Bisnis.com, JAKARTA —Bursa Efek Indonesia mencatat emisi obligasi dan sukuk korporasi sepanjang tahun berjalan 2026 sudah mencapai Rp15,71 triliun.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan selama periode 16—20 Februari 2026, teradapat satu pencatatan obligasi di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada Rabu (18/2/2026), Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap II Tahun 2026 yang diterbitkan oleh PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) telah resmi dicatatkan di BEI.

Obligasi tersebut memiliki jumlah pokok di BEI sebesar Rp1.150.200.000.000 atau Rp1,15 triliun. Obligasi ENRG mendapat peringkat idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Adapun, Wali Amanat dalam penerbitan obligasi itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

“Dengan pencatatan obligasi tersebut, total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2025 adalah 20 emisi dari 13 emiten senilai Rp15,71 triliun,” paparnya dalam keterangan resmi, Sabtu (21/2/2026).

Sementara itu, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 672 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp549,76 triliun dan US$134,010595 juta yang diterbitkan oleh 133 emiten.

Kautsar menambahkan Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 190 seri dengan nilai nominal Rp6.674,24 triliun dan US$352,10 juta. Selain itu, BEI juga mencatat Efek Beragun Aset (EBA) sebanyak 7 emisi senilai Rp3,69 triliun.

Sebelumnya, Pefindo menyampaikan telah mengantongi mandat penerbitan obligasi korporasi senilai Rp71,35 triliun per Januari 2026. Dari total mandat tersebut, perusahaan swasta non-BUMN mendominasi rencana penerbitan.

Kepala Divisi Riset Pefindo Suhindarto menerangkan sedikitnya terdapat 43 perusahaan yang berencana menerbitkan obligasi. Dua perusahaan dengan nilai emisi tertinggi datang dari sektor multifinance, serta pulp dan kertas.

"Kami menerima mandat dari 43 perusahaan, yang paling besar adalah dari multifinance dengan jumlah 7 perusahaan dan nilai Rp17,65 triliun, kemudian dari industri pulp and papers berjumlah 3 perusahaan dengan nilai penerbitan Rp8,9 triliun," kata Suhindarto dalam konferensi pers, Rabu (11/2/2026).

Sementara itu, sektor perbankan tercatat masuk dalam pipeline dengan nilai penerbitan senilai Rp7,71 triliun, perusahaan induk senilai Rp6,05 triliun, dan perusahaan dari sektor kimia dengan nilai total penerbitan senilai Rp4,50 triliun.

Berdasarkan jenis instrumen surat utang, PUB obligasi mendominasi dengan nilai mencapai Rp47,45 triliun dan PUB sukuk mencapai Rp14,15 triliun.

"Mandat ini lebih banyak didominasi oleh institusi swasta dengan jumlah 35 perusahaan, dengan nilai Rp57,9 triliun. Sementara BUMN dan anak perusahaan atau BUMD itu hanya sekitar 8 perusahaan dengan nilai penerbitan sekitar Rp13,44 triliun," tambahnya.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan atau sustainability bond mencapai Rp54,94 triliun atau setara dengan US$3,28 miliar sampai akhir Desember 2025.

Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK Retno Ici menuturkan saat ini, pasar modal berada pada titik persimpangan penting antara peluang dan tanggung jawab. Di luar peran tradisionalnya dalam menghimpun modal untuk pertumbuhan ekonomi, pasar kini juga harus berfungsi sebagai platform pembangunan berkelanjutan, membiayai proyek dan entitas usaha yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial.

“Di Indonesia, pasar modal telah menunjukkan peran esensialnya dalam mendukung prioritas pemerintah terkait pembangunan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif keuangan berkelanjutan,” ucap Retno dalam 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting di Yogyakarta, Senin (2/2/2026).

Dia juga menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan signifikan dalam keuangan berkelanjutan terlihat di Indonesia.

Dia menyebut data pasar menunjukkan nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan di Indonesia mencapai sekitar Rp54,94 triliun, setara dengan US$3,28 miliar, pada akhir Desember 2025. Sukuk dan obligasi korporasi ini dikategorikan dalam label hijau, sosial, keberlanjutan, dan sustainability-linked.

