Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan segera berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk menyikapi rencana kenaikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita.

"Nanti, aku baru pulang dari Tanah Suci (melaksanakan ibadah haji). Nanti akan koordinasi dengan Pak Mendag, aku lapor Pak Menko," kata Mentan Amran ditemui usai Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan hal itu menanggapi pertanyaan pers tentang rencana penyesuaian HET Minyakita yang sebelumnya telah disampaikan Kementerian Perdagangan.

Amran mengaku terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso terkait kebijakan tersebut.

Selain berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan, Amran juga menyebut hasil pembahasan mengenai perkembangan harga dan kebijakan Minyakita akan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

Saat ditanya mengenai kondisi harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang disebut masih berfluktuasi, Amran menegaskan perlu melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu sebelum menyampaikan penilaian resmi pemerintah.

"Aku baru masuk kantor. Tunggu, rakor dulu," ujar Amran.

Meski demikian, Amran menilai harga CPO saat ini seharusnya berada dalam kondisi yang baik, namun pemerintah tetap akan melakukan pembahasan lintas kementerian sebelum mengambil keputusan mengenai HET Minyakita.

"Harusnya sekarang ini harga CPO kita baik-baik saja. Nanti aku koordinasi (kepada) Menteri Perdagangan, kemudian lapor Pak Menko," kata Mentan singkat.

Amran belum memberikan keterangan lebih rinci mengenai rencana kenaikan HET Minyakita karena baru masuk kantor setelah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng rakyat atau Minyakita dalam dua minggu ke depan.

"Hari ini kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk Minyakita," ujar Budi usai rapat koordinasi tingkat menteri bidang pangan di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (4/6).

Terkait HET terbaru Minyakita, Budi menyebut belum ada kesepakatan yang dicapai.

Menurutnya, penetapan harga terbaru Minyakita masih akan dibahas lebih lanjut antar kementerian dan lembaga.

Budi menyampaikan keputusan pemerintah untuk menaikkan HET Minyakita berdasarkan perkembangan harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang sempat mengalami kenaikan.

Tak hanya itu, Kemendag juga masih mengamati harga tandan buah segar (TBS) yang sempat mengalami penurunan.

Menurutnya, HET baru bisa ditetapkan setelah harga CPO dan TBS cukup stabil.

Budi menargetkan HET Minyakita yang baru dapat ditetapkan dalam waktu 1-2 minggu ke depan.

Saat ini HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Penyesuaian HET murni didorong oleh faktor kenaikan harga bahan baku CPO dan biaya produksi yang mempengaruhi perhitungan keekonomian produk minyak goreng rakyat tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa untuk memperkuat pengembangan sektor perkebunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pemerintah menyiapkan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa secara nasional," kata Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan penyediaan bibit unggul tersebut merupakan bagian dari program besar pemerintah dalam mempercepat pengembangan komoditas perkebunan strategis yang memiliki potensi tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dia menyebutkan hal itu di sela melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kebun pembibitan kelapa dan kakao di Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Sabtu (6/6).

Dia menyampaikan saat ini pemerintah tengah mengembangkan sekitar 870 ribu hektare lahan perkebunan yang mencakup berbagai komoditas unggulan, antara lain kakao, kelapa, tebu, pala, dan mete yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menjelaskan pengembangan perkebunan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu pilar penting pembangunan ekonomi nasional ke depan.

Ia menegaskan seluruh komoditas yang dikembangkan memiliki prospek besar karena didukung kebutuhan pasar domestik maupun internasional yang terus meningkat, terutama untuk produk olahan bernilai tambah tinggi.

Selain memperluas areal tanam, pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan agar hasil perkebunan dapat menjadi bahan baku industri dalam negeri melalui program hilirisasi yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Menurutnya, hilirisasi komoditas seperti kelapa, kakao, dan mete menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Pemerintah juga memastikan seluruh bantuan yang diberikan kepada petani berasal dari anggaran negara dan harus tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat lapangan.

Untuk wilayah Sulawesi Tenggara, pemerintah menyiapkan sekitar 38 juta benih sebagai bagian dari program nasional pengembangan perkebunan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani setempat.

