Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Senin (8/6/2026).

Usai pelantikan di Istana Negara, Said Iqbal mengatakan akan segera menyampaikan laporan dan masukan kepada Presiden melalui koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Pada intinya kan Presiden berorientasi menghidupkan kembali kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana segala bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Buruh menjadi bagian penting dari rakyat," katanya.

Menurut Said Iqbal, target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah perlu diiringi pemerataan kesejahteraan.

"Setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tetapi jangan memiskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah, tetapi rakyat buruh setidaknya punya rumah tipe 21 atau tipe 30. Kau boleh punya mobil, tetapi rakyat diberikan, buruh diberikan transportasi publik," ungkapnya.

Dia menyebut peningkatan kesejahteraan pekerja akan menjadi salah satu fokus utama dalam tugas barunya sebagai penasihat presiden.

Said Iqbal menilai sejumlah aspirasi buruh yang disampaikan saat Hari Buruh Internasional mulai ditindaklanjuti pemerintah. Dia mencontohkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) serta kebijakan terkait pengemudi ojek online.

"Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja. Lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja," ujar Said Iqbal.

Dia menilai tantangan utama ketenagakerjaan saat ini adalah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Karena itu, dia akan mendorong penguatan sektor industri untuk menciptakan lapangan kerja.

"Mungkin di situ kami akan mengusulkan beberapa pandangan-pandangan, membuat analisis kebijakan untuk memastikan dihidupkannya kembali reindustrialisasi. Yaitu sektor formal. Kami ingin sektor formal para pekerja bisa kembali bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan dan di tempat-tempat kerja lain," ujarnya.

Selain kepastian kerja, dia juga akan mendorong penguatan kepastian pendapatan (income security) dan perlindungan jaminan sosial (socialsecurity) bagi pekerja melalui rekomendasi kebijakan kepada Presiden.

Di sisi regulasi, Said Iqbal menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan datang. Menurutnya, isu alih daya atau outsourcing menjadi salah satu poin yang perlu mendapat perhatian.

"Kami harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau lah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat," katanya.

Dia juga mengungkapkan telah mengusulkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 dan berencana berdiskusi dengan sejumlah menteri terkait isu ketenagakerjaan.

"Penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau Menteri enggak bekerja ya kami lapor Presiden. Anda mau kerja apa saja jadi Menteri? Kalau enggak ya mundur saja," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal menyampaikan bahwa dirinya akan segera memberikan laporan dan menyampaikan pandangan terkait kesejahteraan buruh kepada Presiden Prabowo.

"Beberapa hal yang mungkin nanti, karena saya kan langsung memberikan laporan ke Bapak Presiden melalui koordinasi dengan Pak Mensesneg," ucap Said Iqbal di Istana Merdeka, Senin (8/6/2026).

Sejumlah hal yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo di antaranya berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Menurutnya, pertumbuhan ini harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata.

"Dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, kesetaraan kesempatan, setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami," katanya.

Terkait kesejahteraan buruh, Said Iqbal memandang bahwa ke depan kesejahteraan buruh meliputi kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial. Pandangan-pandangan tersebut, kata Said Iqbal, akan disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk menjadi bahan pertimbangan dalam analisa kebijakan.

"Tiga hal inilah yang akan kami fokuskan, memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh."

Tidak hanya itu, Said Iqbal juga akan menyampaikan pandangannya terkait upah layak bagi para buruh, termasuk juga terkait pekerja buruh migran yang saat ini menurutnya masih memerlukan perlindungan dari negara.

"Hal-hal ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan menganalisis kebijakan. Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk mendiskusikan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menjelaskan alasan di balik penunjukan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Said Iqbal sebagai penasihat khusus bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Langkah tersebut disebut sebagai upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa rekam jejak Said Iqbal sebagai tokoh serikat pekerja menjadi pertimbangan utama Presiden dalam menunjuknya sebagai penasihat khusus.

“Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan terutama mengenai isu-isu perburuhan,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026).