Retno menuturkan sejak diterbitkannya regulasi OJK tentang obligasi dan sukuk berkelanjutan pada 2023, penerbitan obligasi dan sukuk tematik berkelanjutan terus mengalami peningkatan.

“Upaya OJK dalam mendorong keuangan berkelanjutan, termasuk publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia serta berbagai inisiatif lainnya, menjadi faktor pendukung utama kemajuan ini,” tuturnya.

Dari sisi pemerintah, ucapnya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko telah memprakarsai penerbitan green sukuk, SDGs bonds, dan blue bonds. Selain mendorong keuangan berkelanjutan, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan, regulasi, dan program strategis untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Lebih lanjut, Retno menuturkan pasar obligasi Indonesia, baik konvensional maupun dengan obligasi mata uang lokal, merupakan bagian integral dari infrastruktur keuangan nasional.

Sebagian besar obligasi negara yang dapat diperdagangkan dimiliki oleh investor domestik, yang menunjukkan keterlibatan lokal yang kuat serta potensi ketahanan terhadap gangguan ekonomi eksternal.

Menurutnya, penguatan pasar obligasi dengan mata uang lokal berkontribusi pada stabilitas keuangan, mengurangi risiko nilai tukar, serta memfasilitasi pembiayaan jangka panjang bagi proyek infrastruktur, inisiatif sosial, dan pertumbuhan korporasi.

Pada tingkat regional, pasar modal Asia, khususnya di negara-negara ASEAN juga menurutnya menawarkan peluang besar untuk integrasi dan ekspansi.

“Pengembangan pasar mata uang lokal yang dalam, likuid, dan saling terhubung akan membantu mendiversifikasi sumber pendanaan, menarik spektrum investor yang lebih luas, serta mendorong kolaborasi antar pelaku pasar lintas negara,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Bank Tabungan Negara (Dapen BTN) menilai diversifikasi investasi menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas imbal hasil dan keberlanjutan kinerja dana pensiun di tengah dinamika pasar keuangan.

Direktur Investasi Dapen BTN Adi Santoso Budidarma mengatakan, diversifikasi diperlukan untuk meminimalkan eksposur risiko akibat ketidakpastian pasar dan kondisi ekonomi. Selain Surat Berharga Negara (SBN), Dapen BTN melihat obligasi atau sukuk korporasi dengan kualitas keuangan dan prospek emiten yang solid sebagai instrumen investasi yang menarik.

“Misalnya saja selain SBN, kami menilai bahwa obligasi atau sukuk korporasi dengan kualitas keuangan dan prospek emiten yang solid merupakan instrumen yang menarik,” ujar Adi kepada Bisnis, dikutip Kamis (28/1/2026).

Ia menambahkan, instrumen lain yang memiliki fundamental kuat juga dapat menjadi alternatif guna meningkatkan potensi imbal hasil sekaligus menjaga stabilitas investasi jangka panjang, sepanjang tetap mematuhi ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengelolaan portofolio, Adi menyampaikan Dapen BTN menerapkan strategi adaptif dengan fokus jangka panjang, serta memperhatikan perkembangan pasar keuangan domestik dan global. Penyesuaian alokasi portofolio dilakukan secara bertahap, terutama dalam merespons perubahan suku bunga, dengan mempertimbangkan profil risiko dan target imbal hasil yang optimal.

Berdasarkan laporan posisi keuangan, total investasi Dapen BTN sepanjang 2024 tercatat sebesar Rp2,09 triliun, tumbuh 7,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,95 triliun. Penempatan dana terbesar berada pada instrumen SBN dengan nilai Rp630,25 miliar.

Secara industri, OJK mencatat total investasi dana pensiun hingga November 2025 mencapai Rp388,10 triliun atau tumbuh 5,61 persen secara year on year. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan, portofolio investasi dana pensiun masih didominasi instrumen yang relatif konservatif, seperti SBN, deposito, serta obligasi dan sukuk korporasi.

