Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai terus. Untuk ekonomi domestik, kita lihat di triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 persen

Jakarta (ANTARA) - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai bahwa kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama triwulan I 2026 tetap dalam kondisi terjagadi tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik di Timur Tengah (Timteng).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, imbuh Purbaya, KSSK akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat.

Di samping itu, KSSK juga melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antarlembaga anggota maupun dengan kementerian/lembaga lainnya.

“Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai terus. Untuk ekonomi domestik, kita lihat di triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 persen,” kata Menkeu yang juga selaku Koordinator KSSK.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tetap akan meninjau kondisi perekonomian lebih lanjut pada triwulan kedua tahun ini, dengan tetap mewaspadai risiko yang mungkin muncul dan variabel makro yang ada.

“Dan kelihatannya pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan kepada perekonomian di triwulan kedua tahun 2026,” ujar Purbaya.

Dari sisi fiskal, ia menegaskan bahwa percepatan belanja cukup kuat, didukung pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, belanja barang melalui program makan bergizi gratis (MBG), serta realisasi bantuan sosial antara lain kartu sembako dan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional serta bansos lainnya.

Selain itu, belanja modal juga dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan rehabilitasi jalan, irigasi, jaringan dan peralatan serta mesin.

Purbaya menambahkan bahwa APBN berperan sebagai shock absorber terhadap gejolak harga minyak dunia dan perekonomian dunia sehingga ekonomi kita masih tumbuh dengan baik di triwulan pertama tahun ini.

“Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua dan sampai dengan akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga dan kita masih bisa tumbuh dengan baik. Kalau kita lihat di APBN (pertumbuhan ekonomi) targetnya 6,4 tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy), berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kendati ekonomi tumbuh cukup tinggi, pemerintah dinilai memiliki banyak PR yang harus digarap.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, capaian angka tersebut sekilas memang menjadi kabar menggembirakan, di tengah dunia yang sedang menghadapi perlambatan ekonomi, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian pasar keuangan global. Tak ayal, pemerintah mengklaim itu sebagai bukti ketahanan ekonomi nasional yang tetap mampu tumbuh di tengah tekanan global yang berat.

“Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah pertumbuhan ini benar benar mencerminkan kesehatan ekonomi nasional yang kuat, atau justru hanya menutupi tekanan besar yang sedang bergerak diam-diam di bawah permukaan? Sebab ekonomi tidak cukup dibaca dari satu angka pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tampak tinggi tetapi sejumlah indikator fundamental menunjukkan tanda kewaspadaan yang tidak boleh diabaikan,” ujar Achmad dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 terutama ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh sekitar 5,1 persen dan lonjakan belanja pemerintah lebih dari 21 persen. Faktor Ramadan dan Idul Fitri ikut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

“Namun ketika pertumbuhan terlalu ditopang konsumsi jangka pendek dan stimulus fiskal, maka pertanyaan besarnya adalah seberapa kuat pertumbuhan ini dapat bertahan setelah momentum musiman berlalu,” ujarnya.

Di saat yang sama, lanjut Achmad, tekanan global justru semakin berat. Harga minyak dunia kembali bergerak naik akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah dan terganggunya jalur perdagangan energi internasional.

Harga minyak Brent sempat kembali berada di atas 95 dolar AS per barel. Bagi Indonesia yang masih menjadi net importer minyak, situasi tersebut dinilai menciptakan tekanan ganda terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan nilai tukar rupiah.

“Kenaikan harga energi global adalah ancaman serius bagi keberlanjutan subsidi energi nasional. Dalam APBN 2026, pemerintah masih mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, LPG, dan listrik,” ujarnya.

Pada 2025 saja, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai lebih dari Rp 430 triliun. Jika harga minyak dunia terus meningkat dan rupiah melemah, diperkirakan kebutuhan subsidi energi berpotensi melonjak jauh di atas target APBN.

“Di sinilah persoalan besar mulai muncul. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata berdiri di atas fondasi fiskal yang mulai menghadapi tekanan berat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Achmad menyampaikan, Kementerian Keuangan RI mencatat penerimaan negara memang tumbuh pada awal 2026, tetapi lajunya mulai melambat dibanding dua tahun sebelumnya. Penurunan harga komoditas ekspor membuat penerimaan negara dari sektor sumber daya alam tidak lagi sekuat era booming komoditas 2022—2024.

“Pendapatan negara kini menghadapi tantangan serius karena kebutuhan belanja sosial, subsidi energi, dan pembayaran bunga utang terus meningkat,” kata dia.

Pada saat bersamaan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia juga terus membesar. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia telah mendekati 430 miliar dolar AS. Meski masih berada dalam batas aman terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi kenaikan utang di tengah pelemahan rupiah menciptakan risiko fiskal yang nyata.