Ia menegaskan seluruh bantuan diberikan secara gratis kepada petani, mulai dari penyediaan bibit unggul, pengolahan lahan, hingga proses penanaman sehingga tidak membebani penerima manfaat program tersebut.

Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani agar mereka dapat meningkatkan produksi tanpa terkendala biaya awal yang selama ini sering menjadi hambatan pengembangan usaha.

Lebih lanjut, Amran berharap program pengembangan perkebunan dan hilirisasi dapat menciptakan sedikitnya tiga juta lapangan kerja permanen dalam tiga tahun mendatang serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Artinya apa? Kita buka lahan dan tenaga kerjanya terus-menerus sampai 30 tahun bekerja di situ karena tanamannya insya Allah produktif," ucap Mentan.

Adapun dalam kunjungan di wilayah Kabupaten Konawe tersebut, Mentan menilai kualitas pembibitan kelapa dan kakao yang dikembangkan sangat baik dan layak menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

"Ini contoh bibit kelapa yang bagus, ini harus dicontoh seluruh Indonesia," kata Amran.

Menurutnya, jutaan bibit kelapa dan kakao yang disiapkan di Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari program pengembangan perkebunan nasional yang diarahkan untuk mendukung hilirisasi komoditas strategis.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian terus mempercepat hilirisasi subsektor perkebunan nasional guna meningkatkan nilai tambah komoditas dan kesejahteraan petani.

Melalui program pengembangan tujuh komoditas strategis, yakni kakao, kelapa, tebu, kopi, pala, mete, dan kemiri, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp9,5 triliun dengan target pengembangan 870 ribu hektare kebun rakyat pada periode 2025–2027 untuk memperkuat pasokan bahan baku industri dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung agar harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani segera naik mengikuti penguatan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia. Presiden bahkan meminta harga TBS dapat meningkat hingga 10 persen dari kondisi sebelumnya demi menjaga kesejahteraan jutaan petani sawit di Indonesia.

Amran mengatakan persoalan harga TBS menjadi perhatian khusus Presiden. Saat dirinya sedang menunaikan ibadah haji, Prabowo disebut sampai dua kali menghubunginya melalui telepon untuk memastikan pemerintah mengambil langkah konkret dalam melindungi petani sawit.

"Perintah Bapak Presiden via telepon, beliau mengatakan bela petani 15 juta orang. Harga TBS harus naik seperti semula, bahkan naik 10 persen dari harga semula. Itu langsung perintah beliau," kata Amran usai Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin (8/6/2026) dikutip dari ANTARA.

Menurut Amran, arahan tersebut didasari kondisi pasar global yang menunjukkan kenaikan harga CPO serta penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Dengan situasi tersebut, ia menilai tidak ada alasan harga TBS di tingkat petani justru mengalami penurunan.

Ia menyebut penurunan harga TBS yang sempat terjadi merupakan sebuah anomali. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, harga CPO dunia telah naik sekitar 47 persen, sementara nilai tukar dolar AS menguat lebih dari 10 persen. Namun di sejumlah wilayah, harga TBS justru sempat turun hingga sekitar 17 persen.

Merespons instruksi Presiden, Amran menegaskan pemerintah akan mengawal pemulihan harga TBS secara penuh. Ia menyatakan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah kembali normal, sementara 30 persen sisanya masih dalam proses penyesuaian.

"Hari ini kita sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri akan memeriksa sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga belum menyesuaikan harga TBS sesuai ketetapan pemerintah daerah. Data perusahaan tersebut akan diserahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda di daerah-daerah sentra sawit untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut.

Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap praktik yang merugikan petani. Menurutnya, terdapat sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidup pada komoditas tersebut sehingga perlindungan terhadap harga TBS menjadi prioritas.

"Mulai hari ini tidak ada lagi kompromi. Harga harus kembali normal. Yang belum menyesuaikan akan kami periksa," kata Amran.

