Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga atas penempatan dana pemerintah di bank sentral. Kenaikan ini dilakukan seiring dengan upaya BI dan pemerintah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

"Pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tetapi tentu saja peningkatan bunga yang dibayarkan BI yang dibayarkan pemerintah," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers bersama antara pimpinan DPR, Gubernur BI, dan Menteri Keuangan di Jakarta, Sabtu (6/6).

Dengan demikian, ia berharap operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Sedangkan operasi fiskal juga mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia menekankan, penguatan koordinasi antara moneter dan fiskal akan terus diperkuat. Selain menjaga likuiditas di pasar keuangan dan perbankan, BI dan pemerintah juga akan meningkatkan daya tarik atau imbal hasil investasi di dalam negeri agar aliran modal asing kembali masuk.

"Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang ada outflow saham, SBN, dan kecil di SRBI," kata dia.

Karena itu, otoritas fiskal dan moneter sepakat untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi di dalam negeri untuk mendukung aliran modal asing masuk dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Penempatan Dana Pemerintah di Himbara

Purbaya sebelumnya memindahkan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah dari Bank Indonesia ke himpunan bank milik negara (Himbara). Totalnya mencapai sekitar Rp 300 triliun pada Maret 2026.

“Seminggu sebelum Lebaran, saya tambah lagi Rp 100 triliun masukin ke sistem perekonomian,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).

Purbaya menjelaskan, penempatan dana SAL di Bank Himbara bertujuan untuk melonggarkan likuiditas perbankan yang mulai ketat. Penilaian itu didasari dari pengamatannya atas meningkatnya yield surat berharga.

“Kalau bond yield naik 0,1% saya udah perhatiin, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank kurang atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi masukin ke sistem,” katanya.

Purbaya menyebut pembagian penempatan dana dilakukan secara fleksibel. Selain Bank Himbara, BPD DKI atau Bank Jakarta juga mendapatkan penempatan dana sekitar Rp 2 triliun. Di sisi lain, ia mengatakan belum melakukan hal yang sama untuk bank swasta.

“Bank swasta kalo mau juga nanti akan kita buka, yang sehat ya. Nanti kalo enggak gue dipenjara lagi. ‘Ada apa-apa nanti naruh uang di bank yang enggak jelas’, katanya gitu,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja investasi industri asuransi syariah menghadapi berbagai tantangan sepanjang kuartal I/2026. Di tengah dinamika pasar keuangan, hasil investasi industri pada periode tersebut justru menjadi negatif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hasil investasi asuransi syariah pada Maret 2026 mengalami kontraksi negatif atau minus Rp121,84 miliar, setelah sebelumnya berada pada posisi positif sebesar Rp545,24 miliar pada Februari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan hal itu terjadi karena pengaruh dari perubahan kondisi pasar.

“Termasuk pelemahan IHSG sebesar 14,42% secara month-to-month, yang berdampak pada kinerja instrumen investasi berbasis ekuitas dalam portofolio asuransi jiwa syariah,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Kamis (21/5/2026).

Sebab itu, OJK menyarankan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kinerja hasil investasi ke depan, industri perlu terus memperkuat diversifikasi portofolio pada instrumen yang lebih stabil.

“Kemudian, mengoptimalkan asset liability management [ALM], memperkuat manajemen risiko melalui stress testing, serta meningkatkan governance dan pengawasan internal dalam pengambilan keputusan investasi,” ujar Ogi.

Walaupun hasil investasi terkontraksi menjadi negatif, OJK tetap memandang industri perasuransian masih cukup positif. Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan keuangan dan penguatan transformasi industri.

“Namun demikian, industri tetap perlu mewaspadai berbagai tantangan seperti tekanan klaim, volatilitas pasar keuangan, dan kondisi ekonomi global, sehingga penguatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko tetap menjadi perhatian utama,” tegas Ogi.

PT Sinar Mas Asuransi Syariah (SMAS) menilai selain pelemahan IHSG 14,42% secara bulanan sebagai faktor dominan, kontraksi hasil investasi industri pada Maret 2026 dipengaruhi oleh lima faktor utama.

Direktur Utama SMAS Daniel Armagatlie menyebut faktor pertama adalah capital outflow dan pelemahan Rupiah, yang mana net foreign sell pekan terakhir Maret 2026 mencapai Rp3,8 triliun. Penguatan DXY dan kenaikan yield US Treasury menekan valuasi aset rupiah-denominated, termasuk sukuk korporasi dan saham syariah.

“Kedua, eskalasi geopolitik Timur Tengah yang membuat harga minyak melonjak dan flight to safe-haven [USD, US Treasury, emas] memperlebar yield spread sukuk korporasi dan menekan saham emerging markets,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Daniel melanjutkan, faktor ketiga adalah sentimen domestik. Ada kekhawatiran pelebaran defisit APBN, interim freeze MSCI Indonesia, dan wacana kenaikan threshold free float menekan saham syariah berkapitalisasi besar (ISSI/JII).

Faktor keempat adalah keterbatasan universe instrumen syariah. Menurutnya, Industri asuransi syariah tidak dapat melakukan defensive play ke instrumen konvensional, sehingga ruang manuver rebalancing portofolio saat market shock relatif sempit.

“Kelima, adanya konsentrasi kontraksi pada PAYDI Syariah. Sebagian besar kontraksi terjadi pada dana investasi peserta produk unit-linked syariah yang underlying asset-nya didominasi reksa dana syariah saham,” jelas Daniel.