“Karena utang luar negeri bukan hanya soal jumlah pinjaman, tetapi juga soal kemampuan membayar dalam mata uang asing. Ketika rupiah melemah, maka beban pembayaran utang otomatis ikut membesar,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang tetap memberikan insentif kepada sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berstatus suspend dalam program makan bergizi gratis (MBG) memunculkan perdebatan di tengah publik.

Di satu sisi, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan layanan bagi jutaan penerima manfaat. Namun di sisi lain, kebijakan itu memicu pertanyaan mengenai disiplin fiskal dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

Situasi ini muncul di tengah ambisi besar pemerintah memperluas implementasi program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.

Tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait perluasan cakupan layanan, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola dan pengawasan terhadap unit pelaksana di lapangan.

Salah satu perhatian utama adalah kebijakan suspend (penangguhan) terhadap SPPG, yakni unit yang bertugas mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Dalam sejumlah kasus, unit yang operasionalnya dihentikan sementara masih tetap memperoleh insentif dari pemerintah.

Kondisi tersebut memunculkan dua pandangan berbeda. Sebagian pihak melihat kebijakan itu sebagai bentuk fleksibilitas agar layanan publik tidak lumpuh total selama proses evaluasi berlangsung.

Namun, sebagian lainnya menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan moral hazard apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan tidak semua SPPG yang ditangguhkan otomatis kehilangan hak menerima insentif. Menurutnya, keputusan pemberian insentif sangat ditentukan oleh jenis pelanggaran dan tingkat keparahan masalah yang ditemukan.

Dia menjelaskan pemerintah saat ini masih melakukan pendataan lebih rinci terhadap penerima manfaat yang membutuhkan layanan, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak bersifat hitam-putih, melainkan berdasarkan klasifikasi persoalan di masing-masing unit.

“Kami [BGN] sedang mendata lebih detil penerima manfaat yang membutuhkan,” katanya kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Dalam kasus Kejadian Luar Biasa (KLB), misalnya, penentuan insentif dilakukan berdasarkan sumber permasalahan. Jika pelanggaran berasal dari pihak mitra atau yayasan—seperti fasilitas dapur yang tidak layak, tidak memenuhi standar, atau penggunaan bahan baku bermasalah—maka insentif tidak diberikan.

Dadan menegaskan bahwa praktik monopoli pemasok maupun permainan harga bahan baku juga termasuk kategori pelanggaran berat yang berujung pada penghentian insentif.

Namun, pendekatan berbeda diterapkan terhadap pelanggaran yang bersifat teknis operasional. Kesalahan seperti tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses memasak masih dianggap dapat diperbaiki, sehingga unit terkait tetap dapat menerima insentif selama menjalani masa suspend.

“Perbaikannya bisa memakan waktu satu bulan atau lebih karena menyangkut aspek yang cukup luas, baik dari sisi fasilitas, sistem, maupun kesiapan operasional,” ujarnya.

Berdasarkan data terbaru, terdapat 1.720 SPPG yang berstatus suspend. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.356 unit masuk kategori mayor dan tidak menerima insentif. Angka tersebut menunjukkan sebagian besar pelanggaran masih tergolong serius dan membutuhkan pembenahan mendasar sebelum layanan dapat kembali dijalankan secara normal.

Sorotan terhadap kebijakan ini juga datang dari lingkaran Istana. Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, mengatakan pemerintah akan meninjau ulang praktik pemberian insentif kepada unit yang disuspend.

“Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung coba dicek’. Karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden,” ujarnya.

Dia juga membuka kemungkinan untuk mengungkap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran kepada publik sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran negara.

“Kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan saja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pelaksanaan program dan penegakan disiplin anggaran.

Fleksibilitas vs Akuntabilitas

Dari sisi ekonomi, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Rizal Taufikurahman, menilai kebijakan tersebut ibarat pedang bermata dua.

Menurutnya, pemberian insentif saat masa suspend memang dapat membantu menjaga kesinambungan layanan dalam program MBG yang pada 2026 memiliki pagu anggaran sekitar Rp268 triliun dan menyasar 82,9 juta penerima manfaat.

Namun, dia mengingatkan bahwa fleksibilitas tanpa pengawasan ketat dapat menciptakan moral hazard. Dalam program dengan skala anggaran sangat besar, lemahnya kontrol berpotensi membuat insentif berubah fungsi dari instrumen pengendali kinerja menjadi sekadar kompensasi rutin.

“Dalam kondisi ruang fiskal yang makin terbatas, kualitas belanja negara menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar percepatan penyerapan anggaran,” ujarnya.

