Bisnis.com, JAKARTA — Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Permata Tbk. (BNLI) terus melakukan serangkaian upaya guna menarik lebih banyak nasabah, di tengah rendahnya inklusi keuangan syariah Tanah Air.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad menyampaikan industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan, baik dari sisi total aset, jumlah nasabah, hingga minat masyarakat terhadap produk-produk syariah.

“Tapi masih banyak tantangannya, terutama tantangan struktural,” kata Rudy dalam sesi diskusi pada agenda Media Briefing ‘Syariah untuk Semua’ di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Rudy mengungkapkan, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara angka literasi keuangan syariah dan angka inklusi keuangan syariah.

Saat ini, angka literasi keuangan syariah berada di level 43%, sedangkan angka inklusi keuangan syariah cukup rendah, yakni sebesar 13%. Itu artinya, kata dia, meski pemahaman terhadap produk syariah terus meningkat, masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan syariah itu sendiri.

Untuk itu, pihaknya berusaha menjawab tantangan tersebut, dengan memperluas akses keuangan syariah. Rudy mengatakan, pihaknya menghadirkan produk dan layanan keuangan syariah yang aksesibel untuk semua masyarakat modern saat ini.

Selain itu, perseroan juga berupaya menghadirkan solusi keuangan syariah yang lengkap dan holistik, yang dapat memenuhi kebutuhan solusi keuangan di setiap fase kehidupan nasabah.

Melalui semangat ini, Rudy menyebut bahwa perseroan ingin memastikan bahwa semua individu memiliki akses kepada solusi keuangan syariah untuk kebutuhan keuangan di semua fase kehidupan nasabah.

“Itu adalah bentuk komitmen Permata Bank Syariah untuk menghadirkan solusi keuangan syariah yang lebih inklusif, praktikal, dan juga relevan untuk seluruh segmen masyarakat tanpa terkecuali,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan pertumbuhan ekonomi halal global akan mengalami trend positif, di mana pada tahun 2026 diperkirakan menyentuh US$3 triliun.

Pernyataan itu dia sampaikan dalam acara Halal Bihalal B57+ Asia-Pasific Regional Chapter di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Diketahui, Business 57 Plus (B57+) adalah forum bisnis di bawah naungan Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) yang bertujuan untuk memperkuat sektor perdagangan hingga ekonomi dengan berbagai negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Kita tidak bisa lagi melihat ekonomi halal hanya dari perspektif ibadah. Ini adalah industri raksasa. Menurut data proyeksi 2026, ekonomi halal global diperkirakan bernilai lebih dari US$3 triliun. Sektor makanan halal, keuangan syariah, kosmetik, hingga halal lifestyle kini menjadi arus utama ekonomi dunia," katanya.

Dia menyampaikan berdasarkan laporan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) terbaru, kepercayaan konsumen terhadap ekosistem halal dunia terus meningkat. Dia menyebut bahwa Indonesia tetap kokoh di posisi 3 besar dunia.

Baginya hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai spiritualitas yang kita jaga berkorelasi positif dengan kredibilitas ekonomi kita.

Dia mempercayai di tengah gejolak geopolitik saat ini, B57+ mampu menghadapi tantangan yang ada berdasarkan pengalaman menghadapi krisis sebelumnya.

Kendati demikian, kokohnya ekonomi halal perlu ditunjang dengan kerja sama antar sektor pemerintahan maupun pihak swasta.

"Ekosistem ekonomi halal yang kuat hanya bisa tercipta jika seluruh elemen bergerak bersama. Pemerintah menyediakan regulasi yang mendukung; lembaga Agama menjaga standar moral dan etika; dan sektor swasta menjadi mesin penggerak investasi dan inovasi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum B57+ Asia-Pasific Chapter, Arsjad Rasjid, menyampaikan dibtengah ketidakpastian saat ini, ekonomi halal memiliki potensi yang siap di pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia menyebut bahwa sektor ekonomi halal global direncanakan tumbuh mencapai US$9,5 triliun di tahun 2030.

"Ekonomi halal global diproyeksikan mencapai US$9,5 triliun pada 2030, melampaui batas agama, budaya, dan geografi. Namun, potensi sebesar ini baru akan bermakna jika kita mampu membangun kolaborasi yang terorganisir, terpercaya, dan terhubung," ucapnya.

Menurutnya banyak potensi dari negara-negara Islam serta para mitranya yang masih memerlukan jembatan kelembagaan dan mekanisme kepercayaan. Dia menilai forum B57+ dapat menjadi wadah untuk memanfaatkan potensi tersebut.

