JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah meluncurkan Program Kemandirian Energi Koperasi Indonesia (PKEKI), sebuah inisiatif nasional energi terbarukan berbasis koperasi yang ditargetkan menjangkau lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.

Program ini diluncurkan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI) bekerja sama dengan PT Energy Absolute GreenX Indonesia, dan disebut sebagai program energi terbarukan berbasis koperasi terbesar di Asia.

Peluncuran PKEKI merupakan bagian dari upaya mempercepat kemandirian energi nasional sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat dan transisi menuju pembangunan rendah karbon.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, program ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran koperasi di sektor energi.

“Di bawah kepemimpinan dan arahan Presiden Republik Indonesia, program ini merupakan langkah besar bagi bangsa. Dengan menggerakkan lebih dari 80.000 koperasi, kita menjadikan koperasi sebagai penggerak utama kemandirian energi, ketahanan ekonomi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Ini bukan sekadar program, ini adalah gerakan nasional,” ujar Ferry dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Respons terhadap tantangan energi global

Peluncuran PKEKI dilakukan di tengah meningkatnya volatilitas energi global dan dinamika geopolitik yang memengaruhi stabilitas pasokan energi.

Melalui program ini, pemerintah akan mengembangkan sistem microgrid tenaga surya yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS).

Setiap lokasi dirancang memiliki kapasitas sekitar 0,5 megawatt (MW) tenaga surya dan 1 megawatt hour (MWh) baterai.

Model tersebut dirancang khusus untuk implementasi berbasis koperasi di wilayah desa, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Inisiatif ini ditujukan untuk menyediakan energi yang andal, terjangkau, dan terdesentralisasi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembangkit diesel yang berbiaya tinggi.

Selain itu, program ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung target Net Zero Emissions Indonesia.

Platform investasi energi terbarukan

PKEKI juga dirancang sebagai platform investasi berskala besar yang diharapkan mampu menarik investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ke sektor energi terbarukan di Indonesia.

Dengan menggabungkan model distribusi berbasis koperasi dan pembangunan infrastruktur yang terukur, program ini disebut memiliki kerangka kerja yang bankable, scalable, dan sustainable.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat menarik investasi jangka panjang, baik dari institusi domestik maupun internasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi energi bersih di kawasan Asia dan ASEAN.

Program ini merupakan perpaduan antara kebijakan nasional, kekuatan ekonomi rakyat, dan arus modal global, menjadikannya salah satu platform investasi energi terbarukan paling menarik di emerging markets saat ini.

Dampak sosial dan ekonomi

Selain fokus pada penyediaan energi, PKEKI juga dirancang untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi secara luas.

Program ini diproyeksikan mampu menciptakan puluhan hingga ratusan ribu lapangan kerja, menurunkan biaya energi bagi masyarakat desa dan koperasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Di sisi lain, perluasan akses listrik di wilayah terpencil juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta konektivitas digital.

Transformasi koperasi

Direktur Utama PT Energy Absolute GreenX Indonesia Zulnahar Usman menekankan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur energi, tetapi juga transformasi koperasi sebagai pusat ekonomi mandiri.

“Kami tidak hanya menghadirkan energi, kami membangun koperasi menjadi pusat ekonomi mandiri. Inisiatif ini akan mengubah cara pertumbuhan ekonomi dibangun dari tingkat akar rumput,” ujar Zulnahar.

Sementara itu, Executive Chairman PT Energy Absolute GreenX Indonesia Justin Joel menyebut PKEKI sebagai bagian dari transformasi nasional yang lebih luas.

“Ini bukan sekadar proyek energi, ini adalah platform transformasi nasional. Dengan mengintegrasikan infrastruktur, pembiayaan, dan pemberdayaan koperasi dalam skala besar, kita sedang membangun fondasi baru bagi masa depan Indonesia,” kata Justin.

“Dengan implementasi di lebih dari 80.000 koperasi, program ini akan menjadi salah satu inisiatif energi terbarukan paling ambisius yang pernah dilakukan di Asia,” lanjut dia.

Tahapan implementasi

Program PKEKI akan dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan, skalabilitas, serta dampak jangka panjang di tingkat nasional.

Secara konsep, program ini mengintegrasikan pembangunan infrastruktur energi terbarukan berupa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan BESS microgrid, pemberdayaan koperasi sebagai operator energi lokal, serta penyediaan platform investasi dan pembiayaan.

Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan di tingkat desa.

Peran para pihak

Kementerian Koperasi berperan sebagai lembaga pemerintah yang memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional dan pembangunan inklusif.

Adapun PT Energy Absolute GreenX Indonesia merupakan perusahaan energi terbarukan yang berfokus pada pengembangan tenaga surya dan sistem penyimpanan energi terintegrasi, serta mendukung transformasi energi bersih dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi pemimpin regional dalam pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas di Asia dan ASEAN, sekaligus menghadirkan model transisi energi yang berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang terjadi sejak 18 April 2026 menjadi menjadi tekanan baru bagi energi berbasis fosil. Namun di balik gejolak tersebut, para ekonom melihat peluang besar: momentum akselerasi transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

Kenaikan harga BBM nonsubsidi terbilang tinggi. PT Pertamina (Persero) tercatat mengerek harga Pertamax Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Lalu, harga Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, sementara Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

SPBU swasta juga ikut menaikkan harga sejumlah BBM besutan mereka. BP-AKR contohnya, perusahaan itu menaikkan harga BP Ultimate Diesel dari Rp14.620 menjadi Rp25.560 per liter.

