JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan belum ada temuan virus nipah di wilayah DKI Jakarta. Pramono menegaskan Jakarta masih terbebas dari virus tersebut.

"Yang virus Nipah sekali lagi alhamdulillah sampai hari ini di Jakarta belum ditemukan yang terkena virus Nipah," kata Pramono kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Meski demikian, Pramono menegaskan virus nipah merupakan salah satu hal yang disorot Kementerian Kesehatan. Ia pun mengaku telah mengerahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Kemarin waktu berkomunikasi dengan Bapak Menteri Kesehatan, mudah-mudahan Jakarta segera mengantisipasi untuk itu dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera mengatasi, menangani itu," sambung Pramono.

Politikus PDIP itu menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan lebih tanggap menghadapi penyakit. "Dan mudah-mudahan Jakarta lebih tanggap, karena persoalan yang menyangkut virus Nipah terus kemudian yang kemarin kencing apa? Tikus dan sebagainya mudah-mudahan tidak terjadi di Jakarta," tandas dia.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan belum ada temuan virus nipah di wilayah DKI Jakarta. Pramono menegaskan Jakarta masih terbebas dari virus tersebut.

"Yang virus Nipah sekali lagi alhamdulillah sampai hari ini di Jakarta belum ditemukan yang terkena virus Nipah," kata Pramono kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Meski demikian, Pramono menegaskan virus nipah merupakan salah satu hal yang disorot Kementerian Kesehatan. Ia pun mengaku telah mengerahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Kemarin waktu berkomunikasi dengan Bapak Menteri Kesehatan, mudah-mudahan Jakarta segera mengantisipasi untuk itu dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera mengatasi, menangani itu," sambung Pramono.

Politikus PDIP itu menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan lebih tanggap menghadapi penyakit. "Dan mudah-mudahan Jakarta lebih tanggap, karena persoalan yang menyangkut virus Nipah terus kemudian yang kemarin kencing apa? Tikus dan sebagainya mudah-mudahan tidak terjadi di Jakarta," tandas dia.

WASHINGTON - Bagian dari dokumen Epstein Files yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, miliarder Bill Gates berkomunikasi dengan Jeffrey Epstein mengenai “simulasi pandemi".

Komunikasi via email tersebut menunjukkan diskusi seputar latihan kesiapan dan skenario hipotetis, memberikan wawasan lebih lanjut tentang keterlibatan Gates dengan Epstein sebelum pandemi Covid-19.

Tidak disebutkan secara detail "simulasi pandemi" yang dimaksud dalam berkas tersebut. Namun, sekadar diketahui pandemi Covid-19 dimulai pada 31 Desember 2019.

Ini artinya komunikasi "simulasi pandemi" terjadi sebelumnya munculnya Covid-19. Ini juga mengingatkan kembali teori konspirasi yang menyebut pandemi Covid-19 sengaja diciptakan.

Pada Oktober 2019, Bill and Melinda Gates Foundation—yayasan yang didirikan Bill Gates dan mantan istrinya; Melinda—ikut mensponsori simulasi pandemi global bernama Event 201 yang diselenggarakan bersama Johns Hopkins Center for Health Security dan World Economic Forum. Simulasi ini bertujuan menguji kesiapan dunia menghadapi wabah virus fiktif.

Namun, pihak Gates Foundation menegaskan bahwa Event 201 hanyalah latihan kesiapsiagaan, bukan perencanaan atau prediksi pandemi nyata.

Yayasan milik Gates selama ini telah berkontribusi pada berbagai proyek pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan obat-obatan dan vaksin. Selama beberapa tahun, yayasan ini telah mendanai penelitian oleh Badan Pengatur Obat dan Produk Kesehatan (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) tentang pengembangan vaksin.

Dokumen Epstein Files juga mengungkap aib Bill Gates, di mana miliarder AS pendiri Microsoft itu disebut telah tertular penyakit menular seksual (STD) setelah berhubungan seks dengan gadis-gadis Rusia.

Epstein, terpidana paedofil yang meninggal di penjara AS pada tahun 2019, juga mengeklaim Bill Gates meminta antibiotik yang dapat dia berikan secara diam-diam kepada istrinya saat itu, Melinda.

Dalam email terpisah, Epstein mengatakan kepada anggota Parlemen Inggris, Peter Mandelson, bahwa dia "bersenang-senang" dengan Gates di Seattle.

