Kualitas udara di Tangerang Selatan, Surabaya, Jakarta, dan sejumlah wilayah lainnya terpantau tidak sehat pagi ini. Berdasarkan pantauan situs IQAir pukul 07.17 WIB, poin AQI wilayah itu mencapai lebih dari 150 atau termasuk dalam kategori kualitas udara tidak sehat.

Pada kualitas udara yang tidak sehat, masyarakat umum terutama kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, orang hamil, atau penderita penyakit jantung dan paru rentan mengalami efek kesehatan.

“Ketika kualitas udara dikategorikan tidak sehat, masyarakat umum, terutama kelompok yang sensitif, mungkin mulai mengalami efek kesehatan,” kata IQAir, dikutip pada Jumat (8/5).

IQAir menyarankan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dalam kondisi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga beberapa kali mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker, khususnya jika berada di lokasi dengan tingkat pencemaran udara tinggi.

Berikut daftar lima kota di Indonesia dengan kualitas udara terburuk pagi ini:

1. Tangerang Selatan, Banten, dengan poin AQI 179 atau dalam kategori tidak sehat.
2. Surabaya, Jawa Timur, dengan poin AQI 163 atau dalam kategori tidak sehat.
3. Jakarta, dengan poin AQI 157 atau dalam kategori tidak sehat.
4. Bandung, Jawa Barat, dengan poin AQI 96 atau dalam kategori sedang.
5. Pekanbaru, Riau, dengan poin AQI 72 atau dalam kategori sedang.

Tak hanya masuk daftar nasional, Jakarta juga termasuk dalam jajaran kota besar dunia dengan kualitas udara terburuk pagi ini. Berikut daftarnya:

1. Dhaka, Bangladesh, dengan poin AQI 174 atau dalam kategori tidak sehat.
2. Jakarta, Indonesia, dengan poin AQI 157 atau dalam kategori tidak sehat.
3. Delhi, India, dengan poin AQI 139 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.
4. Kampala, Uganda, dengan poin AQI 135 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.
5. Lahore, Pakistan, dengan poin AQI 122 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, Kota Auckland di Selandia Baru memiliki kualitas udara terbaik pagi ini dengan poin AQI 6. Berikutnya disusul Kopenhagen di Denmark dan Canberra di Australia dengan poin AQI 9.

Sementara di Indonesia, kualitas udara terbaik berada di Medan, Sumatera Utara, dengan poin AQI 55. Perolehan tersebut membuat Medan tergolong dalam kualitas udara sedang.

Indeks AQI merupakan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Rumus indeks mempertimbangkan enam polutan utama, yaitu PM2.5, PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah.

Angka AQI keseluruhan pada waktu tertentu ditentukan oleh polutan paling berisiko dengan angka AQI paling tinggi. Indeks AQI berkisar dari 0 sampai 500 dengan pembagian enam kategori.

Kategori baik memiliki rentang skor AQI 0-50, kategori sedang memiliki rentang skor 51-100, dan kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang skor 101-150.

Adapun kategori tidak sehat dengan rentang skor AQI di angka 151-200, kategori sangat tidak sehat 200-299, dan kategori berbahaya pada rentang 300-500.

Kualitas udara dalam kategori sangat tidak sehat dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Sementara itu, kualitas udara kategori berbahaya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Presiden Prabowo Subianto menginginkan terjadinya percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) atau energi bersih di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Presiden juga ingin kawasan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina (BIMP-EAGA) yang memiliki potensi besar pengembangan EBT mulai dari tenaga air, surya, angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” kata Presiden dalam siaran pers, Kamis (7/5).

Prabowo menyoroti beberapa potensi EBT yang bisa dikembangkan, seperti tenaga air di Kalimantan, perluasan proyek energi surya di Palawan Filipina, serta pemanfaatan energi angin di wilayah pesisir.

Dia juga mencontohkan sejumlah langkah yang tengah dijalankan Indonesia dalam mempercepat pengembangan energi surya. “Kami tengah bangun tenaga surya 100 GW. Bersama-sama kita tingkatkan infrastruktur energi kita. BIMP-EAGA memiliki potensi yang besar,” ujar Prabowo.

Menurutnya pengembangan EBT saat ini sangat penting di tengah isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama.

“Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ucapnya.

Selain pengembangan energi, Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat konektivitas subkawasan, termasuk peningkatan kapasitas jaringan listrik Trans Borneo Power Grid agar distribusi energi dapat berjalan lebih efisien di kawasan.

Presiden menilai seluruh agenda tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan, keahlian teknis, serta kemitraan yang lebih erat dengan para mitra pembangunan regional.

“Kita perlu mengamankan pendanaan, memobilisasi keahlian teknis; dan memperdalam kemitraan dengan penasihat regional dan mitra pembangunan kita,” katanya.

Tak hanya itu, Prabowo juga juga menyebut, selain ketahanan energi, soal pangan juga menjadi isu mendasar yang harus menjadi perhatian bersama negara-negara BIMP-EAGA.

Menurutnya masa depan ASEAN tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan kawasan menjaga ketahanan energi, pangan, dan stabilitas masyarakatnya di tengah dunia yang terus berubah.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bertemu Menteri Lingkungan Hidup periode 1978-1993 Emil Salim di Jakarta, Kamis (7/5). Dalam pertemuan tersebut, Emil mengingatkan soal penanganan sampah.

Emil meminta jajaran KLH dan Jumhur yang baru sepekan menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, agar tidak melihat sampah sebagai buangan. Sebab inti dari lingkungan hidup adalah siklus.

“Antara produksi, konsumsi, antara menghasilkan produk, produk dihasilkan dengan limbah. Bagaimana ini kembali berputar di dalam siklus kehidupan ini,” kata Emil, saat ditemui di Kantor KLH pada Kamis (7/5).

Namun, dirinya juga mewanti-wanti, jangan sampai sampah menjadi pemicu kerusakan lingkungan atau menimbulkan dampak lain yang menjalar ke kesehatan manusia.

“Jadikan ini sebagai bagian dari kehidupan siklus alam. Seperti kotoran binatang jadi pupuk, melahirkan tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan, buah menjadi makanan burung, inilah siklus,” ujar Emil.

