Data MapBiomas Indonesia Fire mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak hanya terkonsentrasi di Kalimantan dan Sumatra, tetapi juga erat bersinggungan dengan wilayah yang mengalami aktivitas manusia.

Pola ini terlihat jelas ketika kebakaran dianalisis berdasarkan jenis tutupan lahan serta kedekatannya dengan aktivitas antropogenik.

Koordinator Teknis MapBiomas Fire Indonesia, Sesilia Maharani Putri, menyatakan temuan ini memperlihatkan keterkaitan kuat antara kebakaran dan perubahan bentang alam akibat aktivitas manusia.

“Kalau dilihat lagi lebih rinci, ternyata area-area di Kalimantan dan Sumatra itu erat kaitannya dengan area yang kebakaran itu bersinggungan dengan area yang terjadi aktivitas manusia,” ujar Sesilia dalam peluncuran MapBiomas Fire Indonesia 2.0, Selasa (16/12).

Menurutnya, kebakaran kerap terjadi di kawasan yang digunakan atau terdampak oleh pembukaan lahan, termasuk perkebunan sawit, kebun kayu, serta area pertanian lainnya.

Data MapBiomas menunjukkan bahwa di Kalimantan, Sumatra, dan Jawa, sekitar 51% kebakaran terjadi di wilayah yang bersinggungan langsung dengan aktivitas manusia.

“Jadi, misalkan pembukaan lahan atau ada kebakaran di (lahan) sawit atau kebakaran di kebun kayu atau kebakaran di area semisal agrikultur,” katanya.

Berdasarkan klasifikasi tutupan lahan, kebakaran di Indonesia secara umum paling banyak terjadi pada kelas tumbuhan non-hutan. Kategori ini mencakup area gambut tidak bervegetasi, savana, hutan rawa, serta semak belukar.

“Artinya, daerah-daerah yang memang secara alaminya rentan terhadap kebakaran,” ujar Sesilia.

Sementara itu, di wilayah Bali–Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku, MapBiomas mencatat sekitar 91% kebakaran terjadi di kelas tutupan alami. Pola ini menunjukkan karakter kebakaran yang berbeda dibandingkan Kalimantan dan Sumatra, yang lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia.

Kebakaran Lahan Gambut Banyak Terjadi di Sumatra dan Kalimantan

Analisis lebih lanjut juga dilakukan dengan memisahkan kebakaran berdasarkan jenis tanah, yakni lahan gambut dan tanah mineral. Dari sisi proporsi nasional, sekitar 40% kebakaran di Indonesia terjadi di lahan gambut, atau setara dengan sekitar 3,8 juta hektare dari total akumulasi kebakaran.

“Kalau secara proporsi total, hanya 40% kebakaran Indonesia itu ternyata terjadi di gambut,” kata Sesilia.

Namun, ketika ditinjau lebih rinci per wilayah, Kalimantan dan Sumatra menunjukkan pola yang berbeda. Di kedua pulau tersebut, mayoritas kebakaran justru terjadi di kawasan gambut, dan luasnya lebih besar dibandingkan kebakaran di tanah mineral.

Sebaran spasial MapBiomas Fire juga memperlihatkan konsentrasi kebakaran gambut yang kuat di Kalimantan dan Sumatra, sementara wilayah lain seperti Jawa, Bali–Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua didominasi oleh kebakaran di tanah mineral.

Laporan “Climate Change and Energy in the Indonesian Mind” dari Universitas Yale, Amerika Serikat (AS) memperlihatkan ada 86% masyarakat Indonesia yang meyakini perubahan iklim sedang terjadi. Sebanyak 83% di antaranya merasa cemas terhadap dampaknya, termasuk 33% yang merasa sangat cemas.

Studi tersebut dilakukan oleh Yale Program on Climate Change Communication, dengan mewawancarai 2.000 orang dewasa (18 tahun ke atas) pada 15 Juni - 17 Juli 2025 lalu.

Pada awalnya, studi menemukan 53% masyarakat Indonesia yang disurvei hanya mengetahui sedikit soal perubahan iklim. Bahkan 21% responden lainnya belum pernah mendengar sama sekali.

Usai diberikan penjelasan singkat mengenai perubahan iklim dan dampaknya terhadap pola cuaca, lebih dari 80% responden meyakini fenomena tersebut tengah terjadi. Kecemasan ini memunculkan dukungan terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Masyarakat Indonesia sangat mendukung upaya menurunkan emisi karbon dan mempercepat pemanfaatan energi terbarukan secara nasional,” kata Peneliti Universitas Yale, Anthony Leiserowitz, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (16/12).

Kepedulian atas dampak perubahan iklim juga terlihat dari besarnya dukungan terhadap pelarangan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara baru serta penutupan PLTU beroperasi. Sebanyak 79% responden menyatakan dukungan terhadap program tersebut.

Selain itu, 89% responden mendukung pemenuhan 100% kebutuhan listrik nasional dari sumber energi terbarukan pada 2040.

Dukungan juga diberikan pada berbagai kebijakan energi lainnya, seperti program nasional pelatihan kerja di industri energi terbarukan dan pembangunan jaringan transmisi listrik baru untuk menjangkau seluruh Indonesia.