Sekitar 3 juta halaman dokumen yang dirilis oleh pemerintahan Presiden Donald Trump juga berisi foto-foto baru Epstein dengan Gates, yang belum berkomentar tentang klaim tersebut.

Tujuh tahun setelah kematiannya, Epstein terus membayangi orang-orang yang berada di sekitarnya—dan Gates, yang pernah menjadi orang terkaya di dunia, termasuk di antaranya.

Pada 18 Juli 2013, Epstein membuat memo yang berisi sejumlah tuduhan tentang Gates. Isinya: “Untuk menambah penghinaan, Anda memohon kepada saya untuk menghapus email-email mengenai penyakit menular seksual Anda, permintaan Anda agar saya memberi Anda antibiotik yang dapat Anda berikan secara diam-diam kepada Melinda, dan deskripsi penis Anda.”

Seorang juru bicara Gates mengatakan: “Klaim ini benar-benar tidak masuk akal dan sepenuhnya salah."

“Satu-satunya hal yang ditunjukkan oleh dokumen-dokumen ini adalah frustrasi Epstein karena dia tidak memiliki hubungan berkelanjutan dengan Gates dan sejauh mana dia akan berusaha untuk menjebak dan mencemarkan nama baiknya," imbuhnya, seperti dikutip dari The Telegraph.

Jakarta (ANTARA) - Pengalaman Amerika Serikat pada awal pandemi COVID-19 memberikan pelajaran penting bagi negara berkembang seperti Indonesia bahwa kualitas kebijakan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh ketepatan arah kebijakan, tetapi juga oleh kecepatan dan kedalaman informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Ketika aktivitas ekonomi runtuh secara tiba-tiba akibat pembatasan sosial, bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) menyadari bahwa statistik ekonomi tradisional seperti data pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan terlalu lambat untuk menangkap realitas ekonomi yang berubah dari hari ke hari.

Dalam kondisi darurat tersebut, The Fed beralih ke data nontradisional seperti transaksi kartu debit dan kredit, data penggajian swasta, serta mobilitas penduduk untuk membaca denyut ekonomi secara hampir real time.

Indonesia menghadapi tantangan serupa, namun belum sepenuhnya memanfaatkan potensi data alternatif sebagai fondasi kebijakan moneter dan fiskal.

Dalam kondisi normal sekalipun, kebijakan moneter selalu bergantung pada data yang akurat dan tepat waktu. Bank Indonesia (BI), seperti halnya bank sentral lain, harus menyeimbangkan tujuan stabilitas inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, banyak indikator utama ekonomi Indonesia mulai dari Produk Domestik Bruto, tingkat pengangguran terbuka, hingga kemiskinan dipublikasikan dengan jeda waktu yang cukup panjang. Akibatnya, kebijakan sering kali bersifat reaktif, bukan preventif.

Dalam dunia yang semakin volatil, terutama akibat gejolak geopolitik, perubahan kebijakan moneter global, dan disrupsi teknologi, ketergantungan berlebihan pada data konvensional berisiko membuat kebijakan ekonomi Indonesia selalu tertinggal satu langkah dari realitas.

Pandemi COVID-19 seharusnya menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk mereformasi ekosistem data ekonomi. Selama periode tersebut, perubahan perilaku masyarakat terjadi sangat cepat: konsumsi berpindah ke platform digital, mobilitas anjlok drastis, dan struktur pasar tenaga kerja berubah secara mendalam.

Namun, sebagian besar kebijakan makro masih bertumpu pada data survei dengan frekuensi rendah. Padahal, Indonesia sebenarnya memiliki potensi data alternatif yang sangat besar.

Penetrasi pembayaran digital meningkat pesat, penggunaan e-wallet dan mobile banking meluas hingga ke daerah, dan platform daring mencatat jutaan transaksi setiap hari. Jika dikelola dengan baik, data ini dapat menjadi sumber informasi berharga untuk membaca konsumsi rumah tangga, tekanan inflasi sektoral, hingga kesehatan UMKM secara lebih cepat dan granular.

Salah satu pelajaran penting dari pengalaman The Fed adalah bahwa data alternatif sangat berguna untuk mendeteksi titik balik ekonomi. Dalam konteks Indonesia, kemampuan mendeteksi perlambatan ekonomi secara dini menjadi semakin penting di tengah ketergantungan pada permintaan domestik.