Oleh karena itu, dirinya mendorong untuk perdagangan antara mitra organisasi kerjasama Islam melalui structured business networks, penguatan investasi lintas negara, dan merumuskan kebijakan yang konkrit dengan menjembatani prioritas sektor swasta dan agenda strategis pemerintah.

"Ekonomi halal adalah bahasa bisnis yang semakin universal, inklusif, tumbuh, dan relevan bagi semua," pungkasnya.

Instrumen syariah berpatokan pada sektor riil dan berbasis aset, serta tidak mendorong spekulasi berlebihan

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi syariah yang juga Wakil Ketua Harian Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Munifah Syanwani menilai instrumen keuangan syariah relatif lebih tahan terhadap gejolak pasar dibandingkan sistem konvensional ketika harga energi global melonjak.

Menurut dia, lonjakan harga minyak kerap memicu volatilitas tinggi di pasar keuangan konvensional karena erat kaitannya dengan suku bunga, pasar saham, dan kebijakan moneter.

“Saat harga minyak melonjak di atas 100 dolar per barel, pasar modal konvensional mengalami volatilitas ekstrem karena sangat bergantung pada suku bunga dan sentimen pasar,” ujarnya dalam webinar yang diikuti di Jakarta, Selasa.

Sebaliknya, ia menilai indeks keuangan syariah menunjukkan ketahanan yang lebih baik karena berbasis pada sektor riil dan didukung oleh aset.

“Instrumen syariah berpatokan pada sektor riil dan berbasis aset, serta tidak mendorong spekulasi berlebihan,” kata Munifah.

Karakteristik tersebut, lanjutnya, membuat instrumen syariah dapat menjadi alternatif yang lebih stabil di tengah ketidakpastian global, khususnya yang dipicu oleh fluktuasi harga energi.

Di sisi lain, ia menuturkan kenaikan harga minyak juga menciptakan surplus likuiditas di negara-negara produsen, terutama di kawasan Timur Tengah.

Menurut dia, kondisi ini berpotensi mendorong aliran investasi kembali ke sektor keuangan syariah dan industri halal global.

Namun, ia juga mengakui bahwa kenaikan harga energi global juga dapat meningkatkan biaya produksi, termasuk bagi industri halal dalam negeri.

Munifah juga menekankan bahwa penguatan sektor riil, termasuk industri halal, merupakan kunci menjaga stabilitas ekonomi syariah di tengah ketidakpastian global. Dengan berbasis pada aset dan aktivitas nyata, industri halal dinilai lebih tahan terhadap fluktuasi pasar keuangan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, HONG KONG - PNM kembali mencatatkan pengakuan di tingkat global melalui ajang The Asset Triple A Sustainable Finance Awards 2026 yang diselenggarakan pada 31 Maret 2026 di Four Seasons Hong Kong. Dalam forum tersebut, perusahaan memperoleh penghargaan pada kategori “Best Orange Bond/Sukuk – Indonesia” atas penerbitan sukuk senilai Rp3,77 triliun. Capaian ini memperlihatkan peran aktif dalam mengembangkan instrumen pembiayaan berkelanjutan yang terhubung langsung dengan dampak sosial, khususnya bagi pemberdayaan perempuan dan pengusaha ultra mikro.

Pengakuan ini memperpanjang rekam jejak dalam ajang serupa, setelah sebelumnya memperoleh apresiasi dari lembaga yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Konsistensi tersebut mencerminkan keberlanjutan strategi dalam mengintegrasikan prinsip keuangan syariah dengan pendekatan pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Melalui instrumen sukuk yang inklusif, upaya yang dilakukan tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dari tingkat paling dasar.

Hingga Maret 2026, layanan pemberdayaan PNM telah menjangkau lebih dari 22,9 juta nasabah di seluruh Indonesia, dengan dukungan jaringan yang tersebar di 36 provinsi, 452 kabupaten/kota, dan 6.165 kecamatan. Operasional tersebut ditopang oleh ribuan kantor layanan yang terdiri dari kantor cabang, unit Mekaar, dan unit ULaMM, sehingga memungkinkan hadirnya pendampingan usaha yang berkelanjutan. Sebagian besar portofolio pembiayaan juga terus diarahkan pada skema berbasis syariah, sejalan dengan komitmen untuk membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan bertanggung jawab.

