REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) akan kembali melakukan pembatasan pembelian dolar AS menjadi 25 ribu dolar AS per pelaku per bulan yang akan diberlakukan mulai Juni 2026. Bank sentral optimistis langkah tersebut dapat berdampak pada penguatan rupiah yang saat ini masih mengalami tren pelemahan di kisaran Rp 17.600-Rp 17.700 per dolar AS.

BI memberlakukan pembatasan pembelian valuta asing tanpa underlying secara bertahap. Sebelumnya, pembelian diturunkan dari 100 ribu dolar AS per pelaku per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per pelaku per bulan pada April 2026.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A Cussoy Intama mengungkapkan kebijakan tersebut diyakini dapat memberikan stimulus penguatan terhadap rupiah. Optimisme itu berdasarkan pengalaman sebelumnya saat BI melakukan pembatasan pembelian dolar pada 2015.

“Penyesuaian threshold ini bukan kebijakan yang baru, ini sudah pernah kita lakukan di tahun 2015,” kata Ruth dalam acara Pelatihan Wartawan BI bertajuk Penguatan Kebijakan Valas dan Intermediasi untuk Stabilitas Rupiah dan Pertumbuhan Kredit di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan penyesuaian threshold transaksi valas merupakan kebijakan yang lazim dan bersifat dinamis, menyesuaikan perkembangan kondisi ekonomi serta pasar keuangan global maupun domestik. Data BI menunjukkan terjadinya penguatan rupiah ketika kebijakan tersebut diberlakukan.

Berdasarkan data historis kebijakan threshold transaksi valas BI, batas transaksi pembelian tunai valas terhadap rupiah sempat diturunkan dari 100 ribu dolar AS per pelaku per bulan menjadi 25 ribu dolar AS per pelaku per bulan, sebelum kembali dinaikkan menjadi 100 ribu dolar AS per pelaku per bulan pada 2022.

Tercatat pada Agustus 2015, rupiah berada di posisi Rp 14.065 per dolar AS. Rupiah kemudian menguat menuju level Rp 13.166 per dolar AS pada Juni 2016. Dengan berkaca dari pengalaman tersebut, diharapkan rupiah yang saat ini sudah menembus level Rp 17.700-an per dolar AS dapat mengalami penguatan melalui instrumen tersebut dan sejumlah instrumen lainnya.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu tools yang membantu penguatan rupiah,” ujarnya.

Ruth menuturkan pemberlakuan pembatasan pembelian dolar dari 100 ribu dolar AS menjadi 50 ribu dolar AS per April 2026 sudah menunjukkan efektivitas. Hal itu terlihat dari berkurangnya rata-rata harian (RRH) transaksi pasar valas. Tercatat, RRH transaksi pasar valas turun dari sekitar 78 juta dolar AS per hari pada kuartal I 2026 menjadi 62 juta dolar AS pada April-Mei 2026.

“Jadi kita coba turunkan lagi ke 25 ribu dolar AS per pelaku per bulan dengan harapan trennya akan sama, akan mengurangi kebutuhan pembelian dolar tanpa underlying. Saat ini rata-rata hariannya sekitar 57 juta dolar AS, kita harap ini akan menurun lagi,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan nilai tukar rupiah akan menguat tajam hingga menembus level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS), seiring dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Purbaya menilai beleid yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan langkah berani dan amat baik guna mengamankan pasokan valuta asing (valas) di dalam negeri.

Pasalnya, aturan terdahulu yaitu PP No. 8/2025, dinilai memiliki celah yang membuat cadangan devisa nasional stagnan kendati neraca perdagangan mencetak surplus. Menurutnya, regulasi lama memperbolehkan eksportir menempatkan devisanya di bank mana saja asal dikonversi ke rupiah.

"Setelah dianalisis, kesimpulan Bapak Presiden adalah banyak uang itu masuk ke sini, ditukar ke rupiah, disalurkan ke bank kecil dengan cepat. Segera setelah itu bank-bank itu mengirim ke luar negeri, ke Singapura, sehingga dolar kita di sini habis. Kebijakan [lama] seolah-olah tidak berfungsi sama sekali," ujar Purbaya dalam Jogja Financial Festival 2026, Jumat (22/5/2026).

