Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas akses konektivitas terdampak bencana Sumatra tercatat telah kembali berfungsi dan mendukung mobilitas masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebanyak 107 ruas jalan nasional terdampak bencana telah kembali fungsional 100%, serta 43 unit jembatan telah berfungsi kembali secara penuh.

Sementara itu pada jaringan jalan daerah, penanganan telah dilakukan pada 2.277 ruas jalan dari total 2.421 ruas jalan terdampak (94%). Adapun 792 jembatan dari 1.181 jembatan yang terdampak (67%) juga telah ditangani dan kembali beroperasi.

Secara spasial, pemulihan konektivitas juga menunjukkan capaian positif di berbagai provinsi terdampak. Di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Kementerian PU menyebutkan seluruh ruas jalan dan jembatan nasional yang terdampak telah kembali fungsional, sehingga akses antarwilayah dapat kembali dilalui masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo memastikan bahwa percepatan pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana.

“Konektivitas adalah urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam kondisi bencana, yang paling utama adalah memastikan akses tetap terbuka agar penanganan darurat, distribusi bantuan, dan mobilitas warga dapat berjalan. Kementerian PU hadir untuk memastikan konektivitas itu segera pulih,” kata Dody dalam siaran pers, dikutip Sabtu (18/4/2026).

Untuk mendukung percepatan pemulihan akses di lapangan, Kementerian PU turut membangun jembatan darurat sebagai solusi cepat konektivitas, antara lain jembatan Bailey dengan bentang hingga 30 meter dan kapasitas beban mencapai 30 ton, serta jembatan Armco yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Hingga pertengahan April 2026, sebanyak 36 unit jembatan Bailey telah terpasang di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Penyediaan jembatan darurat ini menjadi langkah strategis untuk menjaga mobilitas masyarakat, khususnya pada wilayah yang akses jalannya terputus akibat bencana, sehingga distribusi logistik dan aktivitas ekonomi dapat segera pulih.

Dalam jangka menengah, Kementerian PU juga memperkuat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi melalui peningkatan anggaran, termasuk pada sektor Bina Marga yang naik sebesar Rp7,61 triliun, dari semula Rp14,29 triliun menjadi Rp21,90 triliun. Langkah ini difokuskan untuk penanganan longsoran serta rehabilitasi dan rekonstruksi ruas jalan nasional maupun jalan daerah di wilayah terdampak.

Penanganan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah melalui pendekatan build back better, yang tidak hanya memulihkan infrastruktur tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap risiko bencana di masa mendatang.

“Kami tidak hanya memperbaiki, tetapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat agar ke depan lebih tahan terhadap bencana,” kata Dody.

Kementerian PU terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta Kementerian/Lembaga terkait dalam memastikan penanganan bencana berjalan efektif. Termasuk dalam proses identifikasi, verifikasi, serta penentuan prioritas penanganan di lapangan.

Kementerian PU optimistis bahwa konektivitas di wilayah terdampak bencana dapat pulih sepenuhnya dan mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp130 triliun untuk pembangunan hunian tetap hingga jembatan di Sumatra imbas bencana banjir dan longsor yang melanda pada tahun lalu.

Hal itu disampaikan Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).

Tito menjelaskan bahwa anggaran Rp130 triliun itu bersifat multi-years selama 3 tahun. Tito mengatakan angka Rp130 triliun untuk mengatasi dampak bencana Sumatra itu belum ditetapkan secara resmi atau baru sebatas ancang-ancang.

Angka tersebut mengacu pada perhitungan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersumber dari usulan rencana kerja beberapa kementerian serta pemerintah daerah.

"Bappenas kaji Rp130 triliun untuk 3 tahun meliputi berbagai sektor," kata Tito.

Menurut Tito, hasil dari rancangan anggaran itu kemudian menjadi rencana induk yang akan ditetapkan pemerintah paling lambat pada 1 April 2026.

Anggaran tersebut kemudian akan digarap oleh kementerian dan lembaga terkait. Anggaran diperuntukkan bagi sejumlah pembangunan mulai dari hunian tetap, jembatan, sekolah, normalisasi sungai, jalan permanen, hingga rumah ibadah.

Khusus untuk hunian tetap, pemerintah akan membangun sebanyak 37.000 hunian. Pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembangunan hunian tetap, mulai dari pembangunan insitu atau dibangun di tanah warga yang terdampak.

"Dia bangun sesuai seleranya asal jangan di tanah rentan. Kalau dia perbesar menggunakan dana pribadi ya monggo," kata Tito.

Kemudian, warga terdampak bencana Sumatra juga bisa meminta pembangunan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun, jika pembangunan hunian tetap bersifat komunal, maka akan diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut bahwa hampir 100% warga terimbas bencana banjir dan longsor di Sumatra sudah tidak ada lagi yang tinggal di tenda.

Tito mengatakan sebelumnya pemerintah menargetkan agar sebelum Lebaran, sesegera mungkin tidak ada lagi masyarakat yang mengungsi di tenda.

Kemudian, dia memastikan bahwa pengungsi di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sudah tidak ada lagi warga yang mengungsi di tenda. Kini, hanya jumlah kecil pengungsi yang mengungsi di tenda, yakni di Provinsi Aceh.