Sekretaris Perusahaan, Dodot Patria, menyampaikan, “Penghargaan ini menjadi cerminan dari upaya kolektif seluruh insan dalam menghadirkan pembiayaan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ke depan, kami akan terus memperkuat peran sebagai mitra pemberdayaan bagi perempuan prasejahtera agar dapat tumbuh, mandiri, dan berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi keluarga maupun lingkungan sekitarnya.” Ujar Dodot.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

JAKARTA, KOMPAS.com – Platform digital Bale Syariah milik Bank Syariah Nasional (BSN) mencatat total volume transaksi yang hampir menembus Rp 2 triliun.

Capaian ini dinilai menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah berbasis digital di Indonesia.

Wakil Direktur Utama BSN, Arga M. Nugraha, menyampaikan Bale Syariah telah digunakan oleh lebih dari 183.000 nasabah dengan total 874.000 transaksi finansial, mulai dari belanja, pembayaran, hingga transfer.

Pertumbuhan pengguna juga tercatat konsisten di kisaran 25 persen setiap bulan.

“Capaian ini mencerminkan kepercayaan publik yang terus meningkat terhadap layanan digital berbasis syariah, khususnya Bale Syariah by BSN,” kata Arga dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Arga menambahkan, capaian volume transaksi tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan layanan Bale Syariah by BSN.

“Kami akan terus berinovasi untuk menghadirkan solusi keuangan syariah yang aman, mudah, dan relevan dengan kebutuhan nasabah,” ujar dia.

Dari sisi fitur, Bale Syariah menawarkan 94 layanan, baik finansial maupun non-finansial, yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah dalam satu aplikasi. Layanan tersebut mencakup transaksi harian hingga pengelolaan keuangan secara menyeluruh.

Selain kemudahan, aspek keamanan juga menjadi perhatian utama. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kepercayaan nasabah dalam menyimpan dan mengelola dana melalui platform tersebut.

Di sisi lain, BSN juga memperluas perannya melalui dukungan terhadap kegiatan berskala nasional dan internasional.

Salah satunya melalui partisipasi dalam BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2026 sebagai official sharia banking partner untuk kategori lari 5K.

Kategori ini diikuti sekitar 5.400 peserta, mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap gaya hidup sehat sekaligus inklusivitas layanan keuangan syariah.

“Kami ingin mengajak masyarakat, khususnya nasabah Bank BSN, penggemar olahraga lari untuk ikut dalam kegiatan BTN Jakim 2026. BSN turut meramaikan event besar ini dengan mengadakan ticket war melalui Bale Syariah by BSN. Terbukti masyarakat sangat antusias memanfaatkan program ini. Hanya dalam waktu tiga menit, ticket war untuk mendapatkan tiket kategori 5K dalam BTN Jakim 2026 tersebut berakhir karena ludes diserbu peminat,” kata Arga.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan hadir di area Gelora Bung Karno (GBK) untuk meramaikan kegiatan tersebut bersama para peserta dan masyarakat.

“Selamat menikmati perayaan besar ini, khususnya bagi nasabah Bank BSN yang ikut serta. Saya pastikan kami nanti hadir di area GBK bersama para pelari dan masyarakat untuk bersama menikmati berbagai program dan promosi khusus pada event BTN Jakim 2026 tersebut,” kata Arga.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Koperasi (Menkop) yang sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Ferry Juliantono memberikan apresiasi tinggi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penyelenggaraan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026.

Acara tersebut dinilai menjadi momentum yang sangat strategis dan penting dalam upaya penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa MES siap mendukung secara konsisten dalam pelaksanaan program GERAK Syariah di tahun-tahun mendatang. Sinergi yang terjalin selama ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang semakin solid dalam upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Setiap tahun memperlihatkan perkembangan kegiatan yang meningkat signifikan (GERAK Syariah). MES terus mendukung program ini dan semoga tahun depan bisa terlibat secara lebih aktif," ujar Menkop Ferry dalam acara Penutupan GERAK Syariah 2026 di Kantor OJK, Kamis (2/4).

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis serta seluruh Kepala Kantor OJK Daerah di seluruh Indonesia secara virtual.

Menkop Ferry menekankan bahwa penguatan keuangan syariah tidak bisa dilepaskan dari sektor riil. Untuk itu OJK bersama MES perlu mulai memperkuat sinergi dengan masuk ke sektor riil salah satunya melalui Koperasi-Koperasi di Pondok Pesantren (Kopontren) hingga Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Keberadaan koperasi tersebut dinilai sebagai lembaga ekonomi dan keuangan yang paling dekat dengan masyarakat. Terlebih saat ini pemerintah tengah mengakselerasi pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih untuk segera dioperasikan. Hal ini menjadi lembaga strategis untuk mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat khususnya syariah.