Melalui PP No. 21/2026, kewajiban penempatan DHE SDA kini diharuskan hanya pada bank pelat merah alias Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)—kecuali negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral.

Skema retensinya pun diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi 100% selama 12 bulan penuh bagi industri nonmigas. Pada saat yang sama, batas konversi DHE valas ke rupiah dipangkas menjadi maksimal 50%.

Purbaya menegaskan, sentralisasi devisa ke bank negara akan membuat sistem pengawasan jauh lebih mudah. Pemerintah bahkan menyiapkan sanksi tegas bagi manajemen perbankan yang tidak patuh.

"Kalau bank Himbaranya main-main, ya kita pecat direksinya," kata Purbaya.

Proyeksi Rupiah

Bendahara negara pun meminta masyarakat tidak panik dan menyamakan fluktuasi nilai tukar saat ini dengan krisis moneter 1998. Sebagai gambaran, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.673 per dolar AS pada perdagangan Kamis (21/5/2026).

Dengan berlakunya aturan baru DHE, Purbaya menjanjikan akan ada suplai dolar AS yang signifikan masuk ke sistem ekonomi domestik pada bulan Juni mendatang. Dia pun meyakini nilai tukar rupiah akan terapresiasi.

"Kalau saya bilang ke para pemain valas, cepat-cepat jual [dolar AS] lah. Kita akan dorong rupiah ke arah Rp15.000," ungkapnya sambil tersenyum.

Selain mengandalkan kebijakan terbaru DHE SDA, Purbaya menyatakan otoritas moneter juga tidak tinggal diam. Kementerian Keuangan secara aktif telah meredam gejolak nilai tukar melalui intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Pemerintah terpantau melakukan pembelian kembali alias buyback SBN di pasar sekunder demi menjaga agar tingkat imbal hasil (yield) tidak melonjak terlalu tinggi sehingga harganya juga stabil. Langkah tersebut diklaim sukses mencegah investor asing keluar dari instrumen keuangan Indonesia.

"Walaupun rupiah [sempat] melemah, yield obligasi cenderung turun dalam satu minggu terakhir karena kita beli obligasi di pasar sekunder," jelas Purbaya.

Hasilnya, Purbaya mengklaim adanya aliran modal asing (capital inflow) yang kembali masuk, baik ke pasar primer maupun sekunder Rp2 triliun dalam sepekan terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus meningkatkan intervensi di pasar keuangan domestik setelah tekanan global memicu gejolak nilai tukar rupiah dan volatilitas pasar obligasi nasional. Pemerintah pun menilai kepercayaan investor asing mulai pulih.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah mulai aktif masuk ke pasar obligasi untuk menjaga stabilitas yield surat berharga negara (SBN). Langkah tersebut dilakukan setelah volatilitas pasar global mulai memengaruhi arus modal asing dan nilai tukar rupiah.

Purbaya mengungkapkan pemerintah telah melakukan aksi stabilisasi di pasar obligasi sejak pekan lalu. Intervensi dilakukan hampir setiap hari untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.

“Pemerintah terpaksa melakukan inisiatif menjaga stabilitas di pasar obligasi,” katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026).

Dia menyebut aliran dana mulai kembali masuk ke pasar obligasi domestik setelah pemerintah melakukan intervensi. Pada perdagangan terbaru, dana asing tercatat masuk ke pasar sekunder dan pasar primer obligasi pemerintah.

“Hari ini pasar sekunder masuk Rp500 miliar, di pasar primer masuk Rp1,68 triliun,” ujar Purbaya.

Menurutnya, stabilisasi pasar obligasi mulai memberikan dampak positif terhadap sentimen investor asing. Arus modal asing yang kembali masuk dinilai menjadi sinyal kepercayaan terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia mulai pulih.

“Tindakan kita menjaga stabilitas bond market itu sudah bisa mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap bond kita. Mereka mulai masuk, dolar mulai masuk,” katanya.