Tito menjelaskan bahwa pengungsi yang masih mengungsi di tenda berada di Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 26 keluarga atau 96 orang. Kemudian, terdapat pula pengungsi yang masih mengungsi di tenda, di Kabupaten Bireuen sebanyak 17 keluarga.

Alhasil, dari total 2,1 juta pengungsi imbas bencana Sumatra, menurut Tito 99,99% sudah tidak lagi tinggal di tenda. Pemerintah pun menyiapkan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak.

"Jadi, hampir 100% tidak ada [warga pengungsi] di tenda," kata Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/3/2026).

Tito menjelaskan bahwa sejumlah warga yang masih tinggal di tenda itu belum mau pindah ke huntara karena meminta langsung dipindahkan ke hunian tetap atau huntap. Tito juga menjelaskan bahwa sejumlah pengungsi belum mau menerima dana tunggu hunian (DTH).

Pemerintah pun memberikan solusi kepada sejumlah warga yang masih tinggal di tenda. Bagi pengungsi di Aceh Tamiang akan dibuatkan huntara. Kemudian, bagi warga di Bireun bisa dibuatkan langsung huntap, namun harus menunggu lama.

Badai siklon Senyar yang melanda wilayah Aceh beberapa waktu lalu terasa seperti peristiwa yang datang dari dunia lain. Aceh bukan wilayah yang lazim disinggahi siklon tropis. Letaknya yang dekat garis khatulistiwa selama ini dianggap relatif aman dari fenomena cuaca ekstrem semacam itu. Namun, ketika Senyar muncul di Selat Malaka dan memicu hujan deras berkepanjangan, banjir dan longsor pun tak terelakkan.

Di beberapa wilayah, banjir datang seperti gelombang besar yang menyeret kayu, lumpur, dan batu dari hulu. Banyak pihak kemudian menyebut peristiwa ini sebagai salah satu bencana hidrometeorologi paling serius yang dialami Aceh dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan ada yang menggambarkannya seperti “tsunami kedua,” karena skala kerusakan dan trauma yang ditinggalkan.

Namun badai sebenarnya hanya bagian dari cerita. Hujan ekstrem memang dapat memicu bencana, tetapi dampaknya sangat ditentukan oleh kondisi bentang alam tempat hujan itu jatuh. Hujan yang sama dapat menjadi berkah di satu wilayah, tetapi berubah menjadi bencana di wilayah lain. Bencana hidrometeorologi menjadi berlipat dampaknya ketika benteng alami berupa hutan terus melemah. Bencana yang tadinya langka pun dapat bisa berubah menjadi tragedi berulang.

Hutan selama berabad-abad telah menjadi penyangga ekologis Aceh. Lanskap hutan yang luas di provinsi ini berfungsi seperti spons raksasa yang menyerap air hujan, menjaga kestabilan tanah, sekaligus menahan laju aliran air ke wilayah hilir. Tanpa fungsi tersebut, setiap curah hujan tinggi akan langsung berubah menjadi aliran air yang tidak terkendali. Sungai meluap, tanah lereng kehilangan penopangnya, dan desa-desa di dataran rendah menjadi tempat terakhir yang menerima limpahan kerusakan. Dalam konteks ini, hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan; ia adalah infrastruktur alam yang menopang keselamatan manusia.

Aceh sebenarnya merupakan wilayah yang paling luas hutannya dibandingkan provinsi lain di Sumatra. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Aceh masih memiliki sekitar 3,1 juta hektare hutan alam. Jumlah itu setara dengan sekitar 22% dari seluruh hutan alam yang tersisa di Pulau Sumatra. Aceh memiliki hutan alam terluas di sumatra yaitu seluas 55% dari total daratannya.

Angka tersebut sering menjadi alasan untuk mengatakan bahwa kondisi hutan Aceh masih “cukup baik”. Namun narasi semacam ini sering menipu. Hutan memang masih luas, tetapi tren kehilangan tutupan hutan terus terjadi dari tahun ke tahun. Dalam banyak kasus kerusakan itu terjadi di lokasi-lokasi yang sangat menentukan bagi stabilitas ekologi, seperti wilayah hulu dan daerah aliran sungai.

Kehilangan tutupan hutan Aceh sepanjang 2025 mencapai 39.687 hektare, meningkat lebih dari 274% dibandingkan 2024, menurut hitungan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA). Lonjakan ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Pemantauan yang dilakukan oleh Yayasan HAkA (Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh) menunjukkan bahwa kehilangan tutupan hutan di Aceh masih berlangsung dalam berbagai bentuk, baik akibat aktivitas manusia maupun gangguan alam. Dalam satu dekade terakhir, tren kehilangan hutan cenderung mengikuti dinamika pembangunan ekonomi dan ekspansi pemanfaatan lahan. Perkebunan kelapa sawit, pembukaan jalan, pertambangan, serta berbagai bentuk konversi lahan lainnya menjadi faktor yang terus menekan kawasan hutan.