Namun, harga BBM jenis BP 92 tetap sebesar Rp12.390 per liter. Senada, harga BP Ultimate (RON 95) masih dibanderol Rp12.930 per liter.

Tingginya harga BBM dinilai berpotensi menjadi momentum agar pemerintah mendorong penggunaan energi terbarukan. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi akan memicu perubahan perilaku konsumsi energi, meskipun dampaknya berbeda antarsegmen masyarakat.

Dia mengatakan kelompok menengah atas yang selama ini menjadi pengguna utama BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex akan mulai mempertimbangkan kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Dengan lonjakan harga hingga 60%, biaya operasional kendaraan berbasis BBM dapat menjadi lebih mahal dibandingkan EV.

"Jadi dengan naiknya harga bahan bakar nonsubsidi, yang kelas menengah atas akan melihat biaya untuk EV atau kendaraan listrik lebih terjangkau, lebih murah," ucap Bhima ketika dihubungi, Selasa (21/4/2025).

Sementara itu, bagi kelompok menengah bawah, transisi tidak langsung mengarah ke EV. Pergeseran lebih realistis terjadi ke transportasi publik.

Dalam konteks ini, Bhima mendorong pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk memperkuat armada transportasi umum. Bahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan ekstrem seperti subsidi tarif atau penggratisan sementara di wilayah perkotaan seperti Jabodetabek.

Menurut Bhima, langkah tersebut dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

"Konsumsi BBM-nya bisa turun, daya belinya juga bisa tertolong dan efeknya juga bisa membuat sisi inflasi tidak terdampak ke kelas menengah bawah akibat naik harga BBM nonsubsidi dan fiskal BBM subsidi juga tidak bengkak," tutur Bhima.

Di samping itu, Bhima melihat momentum kenaikan harga BBM ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi secara menyeluruh, tidak hanya di sektor transportasi, tetapi juga di sektor ketenagalistrikan.

Menurutnya, pengembangan pembangkit energi surya skala besar hingga 100 gigawatt (GW) dapat menjadi game changer dalam menurunkan ketergantungan pada energi fosil. Saat ini, bauran energi terbarukan di Indonesia tercatat baru mencapai sekitar 14%, masih jauh dari target 25%.

Bhima pun menekankan bahwa saat ini merupakan momentum transisi. Jika momentum ini terlewat, dia memandang RI berisiko menghadapi krisis energi yang lebih parah lagi.

"Karena masyarakat tidak memiliki alternatif dan disediakan infrastrukturnya untuk beralih ke transportasi umum elektrik ataupun transisi energi lainnya di sektor ketenagalistrikan," katanya.

Perilaku Konsumen dan Inkonsistensi Kebijakan

Namun tidak semua pihak optimistis bahwa kenaikan harga BBM dapat secara otomatis mendorong transisi energi. Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai dampaknya bisa terbatas.

Dia menilai harga BBM nonsubsidi sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. Jika harga minyak turun, harga BBM bisa kembali normal dan perilaku konsumsi masyarakat berpotensi kembali seperti semula.

Selain itu, segmen pengguna BBM nonsubsidi relatif kecil dan didominasi kelompok berdaya beli tinggi. Keputusan mereka dalam memilih kendaraan sering kali tidak semata didorong oleh faktor harga BBM, tetapi juga performa dan prestige.

"Keputusan pembelian kendaraan lebih didorong oleh performa dan gengsi, bukan sensitivitas harga bahan bakar sehingga kenaikan [harga BBM] ini tidak cukup menggeser preferensi mereka ke EV," jelas Ishak.

Kebutuhan BBM Tahunan RI

Mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebutuhan konsumsi BBM di Indonesia dalam 8 tahun terakhir hingga 2025 cenderung meningkat, meski sempat menyusut saat pandemi Covid-19 pada 2020.

Sepanjang 2018-2025, rata-rata kebutuhan BBM tercatat sebesar 76,35 juta kiloliter (juta KL), dengan rata-rata kenaikan konsumsi 2,13% per tahun atau bertambah sekitar 1,50 juta KL per tahun.

Tahun	Volume (kiloliter/KL)
2018	74,08 juta
2019	74,4 juta
2020	65,72 juta
2021	70,24 juta
2022	78,31 juta
2023	80,56 juta
2024	82,9 juta
2025	84,58 juta

Sumber: Kementerian ESDM

Ishak menekankan bahwa kunci transisi energi justru terletak pada konsistensi kebijakan. Insentif seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), bea masuk rendah, dan keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi faktor penting dalam mendorong adopsi EV.