Pemerintah juga mencatat minat investor asing terhadap global bond Indonesia mulai meningkat. Purbaya menyebut potensi dana masuk dari penerbitan global bond diperkirakan mencapai US$1,6 miliar hingga US$1,8 miliar.

Masuknya aliran modal tersebut dinilai akan membantu memperkuat pasokan dolar di pasar domestik dan menopang stabilitas rupiah.

“Artinya akan masuk dolar tambahan ke sini. Itu akan memperkuat nilai tukar juga,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah akan terus memantau pasar keuangan secara intensif untuk menjaga market confidence di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

“Kita betul-betul serius menjaga market confidence,” kata Purbaya.

Di tengah langkah stabilisasi tersebut, asumsi dasar ekonomi makro 2026 masih menunjukkan sejumlah indikator bergerak relatif sesuai target pemerintah. Yield SBN 10 tahun berada di kisaran 6,47%, sementara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dinilai tetap terkendali.

Namun, tekanan terhadap rupiah dan volatilitas pasar obligasi diperkirakan masih akan menjadi tantangan utama pemerintah sepanjang tahun ini seiring belum meredanya risiko geopolitik global dan ketidakpastian arah suku bunga global.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa tekanan jual di pasar surat berharga negara (SBN) saat ini terbilang kecil dan masih dalam kondisi yang terkendali.

Purbaya mengungkapkan sebelumnya sudah menyiapkan setidaknya Rp2 triliun per hari untuk melakukan aksi buyback alias pembelian kembali SBN di pasar sekunder. Ternyata, sambungnya, realisasi penyerapannya berada jauh di bawah target.

"Kemarin saja saya sudah targetkan serap Rp2 triliun, [tetapi] hanya dapat Rp600 miliar. Artinya, yang jual juga sedikit sebetulnya. Jadi kita memastikan harga bond [obligasi] tetap terkendali itu," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Adapun, intervensi di pasar obligasi itu tak terlepas dari fakta bahwa masih terjadi arus modal keluar (capital outflow) milik asing dari pasar SBN. Data Kemenkeu menunjukkan, dari awal tahun sampai dengan 24 April 2026, terjadi outflow modal asing sebesar Rp20 triliun dari pasar SBN.

Akibatnya, harga jual SBN turun. Masalahnya, jika harga SBN turun, maka investor asing yang sudah memiliki SBN akan mengalami kerugian modal alias capital loss.

Kondisi tersebut mendorong mereka menjual kepemilikan SBN-nya, yang menyebabkan outflow modal asing dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap kurs rupiah.

Oleh sebab itu, Purbaya akan melakukan intervensi seperti buyback SBN. Menurutnya, pemerintah saat ini masih memiliki sejumlah kas menganggur dalam Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang bisa dipakai untuk mengeksekusi rencana tersebut.

Dengan permintaan SBN yang kembali meningkat akibat aksi buyback tersebut, diharapkan harga SBN kembali membaik sehingga mencegah keluarnya outflow modal asing lebih lanjut, yang pada gilirannya mendorong stabilitas rupiah.

Bendahara negara mengaku langkah intervensi tersebut tidak dilakukan secara serampangan. Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah sudah mulai mencicil masuk ke pasar sejak pekan lalu, dengan memantau dinamika pasar secara real-time.

"Dari Kamis minggu lalu sedikit, terus kemarin sedikit, sekarang saya lihat lagi seperti apa," tambahnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah sudah melakukan intervensi di pasar obligasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Purbaya mengatakan pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp2 triliun per hari untuk menyerap obligasi di pasar. Namun, realisasi penyerapannya sejauh ini berkisar Rp600 miliar.

"Kemarin saja saya sudah targetkan serap Rp2 triliun, hanya dapat Rp600 miliar. Artinya yang jual juga sedikit sebetulnya," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

"Jadi kita memastikan harga bond tetap terkendali itu," jelasnya.

Purbaya mengatakan intervensi di pasar obligasi sudah dilakukan sejak Kamis pekan lalu dan masih terus dipantau perkembangannya.

Ia menjelaskan intervensi saat ini dilakukan melalui skema cash management, bukan menggunakan Bond Stabilization Framework (BSF).

