Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Senin (8/6/2026).

Usai pelantikan di Istana Negara, Said Iqbal mengatakan akan segera menyampaikan laporan dan masukan kepada Presiden melalui koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Pada intinya kan Presiden berorientasi menghidupkan kembali kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana segala bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Buruh menjadi bagian penting dari rakyat," katanya.

Menurut Said Iqbal, target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah perlu diiringi pemerataan kesejahteraan.

"Setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tetapi jangan memiskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah, tetapi rakyat buruh setidaknya punya rumah tipe 21 atau tipe 30. Kau boleh punya mobil, tetapi rakyat diberikan, buruh diberikan transportasi publik," ungkapnya.

Dia menyebut peningkatan kesejahteraan pekerja akan menjadi salah satu fokus utama dalam tugas barunya sebagai penasihat presiden.

Said Iqbal menilai sejumlah aspirasi buruh yang disampaikan saat Hari Buruh Internasional mulai ditindaklanjuti pemerintah. Dia mencontohkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) serta kebijakan terkait pengemudi ojek online.

"Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja. Lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja," ujar Said Iqbal.

Dia menilai tantangan utama ketenagakerjaan saat ini adalah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Karena itu, dia akan mendorong penguatan sektor industri untuk menciptakan lapangan kerja.

"Mungkin di situ kami akan mengusulkan beberapa pandangan-pandangan, membuat analisis kebijakan untuk memastikan dihidupkannya kembali reindustrialisasi. Yaitu sektor formal. Kami ingin sektor formal para pekerja bisa kembali bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan dan di tempat-tempat kerja lain," ujarnya.

Selain kepastian kerja, dia juga akan mendorong penguatan kepastian pendapatan (income security) dan perlindungan jaminan sosial (socialsecurity) bagi pekerja melalui rekomendasi kebijakan kepada Presiden.

Di sisi regulasi, Said Iqbal menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan datang. Menurutnya, isu alih daya atau outsourcing menjadi salah satu poin yang perlu mendapat perhatian.

"Kami harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau lah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat," katanya.

Dia juga mengungkapkan telah mengusulkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 dan berencana berdiskusi dengan sejumlah menteri terkait isu ketenagakerjaan.

"Penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau Menteri enggak bekerja ya kami lapor Presiden. Anda mau kerja apa saja jadi Menteri? Kalau enggak ya mundur saja," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan dirinya akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin (8/6/2026) sore.

Said mengatakan pelantikan tersebut akan berlangsung di Istana Kepresidenan pada pukul 16.30 WIB.

"Iya, saya jam 16.30 WIB dilantik di Istana," ujar Said Iqbal saat dihubungi wartawan, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan informasi mengenai pelantikan itu diterimanya langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Minggu (7/6/2026) malam.

"Ditelepon semalam oleh Pak Seskab Teddy," katanya.

Menurut Said, dirinya akan mengemban jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri.

"Sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri sesuai Perpres Nomor 137 Tahun 2024," ujarnya.

Penunjukan Said Iqbal menambah daftar tokoh yang mengisi jabatan penasihat khusus presiden di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jabatan tersebut merupakan bagian dari perangkat kepresidenan yang bertugas memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada presiden sesuai bidang penugasannya.

Sebagai salah satu tokoh serikat pekerja paling berpengaruh di Indonesia, Said Iqbal memiliki rekam jejak panjang dalam gerakan buruh. Pria kelahiran Jakarta, 5 Juli 1968, itu menempuh pendidikan Diploma Teknik Mesin di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan studi Sarjana Teknik Mesin di Universitas Jayabaya dan meraih gelar Magister Ekonomi di Universitas Indonesia.

Said mulai aktif memimpin organisasi pekerja sejak 1992 saat bekerja di sebuah perusahaan elektronik di Bekasi. Kariernya di dunia serikat pekerja terus berkembang hingga mengantarkannya menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), serta Presiden Partai Buruh periode 2021–2026.

Selain aktif di tingkat nasional, Said juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di organisasi pekerja internasional, di antaranya ASEAN Trade Union Council (ATUC), International Trade Union Confederation (ITUC), hingga International Labour Organization (ILO).

Selama ini, dia dikenal vokal menyuarakan berbagai isu ketenagakerjaan, mulai dari upah minimum, jaminan sosial, perlindungan buruh, penghapusan outsourcing, hingga kebijakan hubungan industrial.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal peringatan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai lima sektor industri dalam tiga bulan ke depan.

Purbaya menegaskan akan mempelajari lebih lanjut isu tersebut, sembari mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat. Menurutnya, dinamika perusahaan yang tumbuh dan tumbang merupakan hal wajar dalam dunia usaha.

"Saya akan dorong lagi pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat, tapi kalau masalah perusahaan jatuh bangun akan selalu ada," katanya ketika ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Ia menekankan pentingnya melihat kondisi secara seimbang, tidak hanya perusahaan yang turun, tetapi juga yang tumbuh.

Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan seharusnya mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya perusahaan baru.

"Lima (perusahaan) jatuh, ada yang bangkit enggak? Anda enggak lihat kan perusahaan yang baru? Berapa, tahu enggak jumlahnya berapa? Enggak kan? Kita harus lihat balance-nya," ujar Purbaya.

"Harusnya kalau pertumbuhan yang cepat kayak kemarin, itu harusnya ada penciptaan kerja baru dan banyak perusahaan baru yang timbul," jelasnya.

Walau begitu, ia menegaskan dalam kompetisi bisnis akan selalu ada perusahaan yang tidak bertahan. Pemerintah akan memastikan likuiditas tetap terjaga, stimulus cukup, serta iklim usaha terus diperbaiki.

Purbaya mencontohkan insentif untuk sektor otomotif pada Juni 2026, yang ditargetkan menyasar 200 ribu kendaraan listrik, terdiri dari 100 ribu motor listrik dan 100 ribu mobil listrik. Untuk sektor tekstil yang dinilai sulit tumbuh karena kerap dianggap sebagai sunset industry, pemerintah menambah dukungan pembiayaan.

"Tekstil enggak bisa tumbuh karena dianggap sunset industry itnudstri, (jadi) dia susah sekali dapet pinjaman utang," ujar Purbaya.

Purbaya telah menambahkan alokasi kredit untuk sektor furnitur hingga tekstil dari Rp200 miliar menjadi Rp2 triliun. Pelaku usaha bisa mengakses pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bunga sekitar 6 persen.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut sinyal pengurangan tenaga kerja itu sudah mulai disampaikan sejumlah perusahaan kepada serikat buruh di level pabrik.

"Realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5), melansir detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan-perusahaan mulai mengajak buruh berdiskusi mengenai kemungkinan efisiensi tenaga kerja seiring tekanan biaya produksi, pelemahan rupiah, serta dampak perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan bahan baku impor.

Sektor pertama yang disebut paling rawan terdampak adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester. Menurut Said, industri ini menjadi yang paling cepat merasakan tekanan karena bergantung pada pasar ekspor dan bahan baku yang sensitif terhadap gejolak global.

Kedua, industri plastik. Said menjelaskan mayoritas bahan baku plastik masih berasal dari impor seperti polimer dan petrokimia, sehingga pelemahan rupiah terhadap dolar AS langsung membuat ongkos produksi membengkak dan membuat harga jual plastik naik, sementara daya beli masyarakat justru turun.

Ketiga, industri elektronik. Said menyebut tekanan di industri plastik berpotensi merembet ke sektor elektronik. Pasalnya, banyak komponen elektronik masih menggunakan material plastik sebagai frame, casing, hingga komponen pendukung lain. Jika harga plastik terus naik dan produksi ditekan, maka industri elektronik disebut ikut berada dalam jalur efisiensi.

Keempat, industri otomotif. Industri ini juga sangat bergantung pada komponen berbahan plastik, mulai dari spakbor hingga berbagai bagian interior dan eksterior. Karena itu, kenaikan biaya bahan baku dikhawatirkan memicu penyesuaian produksi dan tenaga kerja.

Terakhir, industri semen juga mulai menghadapi tekanan berbeda, yakni kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah. Menurut Said, masuknya pabrik-pabrik baru justru memperketat persaingan saat konsumsi semen sedang lesu akibat perlambatan ekonomi.

"Permintaan terhadap semen kan berkurang. Udah mah oversupply, pabrik baru bikin lagi kemudian izinnya diberikan dan mulai operasional, permintaan semen akibat semen turun, ya otomatis terjadi efisiensi buruh dan pekerja, PHK," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut sinyal pengurangan tenaga kerja itu sudah mulai disampaikan sejumlah perusahaan kepada serikat buruh di level pabrik.

"Realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5), melansir detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan-perusahaan mulai mengajak buruh berdiskusi mengenai kemungkinan efisiensi tenaga kerja seiring tekanan biaya produksi, pelemahan rupiah, serta dampak perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan bahan baku impor.

Sektor pertama yang disebut paling rawan terdampak adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester. Menurut Said, industri ini menjadi yang paling cepat merasakan tekanan karena bergantung pada pasar ekspor dan bahan baku yang sensitif terhadap gejolak global.

"Terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya. Benang, kain, dan polyester dan sebagainya," ujarnya.

Selain tekstil, ancaman PHK juga mulai membayangi industri plastik. Said menjelaskan mayoritas bahan baku plastik masih berasal dari impor seperti polimer dan petrokimia, sehingga pelemahan rupiah terhadap dolar AS langsung membuat ongkos produksi membengkak.

"Kemudian industri plastik, karena harga bahan baku plastik naik tajam, sehingga industri kesulitan," katanya.

