Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dan rupiah kompak loyo sepanjang pekan. Lesunya pasar modal sejalan dengan kondisi fiskal negara yang kini sedang diuji oleh gejolak perang Timur Tengah.

IHSG yang berturut-turut ditutup melemah sejak perdagangan awal pekan, sampai sesi I hari ini, Jumat (24/4/2026) koreksi 3,06% ke 7.152. Di waktu yang sama, nilai tukar rupiah ambles 0,01% ke Rp17.284 dan berisiko terus tertekan akibat beban fiskal impor minyak mentah.

Head Of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh penguatan dolar AS, di mana indeks Dolar AS (DXY) justru sejauh ini relatif bergerak stabil.

"Tekanan terhadap rupiah tampak lebih mencerminkan faktor domestik. Dalam konteks ini, perlu ada evaluasi terhadap bauran kebijakan pemerintah dan otoritas moneter," ujar Liza dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).

Di sisi lain, tren kenaikan harga minyak global yang tembus US$100 per barel menambah tekanan terhadap fiskal. Kondisi diperparah dengan terganggunya jalur logistik minyak dunia yang membuat suplai pasokan BBM di dalam negeri terancam.

Kala beban fiskal bertambah, pemerintah tahun ini menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) yang menyedot belanja negara cukup besar, ditambah subsidi BBM yang pemerintah telah memutuskan tak menaikkan harga BBM subsidi.

Liza melanjutkan, dari sisi moneter keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan rupanya belum memberikan dampak signifikan terhadap stabilisasi rupiah, mengindikasikan perlunya peran yang lebih agresif dan intensif bank sentral khususnya dalam penyediaan likuiditas dolar AS di pasar.

"Kondisi semakin kompleks dengan adanya tekanan eksternal dan persepsi risiko, termasuk isu MSCI, sovereign downgrade, serta konfirmasi outlook negatif sektor perbankan baru-baru ini oleh Fitch Ratings. Hal ini tentu berdampak pada daya tarik pasar obligasi negara di tengah kebutuhan pembiayaan yang meningkat," ujarnya.

Dalam situasi tertekan ini, menurutnya pemerintah perlu meninjau kembali prioritas belanja negara agar ketahanan fiskal tetap terjaga. Selain itu, optimalisasi pengelolaan dana melalui entitas seperti Danantara juga menjadi perhatian.

"Efektivitas alokasi dan kualitas investasi perlu dijaga agar dapat memberikan dampak nyata terhadap perekonomian, bukan sekadar akumulasi dana tanpa arah yang jelas," tandasnya.

Sementara itu, tim riset Phintraco Sekuritas menyebut pasar saham Indonesia saat ini masih tertekan oleh sentimen pelemahan nilai tukar rupiah. Secara teknikal, IHSG pada koreksi perdagangan Kamis (23/4) menunjukkan sinyal telah breakdown support 7.500 dan didukung volume. Histogram positif MACD makin menyempit dan berpotensi membentuk death cross, sementara stochastic RSI mengarah turun di area pivot.

Pada perdagangan akhir pekan ini, IHSG diperkirakan melanjutkan pelemahan dan menutup gap down di 7.308 serta menguji level 7.300.

"Sentimen negatif antara lain berasal dari pelemahan rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.300 per dolar AS dan ditutup pada level Rp17.286 per dolar AS di pasar spot. Ini menjadi level penutupan terburuk bagi rupiah sepanjang masa serta merupakan pelemahan paling dalam di Asia," tulis sekuritas.

Analis menilai pelemahan rupiah yang relatif cepat ini di luar estimasi pasar sebelumnya. Saat ini nilai tukar rupiah tertekan oleh beban impor minyak mentah yang harganya melambung imbas konflik Timur Tengah.

Penutupan Selat Hormuz yang berlarut-larut membuat harga minyak bertahan di harga tinggi, di mana minyak Brent sempat menyentuh US$103 per barel dan minyak mentah WTI naik ke level US$98 per barel. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi inflasi dan melebarnya defisit anggaran belanja.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan menaikkan porsi saham beredar di publik ataufree float minimal 15% dinilai tidak menjadi hambatan bagi aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di pasar modal. Malahan, aturan tersebut justru membuka peluang besar, terutama ketika dikombinasikan dengan langkah konsolidasi.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menilai kewajiban melepas minimal 15% saham ke publik atau mempertahankan porsi tersebut bagi perusahaan yang sudah tercatat, sebagai peluang ketimbang halangan.

“Menurut saya kebijakan free float 15% ini sangat positif. Ditambah dengan konsolidasi BUMN yang sedang berjalan, serta peningkatan porsi saham publik, hal ini akan membantu memperdalam pasar dan meningkatkan likuiditas, yang sangat baik bagi perkembangan pasar modal kita,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Adapun, kebijakan free float minimal 15% dari BEI dipandang sebagai katalis positif. Untuk perusahaan BUMN besar, sebut Oki, porsi 15% tersebut berpotensi menghasilkan nilai penghimpunan dana yang signifikan ketika belum melantai di bursa atau pada saat melakukan penawaran perdana saham publik.

Menurutnya investor institusi, baik domestik maupun global, cenderung lebih tertarik pada penawaran saham dengan nilai besar karena dinilai lebih likuid dan stabil. Kebijakan ini juga dinilai mampu memperluas basis investor institusi yang selama ini masih terbatas, sekaligus meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.

Sisi lain dia menambahkan dengan konsolidasi BUMN membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas emiten. Perusahaan pelat merah yang semakin besar dan tidak terfragmentasi dinilai memiliki profil kredit yang lebih kuat, pendapatan lebih tinggi, serta diversifikasi bisnis yang lebih baik.

“Dari sisi pasar obligasi, kondisi ini juga berpotensi mempersempit spread, sehingga biaya pendanaan menjadi lebih efisien. Dukungan negara menjadi nilai tambah tersendiri,” imbuhnya.

Meski demikian, keberhasilan aksi korporasi seperti penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) tidak hanya ditentukan oleh fundamental. Faktor timing atau momentum pasar tetap menjadi kunci utama.

Hal ini, kata dia, tercermin dari pengalaman rencana IPO salah satu anak usaha Pertamina yang sempat tertunda. Padahal, perusahaan tersebut memiliki fundamental kuat dengan laba bersih sekitar US$4 miliar dan potensi valuasi besar. Penundaan dilakukan bukan karena kinerja, melainkan kondisi pasar yang dinilai belum mendukung.

“Timing sangat krusial. Perusahaan bagus sekalipun bisa gagal melantai jika momentum pasar tidak tepat,” jelasnya.