Di beberapa wilayah seperti Aceh Selatan, misalnya, ekspansi perkebunan sawit disebut sebagai salah satu pendorong utama deforestasi. Aceh Selatan menjadi kabupaten yang paling konsisten menjadi penyumbang angka kehilangan tutupan hutan tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode 2022–2024, kabupaten Aceh Selatan tercatat sebagai wilayah dengan kehilangan tutupan hutan terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Diskusi para peneliti, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil yang membahas dinamika tutupan hutan di Aceh juga mengungkapkan fakta yang tidak kalah mengkhawatirkan. Dalam satu peristiwa bencana besar yang berkaitan dengan siklon Senyar, tercatat 39.602 hektare hutan rusak. Sekitar 24.372 hektare di antaranya disebabkan gangguan ekologis yang dipicu bencana, sementara 15.230 hektare lainnya terkait aktivitas manusia yang didominasi alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit (13 ribu hektare). Angka ini memperlihatkan hubungan yang saling memperkuat antara kerusakan lingkungan dan bencana. Ketika hutan sudah melemah akibat pembukaan lahan dan fragmentasi, tekanan cuaca ekstrem akan semakin mudah merobohkannya.

Masalahnya tidak berhenti pada hilangnya tutupan hutan semata. Ketika hutan rusak, rangkaian dampak ekologis langsung menyusul. Banjir menjadi lebih sering terjadi, terutama di wilayah yang sebelumnya memiliki perlindungan vegetasi yang baik. Tanah yang kehilangan akar penahan menjadi lebih rentan longsor. Sedimentasi di sungai meningkat karena erosi dari kawasan hulu.

Dalam beberapa kejadian banjir di Aceh, bahkan ditemukan ribuan meter kubik kayu gelondongan terbawa arus sungai hingga ke wilayah pemukiman. Fenomena ini bukan hanya menunjukkan kuatnya arus banjir, tetapi juga memberi petunjuk bahwa hutan di hulu telah kehilangan stabilitasnya.

Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa perubahan iklim akan memperparah kondisi ini. Intensitas hujan ekstrem diperkirakan akan meningkat di banyak wilayah tropis, termasuk Sumatra. Ketika hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi dalam waktu lama, bahkan hutan primer pun dapat mengalami kerusakan.

Namun perbedaan pentingnya adalah kemampuan hutan yang sehat untuk meminimalkan dampak tersebut. Hutan yang utuh masih mampu menahan sebagian besar air, memperlambat aliran permukaan, dan menjaga kestabilan tanah. Sebaliknya, kawasan yang sudah terfragmentasi atau berubah menjadi lahan terbuka akan mempercepat proses bencana.

Dalam konteks ini, kehilangan hutan bukan sekadar isu lingkungan. Ia adalah persoalan keselamatan publik. Ketika hutan hilang di wilayah hulu, risiko bencana meningkat di wilayah hilir. Ironisnya, mereka yang tinggal di daerah hilir sering kali bukan pihak yang menikmati manfaat dari pembukaan lahan di kawasan hulu.

Petani kecil, nelayan, dan masyarakat desa menjadi kelompok yang paling sering menanggung dampak banjir dan longsor, sementara keuntungan ekonomi dari konversi lahan lebih banyak mengalir ke aktor-aktor yang berada jauh dari lokasi bencana.

Karena itu, persoalan hutan di Aceh juga berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam. Banyak kasus kerusakan hutan berakar pada persoalan perizinan yang tidak transparan, tumpang tindih kebijakan, atau lemahnya pengawasan. Sistem perizinan yang kompleks sering membuat pemerintah daerah kesulitan melacak siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas sebuah kawasan.

Dalam beberapa kasus, bahkan ditemukan aktivitas pemanfaatan lahan yang berjalan tanpa pengawasan memadai. Situasi seperti ini membuka ruang bagi praktik pembalakan liar, konversi lahan ilegal, dan berbagai bentuk eksploitasi yang merugikan lingkungan.

Padahal Aceh memiliki sejarah panjang dalam upaya menjaga hutannya. Sejak moratorium izin konsesi kayu diberlakukan pada pertengahan 2000-an, tekanan terhadap hutan produksi relatif menurun dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Namun ancaman baru terus muncul, terutama dari ekspansi perkebunan dan pembangunan infrastruktur. Jika tidak diatur dengan hati-hati, pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan justru bisa menggerus fondasi ekologis yang menopang kehidupan masyarakat.

Di sinilah pentingnya melihat hutan Aceh dalam perspektif jangka panjang. Hutan bukan sekadar sumber kayu atau lahan untuk investasi. Ia adalah sistem penyangga kehidupan yang menentukan masa depan provinsi ini.

Kehilangan satu kawasan hutan di hulu sungai mungkin tampak kecil dalam peta pembangunan, tetapi dampaknya bisa dirasakan puluhan kilometer jauhnya ketika banjir datang. Ketika hutan hilang sedikit demi sedikit, risiko bencana sebenarnya sedang dibangun secara perlahan.

Solusi untuk masalah ini tentu tidak sesederhana menutup semua aktivitas ekonomi di kawasan hutan. Hutan memang harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pemanfaatan tersebut harus dilakukan dalam batas yang memastikan fungsi ekologisnya tetap terjaga.

Artinya, perencanaan tata ruang harus benar-benar mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Kawasan dengan risiko ekologis tinggi—terutama daerah hulu dan wilayah yang memiliki fungsi hidrologis penting—seharusnya menjadi prioritas perlindungan.

Selain itu, transparansi perizinan menjadi langkah yang sangat mendesak. Seluruh izin yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan perlu dibuka kepada publik agar dapat diawasi bersama.