Strategi Mitigasi Volatilitas

Untuk memitigasi volatilitas yang terjadi di pasar, Sinar Mas Asuransi Syariah menerapkan POJK 5/2023 dan POJK 88/2024, yang meliputi penempatan dana didominasi di SBSN dan deposito iB sebagai core portofolio dengan sovereign risk minimum dan likuiditas tinggi.

Kemudian, ucap Daniel, Asset Liability Management (ALM) berbasis duration matching antara tenor SBSN/sukuk korporasi dengan profil liabilitas kontrak. Selanjutnya, diversifikasi sukuk korporasi peringkat idA ke atas pada emiten BUMN/anak BUMN dan korporasi swasta sektor defensif.

“Dan pembatasan eksposur ekuitas pada dana tabarru' di bawah batas regulasi untuk menjaga Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’, serta manajemen duration adaptif pasca-RDG BI Mei 2026,” ucapnya.

Oleh karena itu, Daniel menyebut perusahaannya tetap memandang outlook hasil investasi dengan pendekatan yang optimis, tetapi tetap berhati-hati dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang ada.

Dinamika-dinamika itu meliputi pengetatan kebijakan moneter BI, yang mana RDG BI 19-20 Mei menaikkan BI Rate 50 bps menjadi 5,25% sebagai langkah preventif stabilisasi Rupiah dan inflasi. Kemudian, implikasi kenaikan BI Rate terhadap portofolio.

“Untuk jangka pendek, berpotensi unrealized MTM (Mark to Market) loss pada sukuk/SBSN FVOCI/FVTPL akibat kenaikan yield. Untuk jangka menengah adalah peluang reinvestment pada yield yang lebih tinggi dan repricing bagi hasil deposito iB, mendukung akselerasi pendapatan accrual,” ucap Daniel.

Diteruskan Daniel, dinamika lainnya adalah stabilisasi Rupiah dan arus modal serta risiko yang diwaspadai yakni MTM (Mark to Market) loss jangka pendek, ketidakpastian geopolitik Timur Tengah, potensi tightening lanjutan, pelebaran defisit APBN, dan rebalancing indeks global.

“Dengan portofolio yang didominasi instrumen pendapatan tetap syariah dan struktur mayoritas held-to-collect, Perusahaan memproyeksikan hasil investasi kembali ke teritori positif hingga akhir Semester I/2026,” tegasnya.

Penempatan Dana di Instrumen Investasi

Lebih jauh, Daniel mengungkapkan bahwa hasil investasi perusahaan pada kuartal I/2026 lebih stabil dibandingkan rerata industri.

Hal itu karena bisnis utama perusahaan berfokus pada lini asuransi umum syariah (property, marine cargo, engineering, surety bond syariah, kendaraan bermotor), sehingga eksposur pada PAYDI Syariah relatif terbatas.

“Komponen yield (kupon SBSN, imbalan sukuk korporasi, bagi hasil deposito iB) berjalan konsisten Jan–Mar 2026, menjadi yield buffer yang menjaga hasil investasi tetap pada teritori positif secara akumulatif Q1 2026,” jelasnya.

Daniel turut membeberkan bahwa dana investasi dominan ditempatkan di SBSN (PBS). Kemudian deposito iB bank syariah juga porsinya signifikan.

Dua instrumen ini dipilih karena sesuai dengan profil liabilitas asuransi umum syariah yang bertenor pendek-menengah, memenuhi ketentuan jenis dan batas investasi POJK 88/2024, memberikan stabilitas hasil investasi sebagai pendukung Rasio Tingkat Solvabilitas, serta seluruh instrumen masuk Daftar Efek Syariah (DES) OJK dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Perusahaan.

Sementara itu, lanjut Daniel, sukuk korporasi (>idA) porsinya moderat dan reksa dana syariah (pendapatan tetap/pasar uang) porsinya terbatas.

Adapun, praktisi asuransi syariah Erwin Noekman menilai sukuk adalah instrumen yang paling menjanjikan bagi industri asuransi syariah pada kondisi ekonomi saat ini.

“Sukuk menjadi salah satu instrumen yang masih menjanjikan karena pertama dia fixed ya dan sebagian besar Sukuk ini kan dikeluarkan oleh Pemerintah jadi yakin akan senantiasa memberikan kupon secara rutin setiap bulan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026)

Erwin meneruskan, hal yang bisa dilakukan perusahaan asuransi syariah untuk menjaga hasil investasinya adalah memperbanyak atau mengubah portofolionya.

“Misal, yang tadinya banyak di saham mungkin komposisinya diubah dulu ya sebelum menantikan index kembali hijau. Jadi diversifikasi ya, mungkin juga deposito karena basis poin BI Rate sudah dinaikkan,” sebut CII Ambassador tersebut.

Sementara itu, untuk jangka panjang dia menyarankan agar perusahaan bisa memperhatikan instrumen yang berkaitan dengan properti dan logam mulia.

“Itu akan sangat menjanjikan, tapi untuk dalam waktu dekat selama index masih merah itu saya kira dua instrumen tadi itu masih layak dipertimbangkan bagi para pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah menyiapkan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2026 tentang Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan, aturan turunan dari PP No.11/2026 diharapkan rampung pada tahun ini.