Ia menilai perusahaan plastik kini berada dalam posisi sulit karena membeli bahan baku dengan dolar AS, tetapi menjual produk di pasar domestik dalam rupiah yang sedang melemah. Kondisi itu membuat harga jual plastik naik, sementara daya beli masyarakat justru turun.

"Nah kalau harga plastik naik sampai 50 persen, daya beli masyarakatnya jadi menurun. Ada ibu-ibu cerita yang jualan di pasar biasa bungkus pakai plastik, sekarang pakai daun. Nau, itu kan plastik turun, itu kan ancaman PHK di industri plastik," lanjutnya.

Tekanan di industri plastik itu, menurut Said, juga berpotensi merembet ke sektor elektronik. Pasalnya, banyak komponen elektronik masih menggunakan material plastik sebagai frame, casing, hingga komponen pendukung lain. Jika harga plastik terus naik dan produksi ditekan, maka industri elektronik disebut ikut berada dalam jalur efisiensi.

"Begitu pula industri elektronik bisa kena. Mudah-mudahan perang bisa kembali damai, selesai sehingga bisa turun harga plastik. Tapi enggak semudah itu kata perusahaan-perusahaan, dalam tiga bulan kepada serikat pekerja, di elektronik pakai plastik frame-nya," ujar Said.

Sektor berikutnya yang ikut disebut terancam adalah otomotif. Ia mengatakan industri kendaraan juga sangat bergantung pada komponen berbahan plastik, mulai dari spakbor hingga berbagai bagian interior dan eksterior. Karena itu, kenaikan biaya bahan baku dikhawatirkan memicu penyesuaian produksi dan tenaga kerja.

"Di otomotif spakbor, beberapa komponen lain juga pakai plastik," katanya.

Selain empat sektor tersebut, Said menyebut industri semen juga mulai menghadapi tekanan berbeda, yakni kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah. Menurut dia, masuknya pabrik-pabrik baru justru memperketat persaingan saat konsumsi semen sedang lesu akibat perlambatan ekonomi.

"Permintaan terhadap semen kan berkurang. Udah mah oversupply, pabrik baru bikin lagi kemudian izinnya diberikan dan mulai operasional, permintaan semen akibat semen turun, ya otomatis terjadi efisiensi buruh dan pekerja ya PJK," kata dia.

Said mengatakan hingga saat ini buruh belum menerima respons resmi dari pemerintah terkait peringatan potensi PHK massal tersebut.

Menurut dia, belum ada pula forum pembahasan khusus antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mengantisipasi ancaman gelombang pengurangan tenaga kerja dalam waktu dekat.

Peringatan KSPI ini muncul di tengah tekanan global yang kembali meningkat akibat konflik Timur Tengah, lonjakan harga energi, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Buruh menilai kondisi tersebut membuat banyak industri padat karya dan manufaktur kembali masuk fase bertahan, sehingga opsi efisiensi tenaga kerja mulai dibicarakan di internal perusahaan.

[Gambas:Youtube]

Kesejahteraan buruh di Indonesia masih jadi isu yang terus disorot. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja belum benar-benar berhenti, terlebih sejak pandemi covid-19 mengguncang perekonomian pada 2020.

Krisis datang bergelombang dan berganti bentuk, tetapi dampaknya hampir selalu sama: perusahaan menahan produksi, melakukan efisiensi, lalu buruh kembali menjadi pihak yang paling dulu merasakan pukulan.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 88.519 pekerja terkena PHK, naik dibanding 2024 yang tercatat 77.965 pekerja.

Memasuki 2026, serikat pekerja kembali memperingatkan ancaman gelombang PHK baru di tengah tekanan geopolitik global dan lonjakan biaya industri.

Dalam enam tahun terakhir, setidaknya ada empat momentum besar yang terus membuat posisi buruh berada dalam tekanan. Berikut daftarnya:

Gelombang tekanan pertama datang saat covid-19 meledak pada 2020. Pembatasan mobilitas membuat pusat perbelanjaan tutup, hotel kosong, restoran sepi, ekspor tersendat, dan pabrik mengurangi jam operasi. Dalam situasi itu, jutaan pekerja langsung terdampak.

Sebagian buruh dirumahkan tanpa kepastian, sebagian dipotong gajinya, dan banyak yang langsung kehilangan pekerjaan.

Perusahaan saat itu menghadapi penjualan yang anjlok sementara biaya operasional tetap berjalan, sehingga pengurangan tenaga kerja menjadi jalan tercepat untuk menahan kerugian.

Sejak pandemi itulah pola efisiensi lewat pemangkasan pekerja mulai menjadi respons yang berulang setiap kali ekonomi terguncang.

Belum sepenuhnya pulih dari pandemi, buruh kembali dihadapkan pada perubahan aturan ketenagakerjaan lewat Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Lewat aturan ini, perusahaan mendapat fleksibilitas lebih besar dalam mengatur hubungan kerja, mulai dari perluasan outsourcing, penyesuaian formula pengupahan, hingga mekanisme PHK yang dinilai lebih sederhana.