Ketika daya beli mulai melemah, sinyal awalnya sering kali muncul pada data transaksi ritel harian, penggunaan listrik, atau volume pengiriman barang—jauh sebelum tercermin dalam data inflasi atau PDB kuartalan.

Jika Bank Indonesia dan pemerintah mampu memanfaatkan data semacam ini, respons kebijakan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih terarah, misalnya dengan pelonggaran likuiditas yang bersifat sektoral atau intervensi fiskal yang lebih presisi.

Data alternatif juga sangat relevan dalam membaca dinamika inflasi Indonesia yang sering kali bersumber dari faktor penawaran, seperti gangguan rantai pasok, cuaca ekstrem, dan kebijakan perdagangan. Statistik inflasi resmi memang penting, tetapi sering kali terlalu agregat.

Dalam situasi tertentu, tekanan harga hanya terjadi pada komoditas atau wilayah tertentu. Data harga daring, data distribusi logistik, dan pergerakan stok barang di pelabuhan atau gudang dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang sumber tekanan inflasi.

Dengan demikian, kebijakan moneter tidak harus selalu merespons dengan instrumen yang bersifat umum, seperti suku bunga, tetapi dapat dikombinasikan dengan kebijakan makroprudensial dan koordinasi lintas kementerian.

Keunggulan lain data nontradisional adalah kemampuannya mengatasi penurunan kualitas survei konvensional.

Di Indonesia, tingkat respons survei rumah tangga dan usaha kecil cenderung menurun, seiring meningkatnya biaya dan kompleksitas pengumpulan data. Hal ini berpotensi menurunkan presisi statistik resmi.

Mengintegrasikan data administratif, seperti data pajak, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, atau perizinan usaha, dengan data sektor swasta dapat membantu menjaga kualitas statistik ekonomi nasional. Hanya saja, integrasi ini membutuhkan tata kelola data yang kuat, standar metodologi yang transparan, dan perlindungan privasi yang ketat agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Pengalaman Amerika juga menunjukkan bahwa data alternatif dapat meningkatkan akurasi estimasi awal, khususnya pada pasar tenaga kerja. Indonesia menghadapi tantangan serupa, terutama dalam mengukur pembentukan dan penutupan usaha kecil yang sangat dinamis.

Banyak usaha mikro dan kecil tidak tercatat secara formal atau bergerak secara informal. Data digital dari platform e-commerce, layanan pengantaran, dan pembayaran daring dapat memberikan sinyal awal tentang pertumbuhan atau penurunan aktivitas usaha. Jika informasi ini diintegrasikan ke dalam model statistik resmi, maka kebijakan ketenagakerjaan dan UMKM dapat dirancang dengan basis bukti yang lebih kuat.

Pemanfaatan data nontradisional bukan tanpa risiko. Ketergantungan pada data swasta dapat menimbulkan masalah keberlanjutan dan transparansi. Tidak semua data dapat diakses publik, dan tidak semua metode dapat diverifikasi oleh pihak luar. Bagi bank sentral, seperti BI, transparansi merupakan prasyarat penting bagi kredibilitas kebijakan.

Oleh karena itu, data alternatif harus diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti data resmi. Proses benchmarking, pengujian metodologi, dan publikasi ringkasan analisis menjadi kunci agar penggunaan data alternatif tidak justru menimbulkan ketidakpastian baru di pasar.

Lebih jauh, isu distribusi dampak kebijakan juga menjadi semakin penting. Data mikro nontradisional memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh kebijakan moneter.

Di Indonesia, transmisi kebijakan suku bunga sering kali tidak merata antara kelompok pendapatan, wilayah, dan sektor usaha. Dengan data granular, pemerintah dan bank sentral dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif dan meminimalkan ketimpangan, tanpa harus mengorbankan stabilitas makro.

Pada akhirnya, tantangan utama Indonesia bukan kekurangan data, melainkan kemampuan institusional untuk mengolah, mengintegrasikan, dan memanfaatkannya secara efektif. Reformasi statistik ekonomi harus menjadi bagian dari agenda besar transformasi kebijakan publik.

Kolaborasi antara Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kementerian teknis, akademisi, dan sektor swasta mutlak diperlukan. Tanpa lompatan dalam cara kita membaca ekonomi, kebijakan akan terus tertinggal dari realitas.

