Satu-satunya yang mengkontraksi pertumbuhan ekonomi itu adalah dari komponen net ekspor

Jakarta (ANTARA) - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 berada di kisaran 5,2–5,3 persen, ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi dan belanja pemerintah yang tinggi.

“Satu-satunya yang mengkontraksi pertumbuhan ekonomi itu adalah dari komponen net ekspor,” ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan Brief Report: Quarterly Economic Review Q1-2026 yang dirilis CORE pada Rabu, tingkat konsumsi rumah tangga masih relatif kuat hingga kuartal I-2026. Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 4,86 persen pada kuartal I-2026, meningkat dari 2,77 persen pada periode sama tahun sebelumnya.

Optimisme konsumen juga membaik, tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang naik menjadi 115,5 dari 110,7 pada kuartal IV-2025.

Meski konsumsi rumah tangga tumbuh, CORE menilai kualitasnya belum kuat karena terkonsentrasi pada kebutuhan dasar, sementara belanja non-esensial cenderung melemah.

Dari sisi fiskal, laporan menyebut bahwa akselerasi belanja negara menjadi penopang pertumbuhan, meski di saat yang sama memperlebar defisit anggaran.

Belanja negara tumbuh sekitar 31 persen secara tahunan, yang mendorong defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir Maret 2026, setara 34,8 persen dari target tahunan sebesar Rp689,1 triliun.

Lonjakan terutama berasal dari belanja pemerintah pusat yang naik 47,7 persen secara tahunan menjadi Rp610,3 triliun, didorong program strategis kementerian/lembaga, bantuan sosial dan Program Makan Bergizi Gratis.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa hanya terealisasi Rp204,8 triliun, terkontraksi 1,1 persen secara tahunan.

Namun demikian, Faisal menyoroti komponen net ekspor yang masih menjadi penahan pertumbuhan. Pengalokasian komoditas ekspor utama seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) untuk pasar domestik melalui kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) dan program B50 disebut menjadi faktor yang memperlambat pertumbuhan ekspor.

Kebijakan DMO menyebabkan ekspor manufaktur dan pertambangan terkontraksi masing-masing 14,4 persen dan 22,8 persen.

Pertumbuhan ekspor minyak hewani/nabati juga melambat dari 71,53 persen pada triwulan I 2025 menjadi 16,19 persen pada triwulan I 2026.

Faisal menambahkan realisasi pertumbuhan kuartal I berpotensi lebih tinggi, bahkan mencapai 5,4–5,5 persen. Namun, menurut dia, kinerja tersebut diproyeksikan tidak akan berlanjut pada kuartal berikutnya.

CORE memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II hingga IV-2026 berpotensi melambat signifikan akibat tekanan global, kenaikan harga energi, serta kebijakan efisiensi domestik.

Secara keseluruhan, CORE Indonesia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 di kisaran 4,9–5,1 persen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mengubah pola belanja negara agar tidak lagi terkonsentrasi di akhir tahun. Strategi ini diterapkan untuk menjaga stabilitas defisit sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lebih merata sepanjang tahun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, pola belanja yang sebelumnya menumpuk di kuartal IV kini diratakan sejak awal tahun. “Kita ingin mengubah pola pengeluaran Pemerintah, pola belanja Pemerintah, yang dulunya di kuartal IV adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan,” ujar Juda di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Perubahan ini tercermin dari realisasi belanja negara kuartal I 2026 yang mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Angka tersebut setara 21,2 persen dari total APBN 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 17,1 persen.

Dengan capaian tersebut, pemerintah menargetkan distribusi belanja pada kuartal II hingga IV masing-masing sekitar 26 persen. Juda menilai langkah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dalam tahun berjalan. “Jadi ini memang tujuannya agar pertumbuhan ekonomi itu merata, cepat, dan terjadi di tahun yang sama. Jadi memang ada perubahan dari pola konsumsi Pemerintah,” kata Juda.

Ia menambahkan, percepatan belanja mulai berdampak pada konsumsi masyarakat. Indikator seperti Mandiri Spending Index menunjukkan tren peningkatan pada sektor konsumsi, termasuk barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga.

Namun, kebijakan ini memunculkan catatan dari kalangan ekonom. Ekonom Indef Eko Listiyanto mengatakan percepatan belanja memang lebih efektif dibanding pola lama yang menumpuk di akhir tahun.

“Sebenarnya kalau dari konsep yang berubah yaitu mengakselerasi belanja, saya setuju, karena biasanya belanja-belanja kita memang cenderung ngegas-nya hanya di kuartal IV, dan itu tidak optimal untuk perekonomian,” ujar Eko.

Meski demikian, ia mengingatkan risiko pengendalian defisit di akhir tahun. Defisit APBN pada kuartal I 2026 tercatat mencapai 0,93 persen terhadap PDB, mendekati batas disiplin fiskal tahunan sebesar 3 persen. “Tapi di sisi lain karena defisitnya 0,93 persen (kuartal I 2026), itu kan kalau kita tarik rata-rata dalam katakanlah empat kuartal, memang akan tembus 3 persen, jadi secara matematika karena kuartal I ini sudah 0,93 persen, mungkin ada kekhawatiran, kalau terlalu di-gas juga, jangan-jangan nanti di kuartal IV justru ngerem mendadak. Ini yang kita khawatirkan,” jelas Eko.

