Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan agar pengajuan sertifikat halal turut disertai kewajiban penggunaan layanan keuangan syariah dalam kegiatan bisnisnya.

Usulan itu bertujuan memperkuat integrasi antara industri halal dan sektor keuangan syariah.

Kepala Departemen Pengaturan & Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK Ayahandayani mengatakan saat ini sertifikasi halal belum mewajibkan pelaku usaha menggunakan layanan keuangan syariah.

Menurut dia, kondisi tersebut membuka ruang untuk mendorong keterkaitan antara ekosistem industri halal dengan pembiayaan syariah agar rantai bisnisnya lebih terintegrasi.

"Nah, ini bisa menjadi suatu ruang bagaimana supaya dalam hal sertifikasi halal itu, nanti bisa juga berapa persen mereka juga harus memiliki ataupun menggunakan lembaga jasa keuangan syariah," ujar Ayahandayani saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Dalam acara sama, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengungkap literasi keuangan syariah Indonesia sudah dalam angka yang membaik, tetapi tingkat inklusinya masih tergolong rendah.

Mengacu pada data OJK, Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan tingkat literasi keuangan syariah Indonesia mencapai 43 persen.

Ia juga menyampaikan indeks literasi ekonomi syariah berdasarkan data Bank Indonesia berada di level 50,18 persen.

Meski demikian, Emir menuturkan tingkat inklusi keuangan syariah dari angka literasi 43 persen tersebut masih rendah, yakni sekitar 13 persen.

"Berarti kan di sini masih ada gap antara literasi dan juga inklusi," kata Emir.

Menurut Emir, rendahnya inklusi disebabkan belum optimalnya integrasi antara keuangan syariah dan industri halal.

Padahal, ekosistem yang terintegrasi seharusnya terjadi ketika industri halal dibiayai menggunakan keuangan syariah.

"Keuangan syariahnya bisa membiayai yang halal. Itu yang perlu kita arahkan kembali,"ujar Emir.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4).

Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

[Gambas:Youtube]

Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Solahuddin Al Ayubi mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah melalui integrasi lintas sektor.

Menurut Solahuddin, ekosistem syariah tak bisa didekati dengan satu sektor, misalnya sektor perbankan harus terhubung dengan sektor riil.

"Isu ekosistem karena ekonomi syariah ini tidak bisa didekati hanya satu faktor, satu sektor saja, sektor perbankan ini harus disambungkan antara sektor riil. Tadi Pak Dadang (Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia) menyampaikan itu dengan sektor komersial kita gabungkan, bahkan sektor keuangan sosial juga bisa memungkinkan untuk kita masukkan," ujar Solahuddin saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Ia mencontohkan percobaan dalam menggabungkan beberapa sektor tersebut, seperti rumah sakit syariah yang menggabungkan pengelolaan keuangan syariah. Kemudian, dapur penyedia makanan untuk pasien pun harus sudah tersertifikasi halal.

Lalu, dilihat juga dari sisi pakaian yang memperhatikan najis atau tidaknya serta menggunakan sistem laundry yang sesuai syariah.

"Meskipun belum ada aturan yang mewajibkan itu, tapi ini sudah ada sekian puluh rumah sakit syariah yang comply bahwa menggabungkan antara sektor keuangan dan sektor riil, sektor makanan minuman dan yang lain dilakukan," tambahnya.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4). Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

Bank Indonesia (BI) menilai sistem keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap guncangan eksternal.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Dadang Muljawan mengatakan sistem keuangan syariah dibangun secara kokoh menghadapi tekanan dari luar.

"Dia secara sistemik itu memiliki suatu perangkat untuk prudential practices yang sama kuatnya, bahkan bisa lebih," kata Dadang saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Ia menjelaskan lembaga keuangan pada dasarnya rentan terhadap guncangan likuiditas. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat instrumen pasar uang syariah melalui blueprint Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA).