[Gambas:Youtube]

Menurut dia, kondisi pasar saat ini belum cukup parah, sehingga pemerintah belum perlu mengaktifkan BSF.

"Kalau framework nanti saya panggil SMI dan lain-lain untuk ikut, tapi sekarang belum separah itu keadaannya, masih relatif lumayan lah," ujar Purbaya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pernah mengatakan kalau kucuran Rp2 triliun ini merupakan strategi manajemen keuangan belaka, jadi uang itu pun tidak hilang.

"Cuma diputar saja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena enggak, uangnya enggak keluar lagi," ucap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/5).

Purbaya berharap dengan masuknya intervensi pemerintah ke pasar obligasi ini nili tukar rupiah pun akan kembali stabil dalam waktu dekat.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah berada tercatat berada pada level Rp17.720 per dolar AS pada pukul 14.41 WIB Selasa ini. Rupiah melemah 52 poin atau 0,29 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah sudah melakukan intervensi di pasar obligasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Purbaya mengatakan pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp2 triliun per hari untuk menyerap obligasi di pasar. Namun, realisasi penyerapannya sejauh ini berkisar Rp600 miliar.

"Kemarin saja saya sudah targetkan serap Rp2 triliun, hanya dapat Rp600 miliar. Artinya yang jual juga sedikit sebetulnya," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

"Jadi kita memastikan harga bond tetap terkendali itu," jelasnya.

Purbaya mengatakan intervensi di pasar obligasi sudah dilakukan sejak Kamis pekan lalu dan masih terus dipantau perkembangannya.

Ia menjelaskan intervensi saat ini dilakukan melalui skema cash management, bukan menggunakan Bond Stabilization Framework (BSF).

[Gambas:Youtube]

Menurut dia, kondisi pasar saat ini belum cukup parah, sehingga pemerintah belum perlu mengaktifkan BSF.

"Kalau framework nanti saya panggil SMI dan lain-lain untuk ikut, tapi sekarang belum separah itu keadaannya, masih relatif lumayan lah," ujar Purbaya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pernah mengatakan kalau kucuran Rp2 triliun ini merupakan strategi manajemen keuangan belaka, jadi uang itu pun tidak hilang.

"Cuma diputar saja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena enggak, uangnya enggak keluar lagi," ucap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/5).

Purbaya berharap dengan masuknya intervensi pemerintah ke pasar obligasi ini nili tukar rupiah pun akan kembali stabil dalam waktu dekat.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah berada tercatat berada pada level Rp17.720 per dolar AS pada pukul 14.41 WIB Selasa ini. Rupiah melemah 52 poin atau 0,29 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 mencapai US$146,2 miliar. Nilai tersebut dinilai masih kuat untuk menopang ketahanan eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian global.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan sekitar 114% dari ukuran kecukupan cadangan devisa berdasarkan standar internasional yang ditetapkan Dana Moneter Internasional atau IMF.

“Level tersebut tetap kuat dan memadai dalam mendukung ketahanan eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional,” kata Ramdan dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Menurut dia, capaian tersebut juga mencerminkan kuatnya ketahanan eksternal Indonesia di tengah dinamika pasar keuangan global yang masih dibayangi ketidakpastian arah suku bunga global, tensi geopolitik, dan volatilitas arus modal.

Bank Indonesia, lanjut Ramdan, terus mengelola cadangan devisa secara terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempertahankan kepercayaan pasar terhadap perekonomian domestik.

“Bank Indonesia senantiasa mengelola cadangan devisa secara terukur guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah, menjaga kepercayaan pasar, serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian Indonesia di tengah tingginya ketidakpastian global,” ujar Ramdan.

Cadangan devisa menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kemampuan negara memenuhi kewajiban pembayaran luar negeri, termasuk pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan cadangan devisa yang dimiliki bank sentral saat ini mencapai sekitar Rp2.014 triliun.

Perry menyebut Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas intervensi di pasar valuta asing, baik melalui transaksi spot, instrumen lindung nilai, maupun transaksi forward guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Fithra Faisal mengatakan nilai tukar rupiah seharusnya sudah menembus level Rp18 ribu per dolar AS apabila pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tidak melakukan intervensi di pasar keuangan.

