Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Investment Management (Persero) berencana menerbitkan instrumen surat utang jangka menengah atau Medium Term Notes (MTN) dengan total nilai nominal mencapai Rp7 triliun. Surat utang ini akan diterbitkan dalam dua seri.

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikutip Minggu (15/3/2026), emisi MTN jumbo tersebut terbagi ke dalam dua seri, yakni Seri A dan Seri B yang masing-masing memiliki nilai nominal sebesar Rp3,5 triliun.

Manajemen KSEI dalam pengumumannya telah menerbitkan kode ISIN (International Securities Identification Number) untuk kedua instrumen tersebut. Efek ini akan didistribusikan secara elektronik pada 17 Maret 2026.

Secara rinci, MTN Seri A dengan kode Efek DNTR02A1JP memiliki nilai nominal Rp3,5 triliun dengan tanggal jatuh tempo pada 18 Maret 2031 atau bertenor 5 tahun. Jenis bunga yang ditetapkan adalah fixed dengan frekuensi pembayaran tahunan Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 17 Maret 2027.

Sementara itu, MTN Seri B dengan kode efek DNTR02B1JP juga memiliki nilai nominal Rp3,5 triliun, tetapi dengan tenor yang lebih panjang yakni 7 tahun atau jatuh tempo pada 17 Maret 2033. Sama seperti Seri A, seri tersebut mengusung bunga tetap dengan pembayaran bunga pertama pada Maret 2027.

Pada Oktober 2025, Danantara Investment juga mencatat penerbitan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) Tahun 2025 Tahap I dengan nilai Rp50 triliun.

Berdasarkan pengumuman resmi KSEI Nomor KSEI-6183/DIR/1025 pada 16 Oktober 2025, penerbitan SUJP atau Patriot Bond itu dilakukan tanpa melalui penawaran umum serta terdiri atas dua seri, yakni Seri A dan Seri B.

Seri A tercatat memiliki tenor 5 tahun 1 hari kalender dengan bunga tetap 2% per tahun, sementara Seri B berjangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunga yang sama. Distribusi surat utang dilakukan secara elektronik pada 21 Oktober 2025, dengan pembayaran bunga pertama pada 21 Oktober 2026.

Adapun nilai pokok masing-masing seri mencapai Rp25 triliun, dengan satuan perdagangan dan pemindahbukuan senilai Rp25 miliar per unit.

PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penata laksana penerbitan, sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ditunjuk sebagai agen pemantau.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia dinilai masih perlu meningkatkan transparansi komunikasi kepada publik terkait capaian kinerja konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah genap setahun berdiri.

Tepat pada 24 Februari 2025, pemerintah resmi memperkenalkan kepada publik Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia sebagai lembaga superholdingpengelola aset negara.

Pembentukan badan tersebut menandai babak baru transformasi BUMN yang lebih berorientasi pada nilai komersial serta dampak pembangunan nasional.

Sejak diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, lembaga ini bertransformasi menjadi pilar stabilitas bagi emiten pelat merah. Langkah Danantara sepanjang tahun pertama difokuskan pada pemulihan fundamental sejumlah BUMN yang dinilai memiliki peran krusial bagi konektivitas dan industri strategis.

Namun demikian, Associate Director BUMN Research Group FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai bahwa sejauh ini informasi yang dirilis oleh Danantara masih sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan perkembangan fundamental BUMN di bawah superholding tersebut belum terlihat secara jelas.

Menurutnya, apa yang kerap disampaikan Danantara Indonesia selama setahun terakhir masih sebatas pada level konsep dan rencana aksi korporasi, seperti program streamlining hingga rencana kerja internasional.

“Realisasi kinerja secara umum dari BUMN, baik aspek finansial maupun operasional sepanjang 2025, belum bisa dianalisis dengan clear. Kurang transparannya info soal kinerja ini membuat saya agak kesulitan melihat potret utuhnya,” ujar Toto kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026).

Lebih lanjut, Toto mengingatkan Danantara untuk mempercepat eksekusi atas berbagai aksi korporasi. Apalagi, Danantara telah menghimpun modal tambahan melalui penerbitan patriot bond serta pinjaman sindikasi bank internasional.

Jika dana tidak diutilisasi secara optimal, hal itu dinilai akan menjadi beban utang yang kurang produktif bagi postur keuangan lembaga tersebut ke depan.