Konsolidasi, lanjutnya juga membuka peluang baru bagi BUMN berukuran kecil yang sebelumnya kurang menarik bagi investor. Setelah digabung, entitas menjadi lebih besar dan layak masuk ke pasar modal. Dalam konteks ini, ukuran perusahaan, prospek pertumbuhan, serta visibilitas pendapatan menjadi faktor penting dalam menarik minat investor.

Namun demikian, dari perspektif lembaga pemeringkat, ukuran besar tidak serta-merta menjamin kualitas kredit yang lebih baik atau menghilangkan risiko sistemik.

Penilaian Rating BUMN

Corporate Rating APAC Director Fitch Ratings Felita menjelaskan penilaian terhadap korporasi BUMN dilakukan melalui dua pendekatan, yakni kekuatan fundamental perusahaan secara mandiri serta hubungan dan potensi dukungan dari pemerintah.

Felita menilai tujuan konsolidasi adalah untuk merampingkan struktur, menciptakan sinergi, menghemat biaya, mengurangi duplikasi, dan mempermudah pengawasan oleh pemerintah. Selain itu, perusahaan dengan skala lebih besar biasanya memiliki daya tawar yang lebih kuat dan akses pendanaan yang lebih baik di pasar obligasi maupun saham.

Namun, pihaknya tetap akan dilihat apakah hal-hal tersebut benar-benar meningkatkan profil kredit perusahaan secara mandiri. Selain itu, entitas hasil konsolidasi juga akan dinilai dari seberapa penting perannya bagi pemerintah, serta apakah hal itu memengaruhi kemungkinan adanya dukungan pemerintah.

Ada empat faktor utama yang biasanya digunakan untuk menilai kemungkinan dukungan pemerintah terhadap BUMN. Pertama seberapa besar kontrol pemerintah terhadap pengambilan keputusan dan operasional perusahaan, serta seberapa dekat dan rutin pengawasan yang dilakukan.

Kedua, Riwayat dukungan pemerintah sebelumnya, seperti penyertaan modal negara (PMN), jaminan, atau pemberian aset. Yang paling penting, apakah dukungan tersebut diberikan tepat waktu dan konsisten untuk menjaga profil kredit perusahaan tetap baik.

Ketiga, Seberapa penting peran BUMN tersebut dalam menyediakan layanan publik atau layanan ekonomi utama. Jika perusahaan gagal bayar, apakah akan menimbulkan risiko sistemik atau mengganggu layanan penting bagi masyarakat, serta apakah ada alternatif pengganti.

Terakhir, dampaknya terhadap pasar pembiayaan. Jika BUMN tersebut gagal bayar, apakah akan memengaruhi kemampuan dan biaya pendanaan bagi BUMN lain maupun pemerintah sendiri.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com,JAKARTA — Porsi surat utang atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tercatat turun menjadi sekitar 30% pada akhir 2025, dari sekitar 55% selama lima tahun sebelumnya.

Direktur Corporate Ratings APAC Fitch Ratings Indonesia Felita mengatakan penurunan ini tak lepas dari meredupnya aktivitas penerbitan obligasi oleh BUMN konstruksi atau yang dikenal sebagai BUMN Karya. Selama bertahun-tahun, sektor ini menjadi salah satu penerbit paling aktif, baik melalui obligasi konvensional maupun sukuk.

“Ke depan, dengan sentimen investor yang masih cenderung negatif terhadap sektor ini, aktivitas penerbitan obligasi dari BUMN Karya diperkirakan tetap terbatas,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Adapun, dalam beberapa tahun terakhir, BUMN Karya menghadapi tekanan berat, mulai dari kasus gagal bayar hingga proses restrukturisasi utang. Kondisi tersebut membuat penerbitan obligasi dari sektor ini nyaris berhenti pada tahun lalu.

Menurut Felita, sentimen investor masih cenderung negatif terhadap sektor konstruksi pelat merah. Alhasil, pemulihan emisi obligasi dari BUMN ke depannya masih diperkirakan terbatas.

Di sisi lain, sambungnya, BUMN kini memiliki alternatif sumber pendanaan yang lebih fleksibel, terutama melalui pembiayaan dari bank-bank milik negara. Akses ini membuat ketergantungan terhadap pasar obligasi menjadi berkurang.

Seiring dengan itu, peran sektor swasta mulai menguat sebagai motor utama penerbitan obligasi domestik. Dalam jangka menengah, industri pulp dan kertas, telekomunikasi, serta perusahaan menara telekomunikasi diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar.

Tak kalah penting, sektor komoditas juga semakin dominan. Industri pertambangan logam dan batu bara tercatat menyumbang sekitar 75% dari total penerbitan obligasi domestik sepanjang tahun lalu, mencerminkan tingginya minat investor terhadap sektor berbasis sumber daya alam.

Managing Director Finance Danantara Asset Management Sahala Situmorang juga membenarkan memang ada sedikit penurunan BUMN yang masuk ke pasar untuk mencari pendanaan. Namun, menurutnya, masalah utama BUMN saat ini sebenarnya bukan soal pendanaan, terutama bagi perusahaan yang kinerjanya belum optimal.

Untuk BUMN yang sudah berkinerja baik, dia mencontohkan seperti sektor perbankan atau beberapa perusahaan tambang, model bisnisnya sudah matang. Mereka sudah tahu arah bisnisnya dan bagaimana mendapatkan pendanaan, sehingga cenderung lebih aktif di pasar.

Sebaliknya, untuk BUMN yang belum berkinerja baik, yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki model bisnisnya. Setelah model bisnis jelas, barulah fokus ke peningkatan operasional agar lebih efisien dan unggul. Setelah itu, strategi pendanaan akan mengikuti arah bisnis tersebut.

“Jadi pendekatannya harus sistematis, bukan reaktif. Bukan berarti setiap ada masalah langsung diselesaikan dengan mencari pendanaan. Kami tidak melihat pendanaan sebagai solusi utama. Yang paling penting adalah memperbaiki fondasi bisnis terlebih dahulu,” jelasnya,

Dia menegaskan jika arah utama bisnis perusahaan pelat merah sudah jelas, maka pendanaan akan lebih mudah mengikuti.

“Selain itu, kami di Danantara Asset Management juga memiliki fleksibilitas untuk membantu dari sisi pendanaan jika diperlukan. Harapannya, hal ini bisa mendorong peningkatan kinerja BUMN,” imbuhnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Aliran modal asing di pasar surat berharga negara (SBN) terpantau masih gradual. Analis melihat faktor suku bunga hingga pelemahan rupiah menjadi sorotan investor.

Berdasarkan data PHEI, secara year to date, posisi investor asing di SBN masih mencatatkan net outflow sekitar Rp21 triliun. Meski demikian, porsi kepemilikan asing yang masih di bawah rata-rata historis justru membuka ruang bagi potensi peningkatan ke depan.