Dampaknya, status kerja makin banyak berbentuk kontrak pendek dan pekerja lebih mudah diganti ketika perusahaan ingin menekan biaya.

Artinya, ancaman PHK tidak selalu hadir dalam bentuk pemecatan massal sekaligus, tetapi melalui situasi kerja yang makin tidak pasti dan posisi tawar pekerja yang makin lemah saat industri mengalami tekanan.

Ketika dunia mulai pulih, perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022 dan kembali memukul industri global. Konflik ini mendorong harga minyak, gas, pupuk, logam, gandum, hingga ongkos logistik internasional naik tajam.

Bagi industri Indonesia, terutama yang masih bergantung pada impor bahan baku, kenaikan itu membuat biaya produksi ikut melonjak. Pabrik tekstil, makanan, kimia, plastik, dan manufaktur harus menghadapi bahan baku mahal sementara daya beli masyarakat belum pulih penuh.

Dalam kondisi itu, banyak perusahaan memilih menahan ekspansi, mengurangi shift, tidak memperpanjang kontrak pekerja, dan membatasi perekrutan baru.

Pasar kerja masuk ke fase rapuh karena industri lebih fokus bertahan daripada menambah tenaga kerja.

Tekanan terbaru datang dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran pada 2026. Konflik ini kembali memanaskan harga minyak dunia, menekan rupiah, dan membuat ongkos impor bahan baku industri membengkak.

Sektor padat karya menjadi yang paling cepat merasakan imbas karena biaya energi dan bahan baku adalah komponen penting produksi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sedikitnya 10 perusahaan mulai memberi sinyal efisiensi dengan sekitar 9.000 buruh berada dalam posisi terancam PHK, terutama di industri tekstil, garmen, plastik, petrokimia, dan otomotif.

Polanya masih sama, ketika ongkos produksi naik dan pasar sedang tidak pasti, biaya tenaga kerja menjadi salah satu pos pertama yang ditekan, baik lewat pengurangan lembur, pemangkasan jam kerja, kontrak yang tidak diperpanjang, hingga PHK langsung.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mendorong pemerintah untuk bersikap tegas melawan modus pengusaha merumahkan karyawan. Hal ini merespons kasus dirumahkannya puluhan buruh pabrik Mie Sedaap jelang hari raya Lebaran.

KSPI dan Partai Buruh menilai kasus buruh pabrik Mie Sedaap sebagai puncak gunung es dari persoalan serius terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan praktik "dirumahkan" tanpa pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan modus baru untuk menghindari kewajiban pembayaran THR.

"Perusahaan memang tidak melakukan PHK. Itu benar. Tapi buruh dirumahkan, tidak dibayar gajinya menjelang Lebaran, dan tidak dibayarkan THR. Ini modus," tegas Said dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Menurut laporan yang masuk ke Posko Orange Partai Buruh di Gresik, sedikitnya 20 buruh Mie Sedap mengadu karena belum dipanggil kembali bekerja, padahal kontrak mereka masih berlaku. Status mereka bukan di-PHK, melainkan dirumahkan.

"Kalimatnya harus hati-hati. Bukan PHK. Dirumahkan. Kontrak masih ada, tapi gaji tidak dibayar dan THR dihindari," ujarnya.

KSPI juga menerima laporan adanya pemutusan kontrak secara sepihak melalui pesan WhatsApp terhadap pekerja kontrak dan outsourcing di sejumlah perusahaan padat karya. Cara ini dinilai sebagai upaya menghindari pertemuan langsung dengan buruh dan menghindari kewajiban THR.

Berkaca dari kondisi tersebut, Said mendesak pemerintah dan DPR RI agar pembayaran THR dilakukan paling lambat H-21 sebelum Lebaran, bukan H-14 atau H-7 seperti selama ini. Menurutnya, pembayaran lebih awal akan mempersempit ruang manipulasi.

"THR harus dibayar tiga minggu sebelum Lebaran. Dan upah satu bulan sebelum Lebaran juga wajib dibayar penuh. Jangan beri celah bagi pengusaha untuk memainkan status buruh," kata Said.

Ia juga menilai sanksi administratif tidak lagi cukup. KSPI dan Partai Buruh mengusulkan agar pelanggaran pembayaran THR dikategorikan sebagai dugaan penggelapan hak buruh sehingga dapat dikenakan sanksi pidana ringan (tipiring) untuk memberikan efek jera.

Di sisi lain, KSPI dan Partai Buruh mendesak agar THR dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh 21).

"Percuma buruh menerima THR kalau langsung dipotong pajak. Apalagi THR sering digabung dengan gaji bulanan, sehingga terkena pajak progresif. Ini memberatkan," ujar Said.

Ia menjelaskan bahwa di banyak kota industri dengan upah minimum di atas Rp5 juta, penggabungan gaji dan THR membuat penghasilan tampak melonjak sehingga terkena potongan pajak lebih besar.

