Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait ekspor satu pintu untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO), batu bara, dan paduan besi (ferroalloys).

Ketiga beleid terkait telah diteken pada 29 Mei 2026.

"Kementerian Perdagangan juga sudah menerbitkan Permendag Nomor 15 tahun 2026 tentang Ekspor Batu Bara, dan Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tentang Ekspor CPO, dan Permendag Nomor 17 (Tahun 2026) tentang Ekspor Ferroalloys," ujar Budi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Peraturan ini melanjutkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 lalu

Dalam beleid tersebut, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi BUMN yang khusus mengendalikan ekspor SDA strategis tersebut.

Busan menjelaskan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2026 dan permendag terkait, proses ekspor ketiga komoditas strategis tersebut masih dalam masa transisi mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Selama masa transisi, perusahaan yang telah melakukan ekspor tetap melaporkan melalui PT DSI dan tetap diperbolehkan mengajukan persetujuan ekspor (PE).

Dengan begitu, seluruh kegiatan ekspor SDA strategis tersebut baru sepenuhnya dilakukan oleh PT DSI mulai 1 Januari 2027.

"Masa transisi itu maksudnya yang ekspor yang existing ini, nanti perusahaan eksportir yang existing ini setiap ekspor melaporkan ke PT DSI. Ya jadi semua masih normal sampai 31 Desember, mengajukan PE ya boleh, baru nanti setelah tanggal 1 Januari 2027 ekspor hanya dilakukan oleh PT DSI," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan hak ekspor untuk perusahaan eksportir tetap berlaku selama masa transisi sebelum sepenuhnya diberikan kepada PT DSI.

"Ya jadi hak ekspor tetap dipakai, tetap berlaku, 6 bulan nanti hak ekspor berikutnya PT DSI. Karena hak ekspor itu kan untuk eksportir, jadi sekarang hak ekspor masih bisa digunakan oleh eksportir existing," ujar Budi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam beberapa hari terakhir sebagai anomali. Pasalnya, harga TBS justru turun ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS dan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia masih berada dalam tren yang kuat.

Amran mengatakan, pemerintah telah menggelar rapat bersama asosiasi sawit, petani, eksportir, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dari 25 provinsi. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengembalikan harga TBS ke level yang sesuai dengan kondisi pasar.

“Ini ada anomali di saat ini harga harusnya naik bukan turun. Kenapa? Karena nilai dolar selisih 10 persen. Ya harus naik. Tidak ada alasan turun,” kata Amran di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Amran, pelemahan rupiah hingga mencapai level Rp18.000 per dolar AS semestinya memberikan keuntungan lebih besar bagi komoditas ekspor, termasuk sawit. Kondisi itu seharusnya berdampak pada kenaikan harga TBS yang diterima petani.

Amran mengatakan, seluruh pihak yang hadir dalam rapat sepakat harga TBS harus kembali ke level semula dan tidak boleh terus mengalami penurunan.

“Hari ini kami sampaikan alhamdulillah sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi,” ujar Amran.

Kementerian Pertanian mencatat masih terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan sawit yang belum menyesuaikan harga pembelian TBS. Dari sekitar 1.900 perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia, perusahaan-perusahaan tersebut akan menjadi fokus pengawasan pemerintah.

Data perusahaan yang belum menaikkan harga akan disampaikan kepada jajaran kepolisian untuk ditindaklanjuti. Pemerintah meminta dilakukan pemeriksaan guna mengetahui penyebab harga TBS belum kembali ke level yang semestinya.

“Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula. Bahkan harusnya naik 10 persen daripada harga sebelumnya karena ada selisih nilai dolar sekarang 18.000,” kata Amran.

Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pihaknya menemukan kejanggalan dalam penurunan harga TBS. Menurut dia, harga TBS di tingkat petani justru melemah ketika harga CPO dunia tidak mengalami penurunan dan cenderung meningkat.

Karena itu, Satgas Pangan Polri menduga terdapat indikasi persekongkolan dalam penentuan harga TBS. Untuk mendalami dugaan tersebut, Polri akan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS itu turun di saat harga CPO dunia tidak turun atau sedang cenderung naik,” ujar Ade.

Ade menambahkan, Polri bersama KPPU akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan kartel tersebut. Penegakan hukum akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Amran mengungkapkan sekitar 70 persen harga TBS dilaporkan telah mulai pulih. Pemerintah menargetkan pemulihan berlangsung penuh dalam waktu dekat agar petani kembali menikmati manfaat dari tingginya nilai ekspor sawit.

“Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani sesuai data kami. Tidak boleh kita rugikan mereka,” kata Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Pangan Polri menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki dugaan kartel yang menekan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani. Langkah itu dilakukan setelah harga TBS turun dalam beberapa hari terakhir meski harga minyak sawit mentah (CPO) dunia masih menunjukkan tren kenaikan.

Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penyelidikan akan dilakukan bersama KPPU di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) di jajaran Polda.

"Jadi kami akan menggandeng KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kartel yang terjadi," kata Ade usai rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ade mengatakan, aparat mencermati adanya anomali dalam pembentukan harga TBS. Menurut dia, harga yang diterima petani justru turun ketika harga CPO dunia masih menguat.

"Kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS itu turun di saat harga CPO dunia tidak turun atau sedang cenderung naik," ujarnya.

Ade menegaskan, aparat tidak akan ragu mengambil langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam proses penyelidikan.

"Ya kita tidak akan segan untuk melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," tuturnya.

Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, pemerintah bersama asosiasi, perusahaan, eksportir, petani, dan aparat penegak hukum telah bersepakat mengembalikan harga TBS ke tingkat yang semestinya. Amran menilai, penurunan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir merupakan anomali karena tidak sejalan dengan kondisi pasar.

Menurut Amran, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS justru seharusnya meningkatkan nilai ekspor komoditas sawit. Karena itu, harga TBS semestinya bergerak naik, bukan turun.

"Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani sesuai data kami. Tidak boleh kita rugikan mereka. Ini ada anomali di saat ini harga harusnya naik bukan turun," kata Amran.

Amran mengatakan, sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang belum mengembalikan harga TBS akan diperiksa. Data perusahaan tersebut akan disampaikan kepada Kapolda dan Dirkrimsus di berbagai daerah untuk ditindaklanjuti.

Ia menuturkan, harga TBS semestinya mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah melalui peraturan gubernur. Di sejumlah daerah, harga TBS sebelumnya berada di kisaran Rp3.200 hingga Rp3.600 per kilogram dan diharapkan kembali ke level tersebut.

Amran mengungkapkan, laporan yang diterimanya menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS sudah mulai pulih. Pemerintah menargetkan pemulihan berlangsung penuh dalam waktu dekat.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan pemerintah untuk melindungi kepentingan sekitar 15 juta petani sawit di Indonesia. Amran menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang merugikan petani berlangsung dan akan menindaklanjuti setiap temuan yang mengarah pada pelanggaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memperkuat skema ekspor satu pintu untuk komoditas strategis dengan menerbitkan tiga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru yang mengatur ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kinerja ekspor nasional sekaligus memperkuat tata kelola perdagangan komoditas berbasis sumber daya alam.

Budi mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja ekspor nasional sekaligus membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui berbagai kebijakan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengetatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026 melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP).

Pemerintah juga menjalankan implementasi PP Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur ekspor komoditas CPO, batu bara, dan ferro alloy, yang nantinya akan dikelola oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Januari 2027, dengan masa transisi yang telah dimulai sejak 1 Juni 2026.

“Kementerian Perdagangan juga sudah menerbitkan Permendag Nomor 15 Tahun 2026 tentang ekspor batu bara, dan Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tentang ekspor CPO, dan Permendag Nomor 17 tentang ekspor ferro alloy,” kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Transisi hingga 2026

Kebijakan ini akan berlaku secara bertahap, dengan masa transisi yang memungkinkan eksportir eksisting tetap menjalankan aktivitas ekspor hingga akhir 2026 sebelum sepenuhnya beralih ke sistem ekspor satu pintu, yakni PT DSI.

Untuk saat ini pemerintah tengah menjalankan masa transisi yang dimulai pada 1 Juni 2026. Dalam periode ini, eksportir yang sudah ada masih dapat melakukan kegiatan ekspor seperti biasa, termasuk mengajukan persetujuan ekspor (PE), tapi diwajibkan melaporkan setiap aktivitas ekspor kepada PT DSI.

Adapun, aktivitas ekspor tersebut masih berjalan normal hingga 31 Desember 2026, sebelum nantinya seluruh kegiatan ekspor dialihkan dan hanya dapat dilakukan oleh PT DSI mulai 1 Januari 2027.

Skema Hak Ekspor 11 Juta Ton

Di sisi lain, Budi menyampaikan mekanisme pengalihan dalam skema ini berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), di mana tidak semua produsen harus berstatus sebagai eksportir.

Dalam praktiknya, produsen maupun BUMN dapat memperoleh alokasi DMO, termasuk untuk distribusi Minyakita, meskipun eksportir tidak selalu merupakan produsen. Skema ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam distribusi kewajiban DMO sesuai peran masing-masing pelaku usaha.

Selain itu, Budi menyampaikan persetujuan ekspor (PE) memiliki masa berlaku enam bulan, namun dalam ketentuan baru hanya berlaku hingga 31 Desember 2026. Sementara itu, hak ekspor yang saat ini masih tersisa sekitar 11 juta ton tetap dapat digunakan oleh eksportir eksisting sebagai bagian dari pemenuhan DMO.