Kementerian Keuangan memastikan akan melakukan evaluasi rutin terhadap realisasi anggaran untuk menjaga defisit tetap terkendali. Hingga kuartal I 2026, defisit tercatat Rp240,1 triliun, dengan pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen.

Penerimaan pajak menjadi penopang utama dengan realisasi Rp394,8 triliun atau naik 20,7 persen, termasuk lonjakan PPN dan PPnBM sebesar 57,7 persen.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai turun 12,6 persen, dan PNBP melemah 3 persen.

Dari sisi belanja, pemerintah pusat mencatat kenaikan signifikan 47,7 persen menjadi Rp610,3 triliun, sedangkan transfer ke daerah turun tipis 1,1 persen menjadi Rp204,8 triliun.

Yang dulunya di triwulan IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan bahwa pemerintah mengubah pola pengeluaran atau belanja menjadi lebih merata setiap triwulan pada tahun ini, sehingga diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

“Yang dulunya di triwulan IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan. Di triwulan I, (sudah terealisasi) 21 persen (dari target APBN). Triwulan II targetnya 26 persen, triwulan III 26 persen, dan juga triwulan IV juga 26 persen. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi itu merata cepat dan terjadi di tahun yang sama,” kata Juda di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Adapun pada triwulan I 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau setara dengan 21,2 persen dari target APBN yang sebesar Rp3.842,7 triliun.

Belanja pada periode ini tumbuh sebesar 31,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang sebesar 1,4 persen (yoy).

Secara rinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen dari target APBN), dengan pertumbuhan sebesar 47,7 persen (yoy). Adapun transfer ke daerah mencapai Rp204,8 triliun (29,5 persen dari target APBN), menurun 1,1 persen (yoy).

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen (yoy), setara dengan 18,2 persen dari target APBN.

Dengan kinerja belanja dan penerimaan ini, maka defisit APBN triwulan I 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ketika ditanya mengenai kekhawatiran pelebaran defisit pada akhir tahun, Juda menegaskan bahwa pengelolaan fiskal tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur.

Meski realisasi defisit pada triwulan I mencapai 0,93 persen dari PDB, ia menjelaskan angka tersebut tidak bisa langsung dikalikan untuk menggambarkan kondisi hingga akhir tahun.

“Tentu saja kita tidak bisa langsung dikalikan dengan empat (jika asumsi defisit 0,93 persen setiap kuartal) jadi di atas 3 persen (defisit di akhir tahun),” kata Juda.

Ia pun memastikan kinerja APBN akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala, terutama dari sisi penerimaan pajak dan belanja yang masih dapat dikendalikan.

Dengan berbagai langkah yang diupayakan otoritas fiskal, Juda tetap optimistis defisit APBN tetap terjaga di bawah batas aman sebesar 3 persen terhadap PDB.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ada banyak hal yang patut dikagumi dari kisah ekonomi Indonesia belakangan ini. Seorang presiden yang menepati janji kampanye. Program makan bergizi yang berjalan mekanis seperti jarum jam, menjangkau jutaan anak. Bank sentral yang siap menjaga nilai tukar rupiah. Dan menteri keuangan yang berbicara penuh percaya diri di panggung global, meyakinkan mitra internasional bahwa semuanya baik-baik saja.

Namun, kekaguman dan analisis adalah dua hal yang berbeda. Di balik permukaan berbagai pencapaian ini, seorang pengamat yang prihatin mungkin melihat pola yang patut direnungkan secara jernih.

Perhatikan rupiah. Nilainya menyentuh titik terendah sepanjang masa terhadap dolar AS, namun sikap fiskal dan moneter kita tetap ekspansif—bahkan terasa sengaja. Belanja pemerintah makin mendominasi ekonomi, menyisakan ruang lebih sempit bagi ekspansi swasta. Program makan bergizi gratis, terlepas dari manfaat sosialnya, tampak diprioritaskan hingga mengorbankan belanja penting lainnya.

Sementara itu, Bank Indonesia mengambil peran yang kian aktif di pasar obligasi, membeli surat berharga negara dengan cara yang menurut sejumlah analis dapat mengaburkan batas antara operasi moneter dan intervensi pasar. Hasilnya, disengaja atau tidak, adalah pasar obligasi di mana harga dan imbal hasil sangat dipengaruhi oleh satu pembeli dominan—sehingga menyisakan ruang yang kecil bagi proses penemuan harga yang sesungguhnya.

Seiring waktu, ini berisiko menciptakan jebakan likuiditas, ketika pelaku swasta mundur, dan pasar tak lagi mencerminkan penawaran serta permintaan riil. Ini bukan tuduhan kesalahan. Ini sekadar pengamatan halus bahwa ketika bank sentral menjadi pembeli terakhir secara rutin, kemampuan pasar untuk mengirimkan sinyal jujur bisa menjadi terdistorsi.

Ini bukanlah tuduhan. Ini adalah pengamatan. Dan hal ini layak dibahas secara terbuka, karena perdebatan kebijakan itu sehat dan rakyat Indonesia mencintai kebebasan mereka. Namun iklim saat ini memberi sinyal berbeda.