Menurut Emil, penyelesaian masalah lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil. Jumhur kemudian menerima ‘wejangan’ ini dan sepakat bahwa sampah bisa sangat berguna dan menghasilkan produk bernilai tambah.

Sedangkan Jumhur mengatakan, Emil banyak menyinggung soal ‘sentuhan kemanusiaan’ untuk membangun lingkungan hidup. "Di manapun posisi kita terutama sebagai pejabat, sentuhan kemanusiaan itu yang utama,” kata Jumhur.

Dalam kurang lebih satu jam perbincangan itu, Emil Salim juga menyinggung bahwa gerakan lingkungan hidup tidak hanya milik kementerian. Aksi-aksi lingkungan hidup harus digarap secara kolaboratif dengan berbagai kekuatan masyarakat sipil.

“Kita harus menghormati teman-teman yang sukarela bergerak menyelamatkan bumi, menyelamatkan lingkungan,” ujar Jumhur.

Jumhur menjelaskan, sedianya dirinya yang akan berkunjung ke rumah Emil. Namun, Eks-Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada 1983-1993 ini berkeinginan mengunjungi Jumhur di kantor KLH.

Sebagai informasi, Emil Salim memiliki jejak panjang di bidang lingkungan hidup, meski dirinya besar dengan pendidikan ekonomi. Emil mendapat gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sebelum melanjutkan studi ke University of California.

Selama karirnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan politik, yaitu Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (1971-1973), Menteri Perhubungan (Kabinet Pembangunan II 1973-1978), Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan III 1978-1983), serta Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan IV dan V, 1983-1993).

Emil Salim juga sempat menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2007 dan dilantik menjadi Ketua pada 2010.

Keponakan pahlawan nasional Haji Agus Salim ini, juga seorang penggagas Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang dibentuk dengan dukungan pemerintah serta lembaga internasional.

Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka) menyebut jalan kaki adalah mobilitas yang paling ramah lingkungan karena nilai emisinya nol. Namun, infrastruktur atau fasilitas seperti trotoar yang memadai bagi para pejalan kaki masih sangat minim.

“Di Indonesia, dari total jalan yang ada, baru sekitar 8% yang ada trotoarnya. Ini mungkin masih sangat minim dan perlu ditingkatkan,” kata Amalia S. Bendang, Koordinator Kopeka, dalam ‘Kick-off Meeting Walkability Index: Menilik Kelayakan Fasilitas Pejalan Kaki sebagai First Miles and Last Miles Mobilitas’ di Jakarta, Kamis (7/5).

Amel -sapaan akrab Amalia- mengatakan fasilitas bagi pejalan kaki menjadi identitas peradaban dan hak dasar mobilitas. Akan tetapi, hal mendasar ini bahkan belum terpenuhi di Indonesia.

Kopeka tengah menyiapkan penilaian indeks kemudahan berjalan kaki (Walkability Index) untuk area-area perkotaan di Indonesia. Penilaian ini akan memperbarui angka indeks pada 2014 lalu. Sederhananya, Walkability Index merupakan angka yang menggambarkan bagaimana infrastruktur suatu wilayah tergolong ramah dan aman untuk pejalan kaki.

Untuk mencapai titik peradaban yang berkelanjutan, ekosistem mobilitas di perkotaan harus aman, tertib, berkeadilan, inklusif, dan rendah emisi. “Jalan kaki adalah transportasi paling ramah lingkungan, karena emisinya nol, sama seperti sepeda.”

Hasil penilaian Kopeka terhadap sepuluh area perkotaan pada 2014 menempatkan Denpasar sebagai perkotaan paling ramah pejalan kaki dengan Skor 78,41 dari 100. Jakarta berada di peringkat ke-9 dengan skor 35,56. Capaian Jakarta bahkan masih lebih rendah dibandingkan Yogyakarta, Bandung, maupun Palembang kala itu.

Namun, Amel menilai saat ini skor bagi kota-kota tersebut seharusnya meningkat, terutama Jakarta.

“Mudah-mudahan di tahun ini kita lakukan lagi (penilaian Walkability Index), nilainya sudah jauh lebih baik,” ujar Amel.

Kali ini, penilaian Kopeka akan mengacu pada parameter yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Pedoman Bidang Lingkungan dan Keselamatan Jalan Nomor 7/P/BM/2023 tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki. Sebelumnya, perumusan walkability index didasarkan pada standar yang disusun Kopeka.

Ada tujuh parameter yang akan diadopsi dari pedoman tersebut:
1. Kondisi dan kualitas jalur pejalan kaki;
2. Fasilitas pendukung (amenities);
3. Infrastruktur penunjang bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus;
4. Adanya penghalang;
5. Ketersediaan dan kondisi penyeberangan;
6. Konflik pejalan kaki dengan moda transportasi lainnya; serta
7. Keamanan.

Pemerintah Daerah Bakal Dapat Mandat

Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri, Amran, mengatakan instansinya turut meletakkan kepentingan pejalan kaki sebagai isu prioritas dalam perencanaan kota. Hal ini juga berkaca dari kota-kota besar di dunia.

“Saat ini kami sedang menyusun standar pelayanan perkotaan (berbentuk Peraturan Menteri), di dalamnya ada indikator-indikator yang tentunya memperhatikan salah satunya pejalan kaki,” ujar Amran.

Sebelumnya sudah ada Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perencanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan. Aturan itu meminta pemerintah daerah untuk memperhitungkan fasilitas pelayanan perkotaan yang harus disiapkan. Di dalamnya termasuk fasilitas pejalan kaki.

Amran juga menyebut, pihaknya menargetkan status perkotaan berkelanjutan pada 2045, sama seperti target Indonesia untuk menjadi negara maju.

“Maka dari itu, di standar perkotaan, indikatornya mengacu pada indikator global untuk perkotaan berkelanjutan,” ucapnya.

Penataan trotoar di Depok (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/bar)

Dukungan Regulasi

Akan tetapi, mandat untuk membentuk walkable city ini perlu memperhatikan beberapa hal. Menurut Koordinator Wilayah Sumatera 1 Direktorat Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Aditya Widya Pradipta, setidaknya ada dua hal yang harus jadi perhatian: dukungan regulasi di daerah dan tipologi wilayah.

