Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia tumbuh 4 gigawatt (GW) atau naik 7% pada 2025. Kondisi ini bertolak belakang dengan tren global yang justru turun 0,6% menjadi 97 GW pada periode tersebut.

Angka-angka ini terungkap dalam laporan Global Energy Monitor (GEM) bertajuk ‘Boom and Bust Coal 2026’. Laporan turut mengungkap posisi Indonesia sebagai peringkat ketiga negara dengan pertumbuhan kapasitas PLTU tertinggi di dunia. Posisinya hanya di bawah Cina (78 GW) dan India (10 GW).

GEM mencatat, pertumbuhan PLTU yang cukup signifikan di Indonesia khususnya didorong oleh pusat industri smelter atau peleburan di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Sekitar seperempat penambahan kapasitas ini berupa PLTU captive – pembangkit dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan industri – untuk pengolahan nikel dan aluminium.

Hasil industri pengolahan mineral yang sering dikaitkan dengan strategi industri hijau, nikel untuk baterai kendaraan listrik misalnya, justru masih diproduksi dengan energi batu bara dalam skala besar.

Peneliti Senior Global Coal Plant Tracker di GEM Lucy Hummer menyinggung komitmen iklim ambisius Indonesia yang hingga kini belum diterjemahkan ke dalam kebijakan dan rencana kelistrikan yang efektif, selaras, serta konsisten.

“Kesenjangan ini terutama terlihat pada lambatnya adopsi energi terbarukan,” kata Lucy, dikutip dari keterangan resmi pada Sabtu (23/5).

Meskipun target dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia telah mencakup emisi sektor energi secara agregat, pertumbuhan signifikan PLTU captive belum terintegrasi dalam kerangka kerja dekarbonisasi listrik yang fokus pada jaringan listrik nasional. Akibatnya, total emisi dari sektor energi berpotensi meningkat meskipun bauran energi di sistem jaringan listrik nasional mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Sementara itu, pengembangan energi terbarukan di Indonesia juga terpantau masih jauh dari target. Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap misalnya, hingga akhir 2025 baru mencapai 479 megawatt (MW) dari target 870 MW.

Penambahan target 100 GW PLTS juga baru memiliki kapasitas prospektif 7,4 GW. Di sisi lain, kapasitas total PLTU di Indonesia telah menyentuh 60,7 GW. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara keempat dengan kapasitas PLTU terbesar di dunia, di bawah Cina (1.243,3 GW), India (250,7 GW), dan Amerika Serikat (188,9 GW).

Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono mengatakan, tingginya pertumbuhan kapasitas PLTU adalah alarm komitmen transisi energi Indonesia.

“Hal ini tentu bertentangan dengan komitmen yang telah disampaikan pemerintah, termasuk mencapai 100 persen energi terbarukan pada 2035,” ujar Agung dalam sebuah keterangan resmi.

Pimpinan organisasi nirlaba bidang transisi energi itu juga menyampaikan komentar serupa mengenai sejumlah komitmen iklim Indonesia. Komitmen iklim yang di antaranya tercermin dalam target net zero emission 2060 dan penutupan PLTU pada 2040, belum tercantum dalam kebijakan dan rencana energi nasional.

Ia menilai Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RKUN), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, hingga Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 masih membuka peluang bagi pembangunan pembangkit listrik energi fosil, terutama PLTU captive.

Agung juga menyoroti pertumbuhan kapasitas PLTU captive yang tumbuh hampir sepuluh kali lipat dalam sepuluh tahun. Kondisi ini telah keluar dari kerangka dekarbonisasi sektor kelistrikan.

“Kondisi ini justru menciptakan paradoks di mana pembangunan PLTU terus difasilitasi ketika komitmen transisi energi terus digaungkan pemerintah,” ucapnya.

Bentuk Transisi Energi di Negara Lain

Laporan GEM mengungkap posisi Cina dan India sebagai negara dengan pertumbuhan kapasitas PLTU terbesar pada 2025. Namun, energi angin dan surya di dua negara ini telah memenuhi sebagian besar atau seluruh permintaan listrik baru. Hal ini berhasil menurunkan produksi listrik batu bara, meskipun pembangunan PLTU terus bertambah.

Sejumlah negara di Asia Tenggara lainnya pun berhasil menurunkan kapasitas baru PLTU batu bara selama tiga tahun belakangan. Sekalipun gangguan pasokan gas pada awal 2026 mendorong negara-negara untuk mengandalkan batu bara.

Meskipun begitu, GEM tak menampik bahwa dalam jangka pendek, guncangan harga gas dapat mendorong negara-negara untuk kembali mengandalkan batu bara.

Pada bulan pertama ketegangan AS-Israel dengan Iran, lonjakan harga gas turut mendorong harga batu bara acuan internasional. Bagi negara eksportir batu bara seperti Indonesia, kenaikan harga ini bisa dimaknai sebagai keuntungan.

Namun, negara yang sangat bergantung pada gas, tak memiliki atau hanya memiliki sedikit cadangan batu bara, pembangkit listrik batu bara terbatas, serta energi bersih yang belum berkembang pesat akan sangat terdampak.

Di sisi lain, paparan berulang terhadap volatilitas harga bahan bakar fosil cenderung akan mempercepat peralihan negara-negara tersebut ke energi bersih.

