Jakarta (ANTARA) - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menyerukan peningkatan transparansi terkait kebijakan publik dan harga komoditas-komoditas strategis pada Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 yang diperingati setiap 20 April.

“YLKI menyoroti praktik kenaikan tarif layanan di sektor strategis seperti transportasi, energi, dan air minum yang sering kali tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik,” kata Niti Emiliana di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, akibat minimnya transparansi dalam pengambilan berbagai kebijakan publik tersebut, masyarakat sebagai konsumen menjadi pihak yang paling terdampak tanpa memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan keberatan atau masukan.

Padahal, lanjut dia, kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan dan perlindungan konsumen, bukan semata-mata kepentingan bisnis atau fiskal.

“Oleh karena itu, YLKI menuntut adanya transparansi dalam penetapan tarif dan kebijakan publik, termasuk keterbukaan komponen biaya serta pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.

Salah satu kebijakan publik yang akhir-akhir ini menjadi sorotan karena menimbulkan dampak yang luas di masyarakat adalah terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menuturkan, dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan pada Februari 2026, baru 2,1 juta di antaranya yang diaktifkan kembali kepesertaannya per 15 April lalu.

Niti menyatakan layanan kesehatan dan perlindungan dari produk berisiko adalah hak dasar konsumen yang harus dijamin negara, sehingga percepatan reaktivasi peserta PBI yang dinonaktifkan menjadi langkah mendesak guna memastikan tak ada masyarakat rentan kehilangan akses layanan kesehatan.

Selain akses terhadap layanan kesehatan, pihaknya juga menyoroti terkait produk makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

Ia pun meminta pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap produk yang membahayakan kesehatan, termasuk produk adiktif serta pangan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL), melalui regulasi yang tegas, pembatasan iklan, serta pengawasan yang efektif.

“Tanpa intervensi negara yang kuat, konsumen akan terus terekspos risiko kesehatan yang sistemik,” ucapnya.

Tidak hanya perbaikan terhadap tata kelola PBI BPJS Kesehatan, YLKI juga memandang pentingnya penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Niti mengatakan, MBG merupakan kebijakan strategis yang harus dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Ia juga menekankan agar implementasi program tersebut tidak menggerus alokasi wajib belanja negara di sektor pendidikan, sehingga diperlukan transparansi dan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Di samping itu, identifikasi ulang penerima manfaat penting untuk memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran.

Ia juga meminta pemerintah untuk menjamin keamanan pangan dalam setiap tahapan implementasi program, dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) atas setiap risiko, termasuk potensi keracunan makanan.

“Tanpa jaminan keamanan dan akuntabilitas, program (MBG) ini justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok paling rentan,” ujar Niti.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta resmi menetapkan majelis hakim untuk mengadili perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Tiga hakim berpangkat perwira menengah (pamen) ditunjuk dalam persidangan ini.

Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta Mayor Endah Wulandari mengatakan susunan majelis hakim ini ditetapkan menggunakan aplikasi Smart Majelis. "Dengan menggunakan Aplikasi Smart Majelis, Majelis yang menyidangkan para terdakwa dengan korban Andrie Yunus terkonfirmasi berjumlah tiga orang," ujar Endah saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).

Endah menambahkan susunan hakim itu adalah Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, Letnan Kolonel (Letkol) Kum Irwan Tasri, dan Mayor Laut (H) M. Zainal Abidin. Fredy sekaligus ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini.

"Kolonel Fredy hakim ketua," imbuh dia.

Adapun sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan diagendakan akan berlangsung pada Rabu (29/4/2026) mendatang. Pengadilan Militer II-08 Jakarta juga menjamin sidang ini terbuka untuk umum.

"Estimasi (sidang perdana) tetap, tapi kita tunggu besok. Penetapan sidang akan ditandatangani besok," ujar Endah.

Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada SIPP Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Perkara ini teregister dengan nomor 70-K/PM.I1- 08/AL/IV/2026. Perkara ini teregister sejak 17 April 2026.

Dalam SIPP tersebut keempat terdakwa adalah Edi Sudarko (Serda ES), Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (Lettu BHW), Nandala Dwi Prasetya (Kapten NDP), dan Lettu Sami Lakka.

Makassar (ANTARA) - Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan penuh dalam melayani keberangkatan jamaah calon haji 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan menghadirkan layanan "Mecca Route" perdana

"Kesiapan layanan ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengaturan alur pelayanan jamaah, penyiapan fasilitas pendukung, hingga dukungan personel operasional," kata General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Ruly Artha di Makassar, Senin.

Layanan "Mecca Route" merupakan fasilitas khusus yang memungkinkan jamaah menyelesaikan proses imigrasi Arab Saudi di bandara asal.