Sayangnya, arah kebijakan 2026 justru dinilai menimbulkan ketidakpastian, menyusul pencabutan sejumlah insentif tersebut.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) masih berjalan lambat. Minimnya kewajiban bagi produsen serta keterbatasan dukungan anggaran membuat pengembangannya jauh dari memadai.

"Pembangunan SPKLU masih sangat lambat karena tidak ada kewajiban bagi produsen EV untuk menyediakannya dan tidak ada alokasi APBN secara langsung, sepenuhnya diserahkan kepada PLN dan swasta berbasis pertimbangan bisnis, sehingga progresnya jauh dari memadai untuk mendukung akselerasi transisi energi," jelas Ishak.

Risiko Distorsi dan Tekanan Fiskal

Ekonom INDEF Abra Talattov menambahkan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi memang mengikuti mekanisme pasar melalui formula Harga Indeks Pasar (HIP), sehingga secara regulasi langkah tersebut sah.

Namun, ia mengingatkan adanya risiko distorsi baru. Ketika selisih harga antara BBM nonsubsidi dan subsidi makin lebar, konsumen berpotensi melakukan “downtrading” ke BBM yang lebih murah, termasuk Pertalite atau solar subsidi.

Padahal, tren sebelumnya menunjukkan pergeseran positif, di mana konsumsi BBM nonsubsidi meningkat signifikan, sementara konsumsi Pertalite mulai menurun.

Jika tidak diantisipasi, kondisi ini justru dapat membebani APBN akibat lonjakan konsumsi BBM subsidi.

Untuk itu, Abra menekankan perlunya kebijakan komprehensif, mulai dari reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran, penguatan pengawasan distribusi, hingga digitalisasi sistem pembelian BBM.

"Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang lebih komprehensif, mulai dari pricing policy yang konsisten, perlindungan fiskal, sampai manajemen permintaan energi secara keseluruhan," ucapnya.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi pada akhirnya menjadi titik krusial bagi arah kebijakan energi nasional. Di satu sisi, ia membuka peluang percepatan transisi menuju energi bersih. Namun di sisi lain, tanpa kebijakan yang konsisten dan terintegrasi, momentum tersebut bisa terlewat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri pertambangan melakukan transformasi menuju operasional yang lebih ramah lingkungan melalui berbagai inovasi hijau, mulai dari optimalisasi bauran energi hingga elektrifikasi alat berat.

Langkah ini dinilai krusial seiring meningkatnya tekanan global terhadap praktik keberlanjutan, sekaligus kebutuhan menjaga daya saing sektor tambang yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Executive Director Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) Gita Mahyarani menilai transformasi menuju tambang rendah karbon tidak lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan strategis di tengah perubahan lanskap industri global. Inovasi menjadi kunci agar sektor pertambangan tetap adaptif, efisien, dan kompetitif.

“Industri pertambangan batu bara memiliki peran penting dalam ketahanan energi dan perekonomian. Di tengah perubahan global, penguatan daya saing melalui inovasi menjadi semakin relevan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Salah satu fokus utama inovasi hijau di sektor ini adalah optimalisasi penggunaan energi. Perusahaan tambang mulai mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan, sistem hybrid, serta teknologi manajemen energi untuk menekan konsumsi bahan bakar sekaligus menurunkan emisi.

Director of Power SUN Emmanuel Jefferson Kuesar menyebutkan pengelolaan energi kini menjadi faktor kunci dalam menentukan daya saing perusahaan tambang.

“Perusahaan yang mampu mengelola energi secara lebih efisien dan cerdas akan memiliki posisi lebih kuat dalam menghadapi dinamika pasar dan tuntutan global,” katanya.

Selain itu, inovasi juga diarahkan pada elektrifikasi kendaraan dan alat berat tambang. Upaya ini mencakup pengembangan armada berbasis listrik, penyediaan infrastruktur pengisian daya, hingga model bisnis yang memungkinkan implementasi secara bertahap dan terukur.

Director of Mobility SUN Karina Darmawan menilai elektrifikasi menjadi salah satu solusi konkret untuk menekan emisi tanpa mengorbankan produktivitas operasional.

Di sisi lain, transformasi hijau di sektor tambang juga didorong oleh meningkatnya kontribusi emisi dari sektor industri, termasuk pengolahan mineral dan smelter. Hal ini terjadi di tengah kebijakan pemerintah yang terus mendorong hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam.

Dengan kondisi tersebut, pelaku industri dituntut untuk menyeimbangkan antara target dekarbonisasi dan keberlanjutan operasional. Pendekatan yang ditempuh pun diarahkan pada solusi yang aplikatif dan tetap menjaga efisiensi biaya.

Inovasi berbasis efisiensi energi dan teknologi rendah karbon tidak hanya berdampak pada penurunan emisi, tetapi juga berpotensi meningkatkan produktivitas serta menekan biaya dalam jangka panjang.

Ke depan, transformasi hijau di sektor pertambangan diperkirakan akan semakin masif, seiring meningkatnya tuntutan pasar global, kebutuhan pembiayaan berkelanjutan, serta komitmen Indonesia dalam menekan emisi karbon.