Sebagai solusi jangka panjang, KSPI dan Partai Buruh telah memasukkan pengaturan THR dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan versi mereka yang telah diserahkan ke DPR, termasuk pengenaan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak membayar THR.

Di sisi lain, Human Resources and General Affairs Karunia Alam Segar (produsen Mie Sedaap) Peter Sindaru membantah PHK massal 400 karyawan saat Ramadan tersebut dalam rangka menghindari kewajiban pembayaran THR Lebaran.

Peter menegaskan langkah PHK bukan diambil karena momen tertentu, tetapi kebijakan pemangkasan itu dilakukan karena dinamika permintaan pasar dan kebutuhan produksi.

"Sebagai industri manufaktur padat karya, operasional perusahaan sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan pasar. Penyesuaian kapasitas produksi merupakan hal yang lazim dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan," ujar Peter dikutip CNBC Indonesia, Senin (23/2).

IDXChannel - Ratusan buruh menggelar aksi penolakan atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Mereka menilai UMP DKI Jakarta 2026 tidak memberikan keberpihakan kepada buruh.

Ketua Perda Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Winarso menjelaskan, buruh sedianya telah memberikan rekomendasi UMP DKI Jakarta 2026 menggunakan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL). Nyatanya, UMP DKI Jakarta 2026 hanya ditetapkan Rp5,729 juta, jauh di bawah KHL.

"KHL adalah angka yang harus disepakati antara buruh, pengusaha, dan pemerintah bahwa mekanisme perhitungan UMP harus didahului dengan survei pasar, dengan KHL," ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Oleh karenanya, kata Winarso, aksi ini dilakukan untuk menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merevisi UMP DKI 2026 harus memperhitungkan KHL. Sebab, apabila UMP DKI 2026 dihitung berdasarkan KHL, maka angkanya harus menjadi Rp5,8 juta.

"Angka itulah yang kita majukan, oleh karena itu kita aksi supaya didengarkan oleh Pak Pramono, Pak Presiden bahwa buruh menuntut tidak lebih dan tidak kurang dari kebutuhan hidup layak," kata dia.

Winarso pun berharap aksi yang dilakukan buruh ini bisa langsung didengarkan pemerintah. Bahkan, dia juga berharap aksi ini langsung ditindaklanjuti untuk mengubah UMP DKI Jakarta 2026.

"Kita berharap aksi hari ini didengarkan dan ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah supaya argumen kita bisa dipertimbangkan," ujar dia.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi buruh DKI Jakarta akan menggelar aksi demonstrasi yang berpusat di kawasan silang Monas dekat Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (29/12/2025).

Demo tersebut dilakukan lantaran kaum buruh tidak puas dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp5,73 juta atau naik 6,17% dibandingkan tahun lalu (year on year/yoy).

Mereka meminta kenaikan UMP minimal sama dengan tahun lalu yaitu 6,5%. Buruh berharap bahwa UMP DKI Jakarta pada 2026 sebesar Rp5,89 juta.

Sebanyak 20.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia bakal menggelar aksi demonstrasi pada 29-30 Desember 2025, yang akan dipusatkan di dua titik, yakni Istana Negara, (Jakarta) dan Gedung Sate, Bandung (Jawa Barat).

Aksi digelar sebagai tindak lanjut atas penetapan besaran UMP dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) tahun 2026 di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Polisi menerjunkan 1.392 personel terkait dengan aksi sejumlah elemen buruh di Silang Monas, Jakarta Pusat hari ini, Senin (29/12/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan personel itu merupakan gabungan dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polsek jajaran.

"1.392 personel gabungan [Polda, Polres, Polsek jajaran] untuk pelayanan unjuk rasa wilayah Jakpus," kata Susatyo saat dikonfirmasi, Senin (29/12/2025).

Dia menambahkan salah satu elemen buruh yang menggelar aksi aksi adalah kelompok Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) Jakarta. Tak hanya itu, kelompok massa lainnya juga akan melakukan aksi terkait perkara sidang penghasutan yang digelar PN Jakarta Pusat.

Dalam hal ini, Susatyo menekankan bahwa pengamanan bakal dilakukan secara persuasif. Dia juga mengimbau agar pendemo tidak melakukan provokasi hingga merusak fasilitas umum.

“Silakan berorasi dengan tertib. Jangan memprovokasi, jangan melawan petugas. Hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional tergantung aktivitas arus lalu lintas di lokasi.

“Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 per bulan. Angka tersebut naik Rp 333.115 atau sekitar 6,17 persen dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp 5.396.761.

Penetapan UMP Jakarta 2026 diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah melalui serangkaian rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah.

“Hari ini kami mengumumkan besaran UMP setelah rapat beberapa kali antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. DKI Jakarta telah disepakati untuk kenaikan upah UMP tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Pramono menjelaskan, penetapan UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah pusat menetapkan formula penghitungan upah minimum dengan sejumlah variabel, salah satunya nilai alfa.