Pemerintah menargetkan seluruh harga TBS di daerah dapat segera kembali normal bahkan meningkat sejalan dengan tren kenaikan harga CPO dunia dan penguatan kurs dolar AS, sebagaimana arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nur Hidayah mengatakan industri halal dan keuangan syariah harus menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan serta terintegrasi.

“Kalau kita melihat dalam kondisi objektif keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia ini masih menjadi sektor yang berjalan masing-masing. Industri halal menghasilkan aktivitas ekonomi, sedangkan keuangan syariah menyediakan pembiayaan, investasi, mitigasi risiko,” ujarnya dalam agenda SGIE Indonesia Merosot: Evaluasi Kebijakan dan Industri Halal Nasional yang diadakan secara virtual di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan bahwa keterkaitan antara industri halal dan lembaga keuangan syariah belum berjalan optimal. Padahal, negara-negara yang sukses dalam ekonomi halal selalu menerapkan integrasi kuat antara kedua sektor tersebut, sehingga dapat mendukung satu sama lain.

Akibatnya, keuangan syariah Indonesia, lanjutnya, belum mampu menjadi mesin pembiayaan utama dalam pengembangan industri halal nasional.

Hal itu khususnya terjadi pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang pelaku usahanya telah mengantongi sertifikat halal, tetapi justru masih banyak bertumpu pada pembiayaan konvensional karena menghadapi kesulitan dalam memperoleh skema pembiayaan kompetitif dari lembaga keuangan syariah.

Fenomena ini dianggap menyingkap adanya celah dalam Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal yang implementasinya sejauh ini masih menitikberatkan kewajiban sertifikasi halal hanya pada aspek bahan baku (ingredients) dan proses produksinya saja.

Ke depan, lanjut Nur Hidayah, rantai halal harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pelaku usaha yang mengklaim dan memiliki sertifikasi produk halal idealnya turut mengiringi aktivitas dengan pembiayaan dari sektor keuangan syariah.

Menurut dia, langkah itu penting karena industri keuangan syariah yang masih dalam kategori pemula (infant) seringkali kalah daya saing saat dipaksa berkompetisi langsung di medan laga yang sama (playing fair field) dengan industri konvensional yang sudah sangat mapan.

“Di sinilah sesungguhnya perlu intervensi dari pemerintah untuk memberikan kebijakan yang afirmatif, kebijakan yang protektif terhadap industri keuangan syariah dan memberikan insentif bagi sektor ini yang akan memberikan pembiayaan, khususnya kepada UMKM halal, sehingga keuangan syariah bisa menjadi preferensi utama dalam pembiayaan mereka,” katanya.

Data penelusuran ANTARA menyebutkan, Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi syariah dunia.

Dalam berbagai laporan ekonomi Islam global, Indonesia berada di kelompok teratas dunia dan mempertahankan posisi kuat dalam sektor makanan halal, keuangan syariah, fesyen Muslim, serta produk halal lainnya.

Dari sisi perdagangan, ekspor produk halal Indonesia terus tumbuh. Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai sekitar 41,42 miliar dolar AS pada Januari–Oktober 2024, dengan surplus perdagangan sekitar 29,09 miliar dolar AS. Sektor makanan olahan masih menjadi kontributor terbesar, disusul fesyen Muslim, farmasi, dan kosmetik.

Karena itu, wajar jika BPJPH mengatakan ekosistem industri dan rantai pasok halal yang berada di bawah pengawasan dan regulasi jaminan produk halal (JPH), hingga saat ini memberikan kontribusi sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan nilai mencapai sekitar Rp4.900 triliun.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, membantah kabar yang menyebut tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh menghentikan operasional karena dana program belum dicairkan.

Menurut Nanik, informasi tersebut tidak sepenuhnya benar karena pencairan dana untuk operasional SPPG telah dilakukan secara bertahap sejak pekan lalu dan terus berlanjut hingga Senin (8/6/2026).

“Ada bagian dari hoaks, ada bagian dari... semua sudah dicairkan dari mulai Jumat,” ujar Nanik setelah menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa dana operasional untuk ribuan dapur MBG yang telah terdaftar dalam sistem telah disalurkan sehingga kegiatan pelayanan tetap dapat berjalan.