Dengan sistem informasi yang transparan, masyarakat dapat mengetahui siapa pemegang izin, di mana lokasi konsesinya, dan apakah aktivitasnya sesuai dengan aturan. Keterbukaan semacam ini juga penting untuk mencegah praktik perubahan status kawasan hutan secara diam-diam yang sering memicu konflik dengan masyarakat lokal.

Penegakan hukum juga harus diperkuat, terutama terhadap kejahatan lingkungan yang melibatkan jaringan ekonomi besar. Pendekatan “follow the money” atau menelusuri aliran keuntungan dari kejahatan kehutanan dapat menjadi strategi efektif untuk menindak aktor utama di balik kerusakan hutan. Selama ini, banyak kasus yang hanya menjerat pelaku lapangan, sementara pihak yang mendapatkan keuntungan terbesar tidak tersentuh hukum.

Di sisi lain, masyarakat lokal dan masyarakat adat perlu ditempatkan sebagai bagian dari solusi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kawasan hutan yang dikelola oleh komunitas lokal cenderung memiliki tingkat kerusakan lebih rendah dibandingkan kawasan yang sepenuhnya dikelola oleh korporasi atau negara tanpa partisipasi masyarakat. Prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent) perlu diterapkan secara konsisten dalam setiap rencana pemanfaatan lahan.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah pemulihan hutan yang sudah rusak. Rehabilitasi hutan dan lahan harus menjadi agenda besar, bukan sekadar proyek tahunan yang berakhir pada penanaman simbolis. Pemulihan kawasan hutan, terutama di daerah aliran sungai, merupakan investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Tanpa upaya pemulihan yang serius, kehilangan tutupan hutan akan terus bertambah setiap tahun.

Badai siklon Senyar mungkin hanya berlangsung beberapa hari, tetapi pesan yang ditinggalkannya jauh lebih panjang dari itu. Ia menunjukkan bahwa perubahan lingkungan dapat menghadirkan kejadian yang sebelumnya dianggap mustahil. Jika hutan terus melemah, bukan tidak mungkin peristiwa ekstrem seperti ini akan lebih sering terjadi. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat Aceh akan menghadapi masa depan yang semakin penuh ketidakpastian.

Karena itu, menjaga hutan Aceh bukan sekadar tugas para aktivis lingkungan atau lembaga pemerintah. Ia adalah kepentingan bersama seluruh masyarakat. Hutan yang tetap berdiri berarti sungai yang lebih aman, tanah yang lebih stabil, dan desa-desa yang lebih terlindungi dari bencana. Sebaliknya, setiap hektare hutan yang hilang sebenarnya adalah undangan terbuka bagi bencana berikutnya.

Siklon Senyar seharusnya menjadi peringatan bahwa alam memiliki cara untuk mengingatkan manusia ketika batas-batasnya dilanggar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita mampu mendengar peringatan itu, tetapi apakah kita cukup berani untuk mengubah cara kita memperlakukan hutan sebelum bencana berikutnya datang.

Bisnis.com, JAWA TENGAH — Sejumlah pedagang di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, mengaku bingung mencari pelanggan di tengah momentum libur Lebaran 2026. Kondisi pembeli saat ini disebut jauh lebih sepi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sri Wasiyadi (73), menjadi salah satu pedagang yang setia menanti kehadiran pembelinya di Pasar Beringharjo. Selama berjam-jam lamanya, perempuan yang kini berdagang seorang diri ini setia menyapa seluruh calon pembelinya.

Rutinitas Sri sejak 1995 di pasar ini selalu sama. Dia setia berdagang sejak pagi hingga pukul 17.00 WIB dalam kondisi pasar ramai maupun sepi pembeli.

"Saya percaya rezeki sudah diatur sama Tuhan," katanya kepadaBisnismengawali pembicaraan, Minggu (22/3/2026).

Sri sekaligus menjadi pedagang yang merasakan sepinya pembeli di pasar ini. Dia bercerita, momentum Lebaran biasanya memberikan peningkatan pendapatan hingga lebih dari 70%. Namun kondisinya berbeda sekarang.

Dari sisi jumlah pengunjung, Sri merasa bahwa total pengunjung yang hadir pada momentum Lebaran 2026, tidak lebih dari separuh realisasi Lebaran 2025. Meskipun begitu, lonjakan pengunjung tetap terjadi jika dibandingkan hari biasanya.

"Lebaran tahun ini turun drastis, enggak seperti Lebaran tahun lalu," katanya.

Bahkan, selama periode puasa sebelum Idulfitri, pakaiannya hanya laku 1–3 potong per harinya. Dia memprediksi, sejumlah kejadian dalam dan luar negeri telah mempengaruhi minat belanja masyarakat.

Beberapa di antaranya seperti bencana Sumatra hingga perang yang terjadi antara AS-Israel dengan Iran belakangan.

Suminah (59) juga merasakan hal serupa. Selama setengah bulan puasa tahun ini, dia hanya mencatatkan penjualan Rp100.000. Kondisinya jauh berbeda ketika tahun lalu dia membukukan pendapatan senilai Rp200.000–Rp300.000 per harinya.

Sementara pada momentum libur Lebaran, yang diharapkan dapat mendorong pendapatan lebih tinggi, justru tidak jauh berbeda.