Di era ekonomi digital dan ketidakpastian global yang tinggi, keunggulan suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya atau ketepatan instrumen kebijakan, tetapi oleh kualitas informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Indonesia memiliki peluang besar untuk belajar dari pengalaman negara maju, sekaligus merancang sistem data yang sesuai dengan karakteristik domestiknya. Jika peluang ini dimanfaatkan dengan serius, data alternatif dapat menjadi fondasi kebijakan ekonomi yang lebih adaptif, responsif, dan berpihak pada stabilitas jangka panjang.

*) Dr Aswin Rivai adalah pemerhati ekonomi dan dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Aktivitas penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) di Indonesia pada tahun 2025 tercatat belum menunjukkan pemulihan sejak pandemi covid-19. Padahal, pasar IPO di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN secara keseluruhan mencatatkan pemulihan (rebound).

Berdasarkan data Deloitte Southeast Asia per 14 November 2025, nilai dana yang berhasil dihimpun melalui IPO di Indonesia tahun ini baru mencapai US$ 921 juta, hanya sedikit lebih tinggi dari US$ 903 juta tahun 2024. Capaian ini kontras dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang mengalami peningkatan signifikan.

Deloitte Southeast Asia Capital Markets Services Leader Tay Hwee Ling mengatakan, Singapura mencapai IPO tertinggi dengan memperoleh penghimpunan dana sebesar US$ 1,6 miliar, kemudian disusul oleh Malaysia yang sebesar US$ 1,1 miliar.

Posisi Indonesia juga kalah dari negara tetangga Vietnam yang mencapai penghimpunan dana IPO sebesar US$ 1 miliar. Namun, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Filipina yang sebesar US$ 595 juta dan Thailand yang sebesar US$ 361 juta.

"Dari 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Vietnam, di 3 negara ini, IPO totalnya berkontribusi sekitar 67% dari IPO total (negara Asia Tenggara) selama 1 tahun tahun ini," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (18/11).

Dalam catatannya, jika mengacu pada tren selama 5 tahun terakhir, pasar modal Indonesia mengalami volatilitas yang cukup besar dalam aktivitas IPO. Tercatat, himpunan dana IPO terus mengalami penurunan sejak tahun 2021 yang mencapai US$ 4,5 miliar. Pada tahun 2022 turun menjadi US$ 2,3 miliar, namun naik lagi pada tahun 2023 sebesar US$ 3,6 miliar.

Indonesia sempat berjaya dan menapaki puncak IPO terbesar di Asia Tenggara pada 2021 dan 2023. Namun sejak 2024, kinerjanya turun drastis, bahkan tidak sampai seperempat dari level 2021.

"Jika kita melihat negara seperti Indonesia dan Filipina, (tahun 2025) secara langsung, kita bisa melihat bahwa sektor energi dan sumber daya berkontribusi dalam capaian ukuran IPO, berkompetisi di lokasi ini," pungkasnya.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri petrokimia nasional masih akan menghadapi tekanan berat hingga setidaknya 2025. Berdasarkan peta jalan yang dirilis oleh Indonesia Olefin, Aromatic and Plastic Industry Association (INAPLAS), sektor ini masih dalam fase survival and recovery akibat tekanan global yang datang bertubi-tubi sejak pandemi Covid-19.

"2025-2035 kita berusaha memenuhi semua kebutuhan industri Petrokimia," kata Ketua Umum Inaplas, Suhat Miyarso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di gedung DPR, Rabu (12/11/2025).

Namun sayangnya hingga 2025 industri petrokimia Indonesia masih berada dalam posisi terjepit oleh faktor eksternal. Inaplas mencatat, hingga 2025, proyek besar seperti pembangunan Cracker kedua dan Revamping Development Master Plan (RDMP) masih dalam tahap penyelesaian.

Sementara itu, target jangka menengah di 2035 mencakup penyelesaian Cracker ketiga, pembangunan satu GRR (Grass Root Refinery), unit pemisah kondensat, serta pengembangan energi hijau.

Di periode yang sama, pemerintah juga menargetkan peningkatan kapasitas industri petrokimia, memperluas kapasitas kilang, dan mendorong pergeseran energi ke sumber yang lebih hijau.

Pada fase berikutnya, sekitar tahun 2035, Inaplas memproyeksikan tercapainya kemandirian pasokan produk petrokimia dalam negeri, seiring integrasi penuh antara kilang dan industri turunan.

Bahkan pada 2045, bertepatan dengan tagline 'Indonesia Emas', industri ini diharapkan mampu menghasilkan generasi baru pesawat komersial dan bahan plastik rekayasa bernilai tinggi.