Dengan demikian, lanjut dia, setibanya di Arab Saudi, jamaah tidak perlu lagi melalui pemeriksaan imigrasi sehingga waktu kedatangan menjadi lebih efisien.

Dia mengatakan hal itu untuk memastikan proses keberangkatan berjalan aman, tertib, dan lancar pada musim haji tahun ini.

Menurut dia, pihak bandara menyiapkan tujuh konter Mecca Route untuk mendukung proses pemeriksaan dokumen keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan sebelum keberangkatan.

Selain itu, Bandara Sultan Hasanuddin juga menyiapkan berbagai fasilitas penunjang seperti area holding jamaah, "boarding lounge" serta sarana ibadah guna meningkatkan kenyamanan selama proses keberangkatan.

Dari sisi keamanan, Ruly mengatakan sebanyak 33 personel Airport Security ditugaskan di Asrama Haji Makassar untuk melakukan pemeriksaan bagasi tercatat, mencegah masuknya barang terlarang, serta memastikan seluruh prosedur keamanan penerbangan terpenuhi.

Penerbangan perdana jamaah haji dijadwalkan berlangsung pada Rabu (22/4) dini hari dengan rute Makassar menuju Madinah, yang turut menandai dimulainya operasional embarkasi haji tahun ini.

Menurut dia, seluruh kesiapan telah dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, mulai dari alur keberangkatan, fasilitas, hingga dukungan personel, dengan melibatkan kementerian terkait, maskapai, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Kehadiran layanan Mecca Route menjadi nilai tambah dalam pelayanan haji tahun ini karena memberikan kemudahan bagi jemaah untuk langsung melanjutkan rangkaian ibadah setibanya di Arab Saudi," ujarnya.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens mengungkapkan langkah nyata, cerdas, dan multidimensional Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Boni menuturkan, selama April 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan serangkaian langkah strategis yang mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang proaktif dan multidimensional.

“Mulai dari penguatan pariwisata olahraga di Bali, sinergi digital, keamanan ibadah haji, hingga menjaga kondusivitas iklim investasi nasional di tengah turbulensi global," kata Boni Hargens dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Bahkan, kata dia, pada Senin, 20 April 2026, Kapolri Listyo bersama Gubernur Bali I Wayan Koster secara resmi melepas 11.000 pelari dalam ajang Wondr Kemala Run 2026 di Bali. Menurutnya, kehadiran Kapolri dalam acara ini bukan sekadar seremonial, melainkan merupakan sinyal kebijakan yang bermakna, bahwa institusi Polri berkomitmen untuk hadir tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata olahraga (sport tourism).

Boni mengatakan, Bali sebagai destinasi wisata internasional memiliki daya tarik yang tidak perlu diragukan. “Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan arus wisatawan, khususnya pasca-pandemi dan di tengah persaingan destinasi global yang semakin ketat, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang solid," tuturnya.

Dia mengatakan keterlibatan Polri dalam event seperti di Bali memberikan jaminan keamanan yang implisit, meningkatkan kepercayaan wisatawan domestik dan mancanegara, sekaligus memperkuat citra Polri sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. "Dari perspektif kebijakan publik, langkah ini mencerminkan pendekatan soft policing yang semakin relevan di era modern bahwa kepolisian yang efektif tidak hanya diukur dari kapasitas penindakan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” imbuhnya.

Menurut dia, sinergi antara Kapolri dan Gubernur Koster dalam konteks ini juga memperkuat koordinasi pusat-daerah, yang menjadi fondasi penting bagi stabilitas lokal. Di luar konteks Wondr Kemala Run, kata dia, Kapolri Listyo Sigit pada April 2026 menegaskan empat agenda strategis yang mencerminkan prioritas institusional Polri dalam menghadapi tantangan kontemporer.

Keempat agenda ini, kata dia, tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk sebuah kerangka kebijakan yang koheren dalam menjaga stabilitas nasional di berbagai dimensi. “Keempat agenda ini mencerminkan spektrum tanggung jawab Polri yang luas dari ranah digital, keagamaan, ekonomi, hingga geopolitik. Analisis terhadap keempat agenda ini penting untuk memahami arah strategis institusi Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit menjelang akhir masa jabatannya," jelasnya.

Agenda pertama yang ditekankan Kapolri adalah penguatan sinergi antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah ini merespons realitas bahwa kejahatan siber dan pelanggaran hukum di ruang digital semakin kompleks, masif, dan lintas batas.