“Yang 27.877 tadi itu loh, sudah masuk, sudah operasional,” katanya.

Meski demikian, Nanik mengakui terdapat sejumlah proses pencairan yang dilakukan secara bertahap sehingga tidak seluruh dana masuk pada waktu yang bersamaan. Namun, menurut dia, hal tersebut hanya berkaitan dengan mekanisme administrasi dan tidak mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam pendanaan program.

“Memang ada beberapa yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan,” ujarnya.

Bahkan, berdasarkan laporan yang diterima BGN pada hari yang sama, masih terdapat sejumlah pencairan dana yang terus diproses untuk mendukung operasional layanan MBG di berbagai daerah.

“Tadi kalau enggak salah kami dapat laporan, dicairkan hari ini,” kata Nanik.

Karena itu, ia menegaskan tidak terdapat masalah serius terkait pendanaan program maupun operasional dapur MBG di Aceh. Menurutnya, isu yang beredar lebih disebabkan oleh kendala teknis dalam proses pencairan.

“Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja,” tandas Nanik.

TEHERAN - Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan bahwa pemerintah regional "tidak dalam posisi untuk menuntut ganti rugi", menanggapi apa yang disebutnya sebagai laporan bahwa AS dapat menggunakan aset Iran untuk mengkompensasi sekutu regional atas kerusakan terkait perang.

Aset Iran yang Dibekukan Dijadikan Ganti Rugi bagi Negara Arab, 3 Alasan Teheran Marah Besar!

1. Aset Iran Bukan Rampasan Perang

Gharibabadi menambahkan dalam sebuah unggahan di X bahwa aset Iran "bukanlah rampasan perang bagi Washington maupun dana pembayaran bagi sekutunya".

Reuters melaporkan pada hari Sabtu, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, bahwa Amerika Serikat akan menyediakan aset Iran kepada sekutu Teluk untuk mendukung pembangunan kembali dan perbaikan kerusakan di masa depan yang disebabkan oleh Iran.

Amerika Serikat juga akan mempertimbangkan untuk menggunakan aset tersebut untuk mendukung perbaikan kerusakan di masa lalu, kata sumber tersebut, menambahkan bahwa Menteri Keuangan AS Scott Bessent telah mengarahkan sebuah tim untuk menilai biaya kerusakan yang telah ditimbulkan Iran pada sekutu Teluk.

Selama perang, Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke beberapa negara Teluk, dengan mengatakan bahwa mereka menargetkan kepentingan AS dan Israel di kawasan tersebut.

Pada hari Sabtu, Iran mengatakan telah meluncurkan rudal balistik ke pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain. Militer AS mengatakan enam rudal dicegat dan yang ketujuh tidak mencapai targetnya, sementara Kuwait melaporkan kerusakan material tetapi tidak ada korban jiwa dan Bahrain mendesak penduduk untuk mencari perlindungan.

2. Memicu Kesalahan Internasional yang Baru

Konflik Timur Tengah dapat membebani kawasan tersebut dengan biaya perbaikan infrastruktur terkait energi hingga USD58 miliar saja, menurut laporan dari perusahaan riset Rystad Energy pada bulan April.

Gharibabadi mengatakan bahwa penyitaan, transfer, atau alokasi aset Iran tanpa persetujuan pemerintah Iran akan merupakan "tindakan salah internasional baru", yang menimbulkan tanggung jawab AS pada saat Washington mengklaim sedang mencari negosiasi dan pemahaman dengan Teheran. Langkah seperti itu juga akan memicu "tanggapan yang tepat" dari Iran, katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Iran telah meminta agar sebagian dana yang disita dilepaskan oleh AS dalam kerangka kerja yang sedang dinegosiasikan kedua negara untuk mengakhiri perang Iran.

3. Sekutu AS Tak Berhak Meminta Ganti Rugi

Gharibabadi mengatakan beberapa pemerintah regional telah menempatkan wilayah dan fasilitas mereka "untuk melayani agresi terhadap Iran" dan oleh karena itu tidak dalam posisi untuk menuntut ganti rugi. Ia mengatakan pemerintah-pemerintah tersebut harus sepenuhnya memberikan kompensasi kepada Iran atas kerusakan yang ditimbulkan padanya.