Fithra menyebut tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari kenaikan risiko geopolitik, lonjakan harga minyak dunia, kenaikan yield obligasi Amerika Serikat, hingga penguatan indeks volatilitas global.

Selain itu, faktor rebalancing MSCI dan arus dividen ke luar negeri pada periode Mei juga disebut ikut menekan rupiah.

"Kalau misalnya tanpa intervensi, berdasarkan simulasi saya memang sudah Rp18 ribu lewat," kata Fithra dalam program Prime Plus CNN Indonesia TV, Senin (18/5).

Menurut dia, apabila faktor geopolitik global tidak terjadi, nilai tukar rupiah seharusnya masih berada di kisaran Rp16.700-Rp16.800 per dolar AS.

"Kalau faktor-faktor geopolitik itu hilang, sebenarnya kita ada di kisaran Rp16.700-Rp16.800," ujarnya.

Fithra menegaskan pemerintah dan Bank Indonesia terus melakukan antisipasi agar rupiah tidak bergerak liar. Ia menyebut cadangan devisa Indonesia saat ini masih berada di level aman, yakni US$146 miliar.

"Kalau misalnya tanpa intervensi memang harusnya sudah Rp18 ribu lewat. Tapi Bank Indonesia sudah melakukan intervensi foreign exchange sejak Januari," kata Fithra.

Ia mengatakan pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah penyangga atau buffer fiskal melalui efisiensi anggaran dan penyesuaian program prioritas.

"Dalam konteks threshold, cadangan devisa kita itu sebenarnya more than enough," ujarnya.

Sementara itu, ekonom Ferry Latuhihin menilai persoalan utama rupiah saat ini bukan lagi sekadar fundamental ekonomi, melainkan turunnya kepercayaan pasar terhadap pemerintah.

Menurut dia, sentimen negatif mulai terlihat sejak lembaga pemeringkat Fitch dan Moody's menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif meski ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 5,11 persen pada 2025.

"Kalau ngomong ketidakpercayaan, itu sebenarnya terjadi setelah kabinet diumumkan. Kita lihat secara sistematik dolar-rupiah itu terus trending up," katanya.

Ferry mengatakan pasar mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal di tengah defisit dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat.

Ia menyoroti defisit fiskal kuartal I yang mencapai Rp240 triliun serta penarikan utang baru sebesar Rp258 triliun.

"Bagaimana investor bisa percaya bahwa pemerintah bisa menjaga defisit di bawah 3 persen? Kan nggak dipercaya," ujar Ferry.

Ia juga mengkhawatirkan kemungkinan Bank Indonesia kembali membeli Surat Berharga Negara (SBN) apabila pemerintah kehabisan ruang fiskal.

Menurut dia, langkah tersebut berpotensi memicu penurunan peringkat kredit Indonesia dan meningkatkan premi risiko terhadap rupiah.

"Kalau nanti ternyata government is running out of money dan cetak duit lagi untuk membeli SBN, saya khawatir rating kita malah di-downgrade," katanya.

Sedangkan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang mengatakan pelemahan rupiah mulai menekan psikologi dunia usaha karena biaya produksi dan bahan baku impor meningkat tajam.

Ia menyebut level Rp18 ribu per dolar AS dapat menjadi batas psikologis yang memaksa pelaku usaha melakukan penyesuaian harga.

"Kalau sudah menyentuh angka Rp18 ribu, ini sudah mulai harus menyesuaikan," kata Sarman.

Menurut dia, apabila tekanan terhadap rupiah terus berlanjut, dunia usaha berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jam kerja hingga rasionalisasi tenaga kerja.

"Kalau antara pemasukan dengan biaya operasional tidak seimbang, mungkin akan melakukan pengurangan jam kerja. Rasionalisasi tenaga kerja walaupun itu alternatif terakhir," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah tengah menjalankan strategi intervensi di pasar obligasi dengan memasukkan dana Rp2 triliun setiap hari. Langkah tersebut dilakukan guna meredam gejolak nilai tukar rupiah.