Saat rupiah melemah, komentar yang muncul menekankan stabilitas. Saat defisit fiskal melebar, ia disebut sementara. Saat seorang analis asing mempertanyakan apakah defisit bisa melampaui tiga persen PDB, responsnya cepat dan personal, mempertanyakan kredibilitas alih-alih berdebat dengan angka. Pesannya, disengaja atau tidak, adalah bahwa skeptisisme tak selalu disambut baik.

Ini jadi masalah bukan karena para pejabat tidak jujur, tetapi karena pengambilan keputusan ekonomi membutuhkan informasi yang akurat. Jika setiap laporan mengatakan pasien baik-baik saja, tak ada yang akan meresepkan obat sampai demamnya tak terbantahkan. Saat itu tiba, obatnya akan lebih menyakitkan. Pasar sebenarnya sudah mulai membunyikan alarm—bukan dalam catatan riset, tetapi dalam harga harian mata uang kita dan keengganan modal swasta untuk berkomitmen.

Dan di situlah kekhawatiran yang lebih dalam berada. Sektor swasta tidak akan tertipu. Ia akan terus mencari keuntungan yang dibutuhkan. Jika tak ada keuntungan yang bisa ditemukan—jika belanja pemerintah memadati ruang peluang, jika pasar obligasi terasa artifisial, jika arah kebijakan tampak terputus dari fundamental—investor hanya akan menahan diri. Mereka akan menunggu.

Pada saat mereka menunggu, ekonomi tak akan ambruk. Ia hanya akan mandek. Pertumbuhan melambat. Lapangan kerja sulit didapat. Dan kemajuan yang telah kita raih selama dua puluh tahun terakhir akan mulai, perlahan dan senyap, berbalik arah.

Ini bukan ramalan malapetaka. Ini adalah seruan untuk berefleksi. Kita perlu menelisik kesadaran kolektif kita dan bertanya: apakah kita benar-benar melihat dengan jernih? Ataukah kita telah merasa nyaman dengan sebuah versi realitas yang melayani tujuan politik jangka pendek, namun merusak kemakmuran jangka panjang?

Parabel tentang kaisar yang telanjang sudah tua, tetapi ajarannya abadi. Rasa malu bukanlah muncul karena anak kecil yang meneriakkan kebenaran. Ia muncul karena keheningan sebelumnya—para orang dewasa yang melihat segalanya namun tak berkata apa-apa, takut memecah sugesti.

Kita belum sampai di sana. Namun kita lebih dekat daripada yang nyaman. Rupiah telah bersuara. Sektor swasta mulai ragu-ragu. Pasar obligasi menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Ini bukan bisikan para pesimis. Ini adalah peringatan dini dari sebuah sistem yang perlahan, dengan lembut, meminta koreksi.

Kita tak perlu menunggu teriakan anak kecil. Saat itu tiba, akan terlambat. Kemelut ekonomi akan menimpa kita, bukan sebagai kehancuran mendadak melainkan sebagai penguraian yang senyap—yang membalikkan kemajuan keras yang telah kita raih selama dua dekade. Marilah kita memiliki keberanian untuk mengajukan pertanyaan jujur sekarang, selagi masih ada waktu untuk membetulkan arah. Itu bukan pesimisme. Itulah arti sebenarnya dari tanggung jawab.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 dalam kisaran 4,9% sampai dengan 5,7%. Hal ini kendati proyeksi pertumbuhan ekonomi global direvisi ke bawah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dalam kisaran 4,9% sampai 5,7%," terangnya pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI 21-22 April, Rabu (22/4/2026).

Namun demikian, Perry menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong sehingga tetap baik di tengah memburuknya kondisi dan prospek ekonomi global.

Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 meningkat ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga naik didukung oleh keyakinan pelaku ekonomi serta kondisi penghasilan yang terjaga.

Kenaikan permintaan selama Lebaran juga dinilai mendukung indikator pertumbuhan ekonomi Januari-Maret 2026 ini.

Belanja pemerintah yang akseleratif utamanya untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) serta belanja sosial maupun insentif, termasuk Transfer ke Daerah (TKD).

Dari sisi investasi, Perry memaparkan bahwa penanaman modal di berbagai program prioritas pemerintah juga menjadi dorongan. Adapun program-program prioritas pemerintah ini menyerap tenaga kerja serta meningkatkan permintaan domestik dan memperkuat ketahanan fiskal.

Sebaliknya, Gubernur BI dua periode itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat. Bank sentral memprakirakan ekonomi global tumbuh lebih rendah menjadi 3% dari prakiraan awal yakni 3,1%.

Sementara itu, inflasi global juga diproyeksikan naik dari prakiraan awal 4,1% menjadi 4,2%.

"Sehingga makin mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Penurunan Fed Fund Rate di AS juga diprakirakan bertahan hingga 2026, paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi belanja pemerintah sekitar Rp150 triliun serta potensi peneriman dari windfall harga komoditas akan cukup untuk menutup defisit APBN yang diperkirakan melebar akibat harga minyak.

Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp420 triliun yang dimiliki pemerintah di Bank Indonesia (BI) maupun perbankan adalah opsi terakhir dalam menutup defisit fiskal apabila kenaikan harga minyak terjadi sepanjang tahun. Sebab, dia menyatakan pemerintah sampai saat ini berkomitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB.