Menurut Prasetyo, Presiden berharap keberadaan Said Iqbal di lingkaran penasihat presiden dapat membuat komunikasi pemerintah dengan kelompok buruh berlangsung lebih intensif.

“Oleh karenanya dengan penunjukan ini, Bapak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuhan kita,” katanya.

Prasetyo mengungkapkan bahwa penunjukan tersebut juga berkaitan dengan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sempat disampaikan Presiden pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.

Menurutnya, pemerintah telah mengkaji berbagai skema untuk mewujudkan tujuan pembentukan dewan tersebut. Namun, setelah dilakukan pendalaman, pemerintah menilai terdapat alternatif yang lebih efektif untuk menjembatani aspirasi pekerja.

“Kalau kita ingat bahwa kurang lebih satu tahun yang lalu di May Day tahun 2025 ada kehendak untuk kita membentuk apa yang disebut dengan Dewan Kesejahteraan Buruh. Namun setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Prasetyo, Presiden Prabowo memilih menunjuk seorang tokoh buruh secara langsung untuk menjadi penasihat di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.

“Oleh karenanya Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh,” kata Prasetyo.

Dia menegaskan bahwa secara substansi tujuan yang hendak dicapai tetap sama dengan gagasan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh, yakni menciptakan ruang dialog yang lebih efektif antara pemerintah dan pekerja.

“Secara esensi yang diharapkan adalah sama, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis, di dalam hal sekali lagi kita bersama-sama memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini,” tandas Prasetyo.

JAKARTA - Said Iqbal resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal menegaskan bahwa buruh tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi meskipun dirinya kini bergabung dalam pemerintahan.

Said Iqbal yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh itu pun menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak yang konstitusi yang diatur dalam undang-undang.

"Demonstrasi adalah, sebagaimana Presiden berulang ulang sampaikan, itu adalah hak konstitusi diatur dalam undang-undang. Siapa saja yang lakukan demonstrasi, baik KSPI dan serikat buruh lain harus sesuai dengan prosedur di undang-undang," kata Said seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Said pun membeberkan bahwa isu utama yang disuarakan buruh setiap tahun dalam demo adalah isu mengenai upah. Dia berharap dengan keberadaannya di kabinet, terlebih menjadi penasihat untuk Presiden Prabowo Subianto, aspirasi dari serikat dan kelompok buruh akan ia sampaikan langsung.

"Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam penasihat khusus Presiden ini, sebelum itu terjadi kami akan buat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja."

Sebelumnya, Said menegaskan akan memberikan masukan serta analisis kepada Presiden Prabowo. Masukan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Said juga memberikan alasan bahwa dirinya telah mendiskusikan kepada KSPI serta kelompok buruh lain sebelum menerima jabatan ini. Dia mengatakan akan memutuskan untuk berjuang dari dalam pemerintahan.

"Karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan."

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan dirinya akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan pada sore ini, Senin (8/6/2026).

Said Iqbal mengatakan dirinya menerima undangan pelantikan pada Minggu malam dari Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Menurutnya, jabatan yang akan diembannya memiliki kedudukan setingkat menteri sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur posisi penasihat khusus presiden.

"Tentu nanti saya hanya memberikan banyak masukan kepada Presiden, baik bila diminta maupun tidak diminta, serta membuat analisis kebijakan," ujar Said Iqbal, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Keputusan untuk bergabung dalam pemerintahan, kata Said, telah melalui diskusi bersama KSPI dan sejumlah elemen buruh. Dia menegaskan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari strategi perjuangan kaum pekerja dari dalam pemerintahan.

"Bagi kami, setelah berdiskusi di KSPI khususnya dan bersama kawan-kawan buruh, kami memutuskan untuk juga berjuang melalui jalur di dalam pemerintahan," katanya.

Menurut Said, keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap kelompok masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, menjadi salah satu faktor yang mendorong dirinya menerima amanah tersebut.

Dia juga menilai selama ini berbagai masukan kepada pemerintah lebih banyak datang dari kalangan dunia usaha dan pemilik modal.