“Dan poin lainnya adalah kebutuhan adanya komunikasi yang lebih transparan kepada publik terkait rencana aksi korporasi dan laporan kinerja PT Danantara Asset Management [DAM] dan PT Danantara Investment Management [DIM].”

TARGET LABA MODERAT

Sementara itu, terkait dengan target laba konsolidasi sebesar Rp350 hingga Rp360 triliun pada 2026, Toto menilai angka tersebut relatif moderat. Pasalnya, laba bersih BUMN tercatat sudah mencapai Rp304 triliun pada 2024.

Dia menyatakan bahwa Danantara kemungkinan menyadari bahwa seluruh mesin BUMN belum bekerja secara optimal. Sebagian besar emiten pelat merah juga dinilai masih dalam proses penyehatan dan restrukturisasi.

“Kontributor utama masih akan bergantung pada saham-saham blue chip seperti Himbara, Pertamina, MIND ID, TLKM, SIG, dan PLN. Sektor lainnya belum akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam waktu dekat,” imbuhnya.

Pemerhati BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menambahkan hingga kini belum ada indikasi harapan baru bagi valuasi BUMN. Alih-alih re-rating, sektor perbankan pelat merah yang selama ini menjadi tulang punggung dividen justru menunjukkan tanda-tanda pelambatan kinerja.

Dia mencatat bahwa data sepanjang 2025 menunjukkan laba PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) hanya tumbuh tipis 0,3% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, kinerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) justru mencatatkan pertumbuhan negatif alias menyusut 6,6%.

"Kondisi Himbara jangan-jangan adalah proses de-rating atau penurunan nilai, bukan re-rating. Ada pesimisme di pasar karena selain laba melemah, muncul isu kewajiban membiayai program yang secara ekonomis lemah,” ucap Herry.

Sentimen negatif tercermin di pasar modal. Sepanjang periode 2 Januari hingga 30 Desember 2025, harga saham BMRI melorot 12,82% year to date (YtD), disusul saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) susut 10,45%.

Di sisi lain, Herry menyoroti fakta bahwa untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir (2000-2025), porsi realisasi investasi asing (PMA) pada tahun lalu lebih rendah dibandingkan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Porsi PMA hanya tercatat 46,6% dengan pertumbuhan stagnan di level 0,07% YoY.

Kontribusi investasi terhadap PDB pada 2025 yang sebesar 28,77% juga merupakan level terendah dalam 17 tahun terakhir. Situasi ini diperparah dengan sanksi dari MSCI di awal 2026 terkait tata kelola pasar modal Indonesia.

“Kehadiran Danantara bisa jadi dilihat oleh investor bukan sebagai peluang perbaikan, melainkan risiko bagi bisnis swasta ke depan. Ada potensi terciptanya inefisiensi baru dengan pembentukan entitas-entitas baru yang tumpang tindih fungsinya dengan BUMN yang sudah ada,” ucap Herry.

Dia pun menyarankan agar Danantara segera menunjukkan langkah konkret yang mengarah pada efisiensi internal untuk mengangkat profitabilitas. Jika beban baru terus dipaksakan tanpa nilai ekonomi yang jelas, kepercayaan investor asing untuk bekerja sama dengan BUMN dikhawatirkan tergerus.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) tengah dalam proses untuk mendapatkan rating dari lembaga pemeringkat internasional, yaitu Moody’s Ratings dan S&P Global Ratings.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan Danantara telah mengantongi rating dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan Fitch Ratings, yang diberikan terhadap obligasi yang diterbitkan yaitu Patriot Bond dengan peringkat AAA (idn) dari Fitch.

“Kita in the process to get rating dari S&P and Moody's,” ujar Rosan dalam paparannya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Rosan mengatakan, peringkat yang telah diraih oleh Sovereign Wealth Fund (SWF) ini melahirkan kepercayaan global atas badan investasi Indonesia ini

“Ini juga memberikan lebih kepercayaan bahwa Danantara ini risikonya sangat terukur, terstruktur, dan ini memberikan hal yang sangat positif mengenai Danantara. Jadi ini pun kita sudah di rating, dan alhamdulillah dari Pefindo maupun dari Fitch,” ujar Rosan.

Sebelumnya, Danantara Indonesia telah berhasil mengumpulkan dana dari obligasi patriot (patriot bond) senilai Rp50 triliun, yang akan digunakan untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT), serta konversi sampah menjadi energi (Waste to Energy).