Tuntutan Teheran untuk mengakhiri perang termasuk pelepasan aset beku senilai miliaran dolar, serta pencabutan sanksi AS dan internasional dan pengakuan atas pengaruhnya terhadap Selat Hormuz.

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mendukung pelestarian laut sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekosistem perairan yang berperan penting dalam menunjang kelancaran, keselamatan, dan keandalan layanan penyeberangan penumpang dan arus logistik nasional.

“Sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah pesisir dan perairan, ASDP memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga keberlanjutan ekosistem laut," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menyadari pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut, ASDP menggelar kegiatan Ocean Clean Up Day 2026 secara serentak di berbagai wilayah operasional perusahaan dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia 2026.

Heru menyampaikan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk “Bridging the Nation, Protecting Our Oceans”, kegiatan itu berhasil mengumpulkan lebih dari 13 ton sampah dari kawasan pesisir, pelabuhan, hingga perairan sekitar lintasan penyeberangan.

Dia menuturkan aksi tersebut menjadi bentuk nyata komitmen perusahaan BUMN transportasi penyeberangan tersebut dalam menjaga kebersihan laut sekaligus mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi aktif melestarikan lingkungan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh insan ASDP dan stakeholder mengambil peran aktif dalam menjaga kebersihan laut dan kawasan pesisir," ujarnya.

Menurutnya langkah mengurangi sampah dan menjaga kebersihan lingkungan akan memberikan dampak besar bagi keberlanjutan ekosistem laut di masa depan.

Adapun kegiatan Ocean Clean Up Day 2026 itu melibatkan lebih dari 400 partisipan yang tersebar di 27 wilayah cabang operasional ASDP.

Menurut Heru tingginya partisipasi tersebut mencerminkan semangat kolaborasi dan kepedulian bersama dalam menciptakan kawasan pesisir dan perairan yang lebih bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat maupun pengguna jasa penyeberangan.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menambahkan kegiatan itu tidak hanya berfokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan nasional.

Ia berharap aksi kolaboratif itu dapat memperkuat budaya peduli lingkungan dan mendorong terciptanya kawasan pesisir, pelabuhan, dan perairan yang bersih secara berkelanjutan guna mendukung layanan transportasi penyeberangan nasional yang semakin nyaman dan optimal.

Lebih lanjut Windy mengatakan ASDP terus memperkuat komitmen keberlanjutan melalui berbagai program dan inovasi lingkungan yang dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah operasional perusahaan.

Ia menambahkan langkah tersebut menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 14 tentang Ekosistem Laut, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam pengurangan sampah plastik dan perlindungan kawasan pesisir Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bursa kripto PT Central Finansial X (CFX) menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk memperkuat literasi, riset, dan pengembangan sumber daya manusia di sektor aset kripto. Langkah ini dilakukan seiring pertumbuhan industri aset digital yang membutuhkan dukungan talenta dan inovasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Kerja sama tersebut diumumkan dalam ajang CFX Crypto Conference (CCC) 2026 di Jakarta, Senin (8/6/2026). CFX menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Politeknik Keuangan Negara STAN.

Direktur Utama CFX Subani mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi diperlukan untuk menjembatani kebutuhan industri dengan dunia akademik, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan digital yang berlangsung cepat.

“Bagi kami, edukasi dan literasi mengenai aset kripto bukan sekadar kampanye, tetapi harus bersifat struktural. Penandatangan nota kesepahaman dengan UI, UGM, dan STAN menjadi langkah konkret untuk memastikan inovasi di sektor ini didukung riset dan talenta yang memadai,” kata Subani.

Menurut dia, pengembangan industri aset kripto tidak hanya bergantung pada pertumbuhan transaksi dan jumlah investor. Industri juga membutuhkan dukungan riset, inovasi, serta sumber daya manusia yang memahami teknologi dan tata kelola aset digital.

Melalui kerja sama tersebut, CFX dan perguruan tinggi akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan digital nasional.