Masyarakat pun memberi pandangan positif pada kebijakan penggunaan bahan bakar dengan campuran biodiesel 60% untuk mobil, truk, dan kendaraan lainnya serta pemberian subsidi pajak bagi kendaraan listrik.

“Sebanyak 56% masyarakat menilai, langkah terbaik mewujudkan masa depan yang sehat, aman, dan sejahtera bagi Indonesia adalah membiarkan sebagian besar batu bara tetap di dalam tanah,” tulis laporan tersebut.

Pemanfaatan Zakat dan Sedekah untuk Transisi Energi

Studi juga mengemukakan, mayoritas Muslim di Indonesia (79%) mendukung pemanfaatan dana zakat dan sedekah untuk mendukung transisi nasional menuju energi terbarukan.

“Survei ini menyoroti besarnya potensi filantropi Islam sebagai kekuatan mendorong perubahan, sejalan dengan nilai kebaikan dan keberlanjutan yang diyakini masyarakat,” kata Direktur Negara Indonesia di Purpose, Longgena Ginting.

Menurutnya, survei ini menjadi momentum penting bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama memperluas solusi energi bersih yang adil dan inklusif.

Data terbaru MapBiomas Indonesia Fire menunjukkan, sepanjang periode 2000–2024 akumulasi luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai sekitar 9,5 juta hektare. Angka ini mencerminkan total wilayah yang terbakar setidaknya satu kali dalam kurun 25 tahun terakhir.

Koordinator Teknis MapBiomas Fire Indonesia, Sesilia Maharani Putri, menjelaskan perhitungan akumulasi tersebut dilakukan dengan metode khusus agar tidak terjadi penghitungan ganda pada area yang sama.

“Akumulasi data kebakaran ini maksudnya kita mengakumulasi berapa kebakaran di 2000, kemudian kita hitung sampai 2024, tapi kita hanya menghitung sekali. Jadi misalkan ada dua kali kebakaran terjadi, kita hanya menghitung di yang pertama,” ujar Sesilia dalam peluncuran MapBiomas Indonesia Fire 2.0, Selasa (16/12).

Dengan metode tersebut, MapBiomas mencatat total 9,5 juta hektare wilayah Indonesia pernah terbakar minimal satu kali dalam 25 tahun. Namun di luar angka tersebut, terdapat pula area yang mengalami kebakaran berulang.

“Nah, wilayah yang terbakar berulang itu bisa sampai ada 4 juta hektare, nanti itu di data selanjutnya itu lebih rinci,” ujar Sesilia.

Berdasarkan sebaran spasial yang ditampilkan dalam peta MapBiomas Fire, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memiliki pola yang konsisten selama dua setengah dekade terakhir. Kalimantan dan Sumatra tercatat sebagai wilayah dengan akumulasi kebakaran terbesar sekaligus menjadi episentrum kebakaran nasional.

Episentrum Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan dan Sumatra

Dari total akumulasi luas kebakaran, Kalimantan menyumbang sekitar 39,14%, disusul Sumatra sebesar 30,46%. Dengan demikian, secara kumulatif sekitar 70% kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi di dua pulau tersebut.

Sementara itu, wilayah lain seperti Bali–Nusa Tenggara, Papua, Jawa, Sulawesi, dan Maluku memiliki proporsi yang lebih kecil.

“Dari data ini juga kita bisa lihat sebenarnya tidak mengagetkan ya, karena episentrum kebakaran di Indonesia ternyata memang di Kalimantan dan Sumatra,” kata Sesilia.

Selain menunjukkan distribusi wilayah, data MapBiomas juga menggambarkan tren akumulasi kebakaran tahunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kurva akumulasi luas kebakaran memperlihatkan lonjakan signifikan terutama pada periode-periode tertentu, hingga mencapai mendekati 10 juta hektare pada 2024.

MapBiomas Indonesia Fire merupakan platform pemantauan kebakaran yang dikembangkan melalui kolaborasi jejaring MapBiomas Indonesia, dengan dukungan metodologi dan teknologi dari MapBiomas Global Network.

Pada koleksi terbaru, yakni MapBiomas Indonesia Fire Collection 2.0, platform ini menyajikan data kebakaran hutan dan lahan Indonesia secara konsisten dan terverifikasi untuk periode 2000–2024.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menargetkan sampah yang berada di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat akan hilang dalam dua tahun ke depan. Hal ini dapat terwujud seiring dengan program pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy (WTE).

"Jadi, Bantargebang itu Insya Allah dua tahun lagi enggak ada. Bandung, yang di mana-mana itu, dua tahun lagi (enggak ada)," ujar Zulhas -sapaan akrab Zulkifli Hasan- di Jakarta, Selasa (16/12), seperti dikutip Antara.

Pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan (EBT) ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Teknologi Ramah Lingkungan.

Zulhas mengatakan hanya ada tiga proyek WTE dalam sebelas tahun ke belakang. Menurutnya, ini dikarenakan rumitnya proses perizinan.