Ia menambahkan, hingga November 2025, kinerja investasi dana pensiun mencatatkan imbal hasil sebesar 7,34 persen, yang mencerminkan pengelolaan investasi secara prudent di tengah volatilitas pasar keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Bank Tabungan Negara (Dapen BTN) menilai diversifikasi investasi menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas imbal hasil dan keberlanjutan kinerja dana pensiun di tengah dinamika pasar keuangan.

Direktur Investasi Dapen BTN Adi Santoso Budidarma mengatakan, diversifikasi diperlukan untuk meminimalkan eksposur risiko akibat ketidakpastian pasar dan kondisi ekonomi. Selain Surat Berharga Negara (SBN), Dapen BTN melihat obligasi atau sukuk korporasi dengan kualitas keuangan dan prospek emiten yang solid sebagai instrumen investasi yang menarik.

“Misalnya saja selain SBN, kami menilai bahwa obligasi atau sukuk korporasi dengan kualitas keuangan dan prospek emiten yang solid merupakan instrumen yang menarik,” ujar Adi kepada Bisnis, dikutip Kamis (28/1/2026).

Ia menambahkan, instrumen lain yang memiliki fundamental kuat juga dapat menjadi alternatif guna meningkatkan potensi imbal hasil sekaligus menjaga stabilitas investasi jangka panjang, sepanjang tetap mematuhi ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengelolaan portofolio, Adi menyampaikan Dapen BTN menerapkan strategi adaptif dengan fokus jangka panjang, serta memperhatikan perkembangan pasar keuangan domestik dan global. Penyesuaian alokasi portofolio dilakukan secara bertahap, terutama dalam merespons perubahan suku bunga, dengan mempertimbangkan profil risiko dan target imbal hasil yang optimal.

Berdasarkan laporan posisi keuangan, total investasi Dapen BTN sepanjang 2024 tercatat sebesar Rp2,09 triliun, tumbuh 7,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,95 triliun. Penempatan dana terbesar berada pada instrumen SBN dengan nilai Rp630,25 miliar.

Secara industri, OJK mencatat total investasi dana pensiun hingga November 2025 mencapai Rp388,10 triliun atau tumbuh 5,61 persen secara year on year. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan, portofolio investasi dana pensiun masih didominasi instrumen yang relatif konservatif, seperti SBN, deposito, serta obligasi dan sukuk korporasi.

Ia menambahkan, hingga November 2025, kinerja investasi dana pensiun mencatatkan imbal hasil sebesar 7,34 persen, yang mencerminkan pengelolaan investasi secara prudent di tengah volatilitas pasar keuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penerbitan sukuk korporasi sepanjang Januari–November 2025 mencapai Rp 49,74 triliun, seiring lonjakan total penerbitan surat utang korporasi yang telah menembus Rp 198,81 triliun atau tumbuh 56,88 persen secara tahunan (year on year/YoY).

Dari total penerbitan sukuk tersebut, kontribusi grup BUMN tercatat Rp 18,55 triliun, sementara non-BUMN mencapai Rp 31,18 triliun.

Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Irmawati Amran menyatakan lonjakan penerbitan tahun ini membuka peluang terciptanya rekor baru di pasar surat utang korporasi. “Pada 2024 hingga November, penerbitan surat utang tercatat Rp 126,73 triliun. Sementara hingga November 2025, nilainya sudah mencapai Rp 198,81 triliun. Ini merupakan surat utang korporasi yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan belum termasuk private bond sekitar Rp 50 triliun,” ujar Irma dalam Taklimat Media PEFINDO yang digelar secara daring, Jumat (19/12/2025).

Menurut Irma, jika penerbitan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia digabung dengan instrumen yang tidak tercatat, seperti Loan Trading Notes (LTN) dan Medium Term Notes (MTN), total penerbitan surat utang korporasi tahun ini telah melampaui Rp 200 triliun.

“Ini bisa disebut sebagai one time high. Hingga November saja sudah Rp 198,81 triliun dan pada Desember dipastikan akan melampaui Rp 200 triliun untuk surat utang korporasi yang tercatat di BEI,” katanya.