Presiden COP31 Murat Kurum mendesak percepatan elektrifikasi di negara-negara di dunia. Elektrifikasi merupakan perubahan penting yang dibutuhkan untuk memerangi perubahan iklim dan melaksanakan komitmen konferensi iklim PBB sebelumnya.

Kurum adalah Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turki. Ia akan memimpin sidang-sidang di konferensi iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada November 2026.

Ia mengatakan, krisis energi saat ini menegaskan pentingnya diversifikasi sumber energi nasional dan pengembangan energi terbarukan. Semua ini mengacu pada semakin pentingnya peran listrik sebagai sumber energi di seluruh dunia.

"Pemerintah, lembaga-lembaga internasional, dan sektor swasta semakin meningkatkan fokus pada elektrifikasi sebagai bagian terpenting dari transisi energi," ujar Kurum di Copenhagen Climate Ministers' Meeting, pada Rabu (20/5).

Ia mengatakan, saat ini sekitar 20% dari konsumsi energi final dunia dipenuhi dari energi listrik. Ia mengajak negara-negara di dunia untuk meningkatkan kontribusi listrik sebagai sumber energi secepat mungkin.

Konsumsi energi final mengacu pada energi yang dikonsumsi oleh pengguna akhir, seperti individu dan perusahaan-perusahaan untuk memanaskan atau mendinginkan bangunan, menyalakan lampu-lampu, perangkat listrik, dan peralatan rumah tangga, kendaraan, mesin-mesin, serta pabrik.

Dalam skenario “Net Zero Emissions by 2050”, Badan Energi Internasional (IEA) menyatakan rasio 20% konsumsi energi final harus ditingkatkan menjadi lebih dari 27% pada tahun 2030, dan lebih dari 50% pada pertengahan abad ini.

Dekarbonisasi Pembangkit Listrik

Pendorong utama peningkatan ini kemungkinan besar adalah dekarbonisasi transportasi - melalui percepatan peluncuran kendaraan listrik (EV) - dan pemanasan rumah tangga, dalam bentuk pompa panas bertenaga listrik.

“Untuk mencapai misi ini, dekarbonisasi pembangkit listrik sangatlah penting. Namun, itu saja tidak cukup. Kita juga perlu mengelektrifikasi berbagai proses dalam kehidupan kita,” kata Kurum.

“Kami ingin memulai percakapan global tentang elektrifikasi.”

COP31 akan diselenggarakan di kota resor pesisir Antalya, Turki, dari tanggal 9 hingga 20 November 2026.

Pernyataan Kurum semakin relevan di tengah krisis energi yang terjadi sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada akhir Februari lalu. Blokade terhadap Selat Hormuz, yang menjadi jalur penting bagi 20% pasokan minyak dan gas dunia, membuat harga komoditas energi dan turunannya melambung.

Konflik geopolitik di Timur Tengah yang berkepanjangan ini diperkirakan masih bakal menimbulkan gejolak di pasar minyak global. Beberapa negara telah melakukan antisipasi, dengan mencari pasokan minyak dan gas dari negara-negara lain di luar kawasan Timur Tengah. Sejumlah negara juga meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi.

Kementerian Lingkungan Hidup RI bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan dan Global Green Growth Institute (GGGI) menjalankan program pengendalian emisi metana senilai US$20 juta atau sekitar Rp354 miliar.

Metana merupakan gas rumah kaca dengan kemampuan memerangkap panas jauh lebih besar dibanding CO2. Emisi ini banyak berasal dari tambang dan pembangkit batu bara, industri minyak dan gas, serta tumpukan sampah organik di tempat pembuangan akhir.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, penanganan sampah organik menjadi prioritas aksi iklim nasional. Sebab, sebanyak 63 persen sampah di tempat pembuangan akhir merupakan sampah organik yang berpotensi menghasilkan jutaan emisi.

“Melalui program ini, Indonesia berkomitmen untuk menghubungkan solusi praktis di lapangan dengan target penurunan emisi metana yang ambisius,” kata Jumhur, saat peluncuran program tersebut di Jakarta, Kamis (21/5).

Program bernama ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) ini fokus pada penguatan kebijakan, sistem pemantauan emisi, pengembangan proyek yang layak secara finansial, serta penguatan dialog regional. Indonesia menjadi negara ketiga penerima program ini setelah Malaysia dan Filipina.

Program yang akan berlangsung selama tiga tahun ini merupakan bagian dari inisiatif regional Partnership for ASEAN-ROK Methane Action (Parma) yang didanai pemerintah Korea Selatan. Parma fokus mempertemukan negara-negara ASEAN dengan penyedia solusi dari Korea Selatan.

Duta Besar Misi Republik Korea untuk ASEAN Lee Chul menyebut kerja sama ini sebagai solidaritas regional untuk menekan laju pemanasan global. “Mitigasi metana adalah intervensi paling efektif untuk memberikan dampak jangka pendek bagi iklim dunia,” ujarnya.

Sedangkan Country Representative GGGI Indonesia Rowan Fraser mengatakan, program ini bertujuan memecah kebuntuan antara kebijakan pusat dan eksekusi di lapangan. Fokus utamanya adalah menciptakan sistem yang terukur secara data dan menarik investasi hijau.

“Dengan memperbaiki sistem pengukuran emisi dan merancang skema pembiayaan yang tepat, kita tidak hanya mengurangi dampak gas rumah kaca, tetapi juga menciptakan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan sampah di kota-kota besar Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, tim riset dari Emmett Institute di University of California Los Angeles (UCLA) merujuk pada data satelit dan stasiun ruang angkasa NASA, melaporkan sederet tempat pembuangan sampah dengan semburan metana terbesar pada 2025. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, menduduki posisi kedua terbesar dengan 6,3 juta metrik ton emisi metana per jam pada 2025.

