Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan segera berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk menyikapi rencana kenaikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita.

"Nanti, aku baru pulang dari Tanah Suci (melaksanakan ibadah haji). Nanti akan koordinasi dengan Pak Mendag, aku lapor Pak Menko," kata Mentan Amran ditemui usai Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan hal itu menanggapi pertanyaan pers tentang rencana penyesuaian HET Minyakita yang sebelumnya telah disampaikan Kementerian Perdagangan.

Amran mengaku terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso terkait kebijakan tersebut.

Selain berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan, Amran juga menyebut hasil pembahasan mengenai perkembangan harga dan kebijakan Minyakita akan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

Saat ditanya mengenai kondisi harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang disebut masih berfluktuasi, Amran menegaskan perlu melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu sebelum menyampaikan penilaian resmi pemerintah.

"Aku baru masuk kantor. Tunggu, rakor dulu," ujar Amran.

Meski demikian, Amran menilai harga CPO saat ini seharusnya berada dalam kondisi yang baik, namun pemerintah tetap akan melakukan pembahasan lintas kementerian sebelum mengambil keputusan mengenai HET Minyakita.

"Harusnya sekarang ini harga CPO kita baik-baik saja. Nanti aku koordinasi (kepada) Menteri Perdagangan, kemudian lapor Pak Menko," kata Mentan singkat.

Amran belum memberikan keterangan lebih rinci mengenai rencana kenaikan HET Minyakita karena baru masuk kantor setelah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng rakyat atau Minyakita dalam dua minggu ke depan.

"Hari ini kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk Minyakita," ujar Budi usai rapat koordinasi tingkat menteri bidang pangan di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (4/6).

Terkait HET terbaru Minyakita, Budi menyebut belum ada kesepakatan yang dicapai.

Menurutnya, penetapan harga terbaru Minyakita masih akan dibahas lebih lanjut antar kementerian dan lembaga.

Budi menyampaikan keputusan pemerintah untuk menaikkan HET Minyakita berdasarkan perkembangan harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang sempat mengalami kenaikan.

Tak hanya itu, Kemendag juga masih mengamati harga tandan buah segar (TBS) yang sempat mengalami penurunan.

Menurutnya, HET baru bisa ditetapkan setelah harga CPO dan TBS cukup stabil.

Budi menargetkan HET Minyakita yang baru dapat ditetapkan dalam waktu 1-2 minggu ke depan.

Saat ini HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Penyesuaian HET murni didorong oleh faktor kenaikan harga bahan baku CPO dan biaya produksi yang mempengaruhi perhitungan keekonomian produk minyak goreng rakyat tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa untuk memperkuat pengembangan sektor perkebunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pemerintah menyiapkan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa secara nasional," kata Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan penyediaan bibit unggul tersebut merupakan bagian dari program besar pemerintah dalam mempercepat pengembangan komoditas perkebunan strategis yang memiliki potensi tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dia menyebutkan hal itu di sela melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kebun pembibitan kelapa dan kakao di Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Sabtu (6/6).

Dia menyampaikan saat ini pemerintah tengah mengembangkan sekitar 870 ribu hektare lahan perkebunan yang mencakup berbagai komoditas unggulan, antara lain kakao, kelapa, tebu, pala, dan mete yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menjelaskan pengembangan perkebunan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu pilar penting pembangunan ekonomi nasional ke depan.

Ia menegaskan seluruh komoditas yang dikembangkan memiliki prospek besar karena didukung kebutuhan pasar domestik maupun internasional yang terus meningkat, terutama untuk produk olahan bernilai tambah tinggi.

Selain memperluas areal tanam, pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan agar hasil perkebunan dapat menjadi bahan baku industri dalam negeri melalui program hilirisasi yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Menurutnya, hilirisasi komoditas seperti kelapa, kakao, dan mete menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Pemerintah juga memastikan seluruh bantuan yang diberikan kepada petani berasal dari anggaran negara dan harus tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat lapangan.

Untuk wilayah Sulawesi Tenggara, pemerintah menyiapkan sekitar 38 juta benih sebagai bagian dari program nasional pengembangan perkebunan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani setempat.