Hal itu disampaikan Purbaya usai gelaran rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (18/5/2026). Dia mengatakan pemerintah telah melakukan langkah-langkah dalam meredam pelemahan rupiah.

Pemerintah menurutnya telah masuk ke pasar obligasi secara bertahap. Alhasil, pada pekan-pekan ini rupiah akan lebih stabil.

"Saya minta masuk [pasar obligasi] Rp2 triliun setiap hari," katanya.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah hanya melakukan cash management, terkait sumber dana intervensi di pasar obligasi tersebut.

"Jadi enggak masalah. Kan uangnya enggak hilang. Cuman diputar saja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa apabila terdapat sentimen positif di pasar obligasi, dana asing pun turut masuk. Dengan begitu, rupiah cenderung terkendali.

"Yang asing enggak jual bond dan kabur keluar. Karena bond-nya stabil harganya, artinya kalau stabil kan kalau memang yield-nya turun kita targetkannya bisa turun, kalau yield-nya turun kan berarti harga bond-nya naik. Nanti ada potensi capital gain, jadi harusnya sih pasar bond kita menarik," tuturnya.

Dia pun akan menilai seberapa lama pemerintah melakukan intervensi di pasar obligasi. Saat ini, Pemerintah Indonesia memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang bisa dipakai berkesinambungan.

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan bahwa langkah intervensi ini menyerupai mekanisme bond stabilization fund. Meskipun belum sepenuhnya terbentuk sebagai sebuah dana khusus, Kementerian Keuangan akan mengaktifkan instrumen yang sudah ada melalui skema yang menyerupai buyback atau pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN).

Adapun, fokus utama dari langkah ini adalah untuk menekan tingkat imbal hasil (yield) obligasi agar tidak melonjak tajam. Dalam mekanisme pasar, jika yield SBN turun maka harganya akan meningkat sehingga diharapkan dapat mencegah keluarnya aliran modal asing (capital outflow) atau bahkan memancing aliran modal masuk (inflow), yang pada gilirannya akan mendorong penguatan rupiah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan optimismenya bahwa nilai tukar rupiah bakal segera berbalik menguat. Ia menuturkan, penguatan Mata Uang Garuda akan terjadi memasuki Juli—Agustus 2026 mendatang, seiring dengan meredanya faktor-faktor seasonal atau musiman tentang kebutuhan dolar AS.

“Dari tahun ke tahun rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni karena demand-nya tinggi. Tapi Juli-Agustus akan menguat,” ungkap Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menerangkan, pada bulan April, Mei, dan Juni, permintaan terhadap dolar AS tinggi karena sejumlah kebutuhan yang musiman. Mulai dari kebutuhan untuk devisa, pembayaran dividen oleh perusahaan, hingga kebutuhan dolar untuk jamaah haji.

“Jadi kami yakini mulai Juli, Agustus, September rupiah akan menguat, dan keseluruhan tahun kami masih yakin rerata nilai tukar rupiah masih dalam kisaran APBN, yang paling tinggi Rp 16.800 per dolar AS,” tuturnya.

Perry menekankan, rupiah saat ini undervalued. Oleh sebab itu, ia yakin pergerakan rupiah di sepanjang tahun ini tetap akan mencapai target di dalam asumsi makro APBN 2026, yakni Rp 16.500 per dolar AS, dengan batas bawah Rp 16.200 per dolar AS dan batas atas Rp 16.800 per dolar AS.

“Rerata secara year to date saat ini rupiah berada sebesar Rp 16.900 per dolar AS,” ungkapnya.

Terpantau, nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin (18/5/2026) ditutup pada level Rp 17.667 per dolar AS. Angka tersebut merupakan level terendah sepanjang sejarah rupiah.

Perry yakin, ketika nantinya rupiah benar-benar terbukti menguat memasuki Juli 2026, pergerakan rupiah tidak akan menjauh dari level target sesuai dengan APBN. Meski saat ini sebenarnya sudah melewati batas atas APBN.

BI menjalankan tujuh instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan berbagai cara untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Ada tujuh langkah yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk membuat rupiah rebound.