“Terkait tipologi wilayah, kita seringkali lupa banyak wilayah Indonesia yang meski berstatus kota, tapi bukan perkotaan. Itu menghambat pemerintah daerah, apakah ingin bergerak mengembangkan perkotaannya, atau ingin menyelesaikan permasalahan wilayah secara umum,” ujar Adit.

Adit mengatakan, pemerintah daerah cenderung lebih fokus pada isu kemiskinan, kesehatan, daripada isu-isu perkotaan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam mendesain tata ruang.

Ia menilai desain perkotaan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Terlebih, mengingat konsep walkable city ini banyak mengadopsi dari luar negeri.

“Dalam konteks konstelasi nasional, kita perlu melihat apa untungnya bagi masyarakat,” kata dia.

Program Nestle Waste Station hasil kerja sama Nestle Indonesia dan Rekosistem telah menyerap 244 ton sampah sejak diluncurkan pada 2023 hingga awal 2026. Untuk memperkuat ekonomi sirkular, Nestle Indonesia menggandeng Alfamart menambah lima Waste Station di Jakarta, Bandung, dan Bali.

"Kami mengapresiasi upaya Nestle Indonesia Bersama dengan Alfamart dalam menghadirkan fasilitas Waste Station yang semakin menjangkau masyarakat. Kolaborasi lintas sektor seperti ini menjadi kunci dalam mendorong pengelolaan sampah secara holistik dari hulu ke hilir, sekaligus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendorong memilah sampah sejak dari sumbernya," ujar Ujang Solihin Sidik, Koordinator Pokja Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, di Jakarta, Rabu (6/5).

Menurut Ujang, pengelolaan sampah nasional tidak bisa lagi bergantung pada pendekatan konvensional yang berakhir di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Ia mengatakan perlu intervensi nyata dari hulu, termasuk peran aktif produsen dan akses fasilitas pengelolaan sampah yang dekat dengan masyarakat.

Dengan penambahan lima fasilitas ini, jumlah Nestle Waste Station telah mencapai 15 unit di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Sepanjang tahun 2025, volume sampah yang dikumpulkan mencapai 126,16 ton, naik 46,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah pengguna yang berpartisipasi mencapai lebih dari 14.154 pengguna atau tumbuh 44,6% secara tahunan.

"Nestle Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong inovasi dalam pengembangan kemasan berkelanjutan dan pengelolaan sampah kemasan pasca konsumsi," ujar Fajar Dewantara, Corporate Affairs Director Nestle Indonesia.

Setor Sampah Dapat Poin dan Voucher Belanja

Nestle menyatakan melalui kolaborasi dengan Alfamart yang memiliki jaringan retail luas dan dekat dengan area permukiman, keberadaan Nestle Waste Station akan memudahkan masyarakat membangun kebiasaan bijak mengelola sampah dari rumah. Inisiatif ini dioperasikan oleh Rekosistem.

Pengguna dapat menyetorkan sampah anorganik yang telah dipilah dan dibersihkan, melakukan registrasi dengan memindai kode QR, dan mendapatkan poin berdasarkan jenis dan jumlah sampah yang disetorkan. Poin tersebut dapat ditukar dengan voucher belanja Alfamart, sehingga memberikan insentif untuk mendorong partisipasi secara konsisten.

"Kolaborasi Bersama Nestle Indonesia dan Rekosistem ini menjadi langkah konkret kami dalam menghadirkan fasilitas yang mudah diakses masyarakat sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab," kata Hans Harischandra, Property and Development Director Alfamart.

Ia berharap kolaborasi ini dapat diperluas ke lebih banyak titik gerai Alfamart di berbagai wilayah sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan komitmen Alfamart untuk menuju green retailing leader di Indonesia melalui berbagai inisiatif berkelanjutan yang melibatkan pelanggan, mitra, dan komunitas.

Selain Waste Station, Nestlé Indonesia juga terus mengembangkan berbagai inisiatif pengelolaan sampah pasca konsumsi, termasuk Waste Dropbox, sebagai bagian dari komitmen Packaging Recovery and Recycling Plan (PRRP). Inisiatif ini untuk memastikan kemasan pasca konsumsi dapat dikelola secara optimal dalam ekosistem daur ulang yang tersedia.

“Melalui inisiatif ini, kami berupaya menghadirkan kontribusi yang relevan bagi masyarakat di tingkat komunitas, khususnya dalam mendukung pengelolaan sampah pasca konsumsi yang lebih terstruktur. Kami percaya kolaborasi berkelanjutan merupakan kunci dalam membangun sistem yang lebih terintegrasi di Indonesia,” kata Fajar Dewantara.

Masyarakat di kawasan Wallacea -yang mencakup Sulawesi, sebagian Nusa Tenggara, Halmahera, dan sebagian Pulau Timor- melakukan berbagai upaya konservasi keanekaragaman hayati di ekosistem penting tersebut berdasarkan kearifan lokal. Hukum adat dan praktik lumbung laut menjadi senjata mereka untuk melawan pengeboman ikan yang merusak ekosistem.

Cerita ini terungkap dalam film dokumenter berjudul ‘Jejak Wallacea’, hasil produksi Burung Indonesia dan Arise! Indonesia. ‘Jejak Wallacea’ adalah bagian dari Program Kemitraan Wallacea II (2020-2024), inisiasi Burung Indonesia yang didukung oleh Critical Ecosystem Partnership Fund – pendanaan global untuk mendukung masyarakat sipil melindungi pusat keanekaragaman hayati dunia.

Marine Specialist Burung Indonesia sekaligus Team Leader Wallacea II Wahyu Teguh Prawira mengatakan, program kemitraan ini merupakan tahap lanjut dari Wallacea I yang berlangsung pada 2015-2019.

“Program Kemitraan Wallacea II adalah program hibah bagi organisasi masyarakat sipil di Wallacea. Program ini fokus pada pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan di tujuh koridor laut prioritas Wallacea,” kata Wahyu, dalam keterangan resmi dikutip pada Kamis (7/5).