Penguatan pasar juga tercermin dari rasio penerbitan terhadap jatuh tempo. Pada Januari–November 2025, rasio tersebut mencapai 137 persen, meningkat dari 96 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi investor, kepemilikan surat utang korporasi masih didominasi reksa dana dan perbankan. Hingga Oktober 2025, porsi kepemilikan reksa dana mencapai 28,7 persen, disusul perbankan sebesar 19,7 persen.

Sementara itu, partisipasi investor ritel terus meningkat meski porsinya belum dominan. Hingga akhir September 2025, kepemilikan obligasi korporasi di pasar sekunder oleh investor ritel mencapai Rp 41,36 triliun, melonjak signifikan dibandingkan Rp 6,47 triliun pada 2015.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan penerbitan surat utang pada tahun mendatang bakal lebih rendah daripada realisasi penerbitan EBUS (Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk) periode 2025. Penerbitan Patriot Bond SWF Danantara menjadi salah satu penyebabnya.

Sepanjang periode Januari–November 2025, Pefindo mencatat penerbitan obligasi dan sukuk korporasi mencapai Rp198,81 triliun. Nilai tersebut tumbuh 56,88% secara year on year dibandingkan realisasi Rp126,73 triliun pada periode yang sama 2024.

Capaian tersebut belum memasukkan penerbitan Patriot Bond yang diracik lembaga pengelola kekayaan negara (SWF) Danantara dengan nilai emisi mencapai Rp50 triliun. Dengan tambahan tersebut, Pefindo memperkirakan total penerbitan surat utang korporasi hingga akhir 2025 berpotensi melampaui Rp200 triliun.

Memasuki 2026, Pefindo menargetkan penerbitan efek bersifat utang (EBUS) berada pada kisaran Rp154 triliun hingga Rp196,66 triliun, dengan titik tengah Rp175,77 triliun. Target ini lebih rendah dibandingkan proyeksi realisasi pada 2025.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menjelaskan besarnya realisasi penerbitan Patriot Bond pada 2025 menjadi salah satu faktor utama yang mendorong lonjakan penerbitan EBUS sekaligus menjadi dasar penetapan target yang lebih moderat pada tahun berikutnya.

Menurut Suhindarto, surat utang Patriot Bond yang diterbitkan Danantara saja menyumbang sekitar 25,14% dari total realisasi penerbitan EBUS pada 2025.

“Patriot Bond adalah faktor one of di tahun ini yang cukup banyak mempengaruhi penerbitan menjadi sangat tinggi,” katanya dalam Media Forum Pefindo, Selasa (16/12/2025).

Selain faktor Patriot Bond, momentum penerbitan EBUS pada 2025 juga dinilai kuat karena berlangsung pada masa transisi penurunan suku bunga global dan domestik. Kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi emiten karena biaya pendanaan menjadi lebih murah, sekaligus menarik bagi investor yang masih dapat memperoleh kupon relatif tinggi.

“Nah dengan kondisi seperti itu, momennya kan bersambut antara emiten maupun investor, sehingga di tahun ini memang akhirnya membuat momennya sangat favorable bagi pasar surat utang korporasi,” ujar Suhindarto.

Pefindo juga memproyeksikan ruang penurunan suku bunga pada 2026 tidak sebesar 2025. Pada tahun ini, Bank Indonesia tercatat telah memangkas suku bunga acuan hingga 125 basis poin. Dengan demikian, suku bunga acuan pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 4%–4,5%.

Kondisi tersebut diperkirakan membuat laju penerbitan surat utang korporasi pada 2026 tetap memiliki prospek positif, meski tidak sekuat tahun sebelumnya. “Sehingga penerbitannya juga masih memiliki prospek yang bagus, tapi momentumnya tidak sebesar sebelumnya,” kata dia.

Meski demikian, Pefindo menilai peluang pasar surat utang korporasi tetap terbuka lebar, terutama dari potensi masuknya dana asing. Di tengah tren penurunan suku bunga, investor asing dinilai cenderung meningkatkan eksposur pada instrumen ekuitas dan obligasi korporasi, yang pada akhirnya dapat memberikan dorongan lebih besar bagi sektor swasta.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan penerbitan surat utang pada tahun mendatang bakal lebih rendah daripada realisasi penerbitan EBUS (Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk) periode 2025. Penerbitan Patriot Bond SWF Danantara menjadi salah satu penyebabnya.