Menurut Pramono, PP tersebut mengatur nilai alfa dalam rentang 0,5 hingga 0,9. Dewan Pengupahan DKI Jakarta kemudian menyepakati penggunaan nilai alfa sebesar 0,75 sebagai dasar perhitungan UMP 2026.

“Dalam PP diatur alfanya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dalam rapat Dewan Pengupahan untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP dibutuhkan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75,” kata Pramono.

Ia menegaskan, penggunaan nilai alfa 0,75 membuat kenaikan UMP Jakarta 2026 berada di atas laju inflasi Jakarta serta tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Buruh Nilai UMP Jakarta 2026 Belum Layak

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai UMP Jakarta 2026 tidak sebanding dengan kebutuhan hidup buruh di ibu kota.

“Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp 5,73 juta,” tegas Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025).

Iqbal menyebut, UMP Jakarta 2026 masih berada di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi Kementerian Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 5,89 juta per bulan. Dengan UMP sebesar Rp 5,73 juta, terdapat selisih sekitar Rp 160.000.

“Selisih Rp 160 ribu itu sangat berarti bagi buruh. Itu bisa untuk makan, transportasi, atau kebutuhan dasar lainnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti UMP Jakarta yang lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi dan Karawang yang telah mencapai sekitar Rp 5,95 juta. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan biaya hidup Jakarta yang lebih tinggi.

“Apakah masuk akal upah minimum Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Karawang, sementara biaya hidup Jakarta jauh lebih mahal?” kata Iqbal.

Selain itu, KSPI mengkritisi kebijakan pemberian insentif transportasi, air bersih, dan BPJS yang disebut pemerintah. Menurut Iqbal, insentif tersebut bukan bagian dari upah dan tidak diterima langsung oleh buruh, serta memiliki kuota terbatas karena bergantung pada APBD.

“Buruh di Jakarta lebih dari satu juta orang. Tidak mungkin semua menerima insentif itu. Jadi itu bukan solusi,” tegasnya.

Iqbal juga mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan biaya hidup satu keluarga kecil di Jakarta bisa mencapai sekitar Rp 15 juta per bulan. Sementara UMP 100 persen KHL baru sebesar Rp 5,89 juta.

“Bahkan sepertiga dari kebutuhan hidup riil di Jakarta saja tidak terpenuhi,” tambahnya.

KSPI Siap Tempuh Jalur Hukum dan Aksi

Atas penetapan UMP Jakarta 2026 tersebut, KSPI menyatakan akan menempuh dua jalur perlawanan. Secara hukum, KSPI berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena penetapan UMP merupakan keputusan administrasi negara.

Secara gerakan, KSPI bersama aliansi buruh juga akan menggelar aksi massa besar-besaran di Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta yang diperkirakan berlangsung pada akhir Desember 2025 atau minggu pertama Januari 2026.

“Upah murah hanya akan memperdalam krisis daya beli dan mengganggu stabilitas sosial. Buruh tidak akan diam,” tutur Said Iqbal.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:

UMP Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen Jadi Rp 5,72 Juta

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5.729.876, Berlaku Mulai Januari

Sebagian lagi telah tayang di Kontan.co.id dengan judulUMP Jakarta Tahun 2026 Dipatok Rp 5,73 Juta, KSPI: Kami Menolak

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 per bulan. Angka tersebut naik Rp 333.115 atau sekitar 6,17 persen dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp 5.396.761.

Penetapan UMP Jakarta 2026 diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah melalui serangkaian rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah.

“Hari ini kami mengumumkan besaran UMP setelah rapat beberapa kali antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. DKI Jakarta telah disepakati untuk kenaikan upah UMP tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Pramono menjelaskan, penetapan UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah pusat menetapkan formula penghitungan upah minimum dengan sejumlah variabel, salah satunya nilai alfa.

Menurut Pramono, PP tersebut mengatur nilai alfa dalam rentang 0,5 hingga 0,9. Dewan Pengupahan DKI Jakarta kemudian menyepakati penggunaan nilai alfa sebesar 0,75 sebagai dasar perhitungan UMP 2026.

“Dalam PP diatur alfanya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dalam rapat Dewan Pengupahan untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP dibutuhkan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75,” kata Pramono.

Ia menegaskan, penggunaan nilai alfa 0,75 membuat kenaikan UMP Jakarta 2026 berada di atas laju inflasi Jakarta serta tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Buruh Nilai UMP Jakarta 2026 Belum Layak

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai UMP Jakarta 2026 tidak sebanding dengan kebutuhan hidup buruh di ibu kota.

“Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp 5,73 juta,” tegas Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025).

Iqbal menyebut, UMP Jakarta 2026 masih berada di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi Kementerian Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 5,89 juta per bulan. Dengan UMP sebesar Rp 5,73 juta, terdapat selisih sekitar Rp 160.000.