Penjualan yang biasanya dapat dibukukan senilai Rp1–Rp2 juta per hari pada momentum yang sama tahun lalu, kini kondisinya jauh menyusut menjadi hanya Rp300.000–Rp400.000 per harinya. Artinya, terdapat penurunan hingga 70%–80% dibandingkan tahun lalu.

"Iya kalau tahun ini sering kaliblong. Jualannyaenggaklaku," katanya, Minggu (22/3/2026).

Dia menilai bahwa kehadiran tokoonlinetelah menjadi salah satu faktor lesunya penjualan pada momentum Lebaran. Selain itu, perang Iran hingga bencana Sumatra turut dinilai menjadi faktor lainnya.

"Mungkin juga enggak ada orang yang ke sini. Jadi cuma orang sini [lokal], ya enggak beli lah. Harga apa-apa mahal, buat makan sehari-hari mahal," katanya.

Meskipun begitu, Suminah tidak putus asa. Dia mengaku akan terus menanti kehadiran pelanggan demi dapat melanjutkan hidup di kota pelajar ini. Selain itu, tidak ada pilihan lain baginya.

"Ya harapannya semoga laku ke depannya," tegasnya.

Padahal, data Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) per 21 Maret 2026, mencatat jumlah kendaraan yang masuk ke kota ini mencapai 156.985 unit. Sementara itu, hanya 103.029 kendaraan yang keluar dari Yogyakarta.

Bila diperinci, sebanyak 103.874 kendaraan roda dua masuk ke Yogyakarta pada periode ini, sementara hanya 39.232 kendaraan roda empat yang masuk ke kota ini. Sisanya merupakan bus dan truk.

Astra melalui Nurani Astra menyerahkan bantuan berupa 156 unit alat kesehatan dan 20 unit ambulans kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rabu (12/3). Langkah ini merupakan bagian dari upaya penanganan pascabencana bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang serta tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah-daerah tersebut agar proses pemulihan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Astra, Hamdhani Dzulkarnaen Salim, kepada perwakilan rumah sakit penerima di kantor Kementerian Kesehatan RI. Acara tersebut turut disaksikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah mengapresiasi dukungan Astra dalam membantu memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

"Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan fasilitas kesehatan di daerah agar dapat terus memberikan pelayanan yang cepat dan memadai bagi masyarakat, terutama dalam masa pemulihan pascabencana," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3).

Sebagai informasi, bantuan yang disalurkan mencakup 20 unit ambulans dengan spesifikasi transportasi yang diperuntukkan bagi sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sebanyak 16 unit ambulans dialokasikan untuk Puskesmas di wilayah Aceh dan satu unit diserahkan kepada RSUD di provinsi yang sama.

Di samping itu, masing-masing satu unit ambulans juga didistribusikan ke Puskesmas di Tapanuli Tengah, RSUD di Kota Medan, dan Puskesmas di Kota Padang Pariaman. Distribusi ini disesuaikan dengan kebutuhan mendesak di titik-titik terdampak untuk mempercepat mobilitas medis pasien.

Astra juga telah melakukan langkah preventif dengan memeriksa serta memperbaiki 126 unit ambulans yang sudah ada di lapangan sejak Desember 2025. Perbaikan ini tersebar di empat titik di Aceh, 17 titik di Sumatra Utara, dan 10 titik di Sumatra Barat untuk memastikan seluruh armada siap beroperasi.

Melalui anak perusahaannya, Astra Otoparts, sebanyak 156 unit alat kesehatan juga telah mulai didistribusikan ke fasilitas medis di Sumatra. Sejumlah 122 unit alat kesehatan disalurkan kepada delapan RSUD di wilayah Aceh untuk menunjang kebutuhan operasional rumah sakit.

Sementara itu, 34 unit alat kesehatan lainnya diserahkan kepada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Medan untuk mendukung standarisasi alat medis. Penyaluran alat ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas diagnosis dan perawatan pasien di daerah terdampak bencana.

Pada kesempatan tersebut, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa melalui Nurani Astra, pihaknya berupaya hadir dan berkontribusi dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi masa pemulihan pascabencana.

"Penyaluran ambulans dan alat kesehatan ini, diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan di daerah terdampak, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pertolongan medis dengan lebih cepat dan lebih baik," pungkas dia.

Inisiatif penguatan layanan kesehatan ini sejalan dengan komitmen Astra untuk tumbuh bersama masyarakat melalui kontribusi sosial yang berkelanjutan. Program ini juga merupakan bagian dari dukungan perusahaan terhadap pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatra yakni Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara senilai total Rp4,39 triliun.

Tambahan anggaran yang disalurkan ke total 67 daerah terdampak bencana itu merupakan pengembalian alokasi pagu TKD APBN 2026 sehingga menjadi sama dengan 2025. Sebagaimana diketahui, pagu TKD 2026 turun menjadi Rp693 triliun dari yang sebelumnya dianggarkan pada 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.59/2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

"Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung Pemda dalam pemulihan pasca bencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi," terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro melalui siaran pers, Senin (9/3/2026).

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menetapkan besaran alokasi tambahan TKD kepada 67 daerah terdampak bencana Sumatra itu sebesar Rp10,65 triliun.

Pemberiannya dilakukan dalam tiga tahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi pada APBN 2026 terhadap alokasi di 2025 setelah Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi.