“Ada [aturan turunan]. [Target rampung] Tahun ini, pasti,” kata Anggito usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Melalui beleid ini, Anggito menuturkan bahwa LPS memiliki kewenangan menempatkan dana pada bank sistemik maupun non sistemik. Hal ini dilakukan sesuai dengan fungsi LPS sebagai risk minimizer dan early intervention.

Meski demikian, ada batasan jumlah dana yang ditempatkan LPS pada bank dalam penyehatan. Batasan jumlah dana tersebut akan ditentukan berdasarkan formula tertentu. Kendati begitu, Anggito belum bisa membeberkan lebih lanjut, mengingat ketentuan lengkap akan diatur dalam aturan turunan.

Di sisi lain, Anggito meyakini adanya kebijakan ini tidak akan membuat bank menjadi kurang disiplin dalam mengelola likuiditasnya. Pasalnya untuk memperoleh dana dari LPS, bank tersebut akan dianalisis kelayakannya terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jika dinilai layak, OJK dapat meminta LPS untuk menempatkan dana guna membantu mengatasi masalah likuiditas bank tersebut, sebagaimana telah diatur dalam PP No.11/2026.

Selain itu, BI juga akan melakukan asesmen terhadap riwayat sistem pembayaran Bank Sistemik dan kondisi sistem keuangan serta menyampaikan hasil asesmen dimaksud kepada OJK dan LPS paling lambat tiga hari kerja sejak pemberitahuan OJK diterima oleh BI.

LPS kemudian akan menganalisis permohonan penempatan dana dari Bank Sistemik dengan mengacu pada hasil kajian kelayakan dari OJK serta asesmen dari BI.

Berdasarkan analisis tersebut, LPS memutuskan apakah akan menempatkan dana atau tidak. Selanjutnya, LPS akan menyampaikan keputusan tersebut kepada OJK, BI, dan Bank Sistemik yang mengajukan permohonan.

Kemarin kita bisa berhasil, dengan anggaran yang sama, tanpa uang tambahan, kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional tanpa menambah beban anggaran.

Pernyataannya itu merespons pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61 persen (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2026.

“Kemarin kita bisa berhasil, dengan anggaran yang sama, tanpa uang tambahan, kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Sebagai catatan, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional bergerak di ambang 5 persen. Untuk pergerakan per triwulan, perekonomian nasional pada triwulan I 2025 tercatat pada level 4,87 persen (yoy). Sedangkan catatan terakhir pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi berada pada level 5,39 persen (yoy).

Menurut Purbaya, salah satu faktor pendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi adalah injeksi dana pemerintah ke perbankan.

Menkeu sebelumnya memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia (BI) ke sejumlah perbankan dengan total nilai mencapai Rp300 triliun.

Kebijakan itu bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan dengan menyalurkan kredit ke sistem ekonomi riil. Purbaya mendeskripsikan desain kebijakan ini sebagai invisible hand, di mana pemerintah menggerakkan aktivitas ekonomi tanpa melakukan intervensi langsung.

“Dengan hanya memindahkan uang dari BI ke perbankan, antara itu ya, di samping program-program lain tentunya. Artinya, saya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa modal,” tambahnya.

Dengan kinerja ekonomi triwulan I, Purbaya optimistis bisa mendorong pertumbuhan ke arah 6 persen hingga akhir tahun.

Pergerakan ekonomi saat ini dianggap menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang dijalankan dapat mendorong perekonomian ke arah yang ditargetkan pemerintah.

“Kalau melihat hasilnya sekarang, sepertinya strateginya sudah membuahkan hasil kan. Sepertinya strateginya cukup pas dan cukup akurat. Nanti kalau program-program lain yang baru mulai juga berjalan dan dampaknya mulai kelihatan di ekonomi, harusnya tumbuhnya akan lebih cepat,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp300 triliun di perbankan turut mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada triwulan I-2026.

“Pertumbuhan ekonomi yang 5,61 persen sebagian didukung dari situ (penempatan SAL), karena suplai uangnya bertambah di sistem dengan dukungan bank sentral juga,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Purbaya menjelaskan dana pemerintah itu bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan dengan menyalurkan kredit ke sistem ekonomi riil.

Dia tidak mengarahkan secara khusus sektor yang menjadi target utama dan menyerahkannya ke perbankan, sebagai aktor yang lebih memahami kebutuhan kredit di aktivitas ekonomi.

Perbankan pun perlu menyalurkan suntikan dana pemerintah agar tidak menambah beban biaya dana atau cost of fund. Dengan desain ini, pemerintah menggerakkan aktivitas ekonomi tanpa melakukan intervensi langsung, atau yang Purbaya sebut sebagai invisible hand.

“Jadi, saya memaksa invisible hand berjalan di sistem finansial kita,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2026 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3.447,7 triliun, dan atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat Rp6.187,2 triliun.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, menyatakan pertumbuhan itu merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 2,94 persen.

Kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi dan stimulus pemerintah turut menopang konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14, serta suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate yang berada di level 4,75 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini memiliki wewenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik, guna membantu mengatasi permasalahan likuiditas.

Kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2026 tentang Penempatan Dana Pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

“Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik,” demikian bunyi Pasal 8 ayat (1) beleid itu, dikutip pada Rabu (22/4/2026).

Adapun penempatan dana oleh LPS dapat dilakukan secara langsung kepada Bank Sistemik yang mengalami masalah likuiditas. Selain itu, lembaga itu juga bisa menyalurkan dana secara tidak langsung, yakni dengan menjamin penempatan dana dari Bank Sistemik lain kepada bank yang sedang bermasalah.