Patriot Bond merupakan surat utang perdana yang diterbitkan oleh Danantara Indonesia, yang ditargetkan menghimpun dana hingga Rp50 triliun.

Patriot Bond diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri dengan jangka tenor lima tahun dan tujuh tahun. Kedua seri tersebut menawarkan imbal hasil sebesar dua persen.

Beberapa negara yang telah menggunakan skema obligasi patriot itu, di antaranya Jepang dan Amerika Serikat (AS).

Terkait Patriot Bond, Pandu menjelaskan, negara dapat memperoleh sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil, sementara pelaku usaha memiliki akses kepada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Nilai tukar rupiah berada di level Rp16.722 per dolar AS pada Kamis (29/1) pagi. Mata uang Garuda menguat 46 poin atau 0,27 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,11 persen, baht Thailand melemah 0,18 persen, yuan China melemah 0,01 persen, peso Filipina melemah 0,17 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,52 persen.

Dolar Singapura melemah 0,02 persen dan dolar Hong Kong melemah 0,01 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Senada, mata uang utama negara maju bergerak bervariasi. Tercatat euro Eropa menguat 0,08 persen, poundsterling Inggris melemah 0,03 persen, dan franc Swiss menguat 0,14 persen.

Kemudian, dolar Australia melemah 0,21 persen, dan dolar Kanada menguat 0,04 persen.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah akan melemah setelah dolar AS rebound karena Ketua The Fed Jerome Powell memberikan pernyataan hawkish dalam rapat FOMC.

"Investor juga mengantisipasi dan mewaspadai ekuitas domestik di mana terjadi sell-off kemarin," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp16.700 per dolar AS - Rp16.800 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia memperkirakan akan menginvestasikan hingga US$14 miliar atau setara dengan Rp235,48 triliun (kurs Rp16.820 per dolar AS) pada tahun ini.

CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyampaikan dana investasi itu diperoleh Danantara dari setoran dividen perusahaan BUMN dan rencana penerbitan obligasi kedua dalam beberapa bulan mendatang.

"Tahun lalu kami sudah berkomitmen sekitar US$8 miliar ... tetapi total tahun ini mencapai US$14 miliar yang harus kami gunakan," kata Pandu dalam Reuters Global Markets Forum di sela-sela Forum Ekonomi Dunia pada Kamis (22/1/2026).

Pandu mengatakan Danantara telah menerbitkan obligasi 'Patriot Bond' untuk membantu pendanaan. Obligasi itu meraih dana sekitar Rp65 triliun. Menurut Pandu, penerbitan kedua Patriot Bond akan dilaksanakan dalam 1-2 bulan ke depan. Namun, dia mengatakan nilai emisinya diperkirakan akan lebih kecil dan akan bergantung pada permintaan investor.

Dalam 12-24 bulan ke depan, Pandu menambahkan bahwa sektor investasi yang menjadi prioritas Danantara meliputi energi terbarukan dan transisi energi, infrastruktur digital, layanan kesehatan, dan ketahanan pangan. Prioritas tersebut, imbuhnya, sejalan dengan kepentingan 300 juta jiwa rakyat Indonesia.

Pandu juga menyebutkan Danantara berencana untuk mengalokasikan modal di pasar publik dan swasta. Sekitar setengah dari investasinya tahun ini akan masuk ke pasar publik, sebagian besar di Indonesia. Selain itu, Danantara juga mengevaluasi peluang di Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, hingga Eropa.

Lebih lanjut, Danantara fokus pada membangun kredibilitas dan standar tata kelola untuk mengurangi krisis kepercayaan di sekitar lembaga-lembaga besar Indonesia.

Danantara telah memperoleh peringkat kredit BBB dari Fitch, sejalan dengan peringkat utang Indonesia. Lembaga yang belum genap berusia 1 tahun itu juga telah menjalin kemitraan senilai sekitar US$45 miliar dengan dana kekayaan negara lainnya, termasuk yang sebelumnya diumumkan dengan Qatar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dikabarkan akan meluncurkan penerbitan obligasi patriotik atau patriot bond jilid II. Namun, pihak Danantara belum memberikan konfirmasi terkait rencana tersebut.

Lead of Waste-to-Energy Danantara Investment Management Fadli Rahman mengaku belum dapat menanggapi kabar penerbitan patriot bond tersebut.