Dengan adanya Perpres baru tersebut, pemerintah memangkas berbagai perizinan yang panjang sehingga investor yang ingin bergerak di sektor pengolahan sampah menjadi energi lebih tertarik dan minim risiko.

Menurut Zulhas, aturan baru ini juga memudahkan alur perizinan karena lebih ringkas. Pemerintah daerah hanya perlu menyiapkan lahan, kemudian perizinan diajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selanjutnya, Danantara Indonesia akan menentukan teknologi mana yang cocok, hingga akhirnya melakukan kesepakatan dengan PLN.

Zulhas mengungkap terdapat tujuh proyek WTE yang telah selesai dibahas pemerintah. Ia juga menargetkan dalam dua tahun ke depan akan ada 34 proyek WTE yang dirampungkan.

"Kami sudah (selesai membahas) tujuh, besok kita akan rapat. Kita akan selesaikan mungkin sampai 20 (proyek). Target 34 proyek dalam dua tahun, sampai pelaksanaannya, sampai jadi," kata Zulhas.

WTE Solusi Darurat Sampah

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, proyek waste to energy dianggap efektif untuk mengatasi masalah darurat sampah yang melanda Indonesia sekaligus menghasilkan listrik terbarukan.

Sampah-sampah rumah tangga nantinya akan dihimpun oleh pemerintah daerah atau pemda untuk disalurkan ke tempat pembuangan akhir atau TPA khusus. Setelah itu, menurrut dia, fasilitas insinetor akan membakar sampah dengan kapasotas minimal 1.000 ton per hari. Proses pembakaran ini kemudian menghasilkan energi panas yang dikonversi menjadi tenaga listrik.

Tenaga listrik itu kemudian akan dibeli oleh PT PLN yang berada di bawah holding Danantara untuk menyalurkan listrik ke rumah-rumah masyarakat. Menurut dia, teknologi ini telah digunakan oleh sejumlah negara negara jiran, salah satunya Singapura yang memiliki lima insinerator.

Untuk pertama kalinya di Indonesia, para peneliti mengonfirmasi temuan neonatal atau bayi baru lahir hiu paus di alam liar, dengan ukuran hanya sekitar 135–145 cm. Temuan luar biasa yang diumumkan di jurnal Diversity ini terjadi di Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Peristiwa ini menempatkan teluk tersebut sebagai salah satu kandidat terkuat pengasuhan anakan hiu paus di dunia. Temuan ini juga membuka peluang terungkapnya salah satu misteri terbesar dalam biologi laut mengenai lokasi hiu paus melahirkan.

Hiu paus (Rhincodon typus) adalah ikan terbesar di dunia. Ironisnya, fase paling awal kehidupannya hampir sepenuhnya tidak pernah teramati.

Hingga saat ini, belum ada satu pun lokasi melahirkan atau pupping ground hiu paus yang terkonfirmasi secara ilmiah di dunia. Dalam lebih dari satu abad penelitian, catatan kemunculan bayi hiu paus berukuran di bawah 1,5 meter secara global baru tercatat sebanyak 33 kali. Sebagian besar di antaranya merupakan hasil observasi singkat, tanpa dokumentasi visual yang memadai, dan tidak terjadi secara berulang di satu lokasi.

Di Teluk Saleh, situasinya berbeda. Pada Agustus hingga September 2024, nelayan lokal melaporkan melihat sedikitnya lima kali kemunculan hiu paus kecil berukuran 1,2–1,5 meter di sekitar bagan. Salah satu individu bahkan sempat terjaring tanpa sengaja sebelum dilepaskan kembali ke laut.

Dalam kejadian tersebut, bayi hiu paus sempat berada di dalam boks styrofoam berisi air laut, yang memungkinkan nelayan melakukan estimasi ukuran tubuh secara presisi menggunakan analisis visual berbasis objek pembanding. Dengan dimensi boks 120x42x32 cm, panjang total hiu paus itu diperkirakan sekitar 135–145 cm.

Berdasarkan kurva pertumbuhan dari studi Chang et al. (1997) yang mendokumentasikan pertumbuhan neonatal hiu paus dari 60 cm menjadi hampir 140 cm dalam waktu sekitar 120 hari, ukuran bayi baru lahir hiu paus Teluk Saleh ini mengindikasikan usia sekitar empat bulan. Artinya, bayi hiu paus tersebut masih berada pada fase kehidupan yang sangat dini dan sangat jarang berhasil teramati di alam bebas.

“Secara ilmiah, ini adalah sinyal yang sangat kuat dan mengindikasikan Teluk Saleh kemungkinan besar memiliki fungsi ekologis sebagai area melahirkan dan pengasuhan anakan hiu paus,” ujar Mochamad Iqbal Herwata Putra, Focal Species Conservation Senior Manager Konservasi Indonesia, dalam siaran pers, Selasa (16/12).

Iqbal menambahkan, jika terbukti sebagai lokasi hiu paus melahirkan, Teluk Saleh akan menjadi lokasi pertama di dunia yang pernah teridentifikasi secara pasti.