Selain menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, CFX juga memberikan penghargaan kepada sejumlah Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) melalui Anugerah Ksatria CFX 2026. Penghargaan diberikan kepada pelaku industri yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan pasar, peningkatan literasi, kepatuhan, serta inovasi layanan.

Indodax meraih penghargaan kategori literasi dan edukasi serta kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan pasar aset kripto. FLOQ memperoleh penghargaan atas komitmen pemenuhan kewajiban sebagai anggota bursa, Pluang meraih penghargaan pengalaman pengguna terbaik, sedangkan Ajaib mencatat pertumbuhan pangsa pasar paling signifikan.

Subani mengatakan, kolaborasi antara industri, akademisi, dan regulator menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem aset kripto yang lebih kuat dan berdaya saing.

“Industri ini tidak akan tumbuh tanpa kontribusi para anggotanya. Karena itu, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas peran mereka dalam membangun pasar yang lebih kredibel dan berdaya saing,” ujar Subani.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Senin (8/6/2026).

Usai pelantikan di Istana Negara, Said Iqbal mengatakan akan segera menyampaikan laporan dan masukan kepada Presiden melalui koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Pada intinya kan Presiden berorientasi menghidupkan kembali kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana segala bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Buruh menjadi bagian penting dari rakyat," katanya.

Menurut Said Iqbal, target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah perlu diiringi pemerataan kesejahteraan.

"Setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tetapi jangan memiskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah, tetapi rakyat buruh setidaknya punya rumah tipe 21 atau tipe 30. Kau boleh punya mobil, tetapi rakyat diberikan, buruh diberikan transportasi publik," ungkapnya.

Dia menyebut peningkatan kesejahteraan pekerja akan menjadi salah satu fokus utama dalam tugas barunya sebagai penasihat presiden.

Said Iqbal menilai sejumlah aspirasi buruh yang disampaikan saat Hari Buruh Internasional mulai ditindaklanjuti pemerintah. Dia mencontohkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) serta kebijakan terkait pengemudi ojek online.

"Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja. Lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja," ujar Said Iqbal.

Dia menilai tantangan utama ketenagakerjaan saat ini adalah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Karena itu, dia akan mendorong penguatan sektor industri untuk menciptakan lapangan kerja.

"Mungkin di situ kami akan mengusulkan beberapa pandangan-pandangan, membuat analisis kebijakan untuk memastikan dihidupkannya kembali reindustrialisasi. Yaitu sektor formal. Kami ingin sektor formal para pekerja bisa kembali bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan dan di tempat-tempat kerja lain," ujarnya.

Selain kepastian kerja, dia juga akan mendorong penguatan kepastian pendapatan (income security) dan perlindungan jaminan sosial (socialsecurity) bagi pekerja melalui rekomendasi kebijakan kepada Presiden.

Di sisi regulasi, Said Iqbal menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan datang. Menurutnya, isu alih daya atau outsourcing menjadi salah satu poin yang perlu mendapat perhatian.

"Kami harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau lah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat," katanya.

Dia juga mengungkapkan telah mengusulkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 dan berencana berdiskusi dengan sejumlah menteri terkait isu ketenagakerjaan.

"Penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau Menteri enggak bekerja ya kami lapor Presiden. Anda mau kerja apa saja jadi Menteri? Kalau enggak ya mundur saja," ujarnya.

JAKARTA - Pemerintah menghormati putusan Majelis Etik Ombudsman RI yang menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI . Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi .

"Ya, kita menghormati keputusan itu, ya," tegas Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo menekankan bahwa integritas dan kepatuhan terhadap hukum merupakan hal yang harus dijunjung oleh seluruh penyelenggara negara, tidak hanya di lingkungan Ombudsman RI.

Diketahui, saat ini Hery Susanto berstatus tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel wilayah Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

"Kita tidak ingin terjadi kepada siapa pun, ke pejabat negara, jadi kita menghormati. Nanti kita tindak lanjuti semuanya," ujarnya.



Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Foto/Binti Mufarida

Menurutnya, pemerintah berharap setiap pejabat negara dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga tidak tersangkut persoalan hukum maupun pelanggaran etik.