Koridor prioritas yang dimaksud adalah Togean-Banggai, Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Solor Alor, dan Bentang Laut Buru. Secara keseluruhan, kawasan Wallacea mencakup Sulawesi, sebagian Nusa Tenggara, Halmahera, dan sebagian Pulau Timor. Kawasan ini memiliki kekayaan biodiversitas yang sangat tinggi dan menjadi rumah bagi ratusan bahkan ribuan spesies dengan kekhasan tersendiri.

Namun, praktik-praktik yang membahayakan ekosistem, dalam hal ini ekosistem perairan, masih sering dilakukan para oknum tak bertanggung jawab. Misalnya, menangkap ikan dengan cara pengeboman, menangkap satwa dilindungi seperti penyu, serta merusak mangrove dan lamun.

Masyarakat di kawasan Wallacea sudah lama bergerak untuk menjaga, melindungi, dan mengelola area pesisir. Bukan dengan teknologi canggih, masyarakat memanfaatkan kearifan lokal untuk menjaga ekosistem.

Mengikat dengan Hukum Adat

Vero Lamahoda, penduduk Pulau Solor sekaligus Direktur Yayasan Tanah Ile Boleng, mengatakan ia bersama Burung Indonesia mengajak pemerintah desa, lembaga adat, dan lembaga keagamaan, mengentaskan praktik pengeboman ikan di perairan Solor, Nusa Tenggara Timur.

Mereka membuat ‘Kebang Lewa Lolon’ atau lumbung laut, dengan menanam kembali dan merawat terumbu karang sebagai tempat berkembangbiaknya ikan.

“Yang kita pilih adalah konservasi tapi berbasis kearifan lokal,” ujar Vero, dalam film ‘Jejak Wallacea’.

Penentuan lokasi, pihak pengelola, cara pengelolaan, dan upaya perlindungan lumbung laut dilakukan melalui diskusi oleh lembaga-lembaga tersebut. Akhirnya dicapai kesepakatan, siapapun yang merusak lumbung laut akan dikenai sanksi hukum adat.

Di sisi lain, sanksi adat juga diberlakukan di Desa Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Masyarakat telah menetapkan batas-batas wilayah pemanfaatan sumber daya laut yang tidak boleh dilewati. Bila kedapatan melewatinya, pelaku akan dikenai aturan adat Kaombo, yaitu membayar denda sebesar Rp5 juta.

Tak jarang, pelaku menghindar ketika dimintai pertanggungjawaban. Jika sudah demikian, masyarakat akan mengadakan semacam ritual yang disebut Kaleo Leo. Para terduga pelaku akan ditenggelamkan di laut dan yang pertama kali muncul ke permukaan, ialah pelaku sesungguhnya.

Area pemanfaatan sumber daya laut di Desa Wabula dijaga ketat oleh Kelompok Penjaga Laut berkolaborasi dengan Destructive Fishing Watch (DFW). Ini mencakup area terumbu karang, ekosistem lamun, dan hutan mangrove.

Kelompok Penjaga Laut juga mencatat kondisi biodiversitas di area tersebut untuk dijadikan bank data. Bila sewaktu-waktu dibutuhkan, masyarakat sudah memahami betul profil wilayahnya.

Kru dan perwakilan Burung Indonesia (Katadata/Ajeng Dwita Ayuningtyas)

Memelihara Sumber Daya Hayati

Kembali ke Pulau Solor, masyarakat membuat penangkaran penyu agar hewan dilindungi ini tak terus menerus diburu dan dikonsumsi. Mus, sang inisiator, secara mandiri berpatroli dan mengedukasi para nelayan untuk tidak menangkap penyu, baik sengaja maupun tidak disengaja.

Sementara di Pulau Langkai, Sulawesi Selatan, para nelayan gurita menerapkan sistem buka-tutup. Maksudnya, nelayan akan menutup sebagian area tangkapan gurita selama tiga bulan, agar gurita dapat berkembang biak dengan baik. Nelayan hanya akan menangkap gurita dewasa saat area tersebut dibuka kembali.

Hidup dari Mangrove

Di Kampung Wisata Lipu Akat, Desa Ambelang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, hutan mangrove dijaga betul mengingat peran besarnya dalam kehidupan masyarakat. Setiap hari, masyarakat menanam 10-20 batang pohon mangrove per orang.

Hutan mangrove merupakan rumah alami bagi kepiting bakau, sumber mata pencaharian para nelayan. Supaya dapat menjaga keduanya, para nelayan berkomitmen untuk tidak menangkap kepiting dalam fase bertelur maupun kepiting kecil.

Tujuannya, agar kepiting-kepiting tersebut dapat berkembang biak dengan baik dan baru ditangkap saat sudah dewasa.

Di sisi lain, para perempuan dalam kelompok kerja Desa Wisata Lipu Akat, memanfaatkan kandungan antibakteri pada daun mangrove untuk membuat sabun cuci piring. Hal ini menambah panjang manfaat mangrove untuk masyarakat.

Marine Specialist Burung Indonesia Wahyu Teguh Prawira menyatakan, upaya konservasi ini sudah dilakukan masyarakat sejak dulu. Keberadaan lembaga konservasi seperti Burung Indonesia hanya berperan menguatkan.

"Tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan inisiatif konservasi berbasis masyarakat diadopsi berbagai pihak hingga meluas, terhubung dengan program dan kebijakan pemerintah, berkelanjutan, serta diperkuat banyak pihak melalui kolaborasi," ucap dia.

Kualitas udara di Tangerang Selatan, Tangerang, Jakarta, dan sejumlah wilayah lainnya terpantau tidak sehat pagi ini. Berdasarkan pantauan situs IQAir pukul 07.14 WIB, poin AQI wilayah itu mencapai lebih dari 150 atau termasuk dalam kategori kualitas udara tidak sehat.

Pada kualitas udara yang tidak sehat, masyarakat umum terutama kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, orang hamil, atau penderita penyakit jantung dan paru rentan mengalami efek kesehatan.

“Ketika kualitas udara dikategorikan tidak sehat, masyarakat umum, terutama kelompok yang sensitif, mungkin mulai mengalami efek kesehatan,” kata IQAir, dikutip pada Kamis (7/5).