Data menunjukkan belanja pemerintah pada kuartal I/2026 tumbuh sekitar 21,8 % secara tahunan. Sementara itu, defisit APBN hingga Maret 2026 telah mencapai 0,93 % terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam situasi tersebut, efektivitas penggunaan anggaran menjadi sorotan, terutama untuk program yang bertujuan menekan angka stunting nasional yang masih berada di kisaran 19,8 % berdasarkan SSGI 2024.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, melihat pemberian insentif selama masa suspend sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem layanan MBG.

Menurutnya, sebagian besar suspend hanya bersifat sementara untuk keperluan evaluasi dan perbaikan fasilitas. Dalam masa tersebut, insentif tetap diperlukan agar penyedia layanan memiliki kemampuan finansial melakukan pembenahan.

“Paling lama 2 bulan atau 3 bulan. Tidak mungkin sampai satu tahun. Itu hanya sementara,” ujarnya.

Dia juga menilai pembangunan fasilitas SPPG membutuhkan investasi besar, sehingga penghentian insentif secara total dapat membuat banyak penyedia layanan gulung tikar sebelum sempat memperbaiki operasional mereka.

Meski demikian, Trubus menegaskan pelanggaran berat tetap harus berujung pada penghentian permanen tanpa kompromi.

Pandangan lebih kritis disampaikan peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet. Dia menilai kebijakan tersebut memang rasional dalam jangka pendek karena memberikan ruang perbaikan bagi penyedia layanan.

Namun dalam perspektif teori principal-agent, fleksibilitas seperti itu juga dapat membuka ruang penyimpangan apabila tidak diimbangi sistem kontrol yang kuat.

“Ketika sanksi tidak sepenuhnya menghentikan aliran dana, sebagian penyedia bisa melihat pelanggaran sebagai risiko yang masih bisa ditoleransi,” ujarnya.

Dia menilai skema yang membedakan jenis pelanggaran sebenarnya sudah mengarah pada pendekatan berbasis kinerja. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengawasan dan verifikasi independen.

Tanpa mekanisme kontrol yang jelas, ruang interpretasi terhadap jenis pelanggaran berpotensi menjadi terlalu longgar dan memicu alokasi insentif yang tidak optimal.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut juga dapat memunculkan adverse selection, yakni situasi ketika penyedia layanan yang tidak kompeten tetap bertahan dalam sistem. Dampaknya tidak hanya pada kualitas layanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan mengurangi peluang perluasan cakupan penerima manfaat.

Dengan anggaran ratusan triliun rupiah dan target puluhan juta penerima manfaat, kebijakan insentif bagi SPPG yang ditangguhkan pada akhirnya menjadi cerminan kualitas tata kelola program MBG secara keseluruhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Global Research on Economics, Advance Technology and Politics atau Great Institute mendorong pemerintah untuk terus mengelola momentum pertumbuhan ekonomi yang positif pada kuartal I/2026 secara prudent.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal I/2026. Angka ini meningkat dibandingkan kuartal IV/2025 yang sebesar 5,39% YoY maupun periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,87% YoY. Secara nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp6.187,2 triliun.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino mengatakan dengan masifnya belanja awal tahun telah membawa defisit APBN kuartal I menyentuh Rp240,1 triliun, pemerintah perlu mulai menavigasi keseimbangan antara mempertahankan stimulus pertumbuhan pada kuartal berikutnya dan menjaga keberlanjutan pembiayaan secara disiplin.

"Jika pemerintah dapat mempertahankan momentum ini di sisa tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi pemerintah di rentang 5,4 hingga 5,6% PDB bukan tidak mungkin terjadi," ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Dia memandang bahwa percepatan belanja pemerintah harus diiringi dengan paket pelengkap lainnya.

Paket tersebut ialah percepatan insentif investasi di berbagai sektor, akselerasi hilirisasi untuk meredam volatilitas harga komoditas di tengah turbulensi geopolitik, kontinuitas perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah, dan kepastian ketepatan program perlindungan sosial yang inklusif serta tidak meninggalkan kelompok kelas rentan maupun menengah.

Sejauh ini, dia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 sebesar 5,61% secara tahunan sebagai sinyal kuat keberhasilan strategi fiskal pemerintah, khususnya melalui percepatan belanja negara atau frontloading.

Yossi menilai capaian tersebut merupakan hasil dari eksekusi kebijakan fiskal yang terukur oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Dalam dokumen Outlook Ekonomi GREAT Institute 2026, pemerintah memang harus menggeser paradigma dari backloading ke frontloading untuk memompa likuiditas di kuartal pertama. Data BPS mengonfirmasi bahwa strategi injeksi fiskal tersebut tereksekusi dengan efektif.

Menurutnya, data komposisi pertumbuhan yang dirilis BPS tersebut semakin menguatkan peran kebijakan fiskal. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81% secara tahunan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat 5,96%, dengan kontribusi gabungan mencapai 82,65 % terhadap PDB.