"[SAL] Rp420 triliun itu betul-betul last line of defense. Yang kami kendalikan adalah belanja yang lain dan penghematan sudah cukup. Jadi saya tenang-tenang saja, makanya kalau di luar ribut saya bingung," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, upaya penghematan belanja dan potensi windfall harga komoditas yang tengah dihitung bersama Kementerian ESDM cukup untuk menutup defisit APBN. Sebab, diketahui belanja pemerintah meningkat khususnya subsidi BBM sebab kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya juga memastikan harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar, tidak akan naik sampai akhir tahun. Selain itu, defisit diprakirakan tetap di bawah 3% dengan perhitungan apabila harga minyak naik rata-rata sampai US$100 per barel sepanjang tahun.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengeklaim pemerintah sudah menghemat belanja sekitar Rp150 triliun. Namun, dia belum mengungkap berapa potensi penerimaan dari kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia.

"Jadi yang [penghematan] Rp150 triliun tambah nanti penambahan dari ESDM. Jadi udah aman, hitungannya sudah aman dengan asumsi sampai US$100 per barel akhir tahun rata-rata," katanya.

Pada pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu, Selasa (21/4/2026), Purbaya turut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan defisit APBN harus di bawah 3% terhadap PDB. Hal ini juga disampaikan olehnya kepada sejumlah lembaga dan investor global saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS), dalam rangka Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internastional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Group Spring Meeting).

"Angka defisit itu bukan sekadar target, tetapi sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Kita tidak akan pernah menembus 3%," ujarnya kepada para pejabat Kemenkeu saat pelantikan di Aula Mezzanine, Gedung Juanda, Kemenkeu.

Adapun Purbaya menyatakan sejauh ini tidak akan memberikan insentif bagi konsumen BBM nonsubsidi, yang akhir pekan lalu harganya sudah diumumkan naik. Dia menyebut pemerintah saat ini tengah memprioritaskan masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan harga energi.

SKENARIO PERANG

Dalam laporan terbaru lembaga pemeringkat S&P Global Ratings, intensitas perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran pada April 2026 bakal memuncak dan penutupan Selat Hormuz bakal melonggar.

Kendati demikian, sejumlah disrupsi diproyeksikan bertahan sehingga rata-rata kenaikan harga minyak jenis Brent bakal bertengger di level US$85 per barel sepanjang 2026.

Adapun berdasarkan skenario perang berkepanjangan, maka minyak Brent bisa memuncak hingga US$200 per barel dan rata-rata harga bertengger di US$130 per barel di 2026.

Skenario pesimistis S&P ini dapat berdampak buruk ke APBN apabila benar terjadi. Hal ini lantaran pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak di level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

Asumsi harga minyak bertengger rata-rata US$100 per barel ini juga menjadi acuan pemerintah terkait dengan defisit APBN. Dengan skenario itu, otoritas fiskal masih bisa menahan defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyiapkan tiga skenario terburuk terkait dengan dampak perang. Skenario pertama, konflik tidak akan bertahan lama tetap memicu kenaikan harga energi 2026 sebesar 19%.

Akan tetapi, efeknya tetap akan teras dengan pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan turun ke 3,1% sedangkan inflasi naik ke 4,4%.

Skenario kedua sudah masuk ke skenario buruk. Disrupsi berlanjut dan memicu kenaikan harga energi lebih tinggi, sekaligus memicu naiknya ekspektasi inflasi dan kebijakan moneter lebih ketat. Pertumbuhan ekonomi global semakin turun ke 2,5% dan inflasi naik ke 5,4%.

"Skenario terparah kami mengasumsikan disrupsi pasokan energi berlanjut hingga tahun depan, dengan ketidakstabilan makro lebih besar. Pertumbuhan global turun ke 2% tahun ini dan tahun berikutnya, dan inflasi melebihi 6%," terang Direktur Riset IMF Pierre-Olivier Gourinchas pada press briefing, Selasa (14/4/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tetap percaya diri pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,5 sampai 5,6 persen, meskipun ketidakpastian global masih membayangi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, optimisme tersebut bukan sekadar proyeksi, melainkan hasil dari desain kebijakan yang telah disiapkan sejak awal.

"Jadi saya bukan optimis saja, tapi memang itu didesain oleh Presiden dan kami di seluruh Kabinet untuk memastikan pertumbuhan ekonominya tidak terganggu oleh ketidakpastian global," ujar Purbaya wawancara eksklusif kepada KompasTV, Jumat (17/4/2026).

Dokumentasi Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan antara pemerintah Indonesia dan S&P di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (14/4/2026)

Menurut Purbaya menjelaskan, salah satu kunci utama menjaga pertumbuhan adalah memastikan belanja pemerintah tidak lagi mengganggu likuiditas di sistem keuangan.

Pada periode sebelumnya kata Purbaya, distribusi belanja negara sempat menyebabkan likuiditas mengetat, namun kini pola tersebut telah diperbaiki.

Selain itu, pemerintah juga memastikan mesin ekonomi berjalan seimbang antara sektor publik dan swasta.

Belanja negara tetap berjalan, sementara sektor swasta didorong tetap ekspansif melalui ketersediaan likuiditas.

Purbaya menambahkan, penguatan tata kelola juga menjadi faktor penting.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah mempercepat penindakan terhadap pelanggaran untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha.