"2035-2045 kita fokus pada integrasi antara industri Petrokimia dan industri kilang minyak sehingga ada produk-produk yang bisa dipertukarkan dalam negeri sehingga produk akhir kita lebih kompetitif," sebut Suhat.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia-Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional 5,3% pada 2026. Proyeksi ini lebih rendah dari yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu 5,4%.

Demikianlah disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo saat rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025)

Secara umum, kata Perry ekonomi Indonesia masih mampu melanjutkan momentum pertumbuhan selepas pandemi covid-19. Pada kuartal III-2025, ekonomi sedikit melambat namun masih berada di atas 5%. Kuartal selanjutnya diperkirakan akan melesat seiring dengan peningkatkan belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat.

"Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2025 adalah 4,7-5,51% dan titik tengah 5,1% dan akan meningkat 2026," jelasnya.

Proyeksi BI menarik perhatian Ketua Komisi XI Misbakhun sebagai pimpinan rapat tersebut.

"Bapak tadi membicarakan angka pertumbuhan itu dalam angka 5,3 itu di ATB RATBI 2026 itu realistis atau tidak?. Sementara kita APBN sudah menyusun 5,4%. Berarti kan ada yang realistis ada yang gak realistis ini kalau begini," tanya Misbakhun.

Perry menjelaskan bahwa proyeksi tersebut mengacu pada survei yang sudah dilakukan BI. Hanya saja Perry tidak menyampaikan lebih rinci komponen yang menjadi pendukung proyeksi tersebut.

"Ada survei-survei yang kami lakukan sebagai dasar juga ada modeling," paparnya.

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten pengelola Pizza Hut, PT Sarimelati Kencana Tbk. (PZZA) mencatatkan laba neto tahun berjalan sebesar Rp15,91 miliar pada kuartal III-2025, berbalik dari kerugian Rp96,71 miliar pada periode yang sama setahun sebelumnya. Perolehan laba menandai perbaikan kerja perusahaan yang terus merugi sejak pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020, serta tekanan dari seruan aksi boikot anti Israel.

Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada periode 30 September 2025, PZZA mencatatkan penjualan neto sebesar Rp2,26 triliun, naik 11,17% secara tahunan atau year on year (yoy). Penjualan terbesar berasal dari lini makanan, yakni sebesar Rp2,14 triliun, dan sisanya berasal dari minuman.

Beban pokok penjualan ikut terkerek naik menjadi Rp690,27 miliar dari setahun sebelumnya sebesar Rp638,93 miliar. Lantas, laba bruto tercatat naik menjadi sebesar Rp1,57 triliun.

PIZZA berhasl menekan beban usaha, seperti beban umum dan administrasi berkurang menjadi Rp137,98 miliar pada kuartal III-2025, dari Rp146,73 miliar setahun sebelumnya. Kemudian, pendapatan operasi lainnya tumbuh menjadi Rp46,19 miliar dari setahun sebelumnya Rp40,52 miliar.

Perbaikan kinerja PZZA ini ditorehkan seiring dengan pengurangan gerai dan karyawan yang dilakukan sepanjang tahun ini. Tercatat, sampai dengan tanggal 30 September 2025, gerai Pizza Hut tersisai 583 di Jakarta dan kota lain di Indonesia. Jumlah itu telah berkurang dari 591 gerai pada akhir tahun lalu.

Sementara jumlah karyawan tetap tersisa 4.245 pada tanggal 30 September 2025. Artinya, PZZA telah memangkas 222 karyawan sejak 31 Desember 2024.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Sentra toko buku kawasan Kwitang, Jakarta Pusat terpantau masih bertahan di tengah gempuran marketplace di Tanah Air. Pantauan CNBC Indonesia, Senin (3/11/2025), tampak toko-toko buku di kawasan ini masih didatangi calon-calon pembeli, meski ada juga yang sepi tanpa pengunjung.

Hanya saja memang, penampakan saat ini tak seramai dulu, ketika toko-toko buku di kawasan Kwitang ini pernah jaya, dipadati pembeli dari berbagai golongan. Bahkan, kawasan ini dulu sempat dikenal sebagai 'surga pencinta buku' Jakarta, bagi generasi 1980-1990-an. Saat itu, ratusan pedagang berderet di trotoar. Para mahasiswa, pelajar, hingga dosen kerap menyusuri lorong-lorong kecil mencari buku pelajaran, novel sastra, hingga cetakan edisi langka.