Bantargebang hanya "kalah" dari Campo de Mayo di Buenos Aires, Argentina yang menghasilkan sekitar 7,6 metrik ton metana per jam. Ini setara produksi metana PLTU batu bara besar berkapasitas lebih dari 500 megawatt.

Walhi mengajukan diri sebagai Penggugat Intervensi terkait gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Toba Pulp Lestari dalam kasus kerusakan lingkungan dan bencana Sumatra Utara. Pengajuan tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, pada Rabu, (20/5).

Sebelumnya, KLH menggugat perdata Toba Pulp Lestari dengan tuntutan ganti rugi Rp3,89 triliun. Selain itu, KLH menuntut perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan senilai Rp85,13 miliar untuk hutan tanaman industri seluas 1.261,5 hektare di Tapanuli Utara, bekas konsesi perusahaan.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring menjelaskan tuntutan pemulihan yang diajukan KLH kepada perusahaan belum menjawab luasnya dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Dalam perhitungan Walhi, angka pemulihan lingkungan bisa mencapai lebih dari Rp2,6 triliun.

“Hasil analisis citra dan investigasi lapangan Walhi menunjukkan bahwa pembukaan lahan seluas 1.261,5 hektare telah memicu banjir dan longsor, serta merusak habitat Orangutan Tapanuli dan Harimau Sumatra,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (22/5).

Walhi menilai bahwa kerusakan lahan di bagian hulu tersebut telah meningkatkan aliran air hujan di permukaan tanah dan ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru. Kondisi ini memicu banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak langsung terhadap ekosistem dan masyarakat.

Walhi mencatat sedikitnya 15.940 hektare habitat Orangutan Tapanuli di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara serta 12.392 hektare koridor habitat Harimau Sumatra di Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Padang Sidempuan telah mengalami kerusakan.

Selain itu, Walhi menemukan 1.607 hektare lahan terbuka di bekas konsesi perusahaan yang tumpang tindih dengan DAS Sibundong dan dibiarkan terbuka selama sekitar 10 bulan sebelum bencana November 2025. KLH kemudian memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada perusahaan karena diduga berkontribusi terhadap banjir, kerusakan, dan pencemaran lingkungan di wilayah tersebut.

“Kerusakan dan banjir di DAS Sibundong yang dimaksud KLH kami duga bersumber dari area terbuka seluas 1.607 hektare yang dibiarkan selama 10 bulan, namun wilayah ini tidak tercakup dalam gugatan,” ujarnya. Maka itu, Walhi memasukkannya dalam tuntutan pemulihan senilai Rp142,36 miliar.

Selain itu, absennya tuntutan pemulihan habitat Orangutan Tapanuli dan koridor Harimau Sumatra dalam gugatan KLH mendorong Walhi mengajukan tuntutan tambahan yaitu biaya pemulihan masing-masing sebesar Rp1,4 triliun dan Rp1,08 triliun.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Utara Rianda Purba menekankan perusahaan harus bertanggungjawab penuh. “Hutan telah dirusak, dan meskipun pemerintah sudah mencabut izinnya, hal itu belum cukup,” ujarnya.

Walhi berharap permohonannya sebagai Penggugat Intervensi diterima majelis hakim Pengadilan Negeri Sumatra Utara, begitu juga seluruh tuntutan kepada perusahaan.

Ketidakpastian pasokan minyak imbas perang di Timur Tengah mendorong banyak negara meningkatkan produksi dan penggunaan bahan bakar berbasis minyak nabati atau biofuel, termasuk Australia. Tujuannya, mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

Negeri Kanguru itu bersiap menerapkan kebijakan mandatori pencampuran biofuel pada bahan bakar minyak (BBM) guna mendorong produksi domestik sekaligus memperkuat ketahanan energinya. Australia merupakan produsen besar biji kanola dan lemak hewan (tallow), yang merupakan bahan baku biofuel.

Merujuk data Australian Export Grains Innovation Centre, Australia memproduksi lebih dari 3 juta ton kanola per tahun dan menguasai sekitar 15-20 persen perdagangan ekspor kanola dunia. Namun selama ini, komoditas tersebut lebih banyak diekspor, sementara sebagian besar kebutuhan bahan bakarnya masih bergantung pada impor.

Di Asia, negara-negara seperti Indonesia, India, dan Thailand juga merespons situasi dengan menggenjot pemanfaatan biofuel.Biofuel digunakan sebagai campuran untuk bensin, diesel, hingga bahan bakar pesawat.

Pemerintah Australia dilaporkan akan memulai konsultasi dalam beberapa bulan ke depan untuk menentukan skema mandatori yang akan diterapkan. Kebijakan tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

Anggaran Pengembangan Biofuel Australia

Dikutip dari Argus Media, pemerintah federal Australia mengalokasikan dana sebesar 18,5 juta dolar Australia atau lebih dari Rp200 miliar selama empat tahun mulai 2024-2025 untuk mengembangkan skema sertifikasi bahan bakar cair rendah karbon, termasuk bahan bakar pesawat berkelanjutan (SAF) dan diesel terbarukan. Rencananya, sertifikasi guarantee of origin akan diperluas guna menciptakan kepastian permintaan jangka panjang bagi industri biofuel.