Dengan demikian, inovasi tidak hanya menjadi instrumen keberlanjutan, tetapi juga strategi bisnis untuk menjaga daya saing industri tambang nasional.

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah mendorong pemerintah terus berinovasi dan melakukan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendukung penuh langkah pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar biodiesel B50 guna mencapai cita-cita kemandirian energi di tengah krisis global saat ini.

Hal tersebut dikatakan Najib menanggapi langkah pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi. Kenaikan signifikan terjadi pada BBM jenis Pertamax Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

“Saya mendukung pemerintah untuk terus berinovasi mencari alternatif. Program B50 sebagai produk lokal biodisiel harus didukung guna mencapai kemandirian dalam produksi BBM alternatif. Lalu proses transisi dalam program energi terbarukan yang ramah lingkungan juga harus terus diupayakan,” ujar Najib, Selasa (21/4/2026).

Dia yakin bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi telah melalui proses panjang. Dia mengaku memahami jika saat ini muncul kekhawatiran kenaikan BBM nonsubsidi akan berdampak atau memberikan efek domino kepada daya beli masyarakat.

“Betul selalu ada dampak lanjutan dari kenaikan BBM, tapi perlu diingat bahwa kenaikan tersebut sudah melalui proses yang panjang,” tuturnya.

Dia melihat pemerintah telah berusaha mempertahankan harga BBM terkhusus yang bersubsidi di tengah krisis global. Padahal, kata dia, di satu sisi saat ini rantai pasokan terganggu sehingga menyebabkan kelangkaan BBM di dunia.

“Dan pilihan terakhir dalam rangka menjaga stabilitas pilihan menaikan harga BBM nonsubsidi menjadi opsi paling berat,” ujar Najib, Sekretaris Fraksi PAN DPR ini.

Dia pun menganalisis kenaikan harga BBM nonsubsidi juga merupakan pilihan untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Menurut dia, pilihan ini merupakan upaya agar harga BBM subsidi tidak naik di tengah krisis global akibat perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

“Kita berdoa saja krisis ini tidak terlalu berlarut tapi saya melihat apa yang sudah dikerjakan pemerintah sudah luar biasa baik, dibanding negara tetangga yang lebih parah terdampak,” pungkasnya.

Pemerintah terus mempercepat pengembangan energi terbarukan melalui proyek bioetanol di Provinsi Lampung yang kini memasuki tahap baru. Proyek strategis ini melibatkan perusahaan otomotif Jepang Toyota, PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), serta Danantara Investment Management.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan pengembangan proyek sebenarnya telah berjalan sejak setahun terakhir, meski dilakukan secara tertutup. Saat ini PNRE sudah menjalin koordinasi dan akan menjadikan Toyota Tsuho dari Japanese Group sebagai mitra kerja.

"Dan akan didukung mitra teknologi lainnya dari Jepang seperti RaBIT (konsorsium riset beberapa perusahaan otomotif dan energi Jepang)," papar Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu usai memimpin pertemuan dengan CEO Toyota Motor Asia di Jakarta (20/4).

Todotua menjelaskan, Lampung dipilih sebagai lokasi awal pembangunan karena memiliki potensi bahan baku (feedstock) yang melimpah, seperti tebu, ubi, dan sorgum.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pendampingan sejak akhir 2025, termasuk koordinasi lintas kementerian dan fasilitasi kerja sama dengan mitra teknologi dari Jepang.

Proyek pengembangan bioetanol yang tengah dijajaki bersama Toyota, PNRE, dan Danantara Investment Management ini dirancang dalam dua tahap.

Pada tahap awal atau pilot project, fasilitas ditargetkan memiliki kapasitas produksi 60 kiloliter per tahun pada kuartal III 2027. Selanjutnya, tahap komersial direncanakan mencapai kapasitas 60.000 kiloliter per tahun pada kuartal IV 2028.

Pengembangan proyek mengadopsi pendekatan multi-feedstock dengan memanfaatkan limbah biomassa, termasuk dari kelapa sawit, jagung, dan sorgum. Teknologi generasi kedua (2G) akan digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas pasokan bahan baku sekaligus mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Pengembangan ini juga mencakup budidaya sorgum secara bertahap, mulai dari pilot seluas 10 hektare pada 2026 hingga pengembangan komersial mencapai 6.000 hektare pada 2027. Proyek akan berlokasi di Lampung dengan dukungan lahan dari PTPN.

Di sisi kebijakan, pemerintah telah memperkuat komitmen melalui roadmap mandatori pencampuran bioetanol dalam bahan bakar, yaitu E5 pada 2026-2027, meningkat menjadi E10 pada 2028-2030, hingga menuju E20 dalam jangka panjang.

"Kita mendorong proyek ini dalam rangka untuk mempersiapkan komitmen roadmap mandatori menjadi E10, sehingga negara kita juga siap," ujar Todotua.

Todotua menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar masih tinggi, mencapai sekitar 61% dalam satu dekade terakhir. Di sisi lain, volatilitas harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik semakin mempertegas urgensi transisi energi.