Dari sisi produksi, sektor akomodasi dan makan minum menjadi yang paling moncer dengan pertumbuhan 13,14%, didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri.

Lebih lanjut, Yossi menilai strategi frontloading tidak hanya mempercepat penyerapan anggaran, tetapi juga efektif dalam memperkuat transmisi kebijakan ke sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan konsumsi domestik.

Hal ini tercermin dari realisasi APBN hingga akhir Maret 2026. Belanja negara tercatat mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4% secara tahunan. Belanja pemerintah pusat bahkan tumbuh lebih tinggi, yakni 47,7% secara tahunan menjadi Rp610,3 triliun, dengan belanja non-K/L melonjak 51,5% secara tahunan menjadi Rp329,1 triliun.

Pada saat yang sama, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB, yang mencerminkan konsekuensi dari percepatan belanja sejak awal tahun.

Dia juga menilai bahwa keberhasilan ini menjadi lebih relevan karena datang di tengah sinyal pelemahan moderat pada sentimen konsumen.

Data Bank Indonesia menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menurun dari 125,2 pada Februari menjadi 122,9 pada Maret 2026, meskipun masih berada di zona optimistis.

Dengan kata lain, perekonomian tidak sedang bertumpu pada euforia spontan dari rumah tangga, melainkan pada daya tahan permintaan yang ikut ditopang oleh respons fiskal yang cepat.

Menurutnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebenarnya berada dalam tren pelemahan, yakni turun dari level 127 pada Januari menjadi 122,9 pada bulan Maret. Secara alamiah ada pengetatan sentimen di level konsumen. Akan tetapi, karena pemerintah meresponsnya dengan frontloading perlindungan sosial, pencairan THR, dan MBG secara masif, daya beli itu berhasil dibentengi sehingga konsumsi tetap tumbuh 5,52%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/YoY), pertumbuhan tertinggi dalam 14 kuartal terakhir. Hanya saja, ada ‘biaya’ yang harus dibayar pemerintah dari pencapaian itu.

Hingga akhir Maret 2026, defisit keseimbangan primer APBN sudah mencapai Rp95,8 triliun. Realisasi itu telah melewati pagu keseimbangan primer APBN 2026 yang sejatinya dipatok defisit Rp89,7 triliun sepanjang tahun.

Apabila keseimbangan primer defisit, artinya pendapatan negara belum cukup untuk membiayai belanja pokok pemerintah–bahkan sebelum memperhitungkan bunga utang. Keseimbangan primer berbeda dengan defisit APBN biasa, yang juga menghitung pembayaran bunga utang.

Singkatnya, defisit keseimbangan primer mencerminkan ketimpangan pengeluaran (tanpa menghitung pembayaran utang) daripada pemasukan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang menegaskan bahwa pemerintah sengaja menggenjot belanja sejak awal tahun agar efeknya ke perekonomian bisa merata alias tidak menumpuk pada akhir tahun seperti yang kerap terjadi selama ini.

“Ini kan dipercepat belanjanya ke depan, otomatis kan defisitnya [keseimbangan primer] meningkat. Tapi nanti kan dengan jalannya waktu,income[pendapat] juga naik,” kata Purbaya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Adapun, belanja negara sudah mencapai Rp815,0 triliun pada akhir Maret 2026. Realisasi itu naik drastis 31,4% YoY.

Dampaknya ke perekonomian memang terasa. Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu pendorong utama akselerasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026.

"Berdasarkan komponen pembentukan PDB menurut pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh jauh lebih tinggi (21,81%) dibandingkan konsumsi rumah tangga (5,52%), investasi (5,96%), ekspor (0,9%), konsumsi lembaga non-profit (6,28%), dan impor (7,18%) pada kuartal I/2026."

Kendati demikian, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai perkembangan defisit keseimbangan primer pada tiga bulan pertama tahun ini merupakan indikasi nyata bahwa tekanan fiskal datang jauh lebih cepat dari desain awal pemerintah.

"Jika belanja yang cepat ini tidak diikuti perbaikan penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP, maka defisit APBN berisiko melebar lebih cepat dari target. Ini adalah lampu kuning bahwa APBN perlu segera kembali ke jalur yang lebih terkendali," tegas Josua kepadaBisnis, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, strategi percepatan belanja awal tahun menyimpan risiko apabila laju pendapatan negara tidak mampu mengimbangi pada kuartal-kuartal berikutnya. Akibatnya, terjadi pelebaran yang berpotensi memicu sejumlah dampak negatif.

Pertama, peningkatan kebutuhan pembiayaan. Josua memproyeksikan defisit APBN 2026 kini berpotensi melebar ke kisaran 2,75%—2,95% PDB, di atas target awal 2,68%.