Dalam beleid yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini, diatur bahwa Bank Sistemik yang sedang dalam proses penyehatan dan mengalami masalah likuiditas dapat mengajukan permohonan penempatan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Permohonan ini diajukan jika bank tersebut tidak memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia (BI), termasuk pembiayaan berbasis prinsip syariah.

Setelah menerima permohonan dari Bank Sistemik, OJK akan melakukan analisis kelayakan terlebih dahulu. Jika dinilai layak, OJK dapat meminta LPS untuk menempatkan dana guna membantu mengatasi masalah likuiditas bank tersebut.

Pada saat yang sama, OJK akan memberitahukan secara tertulis kepada BI mengenai permintaan OJK kepada LPS untuk melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik.

Selanjutnya, BI akan melakukan asesmen terhadap riwayat sistem pembayaran Bank Sistemik dan kondisi sistem keuangan serta menyampaikan hasil asesmen dimaksud kepada OJK dan LPS paling lambat tiga hari kerja sejak pemberitahuan OJK diterima oleh BI.

LPS kemudian akan menganalisis permohonan penempatan dana dari Bank Sistemik dengan mengacu pada hasil kajian kelayakan dari OJK serta asesmen dari BI.

Berdasarkan analisis tersebut, LPS memutuskan apakah akan menempatkan dana atau tidak. Selanjutnya, LPS akan menyampaikan keputusan tersebut kepada OJK, BI, dan Bank Sistemik yang mengajukan permohonan.

Adapun masa penempatan dana LPS di Bank Sistemik maksimal 90 hari per periode dan dapat diperpanjang hingga tiga kali. Kendati begitu, periode awal tidak boleh melebihi masa status “bank dalam penyehatan” yang ditetapkan OJK.

LPS dapat memutuskan perpanjangan dalam waktu paling lama satu tahun sejak status penyehatan ditetapkan. Selain itu, LPS juga bisa menambah periode penempatan dana melalui forum koordinasi.

Seluruh proses perpanjangan, penambahan periode, maupun peningkatan plafon tetap mengikuti mekanisme awal, mulai dari pengajuan bank, analisis OJK, asesmen BI, hingga keputusan oleh LPS.

Perlu Berhati-hati

Sejumlah pengamat menilai, kebijakan ini pada dasarnya merupakan langkah strategis dan progresif, lantaran LPS dapat melakukan early intervention untuk membantu mengatasi masalah likuiditas di Bank Sistemik.

“Namun memang perlu diatur secara detail apa yang menjadi kriteria sehingga dapat terarah dan jelas tujuannya,” kata pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, Rabu (22/4/2026).

Dia juga mengingatkan agar kriteria penempatan dana LPS ke Bank Sistemik jelas dan transparan serta sifatnya sementara dan bersyarat. Selain itu, LPS dalam melakukan penempatan dana harus berkoordinasi dengan otoritas lain seperti BI dan OJK.

Senada, Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto memandang bahwa langkah ini dapat menjadi alternatif, mengingat bank-bank juga melakukan pembayaran iuran kepada LPS.

Kendati begitu, Myrdal menyebut bahwa kebijakan ini perlu dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, kebijakan itu baru bisa diterapkan jika hasil evaluasi LPS, BI, dan OJK menunjukkan kondisi global sedang tidak kondusif hingga memicu tekanan likuiditas, atau saat bank mengalami krisis likuiditas yang bukan disebabkan oleh kesalahan manajemen.

“Perlu ada [langkah] antisipatif yang perlu dilakukan oleh otoritas seperti LPS untuk mencegah terjadinya krisis likuiditas secara sistemik,” usul Myrdal.

Dampak ke Industri Perbankan

Menanggapi kebijakan ini, PT Bank Permata Tbk. (BNLI) mengungkapkan bahwa bank tengah mengkaji dampak peraturan tersebut terhadap perseroan.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad mengatakan, pihaknya terus melakukan dialog dengan regulator sehingga implementasinya di lapangan dapat berjalan dengan baik.

“Tentunya kita ingin memastikan bahwa implementasi atau kepatuhan terhadap semua regulasi-regulasi ini,” kata Rudy di sela-sela agenda Media Briefing ‘Syariah untuk Semua’ di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Kendati begitu, Rudy mengaku belum bisa berkomentar lebih banyak mengenai aturan ini, mengingat beleid ini baru saja diterbitkan.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menyebut bahwa pihaknya akan mencermati kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan.

“Kami berkomitmen untuk fokus pada fundamental bisnis perseroan, serta tetap pruden dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini,” jelas EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026).

SURABAYA - Masuknya dana asing ke Indonesia bukan tindakan yang terlarang. Namun demikian, negara tidak boleh pasif dan perlu mengawasi kemana aliran dana tersebut.

Dalam sistem hukum nasional, aliran dana dari luar negeri tetap diakui sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang sah. Namun, di titik inilah negara tidak boleh bersikap pasif. Legalitas dana asing tidak pernah berarti kebebasan tanpa pengawasan. Ketika terdapat indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum memiliki dasar yang kuat untuk bertindak.