Ia menegaskan seluruh bantuan diberikan secara gratis kepada petani, mulai dari penyediaan bibit unggul, pengolahan lahan, hingga proses penanaman sehingga tidak membebani penerima manfaat program tersebut.

Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani agar mereka dapat meningkatkan produksi tanpa terkendala biaya awal yang selama ini sering menjadi hambatan pengembangan usaha.

Lebih lanjut, Amran berharap program pengembangan perkebunan dan hilirisasi dapat menciptakan sedikitnya tiga juta lapangan kerja permanen dalam tiga tahun mendatang serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Artinya apa? Kita buka lahan dan tenaga kerjanya terus-menerus sampai 30 tahun bekerja di situ karena tanamannya insya Allah produktif," ucap Mentan.

Adapun dalam kunjungan di wilayah Kabupaten Konawe tersebut, Mentan menilai kualitas pembibitan kelapa dan kakao yang dikembangkan sangat baik dan layak menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

"Ini contoh bibit kelapa yang bagus, ini harus dicontoh seluruh Indonesia," kata Amran.

Menurutnya, jutaan bibit kelapa dan kakao yang disiapkan di Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari program pengembangan perkebunan nasional yang diarahkan untuk mendukung hilirisasi komoditas strategis.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian terus mempercepat hilirisasi subsektor perkebunan nasional guna meningkatkan nilai tambah komoditas dan kesejahteraan petani.

Melalui program pengembangan tujuh komoditas strategis, yakni kakao, kelapa, tebu, kopi, pala, mete, dan kemiri, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp9,5 triliun dengan target pengembangan 870 ribu hektare kebun rakyat pada periode 2025–2027 untuk memperkuat pasokan bahan baku industri dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

harga TBS harus kembali normal dan petani harus merasakan manfaatnya

Jakarta (ANTARA) - Petani dari berbagai sentra sawit menyatakan dukungannya terhadap langkah cepat Kementerian Pertanian (Kementan) mengawal pemulihan harga tandan buah segar (TBS) agar kembali menguntungkan petani usai sempat anjlok.

Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin, para petani menyampaikan harga TBS mulai berangsur membaik meskipun masih diperlukan pengawalan agar pemulihan terjadi secara merata.

Perwakilan petani dari berbagai sentra sawit, mulai dari Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara hingga Banten, menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus harapan agar harga TBS kembali stabil dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

Salah satunya disampaikan Ardiansyah Saragih, petani sawit dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Ia menilai kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap persoalan harga sawit memberikan harapan baru bagi jutaan petani.

"Harga sawit memang sempat turun sangat dalam, tetapi sekarang mulai naik kembali," kata Ardiansyah.

Menurut Ardiansyah, paparan Menteri Pertanian mengenai tren kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia, penguatan dolar AS, dan tingginya permintaan ekspor memberikan optimisme harga sawit ke depan masih memiliki prospek yang baik.

Sementara itu, Septriadi, petani sawit asal Sumatera Selatan, mengatakan harga TBS yang mengikuti acuan Dinas Perkebunan masih berada pada tingkat yang layak. Namun, masih terdapat petani yang harus menjual hasil panennya ke tengkulak karena tidak memenuhi standar pembelian perusahaan mitra.

"Kalau harga yang mengikuti standar Disbun (Dinas Perkebunan) masih layak. Untuk sawit umur lima tahun kemarin sekitar Rp3.499 per kilogram. Tetapi petani yang tidak bisa masuk ke perusahaan mitra terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga jauh lebih rendah," katanya.

Senada, Hulibarawan dari Lampung Tengah, menyampaikan harga TBS di wilayahnya saat ini sudah mencapai sekitar Rp3.200 per kilogram, mendekati harga standar provinsi sebesar Rp3.350 per kilogram.

"Kami sudah cukup nyaman dengan kondisi saat ini. Namun kami berharap harga sawit tetap distabilkan karena beberapa waktu lalu sempat turun mendadak hampir Rp1.000 per kilogram," ungkapnya.

Sementara itu, kondisi berbeda masih dirasakan petani sawit di Banten. Aryadi, petani asal Pandeglang, menyebut harga TBS di tingkat pabrik berada di kisaran Rp2.500 per kilogram.

Sedangkan pendapatan bersih yang diterima petani jauh lebih rendah setelah dipotong biaya panen, angkut, dan operasional lainnya. Meski demikian, ia mengakui kondisi saat ini mulai membaik dibanding beberapa waktu lalu.