Sepanjang periode Januari–November 2025, Pefindo mencatat penerbitan obligasi dan sukuk korporasi mencapai Rp198,81 triliun. Nilai tersebut tumbuh 56,88% secara year on year dibandingkan realisasi Rp126,73 triliun pada periode yang sama 2024.

Capaian tersebut belum memasukkan penerbitan Patriot Bond yang diracik lembaga pengelola kekayaan negara (SWF) Danantara dengan nilai emisi mencapai Rp50 triliun. Dengan tambahan tersebut, Pefindo memperkirakan total penerbitan surat utang korporasi hingga akhir 2025 berpotensi melampaui Rp200 triliun.

Memasuki 2026, Pefindo menargetkan penerbitan efek bersifat utang (EBUS) berada pada kisaran Rp154 triliun hingga Rp196,66 triliun, dengan titik tengah Rp175,77 triliun. Target ini lebih rendah dibandingkan proyeksi realisasi pada 2025.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menjelaskan besarnya realisasi penerbitan Patriot Bond pada 2025 menjadi salah satu faktor utama yang mendorong lonjakan penerbitan EBUS sekaligus menjadi dasar penetapan target yang lebih moderat pada tahun berikutnya.

Menurut Suhindarto, surat utang Patriot Bond yang diterbitkan Danantara saja menyumbang sekitar 25,14% dari total realisasi penerbitan EBUS pada 2025.

“Patriot Bond adalah faktor one of di tahun ini yang cukup banyak mempengaruhi penerbitan menjadi sangat tinggi,” katanya dalam Media Forum Pefindo, Selasa (16/12/2025).

Selain faktor Patriot Bond, momentum penerbitan EBUS pada 2025 juga dinilai kuat karena berlangsung pada masa transisi penurunan suku bunga global dan domestik. Kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi emiten karena biaya pendanaan menjadi lebih murah, sekaligus menarik bagi investor yang masih dapat memperoleh kupon relatif tinggi.

“Nah dengan kondisi seperti itu, momennya kan bersambut antara emiten maupun investor, sehingga di tahun ini memang akhirnya membuat momennya sangat favorable bagi pasar surat utang korporasi,” ujar Suhindarto.

Pefindo juga memproyeksikan ruang penurunan suku bunga pada 2026 tidak sebesar 2025. Pada tahun ini, Bank Indonesia tercatat telah memangkas suku bunga acuan hingga 125 basis poin. Dengan demikian, suku bunga acuan pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 4%–4,5%.

Kondisi tersebut diperkirakan membuat laju penerbitan surat utang korporasi pada 2026 tetap memiliki prospek positif, meski tidak sekuat tahun sebelumnya. “Sehingga penerbitannya juga masih memiliki prospek yang bagus, tapi momentumnya tidak sebesar sebelumnya,” kata dia.

Meski demikian, Pefindo menilai peluang pasar surat utang korporasi tetap terbuka lebar, terutama dari potensi masuknya dana asing. Di tengah tren penurunan suku bunga, investor asing dinilai cenderung meningkatkan eksposur pada instrumen ekuitas dan obligasi korporasi, yang pada akhirnya dapat memberikan dorongan lebih besar bagi sektor swasta.

Bisnis.com, JAKARTA — Keterbatasan instrumen investasi syariah dengan peringkat tinggi menjadi tantangan utama dalam pengelolaan portofolio asuransi di tengah dinamika ekonomi global yang kian fluktuatif.

Sekretaris Perusahaan Jasindo Syariah, Wahyudi menuturkan akibat hal tersebut perusahaan harus lebih cermat dalam menyeleksi aset yang benar-benar memenuhi standar keamanan dan kepatuhan syariah.