Pertama yakni, BI akan terus melakukan intervensi, baik di pasar domestik melalui pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF) maupun di pasar off-shore melalui non-deliverable forward (NDF). Intervensi diantaranya akan dilakukan di Hongkong, Singapura, London, dan New York. Cadangan devisa dinilai cukup.

Kedua, menggunakan instrument Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik dana asing masuk (capital inflow), sebagai upaya menyiasati modal keluar (capital outflow) dari Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi dan saham.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi XI DPR RI mencecar pimpinan Bank Indonesia (BI) mengenai tren pelemahan nilai tukar rupiah yang tajam. Terdepresiasinya Mata Uang Garuda hingga menyentuh Rp 17.600 per dolar AS, terlemah sepanjang sejarah, dinilai sangat serius.

Bahkan, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Primus Yustisio mengawali kritikannya dengan menyinggung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 yang tumbuh cukup tinggi, yakni 5,61 persen (year on year/yoy). Namun, ia mempertanyakan nilai tukar rupiah yang justru jeblok hingga mencapai rekor level terendah terhadap dolar AS.

Ia juga mengungkapkan kondisi rupiah tidak hanya melemah terhadap dolar AS, tetapi juga terkoreksi terhadap sejumlah mata uang negara lainnya. “Faktanya dan ironisnya, pelemahan rupiah terjadi terhadap semua mata uang. Kita melemah terhadap dolar Singapura, dolar Australia, ringgit Malaysia, riyal Arab Saudi, dolar Hong Kong, dan euro Uni Eropa. Ini kan harus kita lihat dengan realita, kita tidak bisa berdiam diri. Apa yang terjadi saat ini menurut saya pribadi, Bank Indonesia sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya,” ungkap Primus dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur BI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Primus juga menyinggung anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah sekitar 20 persen sejak awal 2026. Sementara di sisi lain, sejak perang Iran melawan AS-Israel pecah pada 28 Februari 2026, indeks di sejumlah negara lain saat ini sudah rebound, bahkan mencatat penguatan.

Dalam momen tersebut, Primus meminta pimpinan BI menyikapi kondisi saat ini secara gentleman. Ia mencontohkan sikap gentleman yang dimaksud, di antaranya adalah pengunduran diri. “Pak Perry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman itu bukan penghinaan. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja, tapi ini bukan sikap penghinaan,” ujar Primus.

Ia menyebut, jika Perry Warjiyo mundur dari jabatannya sebagai Gubernur BI, sikap itu justru akan lebih dihormati, seperti momen pengunduran diri pejabat di Korea atau Jepang. “Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik, tidak ada salahnya (mundur),” tegasnya.

Primus kemudian mengutip sebuah hadits untuk menyinggung posisi Perry Warjiyo saat ini sebagai pucuk pimpinan bank sentral di Indonesia. Hadits tersebut diriwayatkan Imam Bukhari. “Karena Anda ini adalah template-nya orang yang saleh, hadits ini sangat familiar, yang artinya ‘apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya’,” tutup Primus.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terus melemah beberapa waktu belakangan. Mau tak mau, Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan menggunakan cadangan devisa (cadev) sekaligus menambah volume penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menstabilkan rupiah.

Melansir data RTI Infokom pada akhir pekan ini, mata uang Garuda tercatat telah terkapar ke level Rp17.556 per dolar AS, atau mengalami pelemahan sebesar 5,27% sejak awal tahun (year to date/YtD). Sepanjang 2026, pergerakan rupiah mencatatkan rentang volatilitas yang lebar, yakni antara Rp16.670 hingga Rp17.604 per dolar AS.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pengurasan cadev dan penerbitan SRBI oleh otoritas moneter merupakan konsekuensi logis untuk meredam kejatuhan nilai tukar rupiah, meski membawa sejumlah risiko makroekonomi ke depan.

Yusuf menjelaskan bahwa dalam rezim nilai tukar mengambang terkendali (managed floating), terkurasnya cadev di tengah tingginya tekanan kurs adalah hal yang wajar.