"Harapan kami ke depan harganya semakin membaik seperti provinsi lain" katanya.

Menurut Aryadi, kehadiran pemerintah sangat penting untuk memastikan petani sawit di daerah yang belum memiliki mekanisme penetapan harga yang kuat tetap memperoleh perlindungan dan kepastian usaha.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga TBS agar manfaat kenaikan harga komoditas sawit global dapat dirasakan langsung oleh petani.

Pemerintah juga memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan petani.

"Kita ingin membangun ekosistem sawit yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Tidak boleh ada yang dirugikan. Karena itu harga TBS harus kembali normal dan petani harus merasakan manfaatnya," tegas Mentan.

Rapat koordinasi yang dihadiri petani, asosiasi, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta jajaran pemerintah daerah tersebut menjadi forum penting untuk menyerap langsung aspirasi petani sekaligus memastikan pemulihan harga TBS berlangsung merata di seluruh sentra sawit nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengawal pemulihan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit mendapat respons positif dari petani di berbagai daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (8/6/2026), petani menyampaikan harga TBS berangsur membaik meskipun masih diperlukan pengawalan agar pemulihan terjadi secara merata.

Perwakilan petani dari berbagai sentra sawit, mulai dari Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara hingga Banten, menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus harapan agar harga TBS kembali stabil dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

Salah satunya disampaikan Ardiansyah Saragih, petani sawit dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ia menilai kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap persoalan harga sawit memberikan harapan baru bagi jutaan petani.

"Harga sawit memang sempat turun sangat dalam, tetapi sekarang mulai naik kembali. Kami berharap hasil rapat ini membuat harga kembali ke posisi semula bahkan lebih baik lagi. Pak Menteri sangat pro terhadap masyarakat petani kecil dan kami yakin harga sawit bisa kembali meningkat," kata Ardiansyah.

Ardiansyah menambahkan, paparan Mentan mengenai tren kenaikan harga CPO dunia, penguatan dolar AS, dan tingginya permintaan ekspor memberikan optimisme harga sawit ke depan masih memiliki prospek yang baik.

“Terima kasih Bapak Menteri Pertanian yang sudah membela kami masyarakat petani kecil. Semoga apa yang kita harapkan dan Pak Menteri harapkan bisa tercapai kemakmuran petani sawit Indonesia,” ucapnya.

Menurut Septriadi, petani sawit asal Sumatera Selatan, harga TBS yang mengikuti acuan dinas perkebunan masih pada tingkat layak. Namun, masih terdapat petani harus menjual hasil panennya ke tengkulak karena tak memenuhi standar pembelian perusahaan mitra.

"Kalau harga yang mengikuti standar disbun masih layak. Untuk sawit umur lima tahun kemarin sekitar Rp 3.499 per kilogram. Namun, petani yang tidak bisa masuk ke perusahaan mitra terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga jauh lebih rendah. Karena itu kami berharap harga bisa kembali normal seperti sebelumnya," katanya.

Senada, Hulibarawan dari Lampung Tengah, menyampaikan, harga TBS di wilayahnya saat ini sudah mencapai sekitar Rp 3.200 per kilogram, mendekati harga standar provinsi sebesar Rp 3.350 per kilogram.

"Kami sudah cukup nyaman dengan kondisi saat ini. Namun kami berharap harga sawit tetap distabilkan karena beberapa waktu lalu sempat turun mendadak hampir Rp 1.000 per kilogram," ungkapnya.

Kondisi berbeda masih dirasakan petani sawit di Banten. Aryadi, petani asal Pandeglang, menyebut harga TBS di tingkat pabrik berada di kisaran Rp 2.500 per kilogram, sedangkan pendapatan bersih yang diterima petani jauh lebih rendah setelah dipotong biaya panen, angkut, dan operasional lainnya. Meski demikian, ia mengakui kondisi saat ini mulai membaik dibandingkan beberapa waktu lalu.

"Alhamdulillah setelah gerakan Kementan yang mengingatkan perusahaan dan pabrik kelapa sawit untuk menaikkan harga kembali, harga TBS di Banten berangsur naik. Harapan kami ke depan harga nya semakin membaik seperti provinsi lain" harapnya.