"Penguatan keuangan syariah harus tumbuh berdampingan dengan aktivitas ekonomi riil, baik itu UMKM, industri halal, maupun usaha produktif masyarakat. Dalam konteks ini, koperasi desa Merah Putih memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis gotong royong dan prinsip syariah," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan termasuk syariah menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan arahan Tokoh Senior Ekonomi Syariah, K.H. Ma'ruf Amin, ia menekankan bahwa saat ini Indonesia memasuki fase kedua dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu fase perluasan pangsa pasar.

Artinya, tantangan saat ini bukan lagi sekadar membangun awareness dari masyarakat terkait keuangan syariah, tetapi bagaimana memastikan masyarakat benar-benar menjadi pengguna aktif ekosistem keuangan syariah. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan kerja sama yang erat antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan target tersebut.

"Ke depan, kita perlu terus bersama - sama untuk mengembangkan dan memperkuat sistem ekonomi syariah agar semakin inklusif termasuk masuk ke sektor riil agar semakin memperkokoh daya saing, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat," ujarnya.

Terkait dengan Kopdes/Kel Merah Putih, Menkop Ferry memastikan bahwa gerai-gerai dan toko ritel yang ada di Kopdes Merah Putih dipastikan siap untuk menampung seluruh produk dari masyarakat agar mampu menciptakan multiplayer effect yang lebih luas. Namun sebelumnya akan dilakukan proses kurasi dan dan inkubasi agar produk yang dipasarkan layak dan sesuai pangsa pasar.

Kopdes/Kel Merah Putih juga dipastikan akan siap memberikan dukungan pembiayaan mikro kepada masyarakat dalam rangka mendukung usahanya. Dengan perluasan akses pendanaan diharapkan ekonomi masyarakat di desa/ kelurahan dapat tumbuh bersama dengan pengembangan usaha koperasi.

"Kopdes Merah Putih yang sudah terbangun diharapkan bisa menjadi bagian pengembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi kami optimis bahwa ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi syariah yang berkelanjutan," katanya.

Sementara itu Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa saat ini Indeks literasi keuangan nasional 2025 sebesar 66,46 persen dimana syariah baru mencapai 43,42 persen. Untuk inklusi keuangan nasional 80,51 persen, sedangkan syariah baru 13,41 persen.

Dari aspek keuangan syariah, Indonesia berada di peringkat 6 dari posisi 10 besar. Kemudian ditingkat nasional, kinerja sektor jasa keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan yang stabil, bahkan di tengah isu dinamika geopolitik.

"Ini masih menjadi tantangan bahwa inklusi keuangan syariah masih rendah, dengan literasi yang baik tentu menjadi modal bagi kita di dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah," katanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menegaskan pentingnya literasi keuangan sebagai modal utama untuk mendorong inklusi. Melalui Program GERAK Syariah 2026 tercatat mampu mendorong peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah.

Menurutnya, GERAK Syariah 2026 berhasil mencatat 2.632 kegiatan, terdiri dari 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi, dan 890 kegiatan sosial. Total penghimpunan dana mencapai Rp6,83 triliun dengan penyaluran Rp6,86 triliun, serta manfaat sosial senilai Rp86,2 miliar.

"Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah dan melalui GERAK Syariah 2026 saat ini kita berhasil menempati level yang lebih tinggi," katanya.

Bandung (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat mendorong sektor perbankan untuk berinovasi memenuhi kebutuhan masyarakat, agar inklusi keuangan syariah meningkat khususnya di wilayah itu.

"Melalui inovasi terhadap produk-produk yang mereka tawarkan, sehingga kebutuhan warga itu dapat mendorong inklusi itu," kata Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Jawa Barat Muhammad Ikhsan dalam Jabar Islamic Economic Forum (JIEF) ke-10 di Bandung, Sabtu

Inovasi yang bisa dilakukan, jelas Ikhsan, seperti memperluas jaringan kantor yang bisa menjangkau masyarakat secara luas dan dalam di Jawa Barat.

"Yang utama jaringan kantor. Jaringan kantor yang bisa sampai ke pelosok-pelosok yang ke depannya yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan inklusi," ujarnya.

Jaringan kantor juga, lanjut dia, perlu diperkuat dengan kolaborasi bersama pengembangan jaringan teknologi informasi (IT) untuk dapat menjawab keinginan dari masyarakat.