Penyaluran dana tambahan TKD ini melalui tambahan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana otonomi khusus (Otsus). Tambahan senilai Rp4,39 triliun atau 40% disalurkan pada akhir Februari 2026 itu merupakan gelombang pertama.

Kemudian, gelombang kedua sebesar 30% pada Maret 2026 dan 30% pada April 2026.

Relaksasi Penyaluran TKD

Selain menambah anggaran TKD, Purbaya telah mengatur relaksasi penyaluran dan penggunaan TKD pada daerah terdampak bencana melalui PMK No.102/2025. Relaksasi ini di antaranya berupa penyaluran tanpa syarat salur dan penggunaan TKD earmarked untuk penanganan bencana alam dan pemulihan pascabencana alam, serta relaksasi atas kewajiban pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada daerah yang terdampak bencana.

Terdapat sejumlah bentuk relaksasi kewajiban pinjaman PEN Daerah yang dapat diberikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pertama, penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga selama masa pascabencana. Kedua, perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun. Ketiga, penghapusan sisa kewajiban pinjaman secara kondisional bagi infrastruktur yang mengalami kerusakan total atau berat akibat banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor dengan tingkat kerusakan melebihi 70% dari nilai aset yang dibiayai.

Namun demikian, Kemenkeu mengingatkan bahwa fasilitas relaksasi tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan diberikan sesuai pinjaman PEN yang berlaku. Sampai dengan saat ini, relaksasi pinjaman PEN tersebut telah dimanfaatkan oleh empat Pemda yang terdampak bencana di Sumatra.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkeu, otoritas fiskal sampai dengan Februari 2026 telah menyalurkan anggaran TKD ke tiga provinsi terdampak bencana itu senilai Rp23,18 triliun atau 54,07% lebih tinggi dibandingkan 2025. Penyalurannya juga sudah termasuk tambahan penyaluran senilai Rp4,39 triliun.

"Dukungan fiskal melalui tambahan TKD melengkapi berbagai program tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pasca bencana Sumatra. Seluruh kebijakan ini ditujukan agar pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi serta menjaga keberlanjutan layanan publik dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat," pungkas Deni.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan per Januari 2026 ada 119.893 rekening debitur di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) yang telah memperoleh restrukturisasi imbas dari bencana alam yang melanda wilayah Sumatra.

Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman mengatakan data tersebut berasal dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Januari 2026.

“Dapat kami sampaikan terdapat sebanyak 119.893 rekening debitur di sektor PVML ini yang telah memperoleh restrukturisasi stimulus dengan total nominal pembiayaan sebesar Rp1,09 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

Agusman mengungkapkan bahwa dari data yang ada, stimulus yang diberikan paling banyak adalah untuk kredit konsumsi dengan nilai lebih dari Rp763 miliar.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kebijakan yang ditetapkan pada Rapat Dewan Komisioner OJK ini berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

“Pemberian perlakuan khusus itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah,” tulis OJK dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

OJK menuturkan, kebijakan ini ditetapkan pasca pengumpulan data di wilayah bencana, serta asesmen yang menunjukkan bencana dimaksud memengaruhi perekonomian di daerah setempat dan pada gilirannya mempengaruhi kemampuan membayar debitur.

Adapun, tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19/2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

Perlakuan khusus itu mencakup sejumlah sektor jasa keuangan, mulai dari kredit perbankan, pembiayaan multifinance, hingga asuransi.

Lebih dari dua bulan setelah banjir dan tanah longsor meluluhlantakkan tiga provinsi di Sumatra, keheningan di desa-desa terdampak bukanlah tanda pulihnya keadaan, melainkan kelumpuhan akibat krisis yang kasat mata. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat lebih dari 117.000 orang masih mengungsi dan sedikitnya 1.200 nyawa melayang. Sebagian pasar memang mulai berdenyut kembali, tapi urat nadi ekonomi rumah tangga belum benar-benar bergerak. Aktivitas tampak ada, hanya pendapatan belum pulih.

Masalahnya bukan karena tak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Justru sebaliknya: daftar pekerjaan begitu panjang. Yang absen adalah pendanaan untuk membayarnya.

Saat ini, kita sedang menyaksikan benturan antara kebutuhan kemanusiaan yang mendesak dan ortodoksi fiskal yang kaku. Anggaran negara dirancang untuk situasi “normal”: pasar yang relatif stabil, penerimaan yang dapat diproyeksikan, serta institusi yang berfungsi tanpa gangguan besar. Namun bencana adalah guncangan abnormal. Ia menghancurkan modal fisik, mengganggu pasar tenaga kerja, merusak jaringan distribusi, sekaligus melemahkan kapasitas pemerintah daerah untuk merespons dengan cepat.

Dalam situasi seperti itu, mekanisme anggaran tahunan yang kaku justru menjadi hambatan. Siklus perencanaan yang panjang, alokasi yang terkunci dalam pos-pos tertentu, serta prosedur persetujuan yang berlapis membuat aliran dana tersendat, padahal waktu menjadi faktor paling menentukan. Ketika pembangunan kembali diperlakukan sebagai “urusan jangka panjang” dan belanja ditahan demi menjaga disiplin fiskal, yang terjadi bukanlah kehati-hatian, melainkan penundaan biaya. Setiap bulan keterlambatan berarti meningkatnya pengangguran terselubung, melemahnya permintaan lokal, dan bertambah mahalnya pemulihan di kemudian hari.