Menurut Aryadi, kehadiran pemerintah sangat penting untuk memastikan petani sawit di daerah yang belum memiliki mekanisme penetapan harga yang kuat tetap memperoleh perlindungan dan kepastian usaha.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menegaskan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga TBS agar manfaat kenaikan harga komoditas sawit global dirasakan langsung petani. Pemerintah juga memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan petani.

"Kita ingin membangun ekosistem sawit yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Tidak boleh ada yang dirugikan. Karena itu harga TBS harus kembali normal dan petani harus merasakan manfaatnya," tegas Mentan Amran.

Rapat koordinasi yang dihadiri petani, asosiasi, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta jajaran pemerintah daerah tersebut menjadi forum penting untuk menyerap langsung aspirasi petani sekaligus memastikan pemulihan harga TBS berlangsung merata di seluruh sentra sawit nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam beberapa hari terakhir sebagai anomali. Pasalnya, harga TBS justru turun ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS dan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia masih berada dalam tren yang kuat.

Amran mengatakan, pemerintah telah menggelar rapat bersama asosiasi sawit, petani, eksportir, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dari 25 provinsi. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengembalikan harga TBS ke level yang sesuai dengan kondisi pasar.

“Ini ada anomali di saat ini harga harusnya naik bukan turun. Kenapa? Karena nilai dolar selisih 10 persen. Ya harus naik. Tidak ada alasan turun,” kata Amran di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Amran, pelemahan rupiah hingga mencapai level Rp18.000 per dolar AS semestinya memberikan keuntungan lebih besar bagi komoditas ekspor, termasuk sawit. Kondisi itu seharusnya berdampak pada kenaikan harga TBS yang diterima petani.

Amran mengatakan, seluruh pihak yang hadir dalam rapat sepakat harga TBS harus kembali ke level semula dan tidak boleh terus mengalami penurunan.

“Hari ini kami sampaikan alhamdulillah sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi,” ujar Amran.

Kementerian Pertanian mencatat masih terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan sawit yang belum menyesuaikan harga pembelian TBS. Dari sekitar 1.900 perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia, perusahaan-perusahaan tersebut akan menjadi fokus pengawasan pemerintah.

Data perusahaan yang belum menaikkan harga akan disampaikan kepada jajaran kepolisian untuk ditindaklanjuti. Pemerintah meminta dilakukan pemeriksaan guna mengetahui penyebab harga TBS belum kembali ke level yang semestinya.

“Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula. Bahkan harusnya naik 10 persen daripada harga sebelumnya karena ada selisih nilai dolar sekarang 18.000,” kata Amran.

Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pihaknya menemukan kejanggalan dalam penurunan harga TBS. Menurut dia, harga TBS di tingkat petani justru melemah ketika harga CPO dunia tidak mengalami penurunan dan cenderung meningkat.

Karena itu, Satgas Pangan Polri menduga terdapat indikasi persekongkolan dalam penentuan harga TBS. Untuk mendalami dugaan tersebut, Polri akan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS itu turun di saat harga CPO dunia tidak turun atau sedang cenderung naik,” ujar Ade.

Ade menambahkan, Polri bersama KPPU akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan kartel tersebut. Penegakan hukum akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Amran mengungkapkan sekitar 70 persen harga TBS dilaporkan telah mulai pulih. Pemerintah menargetkan pemulihan berlangsung penuh dalam waktu dekat agar petani kembali menikmati manfaat dari tingginya nilai ekspor sawit.

“Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani sesuai data kami. Tidak boleh kita rugikan mereka,” kata Amran.

Khusus sektor perkebunan itu kami dorong ekspor, termasuk sawit kita dorong, kenapa? Ini momentum yang baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah menjadi momentum positif untuk mendorong peningkatan ekspor komoditas pertanian dan perkebunan Indonesia ke pasar global.

"Khusus (sektor) perkebunan itu kami dorong ekspor, termasuk sawit kita dorong, kenapa? Ini momentum yang baik," kata Mentan ditemui usai Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Amran menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan awak media mengenai dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bagi sektor pertanian dan perkebunan nasional.