“(Soal) patriot bond saya tidak bisa menjawab, harus orang keuangan,” ujar Fadli saat ditemui usai konferensi pers Tenggara Strategics dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia terkait hasil kajian pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy/WTE) di Auditorium CSIS Indonesia, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Danantara dilaporkan akan menghimpun dana sebesar 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp20 triliun melalui penerbitan patriot bond yang direncanakan pada paruh pertama tahun ini. Laporan Bloomberg menyebutkan, target obligasi tersebut menyasar para pengusaha sektor kelapa sawit serta pelaku usaha sektor lain yang belum berpartisipasi dalam patriot bond jilid I pada tahun lalu.

Modal tambahan tersebut rencananya akan digunakan Danantara untuk mendorong investasi, baik di dalam maupun luar negeri. Target penghimpunan dana Rp20 triliun tersebut lebih rendah dibandingkan penerbitan patriot bond jilid I yang mencapai Rp51,57 triliun dengan puluhan taipan bisnis tercatat sebagai investor surat utang tersebut.

Sebelumnya, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyampaikan bahwa patriot bond merupakan instrumen pembiayaan yang ditujukan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Menurut Pandu, inisiatif ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk menyalurkan bentuk pengabdian kepada bangsa melalui kontribusi pada agenda pembangunan jangka panjang nasional.

“Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan mandat sebagai pengelola investasi negara dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik,” ujar Pandu.

Ia menambahkan, setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang sekaligus memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan nasional. Pandu juga menjelaskan bahwa patriot bond merupakan instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat, guna memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.

“Melalui obligasi tersebut, negara memperoleh sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil, sementara pelaku usaha memiliki akses terhadap instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional,” kata Pandu.

Konglomerat Dato Sri Tahir merespons kabar soal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang disebut bakal menerbitkan Obligasi Patriotik atau Patriot Bond jilid II. Penerbitan surat utang itu dikatakan bakal menargetkan penghimpunan dana US$ 1,2 miliar atau setara Rp 20 triliun.

Patriot Bond lanjutan itu juga disebut bakal meluncur pada semester pertama 2025. Rencana ini menjadi putaran kedua setelah Patriot Bond Danantara sebelumnya mencatatkan oversubscribed atau kelebihan permintaan hingga Rp 51,75 triliun.

Mengenai Patriot Bond jilid II, pendiri Mayapada Group itu enggan berkomentar banyak. Dia justru mengatakan belum mengetahui rencana itu. “Belum ada kabar,” kata Tahir kepada Katadata.co.id, Selasa (20/1).

Ketika ditanya apakah akan ikut membeli kembali Patriot Bond, Tahir mengaku akan selalu mendukung program pemerintah. Adapun sebelumnya Tahir masuk ke dalam 46 konglomerat yang berpartisipasi dalam penerbitan Patriot Bond jilid I. Tahir bahkan merogoh dana hingga Rp 1 triliun untuk itu.

Jika mengutip laporan Bloomberg, kupon obligasi diperkirakan berada di bawah tingkat suku bunga pasar dan diskusi tersebut masih berlangsung. Pada penerbitan sebelumnya, Danantara menerbitkan obligasi tenor lima dan tujuh tahun dengan kupon sekitar 2% berada di bawah kupon obligasi pemerintah yang menawarkan imbal hasil sekitar 6,2%.

Katadata juga telah meminta konfirmasi kepada Tim Komunikasi Danantara. Namun hingga berita ini dipublikasikan, badan pengelola investasi negara itu belum memberikan jawaban.

Sebelumnya, Managing Director Treasury Danantara Indonesia, Ali Setiawan, mengatakan Patriot Bond sifatnya instrumen pasar yang diterbitkan melalui skema Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement, bukan penawaran publik. Karena sifatnya bukan untuk publik, penerbitan kembali obligasi itu sangat bergantung pada minat investor.

“Kalau misalnya ada kedua ya kalau ada minat yang besar kami juga pasti akan oke kita buka lagi gitu ya dari peminat untuk berinvestasi di Patriot Bond tersebut ” ucap Ali kepada wartawan di Kantor Danantara, Jakarta, Jumat (28/11).

Tak hanya itu, Ali juga menyebut penerbitan tahap kedua muncul dari reverse inquiry, yaitu ketertarikan pihak investor yang ingin berpartisipasi. Dengan demikian, inisiatif Patriot Bond Jilid II bukan dari Danantara, tetapi dari permintaan investor yang ingin ikut berpartisipasi dalam Patriot Bond jilid selanjutnya.