“Di sisi lain, pergerakan pasar yang cukup fluktuatif juga menuntut kami untuk lebih adaptif dalam mengatur durasi dan komposisi portofolio,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Adapun, strategi yang digunakan adalah melakukan diversifikasi yang lebih terukur pada instrumen syariah yang aman dan likuid, serta peningkatan pemantauan pasar supaya setiap keputusan investasi benar-benar berbasis data dan analisis yang matang.

“Kami juga terus memperkuat kolaborasi dengan manajer investasi dan mitra strategis, sehingga dapat membuka akses yang lebih luas terhadap instrumen-instrumen syariah yang berkualitas,” ucap Wahyudi.

Tidak sampai di situ, dia turut membeberkan perusahaannya menerapkan pendekatan manajemen risiko yang disiplin dan berlapis, sehingga bisa cepat merespons setiap perubahan yang ada di pasar, tanpa harus mengorbankan prinsip kehati-hatian.

Cara-cara tersebut, tegas Wahyudi, dilakukan sebagai komitmen untuk menjaga dana peserta dan memastikan portofolio tetap berada pada posisi yang sehat dan berorientasi jangka panjang.

“Kami percaya bahwa melalui kolaborasi, kesiapan, dan pemantauan yang konsisten, perusahaan dapat menghadapi tantangan yang ada sekaligus mempertahankan kinerja investasi yang stabil dan berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih jauh, dia menekankan bahwa pada 2026 mendatang pihaknya memilih instrumen investasi yang sudah terbukti memberikan stabilitas, teruji, dan adaptif terhadap perubahan pasar.

Adapun, instrumen yang dimaksudnya seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara dan Sukuk Korporasi dengan kualitas kredit yang baik.

“Instrumen-instrumen ini memberikan kombinasi yang nyaman antara keamanan, kepatuhan syariah, dan kestabilan imbal hasil, sesuatu yang sangat kami prioritaskan dalam mengelola dana peserta,” bebernya.

Sebagai informasi, OJK menyampaikan sampai dengan Oktober 2025 hasil investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah mencapai Rp2,73 triliun atau 13,8% dari rata-rata investasi tahun 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono membeberkan portofolio investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah didominasi oleh SBSN yang mencapai 43,0%.

“Diikuti oleh saham sebesar 19,2%, deposito sebesar 16,6%, reksa dana sebesar 12,1%, dan sukuk korporasi sebesar 8,8%,” katanya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum syariah PT Asuransi Jasindo Syariah menegaskan pada 2026 pihaknya memilih instrumen investasi yang sudah terbukti memberikan stabilitas, teruji, dan adaptif terhadap perubahan pasar.

Sekretaris Perusahaan Jasindo Syariah, Wahyudi menuturkan bahwa instrumen yang dimaksud seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara dan Sukuk Korporasi dengan kualitas kredit yang baik.

“Instrumen-instrumen ini memberikan kombinasi yang nyaman antara keamanan, kepatuhan syariah, dan kestabilan imbal hasil, sesuatu yang sangat kami prioritaskan dalam mengelola dana peserta,” katanya kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Di saat yang sama, imbuhnya, perusahaan juga tetap mempertahankan penempatan yang terukur pada deposito syariah dan reksa dana pasar uang syariah, sebagai instrumen likuid yang bisa diandalkan.

Menurut dia, instrumen ini dapat membantu perusahaan menjaga kelancaran arus kas dan memberikan ruang untuk merespons dinamika pasar dengan lebih fleksibel, serta kebutuhan peserta untuk menjaga keseimbangan antara risiko, likuiditas, dan kepatuhan syariah.

“Kami selalu berusaha melihat gambaran besar, bagaimana instrumen ini mendukung stabilitas bisnis, bagaimana ini membantu mengelola kewajiban jangka pendek dan panjang, serta bagaimana kontribusinya terhadap kesinambungan kinerja perusahaan secara keseluruhan,” kata Wahyudi.