IQAir menyarankan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dalam kondisi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga beberapa kali mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker, khususnya jika berada di lokasi dengan tingkat pencemaran udara tinggi.

Berikut daftar lima kota di Indonesia dengan kualitas udara terburuk pagi ini:

1. Tangerang Selatan, Banten, dengan poin AQI 196 atau dalam kategori tidak sehat.
2. Tangerang, Banten, dengan poin AQI 196 atau dalam kategori tidak sehat.
3. Jakarta, dengan poin AQI 168 atau dalam kategori tidak sehat.
4. Bekasi, Jawa Barat, dengan poin AQI 160 atau dalam kategori tidak sehat
5. Surabaya, Jawa Timur, dengan poin AQI 152 atau dalam kategori tidak sehat

Sementara itu, Kota Palangka Raya di Kalimantan Tengah memiliki kualitas udara paling sehat pagi ini dengan poin AQI 24. Pontianak di Kalimantan Barat menyusul di urutan kedua dengan poin AQI 31. Kualitas udara keduanya tergolong baik.

Di lingkup global, kota besar dengan kualitas udara terbaik pagi ini adalah Oslo di Norwegia dengan poin AQI 0. Berikutnya ada Johannesburg di Afrika Selatan dan Melbourne di Australia dengan poin AQI 6. Kota-kota besar itu masuk dalam kategori kualitas udara baik.

Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, Kolkata di India menjadi kota besar dunia dengan kualitas udara terburuk di dunia pagi ini. Kemudian tak hanya masuk daftar nasional, Jakarta juga termasuk kota besar paling berpolusi. Berikut daftarnya:

1. Kolkata, India, dengan poin AQI 171 atau dalam kategori tidak sehat.
2. Jakarta, Indonesia, dengan poin AQI 168 atau dalam kategori tidak sehat.
3. Dhaka, Bangladesh, dengan poin AQI 155 atau dalam kategori tidak sehat.
4. Lahore, Pakistan, dengan poin AQI 155 atau dalam kategori tidak sehat.
5. Delhi, India, dengan poin AQI 99 atau dalam kategori sedang.

Indeks AQI merupakan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Rumus indeks mempertimbangkan enam polutan utama, yaitu PM2.5, PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah.

Angka AQI keseluruhan pada waktu tertentu ditentukan oleh polutan paling berisiko dengan angka AQI paling tinggi. Indeks AQI berkisar dari 0 sampai 500 dengan pembagian enam kategori.

Kategori baik memiliki rentang skor AQI 0-50, kategori sedang memiliki rentang skor 51-100, dan kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang skor 101-150.

Adapun kategori tidak sehat dengan rentang skor AQI di angka 151-200, kategori sangat tidak sehat 200-299, dan kategori berbahaya pada rentang 300-500.

Kualitas udara dalam kategori sangat tidak sehat dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Sementara itu, kualitas udara kategori berbahaya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Siang itu, matahari terasa menyengat kulit di tengah hamparan sawah di Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Beberapa lahan tampak terairi layaknya sawah-sawah kebanyakan. Sementara sebagian lahan lagi justru tak tergenangi air, meski tanamannya tetap tumbuh menghijau.

Di ujung pematang, seorang pria paruh baya duduk sambil memperagakan beberapa sampel tanah dari lahan sawah di desanya kepada rombongan jurnalis yang datang dari Jakarta. Dengan senyum penuh antusias, ia menjelaskan mengapa tanah itu begitu penting bagi dirinya dan masyarakat sekitar. Bagi Lilik Sri Haryanto, nama pria itu, tanah bukan sekadar media tanam, melainkan ruang hidup yang menentukan masa depan pertanian.

Di bawah program binaan PT Tirta Investama Klaten atau Aqua Klaten, Lilik tampil sebagai salah satu local champion yang menerapkan sistem regenerative agriculture (regagri) atau pertanian regeneratif. Sistem ini menekankan pemulihan kesuburan tanah, pengelolaan air yang efisien, serta pengurangan ketergantungan pada bahan kimia sintetis.

"Jadi dengan sistem reg agri ini, ini tanah kita itu akan menjadi lebih subur. Jika tanah itu subur maka tanamannya pun juga akan subur. Dan ini berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kualitas air itu sendiri," ujarnya saat ditemui wartawan di Desa Karanglo, Selasa (6/5/2026).

Istilah local champion atau "pemimpin lokal" sendiri merujuk pada inisiatif yang didukung Aqua untuk mengenali dan membina para pemimpin lokal lewat program CSR, serta mendorong upaya konservasi berbasis komunitas, khususnya di sekitar sumber daya air. Upaya-upaya tersebut berfokus pada pemberdayaan para pemimpin lokal untuk mengelola pembangunan yang berkelanjutan di desa mereka masing-masing.

Lilik mengungkapkan, salah satu perubahan utama yang dirasakan petani lewat program ini adalah meningkatnya kemampuan tanah dalam menyimpan air. Dengan penambahan bahan organik, struktur tanah menjadi lebih gembur dan berfungsi ibarat "spons" yang menyerap air.

Kondisi ini membuat tanah tetap lembap lebih lama, bahkan di masa-masa periode kering. Di bawah permukaan, kelembapan tersebut masih terjaga, membantu tanaman bertahan dari tekanan cuaca ekstrem.

"Dengan penambahan bahan organik itu, di dalam tanah, maka tanah itu seperti spons, yang dia itu bisa menyimpan air," kata Lilik.

Kemampuan menyimpan air ini menjadi semakin penting di tengah perubahan iklim, ketika pola hujan tidak menentu dan risiko kekeringan meningkat.

Pendekatan pertanian regeneratif juga mengubah cara pandang petani terhadap tanah. Tanah tidak lagi dilihat sekadar media tanam, melainkan ekosistem hidup yang dihuni berbagai mikroorganisme.

Organisme ini, kata Lilik, berperan penting dalam mengurai nutrisi dan menjaga keseimbangan lingkungan tanah. Ketika penggunaan pestisida kimia dikurangi, keberadaan mikroorganisme menjadi lebih terjaga.

"Kalau kita lihat tanah itu, sawah itu, itu tidak cuma sekadar tanah. Tapi di situ adalah sebuah proses kehidupan," tuturnya.