Pengembangan proyek mengadopsi pendekatan multi-feedstock dengan memanfaatkan limbah biomassa, termasuk dari kelapa sawit, jagung, dan sorgum. Teknologi generasi kedua (2G) akan digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas pasokan bahan baku sekaligus mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif kuat, antara lain cadangan nikel terbesar dunia (42%), serta posisi sebagai produsen utama kelapa sawit dan kelapa global yang berpotensi menjadi bahan baku bioenergi.

Pemerintah juga mengapresiasi keterlibatan Toyota dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Namun demikian, peluang kerja sama dinilai masih terbuka luas, khususnya pada pengembangan bioetanol berbasis multi bahan baku.

CEO Toyota Motor Asia Masahiko Maeda menyatakan pihaknya melihat peluang besar dalam pengembangan ekosistem bioenergi di Indonesia, termasuk penguatan rantai pasok lokal melalui kolaborasi strategis dengan mitra industri.

Menurutnya, kerja sama ini juga sejalan dengan strategi Multi-Pathway Toyota dalam mencapai target netralitas karbon, termasuk melalui pengembangan teknologi baterai dan energi alternatif.

"Kolaborasi ini akan memperkuat rantai pasok lokal yang kuat, mendukung pendekatan Multi-Pathway Toyota menuju netralitas karbon," ujarnya

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat kolaborasi internasional guna mendorong investasi berkualitas dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia berbasis hilirisasi dan energi berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ubi kayu mulai didorong masuk rantai industri untuk menopang ketahanan pangan dan energi nasional. Penguatan tidak lagi berhenti di budi daya, tetapi diarahkan ke hilirisasi hingga pengolahan bioetanol.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyiapkan pengembangan terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk komoditas ini. Direktur Utama PTPN III Denaldy Mulino Mauna mengatakan, model yang disiapkan mencakup peningkatan produktivitas di kebun hingga penguatan industri pengolahan.

"Program ini dirancang sebagai model pengembangan terintegrasi dari hulu hingga hilir,” kata Denaldy dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Pada sisi hulu, perusahaan fokus pada optimalisasi lahan, peningkatan produktivitas, serta pengembangan varietas unggul yang adaptif. Sementara di hilir, penguatan diarahkan pada industri bioetanol melalui kerja sama operasional di fasilitas pabrik di Lampung.

“Program ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam membangun ekosistem agroindustri masa depan yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Denaldy.

Ia menilai ubi kayu memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai komoditas pangan tetapi juga bahan baku energi. Karena itu, pengembangannya perlu dilakukan menyeluruh agar rantai nilai terbentuk dan efisien.

PTPN III juga menjajaki kolaborasi dengan pemerintah daerah, petani, hingga pelaku industri untuk memastikan pasokan bahan baku dan keberlanjutan produksi. Di Lampung, perusahaan telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, asosiasi petani, serta mitra industri pengolahan.

“Pertemuan tersebut melibatkan pemerintah daerah, petani, hingga mitra operasional untuk memastikan kesiapan implementasi,” kata Denaldy.

Selain itu, penguatan riset dilakukan bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan produktivitas, termasuk melalui pengembangan varietas dan teknik budidaya.

Pengembangan industri bioetanol dinilai berpotensi menciptakan efek ekonomi, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan nilai tambah komoditas pertanian.

PTPN III menilai integrasi hulu-hilir menjadi kunci agar komoditas seperti ubi kayu tidak hanya menjadi bahan mentah, tetapi masuk ke rantai industri yang lebih luas dan bernilai tambah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga think-tank Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah meninjau ulang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 terkait pajak kendaraan bermotor. IESR menilai penghapusan mandat pajak 0 persen bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai "regresi regulasi" yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi serta mengancam target kemandirian energi nasional.

IESR menekankan keberlanjutan investasi di sektor kendaraan listrik sangat bergantung pada stabilitas regulasi. Terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan Permendagri 11/2026 dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

"Pasal 7 UU HKPD telah memberikan arah kebijakan yang sangat maju dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak. Kami memandang perlunya sinkronisasi agar Permendagri 11/2026 tetap mengacu pada mandat undang-undang tersebut, sehingga status 'bukan objek pajak' bagi kendaraan listrik tetap terjaga," kata Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa dalam pernyataannya, Senin (20/4/2026).

Melalui pengenalan formula Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan koefisien bobot, Permendagri 11/2026 secara sepihak menetapkan kendaraan listrik sebagai "objek pajak". Fabby menilai kebijakan ini bertolak belakang dengan visi Presiden Prabowo dalam menekan impor BBM dan akan menghambat pencapaian target 2 juta mobil serta 13 juta motor listrik pada 2030.

Fabby menekankan kendaraan listrik jauh lebih efisien dengan konsumsi energi 70-80 persen lebih rendah dibanding mesin bakar, sehingga pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sangat krusial untuk menarik minat masyarakat sekaligus memangkas beban subsidi BBM pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk mengembangkan energi terbarukan berbasis kelapa sawit, yaitu bensin sawit atau biogasoline.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari transformasi perusahaan untuk memperkuat bisnis hilir sejalan dengan kebijakan pemerintah.