“Jadi bukan kami yang maksa, tapi ini memang ada reverse inquiry dari mereka untuk ikut berpartisipasi (PatriotBond),” kata Ali.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara disebut tengah menyiapkan penerbitan Obligasi Patriotik atau Patriot Bond jilid II dengan target senilai US$ 1,2 miliar atau setara Rp 20 triliun.

Mengutip laporan Bloomberg, sovereign wealth fund (SWF) Indonesia ini berencana membuka aksi penghimpunan dana tersebut pada semester pertama 2025. Rencana ini menjadi putaran kedua setelah Patriot Bond pertama telah terlaksana pada tahun lalu.

Sumber Bloomberg menyebut, kupon obligasi diperkirakan berada di bawah tingkat suku bunga pasar. Dia mengatakan, diskusi tersebut masih berlangsung dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu.

Pada penerbitan sebelumnya, Danantara menerbitkan obligasi tenor lima dan tujuh tahun dengan kupon sekitar 2% berada di bawah kupon obligasi pemerintah yang menawarkan imbal hasil sekitar 6,2%.

Untuk jilid kedua, Danantara disebut akan menyasar para taipan sawit dan kelompok elite bisnis yang belum berpartisipasi pada penerbitan pertama. Penawaran Patriot Bond ini sebelumnya telah dipaparkan Danantara kepada Presiden Prabowo Subianto awal bulan ini sebagai bagian dari rencana kerja SWF menuju 2026, satu tahun setelah operasional berjalan.

Katadata telah meminta konfirmasi kepada Tim Komunikasi Danantara. Namun hingga berita ini dipublikasikan, Danantara belum memberikan jawaban.

Bergantung pada Minat Investor

Sinyal penerbitan Patriot Bond jilid II sejatinya telah diungkapkan Managing Director Treasury Danantara, Ali Seliawan, pada November lalu. Ali menjelaskan Patriot Bond adalah instrumen pasar yang diterbitkan melalui skema Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement, bukan penawaran publik. Karena itu, penerbitan tahap berikutnya sangat bergantung pada minat investor.

“Kalau misalnya ada kedua ya kalau ada minat yang besar kami juga pasti akan oke buka lagi gitu ya dari peminat untuk investasi di Patriot Bond tersebut,” kata Ali di Kantor Danantara, 28 November.

Ali menambahkan, rencana penerbitan tahap kedua muncul dari reverse inquiry, yakni minat investor yang ingin ikut berpartisipasi. Artinya, inisiatif tidak berasal dari Danantara, melainkan dari permintaan investor.

“Jadi bukan kami yang memaksa, tapi memang ada reverse inquiry dari mereka,” ujar Ali.

Pada tahap pertama, Patriot Bond digunakan untuk pembiayaan proyek waste to energy (WtE) atau pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) melalui skema pembiayaan ekuitas. Di sini, Danantara membeli saham perusahaan patungan yang mengoperasikan fasilitas WtE tersebut.

Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya telah menghimpun dana lebih dari Rp 50 triliun melalui penerbitan surat utang negara kepada konglomerat dalam skema Patriot Bond.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan penerbitan surat utang pada tahun mendatang bakal lebih rendah daripada realisasi penerbitan EBUS (Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk) periode 2025. Penerbitan Patriot Bond SWF Danantara menjadi salah satu penyebabnya.

Sepanjang periode Januari–November 2025, Pefindo mencatat penerbitan obligasi dan sukuk korporasi mencapai Rp198,81 triliun. Nilai tersebut tumbuh 56,88% secara year on year dibandingkan realisasi Rp126,73 triliun pada periode yang sama 2024.

Capaian tersebut belum memasukkan penerbitan Patriot Bond yang diracik lembaga pengelola kekayaan negara (SWF) Danantara dengan nilai emisi mencapai Rp50 triliun. Dengan tambahan tersebut, Pefindo memperkirakan total penerbitan surat utang korporasi hingga akhir 2025 berpotensi melampaui Rp200 triliun.

Memasuki 2026, Pefindo menargetkan penerbitan efek bersifat utang (EBUS) berada pada kisaran Rp154 triliun hingga Rp196,66 triliun, dengan titik tengah Rp175,77 triliun. Target ini lebih rendah dibandingkan proyeksi realisasi pada 2025.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menjelaskan besarnya realisasi penerbitan Patriot Bond pada 2025 menjadi salah satu faktor utama yang mendorong lonjakan penerbitan EBUS sekaligus menjadi dasar penetapan target yang lebih moderat pada tahun berikutnya.