Dari sisi imbal hasil, yield SBN mulai menunjukkan perbaikan. Sepanjang tahun berjalan, yield bergerak volatil dengan kecenderungan menurun terbatas, mengikuti pergerakan yield global. Memasuki April, yield mulai stabil dan cenderung turun. Untuk tenor 10 tahun, yield berada di kisaran 6,68% atau naik sekitar 51,27 basis poin sejak awal tahun.

Sementara itu di pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai rebound dengan mencatatkan performa gemilang sepanjang periode perdagangan 6 April 2026—10 April 2026. IHSG berhasil menguat signifikan sebesar 6,14% dan parkir di level 7.458,496, naik dari posisi penutupan pekan sebelumnya di level 7.026,782.

Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI Salvian Fernando menilai penguatan IHSG memang mencerminkan mulai pulihnya minat risiko atau risk appetite investor terhadap aset Indonesia. Namun, transmisi sentimen positif tersebut belum sepenuhnya mengalir ke pasar obligasi.

Investor global dinilai masih lebih sensitif terhadap faktor eksternal seperti arah suku bunga global dan stabilitas nilai tukar, dibandingkan dengan pergerakan di pasar ekuitas.

“Untuk pasar SBN, aliran asing masih cenderung lebih gradual. Investor global umumnya lebih sensitif terhadap faktor suku bunga global dan stabilitas nilai tukar dibandingkan pasar saham, sehingga transmisi rebound equity ke bond belum sepenuhnya kuat,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Dia pun memproyeksikan ke depan, peluang kembalinya aliran dana asing ke pasar obligasi Indonesia masih terbuka. Sejumlah faktor kunci yang akan menjadi penentu antara lain arah kebijakan suku bunga global, khususnya dari bank sentral AS, stabilitas nilai tukar rupiah, tingkat inflasi domestik yang terjaga, serta kredibilitas fiskal pemerintah.

Senada, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai minat asing mulai muncul, meski belum besar. Indikasi tersebut terlihat dari penurunan yield dan kenaikan harga obligasi.

“Kenaikan IHSG diikuti dengan penurunan yield obligasi serta penguatan indeks obligasi, meskipun arus dana asing secara kumulatif masih terbatas,” ujarnya.

Dia menambahkan investor saat ini cenderung memburu obligasi tenor menengah, baik dari kalangan asing maupun domestik. Pergerakan pasar obligasi juga relatif sejalan dengan penguatan IHSG, meskipun arus dana asing secara keseluruhan masih terbatas.

Ke depan, peluang masuknya kembali investor asing ke pasar SBN sangat bergantung pada meredanya ketidakpastian global, terutama konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat. Ketegangan ini berdampak luas, mulai dari lonjakan harga minyak hingga tekanan inflasi global.

Selain itu, faktor domestik seperti stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang terjaga, serta kredibilitas fiskal pemerintah juga menjadi pertimbangan utama investor asing. Diikuti dengan selisih imbal hasil atau yield spread yang tetap menarik dibandingkan obligasi global menjadi daya tarik tambahan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Sentimen negatif telah menggerus total dana kelolaan/Asset Under Management (AUM) industri reksa dana RI. Namun, selalu ada harapan dari manajer investasi (MI) agar kondisi pasar keuangan global menjadi membaik.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total dana kelolaan industri reksa dana Tanah Air susut 2,49% sepanjang Maret 2026 menjadi Rp699,64 triliun. Realisasi itu menurun jika dibandingkan total AUM yang tumbuh pada Februari 2026 menjadi Rp717,55 triliun.

Padahal, kondisi pasar modal Tanah Air sebetulnya telah mencatatkan pelemahan sejak Februari 2026. Kala itu, MSCI Inc membekukan rebalancing saham Tanah Air dalam indeks mereka dan sontak membuat IHSG ambles berjilid-jilid.

Selepas MSCI, sejumlah lembaga keuangan global juga menurunkan outlook terhadap utang Indonesia menjadi negatif. Hal itu turut menekan kinerja pasar SBN Tanah Air, dengan yield melemah 1,26% selama Februari hingga terkoreksi 8,34% year-to-date (YtD).

Namun, pada Februari 2026, kinerja pasar reksa dana Tanah Air tampak masih resilien. Data OJK menunjukkan bahwa masih terdapat pertumbuhan total dana kelolaan industri reksa dana sebesar 1,58% pada Februari.

Memasuki Maret 2026, kondisi pasar keuangan global memburuk. Perang yang berkecamuk antara Iran—AS & Israel telah membuat investor global memasang sikap risk-off terhadap pasar investasi dan melarikan dananya ke aset safe haven seperti emas atau dolar AS.

Hal itu membuat pasar modal Indonesia kian tertekan. Sepanjang tahun ini, pasar saham telah mencatatkan net sell asing senilai Rp35,59 triliun dan senilai Rp22,51 triliun di pasar SBN. IHSG akhirnya terkoreksi 15,49% YtD dan yield SBN tercatat melemah ke level 6,70% hari ini, Kamis (9/4/2026).

Kondisi pasar yang melemah juga membuat investor berbondong-bondong pergi dari instrumen reksa dana berisiko. Sepanjang Maret 2026, data OJK menunjukkan penurunan 8,45% pada reksa dana saham, 5,44% pada RDPT, 7,02% pada reksa dana indeks, 5,60% pada reksa dana campuran, dan 6,20% pada reksa dana sukuk.

Sebaliknya, reksa dana pasar uang (RDPU) justru tercatat tumbuh 4,38% pada Maret 2026, menjadi yang tertinggi di antara seluruh aset reksa dana yang tercatat di OJK. Hal ini menunjukkan bahwa kendati investor tengah bersikap risk off terhadap pasar investasi, tetapi tidak semua investor menarik dananya dari pasar modal dan memilih stay invested.

Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi, menerangkan saat ini, pasar modal Tanah Air tengah berada dalam fase adjustment. Artinya, investor dinilai tengah melakukan proses ripricing risiko di tengah beragam sentimen yang ada.

Terhadap pasar saham, Reza menilai tekanan jangka pendek masih berisiko terjadi, terutama lantaran dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian global dan sikap investor yang lebih selektif terhadap aset berisiko. Sementara dalam jangka menengah hingga panjnag, fundamental pasar saham domestik dinilai relatif kuat dan memiliki valuasi yang kian menarik selepas koreksi sepanjang tahun berjalan 2026.

Terhadap pasar obligasi, Henan memandang outlook yang relatif stabil, dengan SBN dan obligasi korporasi tetap menjadi komponen utama dalam portofolio perusahaan. Menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan analisis suku bunga, likuiditas, dan risiko kredit yang matang, Henan menyebut hal ini memungkinkan produk RDPT tetap defensif, tetapi optimal dalam menelurkan imbal hasil.