“Sinergi dengan ITS adalah langkah konkret PalmCo dalam mengintegrasikan riset teknologi ke dalam skala industri,” kata Jatmiko berdasarkan keterangannya, Jakarta, Senin.

Ia menyebut fokus perusahaan tidak hanya pada peningkatan produktivitas, tetapi juga membangun ekosistem bisnis sawit yang berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan energi bersih.

Menurut dia, ruang lingkup kerja sama mencakup riset energi terbarukan hingga pemanfaatan teknologi untuk menciptakan ekosistem zero waste di lingkungan perkebunan.

"Dengan dukungan riset ITS, kami optimistis mampu mengakselerasi implementasi energi bersih, termasuk pengembangan biogasoline yang sangat dinantikan pasar," ujar dia.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Jatmiko bersama Rektor ITS Bambang Pramujati di Surabaya, Minggu (19/4), serta disaksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Menurut Menteri Amran, pengembangan bensin sawit perlu segera didorong ke tahap industrialisasi agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kita mulai dari industri skala kecil dulu, kalau ini berhasil, langsung kita buka skala besar. Ini adalah langkah nyata menuju ketahanan energi nasional,” tegas Amran.

Ia menambahkan kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi menjadi kunci dalam mengoptimalkan komoditas sawit sebagai sumber energi alternatif.

Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menekankan pentingnya hilirisasi hasil riset agar dapat memberikan manfaat nyata bagi industri dan masyarakat.

“Kami mendorong agar hasil riset kampus memiliki dampak nyata. Kerja sama dengan PTPN IV PalmCo ini menjadi jembatan penting agar inovasi seperti bensin sawit dapat diterapkan dalam skala masif,” ucap Bambang.

Dari sisi teknis, Ketua Tim Peneliti ITS Hosta Ardhyananta menjelaskan inovasi yang dikembangkan difokuskan pada efisiensi konversi minyak sawit menjadi bahan bakar yang dapat digunakan pada mesin kendaraan saat ini.

Kerja sama PalmCo dan ITS ini direncanakan berlangsung selama lima tahun dengan pembentukan tim kerja untuk mengawal implementasi teknologi di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, tim dari ITS bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pendampingan untuk memastikan inovasi tersebut siap dan layak diproduksi secara massal.

Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan energi terbarukan berbasis sawit serta mendukung upaya hilirisasi industri perkebunan nasional.

Pemerintah berharap melalui hilirisasi tersebut, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dapat ditekan secara bertahap.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mengejar target energi surya 100 gigawatt (GW) dalam 3 tahun menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya durasi penyinaran efektif yang belum memenuhi standar.

Wakil Ketua Pengembangan Usaha Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Bakti S. Luddin, melihat target tersebut sebagai dorongan sekaligus ujian bagi kesiapan industri dalam negeri, terutama dalam aspek teknis dan implementasi di lapangan.

Bakti mengatakan, besarnya target tersebut perlu diterjemahkan secara lebih rinci agar dapat direalisasikan secara bertahap dan terukur.

“Terkait target 100 gigawatt energi surya, kami dari MKI melihatnya adalah ini satu motivasi dan tantangan baru,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Bakti mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi surya, terutama didukung oleh ketersediaan sumber daya matahari yang melimpah. Namun, dia mengatakan keterbatasan durasi penyinaran efektif menjadi kendala utama dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu itu, teknologi PLTS nantinya akan dilengkapi dengan sistem battery energy storage system (BESS).

Durasi penyinaran efektif sering disebut sebagai Peak Sun Hours (PSH). PSH bukanlah jumlah jam dari matahari terbit hingga terbenam (yang biasanya berlangsung sekitar 12 jam di khatulistiwa), melainkan jumlah jam di mana intensitas radiasi matahari mencapai rata-rata 1,000W/m2.

Secara global, angka PSH bervariasi tergantung lokasi geografis. Namun, untuk wilayah tropis seperti Indonesia, durasi penyinaran efektif idealnya berkisar antara 3,5 hingga 5 jam per hari. Meskipun matahari bersinar dari jam 06.00 hingga 18.00, produksi listrik yang benar-benar efisien biasanya hanya terjadi antara pukul 10.00 pagi hingga 14.00 atau 15.00 siang.

Selain tantangan teknis, aspek implementasi proyek juga menjadi sorotan. Hal ini termasuk kesiapan PLN dalam mengeksekusi proyek serta skema pengembangan yang akan ditempuh.

Bakti menyebut, proyek PLTS kemungkinan akan dikembangkan secara bertahap melalui berbagai skala, mulai dari puluhan megawatt di sejumlah lokasi hingga program berbasis desa.

Salah satu skema yang mengemuka adalah pembangunan PLTS berkapasitas 1 megawatt di setiap desa. Dengan jumlah desa yang besar, skema tersebut dinilai berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target nasional.

Meski demikian, implementasi program tersebut membutuhkan dukungan manajemen dan tata kelola yang memadai agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kami MKI melihatnya positif. Kalau kami bisa ikut terlibat juga terhadap pemikiran dan pelaksanaannya, dengan sangat hati kita akan bantu,” kata Bakti.