Mereka pun menyebut Kwitang adalah tempat wajib untuk mencari koleksi buku.

Kini, hanya beberapa toko yang tersisa dan yang cukup ramai dikunjungi pelanggan pun hanya beberapa.

Menurut pengakuan pedagang yang ditemui CNBC Indonesia, dahulu sebelum adanya penertiban di 2007, ada ratusan pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan buku. Kini, hanya tersisa sekitar delapan penjual buku yang ada di kawasan tersebut, di mana empat toko menjual buku umum, tiga toko menjual buku-buku Islam, dan satu toko menjual sedikit buku di trotoar.

Subhil, salah satu pedagang bercerita sepinya toko buku Kwitang sejatinya sudah mulai terjadi sejak 2015. Namun, penurunan makin parah setelah pandemi Covid-19.

"Sebenarnya sudah mulai sepi sejak 2015, pas HP pintar sudah mulai bermunculan. Tapi makin parah sejak Covid-19, karena kan orang-orang nggak boleh ke mana-mana, setelah Covid-19, pelanggan nggak balik banyak, cuma beberapa," kata Subhil saat ditemui CNBC Indonesia, Senin (3/11/2025).

Padahal menurutnya, koleksi buku-buku yang tersedia di kawasan ini sangatlah lengkap. Mulai dari buku pelajaran SD-SMA, buku-buku materi kuliah, novel, komik, hingga buku antik dan masih banyak lagi.

"Kalau buku pelajaran sekolah, mungkin saat ini orangnya lagi nggak banyak karena belum semesteran, tapi pecinta novel, perlahan mulai balik lagi ke sini," lanjutnya.

Senada dengan Subhil, Tardi (bukan nama sebenarnya) mengaku, semenjak pandemi Covid-19, pelanggan memang belum kembali seperti dahulu, meski beberapa mulai kembali ke toko buku Kwitang, terutama penikmat novel dan buku-buku filosofi hidup.

"Kalau jumlah pelanggan, memang masih jauh dari yang dulu ya. Tapi belum lama ini, pelanggan mulai balik lagi, entah karena sering ketipu saat beli di online atau bagaimana," kata Tardi.

Biasanya, kata dia, kawasan toko buku Kwitang cenderung sepi pada Senin hingga Jumat dan mulai ramai saat akhir pekan.

"Kalau Senin, ya sampai Jumat, memang sepi karena kan pembaca lagi pada bekerja, kalau akhir pekan kan ada waktu luang buat cari-cari buku di sini," terangnya.

Sementara itu Yusuf (bukan nama sebenarnya), kondisinya tidak seperti toko lainnya, di mana tokonya belum berubah banyak dan masih sepi.

"Ya masih begini sejak Covid-19, belum berubah banyak, beda sama toko lain yang sudah mulai banyak lagi sejak banyak yang cari novel," kata Yusuf.

Namun, Ia tetap berjualan meski tokonya masih cukup sepi. Ia sangat bergantung pada buku-buku soal kedinasan.

"Ya paling berharap dari pelanggan yang lagi cari buku-buku soal kedinasan, atau tes CPNS, karena kalau di sini kan bisa ditawar, daripada beli di toko buku besar, lebih mahal," jelasnya.

Adapun di toko buku Kwitang, harganya cukup murah, mulai dari Rp 10.000 hingga Rp 200.000. Tak hanya itu saja, harga-harga buku juga bisa ditawar.

Foto: Sentra toko buku kawasan Kwitang, Jakarta Pusat masih cukup eksis meski kondisinya tak seramai dahulu sebelum makin eksisnya marketplace. (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata) Sentra toko buku kawasan Kwitang, Jakarta Pusat masih cukup eksis meski kondisinya tak seramai dahulu sebelum makin eksisnya marketplace. (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan melanjutkan kebijakan burden sharing bunga utang Surat Berharga Negara (SBN) antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).

Menurutnya, kebijakan burden sharing menganggu batasan antara fiskal dan moneter. Ini dianggap mengaburkan independensi bank sentral.

"Tidak menggunakan burden sharing itu biar moneter jalan moneter. Kalau burden sharing terus seolah menggabungkan kembali bank sentral dan pemerintah," kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia INDEF, di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dia pun berjanji akan menghindari kebijakan ini ke depannya. Keputusan tidak melanjutkan burden sharing ini sudah pernah ditegaskan Purbaya. Burden sharing ini awalnya muncul di masa pandemi Covid-19. Saat itu, pemerintah membutuhkan dana untuk mengatasi pandemi.