Dia menilai Polri menyadari bahwa kapasitas penegakan hukum konvensional tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman digital yang terus berkembang, mulai dari kejahatan siber, penyebaran disinformasi, penipuan daring, hingga konten ilegal yang mengancam keamanan publik. Karena itu, kata dia, sinergi dengan Komdigi bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan merupakan integrasi strategis antara dua institusi yang memiliki mandat berbeda namun saling melengkapi.

"Komdigi memiliki akses terhadap infrastruktur dan regulasi ruang digital, sementara Polri memiliki kewenangan penegakan hukum. Kolaborasi keduanya berpotensi menciptakan ekosistem penegakan hukum digital yang lebih efektif, terintegrasi, dan responsif," ungkapnya.

Agenda kedua yang menjadi perhatian Kapolri, kata dia, adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelayanan bagi jemaah haji Indonesia tahun 2026. Menurutnya, Indonesia secara konsisten merupakan negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia, dengan ratusan ribu warga negara melaksanakan ibadah setiap tahunnya.

"Besarnya skala ini membawa tantangan keamanan dan logistik yang tidak trivial, baik di dalam negeri maupun di Tanah Suci. Instruksi Kapolri untuk membentuk Satgas Haji mencerminkan pemahaman bahwa keamanan ibadah haji merupakan isu yang memiliki dimensi ganda, dimensi keagamaan yang menyangkut hak konstitusional warga negara untuk beribadah, dan dimensi keamanan publik yang membutuhkan koordinasi lintas institusi,” ujarnya.

Satgas ini, lanjut dia, diharapkan mampu mengintegrasikan fungsi pengamanan, pelayanan, dan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah serta instansi terkait lainnya. Menurut dia, dari perspektif kebijakan publik, pembentukan Satgas Haji juga merupakan langkah yang responsif terhadap dinamika keamanan di Timur Tengah yang kerap tidak menentu.

"Polri perlu memastikan bahwa jemaah haji Indonesia terlindungi secara komprehensif, mulai dari proses keberangkatan, perjalanan, hingga kepulangan ke Tanah Air. Langkah ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warganya di luar negeri," ungkap dia.

Agenda ketiga adalah komitmen Kapolri untuk memperkuat hubungan dengan kalangan buruh merupakan langkah yang strategis dan bernuansa tinggi. Dia menegaskan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah adalah fondasi bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Polri dalam konteks ini berperan sebagai penjamin ketertiban yang tidak memihak, memastikan bahwa hak-hak buruh terlindungi sekaligus kepentingan investasi terjaga.

"Ketegangan antara kepentingan buruh dan investor seringkali menjadi sumber instabilitas sosial yang berdampak pada persepsi risiko bagi calon investor, baik domestik maupun asing. Dengan secara eksplisit menyatakan komitmen pada soliditas dengan buruh, Kapolri mengirimkan sinyal bahwa Polri bukan instrumen represi, melainkan mediator yang berorientasi pada keadilan dan ketertiban bersama," ucapnya.

Agenda keempat adalah penekanan Kapolri pada pentingnya persatuan nasional merespons konteks geopolitik yang semakin tidak menentu, yakni ketegangan perdagangan global, pergeseran tatanan dunia multipolar, dan ancaman fragmentasi sosial yang dipercepat oleh disinformasi digital. Menurut dia, stabilitas internal menjadi aset strategis yang sangat berharga bagi Indonesia di tengah dinamika ini.

"Pernyataan Kapolri tentang persatuan nasional bukan sekadar retorika. Dalam kapasitasnya sebagai kepala institusi keamanan domestik, penegasan ini memiliki implikasi operasional bahwa Polri akan menggunakan kewenangannya untuk melindungi kohesi sosial, mencegah polarisasi, dan menindak aktor-aktor yang berupaya memecah belah masyarakat demi kepentingan sempit," tegas dia.

Dia mengatakan dua agenda terakhir sinergi dengan buruh dan penekanan pada persatuan nasional di tengah turbulensi global mencerminkan dimensi kepemimpinan yang melampaui fungsi kepolisian konvensional. Keduanya bersentuhan langsung dengan stabilitas politik dan ekonomi nasional yang menjadi prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan.

Bekasi (ANTARA) - PT. Jasamarga Transjawa Tol (JTT) membagikan 400 bingkisan kepada pengguna jalan secara serentak di sejumlah gerbang tol Ruas Trans Jawa dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional sekaligus bentuk apresiasi kepercayaan pengendara.

"Pembagian bingkisan dilaksanakan serentak hari ini di lima gerbang tol strategis yaitu GT Bekasi Barat, GT Cikampek Utama, GT Ciperna, GT Krapyak serta GT Kejapanan," kata Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo di Bekasi, Senin.