Menurut dia, kondisi nilai tukar rupiah yang menembus lebih dari Rp18.000 per dolar AS perlu disikapi secara cermat karena berpotensi memberikan pengaruh terhadap berbagai aktivitas usaha, termasuk perdagangan komoditas pertanian.

Meski demikian, Amran menilai setiap tantangan ekonomi selalu menghadirkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pertanian nasional, terutama melalui peningkatan ekspor komoditas unggulan ke pasar global.

Menurut dia, sektor perkebunan menjadi salah satu subsektor yang berpotensi memperoleh manfaat dari kondisi tersebut karena produk-produk ekspor Indonesia akan semakin kompetitif di pasar internasional.

Karena itu, Kementerian Pertanian terus mendorong percepatan ekspor berbagai komoditas unggulan, termasuk kelapa sawit, hortikultura dan komoditas pangan yang memiliki peluang pasar cukup besar.

Amran menegaskan peningkatan ekspor diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani sehingga kesejahteraan mereka meningkat seiring tumbuhnya kinerja perdagangan pertanian nasional.

"Sisi positifnya (dari pelemahan rupiah pada sektor) perkebunan adalah seluruh perkebunan hortikultura, pangan kita yang diekspor, itu kita dorong cepat. Kita dorong cepat sehingga petani untung, petaninya untung," ucap Amran.

Sebelumnya, Mentan menyatakan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia menguat, sehingga memperkokoh posisi sebagai raja sawit dunia, didukung peningkatan produksi di dalam negeri.

"Kalau CPO kita olah menjadi margarin, kosmetik dan produk turunan lainnya, dunia akan sangat bergantung pada Indonesia. Kita kuasai lebih dari 60 persen pasar dunia. Artinya Indonesia sangat menentukan," kata Mentan.

Menurut dia, kinerja ekspor CPO dan produk turunannya kembali menegaskan kekuatan Indonesia sebagai pemain utama global.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor CPO dan turunannya pada Januari-Februari 2026 mencapai 4,69 miliar dolar Amerika Serikat (AS), melonjak 26,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,71 miliar dolar AS.

Lonjakan itu tidak hanya terlihat dari nilai, tetapi juga volume. Ekspor meningkat dari 3,33 juta ton menjadi 4,54 juta ton pada periode yang sama.

Kenaikan tersebut menunjukkan permintaan global terhadap produk berbasis sawit Indonesia masih sangat kuat, sekaligus mempertegas daya saing komoditas ini di pasar internasional.

Dia juga mengatakan berdasarkan pernyataan resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada 13 Maret 2026, produksi CPO Indonesia sepanjang 2025 mencapai 51,66 juta ton atau meningkat 7,26 persen (naik sekitar 3,5 juta ton) dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara total produksi CPO dan PKO (palm kernel oil) tercatat sebesar 56,55 juta ton atau naik 7,18 persen. Dari sisi perdagangan, ekspor produk sawit Indonesia sepanjang 2025 juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat.

Volume ekspor mencapai 32,34 juta ton atau naik 9,51 persen, dengan nilai menembus 35,87 miliar dolar AS, melonjak 29,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit ke aparat penegak hukum karena belum mengembalikan harga tandan buah segar (TBS) sawit ke level semula usai sempat turun dalam beberapa pekan terakhir.

Amran mengatakan langkah itu dilakukan untuk melindungi sekitar 15 juta petani sawit yang terdampak penurunan harga TBS di tengah kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Dari total 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, masih ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga. Kami akan kirim langsung ke Polda, tembusan ke Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan Dirkrimsus untuk ditindaklanjuti," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6).

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang dinilai merugikan petani. Menurutnya, harga TBS seharusnya tidak turun karena kondisi pasar global justru mendukung kenaikan harga.

Amran mengungkapkan sebagian besar harga TBS saat ini mulai pulih. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sekitar 70 persen harga sawit di tingkat petani telah kembali normal.

"Alhamdulillah tadi laporan sudah 70 persen berangsur-angsur pulih. Mulai hari ini harus kembali 100 persen," ujarnya.

Ia menyebut harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.200 hingga Rp3.600 per kilogram harus kembali mengikuti harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah melalui peraturan gubernur masing-masing.