Selepas Covid, BI menjelaskan skema burden sharing atau berbagi beban terbaru yang dilakukan antara BI dengan Kementerian Keuangan adalah untuk mendanai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

Burden sharing kali ini dilakukan melalui pembelian surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar, namun tetap di pasar sekunder, bukan primer seperti era Covid-19.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Suasana toko-toko percetakan atau fotocopy di sepanjang Jalan Percetakan Negara, Johar Baru Jakarta Pusat tampak sunyi sepi. Beberapa pedagang mengungkapkan sepinya pelanggan, mulai dari efek efisiensi anggaran oleh pemerintah, dampak dari pandemi Covid-19, hingga beralihnya ke dokumen digital.

Arif, salah satu pedagang fotocopy mengungkapkan mulai banyaknya penggunaan dokumen digital membuat jasa fotocopy semakin tergerus, salah satunya undangan pernikahan.

"Semenjak banyak yang pakai dokumen digital, orang-orang sudah mulai jarang mencetak di sini, ya contohnya saja undangan pernikahan. Sekarang kan gampang, tinggal buat aja undangan digital, nanti tinggal share ke whatsapp rekannya, atau dibuatkan website undangannya," kata Arif saat ditemui CNBC Indonesia, Jumat (24/10/2025).

Tak hanya undangan pernikahan atau sejenisnya, kini percetakan seperti kalender dan dokumen lainnya juga sudah mulai berkurang.

"Kalender juga sudah mulai jarang, engga tahu nanti akhir tahun apakah masih ramai. Kemudian kalau dulu kan orang-orang bisa cetak CV, sekarang tinggal kirim lewat email saja, yang melamar kerja cetak beberapa dokumen juga sudah jarang," tambahnya.

Foto: Kawasan Jalan Percetakan Negara di Salemba, Jakarta Pusat, yang dulu dikenal dengan deretan toko percetakan dan fotokopi, kini hanya menyisakan beberapa saja pada Rabu (22/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata) Kawasan Jalan Percetakan Negara di Salemba, Jakarta Pusat, yang dulu dikenal dengan deretan toko percetakan dan fotokopi, kini hanya menyisakan beberapa saja pada Rabu (22/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

Bahkan, kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah juga mempengaruhi jasa percetakan.

"Betul, efisiensi anggaran yang lumayan dampaknya. Sekarang dari lembaga-lembaga juga sudah mulai jarang pakai jasa percetakan," ujarnya.

Senada dengan Arif, Sobri, pedagang fotocopy lainnya juga mengungkapkan hal yang sama. Bahkan, penjualan stempel saja sudah berkurang hingga 20%. Ia mengungkapkan hal ini terjadi setelah pandemi Covid-19.

"Sejak Covid-19, mau tidak mau orang-orang harus beradaptasi dengan digital. Jangankan dokumen, pemesanan stempel saja sudah mulai berkurang," kata Sobri.

Ia pun juga mengaku efisiensi anggaran turut mempengaruhi tokonya, di mana kini sudah mulai jarang pemesanan dari lembaga-lembaga yang kantornya berada di sekitar Jalan Percetakan Negara.

"Itu contoh Lapas Salemba, dulu banyak pegawainya yang ke sini buat cetak dokumen, sekarang mungkin karena sudah punya alat sendiri, atau ya karena efisiensi, anggaran alat tulis kantor (ATK) dipangkas," terangnya.

Meski begitu, kini Ia mengandalkan dari penjualan alat tulis yang kerap masih dibutuhkan oleh kantor-kantor sekitar atau sekolah-sekolah.

"Ya paling berharap dari penjualan alat tulis saja sih, biasanya tetap ada yang beli, walaupun sekarang sekolah saja ujian kebanyakan sudah pakai komputer," ungkapnya.

Sementara itu, Lisna, pedagang fotocopy lainnya mengungkapkan jumlah mahasiswa yang datang ke tokonya sudah jauh berkurang dan tidak seperti dulu lagi.

"Kalau dari mahasiswa UI Salemba, sebenarnya masih ada, cuma memang sudah berkurang, entah karena sebagian sudah pindah ke kampus Depok apa bagaimana, kalau mengandalkan mahasiswa yang sedang skripsi, juga itu kan bulan-bulan tertentu, engga tiap hari," kata Lisna.