Dalam praktiknya, kelompok tani setempat mulai mengembangkan pupuk dan pengendali hama berbasis bahan alami. Salah satunya adalah pupuk cair berbahan dasar air kelapa dan pisang. Pendekatan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintetis yang selama ini umum digunakan.

Lilik menjelaskan, pupuk kimia seperti urea tidak langsung dapat diserap tanaman tanpa melalui proses tertentu di dalam tanah. Peran mikroorganisme menjadi kunci dalam mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan tanaman, yakni ion.

"Siapa sih yang mengubah urea ini menjadi makanan bagi tanaman? Tak lain adalah mikroorganisme tanah," katanya.

Penggunaan bahan kimia secara berlebihan justru berpotensi merusak keseimbangan mikroorganisme tersebut, sehingga berdampak pada kesuburan tanah dalam jangka panjang.

Tak hanya mengembangkan pupuk alami, petani di Desa Karanglo kini juga mengembangkan beberapa varietas baru padi unggulan mereka. Dua di antaranya diberi nama Joko Tarub dan Sri Rama. Kedua jenis padi ini sama-sama memiliki karakteristik batang yang lebih kokoh terhadap terpaan angin. Selain itu, beras yang dihasilkan pun lebih pulen. Bedanya, gabah Joko Tarub lebih ramping, sedangkan Sri Rama bentuknya bulat.

Bagi Lilik, pertanian regeneratif bukan sekadar teknik budi daya, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Ia menilai, kesuburan tanah dan ketersediaan air merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan produksi pangan.

"Kenapa kami memilih reg agri? Tak lain adalah bagaimana kita tetap menjaga kesuburan tanah, kelestarian sumber daya alam, untuk keberlanjutan dari pertanian hidup sendiri," kata dia.

Menurutnya, tanpa upaya menjaga tanah dan air, keberlanjutan pertanian akan terancam. Padahal, sektor ini menjadi penopang utama kebutuhan pangan masyarakat.

Dengan ekosistem yang sehat, hama tanaman juga cenderung lebih terkendali secara alami karena meningkatnya populasi musuh alami.

Mengubah Pola Pengairan, Mengurangi Konflik

Selain tanah, perubahan juga terjadi pada sistem pengelolaan air. Dalam praktik konvensional, sawah umumnya digenangi air secara terus-menerus. Namun metode ini dinilai tidak efisien dan berpotensi memicu konflik antarpetani.

Untuk diketahui, posisi Desa Karanglo berada dalam kawasan Sub-Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS) Pusur yang menjadi bagian dari DAS Bengawan Solo. Aliran sub-DAS itu melintasi tujuh kecamatan di Kabupaten Boyolali, 11 kecamatan di Kabupaten Klaten, sertan Kabupaten Sukoharjo. Semua daerah tersebut berada di Jawa Tengah.

Total luas Sub-DAS Pusur dan sekitarnya mencapai 32.615 hektare. Hulu sungainya terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di wilayah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali, dan berfungsi sebagai kawasan konservasi serta tangkapan air yang penting. Hal itu dikarenakan tanah di bagian hulu tersebut memiliki porositas tinggi, sehingga memudahkan penyerapan air.

Lilik menuturkan, di beberapa wilayah tengah Sub-DAS Pusur, perebutan air kerap terjadi karena distribusi yang tidak merata. Kondisi itu menciptakan ketegangan di antara petani yang sama-sama membutuhkan air untuk lahan mereka.

Melalui pertanian regeneratif, pola pengairan diubah menjadi berselang. Sawah tidak lagi terus-menerus digenangi, melainkan melalui siklus basah dan kering.

“Nah, setelah kami mengadakan teknik regenerative agriculture ini, bahwa pengairan itu harus selang-seling. Ada kalanya dikeringkan, ada kalanya diairi,” ujar Lilik.

Pendekatan ini dinilai mampu menghemat air sekaligus menciptakan distribusi yang lebih adil di tingkat petani.

Perubahan metode bertani tidak hanya berdampak pada hasil panen, tetapi juga pada kondisi psikologis petani. Tanaman yang tumbuh baik dan tanah yang subur memberikan rasa tenang bagi mereka yang mengelola lahan.

"Kalau petani melihat tanamanya bagus, tanamannya subur, pikirannya mereka juga adem," ujar Lilik.

Rasa "adem" yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kondisi lingkungan, tetapi juga perasaan aman karena hasil pertanian lebih terjamin dengan ketersediaan air yang melimpah.

Di tengah dorongan menuju pertanian berkelanjutan, perubahan dari sistem berbasis kimia ke praktik yang lebih sehat masih menjadi tantangan besar di tingkat petani. Persoalannya bukan semata soal teknik bercocok tanam yang digunakan, tetapi juga menyangkut kebiasaan, kenyamanan, dan pertimbangan ekonomi yang sudah mengakar.

Salah satu petani Karanglo, Yono, mengungkapkan bahwa proses transisi tersebut tidaklah mudah. "Petani itu untuk berubah dari sistem kimia menjadi sehat itu tidak gampang," ujarnya.

Menurut penuturan Yono, dalam realitasnya masih banyak petani yang bertahan pada pola lama yang dianggap lebih praktis. Salah satu alasan utamanya adalah persepsi bahwa pertanian kimia memberikan hasil yang lebih cepat dan mudah.

Sistem tersebut dinilai lebih ringan dijalankan dan memberikan keuntungan dalam waktu singkat, sehingga membuat petani enggan mengambil risiko beralih ke metode yang lebih alami. Di sisi lain, pertanian sehat membutuhkan proses yang lebih panjang dan usaha yang tidak sedikit, mulai dari pengolahan lahan hingga pembuatan pupuk organik secara mandiri.

Namun di balik itu, muncul kesadaran akan dampak jangka panjang yang tidak bisa diabaikan. Yono pun menyoroti risiko yang akan ditanggung generasi berikutnya jika praktik saat ini tidak berubah.

"Saya kasihan sama anak cucu kita. Kalau yang kita konsumsi tidak sehat, lama-lama tanah juga rusak," tuturnya.

Kekhawatiran Yono menjadi refleksi penting bahwa keberlanjutan bukan hanya soal hasil hari ini, tetapi juga masa depan lingkungan dan pangan.