"Tentunya itu sebenarnya kan tidak hanya berlaku untuk Ombudsman ya, berkenaan dengan masalah apa namanya, kejadian itu kan kita tidak ingin terjadi kepada siapapun para pejabat negara. Jadi kita menghormati, nanti kita... kita tindak lanjuti semuanya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI.

Keputusan itu diambil setelah Majelis Etik Ombudsman RI menggelar rapat pleno terkait dugaan pelanggaran kode etik Hery Susanto, Senin (8/6/2026).

Dalam putusannya, majelis etik menyatakan Hery Susanto terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia.

"Menjatuhkan sanksi tingkat berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Ketua merangkap Anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Hery Susanto," kata Anggota Majelis Etik Ombudsman Partono di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Selain itu, majelis etik juga merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan putusan majelis etik ini kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia c.q. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengisian anggota dan ketua yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Partono.

Menurutnya, putusan ini bersifat final dan mengikat dalam penegakan kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Mandiri Taspen Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

PT Bank Mandiri Taspen bersama PT ASABRI (Persero) menyerahkan hak dan santunan kepada ahli waris almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada para peserta pensiun dan keluarganya.

Penyerahan santunan disampaikan langsung oleh Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, Panji Irawan kepada ahli waris, drg. Nora Tristyana di kediaman keluarga di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, Senin (8/6). Santunan yang diserahkan meliputi Uang Duka Wafat (UDW) dan Biaya Pemakaman Peserta Pensiun (BPPP) yang disalurkan melalui rekening Bank Mandiri Taspen

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran manajemen Bank Mandiri Taspen bersama perwakilan PT ASABRI (Persero), sebagai wujud sinergi antar lembaga dalam memberikan layanan terbaik kepada para peserta dan keluarganya.

Pada kesempatan itu Panji Irawan menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Penyerahan hak kepada ahli waris tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu keluarga yang ditinggalkan.

“Penyaluran hak peserta merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan seluruh manfaat yang menjadi hak peserta dapat diterima secara tepat waktu dan tepat sasaran oleh ahli waris. Kami turut berduka cita atas kepergian almarhum dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujarnya.

Melalui kolaborasi dengan PT ASABRI (Persero), Bank Mandiri Taspen terus berupaya menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan terpercaya bagi para pensiunan serta keluarga peserta, sekaligus memperkuat perannya sebagai mitra utama kesejahteraan pensiunan di Indonesia.

Inilah yang akan menjadi legacy untuk menegaskan Luwu Timur sebagai penghasil sumber daya alam

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan bersama PT Vale Indonesia segera melakukan pembangunan Matano Belt Road di Kabupaten Luwu Timur, Sulsel pada tahun ini.

"Pembangunan Matano Belt Road atau jalan lingkar Matano sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi besar sumber daya alam Luwu Timur bagi pembangunan daerah," kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangannya di Makassar, Senin.

Gubernur mengatakan, pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Matano sepanjang 35 kilometer yang membentang dari Desa Ussu, Malili, melewati Nuha, hingga batas Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Luwu Timur.

“Inilah yang akan menjadi legacy untuk menegaskan Luwu Timur sebagai penghasil sumber daya alam, dan 35 kilometer ini akan memangkas jarak tempuh masyarakat kita naik kapal dari Malili ke Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Selain itu, menurut Gubernur, Kabupaten Lutim juga mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur jalan yang masuk dalam Paket 6 MYP dengan nilai sekitar Rp239 miliar.

Paket ini mencakup peningkatan struktur jalan pada ruas Ussu–Nuha hingga batas Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu jalur penting penunjang aktivitas masyarakat dan distribusi barang.

Termasuk rehabilitasi Daerah Irigasi Angkona di Kabupaten Luwu Timur guna mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian.

“Luwu Timur juga termasuk dalam pembangunan irigasi melalui Paket 4 MYP Rehabilitasi Daerah Irigasi senilai Rp120 miliar yang mencakup kabupaten Enrekang, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur,” ujarnya saat menghadiri Hari Jadi ke-23 Kabupaten Luwu Timur.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026