Bagi Jasindo Syariah, imbuhnya, portofolio investasi selama ini menjadi salah satu pilar penting yang menopang kinerja perusahaan. Pasalnya, hasil investasi memberikan kontribusi stabil yang membantu menjaga kesehatan keuangan dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Sebab itu, dalam menentukan prioritas instrumen investasi, perusahaan selalu memperhatikan fondasi yang paling penting yakni kepatuhan terhadap prinsip syariah. Setelah aspek ini terpenuhi, pertimbangan berikutnya adalah tingkat risiko.

“Karena itu, instrumen seperti SBSN dan sukuk berkualitas tinggi sering menjadi favorit, karena menawarkan keseimbangan yang baik antara keamanan dan imbal hasil,” tuturnya.

Wahyudi menekankan bahwa instrumen dengan volatilitas rendah dan pola imbal hasil yang lebih terukur biasanya menjadi prioritas lantaran bisa mendukung kewajiban perusahaan secara berkelanjutan.

“Secara keseluruhan, pendekatan kami adalah menemukan titik keseimbangan antara keamanan, kepatuhan syariah, kestabilan return, dan likuiditas, semuanya disusun dalam kerangka manajemen risiko yang disiplin,” ujarnya.

Sebagai informasi, OJK menyampaikan sampai dengan Oktober 2025 hasil investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah mencapai Rp2,73 triliun atau 13,8% dari rata-rata investasi tahun 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono membeberkan portofolio investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah didominasi oleh SBSN yang mencapai 43,0%.

“Diikuti oleh saham sebesar 19,2%, deposito sebesar 16,6%, reksa dana sebesar 12,1%, dan sukuk korporasi sebesar 8,8%,” katanya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

Praktisi asuransi syariah Erwin Noekman berpendapat SBSN menjadi instrumen investasi yang masih menjadi andalan penghasil cuan bagi industri asuransi.

“Tidak bisa dimungkiri, imbal hasil SBSN masih yang paling attractive dan relatif secured, sehingga untuk kepastian long-term investment masih menjadi andalan penghasil cuan,” ujarnya.

Dia melanjutkan, hal ini berbeda dengan instrumen saham yang relatif lebih fluktuatif, sehingga jenis ini riskan dan rentan terhadap ketidakpastian kondisi makro ataupun politik.

Penerbitan yang cukup signifikan terjadi pada obligasi korporasi dan sukuk korporasi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto menyatakan total penerbitan surat utang korporasi hingga akhir kuartal III 2025 melonjak sebesar 68,65 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), menjadi Rp160,1 triliun.

Ia menilai perkembangan pasar surat utang korporasi pada tahun ini menunjukkan pertumbuhan positif.

“Penerbitan yang cukup signifikan terjadi pada obligasi korporasi dan sukuk korporasi, di mana untuk instrumen jenis ini nilainya mencapai Rp159,1 triliun di kuartal III tahun 2025 ini, naik sekitar 70,37 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai sekitar Rp93,4 triliun,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, pihaknya mencatat penerbitan Medium Term Note (MTN) atau surat utang jangka menengah justru mengalami penurunan.

Hingga triwulan III 2024, total MTN yang terbit mencapai sekitar Rp1 triliun, tapi pada tahun ini hanya sekitar Rp800 miliar.

Suhindarto mengatakan hal yang sama juga terjadi pada penerbitan efek utang lainnya melalui sekuritisasi yang nilainya baru mencapai Rp200 miliar, turun sekitar 70 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp500 miliar.

“Jadi memang faktor pendorong yang paling besar dari sisi jenis instrumen di tahun ini pada pasar surat utang korporasi, lebih banyak didorong oleh penerbitan obligasi dan sukuk korporasi,” katanya.

Meskipun terdapat penurunan pada sejumlah instrumen, ia menyatakan bahwa minat perusahaan untuk menerbitkan surat utang masih tinggi, seiring dengan stabilitas ekonomi nasional yang relatif terjaga.

Hingga akhir kuartal III, Pefindo telah menerima mandat dari 45 perusahaan untuk menerbitkan instrumen mereka.

“Pipeline yang kami punyai hingga akhir kuartal ketiga kemarin totalnya ada dari 45 perusahaan dengan nilai total kira-kira sekitar Rp59 triliun,” imbuh Suhindarto.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025