Hiu paus di Teluk Saleh, Sumbawa (Dok. Konservasi Indonesia)

Teluk Saleh Jadi Lokasi Pengasuhan Anakan Hiu Paus

Edy Setyawan, Lead Conservation Scientist di Elasmobranch Institute Indonesia, menilai penemuan ini menandai kemajuan yang sangat signifikan dalam riset hiu paus global. “Catatan bayi hiu paus sangat langka di seluruh dunia. Setiap pengamatan baru memperkuat basis data global. Temuan ini memberikan wawasan krusial tentang di mana dan bagaimana hiu paus memulai kehidupannya,” kata Edy.

Meski demikian, para peneliti menegaskan bahwa secara ilmiah Teluk Saleh masih berada pada status strong potential pupping ground dan belum dapat disebut sebagai lokasi kelahiran yang terkonfirmasi sepenuhnya. Perlu beberapa bukti lagi untuk memastikannya.

“Mulai dari memastikan kemunculan bayi secara reguler dalam jangka panjang, bukti keberadaan induk betina yang sedang hamil atau menjelang melahirkan, bukti bahwa bayi benar-benar bertahan di dalam teluk, serta konfirmasi biologis bahwa bayi hiu paus tersebut benar-benar lahir di perairan Teluk Saleh, bukan bermigrasi dari laut dalam,” kata Iqbal.

Konservasi Indonesia bersama para mitra tengah bekerja sama dengan otoritas pemerintah untuk membentuk kawasan konservasi perairan (Marine Protected Area/MPA) berbasis hiu paus pertama di Indonesia, di Teluk Saleh. Iqbal mengatakan, dengan temuan ini, status kawasan penting Teluk Saleh berpotensi ditingkatkan menjadi lebih tinggi, dan menjadikannya sebagai dasar ilmiah yang lebih kuat untuk perlindungan resmi.

Bayi Hiu Paus Hadapi Risiko Tinggi

Perairan Teluk Saleh relatif tenang dan terlindung dari gelombang besar laut lepas, sekaligus memiliki produktivitas plankton yang tinggi. Iqbal mengatakan, suplai nutrien dari mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, ditambah keberadaan bagan yang secara konsisten menarik ikan kecil dan udang rebon, menjadikan Teluk Saleh sebagai ‘meja makan’ alami yang stabil bagi bayi hiu paus yang sedang berada pada fase pertumbuhan kritis.

Meski begitu, di balik potensi ilmiah yang luar biasa, bayi hiu paus di Teluk Saleh juga menghadapi risiko yang nyata seperti jerat jaring nelayan, penurunan kualitas air akibat aktivitas pesisir, serta meningkatnya lalu lintas kapal yang dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bayi hiu paus yang masih sangat rentan. Iqbal menilai, tingkat kelangsungan hidup pada fase awal ini akan sangat menentukan masa depan populasi hiu paus secara global.

Berdasarkan temuan ini, Konservasi Indonesia berencana melakukan pemantauan lanjutan untuk mengonfirmasi bayi dan anakan hiu paus ini secara regular. Konservasi Indonesia juga akan memperluas sistem pelaporan berbasis masyarakat dan memajukan rencana pembentukan MPA berbasis hiu paus yang melindungi spesies ini, sekaligus memperkuat konservasi berbasis komunitas. Terlebih, kemunculan bayi hiu paus ini pertama kali dilihat oleh para nelayan.

Temuan ini menegaskan kuatnya peran nelayan lokal dalam riset konservasi modern berbasis masyarakat. Laporan dari nelayan yang memungkinkan para peneliti merespons cepat kemunculan neonatal hiu paus yang sangat langka ini.

"Nelayan adalah mata para peneliti di laut. Mereka menangkap momen yang hampir mustahil terdeteksi oleh survei ilmiah konvensional,” ujar Ismail Syakurachman, Lead Studi First Evidence of Neonatal Whale Sharks in Saleh Bay ini.

Tanpa keterlibatan para nelayan, tahap paling awal kehidupan hiu paus kemungkinan besar akan tetap tersembunyi dari sains.

Sebuah studi terbaru yang diterbitkan di jurnal Nature Climate Change menyebut gletser di Pegunungan Alpen Eropa diperkirakan akan mencapai puncak laju kepunahan dalam delapan tahun ke depan. Lebih dari 100 gletser diprediksi akan mencair dan hilang secara permanen pada 2033.

Gletser di wilayah barat Amerika Serikat dan Kanada diperkirakan akan mencapai puncak tahun kehilangan kurang dari satu dekade, dengan lebih dari 800 gletser menghilang setiap tahun pada periode tersebut.

Studi terbaru ini menganalisis lebih dari 200 ribu gletser dari basis data garis batas yang diperoleh melalui citra satelit. Para peneliti menggunakan tiga model gletser global untuk menilai nasib gletser-gletser tersebut di bawah berbagai skenario pemanasan.

Pencairan gletser yang didorong oleh pemanasan global akibat aktivitas manusia merupakan salah satu tanda paling jelas dari krisis iklim. Saat ini sekitar 200 ribu gletser masih tersisa di seluruh dunia, dengan sekitar 750 gletser menghilang setiap tahun.

Namun, penelitian ini menunjukkan laju kehilangan gletser akan meningkat dengan cepat seiring berlanjutnya emisi dari pembakaran bahan bakar fosil ke atmosfer.