Menurut Amran, anjloknya harga TBS beberapa waktu lalu merupakan kondisi yang tidak wajar. Sebab, harga CPO global sedang naik, sementara nilai tukar rupiah yang telah menyentuh kisaran Rp18 ribu per dolar AS seharusnya memberi keuntungan tambahan bagi komoditas ekspor seperti sawit.

"Anomali. Harusnya tidak terjadi. Kenapa? Harusnya harga naik 10 persen, justru turun," ujarnya.

Ia bahkan menilai harga TBS saat ini semestinya bisa lebih tinggi dibandingkan level sebelumnya.

"Bahkan harusnya naik 10 persen daripada harga sebelumnya. Karena ada selisih nilai dolar sekarang Rp18 ribu. Ini harusnya momentum dan kesempatan sektor pertanian kita gunakan dengan baik," kata Amran.

Dalam kesempatan sama, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan pihaknya menemukan indikasi awal adanya praktik kartel atau persekongkolan dalam penetapan harga TBS.

Menurut Ade, penurunan harga TBS tidak sejalan dengan tren harga CPO global yang justru meningkat.

"Terkait fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO di dunia naik. Kami menduga adanya indikasi kartel atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS turun di saat harga CPO dunia tidak turun," kata Ade.

Untuk mendalami dugaan tersebut, Satgas Pangan Polri akan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Jadi kami akan menggandeng KPPU untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan kartel yang terjadi. Kami tidak segan-segan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai koridor hukum yang berlaku," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, buka suara terkait rencana pemerintah untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat, MinyaKita.

Ia mengaku belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh karena baru kembali bertugas dan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) serta melaporkannya kepada Menteri Koordinator terkait.

"Nanti, kan aku baru pulang dari Tanah Suci. Nanti aku koordinasi dengan Mendag. Aku lapor Menko," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai kondisi harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang disebut masih berfluktuasi dan menjadi salah satu pertimbangan pembahasan HET MinyaKita, Amran kembali menegaskan bahwa dirinya masih perlu melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu.

"Tunggu aku rakor dulu. Oke," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan HET Minyakita, seiring disparitas antara permintaan dan suplai. Besaran harga yang disesuaikan sampai saat ini masih dihitung secara matang oleh pemangku kepentingan.

"Menindaklanjuti rapat sebelumnya dalam Rakor Menko Pangan, jadi hari ini kami menyepakati akan menaikkan harga acara tertinggi untuk MinyaKita," kata Menteri Perdagangan Budi Santoso beberapa waktu lalu.

Budi menekankan belum ditetapkannya HET Minyakita mempertimbangkan kenaikan harga Crude Palm Oil atau CPO yang masih bergerak fluktuatif belakangan ini. Sehingga untuk sementara waktu harga Minyakita masih di angka sebelumnya, yakni Rp15.700 per liter.

"Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO. Memang harga CPO naik, harga CPO naik kemarin rata-rata Rp15.445, tapi kemarin sempat turun lagi menjadi Rp14.000 sekian," kata Budi.

(Febrina Ratna Iskana)

Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun, ini anomali

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit agar naik hingga 10 persen mengikuti kenaikan harga crude palm oil (CPO) dunia.

Ia mengungkapkan persoalan harga TBS menjadi perhatian langsung Presiden. Saat menunaikan ibadah haji beberapa waktu lalu, Mentan mengaku dua kali dihubungi Presiden Prabowo untuk memastikan langkah pemerintah dalam melindungi petani sawit.

"Ini sekali lagi saya ulangi, perintah Bapak Presiden via telepon, beliau mengatakan bela petani 15 juta orang. Harga TBS harus naik seperti semula, bahkan naik 10 persen dari harga semula. Itu langsung perintah beliau," kata Mentan usai Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Amran mengatakan arahan Presiden menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan sekitar 15 juta petani sawit dengan mengembalikan harga TBS ke level semula bahkan mendorong kenaikan sekitar 10 persen.

Ia menjelaskan kenaikan tersebut dinilai wajar karena didukung oleh tren penguatan harga minyak sawit mentah atau CPO dunia serta peningkatan nilai tukar dolar terhadap rupiah.

Amran menambahkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah berangsur pulih dan pemerintah bersama Satgas Pangan serta kepolisian akan mengawal pemulihan penuh tanpa kompromi.