Menariknya, wilayah tempat mereka bertani justru memiliki kondisi alam yang sangat mendukung. Ketersediaan air yang melimpah menjadi keunggulan tersendiri yang jarang dimiliki daerah lain.

"Kalau di sini tidak pernah kekeringan. Airnya banyak, sumbernya juga banyak," ujarnya.

Stakeholder Relation Manager Aqua Klaten, Rama Zakaria menuturkan, program regenerative agriculture atau juga disebut regenerative farming binaan perusahaan di Sub-DAS Pusur sampai sejauh ini telah melibatkan 309 petani di 10 desa. Luas lahan budi daya padi sehat mencapai lebih dari 45 hektare.

Selain itu, dalam program ini juga dilakukan normalisasi jaringan irigasi sepanjang lebih dari 6.000 meter yang memberikan manfaat bagi lebih dari 900 petani.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan terhadap sumber daya alam, praktik seperti yang dilakukan di Desa Karanglo menunjukkan bahwa perubahan di tingkat petani dapat menjadi bagian dari solusi yang lebih besar.

"Pendekatan ini tidak hanya menyasar produktivitas, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan dan sosial di tingkat lokal," ujarnya.

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan industri baterai berbasis nikel -- lithium nickel manganese cobalt (NMC) -- masih punya peluang mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia. "PR-nya" adalah merancang insentif yang tepat untuk menggelorakan industri ini.

“Bagaimana memberikan insentif agar NMC-nya lebih bersaing,” kata Kepala Teknologi Sistem Transportasi IESR Faris Adnan Padhillah, dalam diskusi ‘Isu Pengesahan Kewenangan PKB Daerah terhadap Kepemilikan Kendaraan Listrik di Indonesia’, di Jakarta, Rabu (6/5).

Berdasarkan studi yang dilakukan IESR, industri baterai di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 0,05 persen per tahun selama 35 tahun. Ini bila yang dikembangkan adalah industri baterai non-nikel lithium ferro-phosphate (LFP).

Menurut Faris, daya dorongnya terhadap perekonomian akan lebih besar jika yang dikembangkan adalah industri baterai NMC. “Memang yang perlu dikembangkan adalah hilirisasi ke industrialisasi (baterai) itu,” ujarnya.

Sebagai informasi, baterai LFP merupakan baterai lithium-ion dengan katoda berbahan besi fosfat. LFP dikenal dengan kepadatan energi yang tinggi, masa pakai yang panjang, serta kinerja baik pada suhu tinggi. Umumnya LFP digunakan untuk kendaraan kecil dan ringan.

Sedangkan NMC berbahan nickel, kobalt, dan mangan. NMC memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi dari LFP, namun harganya lebih mahal.

Dorongan Adopsi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Nikel

Pemerintah tengah menggodok insentif baru untuk kendaraan listrik. Rencananya, akan ada insentif khusus untuk kendaraan listrik dengan baterai berbasis nikel berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan skemanya melalui PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) 100 persen. “Kalau mobil listrik yang baterainya nikel, PPN-nya ditanggung 100 persen. Kalau yang non-nikel, di bawah itu," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (6/5).

Kebijakan tersebut dirancang untuk menggelorakan kembali impian lama yaitu terbentuknya mega industri baterai berbasis nikel dari hulu ke hilir di dalam negeri."Saya mau memastikan mimpi kita bisa hidup terus. Bisa memanfaatkan sumber daya alam (nikel) kita secara maksimal,” ujarnya.

Pemerintah juga merencanakan subsidi pembelian untuk ratusan ribu kendaraan listrik. Namun, detailnya belum final. Kabarnya, ada kemungkinan subsidi Rp 5 juta per unit untuk motor listrik.

Menanggapi rencana ini, Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo mengingatkan perlu dirancang juga dukungan untuk industri bila yang disasar bukan hanya adopsi kendaraan listrik tapi berkembangnya industri baterai dan kendaraan listrik dari hulu ke hilir di dalam negeri.

“Kalau tujuannya memang kebijakan industri, maka keterkaitan dengan dukungan insentif di industrinya butuh dibangun dulu, tidak bisa berdiri sendiri kebijakannya,” kata Deon.

Pemerintah tengah menggodok insentif baru untuk kendaraan listrik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang menggunakan baterai berbasis nikel.

Skemanya, melalui PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) 100 persen. “Kalau mobil listrik yang baterainya nikel, PPN-nya ditanggung 100 persen. Kalau yang non-nikel, di bawah itu," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (6/5).

Kebijakan tersebut dirancang untuk menggelorakan kembali impian lama yaitu terbentuknya mega industri baterai berbasis nikel dari hulu ke hilir di dalam negeri."Saya mau memastikan mimpi kita bisa hidup terus. Bisa memanfaatkan sumber daya alam (nikel) kita secara maksimal,” ujarnya.

Lewat kebijakan ini, Purbaya juga mau menyatakan bahwa industri baterai Indonesia tidak hancur karena Cina yang meninggalkan baterai berbasis nikel, sebagaimana disebut dalam laporan media asal Inggris The Economist.

Dia berharap insentif ini bisa memancing lebih banyak investasi mengalir ke sektor baterai dan kendaraan listrik di Tanah Air.

Purbaya juga menyebut soal insentif berupa subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Namun, dia masih enggan memaparkan detailnya, sebab kebijakan tersebut belum final.

“Masih mentah ya. (targetnya untuk) 100 ribu mobil, 100 ribu motor. Nanti kalau kurang, 100 ribu lagi, 100 ribu lagi," ujarnya. Target tersebut merujuk pada kapasitas pembelian kendaraan listrik di dalam negeri yang diestimasi paling banyak 300 ribu unit per tahun.

Kebijakan ini diharapkan bisa mempercepat pergeseran kendaraan dari konvensional ke mobil listrik. "Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto," ucapnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk tetap mempertahankan insentif bagi pengguna kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB), berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekosistem Kendaraan Listrik (AEML) Rian Ernest mengapresiasi keputusan Pemerintah DKI Jakarta tersebut. “Ini bukan sekadar insentif finansial, melainkan pesan kuat kepada pasar dan masyarakat bahwa masa depan mobilitas Jakarta adalah energi bersih," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu (6/5).