Menurut Suhindarto, surat utang Patriot Bond yang diterbitkan Danantara saja menyumbang sekitar 25,14% dari total realisasi penerbitan EBUS pada 2025.

“Patriot Bond adalah faktor one of di tahun ini yang cukup banyak mempengaruhi penerbitan menjadi sangat tinggi,” katanya dalam Media Forum Pefindo, Selasa (16/12/2025).

Selain faktor Patriot Bond, momentum penerbitan EBUS pada 2025 juga dinilai kuat karena berlangsung pada masa transisi penurunan suku bunga global dan domestik. Kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi emiten karena biaya pendanaan menjadi lebih murah, sekaligus menarik bagi investor yang masih dapat memperoleh kupon relatif tinggi.

“Nah dengan kondisi seperti itu, momennya kan bersambut antara emiten maupun investor, sehingga di tahun ini memang akhirnya membuat momennya sangat favorable bagi pasar surat utang korporasi,” ujar Suhindarto.

Pefindo juga memproyeksikan ruang penurunan suku bunga pada 2026 tidak sebesar 2025. Pada tahun ini, Bank Indonesia tercatat telah memangkas suku bunga acuan hingga 125 basis poin. Dengan demikian, suku bunga acuan pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 4%–4,5%.

Kondisi tersebut diperkirakan membuat laju penerbitan surat utang korporasi pada 2026 tetap memiliki prospek positif, meski tidak sekuat tahun sebelumnya. “Sehingga penerbitannya juga masih memiliki prospek yang bagus, tapi momentumnya tidak sebesar sebelumnya,” kata dia.

Meski demikian, Pefindo menilai peluang pasar surat utang korporasi tetap terbuka lebar, terutama dari potensi masuknya dana asing. Di tengah tren penurunan suku bunga, investor asing dinilai cenderung meningkatkan eksposur pada instrumen ekuitas dan obligasi korporasi, yang pada akhirnya dapat memberikan dorongan lebih besar bagi sektor swasta.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan penerbitan surat utang pada tahun mendatang bakal lebih rendah daripada realisasi penerbitan EBUS (Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk) periode 2025. Penerbitan Patriot Bond SWF Danantara menjadi salah satu penyebabnya.

Sepanjang periode Januari–November 2025, Pefindo mencatat penerbitan obligasi dan sukuk korporasi mencapai Rp198,81 triliun. Nilai tersebut tumbuh 56,88% secara year on year dibandingkan realisasi Rp126,73 triliun pada periode yang sama 2024.

Capaian tersebut belum memasukkan penerbitan Patriot Bond yang diracik lembaga pengelola kekayaan negara (SWF) Danantara dengan nilai emisi mencapai Rp50 triliun. Dengan tambahan tersebut, Pefindo memperkirakan total penerbitan surat utang korporasi hingga akhir 2025 berpotensi melampaui Rp200 triliun.

Memasuki 2026, Pefindo menargetkan penerbitan efek bersifat utang (EBUS) berada pada kisaran Rp154 triliun hingga Rp196,66 triliun, dengan titik tengah Rp175,77 triliun. Target ini lebih rendah dibandingkan proyeksi realisasi pada 2025.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menjelaskan besarnya realisasi penerbitan Patriot Bond pada 2025 menjadi salah satu faktor utama yang mendorong lonjakan penerbitan EBUS sekaligus menjadi dasar penetapan target yang lebih moderat pada tahun berikutnya.

Menurut Suhindarto, surat utang Patriot Bond yang diterbitkan Danantara saja menyumbang sekitar 25,14% dari total realisasi penerbitan EBUS pada 2025.

“Patriot Bond adalah faktor one of di tahun ini yang cukup banyak mempengaruhi penerbitan menjadi sangat tinggi,” katanya dalam Media Forum Pefindo, Selasa (16/12/2025).

Selain faktor Patriot Bond, momentum penerbitan EBUS pada 2025 juga dinilai kuat karena berlangsung pada masa transisi penurunan suku bunga global dan domestik. Kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi emiten karena biaya pendanaan menjadi lebih murah, sekaligus menarik bagi investor yang masih dapat memperoleh kupon relatif tinggi.