“Jadi hak ekspor tetap dipakai. Hak ekspor tetap berlaku. Nanti hak ekspor berikutnya PT DSI, karena hak ekspor itu kan untuk eksportir. Jadi sekarang hak ekspor masih bisa digunakan oleh eksportir eksisting. Jadi hak ekspor untuk pemenuhan DMO,” terangnya.

Adapun, skema hak ekspor saat ini masih mengacu pada ketentuan rasio pemenuhan DMO, yakni setiap ekspor 4 ton diwajibkan diimbangi dengan 1 ton pemenuhan DMO. Namun, perusahaan tidak selalu langsung melakukan ekspor setelah memenuhi kewajiban tersebut, melainkan dapat menunda realisasi ekspor sesuai kebutuhan operasional.

Menurutnya, penundaan tersebut menyebabkan hak ekspor tetap tercatat dan belum digunakan, sehingga saat ini total hak ekspor yang masih tersedia mencapai sekitar 11 juta ton. Hak tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu oleh eksportir yang bersangkutan selama masih berlaku.

“Biasanya nanti perusahaan itu sering memang ekspor tetap DMO. Karena dia mempunyai tabungan ya sewaktu-waktu bisa dia gunakan. Jadi itu tujuannya salah satunya mereka tuh siap ekspor sewaktu-waktu sudah punya DMO,” ucapnya.

Namun, mekanisme ini hanya berlaku untuk eksportir dalam masa transisi hingga 31 Desember 2026, sebelum nantinya seluruh sistem ekspor dialihkan ke PT DSI. Pemerintah akan mengatur lebih lanjut mekanisme teknis pengalihan tersebut dalam aturan turunan.

Percepatan Ekspor

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menjelaskan program percepatan ekspor tetap diberlakukan dalam kondisi tertentu, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan produksi di pasar. Dia menyebut skema tersebut juga sudah berjalan saat ini dan dapat diaktifkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

“Sekarang dan kemarin juga berlaku, tapi dalam kondisi khusus untuk menjaga stabilitas harga,” kata Tommy.

Terkait penggunaan hak ekspor yang tersisa sekitar 11 juta ton, Tommy menegaskan bahwa pemanfaatannya bergantung pada keputusan masing-masing eksportir. Hak tersebut tidak serta-merta harus habis digunakan hingga akhir tahun.

Dia menjelaskan, dalam periode transisi, hak ekspor yang dimiliki pelaku usaha dapat dialihkan kepada pihak lain, termasuk BUMN, sepanjang memenuhi kesepakatanbusiness to business(B2B). Bahkan, BUMN dapat membeli hak ekspor yang tersedia jika dibutuhkan.

Tommy menegaskan mekanisme pengalihan tersebut sudah lama berlaku dan bukan aturan baru, termasuk dalam regulasi sebelumnya. Dia juga menambahkan seluruh pemilik hak ekspor, baik swasta maupun BUMN, memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan pengalihan.

Dia menjelaskan hak ekspor merupakan insentif yang diperoleh perusahaan setelah memenuhi kewajiban DMO, termasuk melalui penyaluran Minyakita. Hak tersebut menjadi dasar penerbitan persetujuan ekspor yang dapat digunakan atau dialihkan oleh pelaku usaha.

“Kalau hak ekspor itu hak yang dimiliki oleh produsen pada saat dia memenuhi pemenuhan DMO,” ujarnya.

Tommy menambahkan, mekanisme pengalihan dapat dilakukan baik kepada PT DSI maupun antarperusahaan. Namun, mulai 1 Januari 2027, seluruh aktivitas ekspor akan beralih ke DSI sebagai pengelola utama.

Dia menyampaikan masa transisi berlangsung hingga 31 Desember 2026, di mana eksportir masih dapat menjalankan kegiatan ekspor sesuai ketentuan sebelum sistem ekspor satu pintu diberlakukan penuh.

Terkait skema percepatan ekspor, Tommy menjelaskan kebijakan tersebut hanya diterapkan dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu stabilitas harga dan produksi.

Dia menambahkan percepatan tersebut tetap mensyaratkan pemenuhan kewajiban DMO oleh pemilik hak ekspor, dan ditujukan untuk mencegah penumpukan hak ekspor yang tidak segera dimanfaatkan.

“Pemilik yang punya hak ekspor, kan semua kalau percepatan ekspor untuk yang pemilik hak ekspor. Jadi yang 11 juta [ton] ini nggak digunakan, itu terlalu lama,” pungkasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit ke aparat penegak hukum karena belum mengembalikan harga tandan buah segar (TBS) sawit ke level semula usai sempat turun dalam beberapa pekan terakhir.