'Biaya' yang Harus Dibayar

Konsekuensinya, pemerintah harus menerbitkan lebih banyak surat berharga negara (SBN) alias utang. Dia memperkirakan neto penerbitan SBN bisa menembus Rp749,2 triliun, naik dari Rp588 triliun pada 2025.

Akibatnya, tingginya pasokan obligasi di tengah ketidakpastian global dan tren suku bunga tinggi akan membuat imbal hasil (yield) SBN sulit ditekan.

Kedua, tekanan terhadap kredibilitas fiskal. Josua mengingatkan bahwa pasar saat ini sangat menyoroti kualitas defisit anggaran.

Jika defisit digunakan untuk belanja produktif dan perlindungan sosial yang tepat sasaran maka pasar cenderung dapat menoleransi. Sebaliknya, jika pelebaran dipicu oleh belanja rutin dan subsidi yang meleset dari target maka persepsi investor akan memburuk.

Josua mengingatkan bahwa lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch dan Moody’s sebelumnya telah memangkasoutlookIndonesia menjadi negatif akibat meningkatnya ketidakpastian kebijakan fiskal.

Ketiga, ruang fiskal untuk meredam guncangan (shock absorber) semakin sempit. Josua menjelaskan dengan keseimbangan primer yang sudah terkuras, kemampuan APBN untuk menahan gejolak harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi makin terbatas.

Dia memaparkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 10% berpotensi menambah beban subsidi energi hingga Rp97 triliun. Kondisi ini pada gilirannya dapat memperbesar kekhawatiran pasar, sehingga memperparah tekanan terhadap pasar obligasi dan depresiasi nilai tukar rupiah.

Ke depan, Josua menyarankan pemerintah untuk memperjelas strategi pengendalian defisit pada paruh kedua tahun ini. Pemangkasan belanja secara drastis tidak direkomendasikan karena dapat memukul laju pertumbuhan.

"Belanja harus dipilah lebih ketat. Belanja operasional yang tidak mendesak, program yang belum siap jalan, dan subsidi yang tidak tepat sasaran perlu dievaluasi dengan tetap menjaga tata kelola keuangan negara yang baik," pungkasnya.

Senada, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti jika defisit keseimbangan primer sudah dalam sejak awal maka kebutuhan pembiayaan otomatis naik lebih cepat.

Akibatnya, sambung Yusuf, pemerintah jadi harus lebih aktif menerbitkan obligasi dari awal tahun. Dalam situasi tertentu, dia khawatir terjadi tekanan di pasar SBN yang mendorongyieldnaik dan akhirnya biaya utang ikut naik.

“Kalau terus berlanjut, sektor swasta juga bisa ikut terdorong keluar karena ruang pembiayaan makin sempit,” ungkapnya kepadaBisnis, Rabu (6/5/2026).

Di samping itu, Yusuf meyakini strategi belanja awal tahun masih aman apabila semester kedua penerimaan negara bisa terkejar. Sebaliknya, jika penerimaan tidak terakselerasi maka defisit tahunan bisa melebar dari target sehingga ruang fiskal menjadi makin terbatas, padahal kondisi global juga belum stabil.

Selain itu, dia menjelaskan defisit primer yang sudah dalam dari awal akan membuat utang dan beban bunga ke depan juga akan lebih berat. Menurutnya, dampak tersebut tidak langsung terasa melainkan secara perlahan.

“Persepsi investor juga bisa ikut terpengaruh kalau arah fiskalnya terlihat terlalu longgar tanpa penyeimbang di sisi penerimaan,” katanya.

Purbaya sendiri percaya diri penerimaan negara akan terus membaik pada kuartal-kuartal selanjutnya. Dia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengerem belanja negara meski defisit keseimbangan negara sudah melebih pagu sejak kuartal pertama.

Bendahara negara itu menegaskan bahwa yang terpenting adalah setiap belanja pemerintah bisa semakin berdampak.

“Kita akan kendalikan setiap rupiah kita belanjakan memberikan dampak yang maksimal ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kerja sama pertukaran mata uang antarnegara (swap currency) dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek di tengah tekanan dinamika global.

“Menurut saya, swap currency ada positifnya, namun ini bukan solusi jangka panjang," kata Esther di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, salah satu dampak positif kebijakan tersebut ialah membantu menahan pelemahan rupiah terhadap mata uang asing melalui penguatan akses likuiditas valuta asing. Selain itu, kerja sama pembiayaan non-dolar dinilai dapat memperkuat cadangan devisa dan mendukung kebutuhan transaksi maupun pembayaran utang luar negeri.

“Penguatan likuiditas memperkuat cadangan devisa dan memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran utang luar negeri,” ujar Esther.

Menurut dia, diversifikasi pembiayaan juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional. Ia menambahkan, skema cross currency swap juga dapat membantu pelaku usaha memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar dan suku bunga.

Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar 148,4 miliar dolar AS, yang dinilai cukup untuk mendukung stabilitas sektor eksternal dan sistem keuangan nasional. Sementara itu, nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (6/5/2026) ditutup menguat ke kisaran Rp 17.387 per dolar AS setelah penutupan sebelumnya di level Rp 17.424 per dolar AS.

Meski demikian, Esther mengingatkan kebijakan tersebut bukan solusi jangka panjang untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik. “Swap adalah alat stabilisasi sementara, bukan 'obat' utama untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik,” ucapnya.

Ia menilai penguatan fundamental ekonomi tetap perlu dilakukan melalui penguatan likuiditas dan diversifikasi pembiayaan agar tidak terlalu bergantung pada dolar AS. Esther memandang Bank Indonesia tetap perlu menjaga stabilitas nilai tukar melalui operasi pasar apabila cadangan devisa dinilai memadai.

“Bank Indonesia juga harus melakukan operasi pasar agar nilai tukar stabil dengan catatan cadangan devisa dolar AS cukup,” tuturnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disebabkan oleh kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah justru menilai kondisi fiskal nasional tetap terjaga dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

"Selama ini pemerintah menjaga kondisi fiskal dengan sangat baik. Jadi yang bilang kebijakan fiskal kita aneh, dia tidak mengerti apa yang kita kerjakan. Saya sebel sama yang bilang gara-gara fiskal rupiah jeblok," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurut Purbaya, kritik terhadap pengelolaan fiskal muncul karena sebagian pihak belum memahami strategi manajemen kas yang diterapkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah yang disoroti adalah pemindahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke perbankan nasional, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan likuiditas sektor produktif dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Purbaya menyebut strategi pengelolaan dana negara itu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61%. Menurut dia, pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi tanpa harus menambah belanja negara maupun pengeluaran modal baru.

"Kamu tahu kenapa ekonomi bisa tumbuh lebih cepat? Kita manage uang lebih bagus. Jangan cuma pindahin cash saja dari BI ke situ, ekonomi tumbuh lebih cepat dan kita jaga itu. Tapi uangnya masih punya saya kan?" ujarnya.

Ia menilai pemanfaatan dana SAL di sektor perbankan menjadi cara efektif untuk memperluas manfaat ekonomi tanpa membebani APBN. Dengan strategi tersebut, pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sambil menjaga posisi kas negara tetap aman.

"Artinya apa? Pemerintah dan Pak Prabowo bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa pengeluaran uang tambahan. Uangnya masih utuh, itu ajaib sebetulnya," kata Purbaya.

Purbaya juga memastikan dana SAL yang ditempatkan di sistem perbankan tetap aman dan dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan negara. Selain menjaga stabilitas fiskal, dana tersebut diharapkan terus mendukung likuiditas pembiayaan di sektor produktif.

Pemerintah optimistis pengelolaan fiskal yang adaptif dan efisien dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal, termasuk fluktuasi nilai tukar dan dinamika pasar keuangan global.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disebabkan oleh kebijakan fiskal pemerintah. Sebaliknya, dia menegaskan pengelolaan keuangan negara saat ini berada dalam kondisi yang sangat terjaga dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Purbaya menilai kritik yang mengaitkan kondisi fiskal dengan depresiasi rupiah muncul karena kurangnya pemahaman terhadap strategi pengelolaan kas yang sedang dijalankan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Selama ini pemerintah menjaga kondisi fiskal dengan sangat baik. Jadi yang (bilang) kebijakan fiskal kita aneh, dia enggak mengerti apa yang kita kerjakan, saya sebel sama yang bilang gara-gara fiskal rupiah jeblok," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Salah satu terobosan yang disoroti Purbaya adalah pemindahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke perbankan nasional (Himbara). Langkah ini terbukti efektif dalam menggerakkan sektor produktif dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang berhasil mencapai 5,61 persen.

Purbaya menjelaskan bahwa strategi ini merupakan cara cerdas untuk menstimulasi ekonomi tanpa harus menambah belanja atau pengeluaran modal tambahan.

"Kamu tahu kenapa ekonomi bisa tumbuh lebih cepat? kita manage uang lebih bagus. Jangan cuman pindahin cash aja dari BI ke situ, ekonomi tumbuh lebih cepat dan kita jaga itu. Tapi uangnya masih punya saya kan?” kata Purbaya.

Pemerintah meyakini bahwa dengan memanfaatkan dana negara yang ada untuk mendukung pembiayaan di perbankan, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas tanpa membebani APBN. Purbaya bahkan menyebut efisiensi ini sebagai sebuah pencapaian yang luar biasa karena mampu mempercepat pertumbuhan secara mandiri.

"Artinya apa? Saya, kita, pemerintah, Pak Prabowo bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa pengeluaran uang tambahan. Uangnya masih utuh, itu ajaib sebetulnya," ujar Purbaya.