Oleh karena itu, kehadirannya di lingkungan Istana diharapkan dapat menghadirkan perspektif pekerja dalam proses perumusan kebijakan.

"Saya memberanikan diri berikhtiar bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh," ujarnya.

Meskipun bergabung dalam pemerintahan, tetapi Said menegaskan langkah tersebut tidak akan mengurangi sikap kritis gerakan buruh terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan.

"Secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuhan," tegasnya.

Terkait agenda prioritas yang akan dibawanya sebagai Penasihat Khusus Presiden, Said menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan menjadi fokus utama.

"RUU Ketenagakerjaan. RUU Ketenagakerjaan," jawabnya singkat saat ditanya mengenai prioritas yang dipercayakan oleh kalangan buruh.

Penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden dinilai menjadi momentum baru bagi representasi pekerja dalam lingkar pengambilan kebijakan nasional, khususnya di bidang ketenagakerjaan yang selama ini menjadi salah satu isu strategis dalam hubungan industrial di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan siap menindaklanjuti aduan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilaporkan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, menyampaikan komitmen tersebut saat menerima audiensi KPBI di Jakarta, Kamis (4/6/2026) lalu.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPBI Michael Oncom, melaporkan sejumlah masalah ketenagakerjaan dugaan pelanggaran prosedur dalam PHK.

Mereka juga melaporkan PHK di kawasan industri, dugaan pemberangusan serikat pekerja (union busting), hingga isu penguatan penerapan keselamatan serta kesehatan kerja (K3) di kawasan industri.

Merespons aduan itu, Afriansyah mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti berbagai persoalan yang dilaporkan KPBI.

Ia berjanji akan mengkaji setiap laporan yang diterima dan menindaklanjutinya sesuai aturan yang berlaku.

“Kami ingin memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara adil serta profesional,” kata Afriansyah dalam keterangan resminya, Senin (8/6/2026).

Sebagai bentuk nyata menindaklanjuti aduan itu, Afriansyah berencana melakukan inspeksi lapangan guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap.

Selain persoalan aduan tersebut, Afriansyah juga mendorong serikat buruh dan pihak terkait lainnya untuk aktif memberikan masukan menyangkut revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Usulan disampaikan ke DPR RI sebagai pihak yang menjadi inisiator revisi undang-undang tersebut.

Di sisi lain, Kemenaker juga terus berkoordinasi dengan Desk Ketenagakerjaan Polri guna menjaga hubungan industrial bisa harmonis, adil, dan berkelanjutan.

“Kami terus membuka ruang dialog dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan pekerja dan menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif,” tutur Afriansyah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan dirinya akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin (8/6/2026) sore.

Said mengatakan pelantikan tersebut akan berlangsung di Istana Kepresidenan pada pukul 16.30 WIB.

"Iya, saya jam 16.30 WIB dilantik di Istana," ujar Said Iqbal saat dihubungi wartawan, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan informasi mengenai pelantikan itu diterimanya langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Minggu (7/6/2026) malam.

"Ditelepon semalam oleh Pak Seskab Teddy," katanya.

Menurut Said, dirinya akan mengemban jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri.

"Sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri sesuai Perpres Nomor 137 Tahun 2024," ujarnya.

Penunjukan Said Iqbal menambah daftar tokoh yang mengisi jabatan penasihat khusus presiden di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jabatan tersebut merupakan bagian dari perangkat kepresidenan yang bertugas memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada presiden sesuai bidang penugasannya.

Sebagai salah satu tokoh serikat pekerja paling berpengaruh di Indonesia, Said Iqbal memiliki rekam jejak panjang dalam gerakan buruh. Pria kelahiran Jakarta, 5 Juli 1968, itu menempuh pendidikan Diploma Teknik Mesin di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan studi Sarjana Teknik Mesin di Universitas Jayabaya dan meraih gelar Magister Ekonomi di Universitas Indonesia.

Said mulai aktif memimpin organisasi pekerja sejak 1992 saat bekerja di sebuah perusahaan elektronik di Bekasi. Kariernya di dunia serikat pekerja terus berkembang hingga mengantarkannya menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), serta Presiden Partai Buruh periode 2021–2026.