Adila Isfandiari, Lead Researcher Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) mengatakan, skema atap surya dan power wheeling dapat menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai target energi surya 100 GW pemerintah.

Menurutnya, melalui dua skema tersebut, pemerintah tidak perlu membebani anggaran negara (APBN) maupun menambah utang. Lewat pengembangan atap surya oleh rumah tangga dan pemanfaatan skema power wheeling pada industri, partisipasi masyarakat dan sektor swasta dapat membantu pelaksanaan mega proyek 100 GW.

“Skema ini tidak hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN, tetapi juga memberikan kepastian suplai listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi,” ujar Adila.

Adila menuturkan, untuk mencapai target elektrifikasi 100 GW dalam dua hingga tiga tahun seperti yang dicanangkan pemerintah, Indonesia harus meningkatkan kecepatan pertumbuhan EBT hampir 50 kali lipat dari tren historis saat ini.

Mengingat keterbatasan anggaran negara dalam konteks proyek energi surya 100 GW, atap surya dan power wheeling dapat berkontribusi untuk menambah kapasitas listrik energi terbarukan dengan cepat.

Adila mengatakan, melalui skema tersebut, PLN tetap bisa berperan sebagai operator sistem dan penyedia jaringan, sekaligus memperoleh pendapatan dari biaya penggunaan jaringan (wheeling fee), sementara investasi pembangkit dapat didorong oleh sektor swasta.

Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan insentif agar pelanggan PLN di segmen non-subsidi (R-2 dan R-3), yang berjumlah sekitar 2,88 juta pelanggan, untuk semakin terdorong menggunakan energi surya.

Adila menjelaskan, dengan asumsi konservatif bahwa setiap rumah memasang atap surya sebesar 1-2 kilowatt peak (kWp), segmen tersebut berpotensi menambah sekitar 2,9 gigawatt peak (GWp) hingga 5,8 GWp kapasitas terpasang.

"Ini dapat menjadi sumber pertumbuhan cepat (quick wins) dalam jangka pendek, terutama karena tidak memerlukan pembiayaan dari APBN,” ujar Adila.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan percepatan transisi energi ke sumber energi baru terbarukan (EBT) sebagai salah satu strategi utama menghadapi tekanan global dan mencapai kemandirian serta ketahanan energi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar Abdurrahim memaparkan, pengembangan sumber energi EBT kini tidak lagi sekadar alternatif. Menurutnya, EBT kini telah menjadi kunci dalam membangun sistem energi yang tangguh dan berdaulat.

Wanhar menuturkan, pemerintah mendorong percepatan pengembangan berbagai sumber energi, mulai dari tenaga surya, angin, hidro, panas bumi, hingga membuka peluang energi baru termasuk nuklir. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan impor energi sekaligus memperkuat industri dalam negeri.

"Selain menjaga pasokan, pengembangan energi terbarukan juga dinilai mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pemanfaatan sumber daya lokal," kata Wanhar dalam acara Launching Electricity Connect 2026 di Jakarta pada Jumat (17/4/2026).

Wanhar menjelaskan, di tengah dinamika global seperti konflik geopolitik, krisis energi, dan perlambatan ekonomi dunia, sektor ketenagalistrikan diposisikan sebagai tameng untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kondisi global tersebut memicu volatilitas harga energi dan gangguan rantai pasok yang berdampak langsung pada perekonomian. Hal ini menuntut adanya ketahanan dan adaptasi yang lebih dari setiap negara.

"Dalam konteks tersebut, tantangan global semakin menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian energi dan industrialisasi berbasis realisasi sebagai fondasi ketahanan nasional," kata Wanhar.

Wanhar memaparkan, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 20/2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM tahun 2025–2029, pemerintah telah menetapkan indikator ketahanan energi melalui dua dimensi utama, yakni kemandirian dan ketahanan energi.

Kemandirian energi diukur dari optimalisasi sumber daya domestik, peningkatan komponen dalam negeri, serta peran tenaga kerja lokal.

Sementara itu, ketahanan energi tecermin dari keandalan pasokan listrik, kecukupan cadangan energi, rasio elektrifikasi, efisiensi jaringan, hingga kemampuan sistem memenuhi standar keandalan.

"Selain itu, peningkatan produksi listrik dari energi baru terbarukan juga menjadi faktor penting dalam memastikan ketahanan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan fasilitas pilot Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sejak 2017 sebagai uji coba teknologi konversi sampah menjadi energi listrik yang sekaligus menjadi bagian dari upaya menjawab tantangan pengelolaan sampah perkotaan dan mendukung kebijakan pemerintah terkait energi terbarukan.

Program ini juga berkaitan dengan sejumlah regulasi pemerintah, mulai dari Perpres No 18/2016, Perpres No 35/2018, hingga Perpres No 109/2025 yang menekankan percepatan pengolahan sampah menjadi energi ramah lingkungan. Kebijakan tersebut menjadi dasar penguatan teknologi PLTSa di berbagai kota di Indonesia.