Menurut dia, penguatan tersebut penting untuk memberikan pengalaman kepada konsumen bahwa menyimpan dana di bank syariah tetap aman meski terjadi gejolak eksternal.

"Kita harus memberikan pengalaman bahwa secara struktur, goyangan dari luar kuat, bank syariah lebih bisa bertahan," ujar Dadang.

Dadang menambahkan, BI memperkuat ketahanan bank syariah melalui pendekatan 3P+I, yakni produk, harga (pricing), pelaku, dan infrastruktur. Dengan penguatan tersebut, bank syariah diharapkan mampu melakukan penyesuaian mandiri ketika menghadapi tekanan.

"Ini BI kerja keras, kerja sama dengan OJK supaya bank syariah itu nyaman. Apapun ada goyangan-goyangan, dia bisa melakukan sebutnya dengan self-resolution," ujar Dadang.

Selain itu, Dadang menyebut perbankan syariah juga menjadi bagian dari kebijakan makroprudensial nasional untuk mendorong sektor prioritas, termasuk UMKM.

Kebijakan tersebut memungkinkan penyesuaian lintas sektor sesuai kebutuhan perekonomian.

"Jadi, ketika misalnya pemerintah melihat sektor bagus, sektor ini rem dulu. Terus kemudian untuk UMKM-nya kita punya macro-prudential policy yang di dalamnya juga ada bank syariah dan policy ini sangat islami," ujar Dadang.

"Sehingga, dia melihat secara cross-sektor dia bisa melihat mana yang harus didahulukan. Itu dari sisi monetary dan macro-prudential," jelasnya.

Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Solahuddin Al Ayubi mengungkapkan industri ekonomi dan keuangan syariah harus tunduk terhadap dua hal, yakni prinsip syariah dan prinsip bisnis.

Awalnya Solahuddin menyampaikan DSN terus mendorong ekonomi syariah akan terciptanya kesejahteraan bersama.

"Aset ini tidak hanya berputar di kelompok-kelompok tertentu, tapi bisa terdistribusikan seluas mungkin ke masyarakat. Supaya aset kekayaan itu bukan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja," ujar Solahuddin saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Ia menerangkan industri keuangan syariah harus menerapkan prinsip syariah yang kemudian diturunkan menjadi fatwa. Selain itu, prinsip bisnis juga perlu diterapkan.  Kedua hal tersebut dibutuhkan sebagai acuan otoritas dalam membuat aturan untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan bersama tersebut.

"Semua terkait dengan masalah prinsip-prinsip syariah yang kemudian diturunkan dalam bentuk fatwa. Kemudian akan menjadi acuan di dalam industri dan acuan bagi otoritas untuk membuat aturan-aturannya, itu semuanya diarahkan menuju itu," terang Solahuddin.

"Ekonomi syariah itu seperti yang terkait dengan makanan minuman itu seperti apa. Kemudian nanti obat-obatan itu seperti apa. Kemudian nanti kosmetika itu seperti apa. Yang terkait dengan masalah keuangan, baik perbankan, asuransi, pasar modal, dan yang lain itu seperti apa," ungkapnya.

Solahuddin mengungkapkan konsep ekonomi syariah mulai dikenalkan sejak 25 tahun lalu. Menurutnya, tahap pengenalan relatif telah berhasil, padahal awal tahun 90-an beberapa pihak cukup pesimis apakah ekonomi syariah dapat berjalan di Indonesia.

"Ketika di awal tahun 90-an kita tidak mempunyai bayangan, bahwa nanti negara kita mempunyai aturan yang mengatur terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Karena saat itu, jangankan untuk itu kita membicarakan itu di muka umum, di publik saja itu masih merupakan sesuatu yang tidak lazim begitu ya," cerita Solahuddin.

Dengan demikian, Solahuddin menegaskan industri keuangan dituntut untuk bisa melangkah lebih jauh agar bisa meningkatkan market share ekonomi dan keuangan syariah.