Selain aktif di tingkat nasional, Said juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di organisasi pekerja internasional, di antaranya ASEAN Trade Union Council (ATUC), International Trade Union Confederation (ITUC), hingga International Labour Organization (ILO).

Selama ini, dia dikenal vokal menyuarakan berbagai isu ketenagakerjaan, mulai dari upah minimum, jaminan sosial, perlindungan buruh, penghapusan outsourcing, hingga kebijakan hubungan industrial.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkelakar ingin menjadi seorang aktivis setelah resmi pensiun. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Kongres Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Mulanya, Sigit menyatakan merasa senang bisa hadir dalam acara yang digelar perkumpulan buruh yang terkenal keras dalam memberikan kritik. "Hari ini saya merasa sangat senang berhadapan dengan buruh yang katanya terkenal paling keras. Bener nggak? Jadi baru kali ini saya dengar yel-yelnya mantap," kata Sigit.

Setelah itu, ia menyinggung soal banyaknya pimpinan buruh yang saat ini masuk ke dalam pemerintahan, salah satunya Jumhur Hidayat yang kini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup .

"Memang terjadi perubahan dari aktivis-aktivis saat ini rata-rata kemudian menjadi pimpinan-pimpinan di kabinet. Selamat Pak, ya," ujar Sigit.

Oleh sebab itu, Sigit berkelakar akan menempati posisi-posisi para aktivis buruh yang kosong akibat masuk ke dalam kabinet. Apalagi, melihat perjuangan para buruh terhadap hak-haknya yang saat ini masih jauh dari kata layak.

"Jadi karena aktivis-aktivis akhirnya kosong, ya saya mohon izin kepada teman-teman, selesai jadi Kapolri saya gantian jadi aktivis. Boleh nggak? Karena saya terus terang saya tadi sangat senang dengar yel-yelnya tadi. Kayaknya cocok buat saya. Karena hampir lima tahun saya ini didemo terus. Jadi gantian, nanti saya mau demo Pak Jumhur," ucap Sigit.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, pihaknya masih menunggu hasil pembahasan tim perumus yang terdiri dari pengusaha dan buruh untuk menindaklanjuti RUU Ciptaker (Cipta Kerja). Dasco menyampaikan, elemen buruh dan Apindo telah sepakat akan membuat tim perumus dari Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kemudian hasil rumusan itulah yang kemudian dibawa ke DPR untuk kemudian disinkronkan dengan naskah akademik yang sekarang ini sedang dibuat, dan kemudian tim dari Serikat Pekerja, Apindo, maupun DPR kemudian akan membuat tim bersama untuk menggodok dan kemudian melakukan pembahasan,” kata Dasco di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Oleh karena itu, lanjut berkata, pembahasan tim perumus harus bisa dirampungkan bila ingin RUU Ciptaker disahkan dalam waktu dekat.

“Nah jadi kalau kemudian itu undang-undangnya ingin cepat selesai seperti yang ditargetkan juga oleh Presiden bulan Oktober paling lambat harus selesai, ya kita sama-sama,” ucap Dasco.

“Terutama pada saat ini saya belum tahu perkembangannya terakhir bagaimana hasil tim dari Apindo dan ketua-ketua Serikat Pekerja yang ditugaskan untuk melakukan rumusan-rumusan tentang apa-apa yang penting yang akan dimasukkan dalam undang-undang yang baru,” jelasnya.

menjadi simbol penting bahwa negara hadir dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja

Jakarta (ANTARA) - Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia menyambut positif sinyal masuknya Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ke dalam Kabinet Merah Putih.

Presiden FSP ASPEK Indonesia Abdul Gofur dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menilai sinyal positif tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah memberikan ruang yang lebih besar bagi representasi kaum pekerja dalam proses pengambilan kebijakan nasional.

Di samping itu, menurutnya, sinyal ini merupakan langkah maju bagi demokrasi industrial dan hubungan industrial di Indonesia.