Selain itu, pemerintah Australia menyiapkan tambahan dana 1,5 juta dolar Australia atau sekitar Rp 18 miliar selama dua tahun mulai 2024-2025 untuk mengkaji dampak regulasi, termasuk biaya dan manfaat penerapan kebijakan mandatori bahan bakar cair rendah karbon. Pemerintah juga menjanjikan konsultasi terkait kemungkinan pemberian insentif produksi bagi pengembang proyek domestik.

Dana dari Future Made in Australia Innovation Fund senilai 1,7 miliar dolar Australia atau sekitar Rp 21 triliun juga akan tersedia untuk riset bahan bakar cair. Pendanaan ini akan dikelola oleh Australian Renewable Energy Agency untuk mendukung komersialisasi teknologi nol emisi.

Organisasi industri yang mewakili sektor bioenergi dan biofuel di Australia, Bioenergy Australia, menyebut bahan baku domestik seperti residu pertanian berpotensi memenuhi sekitar 60 persen kebutuhan bahan bakar pesawat Australia pada tahap awal, dan dapat meningkat hingga 90 persen pada 2050.

Pengembangan bahan bakar terbarukan juga dinilai dapat menurunkan ketergantungan Australia terhadap impor produk minyak, dari sekitar 90 persen menjadi 61 persen pada 2040.

Selain biofuel, Australia juga membidik hidrogen sebagai sumber energi masa depan. Pemerintah Australia menjanjikan investasi hidrogen sebesar US$9 miliar atau sekitar Rp159 triliun untuk periode setelah tahun fiskal 2027-2028.

Kualitas udara Tangerang Selatan atau Tangsel terpantau tidak sehat pagi ini. Berdasarkan pantauan situs IQAir pukul 07.20 WIB, poin AQI Tangerang Selatan mencapai lebih dari 150 atau termasuk dalam kategori kualitas udara tidak sehat.

Pada kualitas udara yang tidak sehat, masyarakat umum terutama kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, orang hamil, atau penderita penyakit jantung dan paru rentan mengalami efek kesehatan.

“Ketika kualitas udara dikategorikan tidak sehat, masyarakat umum, terutama kelompok yang sensitif, mungkin mulai mengalami efek kesehatan,” demikian penjelasan IQAir, dikutip pada Jumat (22/5).

IQAir menyarankan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dalam kondisi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga beberapa kali mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker, khususnya jika berada di lokasi dengan tingkat pencemaran udara tinggi.

Berikut daftar lima wilayah di Indonesia dengan kualitas udara terburuk pagi ini:

1. Tangerang Selatan, Banten, dengan poin AQI 176 atau dalam kategori tidak sehat.
2. Bandung, Jawa Barat, dengan poin AQI 144 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.
3. Tangerang, Banten, dengan poin AQI 118 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.
4. Jakarta, dengan poin AQI 97 atau dalam kategori sedang.
5. Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan poin AQI 83 atau dalam kategori sedang

Sementara itu, Kota Pontianak di Kalimantan Barat memiliki kualitas udara paling sehat pagi ini dengan poin AQI 39. Kota Surabaya di Jawa Timur menyusul di urutan kedua dengan poin AQI 54, namun masuk kategori kualitas udara sedang.

Di lingkup global, kota besar dengan kualitas udara terbaik pagi ini adalah Krasnoyarsk di Rusia dengan poin AQI 6. Berikutnya ada Sydney di Australia dengan poin AQI 7 dan Zagreb di Kroasia dengan poin AQI 11. Kota-kota besar itu masuk dalam kategori kualitas udara baik.

Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, Riyadh di Arab Saudi menjadi kota besar dunia dengan kualitas udara terburuk di dunia pagi ini. Berikut daftarnya:

1. Riyadh, Arab Saudi, dengan poin AQI 166 atau dalam kategori tidak sehat.
2. Santiago, Chili, dengan poin AQI 154 atau dalam kategori tidak sehat.
3. Dhaka, Bangladesh, dengan poin AQI 147 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.
4. Chengdu, Cina, dengan poin AQI 132 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.
5. Delhi, India, dengan poin AQI 128 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Indeks AQI merupakan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Rumus indeks mempertimbangkan enam polutan utama, yaitu PM2.5, PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah.

Angka AQI keseluruhan pada waktu tertentu ditentukan oleh polutan paling berisiko dengan angka AQI paling tinggi. Indeks AQI berkisar dari 0 sampai 500 dengan pembagian enam kategori.

Kategori baik memiliki rentang skor AQI 0-50, kategori sedang memiliki rentang skor 51-100, dan kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang skor 101-150

Sementara itu, kategori tidak sehat dengan rentang skor AQI di angka 151-200, kategori sangat tidak sehat 200-299, dan kategori berbahaya pada rentang 300-500.

Kualitas udara dalam kategori sangat tidak sehat dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Sementara itu, kualitas udara kategori berbahaya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Lembaga non-pemerintah Nexus3 Foundation menilai rencana pemerintah untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar minyak (BBM) harus disertai studi kelayakan. Pasalnya, teknologi pengurai limbah ini tetap menguapkan senyawa kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.

Penasehat Senior Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati menjelaskan, teknologi pirolisis ini identik dengan pengolahan sampah plastik. Plastik terbentuk dari bahan fosil (seperti minyak dan gas), dicampur dengan ragam zat kimia.