Di tengah kondisi ini, Henan menerapkan pendekatan yang memungkinkan portofolio reksa dana tetap adaptif terhadap perubahan siklus, sekaligus menjaga potensi alpha dalam berbagai kondisi pasar yang kian tidak menentu ke depannya.

”Dalam fase risk-off, Henan tidak hanya bersikap defensif, tetapi mengoptimalkan fleksibilitas strategi melalui pendekatan multistrategi yang mencakup long bias, contrarian value, beta management, dan momentum,” katanya ketika dihubungi Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Terhadap RDPT, strategi difokuskan memilih surat utang melalui pengelolaan durasi yang aktif serta seleksi yang ketat. Henan memperpendek durasi obligasi untuk meredam sensitivitas arah suku bunga, sekaligus memperbesar eksposur pada SBN dan obligasi korporasi yang memiliki fundamental solid.

Sementara terhadap reksa dana saham, strategi long bias diarahkan pada saham yang memiliki daya tahan terhadap volatilitas siklus. Di satu sisi, contrarian value dimanfaatkan untuk mengakumulasi saham undervalued dengan fundamental solid.

”Beta management digunakan untuk mengatur eksposur pasar secara keseluruhan, sementara momentum dimanfaatkan secara selektif pada saham dengan tren kuat yang didukung oleh fundamental,” katanya.

Di satu sisi, Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) Eri Kusnadi, menerangkan bahwa di tengah kondisi saat ini, pihaknya masih melakukan pengelolaan reksa dana sesuai dengan mandat yang ada.

Terhadap reksa dana saham, Batavia Prosperindo lebih berfokus pada earning visibility yang tinggi dan mampu bertahan dari kondisi saat ini. Dia memberikan contoh saham komoditas yang cenderung diuntungkan lewat kian panasnya harga energi.

”Untuk obligasi, kami memendekkan durasi govies dan mempertahankan seleksi pada good quality corporate bonds,” tegasnya kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Pertahankan Target AUM

Kedua manajer investasi ini sepakat, bahwa kendati di tengah kondisi pasar yang risk-off, target AUM pada akhir tahun masih memungkinkan untuk dicapai.

”Kami tetap mempertahankan target dana kelolaan kami tahun ini karena masih cukup reasonable dan achievable,” kata Eri.

Meskipun begitu, Eri enggan menerangkan besaran target AUM yang ingin dicapai Batavia Prosperindo pada tahun ini. Berdasarkan wawancara dengan Bisnis sebelumnya, Batavia Prosperindo telah mencatatkan AUM senilai Rp49,37 triliun per Desember 2025, tumbuh 9,6% YoY.

Sementara Henan Putihrai AM, mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan revisi target AUM secara agresif, tetapi lebih melakukan penyesuaian ekspektasi dengan tetap menjaga disiplin terhadap strategi yang telah disepakati.

Saat ini, fokus utama HPAM bukan sekadar kuantitas AUM, melainkan kualitas dana kelolaan yang tecermin dari stabilitas dana, tingkat retensi investor, hingga kesesuaiannya dengan profil risiko. Pendekatan ini disebut sejalan dengan perspektif investasi HPAM yang tidak hanya berorientasi pada akumulasi dana, tetapi juga pada keberlanjutan kinerja dan kepercayaan investor.

”Dengan mekanisme investasi yang terstruktur, kami memastikan bahwa setiap pertumbuhan dana kelolaan didukung oleh proses investasi yang robust dan terukur. Target hingga akhir 2026 tetap diarahkan pada pertumbuhan moderat yang konsisten dengan kondisi pasar,” katanya.

Terlebih, di tengah fenomena investor untuk stay invested, Henan merespons tren ini dengan memperkuat instrumen pasar uang dan pendapatan tetap sebagai core allocation untuk menjaga stabilitas portofolio.

”Ke depan, pengembangan produk akan difokuskan pada solusi investasi dengan profil risiko rendah hingga menengah, likuiditas tinggi, serta stabilitas kinerja,” katanya.

Sementara Batavia Prosperindo mengatakan, di tengah kebutuhan investor untuk tetap mengalokasikan dananya pada instrumen investasi, pihaknya dapat saja menerbitkan produk baru apabila terdapat kebutuhan.

”Jika masih bisa dipenuhi lewat produk yang ada, kami rasa tidak perlu keluarkan produk baru,” katanya.

Melihat data Bareksa, Batavia Prosperindo memiliki sedikitnya 3 produk RDPU. Produk Batavia Dana Kas Maxima misalnya, mampu membukukan kenaikan 0,93% YtD dengan total dana kelolaan mencapai Rp18 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) membuktikan ketangguhan strategi pendanaannya di kancah global dengan menjadi emiten pertama dari Asia Tenggara yang berhasil mengakses kembali pasar obligasi internasional pascaeskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah pada akhir Februari 2026.
Perseroan menerbitkan surat utang global senilai US$750 juta bertenor 5 tahun dengan kupon 5,25% pada 31 Maret 2026. Penerbitan ini mencatatkan kelebihan permintaan hingga 3,3 kali lipat yang memberikan sinyal kuat bahwa investor internasional menaruh kepercayaan tinggi terhadap fundamental keuangan bank pelat merah terbesar di Tanah Air tersebut.
Keberhasilan ini tidak lepas dari kejelian tim treasury Bank Mandiri dalam membaca kondisi pasar. Di tengah tekanan yang melanda sesi perdagangan Amerika Serikat, perseroan secara sadar menahan eksekusi dan menunggu momentum yang lebih kondusif pada pembukaan pasar Asia. Bank Mandiri kemudian menerapkan strategi intraday execution guna membatasi eksposur risiko pasar sekaligus menangkap momentum positif secara presisi.
Pendekatan pruden tersebut terbukti tepat sasaran. Respons pasar terhadap penawaran ini sangat positif, ditopang oleh rekam jejak perseroan sebagai penerbit aktif di pasar internasional serta hubungan yang solid dengan basis investor global.
Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi mengatakan pencapaian ini menegaskan fondasi bisnis BMRI yang kokoh untuk mendorong akselerasi pertumbuhan di tengah dinamika pasar global yang penuh tantangan.
"Hasil transaksi ini menunjukkan investor internasional tetap memiliki keyakinan terhadap fundamental Indonesia dan Bank Mandiri di tengah kondisi ekonomi makro serta dinamika geopolitik global yang menantang," ujar Ari dalam keterangan resmi dikutip, Rabu (8/4/2026).
Ari menambahkan, dana yang diperoleh dari penerbitan ini akan dialokasikan untuk keperluan korporasi secara umum guna menopang ekspansi bisnis perseroan ke depan.
Surat utang tersebut meraih peringkat BBB dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings, serta dicatatkan di Singapore Exchange. Dari sisi distribusi, komposisi investor menunjukkan diversifikasi yang sehat: fund manager dan asset manager mendominasi dengan porsi 85%, diikuti perbankan 8%, lembaga pemerintah dan sovereign wealth fund 3%, perusahaan asuransi 3%, serta private bank 1%.
Secara geografis, investor dari kawasan Asia menyerap 69% dari total penerbitan, disusul Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) sebesar 26%, serta investor Amerika Serikat offshore 5%. Sebaran ini mempertegas daya tarik Bank Mandiri di mata investor lintas benua.
Diversifikasi tersebut menjadi bukti nyata keunggulan berkelanjutan yang dibangun perseroan melalui disiplin strategi pendanaan dan pengelolaan fundamental yang konsisten. Langkah Bank Mandiri tampil sebagai first mover di pasar obligasi Asia Tenggara pascagejolak geopolitik juga memperkuat posisinya sebagai acuan bagi emiten regional lainnya.
Transaksi ini didukung oleh DBS Bank Ltd., HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered Bank yang bertindak sebagai Joint Bookrunners dan Joint Lead Managers.