Salah satunya melalui langkah debottlenecking dan penegakan aturan yang lebih tegas.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditemui kepada awak media di Kejagung pada Jumat (10/4/2026).

Hal ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus mencegah praktik korupsi.

“Setiap tindakan yang salah akan dibereskan dengan cepat, sehingga pelaku usaha dan regulator lebih hati-hati. Itu yang mendorong ekonomi berjalan lebih cepat,” katanya.

Di sisi lain, program prioritas pemerintah tetap dijalankan tanpa perlambatan.

Distribusi belanja juga dibuat lebih merata sepanjang tahun agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lebih optimal.

Menurut Purbaya, kombinasi kebijakan tersebut pada akhirnya menjaga daya tahan permintaan domestik, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia menilai, langkah-langkah ini membuat ekonomi nasional relatif lebih tahan terhadap guncangan eksternal, termasuk gejolak harga komoditas dan tekanan global.

Dengan strategi tersebut, pemerintah meyakini Indonesia tetap mampu mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan.

“Jadi dengan menjaga domestik demand yang saya sebutkan tadi itu kan sebetulnya menjaga permintaan dalam negeri ya. Harusnya kita bisa tumbuh tetap dengan cukup baik.,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Biro Analisis Ekonomi (BEA) Amerika Serikat (AS) memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara tersebut pada kuartal IV/2025 tumbuh lebih rendah dari prakiraan sebelumnya.

Dilansir dari Anadolu Agency, kajian yang merevisi ke bawah prakiraan sebelumnya ini diterbitkan oleh lembaga tersebut, Kamis (9/4/2026). Berdasarkan estimasi ketiga yang diterbitkan, BEA menilai pelemahan investasi mengimbangi belanja konsumsi.

Produk domestik bruto (PDB) AS pada tiga bulan terakhir 2025 diperkirakan tumbuh 0,5% (yoy), turun dari tiga bulan sebelumnya yang tumbuh 4,4% (yoy). Prediksi itu juga 0,2 persentase poin lebih rendah dari estimasi kedua yang diterbitkan BEA.

Prakiraan ketiga ini melihat investasi yang lebih lemah. Namun demikian, BEA melihat bahwa konsumsi dan investasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi AS selama Oktober-Desember 2025.

Sebaliknya, belanja pemerintah dan ekspor menyumbang mengimbangi pertumbuhan itu. Adapun impor yang mengurangi PDB juga turun selama kuartal terakhir tahun lalu.

Dari perspektif industri, nilai tambah riil untuk industri penghasil jasa swasta naik 2,3%, membantu meningkatkan output secara keseluruhan. Sementara itu, aktivitas pemerintah turun 7,8% dan industri penghasil barang swasta turun 1,8%.

Menurut laporan tersebut, kontributor utama pertumbuhan pada kuartal keempat adalah perdagangan grosir, informasi, dan perawatan kesehatan serta bantuan sosial.

Lembaga tersebut juga menyatakan bahwa penjualan akhir riil kepada pembeli domestik swasta naik 1,8% pada kuartal keempat atau sedikit di bawah perkiraan sebelumnya. Untuk diketahui, indikator itu merupakan suatu ukuran yang menggabungkan pengeluaran konsumen dan investasi tetap swasta bruto.

Pendapatan domestik bruto (GDI) riil naik 2,6% pada kuartal IV/2025, namun pertumbuhannya melambat dari kuartal III/2025 yang mencapai 3,5%. Adapun rata-rata PDB maupun GDI riil naik 1,5%, turun dari 4% pada kuartal sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi ke level 4,7% pada 2026. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,5%.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan berkaca pada proyeksi sebelumnya, Bank Dunia selalu memberikan estimasi yang jauh dari target pemerintah. Pada 2025, World Bank memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 4,8%. Sementara realisasinya, ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11%.

"Jadi enggak apa-apa, ini kita senang bahwa World Bank dan investor-investor yang lain itu ingin sekali memantau perekonomian Indonesia dan kita bisa deliver dan itu menjadi kabar baik bagi investor," kata Febrio di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) pada Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, meskipun proyeksi Bank Dunia di bawah target pemerintah, bahkan Bank Dunia memangkas proyeksinya itu, namun Kemenkeu optimistis target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai.

Optimisme Kemenkeu itu didasarkan atas sejumlah faktor. Menurutnya, sekitar 50% pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi. Lalu, 8%-9% dari belanja pemerintah. Kemudian, sekitar 30% berasal dari investasi. Selain itu, sekitar 25% berasal dari ekspor.

Apabila menilik berbagai sektor, menurutnya yang paling menarik adalah sektor pertanian. Sektor tersebut berkontribusi terhadap 13% pertumbuhan ekonomi. Jika tahun-tahun sebelumnya sektor pertanian hanya tumbuh di bawah 2%, maka pada 2025 sektor pertanian tumbuh di atas 5%. Lalu, sektor tanaman pangan tumbuh di atas 9%.

"Jumlah tenaga kerja yang kerja di sektor pertanian itu sekitar 40 juta. Nah jadi sektor yang sangat penting. Selama ini tumbuhnya lambat," kata Febrio.

Menurutnya, terjadi perubahan struktur perekonomian Indonesia. Kemudian, perubahan menuju penguatan sektor pertanian ini juga akan berlanjut pada 2026. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya penguatan belanja sektor pertanian.