"Tapi alhamdulillah sekarang sudah 70 persen normal dan tinggal 30 persen. Mulai hari ini enggak ada lagi kompromi. Kalau masih ada turunkan harga, kita tindak lanjuti. Dirkrimsus, Kasatgas tindak lanjuti. Dan hadir seluruh Indonesia pada hari ini," ujarnya.

Menurutnya penurunan harga TBS di tingkat petani yang terjadi beberapa waktu terakhir merupakan sebuah anomali. Bahkan semestinya harga komoditas itu naik sekitar 10 persen mengikuti kenaikan harga CPO dunia.

Dia menegaskan di tengah kenaikan harga CPO dunia dan penguatan dolar AS yang mencapai lebih dari 10 persen terhadap rupiah, harga TBS justru sempat mengalami penurunan hingga sekitar 17 persen di sejumlah wilayah.

Adapun harga TBS mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

“Kami punya data. Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun, ini anomali. Tidak ada alasan harga tidak kembali normal, bahkan harusnya naik sekitar 10 persen dari harga sebelumnya,” ujarnya.

Dia meminta kepada ratusan perusahaan kelapa sawit yang masih menahan kenaikan harga TBS di tingkat petani agar segera menaikkan.

Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan memeriksa sekitar 270-300 perusahaan yang diduga belum mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan daerah, meski harga CPO dunia dan nilai tukar dolar AS justru mengalami kenaikan.

Keputusan itu dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut yang dihadiri asosiasi petani, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda dari 25 provinsi sentra sawit.

“Hari ini kita sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi. Kenapa? Nilai dolar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10 persen. Jadi minimal sama dengan seperti semula,” tegas Amran.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan petani sawit. Berdasarkan data yang dihimpun Kementan, terdapat sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidupnya pada komoditas strategis tersebut.

“Kita harus jaga petani kita. Ada 15 juta petani sawit di Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka. Kalau harga dunia naik, kurs naik, tetapi harga (TBS) di petani turun, itu tidak masuk akal,” beber Amran.

Lebih lanjut Amran mengatakan hasil evaluasi rapat menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah berangsur pulih. Namun pemerintah menargetkan pemulihan penuh dalam waktu segera.

“Mulai hari ini tidak ada lagi kompromi. Harga harus kembali normal. Yang belum menyesuaikan akan kami periksa,” tegasnya.

Untuk mempercepat pengawasan, Kementan akan mengirimkan data perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga kepada seluruh Dirkrimsus Polda dan Kapolda di daerah, disertai lampiran harga acuan yang ditetapkan gubernur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk memastikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kembali naik demi melindungi sekitar 15 juta petani sawit di Indonesia.

Amran mengatakan arahan tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo di tengah polemik penurunan harga TBS yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir.

"Perintah Bapak Presiden, beliau telepon. Beliau mengatakan, "Bela petani 15 juta orang. Harga TBS harus naik seperti semula bahkan naik 10 persen dari harga semula," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6).

Ia menyebut pemerintah tidak ingin petani sawit dirugikan oleh penurunan harga yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi pasar global maupun pelemahan nilai tukar rupiah.

Karena itu, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus), asosiasi petani, pengusaha, dan eksportir sawit menggelar rapat nasional yang dihadiri perwakilan dari 25 provinsi sentra sawit.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menemukan masih ada sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang belum mengembalikan harga pembelian TBS ke level normal.

Amran menegaskan perusahaan-perusahaan tersebut akan diperiksa untuk mengetahui alasan di balik penurunan harga yang dilakukan.

"Kami akan kirim langsung ke Polda, tembusan ke Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan kepada Dirkrimsus. Ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga," ujarnya.

Menurut Amran, pemeriksaan akan dilakukan terlebih dahulu sebelum pemerintah menentukan langkah lanjutan terhadap perusahaan terkait.

"Ini langsung diperiksa. Tidak boleh langsung sanksi, harus dimulai dari pemeriksaan dulu. Surat hari ini kita berikan, dibawa pulang dan diperiksa," ujarnya.

Ia menjelaskan jumlah perusahaan yang diduga masih menahan kenaikan harga tersebut merupakan bagian kecil dari total sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit nasional.