Keterlibatan Mandiri Sekuritas sebagai salah satu pengelola transaksi sekaligus menunjukkan kapabilitas grup usaha Bank Mandiri dalam mendukung kebutuhan pendanaan strategis perseroan secara terintegrasi. (*)

Bisnis.com, JAKARTA – Dana asing kabur dari pasar modal Indonesia dengan nilai mencapai Rp45 triliun sepanjang Maret 2026. Aksi jual tersebut terjadi di pasar saham dan surat berharga negara (SBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi memaparkan bahwa di pasar saham terdapat net sell asing senilai Rp23,34 triliun secara month to month (MtM).

"Dengan tercatat lonjakan jual oleh investor asing yang disebabkan adanya transaksi di pasar negosiasi pada sejumlah saham di bursa efek," ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Sementara di pasar obligasi, investor non-resident tercatat membukukan net sell di pasar SBN sebesar Rp21,80 triliun secara MtM.

Hengkangnya asing tersebut turut menekan indeks harga saham gabungan (IHSG) bulan Maret 2026 yang terpangkas 14,42% MtM, sementara Indonesia Composite Bond Index (ICBI) turun 2,03% MtM.

Di pasar reksa dana, nilai aktiva bersih (NAB) di bulan Maret 2026 turun 2,51% MtM, namun menguat 3,02% secara year to date (YtD). Hasan menjelaskan terjaganya NAB reksa dana tersebut didorong oleh adanya net subscription sebesar Rp29,12 triliun secara YtD.

Hasan melanjutkan, meski asing hengkang investor domestik terpantau masih cukup solid. Jumlah investor pasar modal Tanah Air pada bulan Maret 2026 bertambah 1,78 juta investor baru, sehingga totalnya menjadi 24,74 juta, atau tumbuh 21,51% secara YtD.

"Pasar modal dalam negeri terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Hingga akhir Maret 2026 secara year to date nilai fundraising di korporasi di pasar modal telah mencapai angka Rp51,96 triliun," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa kondisi pasar modal domestik saat ini tak lepas dari dampak negatif perang Timur Tengah yang sedang bergejolak.

Wanita yang akrab disapa Kiki tersebut menjelaskan bahwa dampak eskalasi Timur Tengah ke sektor keuangan Tanah Air dapat terjadi melalui tiga kanal utama, yaitu financial market channel, kenaikan harga energi dan direct channel di dalam perdagangan, serta kanal ketiga melalui eksposur investasi.

Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, OJK mendorong lembaga jasa keuangan untuk melakukan asesmen lanjutan secara forward looking dan memperkuat langkah antisipatif termasuk melalui penguatan manajemen risiko serta menjaga kecukupan likuiditas dan permodalan. Kiki mengatakan OJK juga berkoordinasi dengan BEI untuk terus memantau dinamika pasar modal dan mengambil langkah yang diperlukan.

"Kami menilai sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar saham masih tetap relevan, yaitu buyback saham tanpa rapat umum pemegang saham, penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling, kebijakan trading halt, dan juga batasan auto rejection. Pada 13 Maret 2026, OJK dan BEI telah menetapkan pemberlakuan kembali kebijakan-kebijakan tersebut," ujarnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar obligasi Indonesia menghadapi ujian risiko inflasi yang dipicu kenaikan harga minyak, akibat perang AS-Israel vs Iran. Arus modal keluar atau capital outflow dan peringkat kredit nasional pun menjadi perhatian investor.

Dilansir dari Bloomberg, biaya pinjaman (borrowing cost) dalam rupiah bagi penerbit obligasi berperingkat tinggi naik hampir 70 basis poin pada bulan ini, menuju level tertinggi dalam hampir satu tahun. Kenaikan terjadi seiring sikap investor yang mulai memperhitungkan risiko kenaikan harga energi terhadap inflasi dan arah kebijakan pemerintah Indonesia.

Peningkatan pengawasan terhadap peringkat utang negara juga mendorong naiknya premi risiko di pasar obligasi domestik.

Chief Investment Officer UOB Asset Management Indonesia, Albert Budiman, menilai bahwa penerbitan obligasi korporasi berpotensi melambat dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika ketidakpastian harga minyak berlanjut.

"Imbal hasil kemungkinan tetap tinggi selama harga minyak bertahan di atas US$80 per barel, karena pasar terus memperhitungkan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi," ujar Albert seperti dilansir dari Bloomberg, dikutip pada Senin (30/3/2026).

Penerbitan obligasi korporasi juga berpotensi melambat dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika ketidakpastian harga minyak berlanjut.

Kenaikan biaya kredit mulai menekan aktivitas pasar primer setelah awal tahun yang kuat. Penerbitan obligasi korporasi turun 52% hingga 20 Maret 2026 dibandingkan periode yang sama pada Februari.

Meskipun demikian, secara tahun berjalan volume penerbitan obligasi korporasi masih naik 33% dibandingkan tahun lalu, menunjukkan banyak emiten telah mengunci pendanaan sebelum kondisi memburuk.

Managing Director Riset Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, menilai bahwa eskalasi konflik Timur Tengah dapat mendorong harga energi dan biaya pinjaman lebih tinggi, yang berpotensi memperlambat lonjakan penerbitan obligasi.

"Sejumlah perusahaan mempercepat penggalangan dana untuk membiayai kembali jatuh tempo utang dengan suku bunga yang lebih rendah," ujar Harry.

Kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing) turut meningkatkan urgensi. Lebih dari Rp374 triliun obligasi rupiah akan jatuh tempo tahun ini, lebih rendah dari Rp458 triliun tahun lalu, tetapi sekitar 30% di atas rata-rata tahunan sejak pandemi.

Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengakses pasar lebih awal meskipun volatilitas meningkat.

Opsi pendanaan di luar negeri juga semakin terbatas. Dengan rupiah mendekati level terendah sepanjang masa dan kekhawatiran terhadap peringkat kredit meningkat, pasar obligasi global dan pinjaman eksternal menjadi lebih sulit diakses, bahkan bagi penerbit berperingkat tinggi, sehingga meningkatkan eksposur terhadap pengetatan kondisi likuiditas domestik.

Perbandingan dengan Negara Tetangga

Obligasi jangka pendek Singapura muncul sebagai aset lindung nilai regional di tengah eskalasi perang AS-Israel vs Iran, dengan kinerja mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pelaku pasar memperkirakan tren ini akan berlanjut.

Meski perekonomian Singapura tidak sepenuhnya kebal terhadap kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok akibat perang di Asia Barat, likuiditas domestik yang kuat serta nilai tukar yang solid menjadikan obligasi berperingkat AAA negara tersebut relatif lebih stabil.

Berdasarkan data Bloomberg, imbal hasil obligasi pemerintah tenor dua tahun Singapura naik 16 basis poin sepanjang Maret 2026, menjadi kenaikan terkecil di Asia Tenggara.

Sebagai perbandingan, obligasi tenor serupa di Indonesia dan Filipina mencatat lonjakan imbal hasil sekitar lima kali lebih besar, seiring ekspektasi bahwa bank sentral masing-masing akan mengambil kebijakan lebih ketat untuk meredam inflasi akibat lonjakan harga minyak.

Tekanan juga mulai dirasakan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), yang menggunakan nilai tukar sebagai instrumen kebijakan moneter. Sejumlah ekonom memperkirakan otoritas tersebut akan memperketat kebijakan bulan depan. Langkah ini dinilai dapat semakin memperkuat kinerja obligasi domestik.

"Setiap pengetatan kebijakan akan memperkuat dolar Singapura dan berpotensi menarik arus masuk modal yang lebih besar. Arus masuk modal akan meningkatkan likuiditas sistem, menekan suku bunga jangka pendek, dan membuat kurva imbal hasil semakin curam," ujar manajer portofolio di Eastspring Investments, Wei Ming Cheong.

Jika terealisasi, kebijakan pengetatan tersebut akan menjadi yang pertama sejak Oktober 2022, sekaligus yang pertama di Asia Tenggara dalam siklus saat ini.

Dolar Singapura termasuk sedikit mata uang Asia yang menguat terhadap dolar AS tahun ini, hanya kalah dari ringgit Malaysia dan yuan China. Meski biaya pinjaman di pasar antarbank naik menjadi 1,16% pada Maret 2026, level tersebut masih di bawah rata-rata satu tahun sebesar 1,44%.

Sebaliknya, suku bunga pasar uang acuan di Indonesia pekan lalu naik ke level tertinggi sejak Agustus 2025, sementara suku bunga antarbank tiga bulan di Malaysia mencapai level tertinggi sejak Juli 2025, menunjukkan kondisi likuiditas yang relatif lebih ketat dibandingkan Singapura.

Meski likuiditas yang melimpah menopang imbal hasil jangka pendek Singapura, obligasi pemerintah tenor panjang dinilai lebih rentan terhadap tren reflasi global.

Selisih imbal hasil antara tenor lima dan 10 tahun melebar menjadi 43 basis poin pekan lalu, tertinggi sejak November 2021. Sementara itu, selisih antara tenor dua dan 10 tahun berada di kisaran 66 basis poin, sekitar satu deviasi standar di atas rata-rata lima tahun sebesar 26 basis poin.

"Bias keseluruhan masih mengarah pada kurva yang lebih curam," tulis analis Citigroup Inc. dalam riset terbaru, seiring suku bunga antarbank Singapura ditopang arus masuk dana lindung nilai serta komitmen otoritas menjaga stabilitas kondisi keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan untuk menekan yield Surat Berharga Negara (SBN) dinilai sebagai taktik jangka pendek yang justru memiliki risiko jangka panjang.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengakui bahwa tekanan pada pasar surat utang domestik saat ini memang mengkhawatirkan. Dia mencatat, sejak awal tahun hingga pertengahan Maret 2026, yield SBN tenor 10 tahun telah melonjak hingga 80 basis poin, yang diperparah aksi jual bersih investor asing di pasar SBN.

Josua pun memandang tambahan likuiditas perbankan itu memang bisa membantu menahan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, karena bank akan memiliki kemampuan ekstra untuk membeli SBN.

"Langkah ini cukup tepat sebagai langkah pemerintah untuk menahan gejolak jangka pendek, tetapi tidak boleh dianggap sebagai solusi utama," ujar Josua kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Adapun, suntikan Rp100 triliun kali ini menambah total penempatan dana pemerintah di perbankan yang dimulai sejak tahun lalu menjadi total sekitar Rp300 triliun.

Hanya saja, Josua menyoroti adanya pergeseran arah kebijakan otoritas fiskal dalam penempatan dana kali ini. Pada September 2025, suntikan dana awal sebesar Rp200 triliun ditujukan untuk mendukung sektor riil, dengan berjangka waktu 6 bulan, dan dilarang keras untuk dibelikan SBN.

Sebaliknya, tambahan Rp100 triliun saat ini dirancang jauh lebih lentur, berjangka fleksibilitas atau bisa ditarik sewaktu-waktu, dan secara eksplisit diarahkan untuk stabilisasi pasar surat utang. Artinya, terdapat pergeseran dari dorongan ekspansi kredit menuju intervensi pasar obligasi.

Risiko Fiskal dan Perbankan

Dari kacamata perbendaharaan negara, Josua menjelaskan intervensi ini memiliki pijakan legal melalui UU APBN 2026 yang mengizinkan optimalisasi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di luar BI guna menjaga keberlanjutan fiskal. Kendati demikian, dia memperingatkan adanya risiko likuiditas apabila kebutuhan belanja negara tiba-tiba melonjak sementara dana telanjur terkunci di SBN yang dibeli bank.

"Bila cara ini terlalu sering dipakai, pasar bisa membaca bahwa pemerintah makin bergantung pada perbankan domestik untuk menahan biaya utangnya sendiri. Itu berisiko mengaburkan sinyal harga yang wajar di pasar SBN dan membuat stabilisasi hari ini dibayar dengan tantangan yang lebih besar di kemudian hari," ujar.