Amran mengatakan langkah itu dilakukan untuk melindungi sekitar 15 juta petani sawit yang terdampak penurunan harga TBS di tengah kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Dari total 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, masih ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga. Kami akan kirim langsung ke Polda, tembusan ke Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan Dirkrimsus untuk ditindaklanjuti," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6).

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang dinilai merugikan petani. Menurutnya, harga TBS seharusnya tidak turun karena kondisi pasar global justru mendukung kenaikan harga.

Amran mengungkapkan sebagian besar harga TBS saat ini mulai pulih. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sekitar 70 persen harga sawit di tingkat petani telah kembali normal.

"Alhamdulillah tadi laporan sudah 70 persen berangsur-angsur pulih. Mulai hari ini harus kembali 100 persen," ujarnya.

Ia menyebut harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.200 hingga Rp3.600 per kilogram harus kembali mengikuti harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah melalui peraturan gubernur masing-masing.

Menurut Amran, anjloknya harga TBS beberapa waktu lalu merupakan kondisi yang tidak wajar. Sebab, harga CPO global sedang naik, sementara nilai tukar rupiah yang telah menyentuh kisaran Rp18 ribu per dolar AS seharusnya memberi keuntungan tambahan bagi komoditas ekspor seperti sawit.

"Anomali. Harusnya tidak terjadi. Kenapa? Harusnya harga naik 10 persen, justru turun," ujarnya.

Ia bahkan menilai harga TBS saat ini semestinya bisa lebih tinggi dibandingkan level sebelumnya.

"Bahkan harusnya naik 10 persen daripada harga sebelumnya. Karena ada selisih nilai dolar sekarang Rp18 ribu. Ini harusnya momentum dan kesempatan sektor pertanian kita gunakan dengan baik," kata Amran.

Dalam kesempatan sama, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan pihaknya menemukan indikasi awal adanya praktik kartel atau persekongkolan dalam penetapan harga TBS.

Menurut Ade, penurunan harga TBS tidak sejalan dengan tren harga CPO global yang justru meningkat.

"Terkait fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO di dunia naik. Kami menduga adanya indikasi kartel atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS turun di saat harga CPO dunia tidak turun," kata Ade.

Untuk mendalami dugaan tersebut, Satgas Pangan Polri akan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Jadi kami akan menggandeng KPPU untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan kartel yang terjadi. Kami tidak segan-segan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai koridor hukum yang berlaku," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andin Amran Sulaiman, menyebut harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani seharusnya naik karena nilai tukar dollar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah menguat.

Amran mengatakan, harga CPO di pasar dunia naik dan nilai tukar dollar menguat 10 hingga 10 persen sejak 20 Mei lalu.

“Nilai dollar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10 persen. Jadi minimal sama dengan seperti semula,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (8/6/2026).

Adapun harga TBS dan CPO domestik turun setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk sawit pada 20 Mei lalu.

Saat itu, Amran sedang menjalankan ibadah haji.

Setelah selesai cuti dan kembali bekerja, ia langsung menggelar rapat koordinasi pengendalian TBS dan CPO di kantornya.

Rapat itu dihadiri asosiasi petani, perusahaan refinery, Gabungan Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan perwakilan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) sejumlah Polda.

Dalam rapat itu, Amran memaparkan anomali penurunan harga TBS dan CPO dalam negeri dibandingkan harga CPO di pasar global dan kondisi nilai tukar AS terhadap rupiah.

Berdasarkan data yang pihaknya himpun harga CPO dunia pada Mei 2026 naik 47,01 persen dibandingkan April 2024.

Namun, harga TBS nasional hanya naik 29 hingga 32 persen.

Sementara, nilai tukar dollar AS terhadap rupiah naik 10,83 persen atau meningkat Rp 1.763.

Namun, TBS lokal hanya naik Rp 665 hingga Rp 783 per kilogram.

Namun, Kementan juga mendapati harga TBS Perkebunan 20 persen lebih rendah dari Penetapan Gubernur.

“Ini (nilai tukar) dollar untuk Indonesia 10 persen. Nilai rupiahnya tertekan, tapi (harga TBS) tidak naik,” ujar Amran.

Pascapengumuman pembentukan PT DSI, harga TBS di berbagai daerah mengalami penurunan dengan jumlah berbeda-beda namun di bawah acuan provinsi.

Padahal, sejak 20 Mei hingga 8 Juni nilai tukar dollar AS terhadap rupiah terus menguat hingga tembus Rp 18.000 per dollar AS.

Harga CPO di pasar global juga mengalami kenaikan.

Berdasarkan perhitungan-perhitungan tersebut, menurut Amran tidak ada alasan TBS dibeli dengan harga murah dari petani.

“Bahkan harusnya naik 10 persen dari harga sebelumnya karena ada selisih nilai dollar sekarang Rp 18.000,” tutur Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andin Amran Sulaiman, menyebut harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani seharusnya naik karena nilai tukar dollar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah menguat.