Dia mengatakan momentum Hari Konsumen Nasional menjadi pengingat penting bagi perusahaan untuk senantiasa menempatkan konsumen jalan tol atau pengguna jalan tol sebagai prioritas utama dalam setiap layanan.

"Bagi kami, memastikan konsumen dapat menikmati layanan di jalan tol menjadi hal penting sehingga kehadiran perusahaan sebagai bagian perjalanan konektivitas juga perlu terus kita optimalkan. Melalui kegiatan yang dilakukan di Hari Konsumen Nasional ini, kami ingin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan masyarakat sekaligus menegaskan komitmen kami untuk terus melayani sepenuh hati," katanya.

Ria menambahkan peringatan Hari Konsumen Nasional menjadi momentum positif bagi perusahaan untuk terus berinovasi serta meningkatkan kualitas layanan di seluruh Ruas Tol Trans Jawa.

Setiap masukan dan kepercayaan dari pelanggan dipandang sebagai fondasi penting bagi perusahaan untuk terus bertumbuh dan menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin baik.

"Ke depan, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang semakin responsif, nyaman dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jalan tol. Bagi kami, setiap kenyamanan yang dirasakan oleh pelanggan merupakan semangat yang menggerakkan setiap langkah pelayanan kami," katanya.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sehingga masa depan energi Indonesia bertumpu pada pemanfaatan sumber daya domestik yang efisien dan berkelanjutan.

"Dengan semangat kebersamaan, kita bisa menciptakan masa depan energi yang lebih baik. Kita ingin menghadirkan energi yang lebih terjangkau, mendorong investasi lebih besar, serta mempercepat pembangunan nasional," ujar Darmawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Pernyataan ini selaras dengan proyeksi pemerintah yang memperkirakan investasi di sektor ketenagalistrikan akan melampaui 500 miliar dolar AS untuk mendukung target transisi energi.

Darmawan sebelumnya menyatakan Indonesia membutuhkan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional, untuk menjembatani ketimpangan antara lokasi sumber energi terbarukan, yang umumnya di daerah terpencil, dengan pusat permintaan listrik di kawasan ekonomi utama.

Proyek interkoneksi Sumatera-Jawa yang menggunakan teknologi HVDC, dengan panjang sirkuit 112 kilometer, menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah yang saat ini sedang dalam tahap persiapan.

Pemerintah dan PLN telah merencanakan dua proyek transmisi HVDC (high voltage direct current) dalam dekade mendatang sebagai bagian dari RUPTL 2025-2034.

Menyikapi hal ini, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menggandeng CIGRE Indonesia (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) menyelenggarakan workshop bertajuk "HVDC Transmission: Indonesia's Green Enabling Interconnection" di Jakarta, Senin ini.

Workshop menjadi forum strategis yang mempertemukan pelaku industri, regulator, hingga pemangku kepentingan global untuk membahas peran teknologi HVDC sebagai tulang punggung interkoneksi listrik hijau di Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam percepatan transisi energi menuju sistem kelistrikan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76 persennya berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, dan panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi (baterai dan pumped-storage hydropower).

Lebih rincinya, target energi terbarukan dalam RUPTL tersebut mencakup 42,6 GW dari energi baru terbarukan (EBT), meliputi 17,1 GW tenaga surya, 11,7 GW air, 7,2 GW angin, dan 5,2 GW panas bumi.

Komitmen ini semakin diperkuat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW dalam waktu relatif singkat, sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung target ambisius 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.

Pemerintah juga mengalokasikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun pada 2026.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di tengah dinamika dunia kerja yang semakin kompleks, kebutuhan akan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang terstruktur dan berbasis data kian menjadi perhatian utama perusahaan. Menjawab tantangan tersebut, Bipi Consulting hadir sebagai biro psikologi yang berfokus membantu perusahaan memahami, menilai, dan mengembangkan potensi karyawan secara optimal.

Melalui pendekatan psikologi terapan dan praktik human resources (HR) modern, Bipi Consulting mendukung perusahaan dalam membangun sistem penilaian kinerja yang lebih objektif dan berkelanjutan. Seluruh proses dilakukan dengan dukungan tenaga profesional bersertifikasi serta penggunaan alat ukur yang mengacu pada standar HIMPSI.

CEO Bipi Consulting, Arnita Kusumaningrum, menekankan pentingnya pengelolaan SDM yang selaras dengan visi perusahaan.

“Penilaian kinerja yang baik bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana perusahaan dapat memahami potensi individu secara menyeluruh,” ujarnya dalam sesi diskusi di Jakarta Selatan.