Pandangan itu ditegaskan Dosen Tetap Hukum Pidana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Imron Rosyadi, dalam Seminar Diskusi Publik bertajuk “Dana Asing Masuk, Wewenang Aparat Seberapa Kuat Sih?” yang digelar Himaprodi Hukum Pidana Islam (HPI), Rabu, (22/4/2026).

“Hukum Indonesia sesungguhnya telah menyediakan kerangka yang cukup lengkap untuk mengawasi, menelusuri, dan menindak aliran dana asing yang berpotensi disalahgunakan”, kata Imron.

Menurut Imron, persoalan utama bukanlah apakah aparat memiliki kewenangan atau tidak. Kewenangan itu ada dan cukup kuat.

Lihat video: Bantah Terima Dana, Roy Suryo Dukung Jusuf Kalla Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli



“Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kewenangan tersebut dijalankan secara cermat, bertahap, dan berbasis indikasi hukum yang jelas. Negara, dalam hal ini aparat penegakan hukum tidak bekerja dengan asumsi, melainkan melalui sistem deteksi, analisis, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Menurut Imron, lembaga jasa keuangan menjadi pintu awal pengawasan. Mereka diwajibkan melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap nasabah serta pola transaksinya.

“Bila ditemukan penyimpangan dari profil transaksi yang wajar, transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan dan wajib dilaporkan kepada PPATK. Dari sinilah negara mulai bekerja dengan instrumen yang lebih tajam,” tuturnya.

Setelah itu, PPATK menjalankan fungsi analisis dan evaluasi. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi pijakan bagi aparat penegak hukum untuk bergerak ke tahap penyidikan. Dalam hal ini, Kepolisian berwenang menelusuri aliran dana dan mengumpulkan alat bukti, sementara Kejaksaan berperan membawa perkara ke pengadilan.

Dalam situasi tertentu, KPK juga dapat masuk apabila ditemukan irisan dengan tindak pidana korupsi. “Artinya, sistem hukum Indonesia tidak membiarkan aliran dana asing bergerak di ruang gelap tanpa pengawasan negara,” tegasnya.

Imron menegaskan, kekuatan aparat tidak hanya bersifat represif setelah tindak pidana terjadi. Dalam perkara tertentu, khususnya yang berkaitan dengan dugaan pendanaan terorisme, negara bahkan dapat bertindak lebih dini.

Pemblokiran dana, penyitaan, hingga penelusuran lintas transaksi dimungkinkan oleh hukum apabila ada dugaan kuat bahwa dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan melawan hukum. “Di sinilah tampak bahwa negara tidak sekadar menunggu, tetapi juga diberi kewenangan untuk mencegah”, ungkapnya.

Karena itu, Menurut dia, penyelidikan terhadap aliran dana asing menjadi sangat penting. Kejahatan keuangan modern tidak lagi sederhana. Ia bergerak melintasi batas negara, memanfaatkan celah teknologi, dan sering kali bersembunyi di balik transaksi yang tampak legal.

“Bila negara terlambat membaca indikasi, kerugian yang timbul tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dapat menyentuh aspek keamanan nasional dan stabilitas sistem keuangan”, katanya.

Meski demikian, Imron juga mengingatkan penegakan hukum di bidang ini tidak bebas tantangan. Perbedaan yurisdiksi antarnegara, berkembangnya platform digital, hingga tarik-menarik antara kebutuhan pengawasan dan perlindungan privasi menjadi persoalan nyata.

“Namun, tantangan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk ragu bertindak. Justru di tengah kompleksitas itulah profesionalisme aparat, kepatuhan lembaga keuangan, dan koordinasi antarlembaga menjadi penentu utama,” ucapnya.

Manajemen PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) buka suara terkait penempatan dana pemerintah berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 55 triliun di perseroan. Dana tersebut merupakan bagian dari total Rp 200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan penempatannya telah diperpanjang hingga September 2026.

Direktur BMRI Mochamad Rizaldi mengatakan, penempatan dana SAL tersebut sejatinya difokuskan untuk mendukung penyaluran kredit serta menjaga kelancaran fungsi intermediasi perbankan.

Dia melaporkan, penyaluran dana diarahkan ke sektor-sektor produktif seperti UMKM, industri padat karya serta sektor strategis lainnya, termasuk perkebunan, ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, energi terbarukan, layanan kesehatan dan manufaktur.

“Harapan kami, Bank Mandiri berupaya terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat daya saing ekspor serta memperluas penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Rizaldi dalam paparan publik kuartal I 2026 BMRI secara Virtual, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan, penempatan dana SAL merupakan bagian dari upaya bersama perseroan untuk menjaga efektivitas transmisi likuiditas di sistem keuangan, sekaligus mendukung percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Di internal BMRI, kata dia, dana tersebut dikelola secara hati-hati (prudent) dan produktif dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta kebutuhan likuiditas bank. Sesuai tujuan penempatannya, dana difokuskan untuk memperkuat penyaluran kredit.

Namun, Rizaldi tidak menyebutkan apakah dana tersebut juga ditempatkan pada instrumen surat berharga negara (SBN), termasuk besaran porsinya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana SAL ke bank Himbara sebesar Rp 100 triliun. Hal ini dilakukan sebelum Lebaran Idulfitri 2026 lalu. Langkah tersebut dilakukan Purbaya setelah dia memutuskan untuk memperpanjang penempatan dana sebesar Rp 200 triliun hingga September 2026.