Bencana telah melenyapkan rumah, infrastruktur, lahan produktif, serta aset ekonomi warga. Mengganti semua itu bukanlah opsi tambahan yang bisa dinegosiasikan. Memilih untuk menunda respons memang merupakan keputusan fiskal, tapi keputusan yang mendorong beban lebih besar ke masa depan.

Karena itu, pertanyaannya bukan bagaimana melindungi anggaran dari bencana, melainkan bagaimana memobilisasi anggaran untuk memulihkan penghidupan sebelum kerusakan menjadi permanen.

Proyek-proyek pemulihan yang paling mendesak sesungguhnya juga yang paling realistis untuk segera dijalankan: pembersihan lahan dari sedimen, penguatan bantaran sungai, perbaikan jalan desa, rehabilitasi sekolah dan fasilitas kesehatan, restorasi saluran irigasi, hingga penanaman kembali lahan pertanian yang tertunda. Kegiatan ini bersifat padat karya dan dapat segera menyerap tenaga kerja lokal melalui skema tunai (cash-for-work), seperti Padat Karya Tunai. Ia tidak menuntut teknologi canggih, melainkan pembiayaan di muka yang cepat dan terkoordinasi.

Di Sumatera Utara saja, sekitar 2,5 juta orang atau sepertiga dari total angkatan kerja bergantung pada sektor pertanian. Setiap hari saluran irigasi dibiarkan rusak berarti satu hari kehilangan pendapatan dan berisiko kehilangan musim tanam. Setiap bulan rehabilitasi tertunda berarti memperpanjang ketergantungan pada bantuan. Kita tak bisa menunggu tahun fiskal berikutnya untuk menggerakkan kembali mesin ekonomi desa.

Dalam konteks itu, disiplin fiskal tak boleh dimaknai sebagai penahanan otomatis atas belanja. Ia harus dibedakan dari kekakuan administratif. Pemerintah dapat menggunakan instrumen pembiayaan di luar siklus tahunan tanpa harus menanggalkan prinsip kehati-hatian. Penerbitan obligasi khusus untuk pemulihan bencana, atau pelibatan BUMN konstruksi dan utilitas sebagai instrumen pembiayaan kuasi-fiskal, bukanlah hal baru dalam praktik kelembagaan Indonesia. Yang berbeda hanya orientasinya: bukan sekadar mengejar pertumbuhan agregat, melainkan memulihkan penghidupan warga.

Selain itu, negara perlu membedakan secara tegas antara belanja yang mendesak dan belanja yang dapat ditunda. Realokasi tidak identik dengan pemotongan jaring pengaman sosial, melainkan penataan ulang lini masanya. Program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun ekspansi infrastruktur jalan tol dapat dilakukan bertahap atau diprioritaskan secara geografis. Penyesuaian sementara ini membuka ruang fiskal untuk memusatkan sumber daya pada wilayah terdampak tanpa mengorbankan tujuan jangka panjangnya.

Logika dasar untuk hal-hal itu sederhana: mencegah kerusakan permanen hari ini sering lebih murah daripada memperbaikinya nanti.

Dengan defisit fiskal yang mendekati ambang batas 3% dan kebutuhan penerbitan utang yang signifikan tahun ini, kehati-hatian tetap diperlukan. Namun ada perbedaan mendasar antara menambah utang untuk konsumsi rutin dan memanfaatkan pembiayaan lunak dari lembaga multilateral guna menjembatani fase pemulihan. Pinjaman konsesional dari lembaga seperti Bank Pembangunan Asia atau Bank Dunia, termasuk penerbitan sukuk tematik untuk rekonstruksi, dapat berfungsi sebagai penyangga waktu.

Selama pembiayaan tersebut bersifat terbatas, terikat pada penggunaan tenaga kerja dan pengadaan lokal, serta difokuskan pada proyek fisik yang terukur, utang menjalankan fungsi aslinya: menstabilkan ekonomi dalam kondisi guncangan luar biasa. Ia bukan pengganti tanggung jawab negara, melainkan alat untuk memastikan respons tidak tertunda oleh kekangan administratif.

Di desa-desa seperti Bener Meriah, pekerjaan sudah menunggu: saluran yang perlu dibersihkan, tanggul yang harus diperkuat, lahan yang harus ditanami kembali. Apakah komunitas-komunitas ini akan segera memperoleh kembali martabat melalui kerja, atau terperosok dalam ketergantungan berkepanjangan, sepenuhnya bergantung pada seberapa lentur negara menafsirkan disiplin fiskal di masa krisis.

Dalam situasi luar biasa, ketegasan bagaimanapun bukan berarti menahan, melainkan bertindak tepat waktu.

Bisnis.com, MEDAN – PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) optimis penyaluran pembiayaan di wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) yang meliputi Sumut dan Aceh tetap bertumbuh pada tahun 2026 pascabencana banjir Sumatra yang menerjang jelang akhir November 2025 lalu.

Kepala Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Adira Finance Iwan Chandra menyebut kejadian bencana serta daya beli masyarakat yang disebut melemah sebagai faktor eksternal yang perlu dicermati perseroan, baik dari sisi permintaan pembiayaan maupun kualitas portofolio guna meminimalisir tekanan di sektor tersebut.