Sebagai mitra strategis, Bipi Consulting menyediakan berbagai layanan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan perusahaan, mulai dari tahap rekrutmen hingga pengembangan karyawan. Layanan tersebut meliputi psikotes karyawan, jasa psikotes perusahaan, hingga tes IQ dengan alat ukur terstandar.

Selain itu, perusahaan juga menghadirkan layanan Assessment Center untuk membantu organisasi melakukan evaluasi kompetensi secara lebih mendalam. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan memperoleh gambaran menyeluruh terkait potensi, perilaku kerja, hingga kesiapan karyawan menghadapi tantangan ke depan.

Tidak hanya berfokus pada performa, Bipi Consulting juga menaruh perhatian pada kesejahteraan psikologis karyawan. Layanan konseling karyawan dan konseling kesehatan mental menjadi bagian dari solusi yang ditawarkan guna mendukung produktivitas sekaligus menjaga keseimbangan kerja.

Layanan Bipi Consulting dirancang fleksibel untuk berbagai segmen, mulai dari individu, institusi pendidikan, hingga perusahaan. Dengan jaringan cabang di lebih dari 30 kota besar di Indonesia, perusahaan mampu menghadirkan layanan secara langsung di berbagai wilayah.

Arnita menambahkan, pendekatan yang digunakan menekankan bahwa kompetensi tidak hanya dilihat dari kemampuan teknis, tetapi juga aspek psikologis dan perilaku yang berkembang melalui pengalaman.

“Bagi kami, karyawan adalah aset penting perusahaan. Memahami mereka secara lebih dalam adalah langkah awal untuk membangun organisasi yang kuat,” katanya.

Melalui kombinasi layanan psikologi dan strategi HR, Bipi Consulting terus memperkuat perannya sebagai mitra perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan dan pengusaha rokok dinilai menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola cukai. Pengungkapan ini menegaskan bahwa pelanggaran cukai bukanlah sekadar persoalan administratif biasa, melainkan kejahatan serius yang berdampak sistemik terhadap ekonomi negara.

Ekonom Piter Abdullah menilai, terbongkarnya skandal suap ini menyingkap tabir penyimpangan dalam sistem pengawasan yang berjalan selama ini. Indikasi kuat menunjukkan adanya relasi gelap antara praktik industri rokok ilegal dengan lemahnya integritas aparat penegak hukum.

"Ini momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola cukai. Dampaknya bukan hanya soal administrasi, tetapi juga penerimaan negara dan stabilitas industri," ujar Piter dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Kebijakan Layer Baru Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif



Lebih lanjut, Piter menegaskan, bahwa praktik peredaran rokok ilegal telah masuk dalam kategori kejahatan ekonomi yang merugikan banyak pihak. Berdasarkan analisisnya, terdapat tiga dampak destruktif utama dari kejahatan ini. Pertama, setiap batang rokok ilegal yang beredar tanpa pita cukai secara langsung merampas potensi pendapatan negara.

Kedua, produsen rokok legal harus menanggung beban pajak hingga 70% dari harga jual, sementara produsen ilegal bebas menekan harga dan memperbesar modal produksi. Ketimpangan ini menciptakan persaingan tidak sehat yang dalam jangka panjang berpotensi menekan produksi industri legal dan memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ketiga, kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai untuk menekan konsumsi rokok menjadi sia-sia. Masyarakat dengan mudah beralih ke rokok ilegal yang harganya bisa mencapai sepertiga dari rokok legal.

"Negara dirugikan karena kehilangan cukai, industri legal dirugikan, dan kebijakan pengendalian konsumsi menjadi tidak efektif. Ini jelas kejahatan ekonomi yang dampaknya sistemik," tegas Piter.

Di tengah upaya penegakan hukum, Piter juga menyoroti wacana pemerintah terkait struktur dan tarif cukai. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menambah kompleksitas sistem cukai yang ada saat ini.

Tampung Rokok Ilegal, Purbaya Siapkan Layer Cukai Tambahan Baru



Rencana penambahan layer atau lapisan baru dalam struktur tarif cukai, seperti wacana golongan SKM III yang bertarif rendah, dinilai justru berpotensi memperumit sistem dan membuka celah manipulasi baru. Ia mengingatkan bahwa arah kebijakan sebelumnya yang fokus pada penyederhanaan tarif jauh lebih transparan dan mudah diawasi.

"Masalah utama kita bukan kurangnya layer, tetapi kompleksitas sistem itu sendiri. Ketika sistem terlalu rumit, peluang moral hazard semakin besar dan pelaku usaha bisa mencari celah," jelasnya.