"Sekarang kita dituntut untuk melangkah lebih kuat, melompat lebih kuat. Ke depan bagaimana supaya kita bisa meningkatkan market share ekonomi dan keuangan syariah," kata Solahuddin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan industri asuransi syariah alias takaful guna mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan & Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK Ayahandayani mengungkap saat ini perbankan syariah yang menjadi komponen utama dalam ekonomi syariah, masih memiliki porsi kecil dalam sistem keuangan nasional.

"Kita masih lihat porsi dari perbankan syariah yang merupakan komponen utama dari ekonomi syariah ini masih belum terlalu besar, masih sekitar 10-15 persen," ujar Ayahandayani saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Menurut dia, meskipun Indonesia telah memiliki bank syariah berukuran besar, dukungan dari sektor keuangan syariah lainnya masih diperlukan agar ekosistem berjalan optimal.

"Saat ini memang perbankan syariah kita sekarang sudah punya bank cukup besar, tapi tentu tidak cukup," ujar Ayahandayani.

Ia menilai industri asuransi syariah perlu diperkuat karena berperan dalam mendukung infrastruktur dari keuangan syariah lainnya.

"Kita harus memiliki juga industri asuransi syariah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan proses dari perbankan syariah, penjamin syariah," ucap Ayahandayani.

OJK juga mendorong integrasi antara perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah, dan pasar modal syariah agar kebijakan tidak berjalan terpisah.

Wasit industri jasa keuangan itu kini memiliki departemen yang secara khusus menangani integrasi kebijakan pengembangan keuangan syariah serta berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

"Di situ kami bisa membahas bagaimana kebijakan dan produk-produk syariah di keuangan syariah yang sebelum dikeluarkan itu juga kita bisa tetapkan, dan apa yang masih memerlukan fatwa dari Dewan Syariah Nasional pun kita juga bisa di sana," ujar Ayahandayani.

Ia menekankan kolaborasi antar otoritas menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah ke depan.

"Kolaborasi itu memang satu hal yang utama dan kita berharap itu dapat mendukung pengembangan ke depannya," ujar Ayahandayani.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4).

Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

[Gambas:Youtube]

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengungkap angka literasi keuangan syariah Indonesia kian membaik, tetapi tingkat inklusinya masih tergolong rendah.

Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan tingkat literasi keuangan syariah Indonesia mencapai 43 persen.

Ia juga menyampaikan indeks literasi ekonomi syariah berdasarkan data Bank Indonesia berada di level 50,18 persen.

Meski demikian, Emir menuturkan tingkat inklusi keuangan syariah dari angka literasi 43 persen tersebut masih rendah, yakni sekitar 13 persen.

"Berarti kan di sini masih ada gap antara literasi dan juga inklusi," ujar Emir saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Menurut Emir, rendahnya inklusi disebabkan belum optimalnya integrasi antara keuangan syariah dan industri halal.

Padahal, ekosistem yang terintegrasi seharusnya terjadi ketika industri halal dibiayai menggunakan keuangan syariah.

"Keuangan syariahnya bisa membiayai yang halal. Itu yang perlu kita arahkan kembali," ujar Emir.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4).

Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

[Gambas:Youtube]

Wakil Presiden RI 2019-2024 Ma'ruf Amin mengungkap alasan banyak umat muslim di Indonesia yang belum memakai layanan keuangan syariah.

Ia mengatakan literasi sebagai salah satu alasan mengapa masih banyak umat muslim di Indonesia yang belum memakai layanan keuangan syariah.

Seiring dengan literasi yang terus ditingkatkan, ia mengatakan pihak penyedia layanan keuangan syariah juga harus memberikan jaminan bahwa produk halal ini menguntungkan.