Sementara dari sisi perbankan, risiko yang lebih nyata adalah mismatch alias ketidakcocokan jangka waktu. Josua menggarisbawahi bahwa karakter dana Rp100 triliun yang bisa ditarik sewaktu-waktu oleh pemerintah berpotensi menjadi pedang bermata dua.

Apalagi secara fundamental, sebenarnya permodalan dan likuiditas perbankan saat ini masih solid, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 13,48%, rasio Alat Likuid terhadap DPK 27,54%, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 25,87%.

"Kalau dana yang ditarik sewaktu-waktu itu dipakai membeli SBN bertenor lebih panjang, lalu pemerintah menarik dananya mendadak, bank bisa terdorong menjual surat utang saat harga belum ideal, atau menahan likuiditas lebih besar sehingga efeknya ke penyaluran kredit menjadi kecil," jelas Josua.

Oleh sebab itu, Josua memproyeksikan efektivitas penurunan yield hanya akan terfokus pada SBN tenor pendek yang lebih likuid, tidak otomatis menekan seluruh kurva imbal hasil. Menurutnya, pasar menuntut solusi yang lebih fundamental yaitu keyakinan atas disiplin fiskal dan pengelolaan utang yang pruden dari pemerintah.

"Tanpa itu, tambahan Rp100 triliun hanya menunda tekanan, bukan menghilangkannya," tutupnya.

Jurus Purbaya

Sebelumnya, Purbaya menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan sepekan sebelum libur Lebaran. Langkah tersebut, sambungnya, untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang belakangan melonjak naik terutama usai eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bendahara negara mengungkapkan, berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, posisi kas negara yang berada di Bank Indonesia (BI) masih cukup tebal yaitu sekitar Rp400 triliun. Dia pun langsung menginstruksikan pemindahan Rp100 triliun ke sistem perbankan, yang salah satunya ke Bank Jakarta sebesar Rp2 triliun.

Injeksi baru ini, sambungnya, menambah penempatan dana pemerintah di perbankan pada tahun lalu, yang masih tersisa sekitar Rp200 triliun di lima bank Himbara.

Kendati demikian, berbeda dengan penempatan dana Rp200 triliun yang skema enam bulan, injeksi Rp100 triliun ini memiliki tenor yang sangat fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Menurut Purbaya, strategi itu menyerupai fungsi active treasury management.

Lebih lanjut, Purbaya memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.

Dia menyadari sifat perbankan yang cenderung mencari instrumen berisiko rendah (risk-free) dengan return paling mudah di tengah ketidakpastian. Harapannya, dana tersebut digunakan bank untuk membeli obligasi negara, yang secara teoritis akan mendorong harga obligasi naik dan menekan yield kembali turun.

"Kalau mau menekan [yield] ke bawah kan harus ada pembeli. Taruh saja uang di bank. Pasti bank mencari yang paling gampang; [beli obligasi] BI atau beli bond [negara/SBN]. Kalau beli bond akan menekan yield ke bawah lagi," jelas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah tekanan terhadap pasar modal Tanah Air, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) memiliki sederet strategi dalam pengelolaan portofolio reksa dana pendapatan tetap. Memperbesar eksposur terhadap obligasi bertenor pendek menjadi salah satu jurus andalan MAMI di tengah kondisi ini.

Direktur sekaligus Chief Investment Officer, Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Ezra Nazula, mengakui bahwa pasar modal Tanah Air saat ini tengah dikepung berbagai sentimen. Mulai dari perang Iran hingga penurunan outlook kredit Indonesia oleh sejumlah lembaga keuangan global telah menekan yield acuan SBN melemah.

Data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) menerangkan bahwa yield SBN bertenor 10 tahun telah berada pada level 6,75% pada perdagangan hari ini, Senin (16/3/2026). Posisi itu mencerminkan kenaikan dari 6,60% pada Jumat (6/3/2026).

Meskipun begitu, Ezra menilai penting untuk melakukan pengelolaan portofolio demi mengantisipasi kondisi yang tidak menentu. Manulife menerapkan pengelolaan investasi, terutama pada reksa dana pendapatan tetap (RDPT) melalui proses investasi yang sistematis dan disiplin.

Artinya, terdapat batasan-batasan portofolio yang diterapkan oleh perusahaan dan dimonitor secara berkelanjutan untuk memastikan alokasi investasi telah terdiversifikasi pada efek yang berkualitas.

”Strategi portofolio pada posisi underweight durasi dibandingkan benchmark mempertimbangkan sentimen risk-off dari kondisi geopolitik saat ini. Kami memperkirakan kurva imbal hasil dapat mengalami steepening seiring masih adanya ekspektasi penurunan suku bunga, sehingga kami tetap mengunggulkan obligasi tenor pendek,” kata Ezra dalam risetnya, dikutip Senin (16/3/2026).

Manulife sedikitnya memiliki tiga produk RDPT dengan besaran dana kelolaan yang berbeda-beda. Terbesar, AUM digenggam oleh Manulife Obligasi Unggulan Kelas A yang memiliki total dana kelolaan mencapai Rp12,78 triliun.

Kontributor utama dalam portofolio reksa dana ini adalah SBN, dengan kombinasi surat utang perbankan sebagai diversifikasi atas surat utang korporasi. Dalam fund fact sheet, sebanyak 64,68% produk ini diisi oleh SBN, 18,09% pasar uang, dan hanya 17,24% obligasi korporasi.

Hal itu sejalan dengan strategi MAMI dalam mengelola investasi terhadap surat utang korporasi, yang cenderung menerapkan sikap wait and see terhadap kondisi pasar obligasi korporasi Tanah Air. Ezra menyebut, spread obligasi korporasi di pasar masih cenderung ketat.

”Untuk portofolio yang berinvestasi pada obligasi korporasi, dengan spread di pasar yang masih ketat, kami memilih untuk menunggu hingga terlihat premi risiko yang lebih menarik. Kami akan terus memantau perkembangan kondisi geopolitik dan akan bergerak lebih agresif apabila koreksi pasar telah mencapai tingkat imbal hasil ekuilibrium yang baru,” katanya.

Terhadap investor, Ezra menilai penting untuk melakukan diversifikasi investasi dengan alokasi pada kelas aset yang likuid, defensif, tetapi memiliki potensi upside. Menurutnya, penting bagi investor untuk stay invested karena secara historis, sentimen pasar dapat berbalik dengan sangat cepat saat terjadi eskalasi geopolitik.

Pasalnya, secara fundamental, ekonomi Indonesia diprediksi masih akan pulih pada tahun ini, terutama didukung oleh akselerasi belanja pemerintah, groundbreaking proyek hilirisasi Danantara, hingga stimulus hari raya.