"Panen langsung naik. Untuk beras itu di atas 13-14% pertumbuhannya tahun lalu. Lalu MBG [makan bergizi gratis] itu permintaan terhadap produk pertanian itu meningkat tinggi sekali," ujar Febrio.

Faktor yang bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi lainnya ada di sektor manufaktur. Pada 2025, sektor ini tumbuh 5,4%, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang ada di bawah 5%.

"Nah ini artinya perekonomian kita memang sangat dinamis. Dan kita terus akan melanjutkan ini untuk tahun 2026," ujar Febrio.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I, kuartal II 2026, dan seterusnya menurut Febrio akan banyak ditentukan oleh belanja negara yang dieksekusi dengan sangat cepat. Dia memberi contoh bahwa pada kuartal I/2025 belanja negara hanya sekitar Rp600an triliun. Kemudian, pada kuartal I/2026, belanja negara melonjak menjadi Rp815 triliun.

"Ini [belanja negara] pertumbuhan 30%. Nah ini pasti langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi untuk kuartal I/2026. Makanya yakin 5,5% [pertumbuhan ekonomi] akan tetap," ujar Febrio.

Akan tetapi, menurutnya memang terdapat tantangan pertumbuhan ekonomi tahun ini. Ekonomi Tanah Air tiba-tiba dihadapkan pada harga minyak mentah yang tinggi.

"Tetapi defisitnya kita jaga, belanja kita jaga, daya beli masyarakat kita jaga. Supaya pertumbuhan ekonomi akan tetap berlanjut," tutur Febrio.

Sebelumnya, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada 2026. Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan estimasi Bank Dunia pada Oktober 2025 lalu, yang mematok laju produk domestik bruto (PDB) RI di angka 4,8% pada tahun ini.

Berdasarkan laporan terbaru East Asia & Pacific Economic Update edisi April 2026, pemangkasan proyeksi pertumbuhan Indonesia ini sejalan dengan tren perlambatan ekonomi secara regional di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) di luar China yang diproyeksi mencapai 4,1% pada 2026, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di angka 4,4%.

Bank Dunia mencatat bahwa perlambatan kawasan ini utamanya ditekan oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengerek harga energi global. Indonesia pun akan ikut terdampak.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat ke level 4,7%, lantaran tekanan dari tingginya harga minyak dan sentimen penghindaran risiko [risk-off] hanya akan diimbangi sebagian oleh penerimaan komoditas dan inisiatif investasi yang digerakkan oleh negara," tulis laporan Bank Dunia tersebut, dikutip Rabu (8/4/2026).

Bisnis.com, PALEMBANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatra Selatan menilai kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak pada dunia usaha terutama sektor yang selama ini bergantung pada program dan aktivitas belanja pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sumsel pada 2025 masih ditopang oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan persentase 23,99%.

Namun, struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Bumi Sriwijaya juga melibatkan sejumlah sektor yang berkaitan dengan belanja pemerintah, antara lain konstruksi dengan distribusi 10,74%, akomodasi makan dan minum 2,08%, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 2,44%.

Ketua Apindo Sumatra Selatan (Sumsel) Sumarjono Saragih mengatakan pemangkasan belanja pemerintah berpotensi langsung memengaruhi pelaku usaha di sektor pendukung aktivitas pemerintahan.

“Kontraktor pembangunan fisik pasti terdampak. Jasa akomodasi perjalanan, hotel, dan sektor pendukung kegiatan dinas yang dulu banyak dilakukan, tentu kini jadi sangat terasa,” kata dia kepada Bisnis, Senin (6/3/2026).

Dia menjelaskan, tantangan terbesar dari kebijakan tersebut adalah menentukan aspek yang menjadi prioritas. Pemerintah dinilai harus mampu membedakan belanja yang tidak produktif dengan anggaran yang justru mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Tantangannya adalah memilih aspek dan prioritas. Memotong atau membuang yang benar masuk kategori inefisiensi alias lemak buruk. Jangan sampai salah prioritas,” tuturnya.

Sumarjono menekankan efisiensi seharusnya diarahkan pada penghapusan belanja yang tidak memberikan nilai tambah, bukan memangkas sektor yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah.

“Pilihlah yang mampu memberi energi tambahan dan memacu pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Di sisi lain, dia menilai struktur ekonomi Sumsel yang ditopang sektor perkebunan, industri, dan perdagangan ekspor membuat daerah ini relatif lebih tahan terhadap dampak langsung efisiensi belanja pemerintah.

Namun, risiko eksternal seperti konflik global dan kenaikan harga energi tetap perlu diwaspadai. Kondisi tersebut dapat menekan biaya produksi, terutama pada sektor yang masih bergantung pada bahan baku impor.

“Sumsel yang berbasis perkebunan, industri, dan perdagangan ekspor mungkin tidak terlalu terdampak. Kecuali jika ada dampak perang yang berakibat pada kenaikan harga energi dan material berbasis impor seperti pupuk dan spare parts,” pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap percepatan belanja pemerintah menjadi faktor utama membengkaknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Purbaya menjelaskan lonjakan defisit merupakan konsekuensi dari strategi pemerintah yang mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun, agar dampaknya terhadap ekonomi lebih merata.