“Nah dengan kondisi seperti itu, momennya kan bersambut antara emiten maupun investor, sehingga di tahun ini memang akhirnya membuat momennya sangat favorable bagi pasar surat utang korporasi,” ujar Suhindarto.

Pefindo juga memproyeksikan ruang penurunan suku bunga pada 2026 tidak sebesar 2025. Pada tahun ini, Bank Indonesia tercatat telah memangkas suku bunga acuan hingga 125 basis poin. Dengan demikian, suku bunga acuan pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 4%–4,5%.

Kondisi tersebut diperkirakan membuat laju penerbitan surat utang korporasi pada 2026 tetap memiliki prospek positif, meski tidak sekuat tahun sebelumnya. “Sehingga penerbitannya juga masih memiliki prospek yang bagus, tapi momentumnya tidak sebesar sebelumnya,” kata dia.

Meski demikian, Pefindo menilai peluang pasar surat utang korporasi tetap terbuka lebar, terutama dari potensi masuknya dana asing. Di tengah tren penurunan suku bunga, investor asing dinilai cenderung meningkatkan eksposur pada instrumen ekuitas dan obligasi korporasi, yang pada akhirnya dapat memberikan dorongan lebih besar bagi sektor swasta.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat penerbitan obligasi korporasi yang meningkat sepanjang 2025 (year-to-date/YtD). Sepanjang periode Januari–November 2025, lembaga pemeringkat domestik ini mencatat penerbitan obligasi dan sukuk mencapai Rp198,81 triliun.

Presiden Direktur Pefindo Irmawati menjelaskan bahwa realisasi penerbitan surat utang korporasi sepanjang 2025 telah mencerminkan pertumbuhan 56,88%year-on-year(YoY) dibandingkan Rp126,73 triliun pada periode yang sama 2024.

Bahkan, realisasi penerbitan surat utang korporasi ini belum termasuk obligasi Patriot Bond yang diracik Danantara dengan nilai emisi mencapai Rp50 triliun. Dengan begitu, Pefindo memprediksi total penerbitan surat utang korporasi Tanah Air hingga akhir 2025 dapat mencapai lebih dari Rp200 triliun.

Pefindo juga mencatat rasio penerbitan surat utang terhadap jatuh tempo sepanjang 2025 mencapai 137%, lebih tinggi ketimbang posisi 96% pada periode yang sama 2024. Artinya, penerbitan surat utang pada periode ini telah melebihi nilai jatuh tempo.

“Ini menunjukkan aktivitas yang sangat baik bagi penerbitan surat utang di Indonesia, khususnya di pasarcorporate bondsIndonesia,” katanya, Selasa (16/12/2025).

Diperinci, penerbitan surat utang korporasi tertinggi tercatat pada Juli 2025, dengan nilai emisi mencapai Rp43,02 triliun. Sementara itu, nilai emisi terkecil dihimpun pada Mei 2025 yang hanya mencapai Rp4,34 triliun.

Grup Sinar Mas menjadi salah satu yang perusahaan yang menerbitkan obligasi korporasi pada Juli 2025. Saat itu, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) menerbitkan PUB Obligasi Berkelanjutan V SMART dengan target dana terhimpun Rp5 triliun.

Hal itu sejalan dengan data Pefindo ihwal perusahaan penerbit surat utang. Irmawati menerangkan bahwa dari seluruh penerbitan surat utang sepanjang 2025, sektor lembaga pembiayaan mendominasi dengan 37,7% penerbitan surat utang. Mengekor di belakangnya, sektor perbankan sebesar 17,0%, pulp dan kertas 16,2%, pertambangan 12,2%, telekomunikasi 4,8%, perusahaan induk 3,8%, dan lainnya mencapai 7,6%.

Terdapat total 102 emiten yang telah menerbitkan surat utang dengan 184 emiten masih mencatatkan obligasi yang beredar di pasar. Sebagian besar emiten yang menerbitkan surat utang pada periode ini mengalokasikan dananya guna modal kerja. Hanya sekitar 28,96% yang mengalokasikannya untukrefinancing.

Investor Ritel Serap Obligasi Korporasi

Pada saat yang sama, Pefindo juga mencatat pertumbuhan investor ritel pada periode ini. Dalam keterangannya, Irmawati menegaskan bahwa semakin besarnya investor ritel yang berkontribusi dalam penyerapan surat utang korporasi, turut meningkatkan pendalaman pasar surat utang korporasi domestik.