Rencana aksi iklim pemerintah saat ini diperkirakan akan mendorong kenaikan suhu global hingga sekitar 2,7 derajat Celsius di atas tingkat praindustri, yang akan memperparah cuaca ekstrem.

Dalam skenario ini, kehilangan gletser akan mencapai puncak sekitar 3.000 gletser per tahun pada 2040 dan bertahan di tingkat tersebut hingga 2060. Pada akhir abad ini, 80% gletser yang ada saat ini akan lenyap.

Kurangi Emisi Karbon untuk Menahan Kenaikan Suhu Global

Sebaliknya, pengurangan emisi karbon secara cepat untuk menahan kenaikan suhu global pada 1,5 derajat Celsius akan membatasi kehilangan tahunan sekitar 2.000 gletser per tahun pada 2040, setelah itu laju kehilangan akan menurun.

Matthias Huss, ilmuwan senior di ETH Zurich, Swiss, sekaligus anggota tim peneliti, mengatakan empat gletser punah, yang terbaru dari sekitar 1.000 gletser yang diperkirakan telah hilang di negara tersebut selama tiga dekade terakhir.

Wilayah dengan gletser terkecil dan paling cepat mencair ditemukan sebagai yang paling rentan. Studi ini memperkirakan 3.200 gletser di Eropa Tengah akan menyusut hingga 87% pada 2100 bahkan jika kenaikan suhu global dibatasi pada 1,5 derajat Celsius dan meningkat menjadi 97% di bawah skenario pemanasan 2,7 derajat Celsius.

Di wilayah barat Amerika Serikat dan Kanada, termasuk Alaska, sekitar 70% dari 45 ribu gletser yang ada saat ini diproyeksikan akan lenyap pada pemanasan 1,5 derajat Celsius, dan lebih dari 90% pada pemanasan 2,7 derajat Celsius.

Pegunungan Kaukasus dan Andes selatan juga diperkirakan akan mengalami kehilangan yang sangat besar.

Gletser yang lebih besar membutuhkan waktu lebih lama untuk mencair, gletser di Greenland diperkirakan mencapai puncak laju kepunahan sekitar 2063 kehilangan 40% pada 2100 di bawah pemanasan 1,5 derajat Celsius dan 59% di bawah 2,7 derajat Celsius. Namun, pencairan diperkirakan akan terus berlanjut setelah 2100.

Para peneliti menyatakan bahwa tanggal puncak kehilangan tersebut lebih dari sekadar tonggak angka. “Tanggal-tanggal ini menandai titik balik dengan implikasi besar bagi ekosistem, sumber daya air, dan warisan budaya,” tulis mereka.

“[Ini adalah] kisah manusia tentang lanskap yang menghilang, tradisi yang memudar, dan rutinitas harian yang terganggu.”

Dr. Arun Bhakta Shrestha, penasihat senior di International Centre for Integrated Mountain Development yang tidak terlibat dalam penelitian ini, mengatakan studi tersebut menegaskan bagaimana keputusan iklim hari ini akan sangat memengaruhi masa depan fitur alam penting ini.

Shrestha menambahkan bahwa penelitian tersebut menawarkan perspektif berharga tentang perubahan cepat yang terjadi pada lanskap gletser dan masyarakat yang bergantung padanya. Studi ini juga mencatat sejumlah keterbatasan, termasuk ketidakpastian dalam menghitung gletser kecil dan yang tertutup puing, serta kurangnya data terbaru.

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan konsesi lahan seluas 20 ribu hektare miliknya lewat PT Tusam Hutani Lestari untuk program konservasi gajah di Provinsi Aceh. Hal itu dilakukan Prabowo setelah bertemu dengan Raja Charles III dari Inggris, beberapa waktu lalu.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut Raja Charles III sebagai salah satu pembina organisasi konservasi internasional, WWF, meminta Presiden Prabowo untuk mendonasikan konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 10 hektare untuk konservasi gajah.

"Ketika bertemu dengan Raja Charles di London tahun lalu atau awal tahun ini, beliau diminta untuk mendonasikan 10 ribu hektare PBPH milik beliau di Tusam Hutani Lestari di Aceh. Beliau kemudian malah memberikan 20 ribu hektare," ujar Raja Juli saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12), seperti dikutip Antara.

Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (14/12), Raja Juli menyebut Prabowo mengungkapkan kecintaannya terhadap satwa.

Prabowo mengungkapkan seluruh konsesi PBPH PT Tusam Hutani Lestari miliknya di Aceh diserahkan untuk membuat koridor gajah dengan menggandeng WWF sebagai organisasi pelaksana.

"Seluruh konsesi PBPH-nya diserahkan untuk membuat koridor gajah yang sekarang sudah berdiri bersama dengan WWF, kami kerja erat. Sekali lagi tentang kecintaan beliau terhadap hutan dan satwa kita itu sangat luar biasa," kata Raja Juli.

Gajah bersihkan puing kayu bencana Aceh (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/nz.)