”Produk reksa dana dapat menjadi pilihan menarik karena menerapkan prinsip diversifikasi, memiliki variasi kelas aset yang bisa disesuaikan dengan profil risiko investor, dan dikelola oleh manajer investasi profesional untuk mengoptimalkan peluang pasar,” tutupnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa investor asing masih optimistis akan nasib ekonomi Indonesia ke depan seiring dengan gejolak harga minyak dan nilai tukar rupiah. Bagaimana kemudian aliran dana asing di pasar Indonesia sejauh ini?

Purbaya menjelaskan bahwa jika menilik selisih atas spread yield dari surat berharga negara (SBN) terhadap US Treasury, maka terjadi kenaikan yang terbatas yakni 3 basis poin sejak awal tahun ini.

"Artinya asing masih percaya ke kita," kata Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).

Menurutnya, arus modal asing ke Indonesia naik turun. Akan tetapi, sebenarnya menurut Purbaya arus modal asing saat ini cenderung positif.

"Jadi setelah gonjang-ganjing gonjang-ganjing di bulan Maret sebetulnya masih masuk ke sini. Artinya mereka percaya betul bahwa pondasi kita bagus. Ini kalau investor-investor yang asli seperti ini, karena mereka taruh uang," kata Purbaya.

Di pasar modal, terdapat arus keluar masuk di saham dan surat berharga negara (SBN). Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (13/3/2026), terdapat nilai jual bersih atau net sell asing di pasar saham sebesar Rp117 miliar.

"Sepanjang 2026 ini investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp8,85 triliun," kata Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis pada Jumat (13/3/2026).

Meski begitu, pada Maret 2026 seiring dengan gejolak harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang ambrol, pasar saham Indonesia justru mencatatkan aliran deras dana asing dengan nilai beli bersih atau net buy asing sebesar Rp657,61 miliar.

Berbeda nasib dengan pasar saham, di pasar SBN, mengacu data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, tercatat aliran keluar dana asing yang deras. Per 12 Maret 2026, kepemilikan SBN oleh investor non residen mencapai Rp872,45 triliun, berkurang dibandingkan akhir Februari 2026 sebesar Rp875,36 triliun, atau tercatat net sell asing di pasar SBN Rp2,91 triliun.

Sementara itu, mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di pasar obligasi korporasi, tercatat pula net sell asing sebesar Rp950 miliar per Februari 2026.

Sebagaimana diketahui, harga minyak dan nilai tukar rupiah memang sedang bergejolak seiring dengan kondisi perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel. Perang berdampak pada penutupan Selat Hormuz.

Pasokan minyak saat ini pun terganggu akibat konflik di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz akibat perang juga membuat harga minyak kemudian melonjak.

Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (13/3/2026), harga minyak Brent bertengger pada level US$100,46 per barel. Sedangkan minyak yang produksi terbesarnya di Amerika Serikat, West Texas Intermediate (WTI) dijual dengan harga lebih rendah yakni US$95,73 per barel. Meski demikian, harga WTI menjadi yang tertinggi saat penutupan dalam 4 tahun terakhir.

Adapun, rupiah ditutup melemah 0,38% ke Rp16.958 per dolar AS pada Jumat (13/3/2026). Sementara indeks dolar AS menguat 0,45% ke 100,18.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim bahwa tekanan yang mendera pasar obligasi domestik murni merupakan imbas dari sentimen eksternal, yang juga dialami oleh negara-negara lain.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara peers kinerja pasar SBN Indonesia pascaledakan konflik Israel-AS dan Iran terhitung masih sangat baik.

Adapun berdasarkan data Kementerian Keuangan per 10 Maret 2026, tingkat yield SBN tenor 10 tahun bertengger di level 6,52%, sementara yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun berada di posisi 4,09%. Secara akumulasi sejak awal tahun (year to date/YtD), yield SBN mengalami kenaikan sebesar 55 basis poin (bps).

Di sisi lain, minat investor yang masuk pasar surat utang negara terus mengalami penyusutan dalam 4 kali lelang terakhir. Pada lelang 3 Maret 2026 lalu, misalnya, dengan jumlah penawaran (incoming bid) sebesar Rp50,94 triliun atau anjlok 19,2% dari periode lelang 18 Februari 2026 sebesar Rp60,3 triliun dan jumlah penawaran yang dimenangkan (awarded bid) mencapai Rp34,1 triliun, bid to cover ratio berada di angka 1,49.

Minat investor dalam lelang Selasa kemarin terkonsentrasi ke seri FR010 dengan yield atau imbal hasil sebesar 5,88% dengan jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp10,78 triliun. Total penawaran yang dimenangkan mencapai Rp1,35 triliun, sehingga rasio cakupan penawaran atau bid to cover ratio untuk seri ini mencapai 7,99 kali.

Sementara itu, untuk tujuh seri lainnya yakni SPN01260404, SPN12270304, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, FR0105 rasio cakupannya hanya di kisaran 1-1,30. Bahkan untuk seri SPN12260604, Kemenkeu sama sekali tidak menetapkan pemenang lelangnya.

Tetap Yakin Terkendali

Kendati demikian, Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto meyakini kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap tangguh dan terkendali, di tengah eskalasi ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah yang memicu investor menuntut tingkat imbal hasil (yield) yang lebih tinggi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengakui bahwa dinamika global saat ini memang memberikan tekanan pada pergerakan imbal hasil SBN. Kondisi tersebut wajar terjadi dan turut menekan instrumen keuangan lainnya, seperti pasar saham dan nilai tukar rupiah.

"Namun sebagaimana kita lihat, pergerakan yield SBN juga cukup moderat, terkendali, dan kita jaga volatilitasnya. Levelnya pada saat ini juga masih pada level yang cukup baik," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Pantau Indikator Spread

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa pemerintah terus memantau indikator spread atau selisih imbal hasil antara SBN bertenor 10 tahun dengan US Treasury (UST) bertenor sama.

Indikator ini dinilai krusial untuk mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan investor global terhadap fundamental perekonomian Indonesia. "Saat ini spread tersebut berada di sekitar 243 basis point [bps]," ungkap Suahasil.

Sebagai perbandingan, spread Indonesia yang berada di level 243 bps tersebut berada pada posisi yang relatif rendah dan jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara berkembang alias emerging market lainnya.

Berdasarkan data yang sama, spread obligasi Brasil menembus 964 bps, disusul Kolombia 891 bps, Meksiko 484 bps, Afrika Selatan 437 bps, hingga India 252 bps terhadap UST. Kemenkeu, sambungnya, berkomitmen untuk terus menerapkan strategi pengelolaan utang dan kas yang dinamis agar biaya dana tetap efisien.

"Itu [spread] yang kita coba tahan terus di sekitar 240 basis point tersebut, sebagai tanda bahwa kita punya tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pengelolaan ekonomi kita," tutup Suahasil.