"Karena kita percepat belanja pemerintah. Saya ingin menciptakan di mana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (6/4).

Ia menegaskan langkah percepatan tersebut diambil untuk menghindari pola lama di mana belanja negara menumpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal.

"Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya, numpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal. Jadi defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita," jelasnya.

Purbaya menyebut belanja negara yang meningkat relatif merata di berbagai sektor, meski terdapat beberapa pos yang menonjol, seperti belanja Badan Gizi Nasional (BGN) karena nilai anggarannya yang besar.

Meski demikian, pemerintah memastikan akan tetap menjaga kualitas belanja dengan melakukan pengawasan ketat terhadap kementerian dan lembaga.

"Kita akan monitor terus dari waktu ke waktu. Kalau belanjanya ngawur, nanti kita kasih peringatan. Bahkan kalau diteruskan, kita bisa bilang itu tidak akan saya bayar," tegasnya.

Ia menambahkan, mekanisme pengendalian tersebut sudah diterapkan pada 2025 dan dinilai berhasil membuat belanja negara lebih terkontrol.

Di sisi lain, Purbaya memastikan kondisi fiskal tetap terjaga. Ia menyebut realisasi defisit APBN 2025 berpotensi lebih rendah dari target awal.

"Kalau dilihat dari defisit APBN, yang kita umumkan 2,91 persen, sekarang indikasinya bisa lebih baik, mungkin di kisaran 2,8 persen," ujarnya.

Purbaya juga optimistis kinerja ekonomi nasional akan terus membaik, dengan pertumbuhan yang diperkirakan menembus 5,5 persen.

"Kalau ekonominya bagus, pendapatan saya bagus. Nanti uang yang saya bagi ke kementerian juga lebih konsisten," katanya.

Menurutnya, perbaikan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah, melainkan juga peran sektor swasta yang mendominasi aktivitas ekonomi nasional.

"Jangan lihat ekonomi cuma pemerintah saja, 90 persennya private sector," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat APBN hingga 31 Maret 2026 mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit terjadi karena realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun, tumbuh 31,4 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara yang sebesar Rp574,9 triliun atau naik 10,5 persen.

Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp462,7 triliun, yang terdiri dari pajak Rp394,8 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp67,9 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun dan hibah sebesar Rp100 miliar.

Adapun belanja negara didominasi oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,3 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp281,2 triliun dan non-kementerian/lembaga Rp329,1 triliun. Sementara transfer ke daerah tercatat sebesar Rp204,8 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Defisit APBN mencatatkan rekor terbesar pada kuartal I/2026 jika dibandingkan dengan triwulan pertama pada tahun-tahun sebelumnya, akibat belanja jor-joran tetapi penerimaan loyo. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan fiskal, terutama dengan adanya tekanan global imbas perang AS-Israel vs Iran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 mengalami defisit Rp240,1 triliun pada kuartal I/2026. Defisit itu setara 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan catatan Bisnis, defisit itu menjadi yang paling besar jika dibandingkan dengan kuartal I pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi APBN biasanya masih surplus pada bulan-bulan pertama, meskipun surplus semakin menipis dari waktu ke waktu, seperti pada kuartal I/2024 APBN masih surplus Rp8,1 triliun atau 0,04% PDB.

Pada kuartal I/2025, defisit APBN terjadi dengan cepat, yakni mencapai Rp104,2 triliun atau 0,43% PDB. Defisit ini terjadi karena penerimaan negara terkontraksi sedangkan belanja negara terus bergulir.

Purbaya mengungkap bahwa defisit APBN pada kuartal I/2026 juga terjadi karena pemerintah mempercepat realisasi belanja negara. Purbaya bahkan berkelakar agar publik tidak khawatir saat defisit melebar, karena masih sesuai rencana pemerintah dan perkembangannya terus diawasi dengan cermat.

"Jadi, ketika ada defisit, masyarakat jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit, kalau saya belanjakan lebih merata sepanjang tahun, kan, harusnya di triwulan pertama sekarang lebih besar [dari] triwulan pertama tahun lalu defisitnya," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Berdasarkan data APBN sampai dengan 31 Maret 2026, defisit fiskal Rp240,1 triliun itu tumbuh 140,5% (YoY) dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp99,8 triliun (0,41% terhadap PDB).

Pertumbuhan yang tinggi ini sejalan dengan akselerasi belanja negara yang dibukukan sebesar Rp815 triliun. Nilai ini tumbuh 31,4% (yoy) dari periode sampai 31 Maret 2025 yakni Rp620,3 triliun.

Purbaya menyebut bahwa realisasi belanja negara setiap kuartal I selama ini sekitar 17% terhadap target belanja APBN. Namun, pada kuartal I/2026, dia mencatat realisasi belanja sudah mencapai 21,2% terhadap APBN Rp3.842,7 triliun.

"Orang bertanya kenapa sekarang lebih cepat? Karena kami maunya begitu, kami ingin sekali belanjanya bisa dibelanjakan hampir merata sepanjang tahun sehingga dampak ekonominya lebih signifikan dirasakan sepanjang tahun," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Belanja ini meliputi belanja pemerintah pusat Rp610,3 triliun, yang mencakup kementerian/lembaga Rp281,2 triliun dan non-kementerian/lembaga Rp329,1 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) sudah dibelanjakan Rp204,8 triliun.