Pefindo mencatat, kepemilikan investor ritel terhadap obligasi korporasi di pasar sekunder telah mencapai Rp41,36 triliun hingga September 2025. Posisi itu telah melebihi realisasi 2024 yang hanya mencapai Rp37,10 triliun.

Meskipun begitu, investor ritel masih menjadi pemegang surat utang korporasi terkecil dibandingkan dengan investor institusional lainnya. Diperinci, reksa dana menggenggam hingga Rp171,38 triliun, perbankan senilai Rp121,7 triliun, lembaga asuransi senilai Rp112,13 triliun, dan dana pensiun mencapai Rp65,03 triliun surat utang korporasi di pasar sekunder.

“Jadi kami cukup senang walaupun secara proporsional dibandingkan investor institusi masih kecil, tapi mereka [ritel] tumbuh ya. Potensi pengembangan kepemilikan investor ritel dan pendalaman pasar masih sangat besar dan perlu dioptimalkan,” tegas Irmawati.

Pertumbuhan investor ritel di surat utang korporasi juga tampak dari sebaran profesi investor ritel. Ibu rumah tangga tercatat menggenggam total aset senilai Rp81,2 triliun dan pelajar mencapai Rp20 triliun.

“Dan kabarnya juga IDX mau bikin e-IPO untuk surat utang korporasi. Nah ini kan membuka kesempatan juga bagi investor ritel untuk membeli langsung di pasar perdana,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III/2025 sebesar 5,04%, sedikit melambat dibadingkan dengan kuartal II/2025 sebesar 5,12%. Sejumlah peran dilakukan baik oleh sektor swasta maupun pelat merah, dalam hal ini Danantara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8%.

Realisasi pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh konsumsi domestik, ekspor-impor, dan investasi, serta belanja pemerintah. Selain itu, faktor penting dalam struktur ekonomi nasional ialah pelaku usaha dan korporasi di Tanah Air, termasuk BUMN, swasta, perbankan, hingga perusahaan terbuka atau emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam hal BUMN, kehadiran Danantara Indonesia menjadi babak baru yang diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan pelat merah makin moncer.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah peran dilakukan baik oleh Danantara maupun sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Managing Director Treasury Danantara Indonesia Ali Setiawan menuturkan Danantara akan memegang peran ganda yaitu mendanai proyek strategis dan mencari pendapatan atau return dari aktivitas pasar modal. Dia juga menjelaskan Danantara akan mengarahkan aktivitas dengan dua peran dalam jangka panjang.

Dalam proyek strategis, Danantara terlibat dalam pembangunan pengolahan sampah menjadi listrik atau waste to energy (WTE) yang direncanakan akan dibangun pada 33 daerah.

Selain itu, Danantara juga baru-baru ini menerbitkan Patriot Bond dengan nilai Rp50 triliun. Patriot Bond ini disebut menjadi instrumen pembiayaan strategis untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.

Melalui instrumen ini, negara meraih sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil. Adapun pelaku usaha akan memiliki akses terhadap instrumen investasi yang aman sekaligus bermanfaat bagi perekonomian.

Prinsip dasar obligasi patriot adalah partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama. Skema ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk berkontribusi dalam agenda pembangunan lintas generasi.

Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan pihaknya akan fokus pada penciptaan lapangan kerja

Anindya menegaskan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah akan terus mendukung kebijakan nasional, termasuk inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pihaknya percaya keberhasilan pemerintah akan berdampak pada keberhasilan dunia usaha dan perekonomian. Dia menyebutkan Kadin telah berkontribusi dalam sejumlah program besar pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, Kadin juga aktif memfasilitasi tenaga kerja migran.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti sektor padat karya, khususnya tekstil masih mengalami tekanan selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani menjelaskan bahwa hingga saat ini sektor padat karya khususnya tekstil masih mengalami pelemahan hingga 20%.

Shinta juga menyebut industri furnitur menjadi salah satu sektor yang juga mengalami pelemahan bisnis mencapai 20%. Kemudian, sektor otomotif juga mengalami pelemahan sebesar 9% sepanjang tahun ini.

Shinta menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran perlu secara cepat tanggap mengatasi hal ini. Salah satunya, lewat peningkatan pemberian insentif khususnya bagi masyarakat menengah. Upaya itu diperlukan guna menyeimbangkan sisi pemasok atau supply maupun sisi pasar atau demand.