"Jaringan kantor. Kemudian jaringan kantor itu perlu kolaborasi dengan IT sehingga bisa menjawab kebutuhan, kalau kita lihat masyarakat sekarang, ingin lebih simpel," ucap dia.

Inovasi lain yang tak kalah penting yang dapat dikerjakan oleh entitas keuangan, adalah penekanan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk menikmati produk syariah sehingga lebih kompetitif dan menarik.

"Kemudian dari sisi biaya, kalau di perbankan syariah memang biayanya memang masih lumayan dibandingkan dengan konvensional. Ini juga jadi tantangan, untuk menurunkan biaya terhadap layanan agar lebih luas lagi jangkauannya," kata Ikhsan.

Inklusi keuangan syariah, kata Ikhsan, juga bisa didorong lewat diskusi dan sarasehan seperti ajang JIEF ke-10 oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat kali ini.

"Jadi, dengan memperkenalkan keuangan syariah kepada masyarakat itu juga dapat meningkatkan literasi maupun inklusi," tuturnya.

Sebelumnya, OJK Jawa Barat menyampaikan kinerja sektor jasa keuangan (SJK) hingga Triwulan I 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang baik di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.

Berdasarkan kegiatan usaha, perbankan masih didominasi oleh jenis konvensional dengan "market share" aset, DPK dan kredit masing-masing sebesar 90,30 persen (Rp953 triliun), 89,40 persen (Rp671 triliun) dan 88,58 persen (Rp922 triliun), sedangkan sisanya merupakan jenis usaha Syariah.

Sedangkan, berdasarkan fungsi, perbankan per Januari 2026 didominasi Bank Umum dengan "market share" aset, DPK, dan kredit masing masing sebesar 96,76 persen (Rp1.021 triliun), 96,94 persen (Rp728 triliun), dan 97,63 persen (Rp1.016 triliun), sisanya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Per Januari 2026, total aset BPR & BPRS di Jawa Barat mencapai Rp34,24 triliun, tumbuh 4,92 persen secara tahunan (YoY) sebesar Rp1,60 triliun.

Dana pihak ketiga (DPK) BPR & BPRS sebesar Rp22,98 triliun, tumbuh 6,33 persen YoY (Rp1,37 triliun). Realisasi penyaluran kredit sebesar Rp24,69 triliun, tumbuh 5,99 persen YoY (Rp1,40 triliun).

Rasio NPL gross BPR dan BPRS trennya memburuk dari 11,86 persen di Januari 2025 menjadi 13,63 persen di Januari 2026. Sedangkan laba BPR dan BPRS mengalami penurunan pada Januari 2026 menjadi sebesar Rp4 miliar atau turun sebesar 85,34 persen secara signifikan dari Rp3 miliar di Januari 2025 (turun Rp2 miliar).

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Tantangan terbesar kita dalam pengembangan perbankan syariah bukan hanya sekadar pada sisi regulasi atau produk, tetapi juga pada persepsi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Heru Kristiyana menyatakan literasi publik masih menjadi tantangan keuangan syariah di tengah pertumbuhan perbankan syariah.

“Tantangan terbesar kita dalam pengembangan perbankan syariah bukan hanya sekadar pada sisi regulasi atau produk, tetapi juga pada persepsi masyarakat,” kata Heru dalam kegiatan bertajuk “LPPI Virsem#107 : Perbankan Syariah sebagai Solusi Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan” secara virtual di Jakarta, Jumat.

Heru menjelaskan total aset perbankan syariah telah mencapai sekitar Rp870 triliun hingga akhir 2025, dengan pangsa pasar sekitar 7,5 persen dari total industri perbankan nasional.

Laju pertumbuhan sektor ini juga berada di kisaran 9 hingga 12 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri perbankan secara umum.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah terus meningkat, sekaligus mengindikasikan bahwa perbankan syariah makin memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, sebagian masyarakat masih memandang perbankan syariah hanya sebagai sistem yang bersifat religius atau sekadar perubahan istilah dari sistem konvensional.

“Padahal, di baliknya, kita tahu bahwa terdapat prinsip-prinsip ekonomi universal yang sangat relevan bagi siapapun, baik dari sisi stabilitas, keadilan, maupun keberlanjutan,” ujar Heru.

Di samping itu, juga terjadi pergeseran penilaian masyarakat terhadap sistem keuangan yang kini tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial, tetapi juga makin mengedepankan nilai etika, transparansi, keberlanjutan, serta dampak sosial dari aktivitas ekonomi yang dijalankan.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti bagi hasil, keterkaitan dengan sektor riil, serta larangan spekulasi berlebihan, menjadi makin relevan dengan kebutuhan sistem ekonomi modern yang lebih stabil dan berkelanjutan.