Prabowo Kabulkan Permintaan WWF Dua Kali Lipat

Prabowo sebelumnya pernah menyampaikan soal penyerahan lahan konsesi hutan di Takengon, Aceh, untuk dijadikan kawasan perlindungan gajah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Edutorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah, Minggu (14/12) malam.

"Suatu saat saya didatangi, dikirim utusan ke saya oleh kelompok pecinta atau konservasi alam, WWF. WWF ini pembinanya Raja Charles III. Utusan datang ke saya. Mereka tahu bahwa saya sebagai pengusaha. Sebelum saya masuk politik, saya pengusaha, saya punya HTI, konsesi HTI di Aceh, dipercaya kepada saya cukup besar itu 98.000 hektare di daerah Takengon, Aceh," kata Prabowo.

Prabowo menuturkan utusan dari WWF itu mengajukan permohonan pemanfaatan 10 ribu hektare lahan dari konsesi tersebut sebagai kawasan perlindungan gajah.

Permintaan tersebut tidak langsung dipenuhi sesuai proposal. Prabowo justru menawarkan lahan dua kali lipat dari yang diajukan, yaitu 20 ribu hektare.

"Saya tidak setuju. tidak akan saya kasih 10.000 hektare untuk kawasan gajah tersebut, saya akan kasih 20.000 hektare," kata Prabowo.

Kisah ini kemudian sampai kepada Raja Charles III di Inggris. Presiden Prabowo mengatakan ia telah menerima surat ucapan terima kasih dari Raja Charles III, yang disampaikan langsung oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, di Istana Merdeka, Jakarta.

Kualitas udara Tangerang, Bogor, Jakarta, Bekasi menjadi yang paling sehat di Indonesia pagi ini, Selasa (16/12). Dari pantauan situs IQAir pukul 07.08 WIB, Tangerang memiliki poin AQI 34 yang masuk kategori kualitas udara baik. Disusul Bogor.

"Ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan aktivitas di luar ruangan dengan sedikit atau tanpa risiko yang ditimbulkan oleh udara yang dihirup," mengutip laman resmi IQAir, Selasa (16/12).

Berikut daftar kota dengan kualitas udara terbaik pada Selasa (16/12) pagi:

1. Tangerang, dengan poin AQI 34 atau dalam kategori baik
2. Bogor, dengan poin AQI 37 atau dalam kategori baik
3. Jakarta, dengan poin AQI 39 atau dalam kategori baik
4. Pekanbaru, dengan poin AQI 41 atau dalam kategori baik
5. Bekasi, dengan poin AQI 43 atau dalam kategori baik

Sementara itu, kualitas udara Palangkaraya jadi yang paling tidak sehat di Indonesia pagi ini dengan poin AQI 79. Peringkat tersebut disusul Medan dan Surabaya dengan poin AQI 71 dan 69. Kualitas udara ketiganya masuk kategori sedang.

Di lingkup global, kota besar dengan kualitas udara paling sehat memiliki poin AQI 13. Tepatnya berada di Melbourne, Australia. Lalu disusul Portland (AS) dan Oslo (Norwegia) dengan poin AQI 14 dan 17.

Berbanding terbalik dengan situasi tersebut, kualitas udara sejumlah kota ini justru sangat buruk:

1. Lahore, Pakistan, dengan poin AQI 320 atau dalam kategori berbahaya
2. Sarajevo, Bosnia Herzegovina, dengan poin AQI 309 atau dalam kategori berbahaya
3. Delhi, India, dengan poin AQI 275 atau dalam kategori sangat tidak sehat
4. Dhaka, Bangladesh, dengan poin AQI 202 atau dalam kategori sangat tidak sehat
5. Karachi, Pakistan, dengan poin AQI 189 atau dalam kategori tidak sehat

Indeks AQI merupakan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Kategori baik memiliki rentang PM 2,5 0-50, kategori sedang memiliki rentang PM2,5 51-100, dan kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang PM 2,5 101-150.

Sedangkan kategori tidak sehat dengan rentang PM 2,5 di angka 151-200 dan kategori sangat tidak sehat 200-299. Kualitas udara dalam kategori sangat tidak sehat dapat merugikan kesehatan sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Kategori berbahaya pada rentang PM 2,5 300-500. Kualitas udara kategori berbahaya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Hasil Indeks Investasi Hijau III 2025 oleh Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) menunjukkan adanya kenaikan kinerja environmental social and governance (ESG) pada 13 bank nasional dan asing. Namun, pemantauan di lapangan justru memperlihatkan indikasi praktik greenwashing.

Selain menilai kinerja ESG melalui laporan berkelanjutan dan laporan tahunan perbankan, IWGFF melakukan pengamatan langsung pada proyek-proyek investasi perbankan di lapangan, di antaranya di Jambi, Gorontalo, dan Kalimantan Timur.

“Kami temukan masih ada perusahaan-perusahaan investasi di lapangan yang didukung perbankan, justru kita kategorikan merusak lingkungan,” kata peneliti IWGFF, Marius Gunawan, dalam peluncuran Indeks Investasi Hijau III 2025, di Jakarta, Senin (15/12).

Meskipun begitu, Marius mengakui pengamatan ini masih terbatas, sebab belum ada data lengkap bank mana saja yang mendanai aktivitas ekstraktif, maupun berapa banyak jumlahnya.