Di sisi lain, Amran mengklaim sebagian besar perusahaan sebenarnya sudah mulai menyesuaikan harga TBS setelah pemerintah melakukan koordinasi intensif dalam beberapa hari terakhir.

"Alhamdulillah sekarang sudah 70 persen normal dan tinggal 30 persen. Mulai hari ini tidak ada lagi kompromi. Kalau masih ada yang menurunkan harga, kita tindak lanjuti," ujarnya.

Petani sawit sebelumnya mengeluhkan merosotnya harga TBS usai pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kementerian Pertanian sempat mencatat terdapat 139 pabrik kelapa sawit (PKS) yang menurunkan harga pembelian TBS dan meminta perusahaan kembali menyesuaikan harga sesuai acuan yang berlaku di masing-masing daerah.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Sebanyak kurang lebih 300 perusahaan kelapa sawit akan diperiksa menyusul penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dinilai tidak wajar. Langkah ini dilakukan karena harga TBS di tingkat petani masih mengalami tekanan di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS seharusnya menjadi faktor pendorong kenaikan harga komoditas ekspor. Karena itu, dia menegaskan, pemerintah segera memeriksa perusahaan yang membeli sawit dengan harga rendah.

"Hari ini masih ada kurang lebih 300 dari totalnya 1.900 perusahaan yang bergerak sektor kelapa sawit. Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula," kata Amran dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap perusahaan yang masih menurunkan harga TBS. Menurutnya, aparat penegak hukum dan Satgas Pangan akan menindaklanjuti setiap temuan yang merugikan petani.

"Mulai hari ini enggak ada lagi kompromi. Kalau masih ada turunkan harga, kita tindak lanjuti. Dirkrimsus, Kasatgas tindak lanjuti. Dan hadir seluruh Indonesia pada hari ini," kata dia.

Sementara itu, Kasatgas Pangan Polri Ade Simanjuntak mengungkapkan adanya dugaan praktik kartel atau persekongkolan dalam penentuan harga TBS.

"Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS itu turun di saat harga CPO dunia tidak turun atau sedang cenderung naik," ujar Ade.

Untuk mengusut dugaan tersebut, Satgas Pangan Polri, kata Ade, akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Jadi kami akan menggandeng KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kartel yang terjadi. Ya kita tidak akan segan untuk melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," kata Ade.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit harus kembali pulih untuk melindungi sekitar 15 juta petani komoditas tersebut.

"Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani (sawit) sesuai data kami, data Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) itu ada 15 juta petani seluruh Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka," kata Mentan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Amran memastikan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga tandan buah segar kelapa sawit demi menjaga kesejahteraan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Upaya itu dilakukan karena belasan juta petani sawit di dalam negeri menggantungkan pendapatan dan kehidupan keluarganya pada komoditas tersebut.

Karena itu, pemerintah meminta seluruh perusahaan sawit agar mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

Pemerintah juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga sesuai kondisi pasar.

Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Pertanian, sekitar 70 persen harga TBS kelapa sawit di berbagai daerah mulai menunjukkan pemulihan setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan sektor sawit.

Amran mengatakan pemerintah terus mengawal proses pemulihan harga agar seluruh petani sawit dapat kembali memperoleh harga yang sesuai dengan kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dari sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, masih terdapat sekitar 300 perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai kondisi yang seharusnya.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Pertanian telah melaporkan perusahaan-perusahaan terkait kepada Satgas Pangan Polri guna dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terhadap penyebab belum pulihnya harga TBS.

Pemerintah menegaskan harga TBS harus mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

"Kalau Rp3.200 per kg harusnya tetap Rp3.200 per kg. Ada Rp3.600 per kg (maka harus) kembali ke Rp3.600 per kg berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti Pergub, Peraturan Gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh gubernur," kata Amran.

Pemerintah menargetkan pemulihan harga dapat segera mencapai 100 persen agar manfaat perbaikan pasar dapat dirasakan langsung oleh petani sawit.

Ia juga menegaskan harga TBS yang turun dalam beberapa waktu terakhir tidak boleh merugikan petani yang menjadi tulang punggung sektor perkebunan nasional.

Mentan Amran didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memimpin langsung Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit secara terbuka di Kementerian Pertanian.

Penegasan itu disampaikan usai rapat bersama asosiasi sawit, petani, eksportir, Satgas Pangan, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026