Peneliti Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN, Wiharja, menjelaskan bahwa sistem PLTSa bekerja dengan memanfaatkan sampah kota sebagai bahan bakar. Sampah terlebih dahulu dipilah dan dikeringkan untuk meningkatkan nilai kalor sebelum masuk ke proses pembakaran.

“Pendekatan ini mampu mengolah dan mengurangi volume sampah secara cepat dan signifikan hingga 80 persen sekaligus mengkonversinya menjadi energi,” ujar dikutip dalam pernyataan resmi, Jumat (17/4/2026).

Dia menjelaskan, panas hasil pembakaran digunakan untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan generator sehingga menghasilkan listrik. Sementara gas buang dari proses tersebut tetap di filter agar sesuai baku mutu lingkungan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Menurut Wiharja, fasilitas pilot PLTSa Merah Putih yang dikembangkan BRIN masih berada pada skala demonstratif dengan kapasitas 100 ton sampah per hari. Proyek ini pernah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada periode 2018 hingga 2022, dengan hasil listrik sekitar 700 kW yang digunakan untuk kebutuhan internal.

“Dalam skala pengembangan penuh, potensi energi dari sampah perkotaan di kota besar seperti Jakarta dapat mencapai puluhan megawatt, tergantung pada volume dan karakteristik sampah,” kata Wiharja.

BRIN menilai teknologi ini memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari penggunaan teknologi dalam negeri hingga kemampuan adaptasi terhadap karakter sampah Indonesia yang cenderung memiliki kadar air tinggi. Sistem ini juga dirancang agar dapat ditingkatkan ke skala lebih besar sesuai kebutuhan daerah.

Selain itu, teknologi ini dinilai lebih efisien karena dilengkapi proses pra-perlakuan sampah, serta fokus pada pengendalian emisi dan residu. Pendekatan ini juga membuka peluang penerapan di berbagai wilayah dengan penyesuaian kondisi lokal.

Secara global, teknologi waste to energy berbasis insinerasi sudah banyak digunakan di negara maju seperti Jepang, Jerman, Prancis, China, dan Singapura. Data World Bank dan UNEP menunjukkan teknologi ini mendominasi sekitar 78–79 persen pasar pengolahan sampah energi dunia.

Namun, BRIN menekankan bahwa implementasi di Indonesia tetap membutuhkan sejumlah syarat, seperti ketersediaan sampah, kesiapan investasi, serta penerimaan masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan.

Berikut keunggulan utama teknologi PLTSa BRIN:
- Mengolah sampah domestik dengan teknologi dalam negeri
- Berbasis riset nasional yang bisa disesuaikan dengan kondisi daerah
- Adaptif terhadap karakteristik sampah Indonesia yang belum terpilah
- Efisiensi tinggi melalui proses pra-perlakuan sampah
- Pengendalian emisi dan residu untuk menjaga kualitas lingkungan
- Dapat dikembangkan ke skala lebih besar sesuai volume sampah daerah

PLTSa ini diproyeksikan menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah nasional. Selain mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir, teknologi ini juga diharapkan mendukung transisi energi bersih dan ekonomi sirkular di Indonesia.

Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PLN Tanjungpinang bersama perusahaan swasta ODC Energy..,

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) menjajaki kerja sama pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan pihak swasta, guna memperkuat ketahanan energi di daerah tersebut.

"Pemanfaatan energi surya merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan energi daerah," kata Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Kamis.

Menurut Lis, pengembangan PLTS sangat baik, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan tenaga listrik yang ada. Namun demikian, penerapannya perlu dipelajari secara matang, baik untuk kebutuhan pemerintahan maupun masyarakat secara luas.

Ia menyebut, tidak menutup kemungkinan pemanfaatan energi surya tersebut akan diterapkan pada fasilitas pemerintahan sebagai langkah awal.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PLN Tanjungpinang bersama perusahaan swasta ODC Energy. Apabila telah tercapai kesepakatan yang baik, maka sangat memungkinkan untuk dilaksanakan proyek percontohan PLTS di Tanjungpinang," ujarnya.

Lis menambahkan, pihaknya telah menerima tawaran pengembangan proyek PLTS dari PT Hijau Makmur Energi bersama ODC Energy yang merupakan developer dan konsultan energi terbarukan asal Belanda.

ODC Energy menawarkan kerja sama strategis, mulai dari penyusunan desain teknis, kajian kelayakan finansial, hingga pengelolaan implementasi proyek dari tahap perencanaan hingga operasional

"ODC Energy adalah konsultan dan pengembang proyek energi terbarukan yang fokus pada pengembangan sistem fotovoltaik (PV) surya," ungkapnya.

Dia mengutarakan penjajakan kerja sama ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan instalasi energi terbarukan pada wilayah-wilayah potensial di Tanjungpinang.

ODC Energy menilai Tanjungpinang memiliki potensi yang sangat baik untuk pengembangan sistem PV surya.

"Kerja sama ini segera kita tindaklanjuti melalui koordinasi lintas pihak, sehingga pengembangan energi terbarukan di Tanjungpinang dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari komitmen bersama menuju pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan," demikian Lis.

Pewarta: Ogen
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026