Purbaya menjelaskan, penempatan dana SAL di Bank Himbara kini mencapai Rp 300 triliun. Ia menjelaskan tambahan penempatan dana ini bertujuan untuk melonggarkan likuiditas perbankan yang mulai ketat. Penilaian itu didasari dari pengamatannya atas meningkatnya yield surat berharga.

“Kalau bond yield naik 0,1% saya udah perhatiin, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank kurang atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi masukin ke sistem,” katanya.

Purbaya menyebut pembagian penempatan dana dilakukan secara fleksibel. Selain Bank Himbara, BPD DKI atau Bank Jakarta juga mendapatkan penempatan dana sekitar Rp 2 triliun. Di sisi lain, ia mengatakan belum melakukan hal yang sama untuk bank swasta.

BMRI Cetak Laba Rp 15,4 Triliun pada Kuartal I 2026

Sementara itu, BMRI membukukan laba konsolidasi sebesar Rp 15,4 triliun pada kuartal pertama 2026. Angka tersebut naik 16,6% dari laba konsolidasi periode yang sama tahun 2025.

Bank Mandiri mencatatkan pendapatan bunga bersih mencapai Rp 1.530 triliun. Pertumbuhannya mencapai 17,4% secara tahunan dibandingkan kredit pada 2024 sebesar Rp 1.383 triliun.

"Pertumbuhan kredit tersebut juga kami fokuskan untuk mendorong aktivitas ekonomi real, khususnya pada sektor produktif dan padat karya," kata Direktur Utama Bank Mandiri Riduan dalam paparan publik Kuartal I 2026 Bank Mandiri yang digelar secara virtual, Selasa (21/4).

Hal tersebut, lanjut Riduan, tercermin dari pertumbuhan kredit UMKM Bank Mandiri yang mencapai 5,27% secara yoy, jauh lebih baik dibandingkan kredit UMKM yang di industri perbankan yang masih melanjutkan konstraksi.

Total aset konsolidasi Bank Mandiri juga naik 17,4% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 2.254 triliun. Adapun pertumbuhan kredit tersebut juga diikuti dengan kualitas aset yang terjaga. Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) gross bank only tercatat 0,98%, dengan coverage ratio yang tetap solid di level 245%.

“Pertumbuhan Bank Mandiri yangs angat baik tersebut selalu diiringi dengan pengelolaan kualitas aset yang disiplin,” ujarnya.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mandiri tumbuh 21,1% yoy menjadi Rp 1.675 triliun.

Kebijakan saya itu memaksa invisible hand berfungsi di sekitar finansial sehingga perbankan akan memilih proyek-proyek yang bagus dan membuat ekonomi bergerak,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp300 triliun di perbankan bekerja menggerakkan perekonomian dengan mekanisme invisible hand atau tangan tak terlihat.

Artinya, injeksi dana pemerintah itu mendorong perbankan mengoptimalkan fungsi intermediasi mereka sehingga aktivitas perekonomian dapat terakselerasi.

“Kebijakan saya itu memaksa invisible hand berfungsi di sekitar finansial sehingga perbankan akan memilih proyek-proyek yang bagus dan membuat ekonomi bergerak,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Purbaya menyebut kebijakan itu tidak menargetkan program prioritas pemerintah sebagai fokus utama penyaluran dana.

Dia membebaskan perbankan memilih target pembiayaan yang bisa menggerakkan perekonomian.

“Nggak selalu program prioritas. Saya sebetulnya nggak peduli di mana mereka taruh (dana), secara teoretis ya. Tapi, begitu taruh di situ, dia (dana) akan menyebar ke sistem perekonomian karena banknya dipaksa oleh invisible hand,” jelas Menkeu.

“Jadi, strategi kita di belakang seperti itu, mengaktifkan invisible hand,” tuturnya.

Pemerintah sebelumnya sudah menempatkan dana SAL sebesar Rp200 triliun di perbankan. Dengan tambahan terbaru Rp100 triliun, total penempatan dana SAL kini mencapai sekitar Rp300 triliun.

Purbaya menjelaskan, tambahan SAL itu diberikan dengan skema yang lebih fleksibel.

Berbeda dengan penempatan sebelumnya sebesar Rp200 triliun yang lebih terarah, tambahan dana kali ini dapat dimanfaatkan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Negara (BPD) secara lebih luas untuk mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi.

Penambahan dana tersebut dilakukan menjelang periode Lebaran guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana masyarakat.

Kebijakan itu juga menjadi respons atas dinamika pasar, khususnya kenaikan imbal hasil (yield) obligasi yang mencerminkan adanya tekanan likuiditas di sektor perbankan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan dapat melesat hingga 20% apabila likuiditas tetap terjaga.

Purbaya beralasan, likuiditas perekonomian saat ini terpantau sangat memadai seperti yang tercermin dari pertumbuhan uang primer (base money atau M0) yang mencapai 19,2% secara tahunan (year on year/YoY) hingga pekan ketiga Maret 2026.

“Kalau kita lihat di sejarahnya, kalau base money tumbuh 20%, biasanya kreditnya pelan-pelan akan tumbuh di atas 20% juga. Jadi, ini 'minyak-minyak' yang dibutuhkan oleh ekonomi, sudah diinjeksi ke perekonomian dan kita akan jaga terus kondisinya di bulan-bulan mendatang,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026).

Bendahara negara mengklaim, tingginya pertumbuhan uang primer tersebut tak lepas dari penempatan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun ke perbankan pada bulan lalu.