Meskipun kebijakan fiskal (penyesuaian tarif) dan penegakan hukum harus berjalan secara simultan, Piter menilai aspek penegakan hukum saat ini jauh lebih mendesak untuk diprioritaskan. Menurunkan atau menyesuaikan tarif tanpa diimbangi pengawasan yang kuat tidak akan menghentikan peredaran rokok ilegal.

Tanpa pengawasan ketat dan sanksi hukum yang memberikan efek jera, para pelaku kejahatan akan menganggap pelanggaran ini tidak memiliki konsekuensi serius.

"Kalau dibiarkan, rokok ilegal akan terus berkembang dan semakin sulit dikendalikan. Karena itu, pengungkapan kasus oleh KPK ini seharusnya menjadi fondasi utama evaluasi tata kelola cukai untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus melindungi industri yang patuh hukum," kata Piter.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ancaman fenomena Godzilla El Nino tidak masalah bagi Indonesia, karena stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog diproyeksikan mencapai 5 juta ton dalam tiga hari ke depan

Amran mengatakan stok CBP saat ini mencapai 4,9 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, membuat ketahanan pangan nasional aman dalam menghadapi geopolitik global dan kekeringan ekstrem akibat fenomena Godzilla El Nino.

"Kalau dampak ini, ada El Nino Godzilla, itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena stok (CBP) kita insya Allah tiga hari ke depan 5 juta ton, tertinggi selama Republik ini merdeka," kata Mentan ditemui usai rapat dengan 170 bupati seluruh Indonesia di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Senin.

Amran menegaskan, meskipun terjadi kekeringan, stok beras melimpah hampir dua kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, membuat pemerintah optimistis tidak akan terjadi krisis pangan meskipun akan menghadapi dinamika global dan perubahan iklim.

"Pernah dulu (stok CBP) mencapai 2,6 juta ton (pada) tahun 1984, sekarang hampir dua kali lipat," ujarnya.

Selain cadangan yang terkelola dengan baik di gudang Perum Bulog, ketersediaan beras nasional ditopang oleh standing crop atau padi yang siap panen diproyeksikan mencapai 11 juta ton, guna memperkuat ketahanan pangan di tengah potensi dampak El Nino.

Pemerintah juga mencatat ketersediaan beras di sektor Horeka (Hotel, Restoran, Kafe/Katering) mencapai 12,5 juta ton, sehingga total cadangan beras yang dikelola sangat besar dan mampu mencukupi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.

Adapun total potensi stok gabungan antara gudang pemerintah, standing crop, dan sektor Horeka diperkirakan melebihi kebutuhan konsumsi, memberikan jaminan keamanan pangan yang sangat kokoh bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan estimasi dampak El Nino yang diprediksi berlangsung selama enam bulan, pemerintah meyakini cadangan beras yang setara 11 bulan ini lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.

"Estimasi El Nino itu hanya enam bulan. Sedangkan cadangan (beras) kita (diproyeksikan mampu memasok hingga) 11 bulan. Artinya lebih dari cukup," bebernya.

Adapun dalam menjaga produktivitas pertanian, Mentan mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk program irigasi melalui pompanisasi dan bantuan benih unggul sebagai langkah strategis menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena Godzilla El Nino.

Dari total anggaran tersebut, pemerintah menggelontorkan lebih dari Rp3 triliun khusus untuk penguatan infrastruktur irigasi, termasuk pompanisasi dan optimalisasi sumber air bagi lahan pertanian di daerah rawan kekeringan.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan program cetak sawah baru seluas 30 ribu hektare guna memperluas area tanam dan meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional secara bertahap dan berkelanjutan.

Program irigasi yang diperkuat mencakup pengelolaan lahan hingga 1,5 juta hektare di seluruh Indonesia melalui berbagai metode, termasuk pompanisasi, pemanfaatan sungai, embung dan sumber air lainnya.

Dalam implementasinya, pemerintah telah membuka pendaftaran bantuan pompa air sebanyak 80 ribu unit yang ditargetkan mampu menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan sawah terdampak kekeringan.

Selain pompanisasi, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp2 triliun untuk penyediaan benih unggul tahan kekeringan guna mendukung peningkatan indeks pertanaman di berbagai wilayah.

Benih tersebut dirancang untuk mempercepat masa tanam serta memungkinkan petani meningkatkan frekuensi tanam dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mengatakan kritik atau pendapat yang disampaikan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun konstitusional dan tidak bisa dipidana. Sebaliknya, Pigai mengatakan bahwa pernyataan Saiful Mujani tidak serta merta dijamin konstitusi.