Amran mengatakan, harga CPO di pasar dunia naik dan nilai tukar dollar menguat 10 hingga 10 persen sejak 20 Mei lalu.

“Nilai dollar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10 persen. Jadi minimal sama dengan seperti semula,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (8/6/2026).

Adapun harga TBS dan CPO domestik turun setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk sawit pada 20 Mei lalu.

Saat itu, Amran sedang menjalankan ibadah haji.

Setelah selesai cuti dan kembali bekerja, ia langsung menggelar rapat koordinasi pengendalian TBS dan CPO di kantornya.

Rapat itu dihadiri asosiasi petani, perusahaan refinery, Gabungan Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan perwakilan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) sejumlah Polda.

Dalam rapat itu, Amran memaparkan anomali penurunan harga TBS dan CPO dalam negeri dibandingkan harga CPO di pasar global dan kondisi nilai tukar AS terhadap rupiah.

Berdasarkan data yang pihaknya himpun harga CPO dunia pada Mei 2026 naik 47,01 persen dibandingkan April 2024.

Namun, harga TBS nasional hanya naik 29 hingga 32 persen.

Sementara, nilai tukar dollar AS terhadap rupiah naik 10,83 persen atau meningkat Rp 1.763.

Namun, TBS lokal hanya naik Rp 665 hingga Rp 783 per kilogram.

Namun, Kementan juga mendapati harga TBS Perkebunan 20 persen lebih rendah dari Penetapan Gubernur.

“Ini (nilai tukar) dollar untuk Indonesia 10 persen. Nilai rupiahnya tertekan, tapi (harga TBS) tidak naik,” ujar Amran.

Pascapengumuman pembentukan PT DSI, harga TBS di berbagai daerah mengalami penurunan dengan jumlah berbeda-beda namun di bawah acuan provinsi.

Padahal, sejak 20 Mei hingga 8 Juni nilai tukar dollar AS terhadap rupiah terus menguat hingga tembus Rp 18.000 per dollar AS.

Harga CPO di pasar global juga mengalami kenaikan.

Berdasarkan perhitungan-perhitungan tersebut, menurut Amran tidak ada alasan TBS dibeli dengan harga murah dari petani.

“Bahkan harusnya naik 10 persen dari harga sebelumnya karena ada selisih nilai dollar sekarang Rp 18.000,” tutur Amran.

IDXChannel - Harga minyak sawit mentah (CPO) menguat pada Senin (8/6/2026) setelah melemah selama dua sesi berturut-turut.

Kenaikan ini didukung ekspektasi penurunan produksi pada Mei, meski kekhawatiran terkait mandat biodiesel B50 di Indonesia dan kebijakan ekspornya membatasi penguatan lebih lanjut.

Kontrak acuan minyak sawit untuk pengiriman Agustus di Bursa Malaysia Derivatives naik 0,57 persen menjadi 4.580 ringgit per ton pada 14.54 WIB.

Kepala Riset Komoditas Sunvin Group, Anilkumar Bagani, mengatakan pasar bergerak lebih tinggi karena pelaku pasar memperkirakan penurunan produksi minyak sawit Malaysia pada Mei akan lebih besar dari perkiraan sebelumnya.

Selain itu, pelemahan ringgit dan pemulihan harga energi turut menopang pasar.

Dewan Minyak Sawit Malaysia (Malaysian Palm Oil Board/MPOB) dijadwalkan merilis data bulanan pasokan dan permintaan pada 10 Juni.

"Pemulihan kontrak berjangka minyak kedelai di Chicago juga membantu menopang harga," kata Bagani, seperti dikutip Reuters.

Namun, Bagani menambahkan, belum adanya kejelasan mengenai implementasi kewajiban pencampuran biodiesel berbasis sawit sebesar 50 persen (B50) di Indonesia, serta potensi penjualan agresif minyak sawit Indonesia di pasar tunai menjelang penerapan penuh sistem ekspor yang baru, dapat menghambat pemulihan harga minyak sawit Malaysia.

Harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade (CBOT) naik 0,59 persen. Sementara itu, kontrak minyak kedelai paling aktif di Dalian turun 0,82 persen dan kontrak minyak sawitnya melemah 0,54 persen.

Minyak sawit umumnya mengikuti pergerakan harga minyak nabati pesaing karena bersaing memperebutkan pangsa pasar minyak nabati global.

Harga minyak Brent melonjak lebih dari USD3 per barel. Kenaikan awal dipicu serangan baru Israel ke Lebanon sehari sebelumnya, lalu semakin menguat setelah terdengar suara ledakan di Iran.

Penguatan harga minyak mentah membuat minyak sawit menjadi pilihan yang lebih menarik sebagai bahan baku biodiesel.