“Oleh karena itu, upaya mendorong perkembangan keuangan syariah tidak cukup hanya melalui regulasi dan produk semata. Kita juga perlu membangun pemahaman yang lebih luas di masyarakat bahwa keuangan syariah merupakan solusi ekonomi yang rasional, inklusif, dan berkelanjutan,” tutur dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Menjelang Iduladha, banyak umat Muslim mulai mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah kurban. Namun, tanpa perencanaan keuangan yang matang, biaya kurban bisa terasa cukup berat. Karena itu, penting untuk menyiapkan dana kurban sejak dini agar lebih ringan dan terukur.

Dengan strategi yang tepat, kamu tetap bisa berkurban tanpa mengganggu kebutuhan finansial lainnya.

Merangkum artikel Bank Muamalat, berikut tips menyiapkan dana untuk berkurban:

Niat kuat jadi kunci awal

Langkah pertama yang tidak kalah penting adalah menanamkan niat untuk berkurban. Idealnya, dana kurban memang disiapkan jauh-jauh hari.

Dengan niat yang kuat dan perencanaan keuangan yang baik, peluang untuk mewujudkan ibadah kurban akan semakin besar.

Cari tahu harga hewan kurban

Sebelum mulai menabung, kamu perlu mengetahui kisaran harga hewan kurban. Informasi ini penting untuk menentukan target dana yang harus disiapkan.

Pilih jenis hewan kurban yang sesuai dengan kondisi keuangan, agar rencana tetap realistis dan tidak memberatkan.

Siapkan sumber dana secara bertahap

Setelah mengetahui kebutuhan dana, langkah berikutnya adalah menyiapkan sumber dananya. Kamu bisa memanfaatkan sisa dana dari THR atau mengurangi pengeluaran konsumtif.

Jika masih kurang, cobalah mencari penghasilan tambahan sesuai keahlian, seperti berjualan makanan atau membuka jasa kreatif.

Dengan cara ini, dana kurban bisa terkumpul tanpa harus mengganggu kebutuhan utama.

Buat tabungan khusus kurban

Jika belum bisa berkurban tahun ini, bukan berarti rencana harus berhenti. Kamu bisa mulai menyiapkan dana untuk tahun berikutnya dengan membuat tabungan khusus kurban.

Menabung secara rutin setiap bulan akan membuat beban terasa lebih ringan. Kamu juga bisa memanfaatkan produk seperti Tabungan Rencana Kurban di Bank Muamalat untuk membantu perencanaan.

Selain itu, penyaluran kurban juga bisa dilakukan melalui lembaga amil zakat yang bekerja sama dengan bank tersebut, sehingga prosesnya lebih praktis.

Menyiapkan dana kurban bukan hanya soal kemampuan finansial, tetapi juga konsistensi dalam menabung dan mengatur keuangan.

Dengan perencanaan yang baik dan disiplin, ibadah kurban bukan lagi hal yang sulit untuk diwujudkan setiap tahun.

(ANN)

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang utama harus dipahami sebagai panduan moral dan etika yang melarang praktik riba (bunga), maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), serta menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi.

Bandung (ANTARA) - Baru saja kita menuntaskan ritual spiritual di bulan suci Ramadhan dan merayakan kemenangan di hari Lebaran. Harapan kita sederhana, kembali fitri dan melanjutkan hal-hal yang sudah dilaksanakan secara kaffah di bulan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari.

Namun, ada paradoks yang kerap muncul ketika kita kembali ke rutinitas ekonomi: mengapa nilai-nilai kebaikan yang dipupuk selama Ramadhan sering menguap saat berhadapan dengan pragmatisme bisnis?

Secara global, ekonomi Indonesia menempati posisi yang signifikan. Menurut IMF (2025), Indonesia berada di peringkat ke-16 dunia berdasarkan PDB nominal dan ke-7 berdasarkan PDB (PPP).

Ekonomi Indonesia juga memiliki karakteristik yang khas, yang membedakannya dari negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia.

Menurut lembaga seperti IMF, World Bank, dan ADB, struktur ekonomi Indonesia dibentuk oleh kombinasi peran aktif pemerintah —melalui BUMN— dan sektor swasta, termasuk UMKM.

Secara makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% PDB. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja terbesar berada di sektor informal, sektor yang sesungguhnya krusial bagi perekonomian, namun kerap luput dari fokus kebijakan formal.