Purbaya juga menjamin bahwa dana SAL yang ditempatkan di sistem perbankan tersebut tetap aman, utuh, dan tersedia untuk sewaktu-waktu dibutuhkan kembali oleh negara, sembari tetap menjalankan perannya sebagai penggerak likuiditas di sektor produktif.

"Masih, masih lengkap, enggak usah laporan ke saya. Yang penting ada di situ," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) kian terbuka seiring tekanan fiskal yang meningkat akibat lonjakan harga energi global, ditambah beban subsidi yang berpotensi melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho menyampaikan, kondisi geopolitik global yang memanas membuat harga energi bertahan di level tinggi dalam waktu yang tidak singkat. Situasi tersebut turut mendorong kenaikan komponen crack spread, yakni selisih harga minyak mentah dan produk turunannya seperti BBM.

“Dengan crack yang masih tinggi, biaya subsidi bisa jadi lebih besar dari perhitungan pemerintah di APBN. Ini membuat kapasitas fiskal menjadi terkonstrain,” ujarnya dalam acara Katadata Policy Dialog bertajuk ‘Nasib Industri Tanah Air di Bawah Bayang-Bayang Perang Global, di Kantor Katadata, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dia menjelaskan, apabila harga minyak dunia, yang tercermin dari harga acuan seperti Brent, bertahan di level US$120 per barel dalam beberapa bulan, maka penyesuaian harga BBM menjadi sesuatu yang sulit dihindari.

“Bukan berarti pasti dilakukan, tapi kalau rata-rata harga di level tersebut, mungkin sudah waktunya ada penyesuaian,” sebutnya.

Menurutnya, dalam kondisi tersebut pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun, opsi tersebut dinilai akan menjadi langkah terakhir mengingat dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

“Intinya, kita sudah prepare dengan berbagai skenario yang bisa dibayangkan. Mudah-mudahan cukup komprehensif, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak masuk ke kondisi economic distress,” jelas Luthfi.

Dengan keterbatasan fiskal ini, langkah yang paling masuk akal dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas, yakni deregulasi. Hal ini katanya penting untuk menjaga keberlangsungan industri.

“Kita punya aturan yang masih berbelit, perlu deregulasi. Ada bottleneck yang membuat FDI (foreign direct investment/investasi asing langsung) itu sulit masuk, karena terlalu banyak persyaratan,” tutur Luthfi.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga napas industri, terutama dalam meningkatkan produksi dalam negeri melalui hilirisasi. Menurutnya, bila bahan baku berbasis energi bisa diproduksi lokal, industri di Tanah Air bisa mengurangi ketergantungan importasi.

Luthfi berpendapat, situasi yang terjadi saat ini menjadi waktu yang tepat untuk semua pihak berbenah. Termasuk menghadirkan energi yang lebih ramah lingkungan untuk digunakan masyarakat maupun sektor industri.

“Kalau bicara renewable energy, ini adalah waktunya. Selain itu, substitusi energi juga penting, misalnya B50. Mungkin ada pro dan kontra, tapi itu salah satu upaya supaya kita tidak terlalu tergantung pada energi impor,” jelasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim kondisi fiskal Indonesia saat ini berada dalam posisi yang kuat, lebih unggul dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia. Purbaya mengatakan, persepsi negatif terhadap kinerja fiskal selama ini tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Ia menyatakan defisit anggaran tetap terkendali bahkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

“Padahal dibanding seluruh negara di Asia, kita ini paling canggih,” kata Purbaya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Ia mengatakan, salah satu bukti kekuatan fiskal Indonesia adalah kemampuan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menambah anggaran baru. Ia menyebut strategi optimalisasi likuiditas, termasuk penempatan dana dari bank sentral ke perbankan menjadi salah satu kuncinya.

“Dengan anggaran yang sama, tanpa uang tambahan, kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat,” katanya.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Mendekati 6% pada Akhir 2026

Ia menilai capaian pertumbuhan ekonomi dalam beberapa triwulan terakhir menunjukkan perbaikan signifikan. Setelah lama berada di kisaran 5%, pertumbuhan kini mulai bergerak lebih tinggi. Pemerintah pun menargetkan laju pertumbuhan ekonomi bisa didorong mendekati 6% hingga akhir tahun, meski target dalam APBN masih berada di level 5,4%.

“Kita akan dorong ke arah 6%. Kalau lihat situasi sekarang, strateginya sudah membuahkan hasil,” kata Purbaya.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh 5,61%. Angka tersebut melampaui ekspektasi pasar.

Untuk menjaga momentum ini, Purbaya mengatakan pemerintah akan mengandalkan sejumlah program yang mulai berjalan pada kuartal II. Salah satunya adalah peran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diharapkan dapat memperkuat distribusi barang dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah.