Sementara itu, ringgit Malaysia, mata uang perdagangan minyak sawit, melemah 1,07 persen terhadap dolar AS, sehingga membuat komoditas tersebut lebih murah bagi pembeli yang menggunakan mata uang asing. (Aldo Fernando)

Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun, ini anomali

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit agar naik hingga 10 persen mengikuti kenaikan harga crude palm oil (CPO) dunia.

Ia mengungkapkan persoalan harga TBS menjadi perhatian langsung Presiden. Saat menunaikan ibadah haji beberapa waktu lalu, Mentan mengaku dua kali dihubungi Presiden Prabowo untuk memastikan langkah pemerintah dalam melindungi petani sawit.

"Ini sekali lagi saya ulangi, perintah Bapak Presiden via telepon, beliau mengatakan bela petani 15 juta orang. Harga TBS harus naik seperti semula, bahkan naik 10 persen dari harga semula. Itu langsung perintah beliau," kata Mentan usai Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Amran mengatakan arahan Presiden menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan sekitar 15 juta petani sawit dengan mengembalikan harga TBS ke level semula bahkan mendorong kenaikan sekitar 10 persen.

Ia menjelaskan kenaikan tersebut dinilai wajar karena didukung oleh tren penguatan harga minyak sawit mentah atau CPO dunia serta peningkatan nilai tukar dolar terhadap rupiah.

Amran menambahkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah berangsur pulih dan pemerintah bersama Satgas Pangan serta kepolisian akan mengawal pemulihan penuh tanpa kompromi.

"Tapi alhamdulillah sekarang sudah 70 persen normal dan tinggal 30 persen. Mulai hari ini enggak ada lagi kompromi. Kalau masih ada turunkan harga, kita tindak lanjuti. Dirkrimsus, Kasatgas tindak lanjuti. Dan hadir seluruh Indonesia pada hari ini," ujarnya.

Menurutnya penurunan harga TBS di tingkat petani yang terjadi beberapa waktu terakhir merupakan sebuah anomali. Bahkan semestinya harga komoditas itu naik sekitar 10 persen mengikuti kenaikan harga CPO dunia.

Dia menegaskan di tengah kenaikan harga CPO dunia dan penguatan dolar AS yang mencapai lebih dari 10 persen terhadap rupiah, harga TBS justru sempat mengalami penurunan hingga sekitar 17 persen di sejumlah wilayah.

Adapun harga TBS mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

“Kami punya data. Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun, ini anomali. Tidak ada alasan harga tidak kembali normal, bahkan harusnya naik sekitar 10 persen dari harga sebelumnya,” ujarnya.

Dia meminta kepada ratusan perusahaan kelapa sawit yang masih menahan kenaikan harga TBS di tingkat petani agar segera menaikkan.

Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan memeriksa sekitar 270-300 perusahaan yang diduga belum mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan daerah, meski harga CPO dunia dan nilai tukar dolar AS justru mengalami kenaikan.

Keputusan itu dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut yang dihadiri asosiasi petani, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda dari 25 provinsi sentra sawit.

“Hari ini kita sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi. Kenapa? Nilai dolar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10 persen. Jadi minimal sama dengan seperti semula,” tegas Amran.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan petani sawit. Berdasarkan data yang dihimpun Kementan, terdapat sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidupnya pada komoditas strategis tersebut.

“Kita harus jaga petani kita. Ada 15 juta petani sawit di Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka. Kalau harga dunia naik, kurs naik, tetapi harga (TBS) di petani turun, itu tidak masuk akal,” beber Amran.

Lebih lanjut Amran mengatakan hasil evaluasi rapat menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah berangsur pulih. Namun pemerintah menargetkan pemulihan penuh dalam waktu segera.

“Mulai hari ini tidak ada lagi kompromi. Harga harus kembali normal. Yang belum menyesuaikan akan kami periksa,” tegasnya.

Untuk mempercepat pengawasan, Kementan akan mengirimkan data perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga kepada seluruh Dirkrimsus Polda dan Kapolda di daerah, disertai lampiran harga acuan yang ditetapkan gubernur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara ihwal kekhawatiran pelaku industri kelapa sawit terhadap keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berperan dalam skema ekspor satu pintu komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan gagasan ekspor satu pintu merupakan bagian dari visi besar Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga iklim usaha.

Amran mengatakan pemerintah ingin menciptakan ekosistem yang memberikan keuntungan bagi seluruh pihak, baik petani maupun pelaku usaha.

“Ini keinginan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] sangat bagus. Seorang Presiden, Presiden kita, pasti ingin rakyatnya sejahtera, pengusahanya juga sejahtera. Kalau saya, pengusaha tersenyum, rakyat bahagia,” ujar Amran.

Dia juga menyinggung praktik-praktik yang selama ini dinilai merugikan negara dalam perdagangan komoditas ekspor. Menurutnya, salah satu alasan pemerintah mendorong tata kelola yang lebih terintegrasi adalah untuk menekan praktik under invoicing.