"Maka kalau (pendapat) Feri Amsari dan Ubedilah Badrun adalah hak asasi manusia karena (merupakan) penilaian terhadap kebijakan pemerintah, maka (pernyataan) Saiful Mujani tidak serta merta dijamin konstitusi," ujar Natalius Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Senin (20/4/2026).

Pigai lantas menyinggung Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Kata Pigai, kovenan itu menegaskan bahwa pendapat ad hominem serta pernyataan yang mengganggu stabilitas nasional yang berujung pada makar justru tidak diperbolehkan.

"Ada banyak ahli mengatakan pendapat Saiful Mujani itu dijamin HAM, enggak. Pendapatmu yang menghasut yang menyebabkan ujungnya adalah makar dalam Sirakusa Prinsipil tentang pembatasan HAM, Sirakusa Prinsipil tentang pembatasan HAM itu hak asasi manusia dibatasi ketika pendapat tersebut mengancam instabilitas nasional," ungkap Pigai.

"Jadi ketika Anda mengganggu instabilitas, (hak pendapat) bisa dibatasi," sambungnya.

Oleh karenanya, menurut Pigai, adanya pelaporan terhadap Saiful Mujani perlu dihormati. Pigai menerangkan bahwa pernyataan Saiful Mujani pada akhirnya perlu diuji di pengadilan untuk membuktikan ada tidaknya dugaan pelanggaran hukum.

"Maka kalau (Saiful Mujani) dilaporkan, pengujiannya ke peradilan itu boleh. Nanti peradilanlah yang memutuskan bahwa pendapatnya itu sesuai apa tidak. Bertentangan dengan HAM, hukum, dan bertentangan dengan hukum. Jadi Saiful Mujani itu adalah pengujian apakah pendapat itu sesuai dengan koridor hukum atau tidak," pungkasnya.

JAKARTA - Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Instruksi Gubernur Nomor 500.11/004/INSTRUKSI/DISHUB/2025 yang melarang angkutan batubara melintasi jalan umum kini menuai sorotan serius dari berbagai pihak. Kebijakan yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2026 tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada kelancaran transportasi, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional.

Alih-alih semata-mata bertujuan mengurai kemacetan dan mengurangi kerusakan infrastruktur, implementasi kebijakan ini justru menimbulkan konsekuensi strategis yang lebih luas. Distribusi batubara sebagai energi primer utama bagi pembangkit listrik mulai mengalami hambatan signifikan.

Pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara menegaskan, bahwa dampak kebijakan tersebut tidak lagi bersifat potensial, melainkan telah nyata dirasakan di lapangan. Ia menyebutkan, bahwa distribusi batubara ke sedikitnya sembilan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Sumatera bagian selatan mulai terganggu, padahal PLTU masih menjadi tulang punggung pasokan listrik di kawasan tersebut.

Transformasi Batubara Menuju Energi Bernilai Tambah



“Ini bukan sekadar kekhawatiran. Gangguan pasokan sudah terjadi dan bahkan memaksa adanya dispensasi distribusi. Jika kondisi ini terus berlanjut, stabilitas pasokan listrik sangat berisiko terganggu,” ujar Surya dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ia menambahkan, bahwa meskipun tujuan pemerintah daerah untuk menjaga kualitas infrastruktur dan mengurangi kemacetan dapat dipahami, pendekatan kebijakan yang diambil dinilai kurang mempertimbangkan aspek strategis sektor energi yang memiliki dampak luas hingga tingkat nasional.

Lebih lanjut, kebijakan tersebut juga dinilai belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan energi nasional yang tengah mendorong percepatan pembangunan sektor ketenagalistrikan.

Pemerintah pusat saat ini menjalankan berbagai agenda strategis, di antaranya penambahan kapasitas listrik sekitar 71 gigawatt dalam 10 tahun ke depan, elektrifikasi penuh ribuan desa pada periode 2029-2030, penguatan kemandirian energi nasional, serta percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih.

Abaikan Surat Kementerian ESDM, Gubernur Jambi Tegaskan Angkutan Batubara lewat Sungai



Dalam konteks tersebut, kelancaran distribusi energi primer seperti batubara tetap menjadi fondasi utama, khususnya selama masa transisi energi yang masih bergantung pada PLTU. “Terjadi ketidaksinkronan kebijakan. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong peningkatan produksi listrik secara masif, namun di sisi lain distribusi bahan baku utamanya justru mengalami hambatan di tingkat daerah,” jelasnya.

Situasi ini semakin kompleks di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu, termasuk ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi dunia. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia justru dituntut untuk memperkuat ketahanan energi domestik secara menyeluruh, baik dari sisi hulu maupun hilir.