“Kimia yang ditambahkan macam-macam, ada PFAS, phthalates, BPA, BPS, flame retardant. Ini yang kalau dilelehkan, itu kan sebetulnya dipanaskan, kimia-kimia ini juga akan menguap,” kata Yuyun, dalam konferensi pers ‘Delusi Mengubah Sampah menjadi Energi Listrik’, pada Kamis (21/5).

Setiap zat kimia tersebut memiliki efek untuk kesehatan. Misalnya, PFAS atau per- and polyfluoroalkyl dapat mengganggu metabolisme dan sistem kekebalan tubuh, fungsi hati, dan fungsi tiroid. Sementara, phthalates dapat mengurangi kadar testosteron dan estrogen, menghambat kerja hormon tiroid, dan ‘racun’ reproduksi.

Dampak kesehatan ini rentan menyasar pekerja hingga warga yang tinggal di sekitar fasilitas pengolahan tersebut. Yuyun juga menyinggung belum adanya baku mutu untuk pemantauan uap atau emisi dari proses pirolisis di Indonesia. Di samping itu, bahan bakar dari sampah ini juga masih memiliki pekerjaan rumah soal keandalan.

“Ini menghasilkan BBM yang sebetulnya masih ada kandungan campuran kimia adiktif tadi. Sebetulnya tidak akan efektif menjadi bahan bakar,” ujarnya.

Pada intinya, sebelum program ini dilaksanakan, perlu ada studi kelayakan dan dilanjut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Selain pengelolaan sampah menjadi listrik, pemerintah berencana membidik produksi BBM dari sampah. Ini sesuai arahan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah perkotaan menjadi energi terbarukan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, BBM ini akan memanfaatkan sampah-sampah yang sudah lama tertimbun di tempat pemrosesan akhir (TPA). Sebagai pilot project, pengolahan sampah menjadi BBM akan dilakukan di enam TPA termasuk di Bandung, Bali, dan Bantargebang.

“Kami mendorong timbunan sampah di TPA diubah menjadi BBM terbarukan melalui teknologi pirolisis,” kata Zulhas, dalam konferensi pers di kantornya, pada Selasa (19/5).

Metode pirolisis adalah pembakaran sampah plastik tanpa oksigen dengan suhu 800°C - 1.000°C untuk menghasilkan bahan bakar cair.

Zulhas lalu menjelaskan, proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) baru menyelesaikan 22,5 persen sampah di Indonesia. Pengolahan sampah menjadi BBM adalah salah satu cara untuk menangani sisanya.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa kementerian/lembaga yang terlibat, di antaranya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai pengembang teknologi.

Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab soal kelayakan lahan, Kementerian Dalam Negeri untuk koordinasi dengan pemerintah daerah, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perizinan kegiatan di sektor energi.

Badan Pengelola Investasi Danantara juga dilibatkan untuk memastikan kelayakan ekonomi proyek. Zulhas juga menyebutkan akan ada campur tangan PT Pindad dan TNI Angkatan Darat dalam proyek ini.

“Kok ada TNI, ada ini, ya sampah itu urusan kita semua,” ujar Zulhas.

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar menuai protes dari warga sekitar. Penyebabnya, lokasi pembangkit disebut terlalu dekat dengan pemukiman dan dikhawatirkan berpengaruh ke kesehatan.

Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menolak PLTSa (Geram PLTSa), Akbar, menjelaskan bahwa pihaknya bukan menolak proyek secara keseluruhan, melainkan menolak lokasinya.

“Pemerintah seharusnya melihat kondisi masyarakat secara langsung sebelum mengambil keputusan,” ujar dia, saat aksi di depan Gedung Eterno, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, beberapa waktu lalu.

Proyek PLTSa ini sudah direncanakan sejak 2023. Payung hukumnya, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Penasehat Senior Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati mengatakan, pada jarak berapa pun, aktivitas pembakaran sampah menjadi listrik ini akan menebarkan risiko kesehatan. Dia kemudian menyinggung adanya hasil studi yang menyebutkan bahwa risiko tersebut berdampak hingga radius 5 kilometer.

“Kalau yang di Makassar (jaraknya) 250 meter ya, tidak sampai 5 kilometer, jadi risiko-risiko terkena dampak ini cukup tinggi untuk warga yang tinggal di situ,” kata Yuyun, dalam konferensi pers ‘Delusi Mengubah Sampah menjadi Energi Listrik’, pada Kamis (21/5).

Dia menyoroti tidak adanya ketetapan pemerintah tentang kriteria tempat pembangunan PLTSa. Sejauh ini, Kementerian Lingkungan Hidup baru menjelaskan, lokasi PLTSa membutuhkan luas lahan 4-5 hektare dan dekat dengan sumber air. Sebab, perlu banyak air untuk membasuh uap dari pembakaran sampah.

Yuyun meminta studi kelayakan dirilis ke publik sebelum proyek PLTSa digarap. Proyek harus layak secara ekonomi, teknis, dan lingkungan, sebelum mendapat lampu hijau untuk menggarap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Dia menekankan, secara teknis, fasilitas PLTSa tidak layak dibangun di tengah permukiman warga.

Senyawa dan Partikel Berbahaya dari PLTSa

Risiko kesehatan yang perlu diwaspadai antara lain dari dioxin. Ini senyawa kimia berbahaya yang dapat terbentuk dari proses pembakaran, termasuk ketika membakar sampah secara terbuka, industri semen, hingga PLTSa.