“Bapak Presiden, satu pintu [ekspor komoditas strategis], ada yang terjadi. Tahu nggak apa yang terjadi di republik kita? Itu ada under invoicing ini. Itu nilainya tuh, setinggi itu. Itu Rp15.000 triliun [US$908 miliar],” ucapnya.

Selain itu, Amran juga menyoroti dugaan praktik transfer pricing dalam perdagangan komoditas yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

“Ada transfer pricing. Apa maksudnya itu? dan tidak semua itu dilakukan, paham nggak maksudku. Ini harganya dalam negeri US$30, di sana US$40 atau US$50, tetapi di sana perusahaannya sendiri. Jangan pancing saya lebih dalam,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Amran menilai Indonesia seharusnya memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan arah harga CPO global mengingat statusnya sebagai produsen terbesar dunia. Nantinya, strategi hilirisasi melalui program biofuel menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor sekaligus memperkuat daya tawar Indonesia.

Dia bahkan menyebut pemerintah tengah merintis pengembangan bahan bakar berbasis sawit yang lebih luas di masa mendatang. Amran menegaskan pengurangan volume ekspor dapat menjadi instrumen untuk memengaruhi harga global sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit dalam negeri.

“Jadi kita yang remot nanti ke depan, itulah mimpi besar Bapak Presiden. Sehingga kita bisa menentukan, kita sudah memastikan seluruh petani yang 15 juta, kesejahteraannya naik. Masuk akal? Itu mimpinya Bapak Presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung dalam rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan upaya stabilisasi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Menurut Gulat, pengumuman mengenai keterlibatan DSI telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani dan pelaku usaha sawit. Dia menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi dampak yang dapat muncul ketika perusahaan tersebut mulai beroperasi.

“Pak Menteri [Andi Amran Sulaiman], kejadian ini kan [penurunan harga tandan buah segar] akibat diumumkannya DSI, saya takut 6 bulan ke depan akan terjadi kejutan kedua lagi, karena operasionalnya PT DSI. Nah, ini kan membuat orang terkejut,” kata Gulat.

Dia menegaskan petani sawit berharap tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan tata niaga ekspor. Untuk itu, Apkasindo mengusulkan agar DSI tidak berperan sebagai operator dalam ekspor satu pintu komoditas strategis, melainkan hanya sebagai pengawas.

“Jadi, mohon diantisipasi supaya kami juga petani sawit kami tidak jadi korban. Nah, antisipasi itu kami tetap berharap PT DSI ini tidak menjadi operator, cukup menjadi pengawas. Meskipun Pak Wamen, itu sudah keluar Perpresnya,” imbuhnya.

Gulat menyebut usulan tersebut muncul karena tingginya kecemasan pelaku usaha terhadap kesiapan DSI dalam menjalankan tugasnya. “Itu usulan daripada teman-teman, karena ada kecemasan luar biasa ketika DSI bekerja dengan segala keterbatasannya tentu ini akan membuat kami juga terpuruk nanti,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut anjloknya harga tandan buah segar atau TBS sawit beberapa waktu lalu sebagai anomali.

Harga TBS diketahui turun di berbagai daerah setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI sebagai eksportir tunggal produk sawit.

Ketika dikonfirmasi apakah penurunan harga TBS terjadi karena kondisi psikologis pasar atau dugaan permainan pengusaha yang keberatan dengan DSI, Amran menyebut kondisi pasar tidak wajar.

“Ya anomali. Tulis anomali. Itu enggak, harusnya tidak terjadi (penurunan),” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Amran mengatakan, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil, CPO, di pasar dunia sedang naik.

Pada saat yang sama, dollar Amerika Serikat menguat terhadap rupiah.

Nilai tukar rupiah diketahui sempat menyentuh level Rp 18.000 per dollar AS.

Menurut Amran, kondisi tersebut seharusnya membuat harga TBS dan CPO di pasar domestik ikut naik, bukan turun.

“Bahkan harusnya naik 10 persen daripada harga sebelumnya karena ada selisih nilai dollar sekarang Rp 18.000,” ujar Amran.

Perusahaan diminta kembalikan harga

Amran mengatakan, ia sedang menjalankan ibadah haji ketika harga TBS dan CPO anjlok.

Pada hari pertama masuk kerja setelah cuti haji, Amran langsung mengumpulkan petani sawit swadaya dan mitra, perusahaan pengolahan atau refinery kelapa sawit, asosiasi pengusaha sawit, Satgas Pangan, serta direktur reserse kriminal umum dari berbagai daerah.

Dalam rapat tersebut, Amran meminta petani swadaya dan mitra menjelaskan kondisi harga TBS saat anjlok dan perkembangan terkini.