“Selisih Rp 160 ribu itu sangat berarti bagi buruh. Itu bisa untuk makan, transportasi, atau kebutuhan dasar lainnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti UMP Jakarta yang lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi dan Karawang yang telah mencapai sekitar Rp 5,95 juta. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan biaya hidup Jakarta yang lebih tinggi.

“Apakah masuk akal upah minimum Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Karawang, sementara biaya hidup Jakarta jauh lebih mahal?” kata Iqbal.

Selain itu, KSPI mengkritisi kebijakan pemberian insentif transportasi, air bersih, dan BPJS yang disebut pemerintah. Menurut Iqbal, insentif tersebut bukan bagian dari upah dan tidak diterima langsung oleh buruh, serta memiliki kuota terbatas karena bergantung pada APBD.

“Buruh di Jakarta lebih dari satu juta orang. Tidak mungkin semua menerima insentif itu. Jadi itu bukan solusi,” tegasnya.

Iqbal juga mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan biaya hidup satu keluarga kecil di Jakarta bisa mencapai sekitar Rp 15 juta per bulan. Sementara UMP 100 persen KHL baru sebesar Rp 5,89 juta.

“Bahkan sepertiga dari kebutuhan hidup riil di Jakarta saja tidak terpenuhi,” tambahnya.

KSPI Siap Tempuh Jalur Hukum dan Aksi

Atas penetapan UMP Jakarta 2026 tersebut, KSPI menyatakan akan menempuh dua jalur perlawanan. Secara hukum, KSPI berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena penetapan UMP merupakan keputusan administrasi negara.

Secara gerakan, KSPI bersama aliansi buruh juga akan menggelar aksi massa besar-besaran di Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta yang diperkirakan berlangsung pada akhir Desember 2025 atau minggu pertama Januari 2026.

“Upah murah hanya akan memperdalam krisis daya beli dan mengganggu stabilitas sosial. Buruh tidak akan diam,” tutur Said Iqbal.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:

UMP Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen Jadi Rp 5,72 Juta

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5.729.876, Berlaku Mulai Januari

Sebagian lagi telah tayang di Kontan.co.id dengan judulUMP Jakarta Tahun 2026 Dipatok Rp 5,73 Juta, KSPI: Kami Menolak

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh hingga pengusaha tengah harap-harap cemas menantikan penetapan kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat ini.

Belum diketahui pasti berapa besaran kenaikan upah minimum pada 2026. Namun, kalangan buruh telah menyatakan penolakan terhadap formula yang disebut-sebut bakal digunakan pemerintah untuk merumuskan kenaikan UMP 2026.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan. Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%. Angka tersebut di bahwa tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beebrapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah.

Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut. Pertama, penggunaan kembali konsep "konsumsi rata-rata buruh" yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

"Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Demo Buruh Besar-Besaran

Lebih lanjut, Said Iqbal menegaskan bahwa kalangan buruh akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran mulai 7 Desember 2025. Aksi demo ini dilakukan sehari menjelang pengumuman kenaikan UMP 2026 yang disebut akan dilaksanakan oleh pemerintah pada 8 Desember 2026.

"KSPI, Partai Buruh, dan 72 organisasi dalam Koalisi Serikat Pekerja menyatakan siap melakukan aksi besar jika pemerintah tetap memaksakan RPP Pengupahan dan menetapkan kenaikan upah sebesar 4,3% pada 8 Desember 2025," ujarnya.

Dia menuturkan, aksi demonstrasi akan dimulai sehari sebelumnya, pada 7 Desember 2025, dan berlanjut setelah pengumuman.

Bahkan dia menekankan bakal menggerakkan setidaknya 5 juta buruh dalam aksi demonstrasi penolakan RPP Pengupahan tersebut.

"Bahkan mogok nasional dengan melibatkan lima juta buruh akan dipertimbangkan bila pemerintah tetap bersikeras. Bila perlu, mogok nasional lima juta buruh stop produksi,” ujarnya.

Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026. Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu.

Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6% sampai 7%, yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha. Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5% hingga 6,8%, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli.

"Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah," pungkasnya.

Respons Pengusaha

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan bahwa kajian besaran UMP 2026 tak hanya memperhatikan kemampuan dunia usaha, melainkan juga aspek kesejahteraan pekerja.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pihaknya bersama asosiasi industri tengah menyiapkan usulan yang selaras dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5% pada 2026.

“Kita ketahui bahwa untuk UMP ini sesuatu yang bersifat competitiveness buat para pengusaha, tapi kami juga sadar bahwa aspek dari sisi pekerja harus diperhatikan baik-baik,” kata Anindya di sela acara Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Selasa (2/12/2025).

Dia melanjutkan bahwa komunikasi terus dijalin agar keberlanjutan usaha dan pekerja dapat tercapai, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Komunikasi yang sudah ada ujungnya kita pikirkan bagaimana bisa tumbuh kompetitif, tapi juga memikirkan tentunya saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan,” pungkas Anindya.

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan bahwa baik bagi pelaku usaha maupun pekerja, kenaikan upah minimum harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebutuhan hidup layak (KHL).