Kini, Ia berharap dari sekolah di sekitar tokonya dan beberapa karyawan kantor disekitarnya, termasuk karyawan dari Rumah Sakit (RS) Saint Carolus.

"Ya paling berharap dari murid-murid di sekolah SD dekat sini, atau SMP Trisula lah, sama paling pekerja di RS Saint Carolus," jelasnya.

(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kawasan Jalan Percetakan Negara, Johar Baru, Jakarta Pusat terkenal dengan banyaknya toko percetakan dan fotocopy. Namun itu dulu dan kini hanya tinggal beberapa saja.

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di lokasi tersebut pada Jumat (24/10/2025), hanya tersisa sekitar 10 toko fotocopy dan percetakan dari persimpangan Jalan Salemba Tengah dan Jalan Percetakan Negara hingga dekat kantor Perum Percetakan Negara (PNRI).

Ada beberapa toko fotocopy yang masih cenderung ramai karena dekat dengan sekolah dasar, adapula yang juga sudah sepi. Menurut beberapa pedagang, dahulunya ada sekitar 15 hingga 20 ruko percetakan di kawasan tersebut. Namun karena seiring sepinya pelanggan, ruko-ruko tersebut banyak yang tutup.

Salah satunya diungkap oleh Haryunta, pedagang percetakan yang tak jauh dari Stasiun Kramat dan juga dekat Jalan Percetakan Negara, di mana dahulu banyak toko-toko percetakan di sepanjang jalan tersebut. Namun kini hanya tinggal beberapa saja.

"Dulu lumayan banyak, dari persimpangan Jalan Salemba Tengah-Percetakan Negara hingga depan PNRI, ada belasan kira-kira. Sekarang tinggal sedikit, karena banyak yang engga kuat, makin sepi orderan," ungkap Haryunta saat ditemui CNBC Indonesia, Rabu (22/10/2025).

Ia mengaku banyaknya toko percetakan yang tutup setelah pandemi Covid-19 dan kini juga sudah tak banyak orang yang mencetak undangan, baik untuk pernikahan maupun acara lainnya, karena sekarang sudah dapat dikirim melalui online.

Foto: Kawasan Jalan Percetakan Negara di Salemba, Jakarta Pusat, yang dulu dikenal dengan deretan toko percetakan dan fotokopi, kini hanya menyisakan beberapa saja pada Rabu (22/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata) Kawasan Jalan Percetakan Negara di Salemba, Jakarta Pusat, yang dulu dikenal dengan deretan toko percetakan dan fotokopi, kini hanya menyisakan beberapa saja pada Rabu (22/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

"Sejak Covid-19 makin sepi, karena juga sekarang kan undangan sudah ada dalam bentuk digitalnya, sudah mulai jarang yang dicetak. Paling yang masih agak ramai ya yang tokonya dekat sekolahan," lanjutnya.

Sedangkan Arif, pedagang toko fotocopy lainnya mengungkapkan meski tokonya dekat dengan sekolah, tetapi kondisinya kini tak seramai dahulu, karena banyaknya penggunaan dokumen digital.

"Sebenarnya enggak sepi-sepi banget, cuma memang beda dari yang dulu. Kalau di sini kan ada 2 toko ya deket sekolahan, kadang 2 saja masih susah karena banyak yang cetak buat soal atau apapun, sekarang ya kadang tetap ada yang mau cetak, cuma paling buat fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain," kata Arif.

Kini, Ia mengandalkan penjualan lain seperti alat tulis dan cetak dokumen tertentu.

"Ya paling ngandalkan penjualan alat tulis, biasanya masih ada kok yang beli kalau alat tulis. Sama kalau ada yang cetak-cetak dokumen tertentu," ujarnya.

Sementara itu, Lukman (samaran), juga mengaku bisnis fotocopy sudah tak seramai dahulu. Bahkan tak hanya banyaknya dokumen digital yang kini lebih mudah, adanya efisiensi anggaran di lingkup pemerintah/lembaga juga mempengaruhi bisnis fotocopy.

"Dulu iya banyak, sekarang sudah tinggal sedikit, mungkin karena sekarang juga bisa kirim dokumen via whatsapp atau email. Adanya efisiensi anggaran juga ngaruh, biasanya di sekitar sini banyak kantor pemerintahan cetak dokumen, sekarang sudah semakin sedikit," kata Lukman.

(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]