Banyak petani menyebut harga TBS belum sepenuhnya kembali normal setelah sempat turun.

Amran kemudian meminta penjelasan dari perusahaan refinery dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI.

“Kenapa turun? Kami tanya, enggak ada bisa jawab. Oke, kita sepakat semua, tidak ada satupun yang menolak, ketua asosiasinya, perusahaannya hadir, pengusahanya hadir, eksportirnya hadir, semua sepakat harga kembali seperti semula,” tutur Amran.

Meski demikian, Amran mengakui masih ada sekitar 270 pabrik kelapa sawit atau PKS dan refinery yang belum menaikkan harga TBS seperti sebelumnya.

Kementerian Pertanian lalu mengirimkan data perusahaan tersebut ke sejumlah kepolisian daerah.

Data itu juga ditembuskan kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk diperiksa.

“Ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga dan kami akan kirim langsung ke Polda tembusan ke Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan kepada Dirkrimsus ditindaklanjuti,” ucap Amran.

Sebelumnya, harga TBS anjlok di sejumlah daerah setelah pemerintah mengumumkan pembentukan DSI.

Ketua Umum GAPKI Edy Martono mengatakan, pengumuman itu membuat pengusaha panik sehingga harga TBS di pasar domestik turun.

“Kita juga panik dengan kondisi ini kenapa? Contoh nih ya, waktu di ee sebelum pidato Bapak Presiden itu harga masih Rp 15.300 CPO ya di Dumai (Riau),” kata Edy saat ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

“Kemudian hitungan jam hanya hitungan jam, 2 jam kemudian harga langsung turun di Rp 14.500,” lanjut Edy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menerapkan tata kelola ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026.

Pada tahap awal, skema ekspor satu pintu berlaku untuk tiga komoditas, yakni minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Dalam beleid tersebut, PT DSI sebagai BUMN khusus ekspor diberikan kewenangan untuk menentukan harga jual komoditas SDA strategis kepada pembeli di luar negeri.

"Dalam pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis oleh BUMN Ekspor, harga jual komoditas SDA strategis ditentukan oleh BUMN Ekspor," bunyi Pasal 3 ayat (2) beleid tersebut, dikutip Kompas.com, Senin (8/6/2026).

Selain menentukan harga jual, PT DSI juga diberi kewenangan menetapkan margin dalam kegiatan ekspor komoditas SDA strategis. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (4).

"BUMN Ekspor dalam rangka pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi aturan itu.

Dalam keterangan resminya, Danantara Indonesia menegaskan bahwa penetapan harga komoditas SDA strategis oleh PT DSI akan dilakukan secara wajar dengan mengacu pada metodologi yang adil, transparan, dan akuntabel untuk masing-masing komoditas.

Menurut Danantara, kebijakan tersebut bertujuan mencegah praktik under-invoicing sekaligus memastikan nilai ekspor yang tercatat mencerminkan transaksi yang sebenarnya.

"Metodologi tersebut akan mempertimbangkan penyesuaian yang wajar atas perbedaan kualitas, spesifikasi, biaya logistik, dan struktur kontrak sehingga kewajaran harga dinilai dalam konteks yang utuh, menutup celah manipulasi tanpa menyeragamkan transaksi yang secara komersial memang berbeda," tulis Danantara dikutip Senin (8/6/2026).

Pengelolaan ekspor CPO, batu bara, dan paduan besi melalui PT DSI telah dimulai sejak 1 Juni 2026. Namun, pelaksanaannya masih memasuki masa transisi yang berlangsung selama tiga bulan.

Perusahaan yang telah siap mengalihkan seluruh kegiatan ekspornya ke DSI dapat mulai melaksanakannya pada 1 September 2026. Sementara itu, perusahaan yang belum siap masih diberikan masa transisi hingga akhir 2026.

Mulai 1 Januari 2027, seluruh kegiatan ekspor ketiga komoditas tersebut diwajibkan dilakukan melalui PT DSI.

Pada masa transisi ini, PT DSI akan memfokuskan upaya pada penguatan sistem pelaporan dan pemantauan transaksi ekspor melalui digitalisasi.

Setelah masa transisi berakhir, PT DSI akan menjalankan perannya sebagai perantara yang memfasilitasi sekaligus mengawasi penyaluran ekspor komoditas SDA strategis.

Danantara juga memastikan kontrak ekspor komoditas SDA strategis yang sudah berjalan tetap dapat dilanjutkan selama tidak terjadi under-invoicing.

Dengan demikian, pelaku usaha yang telah menjalankan praktik ekspor dengan baik tidak akan mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya.

Danantara juga memastikan hubungan komersial antara produsen dan mitra dagangnya tetap dapat berlangsung secara langsung.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi gangguan terhadap ekspor komoditas strategis sekaligus mendorong perdagangan yang lebih transparan dan bebas dari praktik under-invoicing.