Kesenjangan ini nyata. Data OJK (2025) menunjukkan bahwa inklusi keuangan nasional telah mencapai 79,71%, tetapi inklusi keuangan syariah masih tertinggal di angka 13,41%.

Jurang inilah yang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya ekonomi pragmatis. Akibatnya, meskipun potensi ekonomi Indonesia besar, ketimpangan struktural membatasi pencapaian kesejahteraan masyarakat secara luas.

Tak mengherankan jika upaya masyarakat dalam mengejar kesejahteraan masih cenderung pragmatis. Meski mayoritas penduduk beragama Islam, praktik ekonomi yang berjalan belum sepenuhnya berlandaskan nilai moral dan etika syariah.

Akibatnya, praktik seperti maysir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan), dan riba (bunga) masih diterima dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Padahal sebagaimana ditegaskan M. Umer Chapra, riba misalnya sangat berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural. Pun begitu dengan berbagai bentuk perilaku bisnis lainnya, seperti ba'I mudhtar (membeli dengan harga sangat murah karena penjual kepepet), ikrah (paksaan), ghabn (menahan, menimbun), najasy (bersekongkol), ihtikar (monopoli), ghisy (curang), haram, tadlis (menipu), yang seringkali masih dinormalisasi dengan idiom business is business. Tentunya dengan tingkat gradasi yang bervariasi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perilaku ekonomi sebagian umat Islam di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai agamanya. Padahal, ekonomi Islam telah lama menjadi isu penting, dengan salah satu tonggaknya berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1991.

Sejak itu, ekonomi syariah berkembang ke berbagai sektor. Beragam lembaga dan regulasi pun hadir, menandai komitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Nampaknya perubahan menuju ekonomi Islam tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah dan dorongan dari sebagian komponen masyarakat saja, tapi juga harus melibatkan semua lapisan masyarakat.

Di titik ini, faktor budaya menjadi krusial. Budaya yang mengendap dalam keseharian sejatinya membentuk cara pandang dan perilaku, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan Clifford Geertz, budaya adalah sistem makna yang membimbing tindakan. Jika "makna" dalam berbisnis kita masih sebatas cuan instan, maka bangunan ekonomi syariah yang telah dirintis lebih dari tiga dekade hanya akan menjadi cangkang tanpa isi.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar regulasi, melainkan transformasi cara pandang agar ekonomi Indonesia tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga menghadirkan keberkahan.

Memahami Tradisi, Transisi, dan Budaya dalam Ekonomi

Untuk memahami transformasi perilaku ekonomi umat Islam menuju sistem yang beretika dan berkeadilan, penting untuk mengurai terlebih dahulu konsep-konsep dasar seperti tradisi, transisi, dan budaya dalam konteks sosial-ekonomi.

Tradisi merujuk pada kebiasaan, nilai, norma, dan pola perilaku yang sudah dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat.

Tradisi ini menjadi dasar dalam menentukan bagaimana masyarakat bertindak dan memandang sesuatu, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks ekonomi umat Islam, tradisi dapat menjadi pedoman sekaligus tantangan jika praksis tradisional tersebut bertentangan dengan prinsip syariah, seperti praktik riba, spekulasi, atau praktik lainnya yang sudah lama tertanam secara budaya.

Transisi adalah proses perubahan dari kondisi atau sistem lama ke kondisi yang baru. Dalam konteks ini, transisi berarti perubahan mendasar dari tradisi lama yang kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam menuju bentuk perilaku dan sistem ekonomi yang berlandaskan etika Islami.

Proses transisi ini meliputi perubahan pola pikir, nilai, dan kebiasaan yang membutuhkan waktu dan upaya pendidikan serta penguatan sosial budaya.

Budaya merupakan keseluruhan nilai, kepercayaan, adat, norma, dan perilaku yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Dalam ekonomi, budaya berperan sebagai kerangka yang membentuk cara individu atau kelompok mengambil keputusan serta menjalankan aktivitas ekonomi.

Budaya memengaruhi persepsi masyarakat tentang hal-hal yang dianggap halal, adil, dan beretika dalam ekonomi serta hal-hal yang harus dihindari.

Budaya juga berisi kearifan lokal dan nilai positif yang dapat disinergikan dengan prinsip ekonomi Islam, seperti nilai gotong royong, kejujuran, dan keadilan sosial.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang utama harus dipahami sebagai panduan moral dan etika yang melarang praktik riba (bunga), maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), serta menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana yang disoroti juga oleh Capra dalam kritik sistemik kapitalisme.