Kerusakan lingkungan yang dimaksud tertuju pada deforestasi dari aktivitas ekstraktif, seperti pertambangan. Menurutnya, salah satu faktor munculnya greenwashing lantaran fokus utama perbankan pada kebutuhan investasi.

“Laporan tahunan atau sustainability report, salah satu tujuan utama mereka memberi laporan itu adalah untuk investor,” lanjut Marius.

Di sisi lain, masih banyak pelaksanaan ESG yang tidak disertai verifikasi independen, sehingga rentan menciptakan greenwashing. IWGFF menilai perlu ada transparansi kredit sektor berisiko tinggi, termasuk laporan berkala yang bisa diakses publik untuk mengawasi penyaluran pembiayaan hijau.

Upaya lain yang ditawarkan untuk menciptakan ekonomi hijau adalah menghentikan pembiayaan baru untuk aktivitas tidak berkelanjutan, menjadikan risiko lingkungan sebagai komponen penting anti money laundering (AML), serta percepatan penerapan Taksonomi Hijau Indonesia.

IWGFF sekaligus menekankan penerapan free prior and informed consent atau persetujuan awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi, khususnya yang terkait masyarakat adat.

Kinerja Laporan ESG Meningkat

Sementara itu, kinerja ESG secara tertulis di laporan menunjukkan peningkatan. Bank nasional bahkan melampaui kinerja bank asing jika dibandingkan dengan Indeks Investasi Hijau pada 2018 lalu.

Penilaian ini berdasarkan pada lima prinsip, yaitu pengelolaan risiko, pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, tata kelola lingkungan sosial dan pelaporan, peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif, serta rencana aksi keuangan berkelanjutan.

Ada 41 sub-indikator yang digunakan IWGFF untuk menilai kualitas dan implementasi ESG. Selain itu, diskusi dengan organisasi masyarakat sipil, regulator, serta akademisi juga dilakukan sebagai sumber data.

Hasilnya, dari 13 bank yang dinilai, sembilan di antaranya tergolong sangat bagus, yaitu PT Bank Panin Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan SMBC. Selanjutnya, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Bank Danamon Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Kemudian, PT Bank OCBC Tbk, Bank DBS Indonesia, dan Permata Bank tergolong bagus, disusul Citibank di posisi terbawah.

Peningkatan laporan ESG perbankan antara lain didorong peran regulasi di sektor perbankan. “Setelah ada regulasi (Taksonomi Keuangan Hijau) dan Otoritas Jasa Keuangan membangun sistem, bank nasional mendapat nilai lebih baik,” kata Marius.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat standar pengukuran karbon biru padang lamun untuk meningkatkan kredibilitas data, efektivitas konservasi pesisir, mendukung perdagangan karbon, serta kontribusi nyata Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim global.

Standar ini berupa manual pengukuran karbon biru lamun yang menjadi pedoman teknis standar untuk memperkuat kredibilitas data, efektivitas konservasi, dan kontribusi Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim.

"Manual ini menjadi rujukan nasional pertama untuk pengukuran cadangan karbon pada ekosistem padang lamun di seluruh wilayah pesisir Indonesia," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (15/12), seperti dikutip Antara.

Menurut Koswara, manual itu merupakan langkah penting untuk mendorong tata kelola karbon biru yang kredibel dan berbasis sains.

"Kita membutuhkan data yang terukur, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan agar Indonesia dapat berperan lebih besar dalam mitigasi iklim dan perdagangan karbon global," ujar Koswara.

Manual ini menjadi fondasi untuk memperkuat aksi konservasi berbasis bukti. Upaya itu sejalan dengan semangat kolaborasi lintas sektor. Penguatan ekonomi biru membutuhkan sinergi antara pemerintah, daerah, pelaku usaha akademisi, dan masyarakat.

"Pemanfaatan karbon biru harus memastikan keberlanjutan ekosistem sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah pesisir," ujarnya.

Indonesia memiliki keanekaragaman lamun yang tinggi dengan 15 spesies dari sekitar 60 spesies lamun di seluruh dunia hidup di perairan Indonesia. Spesies lamun yang paling banyak ditemui adalah rumput laut besar (Enhalus acoroides), daun lamun (Thalassia hemprichii), spesies lamun tropis berdaun bulat (Cymodocea rotundata), dan lamun tropis dengan daun pendek lebar (Cymodocea serrulata).

Ekosistem lamun dikenal sebagai penyerap karbon yang sangat efisien, terutama pada sedimen yang mampu menyimpan karbon dalam jangka waktu ribuan tahun apabila habitat tetap terjaga.

"Secara global, padang lamun menyumbang 10–18% cadangan karbon laut dangkal meski hanya menutupi kurang dari 0,2% dasar laut," jelas Koswara.

Namun, saat ini banyak padang lamun di berbagai wilayah pesisir Indonesia menunjukkan tanda-tanda penurunan kondisi akibat tekanan antropogenik seperti alih fungsi pesisir, pencemaran, praktik penangkapan ikan destruktif, serta dampak perubahan iklim.