“Formula itu sudah menyangkut masalah tadi, masalah ekonomi, produktivitas, KHL, dan lain-lain. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa ini [UMP harus naik] 7%, 8%, enggak bisa,” kata Shinta saat ditemui usai media briefing di Kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, Apindo tidak mengajukan persentase kenaikan UMP 2026 secara spesifik, melainkan memberikan masukan untuk indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula.

Shinta menjelaskan bahwa alfa yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah akan menjadi catatan bagi Dewan Pengupahan daerah setempat untuk menentukan besaran kenaikan UMP yang ideal.

Selain itu, dia memandang bahwa kepastian formula kenaikan UMP akan menambah peluang bahwa investor akan menanamkan modal di Indonesia, karena perusahaan akan dapat memperhitungkan biaya tenaga kerja dengan lebih terukur.

“Jadi ini yang saya rasa perlu ketegasan, kita perlu konsistensi. Supaya investor itu bisa masuk ke Indonesia, dia tahu seperti apa nantinya biaya tenaga kerja di Indonesia,” ujar Shinta.

Formula Baru Kenaikan UMP

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah.

Menaker Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Yassierli menjelaskan bahwa rumusan penyesuaian upah itu akan diumumkan dalam waktu dekat. “Tunggu saja,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Menaker juga mengajak semua serikat pekerja/buruh untuk berkolaborasi meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Dia mengingatkan bahwa ada 150 juta angkatan kerja di Indonesia, dan 60% di antaranya bekerja di sektor informal.

“Kita perlu berkolaborasi agar semua angkatan kerja mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak,” kata Yassierli.

Pemerintah, lanjut Menaker, menyediakan balai-balai kerja yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill pekerja agar tetap bisa bersaing mengikuti perkembangan teknologi.

Sebelumnya, Menaker Yassierli menyebutkan pengumuman besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.

“Kita berharap dari patokan jadwal, tentu sebelum 31 Desember 2025, jadi untuk diterapkan Januari,” kata Yassierli Jakarta, Rabu (26/11).

Dia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait formula pengupahan menggantikan ketentuan sebelumnya, agar lebih adaptif terhadap kondisi tiap daerah.

Menurut Yassierli, penyusunan regulasi dilakukan melalui dialog sosial dengan pemangku kepentingan agar tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 menjadi komponen utama dalam formula penentuan UMP tahun 2026.

Data pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2025 digunakan mengingat keputusan UMP harus ditetapkan sebelum 31 Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI memberikan sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan Dewan Kesejahteraan Buruh pada pekan ini.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa rencana penyusunan Dewan Kesejahteraan Buruh itu turut dibahas olehnya dan presiden saat kunjungan Sekjen Konfederasi Buruh Dunia, Luc Triangle di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Menurut Andi, Presiden Prabowo akan mengumumkan susunan serta orang-orang yang akan mengisi posisi jabatan di dewan tersebut. Dia menduga Prabowo akan mengumumkannya pada minggu ini.

"Feeling saya minggu ini. Mudah-mudahan minggu ini. Kalau person-person belum dikasih tahu, tetapi kalau strukturnya sudah dikasih tahu. InsyaAllah minggu ini," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Selain mengenai Dewan Kesejahteraan Buruh, KSPSI dan Konfederasi Buruh Dunia turut membicarakan soal penanganan pemutusan hubungan kerja (PHK), penyaluran pekerja yang terdampak PHK sekaligus angkatan kerja baru. Beberapa hal itu dibicarakan di istana selama hampir 1,5 jam lamanya.

Selain itu, Presiden dan mereka turut membicarakan soal Desk Ketenagakerjaan yang diusung Polri. "Mereka mendukung langkah pemerintahan Prabowo dan juga Kapolri. Dua sekjen ini juga akan bertemu dengan Kapolri," terang Andi.

Pertemuan antara KSPSI, Konfederasi Buruh Dunia serta Presiden Prabowo juga bertepatan dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah, aktivis serikat buruh yang dibunuh pada 1993 atau saat pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto.

Sebelumnya, serikat buruh selain KSPSI yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan gambaran susunan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional hingga satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas) PHK yang akan dibentuk Presiden.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa pertemuan terbatas dengan pimpinan serikat buruh telah dilakukan sebanyak 2—3 kali terkait pembentukan DKBN. DKBN disebutnya akan dipimpin kepala organisasi setingkat menteri, meskipun keputusan akhir ada di tangan presiden.

"Sudah ada pertemuan, dua atau tiga kali pertemuan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Presiden Prabowo akan mengumumkan susunan komposisi personalia DKBN," kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

Menurutnya, berdasarkan informasi terakhir yang dia terima, DKBN akan terdiri dari dewan penasihat dan badan pelaksana. Dewan penasihat akan beranggotakan minimal tiga orang yang seluruhnya berasal dari unsur serikat buruh.