Menurutnya, penempatan dana pemerintah tersebut membuahkan hasil positif sehingga kredit perbankan mampu tumbuh 9,4% pada akhir Februari 2026. Pertumbuhan ini, sambungnya, juga ditopang oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 13,2%.

Secara spesifik, Purbaya menyoroti pertumbuhan kredit investasi yang telah menyentuh angka 20,7%. Menurutnya, angka tersebut merupakan indikator kuat bahwa aktivitas dunia usaha saat ini berada dalam kondisi yang sangat kondusif.

“Kalau ini [M0] kita pertahankan di level hampir 19% itu, kredit akan menuju double digit di atas 20%. Tapi kita akan berhati-hati, jangan sampai juga ekonominya kepanasan. Jadi, kita monitor ini dari waktu ke waktu," tegasnya.

Sebagai catatan, Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 berada di kisaran 8% hingga 12%. Artinya, optimisme Purbaya jauh di atas target bank sentral.

Mekanisme Transmisi Penempatan Dana

Lebih lanjut, Purbaya membedah mekanisme transmisi dari kebijakan suntikan dana SAL Rp200 triliun pemerintah maupun kebijakan makroprodensial Bank Indonesia ke perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu, dana dari bank sentral dan pemerintah menciptakan kondisi di mana perbankan kelebihan likuiditas. Akibatnya, perbankan akan menanggung biaya (cost) apabila dana tersebut hanya mengendap.

Selain itu, dia meyakini ruang penempatan pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) maupun terbatas sehingga bank 'dipaksa' untuk segera menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

Dalam proses penyaluran tersebut, perbankan akan berkompetisi mencari debitur dengan kualitas kredit terbaik hingga menengah. Kompetisi antarbank yang kini sama-sama memiliki likuiditas berlebih ini pada akhirnya menciptakan perang tarif yang menguntungkan sektor riil.

“Itu yang mendorong bunga-bunga di perbankan turun, bunga pinjaman juga turun, dan utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutup Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) angkat bicara usai pemerintah menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan guna menjaga likuiditas sekaligus menekan yield Surat Berharga Negara (SBN).

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa perseroan mengapresiasi kepercayaan pemerintah dalam melakukan penempatan dana negara pada bank umum.

“Penempatan dana ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas BRI sekaligus mendorong akselerasi pembiayaan, khususnya bagi segmen UMKM yang menjadi fokus bisnis perseroan serta mendukung program prioritas Pemerintah,” kata Dhanny kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Seiring adanya kelonggaran pemanfaatan dana pemerintah ini, Dhanny memastikan bahwa fungsi intermediasi tetap menjadi prioritas utama dalam menjalankan peran sebagai lembaga keuangan.

Dia mengatakan, perseroan akan memastikan keseimbangan portofolio dilakukan secara hati-hati melalui penerapan manajemen risiko yang kuat. Dengan begitu, peluang di pasar keuangan tetap dikelola secara optimal tanpa menggeser fokus utama pada pembiayaan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Lebih lanjut, Dhanny menilai bahwa kebijakan ini memberikan ruang yang lebih baik untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit yang berkualitas. Menurutnya dengan likuiditas yang semakin kuat, BRI tetap optimistis terhadap pencapaian target pertumbuhan kredit yang telah ditetapkan, khususnya melalui penguatan pembiayaan di segmen UMKM dan program prioritas pemerintah.

“Fokus perseroan tetap pada penyaluran kredit yang prudent dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo meyakini stimulus yang diberikan pemerintah mampu mendongkrak likuiditas bank. Pada awal 2026, BSI membukukan dana pihak ketiga (unaudited) sebesar Rp366 triliun atau menanjak 14,76% secara tahunan (year on year/YoY).

Anggoro menyampaikan, komposisi dana yang ample juga didorong salah satunya adanya kebijakan dan stimulus penempatan uang negara di BSI yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan yang pro kerakyatan,pembiayaan UMKM, konsumer, maupun usaha bisnis lainnya.

“Terbukti, secara tidak langsung kebijakan tersebut mampu mendorong pembiayaan BSI pada Februari 2026 solid mencapai Rp323 triliun, naik 14,32% YoY,” ungkap Anggoro kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan itu menambahkan, perseroan tahun ini tetap melanjutkan pembiayaan di segmen yang terbukti efektif dan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan dukungan terhadap sektor riil. Diantaranya, pembiayaan konsumer dan retail termasuk emas, pembiayaan melalui sinergi BUMN, UMKM maupun sektor lain yang mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

“Kami optimistis stimulus yang diberikan Pemerintah mampu meningkatkan likuiditas bank,” tegasnya.

Pada September 2025, suntikan dana awal sebesar Rp200 triliun ditujukan untuk mendukung sektor riil, dengan berjangka waktu 6 bulan, dan dilarang keras untuk dibelikan SBN.

Terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil SBN.

Dalam catatan Bisnis, mantan Ketua DK LPS itu mengakui memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.

Dia mengungkapkan langkah injeksi likuiditas itu dilakukan sepekan sebelum libur Lebaran. Purbaya tidak menampik kekhawatiran terkait kenaikan yield terhadap pergerakan yield obligasi negara yang mulai merangkak naik selama bulan ini.

“Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan untuk menekan yield Surat Berharga Negara (SBN) dinilai sebagai taktik jangka pendek yang justru memiliki risiko jangka panjang.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengakui bahwa tekanan pada pasar surat utang domestik saat ini memang mengkhawatirkan. Dia mencatat, sejak awal tahun hingga pertengahan Maret 2026, yield SBN tenor 10 tahun telah melonjak hingga 80 basis poin, yang diperparah aksi jual bersih investor asing di pasar SBN.

Josua pun memandang tambahan likuiditas perbankan itu memang bisa membantu menahan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, karena bank akan memiliki kemampuan ekstra untuk membeli SBN.

"Langkah ini cukup tepat sebagai langkah pemerintah untuk menahan gejolak jangka pendek, tetapi tidak boleh dianggap sebagai solusi utama," ujar Josua kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Adapun, suntikan Rp100 triliun kali ini menambah total penempatan dana pemerintah di perbankan yang dimulai sejak tahun lalu menjadi total sekitar Rp300 triliun.

Hanya saja, Josua menyoroti adanya pergeseran arah kebijakan otoritas fiskal dalam penempatan dana kali ini. Pada September 2025, suntikan dana awal sebesar Rp200 triliun ditujukan untuk mendukung sektor riil, dengan berjangka waktu 6 bulan, dan dilarang keras untuk dibelikan SBN.

Sebaliknya, tambahan Rp100 triliun saat ini dirancang jauh lebih lentur, berjangka fleksibilitas atau bisa ditarik sewaktu-waktu, dan secara eksplisit diarahkan untuk stabilisasi pasar surat utang. Artinya, terdapat pergeseran dari dorongan ekspansi kredit menuju intervensi pasar obligasi.

Risiko Fiskal dan Perbankan

Dari kacamata perbendaharaan negara, Josua menjelaskan intervensi ini memiliki pijakan legal melalui UU APBN 2026 yang mengizinkan optimalisasi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di luar BI guna menjaga keberlanjutan fiskal. Kendati demikian, dia memperingatkan adanya risiko likuiditas apabila kebutuhan belanja negara tiba-tiba melonjak sementara dana telanjur terkunci di SBN yang dibeli bank.

"Bila cara ini terlalu sering dipakai, pasar bisa membaca bahwa pemerintah makin bergantung pada perbankan domestik untuk menahan biaya utangnya sendiri. Itu berisiko mengaburkan sinyal harga yang wajar di pasar SBN dan membuat stabilisasi hari ini dibayar dengan tantangan yang lebih besar di kemudian hari," ujar.

Sementara dari sisi perbankan, risiko yang lebih nyata adalah mismatch alias ketidakcocokan jangka waktu. Josua menggarisbawahi bahwa karakter dana Rp100 triliun yang bisa ditarik sewaktu-waktu oleh pemerintah berpotensi menjadi pedang bermata dua.

Apalagi secara fundamental, sebenarnya permodalan dan likuiditas perbankan saat ini masih solid, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 13,48%, rasio Alat Likuid terhadap DPK 27,54%, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 25,87%.

"Kalau dana yang ditarik sewaktu-waktu itu dipakai membeli SBN bertenor lebih panjang, lalu pemerintah menarik dananya mendadak, bank bisa terdorong menjual surat utang saat harga belum ideal, atau menahan likuiditas lebih besar sehingga efeknya ke penyaluran kredit menjadi kecil," jelas Josua.

Oleh sebab itu, Josua memproyeksikan efektivitas penurunan yield hanya akan terfokus pada SBN tenor pendek yang lebih likuid, tidak otomatis menekan seluruh kurva imbal hasil. Menurutnya, pasar menuntut solusi yang lebih fundamental yaitu keyakinan atas disiplin fiskal dan pengelolaan utang yang pruden dari pemerintah.

"Tanpa itu, tambahan Rp100 triliun hanya menunda tekanan, bukan menghilangkannya," tutupnya.

Jurus Purbaya

Sebelumnya, Purbaya menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan sepekan sebelum libur Lebaran. Langkah tersebut, sambungnya, untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang belakangan melonjak naik terutama usai eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bendahara negara mengungkapkan, berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, posisi kas negara yang berada di Bank Indonesia (BI) masih cukup tebal yaitu sekitar Rp400 triliun. Dia pun langsung menginstruksikan pemindahan Rp100 triliun ke sistem perbankan, yang salah satunya ke Bank Jakarta sebesar Rp2 triliun.

Injeksi baru ini, sambungnya, menambah penempatan dana pemerintah di perbankan pada tahun lalu, yang masih tersisa sekitar Rp200 triliun di lima bank Himbara.

Kendati demikian, berbeda dengan penempatan dana Rp200 triliun yang skema enam bulan, injeksi Rp100 triliun ini memiliki tenor yang sangat fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Menurut Purbaya, strategi itu menyerupai fungsi active treasury management.

Lebih lanjut, Purbaya memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.

Dia menyadari sifat perbankan yang cenderung mencari instrumen berisiko rendah (risk-free) dengan return paling mudah di tengah ketidakpastian. Harapannya, dana tersebut digunakan bank untuk membeli obligasi negara, yang secara teoritis akan mendorong harga obligasi naik dan menekan yield kembali turun.

"Kalau mau menekan [yield] ke bawah kan harus ada pembeli. Taruh saja uang di bank. Pasti bank mencari yang paling gampang; [beli obligasi] BI atau beli bond [negara/SBN]. Kalau beli bond akan menekan yield ke bawah lagi," jelas Purbaya.