Kebijakan yang berpotensi menghambat distribusi energi di dalam negeri dinilai sebagai langkah yang kontraproduktif terhadap upaya tersebut. “Ketika tekanan global meningkat, setiap negara berlomba memperkuat sistem energinya. Indonesia tidak boleh mengambil kebijakan yang justru melemahkan distribusi energi di dalam negeri,” tegasnya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan yang ada. Tanpa adanya sinkronisasi, tumpang tindih regulasi berisiko tidak hanya menghambat distribusi energi, tetapi juga dapat merugikan kepentingan nasional secara lebih luas.

JAKARTA - Jejak digital Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias IBAM dinilai bisa jadi bukti mens rea atau niat jahat dalam proyek pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Menurut Pengamat Hukum Fajar Trio, bukti digital berupa chat forensik yang ditemukan penyidik menjadi kunci utama untuk membuktikan unsur Willens en Wetens—kehendak dan kesadaran—para terdakwa.

Fajar mengatakan, jika dalam percakapan tersebut ditemukan pengaturan angka dan koordinasi dengan pihak swasta sebelum proses lelang dimulai, maka alibi "kesalahan administrasi" dengan sendirinya gugur. “Bukti digital bukan sekadar pelengkap. Itu adalah manifestasi dari mens rea atau niat jahat. Jika Ibrahim Arief (Ibam) terbukti berkoordinasi dengan vendor untuk mengunci spesifikasi, itu menunjukkan ia sadar dan menghendaki hasil yang melanggar aturan," kata Fajar saat dihubungi, Senin (20/4/2026).

Dia pun menyoroti temuan terkait manipulasi harga satuan yang dilakukan tanpa survei pasar yang sah. Dalam doktrin hukum pidana, tindakan mengabaikan kewajiban survei bukan sekadar kelalaian, melainkan pintu masuk untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi.

Fakta persidangan menunjukkan adanya dugaan aliran dana sebesar Rp809 miliar ke perusahaan yang terafiliasi dengan Nadiem. “Ketika harga dimanipulasi tanpa prosedur, maka unsur menguntungkan pihak tertentu dalam UU Tipikor sudah terpenuhi. Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal motif ekonomi ilegal," tuturnya.

Adapun mengenai kedudukan hukum, Fajar melihat adanya pola penyertaan (Deelneming) antara pembuat kebijakan dan tenaga ahli. Dalam kasus ini, Ibam sebagai konsultan teknologi diduga berperan sebagai pelaksana yang membuka akses informasi tidak sah, sedangkan Nadiem sebagai pimpinan tertinggi berperan memfasilitasi atau setidaknya mengetahui proses tersebut.

"Kedudukan Ibam yang memiliki akses eksklusif kepada menteri menciptakan jalur komando bayangan. Jika terbukti ada aliran informasi rahasia kepada vendor sebelum tender, maka keduanya dapat dijerat sebagai satu kesatuan konspirasi pidana," kata Fajar.

Status proyek yang barangnya sudah terkirim merupakan salah satu poin krusial yang sering menjadi perdebatan. Akan tetapi, Fajar mengingatkan bahwa korupsi dalam UU Tipikor merupakan delik yang menitikberatkan pada proses yang melawan hukum.

Walaupun Chromebook telah didistribusikan, penyimpangan dalam penetapan harga dan spesifikasi dinilai tetap masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Fajar menuturkan, korupsi adalah kejahatan dalam proses.

“Barang boleh saja sampai, tapi jika harganya digelembungkan atau spesifikasinya dikunci untuk merek tertentu, kerugian negara tetap terjadi. Itulah yang disebut delik formil, perbuatannya sudah cukup untuk dikategorikan sebagai korupsi tanpa harus menunggu kerugian itu nyata di akhir,” pungkasnya.

Diketahui, Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jumlahnya mencapai Rp809.596.125.000 atau Rp809 miliar.

Angka itu terungkap berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/2026). "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000," ujar jaksa.

Jaksa mengatakan dugaan perbuatan melawan hukum Nadiem itu dilakukan bersama mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias IBAM, mantan Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, dan mantan Direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsyah.

Selain itu, kata jaksa, Nadiem diduga memperkaya pihak lain yang merupakan perorangan atau pun korporasi. Dalam dakwaan disebutkan, terdapat 25 orang yang diduga diperkaya dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

Jaksa mengatakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai total Rp2,1 triliun. Hasil penghitungan kerugian berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1.567.888.662.716,74 (Rp1,5 triliun) serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621.387.678.730 (Rp621 miliar) berdasarkan kurs terendah pada kurun waktu Agustus 2020-Desember 2022.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. Pada intinya, pasal itu mengatur tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau bertindak melawan hukum yang merugikan keuangan negara, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.