Kerusakan tersebut tidak hanya menghilangkan fungsi ekologis lamun, tetapi juga berpotensi melepaskan kembali karbon sedimen ke atmosfer, sehingga mengancam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Regulasi Strategis Perkuat Kebijakan Iklim

Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi strategis untuk memperkuat kebijakan iklim, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Permen KP No. 1 Tahun 2025, dan Kepmen KP No. 52 Tahun 2024 terkait peta jalan mitigasi perubahan iklim sektor kelautan dan perikanan.

Regulasi tersebut menempatkan ekosistem lamun sebagai aset penting dalam skema perdagangan karbon berbasis konservasi dan restorasi.

Direktur Konservasi Ekosistem Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Firdaus Agung, menambahkan manual pengukuran karbon biru lamun disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan panduan terintegrasi mulai dari tahap persiapan survei.

Selain itu pengambilan sampel lapangan, analisis laboratorium, perhitungan cadangan karbon, hingga pelaporan dan manajemen data. Penyusunan manual melibatkan peneliti, akademisi, dan praktisi konservasi pesisir.

“Penerapan manual ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas inventarisasi karbon biru, mendorong efisiensi program konservasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam mekanisme perdagangan karbon internasional," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kementeriannya berkomitmen memperkuat tata kelola sumber daya laut melalui pendekatan berbasis sains, kolaborasi, dan inovasi teknologi.

Hal itu untuk memperkuat ekonomi biru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mempercepat pencapaian target iklim nasional.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), menemukan modus pencucian kayu (timber laundering) dalam penyidikan terhadap sejumlah pemegang hak atas tanah (PHAT) di Sumatra Utara. Penyidikan ini dilakukan untuk mengungkap jaringan pelaku perusakan kawasan hutan yang berpotensi berkontribusi terhadap terjadinya banjir bandang dan longsor.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan, Yazid Nurhuda, mengatakan penyidikan awal telah dilakukan terhadap satu subjek hukum PHAT berinisial JAM. JAM ini diduga memanen hasil hutan tanpa izin. Perbuatan tersebut berpotensi dikenakan sanksi pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp 3,5 miliar sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pengembangan penyidikan juga menjangkau dua PHAT lainnya berinisial M dan AR. Terduga M diduga menerima kayu bulat ilegal dari kegiatan pemanenan tanpa izin. Adapun terduga AR terindikasi melakukan penebangan di luar areal PHAT miliknya. Analisis citra satelit menunjukkan adanya aktivitas penebangan di wilayah hulu Sungai Batangtoru seluas sekitar 33,04 hektare.

Yazid menambahkan, terduga AR juga disinyalir melakukan pencucian kayu (timber laundering), dengan mencampur kayu ilegal dari luar areal PHAT dengan kayu dari dalam areal berizin agar dapat masuk ke pasar resmi. “Modus timber laundering ini menjadi fokus utama pengembangan penyidikan kami,” ucap Yazid.

Dwi Januanto Nugroho, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, mengatakan pengembangan perkara ini menunjukkan komitmen Ditjen Gakkum dalam menegakkan hukum kehutanan secara menyeluruh, bukan hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar skema kejahatan yang memungkinkan hasil hutan illegal masuk ke dalam sistem perdagangan resmi. Penegakan hukum dilakukan sesuai kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tumpukan sampah terlihat di beberapa titik di Kota Tangerang Selatan, seperti di bawah flyover Ciputat dan Puskesmas Serpong. Pemerintah Kota Tangerang Selatan kemudian menutup tumpukan sampah dengan terpal dan menyemprotkan cairan khusus untuk meminimalisasi bau tak sedap.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel Bani Khosyatullah mengatakan, langkah tersebut merupakan penanganan sementara sambil memastikan proses pengangkutan dan pengelolaan sampah berjalan optimal.

“Penutupan dengan terpal dan penyemprotan ini kami lakukan agar dampak bau dapat ditekan, khususnya bagi warga di sekitar lokasi. Ini adalah bagian dari penanganan cepat agar situasi tetap terkendali dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” kata Bani dalam keterangan resmi, dikutip Senin (15/12).

Ia menambahkan, penyemprotan dilakukan menggunakan cairan ramah lingkungan yang berfungsi menekan aroma tidak sedap sekaligus menjaga kebersihan area sekitar tumpukan sampah. Petugas juga terus disiagakan untuk memantau kondisi lapangan secara berkala.

Tumpukan sampah ini terjadi setelah TPA Cipeucang ditutup sementara dalam rangka perbaikan. Upaya perbaikan ini merupakan respons pemerintah Kota Tangerang Selatan atas protes masyarakat yang semakin terdesak sampah dan air lindi dari lokasi tersebut.

Berbagai upaya perbaikan yang tengah dilakukan adalah penataan landfill 3 dengan metode terasering di anak kali Cirompang, serta pembangunan beronjong. DLH juga membuka akses jalan menuju landfill 4, pembebasan lahan untuk Material Recovery Facility (MRF) atau fasilitas pengolahan sampah modern.

“Kami mohon dukungan masyarakat. Dengan kolaborasi bersama, persoalan sampah ini bisa kita atasi secara bertahap dan berkelanjutan,” kata Bani.