“Untuk tahun 2026, kami memandang bahwa peluang pertumbuhan tetap ada, namun perlu dilakukan disiplin eksekusi dan kehati-hatian, terutama pada segmen-segmen yang lebih sensitif terhadap tekanan ekonomi,” kata Iwan, Jumat (27/2/2026).

Iwan mengatakan bencana, pelemahan daya beli, hingga dinamika global berpotensi menahan laju pertumbuhan permintaan pembiayaan di tahun 2026. Namun, emiten berkode ADMF ini tetap optimis melihat peluang pertumbuhan dengan menggagas strategi-strategi pemantik.

Dari sisi kinerja, Iwan mengungkapkan sepanjang tahun 2025 Adira Finance mampu mencatatkan pertumbuhan pembiayaan yang positif secara nasional, termasuk di wilayah Sumbagut yang berkontribusi sekitar 7% terhadap kinerja perusahaan dengan pertumbuhan sebesar 14% (year-on-year/YoY).

Pembiayaan otomotif disebutnya masih menjadi kontributor utama dalam struktur pendapatan Adira Finance yang hingga saat ini menyumbang 70% dibanding jenis pembiayaan nonotomotif alias pinjaman dana tunai.

“Secara historis memang pembiayaan otomotif yang masih menjadi kontributor utama,” ujarnya.

Di tahun 2026, Iwan berharap penyaluran pembiayaan di Adira Finance dapat terus bertumbuh seiring perbaikan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Dia menyebut perusahaan akan tetap fokus pada pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

PT Agincourt Resources tengah bernegosiasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait pembayaran gugatan perdata atas dugaan kerusakan lingkungan Sumatra. Agincourt adalah pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan dan merupakan anak usaha United Tractors (UNTR), bagian dari Grup Astra.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan proses negosiasi masih berlangsung. “Agincourt terakhir sedang negosiasi untuk melakukan pembayaran denda,” ujar Hanif usai Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah 2026 di Jakarta, Rabu (25/2).

Selain Agincourt, KLH juga bernegosiasi dengan PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE), pengelola PLTA Batang Toru. “Ini sudah proses untuk pembayaran gugatan perdatanya,” kata dia.

Setelah proses negosiasi rampung, hasilnya akan dilaporkan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Sebelumnya, pada Januari lalu, Presiden Prabowo mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan di Sumatra menyusul bencana besar banjir dan longsor di tengah kerusakan hutan dan lahan. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan digugat secara perdata oleh KLH, yakni PT Agincourt Resources sebesar Rp200,9 miliar, PT North Sumatera Hydro Power Rp22,5 miliar, PT Toba Pulp Lestari Rp3,89 triliun, dan PT Tri Bahtera Srikandi Rp158 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi penyediaan lahan di kawasan hutan dalam proses pemulihan pascabencana Sumatra, selama dibutuhkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam Rapat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang digelar di Kementerian Dalam Negeri pada Senin (23/2/2026) mengemukakan bahwa sejauh ini Kemenhut telah menerapkan mekanisme pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk hunian sementara.

Adapun untuk hunian tetap, terdapat mekanisme pelepasan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Hingga saat ini belum terdapat usulan lokasi kawasan hutan untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap,” kata Rohmat, dikutip dari siaran pers, Selasa (24/2/2026).

Kemenhut juga telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum terkait permohonan penggunaan kawasan hutan untuk area penimbunan kayu, pembangunan sabo dam, penyediaan air baku, serta penanganan jalan dan jembatan yang melintasi kawasan hutan. Rohmat mengatakan usulan tersebut akan segera diproses sesuai ketentuan.

Kemenhut sendiri memiliki dua tugas utama dalam Satgas, yakni penanggung jawab dalam pembersihan kayu dan memfasilitasi penyediaan lahan.

Terkait pembersihan kayu, Kemenhut telah menerbitkan kebijakan pemanfaatan kayu hanyutan untuk mendukung pemulihan pascabencana serta membentuk Tim Percepatan Pembersihan Kayu Terbawa Banjir di tiga provinsi terdampak. Tim ini melibatkan pemerintah daerah, UPT Kementerian Kehutanan, serta unsur TNI dan Polri.

Salah satu contoh percepatan dilakukan di Pantai Padang, Sumatra Barat, dengan pembersihan sepanjang 8 kilometer. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Padang, BUMN PT Semen Padang, dan masyarakat. Kayu hasil pembersihan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian sementara, kebutuhan masyarakat, serta bahan bakar industri.

Pembersihan juga dilakukan di daerah aliran sungai (DAS) Garoga di Sumatra Utara, di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Aceh Tamiang, serta di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Di Langkahan, terdapat tumpukan kayu dengan volume sekitar 1 juta meter kubik di area seluas kurang lebih 36 hektare yang tersebar di lima titik dan telah ditangani.

Di Desa Geudembak, Kecamatan Langkahan, Kementerian Kehutanan menyediakan kayu untuk pembangunan hunian sementara dengan bekerja sama dengan Rumah Zakat dan tim Universitas Gadjah Mada dalam aspek rekayasa konstruksi.

Sebanyak 103 unit hunian sementara direncanakan dibangun. Hingga saat ini, 66 unit telah selesai dan 37 unit dalam proses pembangunan.