Selain melanjutkan insentif pajak, Pemerintah DKI Jakarta meneruskan pengecualian mobil listrik berbasis baterai dari aturan lalu lintas ganjil-genap atau pembatasan penggunaan jalur berdasarkan plat.

Rian menilai langkah DKI Jakarta menunjukkan keselarasan kebijakan daerah dengan pusat yang mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan penggunaan energi bersih. Dia pun berharap pemerintah daerah lainnya bisa menjadikan kebijakan di DKI Jakarta sebagai acuan.

“Dengan sinergi antar-daerah dalam memberikan insentif serupa, kita dapat secara kolektif menekan polusi transportasi dan mempercepat transisi energi nasional," ujarnya.

AEML menilai kebijakan DKI Jakarta ini akan memberikan dampak domino yang positif ke lingkungan maupun ekonomi. Kebijakan ini dinilai akan berperan dalam akselerasi transisi energi, percepatan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) nasional, dan perbaikan kualitas udara.

Kebijakan ini juga diyakini berpengaruh ke minat investasi di bidang kendaraan listrik dan komponennya. Sebab, kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi para pelaku usaha terkait.

Daerah Pekalongan dan Batang di Jawa Tengah tengah menanti pendanaan senilai US$ 10 juta atau sekitar Rp 174 miliar dari lembaga pengelola dana internasional untuk pengendalian dan ketahanan iklim Green Climate Fund (GCF).

Dana dari GCF tersebut untuk program bernama BRAVE. Program ini ditujukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di daerah aliran Sungai Kupang dan Sengkarang terhadap banjir.

Daerah yang dilewati kedua aliran sungai ini -- Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang -- berulang kali dilanda banjir ekstrem yang mengakibatkan hilangnya aset dan lahan produktif warga.

Kepala Lembaga Kemitraaan Didiek Eko Yuana mengatakan, pengajuan untuk pendanaan tersebut sudah diproses sejak lima tahun lalu. Kemitraan adalah lembaga independen mitra GCF di Indonesia. “Itu sudah lima tahun belum selesai, tapi targetnya Juni nanti disetujui,” ujar dia, saat ditemui usai diskusi di Tegal beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, wilayah pesisir utara Jawa alias Pantura, termasuk Pekalongan, berkembang menjadi kawasan industri dan semakin padat penduduk. Seiring perkembangan tersebut, wilayah ini menghadapi masalah akut banjir.

Penyebabnya, penurunan permukaan tanah dilaporkan mencapai 1-20 cm per tahun, antara lain akibat eksploitasi air tanah berlebih. Di sisi lain, terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 6-10 milimeter per tahun.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo turut mengusulkan kepada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) agar Pekalongan dapat masuk wilayah yang diprioritaskan untuk pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall tahap pertama, selain Teluk Jakarta dan Semarang-Kendal-Demak.

Pendanaan dari internasional jadi opsi di tengah besarnya kebutuhan dana untuk merespons peningkatan risiko bencana di pesisir. Sekitar empat tahun lalu, Pekalongan memeroleh dana dari lembaga pengelola dana internasional Adaptation Fund (AF), untuk program adaptasi iklim. Total pendanaan yang diperoleh kurang lebih mencapai US$5,9 juta atau sekitar Rp86 miliar dengan kurs ketika itu.

Dana tersebut dikucurkan untuk pembangunan tanggul penahan ombak, restorasi sedimen pantai, serta penanaman mangrove dengan metode inovatif untuk mengurangi penurunan permukaan tanah sekaligus meningkatkan ketahanan kota.

Bagaimana Cara Daerah Mengakses Dana Iklim?

Daerah bisa mengupayakan pendanaan iklim dari lembaga internasional seperti yang didapat Pekalongan. Akses ke pedanaan dari lembaga pengelola dana internasional bisa melalui national implementing entity seperti Kemitraan.

Di Indonesia, Kemitraan jadi satu-satunya national implementing entity atau lembaga terakreditasi yang berhak mengelola dan menyalurkan dana dari Adaptation Fund (AF) di Indonesia. Sedangkan Green Climate Fund (GCF) punya dua lembaga mitra yaitu Kemitraan dan BUMN pembiayaan infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Sebagai langkah awal, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, atau lembaga lainnya untuk membuat desain program adaptasi, kemudian berkoordinasi dengan national implementing entity.

Kepala Lembaga Kemitraaan Didiek Eko Yuana menyarankan skema pendanaan program berupa co-financing, dimana pemerintah daerah ikut mendanai dari kantongnya sendiri. “Itu mengindikasikan komitmen bahwa kita tidak hanya mengajukan proyek, tetapi ini menjadi prioritas pemerintah daerah, kita memandang isu itu penting untuk diselesaikan,” ujarnya.

Dia tak memungkiri, desain program adaptasi yang bagus membutuhkan modal yang besar. Tapi, menurut dia, upaya penyelamatan pesisir dan masyarakatnya memang membutuhkan ‘pengorbanan’.

Di samping itu, pemerintah daerah dinilai perlu memiliki sumber daya manusia yang lengkap dan memahami dengan baik peraturan-peraturan terkait pendanaan.

Setelah konsep diformulasikan dan selesai ditinjau, Kemitraan akan mengajukannya ke national designated authority atau penghubung utama negara dengan sumber pendanaan. Untuk AF, proposal diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan GCF diajukan ke Kementerian Keuangan.

Didiek menekankan, dukungan dari pemerintah pusat sangat penting dan berpengaruh pada persetujuan proposal. Selanjutnya, proposal akan kembali ditinjau sebelum diajukan ke lembaga internasional.

Proses dari mulai pengajuan hingga persetujuan bisa memakan waktu yang panjang. Pendanaan dari GCF di Pekalongan misalnya, kemungkinan baru akan disetujui Juni 2026, padahal pengajuannya sudah sejak 2019.

Meski begitu, Didiek menyebut ada penyesuaian-penyesuaian yang membuat prosesnya bisa lebih cepat sekarang, bahkan persetujuan bisa diidapat kurang dari setahun setelah pengajuan.