Purbaya juga menjelaskan bahwa terdapat total Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp420 triliun di kas negara. Sebagian besar ditaruh di perbankan.

Purbaya mengatakan bahwa SAL ini sudah disebar ke perbankan senilai Rp300 triliun. Dia sebelumnya telah menambahkan Rp100 triliun ke himbara sesudah menginjeksi Rp200 triliun sejak September 2025.

Sementara itu, masih terdapat sisa Rp120 triliun yang disimpan di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI).

"Rp200 [triliun] penempatan di bank, saya tambah lagi Rp100 [triliun], sisa Rp120 [triliun] masih di BI," ujarnya.

Purbaya mengatakan bahwa total SAL Rp420 triliun itu merupakan bantalan fiskal yang bisa digunakan pemerintah apabila kenaikan harga minyak semakin menekan APBN.

"Rp420 triliun itu merupakan bantalan tersendiri kalau diperlukan, kalau harga minyak naik tinggi sekali tidak terkendali. Tentu saya akan ke Komisi XI untuk minta izin bagaimana mengelola anggaran SAL," paparnya.

Penerimaan Pajak

Purbaya melaporkan bahwa penerimaan negara terealisasi Rp574,9 triliun. Pertumbuhannya mencapai 10,5% (YoY) dari periode tahun lalu yakni Rp520,4 triliun. Penerimaan ini meliputi pajak Rp394,8 triliun, kepabenan dan cukai Rp67,9 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp112,1 triliun.

Khusus penerimaan pajak, pertumbuhannya melandai dari dua bulan pertama 2026 yang tumbuh masing-masing di atas 30% (YoY). Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai masih terkontraksi sebesar 12,6% (YoY).

"Penerimaan pajak neto tumbuh 20,7% dan secara bruto Rp9,9%. Hal ini menunjukkan kualitas penerimaan pajak konsisten membaik dan basis pajak yang lebih solid," pungkas Purbaya.

Tumbuhnya penerimaan pajak tidak lepas dari kinerja tahun lalu yang terkontraksi, sehingga terdapat efek basis rendah atau low base effect.

Meskipun penerimaan pajak tumbuh tinggi dari sisi persentasenya, sejumlah pihak mencermati kinerja perpajakan Indonesia yang lesu. Salah satunya lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings yang menilai rasio pajak atau tax ratio Indonesia cenderung turun dalam satu dekade terakhir.

Terakhir, tax ratio Indonesia 2024 ada di level 10,08% lalu turun pada 2025 menjadi 9,31%.

Fitch sendiri memproyeksikan bahwa rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia hanya akan mencapai rata-rata 13,3% terhadap PDB selama periode 2026—2027, jauh tertinggal dari median negara setara di kategori 'BBB' yang berada di level 25,5%.

Fitch pun menurunkan prospek (outlook) Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia dari stabil menjadi negatif, salah satunya karena pertimbangan kondisi fiskal Indonesia.

"Peringkat ini tertahan oleh penerimaan negara yang lemah, tingginya biaya pembayaran utang, serta sejumlah faktor struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada peringkat 'BBB'," tulis Fitch dalam pernyataan resminya

Defisit APBN Melebar Bahkan jika Tak Ada Perang AS-Israel vs Iran

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai bahwa pelebaran defisit APBN pada awal tahun bukan semata-mata karena dampak perang AS-Israel vs Iran, yang meningkatkan harga minyak dunia lalu memengaruhi subsidi energi.

Menurut Dipo, pelebaran defisit terjadi karena belanja yang tinggi tidak diimbangi oleh penerimaan negara yang ideal. Dia pun menilai bahwa perencanaan APBN 2026 sejak awal memang kurang matang, dan menjadi cukup menantang karena adanya tekanan global akibat perang.

"Asumsinya memang sangat-sangat agresif, terutama di penerimaan pajak, pemerintah targetkan hampir 20%, padahal ekonomi sendiri tumbuh 5%. Itu dari mana? ... Terlepas ada perang Iran, tanpa perang Iran pun kita sudah pasti miss target, karena terlalu agresif di penerimaan, sedangkan beban [belanja] tidak mau turun sama sekali," ujar Dipo dalam diskusi bertajuk Kritisi Pelebaran Batas Defisit APBN, belum lama ini.

Dipo menyebut bahwa wacana pelebaran batas defisit APBN sebagai solusi malas pengelolaan keuangan negara, karena pada intinya pelebaran itu berarti penambahan utang. Strategi itu menurutnya hanya memberikan beban kepada generasi mendatang, bukan menjadi solusi tepat untuk mengatasi masalah fiskal.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah mempersiapkan diri mengantisipasi dampak ekonomi jika perang AS-Israel vs Iran terjadi dalam waktu panjang, karena akan berpengaruh terhadap harga minyak, lalu merembet ke nilai tukar rupiah, hingga ke anggaran subsidi energi yang pada akhirnya membebani APBN.

"Kalau nilai tukar Rp17.000 [per dolar AS] dan harga minyak di US$100 [per barel] itu kita hit 3,55% defisitnya. Kami prediksi sama bahwa sepertinya ini akan berkelanjutan perangnya, jadi kita memang perlu siap-siap," ujar Dipo. (Wibi Pangestu Pratama)