Yuyun menjelaskan, senyawa ini dapat menempel di ragam objek, termasuk berisiko terhirup saat beterbangan di udara. “Efek dioxin ini pada setiap orang bisa berbeda. Tapi sebagian besar bisa memengaruhi pernapasan dan keseimbangan hormon,” ujar dia.

Dalam pembakaran sampah dengan metode insinerator, sebanyak 90 persen dioxin terkandung dalam abu sisa atau fly ash dan bottom ash, 3 persen lepas ke udara, dan sekitar 4,5 persen lainnya pada limbah slag. Sekali pun fasilitas insinerator dilengkapi penyaring di bagian cerobong, residu dan senyawa kimia berbahaya akan terkonsentrasi di titik lainnya.

“Jadi sebagian besar nanti karena ada penyaring di cerobong, maka racun terkumpul di abu atau residunya,” ucap Yuyun.

Risiko lainnya berasal dari partikulat halus PM2,5 dan PM10 dari aktivitas pembakaran. Partikulat ini bisa menimbulkan gangguan pada mata, peradangan hidung, penyakit pernapasan, hingga penyakit kardiovaskular.

Provinsi Sumatra Selatan, penghasil batu bara terbesar kedua di Indonesia, membidik pengembangan beberapa industri, termasuk sawit untuk tumpuan ekonomi masa depan. Ini guna mengantisipasi agenda global yaitu transisi dari energi fosil, termasuk batu bara.

Kepala Seksi Konservasi Energi Dinas Energi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan Ira Rihatini menjelaskan, perkebunan sawit adalah perkebunan paling luas di Sumatra Selatan, setelah karet. Industri sawit dipandang strategis seiring kebijakan pemerintah memanfaatkan minyak sawit untuk campuran solar alias biodiesel.

“Kami di Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan sawit itu adalah sumber energi masa depan, energi hijau,” kata dia dalam diskusi Transisi Energi Berkeadilan di Jakarta, pada Rabu (20/5).

Menurut dia, kondisi lahan di Sumatra Selatan cocok untuk sawit. “Kondisi geografi atau tanahnya itu rawa, nah tanaman yang bisa tumbuh di rawa ini adalah sawit. Tanaman yang lain agak sulit untuk hidup di tanah rawa,” ujar Ira.

Sebab, di tanah rawa, tanah mengandung asam lebih tinggi dan tanaman lebih sering terendam air. “Kebetulan sawit merupakan tanaman yang tangguh,” ucapnya.

Pengembangan sawit direncanakan lewat peningkatan produktivitas di perkebunan yang sudah ada alias tanpa menambah luas. Ira mencontohkan, bila sebuah perusahaan dengan konsesi 15.000 hektare baru memanfaatkan 12.000 hektare untuk ditanami, maka sisanya harus dikembalikan ke pemerintah. Lahan tersebut nantinya akan dikelola melalui skema perkebunan rakyat.

Perkebunan diharapkan bisa menghasilkan kualitas buah yang lebih baik agar bisa menghasilkan produk turunan yang bernilai. Untuk yang kualitasnya rendah bisa dimanfaatkan untuk gas biometana. “Biometana itu juga nanti diharapkan bisa menjadi pengganti LPG atau gas untuk industri,” ujarnya.

Alternatif lainnya, memanfaatkan minyak kelapa sawit untuk bahan bakar pesawat yang ramah lingkungan: bioavtur. Sejatinya, bioavtur telah dikembangkan Pertamina dengan memanfaatkan used cooking oil atau minyak jelantah. Produknya telah dipasarkan meski belum masif.

Namun menurut Ira, jika mengandalkan minyak jelantah, maka akan sulit untuk memproduksinya dalam jumlah besar. “Mungkin sulit untuk mengumpulkan minyak jelantahnya, jadi lebih mudah mengumpulkan minyak kelapa sawit mentah,” kata dia.

Gubernur Sumsel Bentuk Forum Transformasi Ekonomi

Gubernur Sumatera Selatan telah menetapkan surat keputusan tentang pembentukan Forum Konsultasi Daerah untuk Percepatan Transformasi Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

Forum ini akan memimpin rencana percepatan transformasi ekonomi yang telah ditetapkan melalui 12 sektor program. “Yang diharapkan nanti dapat menghasilkan PAD (Penghasilan Asli Daerah), menggantikan (hasil batu bara) biar pun tidak secara total,” ujar Ira.

Selain dari industri sawit, pemeritah berencana untuk menggenjot PAD dari komoditas kopi, karet, udang vaname, serat alami, ikan gabus, dan ikan patin. Ikan gabus dan patin ini juga terkait dengan pengembangan kuliner di daerah yang terkenal dengan pempek ini.

Selain itu, pariwisata dengan daya tarik pegunungan, air terjun, dan sungai yang menjalar di wilayah tersebut bakal dioptimalkan.

Dari aspek energi, Sumatera Selatan berencana memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) dan sampah untuk menghasilkan listrik. Ira mengatakan, dari potensi 21.032 megawatt EBT, baru 5,12 persen yang dimanfaatkan.

Transisi Bersih, lembaga think tank di bidang ekonomi dan lingkungan berkelanjutan, menilai implementasi mandatorybiodiesel B50 yang akan berlaku mulai Juli 2026 berpotensi menciptakan tekanan fiskal baru bagi Indonesia. Tekanan tersebut berasal dari hilangnya potensi devisa ekspor crude palm oil (CPO) dan meningkatnya subsidi biodiesel.