Selain itu, pemerintah juga akan menggulirkan stimulus, termasuk pencairan gaji ke-13 yang diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya mendorong sektor manufaktur dan swasta agar bergerak lebih agresif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF Rizal Taufikurrahman mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 secara makro memang terlihat kuat. Namun, lanjut Rizal, pasar keuangan justru memberikan sinyal yang berbeda melalui pelemahan rupiah hingga mendekati Rp 17.400 per dolar AS.

"Ini menunjukkan pasar tidak hanya melihat angka pertumbuhan headline, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan tersebut," ujar Rizal saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dalam banyak kasus, ucap Rizal, pertumbuhan yang terlalu ditopang stimulus fiskal atau belanja pemerintah yang sangat tinggi dan konsumsi jangka pendek belum tentu diikuti penguatan fundamental eksternal maupun kepercayaan investor. Jika ditelaah lebih dalam, sambung Rizal, struktur pertumbuhan kuartal I 2026 masih didominasi konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

"Terutama efek musiman Ramadhan-Idul Fitri, percepatan belanja negara, serta program sosial seperti MBG," lanjut Rizal.

Sementara itu, ucap dia, tekanan eksternal justru meningkat. Rizal menyampaikan harga minyak dunia masih berada di atas 100 dolar AS per barel sehingga memperbesar beban impor energi dan risiko subsidi. Di saat yang sama, lanjut Rizal, kepemilikan asing di SBN terus turun dalam setahun terakhir, yield SBN cenderung naik, dan tekanan terhadap APBN mulai terlihat dengan defisit mencapai sekitar 0,93 persen PDB per Maret 2026.

"Artinya, pasar membaca adanya risiko fiskal dan eksternal yang lebih besar dibanding optimisme pertumbuhan domestik," lanjutnya.

Selain itu, Rizal menyampaikan ada indikasi pertumbuhan belum sepenuhnya mencerminkan penguatan sektor produktif. Ia mengatakan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia pada April 2026 sudah kembali masuk zona kontraksi, investasi belum melonjak agresif, dan daya beli kelas menengah masih tertahan akibat tekanan biaya hidup dan tingginya suku bunga.

"Jadi secara ekonomi, kondisi ini bukan sepenuhnya janggal, tetapi menunjukkan adanya disconnect antara pertumbuhan statistik dengan persepsi pasar dan kondisi riil di lapangan," kata Rizal.

Rizal mengatakan hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Ia menyampaikan stabilitas nilai tukar pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kredibilitas fiskal, ketahanan eksternal, dan keyakinan investor terhadap arah ekonomi ke depan.

kewaspadaan perlu terus diperkuat melalui kebijakan domestik yang solid dan kerja sama regional

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara kebijakan moneter dan fiskal sebagai kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi kawasan pada forum ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM+3) ke-29.

“Di saat yang sama, kewaspadaan perlu terus diperkuat melalui kebijakan domestik yang solid dan kerja sama regional,” kata Filianingsih, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan bahwa dalam konteks ini, Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) berperan strategis dalam pilar utama jaring pengaman keuangan kawasan.

“Karenanya, penguatan CMIM penting agar semakin adaptif dan responsif menghadapi berbagai tantangan,” kata Filianingsih.

AFMGM+3 merupakan forum tahunan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 untuk membahas perkembangan ekonomi global dan regional serta memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan di kawasan.

Penguatan kerja sama keuangan regional dilakukan merespons risiko global akibat konflik di Timur Tengah yang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Pertemuan mengesahkan Updated Strategic Direction of the ASEAN+3 Finance Process sebagai panduan kolaborasi jangka menengah-panjang.

Upaya ini akan mempererat sinergi antar inisiatif yang telah berjalan maupun pengembangan area kerja sama baru agar ASEAN+3 Finance Process mampu merespons dinamika perekonomian.

Pertemuan tersebut juga mendorong upaya penguatan dan peningkatan efektivitas CMIM sebagai jaring pengaman keuangan regional yang merupakan pelengkap Global Financial Safety Net (GFSN).

Pertemuan AFMGM+3 ke-29 dipimpin oleh Co-Chairs Filipina dan Jepang, serta dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN bersama Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, serta perwakilan AMRO, Asian Development Bank (ADB), Sekretariat ASEAN, dan International Monetary Fund (IMF). Pertemuan tahun ini juga diikuti Timor-Leste yang mulai bergabung dalam ASEAN.

Forum ini juga mengapresiasi peran strategis ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) yang selama 10 tahun terakhir berperan sebagai penasihat kebijakan regional dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan. Selanjutnya, Singapura dan Korea akan bertindak sebagai Co-Chairs ASEAN+3 AFMGM+3 ke-30 pada tahun 2027.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026