Gofur mengatakan, selama ini gerakan buruh telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, imbuh dia, kehadiran figur yang memahami persoalan ketenagakerjaan dari lapangan akan memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan buruh, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, serta penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Apabila Said Iqbal dipercaya bergabung dalam jajaran kabinet, FSP ASPEK Indonesia menilai momentum tersebut dapat digunakan untuk memperkuat dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam semangat kemitraan yang konstruktif.

“Kaum buruh tidak hanya ingin didengar, tetapi juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan pekerja Indonesia. Penunjukan tokoh buruh ke dalam kabinet akan menjadi simbol penting bahwa negara hadir dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja,” kata Gofur.

FSP ASPEK Indonesia juga meyakini, pembangunan ekonomi yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja, perlindungan hak-hak normatif, dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Pada Kamis (4/6), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberi sinyal Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan masuk ke dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo, saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya saat ini masih mendiskusikan hal tersebut.

“Sedang kita diskusikan,” kata Prasetyo.

Dia menyebut posisi yang kemungkinan akan diemban Said Iqbal berkaitan dengan bidang yang selama ini menjadi fokus perjuangannya, yakni isu buruh dan tenaga kerja.

“Ya, kemungkinan ya, kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini. Buruh, tenaga kerja,” kata dia.

Namun demikian, Prasetyo belum merinci jabatan yang akan diberikan kepada Said Iqbal. Dia menegaskan pembahasan mengenai penugasan tersebut masih berlangsung.

“Tunggu, masih didiskusikan ya,” ucapnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea menyebut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal akan dilantik menjadi penasihat Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/6/2026) besok. Andi menyebut, Said akan diberi amanat untuk duduk sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Andi pun mendukung masuknya Said Iqbal ke dalam Pemerintahan.

“Bung Iqbal besok mudah-mudahan, insya Allah akan menjadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Kita dukung penuh sebagai gerakan buruh,” ujar Andi saat ditemui di sela-selang Kongres KPBI, di Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Andi meyakini, masuknya Said ke Pemerintahan tak akan melunturkan ideologis dan perjuangan kesejahteraan buruh.

“Bung Iqbal saya yakin komitmennya sangat penuh untuk berjuang untuk buruh. Begitu juga Bung Jumhur di Menteri LH. Di tengah kesibukannya, beliau masih mau hadir di Kongres KBPI,” terang Andi.

“Saya yakin tokoh-tokoh buruh yang masuk pemerintahan tidak akan meninggalkan ideologi pembelaan terhadap buruh dan tidak akan meninggalkan jalan perjuangan walaupun sudah jadi pejabat pemerintahan,” imbuhnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, akan masuk menjadi anggota Kabinet Merah Putih. Mensesneg mengatakan, hal ini masih dalam proses diskusi.

"Sedang kita diskusikan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Sementara mengenai jabatan yang akan diemban, Prasetyo hanya menjawab masih terkait dengan kegiatan Said Iqbal sehari-hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan memberi sinyal masuknya tokoh buruh Said Iqbal ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah mendiskusikan peran yang dinilai paling tepat bagi Said Iqbal, terutama berkaitan dengan kiprahnya selama ini dalam memperjuangkan kepentingan buruh dan tenaga kerja.

"Sedang kami diskusikan," kata Prasetyo saat ditanya mengenai isu masuknya Said Iqbal ke kabinet atau struktur pemerintahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai posisi yang dipertimbangkan, Prasetyo memberi sinyal bahwa penugasan tersebut akan berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan.

"Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja," ujarnya.

Prasetyo tidak membenarkan maupun membantah spekulasi bahwa Said Iqbal akan mengisi posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau terlibat dalam lembaga yang mewakili kepentingan pekerja. Menurutnya, pemerintah masih mencari posisi yang paling sesuai.

"Ya yang paling pas atau paling tepat," ucap Prasetyo.

Mengenai waktu pengumuman maupun pelantikan, Prasetyo belum memberikan kepastian. Dia meminta publik menunggu informasi resmi dari pemerintah.

"Nanti tunggu informasi," tandas Prasetyo.