Aimatul Yumna, Peneliti Transisi Bersih, mengatakan secara kumulatif kebijakan mandatory biodiesel telah menghasilkan net economic balance impact (neraca ekonomi) negatif lebih dari Rp 409,6 triliun sepanjang 2015-2024.

"Untuk setiap Rp 1 penghematan impor solar yang diperoleh, negara justru menanggung biaya sekitar Rp 1,48 dalam bentuk kehilangan devisa ekspor CPO dan subsidi biodiesel," ujar Aima, panggilan akrab Aimatul Yumna, dalam diskusi publik dan konferensi pers Warung Kopi Hijau FEB UI dan Transisi Bersih, di Jakarta, Rabu (20/5).

Hasil riset Transisi Bersih tersebut disampaikan dalam laporan berjudul "Mandatory Biodiesel B50 di Indonesia: Solusi Ketahanan Energi atau Beban Ekonomi Baru?"

Kajian ini menunjukkan kebijakan mandatory biodiesel selama satu dekade terakhir memang berhasil menekan impor solar dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Namun, kebijakan itu juga memunculkan beban fiskal yang terus membesar akibat hilangnya potensi devisa ekspor CPO serta meningkatnya subsidi biodiesel.

Riset Transisi Bersih menyoroti kerugian neraca ekonomi terbesar berasal dari CPO export loss, yakni hilangnya potensi pendapatan ekspor akibat pengalihan minyak sawit ke pasar domestik untuk kebutuhan biodiesel. Pada 2024, nilai kehilangan devisa ini diperkirakan mencapai Rp 197,8 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penghematan impor solar sebesar Rp 153 triliun pada tahun yang sama.

Hasil kajian ini menunjukkan implementasi B50 akan membutuhkan sekitar 19 juta ton CPO atau setara 36% total produksi minyak sawit nasional. Hal itu diperkirakan akan memangkas ekspor sawit Indonesia hingga 43% dibandingkan dengan level 2022. Adapun potensi kehilangan devisa dari program ini mencapai US$ 10 miliar-12 miliar per tahun.

Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih, mengatakan level B40 yang berjalan saat ini sudah di ambang toleransi fiskal dan neraca komoditas sawit nasional. "Karena itu, implementasi B50 dinilai belum layak dilakukan tanpa peningkatan produktivitas sawit yang signifikan melalui peremajaan lahan dan reformasi tata kelola industri," ujarnya.

Penyaluran Dana BPDPKS Minim Sentuh Petani Kecil

Selain persoalan fiskal, laporan Transisi Bersih juga mengkritik ketimpangan distribusi manfaat dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS). Dari total dana yang dikelola, sekitar 93,28% dialokasikan untuk subsidi biodiesel. Program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang menyasar jutaan petani kecil hanya memperoleh sekitar 4,11%.

"Skema saat ini membuat negara menjadi penyerap utama risiko volatilitas harga sawit global, sementara manfaat terbesar terkonsentrasi pada segelintir produsen biodiesel berskala besar," ujar Abdurrahman.

Alin Halimatussadiah, Analis Ekonomi Kebijakan LPEM FEB UI yang menjadi penanggap dalam diskusi tersebut, menunjukkan kondisi yang lebih detail. Selain CPO export loss dan subsidi biodiesel yang membuat beban fiskal sedemikian berat, Alin mengatakan subsidi yang diberikan pemerintah melalui dua skema. Pertama, melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, dana yang disalurkan lewat BPDPKS.

Alin meminta pemerintah mengevaluasi rencana ekspansi B40 ke B50. Selama ini, pemerintah menanggung beban subsidi yang besar dan tidak pasti, karena subsidi dihitung berdasarkan selisih harga acuan global CPO dan solar yang dibayarkan dengan biaya pungutan melalui BPDPKS.

Selain itu, pemerintah harus menanggung biaya subsidi untuk menjamin harga tetap biosolar di angka Rp 6.800 yang dibebankan ke APBN. "Pada skema B40 saja beban subsidi pemerintah sudah berat. Jadi, pemerintah harus memikirkan dan mendesain ulang skema subsidi agar punya tujuan jelas ke arah keterjangkauan harga biosolar atau ke arah produktivitas industri sawit," kata Alin.

Transisi Bersih merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan syarat ketat sebelum implementasi B50 dilakukan. Syarat ini mencakup:
1. Reformasi formula harga biodiesel,
2. Realokasi dana BPDPKS agar lebih banyak berpihak pada petani kecil dan produktivitas sawit,
3. Pembatasan penggunaan CPO domestik agar tidak melebihi 25% total produksi nasional

Laporan Transisi Bersih ini juga mendorong pemerintah untuk mempercepat diversifikasi energi terbarukan di luar biodiesel berbasis sawit. Transisi Bersih menilai energi Surya, panas bumi, dan hidro skala kecil memiliki potensi jauh lebih besar dan lebih efisien secara fiskal untuk mendukung ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

"Ketahanan energi tidak boleh dibangun dengan menciptakan kerentanan fiskal baru. Indonesia membutuhkan strategi transisi energi yang lebih berimbang, berkelanjutan, dan tidak terlalu bergantung pada subsidi," ujar Abdurrahman.