Dengan kata lain, perubahan perilaku ekonomi umat Islam tidak dapat dilepaskan dari proses transisi budaya yang menggeser tradisi lama ke norma-norma yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.

Transformasi ini menuntut upaya yang mendalam dan menyeluruh, melampaui sekadar regulasi formal. Tanpa perubahan cara pandang, mentalitas pragmatis yang hanya mengejar cuan akan terus bertahan. Dampaknya bukan sekadar etis, tetapi juga struktural: produktivitas rendah, praktik bisnis yang rapuh, dan sulitnya keluar dari jebakan middle income trap.

Padahal, budaya lokal kita menyimpan modal sosial yang besar, seperti gotong royong dan kekeluargaan. Di sinilah peran pendidikan dan dakwah yang kontekstual menjadi krusial untuk menggeser mindset masyarakat dari sekadar orientasi cuan (keuntungan/profit) semata-mata menuju orientasi keberkahan dan keadilan sosial.

*)Luthfi Rantaprasaja adalah dosen Institut Nida El Adabi dan Kandidat Doktor Ekonomi Syariah di UIKA Bogor.

Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan agar pengajuan sertifikat halal turut disertai kewajiban penggunaan layanan keuangan syariah dalam kegiatan bisnisnya.

Usulan itu bertujuan memperkuat integrasi antara industri halal dan sektor keuangan syariah.

Kepala Departemen Pengaturan & Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK Ayahandayani mengatakan saat ini sertifikasi halal belum mewajibkan pelaku usaha menggunakan layanan keuangan syariah.

Menurut dia, kondisi tersebut membuka ruang untuk mendorong keterkaitan antara ekosistem industri halal dengan pembiayaan syariah agar rantai bisnisnya lebih terintegrasi.

"Nah, ini bisa menjadi suatu ruang bagaimana supaya dalam hal sertifikasi halal itu, nanti bisa juga berapa persen mereka juga harus memiliki ataupun menggunakan lembaga jasa keuangan syariah," ujar Ayahandayani saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Dalam acara sama, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengungkap literasi keuangan syariah Indonesia sudah dalam angka yang membaik, tetapi tingkat inklusinya masih tergolong rendah.

Mengacu pada data OJK, Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan tingkat literasi keuangan syariah Indonesia mencapai 43 persen.

Ia juga menyampaikan indeks literasi ekonomi syariah berdasarkan data Bank Indonesia berada di level 50,18 persen.

Meski demikian, Emir menuturkan tingkat inklusi keuangan syariah dari angka literasi 43 persen tersebut masih rendah, yakni sekitar 13 persen.

"Berarti kan di sini masih ada gap antara literasi dan juga inklusi," kata Emir.

Menurut Emir, rendahnya inklusi disebabkan belum optimalnya integrasi antara keuangan syariah dan industri halal.

Padahal, ekosistem yang terintegrasi seharusnya terjadi ketika industri halal dibiayai menggunakan keuangan syariah.

"Keuangan syariahnya bisa membiayai yang halal. Itu yang perlu kita arahkan kembali,"ujar Emir.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4).

Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

[Gambas:Youtube]

Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Solahuddin Al Ayubi mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah melalui integrasi lintas sektor.

Menurut Solahuddin, ekosistem syariah tak bisa didekati dengan satu sektor, misalnya sektor perbankan harus terhubung dengan sektor riil.

"Isu ekosistem karena ekonomi syariah ini tidak bisa didekati hanya satu faktor, satu sektor saja, sektor perbankan ini harus disambungkan antara sektor riil. Tadi Pak Dadang (Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia) menyampaikan itu dengan sektor komersial kita gabungkan, bahkan sektor keuangan sosial juga bisa memungkinkan untuk kita masukkan," ujar Solahuddin saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Ia mencontohkan percobaan dalam menggabungkan beberapa sektor tersebut, seperti rumah sakit syariah yang menggabungkan pengelolaan keuangan syariah. Kemudian, dapur penyedia makanan untuk pasien pun harus sudah tersertifikasi halal.

Lalu, dilihat juga dari sisi pakaian yang memperhatikan najis atau tidaknya serta menggunakan sistem laundry yang sesuai syariah.

"Meskipun belum ada aturan yang mewajibkan itu, tapi ini sudah ada sekian puluh rumah sakit syariah yang comply bahwa menggabungkan antara sektor keuangan dan sektor riil, sektor makanan minuman dan yang lain dilakukan," tambahnya.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4). Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.