026 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 yang berfokus terhadap perlindungan awak kapal perikanan, percepatan penyelesaian RUU Ketenagakerjaan, hingga kebijakan perumahan dan transportasi buruh yang terintegrasi dalam program prioritas nasional.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia merespons janji Presiden Prabowo Subianto yang akan menurunkan batas maksimal potongan aplikasi dari 20% menjadi 8%. Janji tersebut disampaikan pada momentum peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026).

Presiden juga menegaskan telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pengemudi Transportasi Online.

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan regulasi ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan representasi konkret keberpihakan negara terhadap jutaan pengemudi transportasi online yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional.

“Salah satu poin paling krusial dalam Perpres tersebut adalah penetapan batas maksimal potongan aplikasi sebesar 8%, yang berarti pengemudi memperoleh porsi jaminan pendapatan hingga 92%,” kata Igun dalam keterangan pada Jumat (1/5/2026).

Igun menyebut angka tersebut melampaui ekspektasi tuntutan awal asosiasi dan para pengemudi yang selama ini memperjuangkan skema potongan maksimal 10%, serta berkaitan dengan jaminan kecelakaan dan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Dia menambahkan, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 menjadi puncak dari perjuangan panjang, konsolidasi gerakan, serta solidaritas ribuan pengemudi di seluruh Indonesia.

“Ini adalah kemenangan kolektif bukan hanya bagi para pengemudi ojol, tetapi juga bagi prinsip keadilan dalam ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Igun.

Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan keberanian politik sekaligus sensitivitas sosial pemerintah dalam merespons aspirasi akar rumput. Ia juga menilai pengemudi ojol sebagai penerima manfaat harus siap mengimplementasikan kebijakan tersebut secara komprehensif.

Dia menekankan Garda Indonesia menyampaikan apresiasi tinggi dan penghargaan atas langkah progresif Presiden.

“Kebijakan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan ekonomi, tetapi juga mempertegas pengakuan negara terhadap profesi pengemudi ojol sebagai bagian integral dari ekosistem gig economy modern,” katanya.

Garda Indonesia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengemudi yang telah konsisten mengawal perjuangan ini. Dari tuntutan 10% hingga realisasi 8%, lanjutnya, hal ini membuktikan bahwa suara yang terorganisir, berbasis data, dan diperjuangkan secara konsisten mampu menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan.

Ke depan, dia menekankan implementasi Perpres tersebut harus dikawal secara ketat untuk memastikan kepatuhan platform digital, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem antara perusahaan aplikasi dan pengemudi.

“Garda Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan pengemudi ojol di Indonesia,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni 8%, pada peringatan Hari Buruh 2026.

Presiden Prabowo mengatakan telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online, sehingga pengemudi harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%, saya mau di bawah 10%, kalau tidak bersedia tidak usah berusaha di Indonesia,” kata Prabowo di depan puluhan ribu buruh, termasuk pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo menambahkan, dari setiap pendapatan, pengemudi ojol sebelumnya hanya memperoleh 80%, namun kini harus ditingkatkan menjadi minimal 92%.

“Kita juga mengatur dan telah meneken Perpres 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Ojol harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, juga pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi menjadi minimal 92% untuk pengemudi,” ungkap Prabowo.