Kualitas udara di Jakarta terpantau menjadi yang terburuk di dunia pagi ini. Berdasarkan pantauan situs IQAir pukul 07.10 WIB, poin AQI Jakarta mencapai lebih dari 150 atau termasuk dalam kategori kualitas udara tidak sehat.

Pada kualitas udara yang tidak sehat, masyarakat umum terutama kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, orang hamil, atau penderita penyakit jantung dan paru rentan mengalami efek kesehatan.

“Ketika kualitas udara dikategorikan tidak sehat, masyarakat umum, terutama kelompok yang sensitif, mungkin mulai mengalami efek kesehatan,” demikian penjelasan IQAir, dikutip pada Kamis (21/5).

IQAir menyarankan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dalam kondisi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga beberapa kali mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker, khususnya jika berada di lokasi dengan tingkat pencemaran udara tinggi.

Berikut daftar lima kota besar di dunia dengan kualitas udara terburuk pagi ini:

1. Jakarta, Indonesia, dengan poin AQI 175 atau dalam kategori tidak sehat.
2. Santiago, Chili, dengan poin AQI 157 atau dalam kategori tidak sehat.
3. Kampala, Uganda, dengan poin AQI 154 atau dalam kategori tidak sehat.
4. Lahore, Pakistan, dengan poin AQI 142 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.
5. Riyadh, Arab Saudi, dengan poin AQI 132 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif

Di level nasional, kualitas udara tidak sehat juga dijumpai di Tangerang Selatan dengan poin AQI 180 dan Tangerang dengan poin AQI 177. Sementara jika menilik wilayah dengan kualitas udara paling sehat, ada Pekanbaru di Riau dengan poin AQI 4 dan Medan di Sumatera Utara dengan poin AQI 44. Kualitas udara keduanya tergolong baik.

Di lingkup global, kota besar dengan kualitas udara terbaik pagi ini adalah Bratislava di Slovakia, dengan poin AQI 6. Berikut daftarnya:

1. Bratislava, Slovakia, dengan poin AQI 6 atau dalam kategori baik.
2. Zagreb, Kroasia, dengan poin AQI 11 atau dalam kategori baik.
3. Canberra, Australia, dengan poin AQI 12 atau dalam kategori baik.
4. Melbourne, Australia, dengan poin AQI 13 atau dalam kategori baik.
5. Sydney, Australia, dengan poin AQI 13 atau dalam kategori baik.

Indeks AQI merupakan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Rumus indeks mempertimbangkan enam polutan utama, yaitu PM2.5, PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah.

Angka AQI keseluruhan pada waktu tertentu ditentukan oleh polutan paling berisiko dengan angka AQI paling tinggi. Indeks AQI berkisar dari 0 sampai 500 dengan pembagian enam kategori.

Kategori baik memiliki rentang skor AQI 0-50, kategori sedang memiliki rentang skor 51-100, dan kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang skor 101-150

Adapun kategori tidak sehat dengan rentang skor AQI di angka 151-200, kategori sangat tidak sehat 200-299, dan kategori berbahaya pada rentang 300-500.

Kualitas udara dalam kategori sangat tidak sehat dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Sementara itu, kualitas udara kategori berbahaya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan beberapa rencana dan usulan untuk kemandirian energi saat berpidato di sidang paripurna DPR. Namun, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai adanya celah-celah masalah dalam rencana tersebut.

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit alias biodiesel, dan tengah mengkaji bensin dari minyak kelapa sawit. Ini untuk merespons krisis energi di Timur Tengah.

“Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara (gasifikasi batu bara), kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah dari limbah dan batang jagung,” kata Prabowo di Gedung DPR Jakarta, Rabu (20/5).

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo menjelaskan rencana dan usulan ini memuat risiko ke anggaran negara dan ketahanan pangan. “Usulan Presiden berpotensi menambah biaya energi dan belum tentu menyelesaikan akar persoalan apabila krisis (energi) serupa saat ini terjadi lagi di masa depan,” kata melalui keterangan tertulis, Rabu (20/5).

Deon memahami bahwa maksud pemerintah adalah diversifikasi sumber energi. Tujuannya, untuk mencapai kemandirian energi agar tak melulu bergantung pada komoditas energi fosil yang rentan terpengaruh oleh pasar global.

Problemnya, alternatif yang Presiden sebutkan yaitu sawit lebih mahal dibandingkan energi fosil. Di samping itu, sawit dan batu bara juga tergolong komoditas yang rentan terpengaruh gejolak pasar global. Tak jauh berbeda dengan bahan bakar minyak. Maka itu, alternatif-alternatif ini berisiko membebani anggaran negara.

Usulan pemanfaatan limbah pertanian untuk bahan bakar juga dinilai berisiko. Sebab, bisa menyebabkan benturan target kemandirian energi dan swasembada pangan.

“Peningkatan permintaan terhadap kelapa sawit dan limbah jagung untuk kebutuhan energi dapat mengancam ketersediaannya bagi produksi minyak goreng dan pakan ternak, yang merupakan kebutuhan penting bagi petani dan masyarakat secara umum,” ucap Deon.

Lantas, apa rekomendasinya? Deon mendorong agar pemerintah fokus pada upaya yang secara sistematis dapat meningkatkan bauran energi terbarukan. Plus, mendorong efisiensi energi melalui elektrifikasi baik pada sektor transportasi maupun kebutuhan industri dan rumah tangga.