"Pelemahan cadangan devisa saat tekanan kurs meningkat justru merupakan konsekuensi normal dari fungsi bank sentral sebagai stabilizer pasar. Cadangan devisa memang disiapkan untuk digunakan ketika volatilitas meningkat, bukan sekadar disimpan pasif," ujarnya, Minggu (17/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa penurunan cadev harus dipandang sebagai ongkos untuk mencegah kerusakan ekonomi yang lebih sistemik. Jika otoritas moneter memilih untuk absen di pasar valas demi menjaga level cadev maka nilai tukar rupiah dipastikan akan terdepresiasi jauh lebih dalam.

Kondisi tersebut, lanjutnya, akan memicu balance sheet shock pada korporasi yang memiliki utang valas, mengerek risiko gagal bayar (default), melonjakkan inflasi barang impor (imported inflation), hingga membuat ekspektasi inflasi tidak terkendali. Pada titik itu, BI justru akan dipaksa menaikkan suku bunga acuan secara agresif dengan biaya ekonomi yang jauh lebih mahal.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa indikator utama kepanikan pasar bukanlah pada level cadev semata, tetapi juga pada kecepatan penurunannya dan bagaimana pelaku pasar membaca strategi intervensi BI.

Menurutnya, jika bank sentral terlihat terlalu agresif mematok atau mempertahankan level kurs tertentu maka pasar dapat mengasumsikan adanya 'garis pertahanan' yang siap diuji. Yusuf mencontohkan krisis yang terjadi di Inggris pada 1992 dan Thailand pada 1997 sebagai bukti nyata dari risiko tersebut.

"Karena itu, pendekatan BI yang lebih fokus pada smoothing volatility [meredam volatilitas] dibanding mempertahankan level kurs tertentu menurut saya sudah tepat secara doktrinal," tambahnya.

Terkait dengan langkah BI menyerap likuiditas melalui SRBI, Yusuf menilai instrumen yang dirilis sejak 2023 ini cukup strategis dan efektif. SRBI mampu menarik minat investor, menyerap likuiditas domestik, dan memperkuat transmisi moneter.

Kendati demikian, Core Indonesia mengingatkan adanya efek pertukaran alias trade-off yang perlu diawasi ketat oleh otoritas moneter terkait penerbitan SRBI

Pertama, beban kuasi-fiskal. Yusuf menjelaskan BI harus membayar imbal hasil (yield) SRBI yang cukup tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi ruang laba bank sentral dan menekan potensi setoran dividen ke kas negara.

Kedua, risiko crowding out. Dia mewanti-wanti jika yield SRBI dinilai terlalu atraktif maka perbankan akan lebih memilih memarkir dananya di instrumen BI dibandingkan membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau menyalurkan kredit ke sektor riil sehingga berisiko menaikkan biaya pembiayaan APBN sekaligus memperlemah fungsi intermediasi perbankan.

Ketiga, karakter hot mmney. Yusuf menekankan bahwa aliran modal asing yang masuk lewat SRBI pada dasarnya sangat sensitif terhadap perubahan sentimen global. Ketika selera risiko (risk appetite) global memburuk, dana tersebut dapat keluar (outflow) dengan sangat cepat.

"Karena itu, SRBI efektif sebagai shock absorber jangka pendek, tetapi tidak bisa menjadi substitusi bagi stabilitas struktural yang berasal dari fundamental ekonomi yang kuat," tegas Yusuf.

Ke depan, Core merekomendasikan dua langkah antisipatif bagi BI. Pertama menjaga keseimbangan antara intervensi dan konservasi cadev agar pasar tetap teratur tanpa menciptakan persepsi intervensi kaku.

Kedua, mengkalibrasi pertumbuhan outstanding atau volume SRBI agar tidak mendistorsi kurva imbal hasil (yield curve) pasar keuangan domestik.

Hanya saja, Yusuf menggawabawahi pentingnya koordinasi kebijakan lintas otoritas. Menurutnya, beban stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dipikul oleh BI sendirian.

"Kalau kebijakan fiskal terlalu ekspansif, supply SBN meningkat tajam, atau komunikasi pemerintah justru menormalisasi pelemahan rupiah, maka BI akan terus berada dalam posisi defensive fighting. Dalam ekonomi terbuka seperti Indonesia, efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada konsistensi policy mix secara keseluruhan," tutupnya.