"Di situ kan nasabah melakukan penelitian, pakai ini atau tidak, bukan halalnya. Karena itu, lembaga, baik perbankan, asuransi, jangan hanya andalkan kehalalan saja, tapi juga pelayanannya," ujar Ma'ruf Amin saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Selain itu, produk-produk yang ditawarkan juga harus yang diminati masyarakat serta variatif atau kata Ma'ruf Amin adalah market friendly.

Ma'ruf Amin juga mengatakan pelayanan daripada lembaga keuangan syariah nasional ini juga harus memuaskan dan baik bagi masyarakat.

Ia kemudian mendorong agar masyarakat bisa beralih ke produk keuangan syariah apabila sudah tersedia di pasar.

Ia mengibaratkannya seperti tayamum. Dalam salat, bersuci menggunakan air. Namun, ketika tidak tersedia air, diperbolehkan menggunakan tayamum. Jika air sudah tersedia, tayamum tidak lagi diperbolehkan dan menjadi batal.

Ia menilai analogi tersebut serupa dengan perbankan syariah. Ketika bank syariah sudah tersedia, maka seharusnya tidak lagi bergantung pada bank konvensional.

"Sekarang bagaimana menghilangkan orang tayamum, itu berhenti semua. Dalam arti, men-syariah-kan ekonomi ke depan. Itu butuh literasi, inklusi, upaya-upaya yang lebih keras ke depan," imbuhnya.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4).

Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

[Gambas:Youtube]

Bapak Ekonomi Syariah yang juga Wakil Presiden Periode 2019-2024 Ma'ruf Amin mengklaim bahwa pengaturan ekonomi syariah di Indonesia saat ini sudah cukup maju.

Kemajuan itu terlihat dari jumlah fatwa yang dikeluarkan terkait ekonomi syariah di dalam negeri.

Ia mengatakan fatwa di Indonesia soal ekonomi syariah saat ini merupakan yang terbanyak di dunia.

"Totalnya sekarang sudah ada 165 fatwa," katanya dalam Forum Ekonomi Syariah yang digelar CNNIndonesia Kamis (9/4).

Ma'ruf Amin menyatakan fatwa tersebut dibuat oleh Dewan Syariah Nasional. Fatwa dibuat dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.

Khusus berkaitan dengan fatwa halal berkaitan dengan produk keuangan syariah, fatwa dibuat dengan melibatkan Dewan Syariah Nasional, OJK, BI, Kementerian Keuangan, MA dan juga akuntan.

"Dari sejak saya mulai dengan Dewan Syariah Nasional 19 tahun saya kawal sampai jadi wapres saya lepas, sudah 165 fatwa, saya kira tak ada negara punya fatwa sebanyak itu," katanya. 

Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menegaskan konsep halal menjadi bentuk perlindungan konsumen di Indonesia, tidak hanya untuk muslim saja.

Ma'ruf menyampaikan sejak awal terdapat lembaga yang bertanggung jawab dalam menerapkan konsep halal dari seluruh aspek, yakni Dewan Syariah Nasional. Lembaga, yang memberikan jaminan garansi terhadap sesuatu apakah halal atau haram.

"Itulah makanya di Indonesia sejak awal ada satu lembaga yang bertanggung jawab karena halal itu hukum, jadi dia memberi jaminan garansi itu halal," ujar Ma'ruf saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

"Banyak berjuta-juta orang mengonsumsi keuangan digaransi halal, tanggung jawab itu besar di akhirat, halal harus dilihat dari seluruh aspek," tambahnya.

Selain itu, Ma'ruf Amin menyampaikan halal merupakan perintah wajib bagi umat muslim. Konsep halal tidak hanya memberikan perlindungan bagi umat islam saja, tetapi juga bagi seluruh orang.

"Halal itu perintah, makanlah, minumlah, bertransaksilah wajib halal. Bagi umat islam itu lifestyle harus melaksanakan ibadah, muamalah yaitu halal itu adalah satu kesatuan," kata Ma'ruf.

"Memberikan perlindungan masyarakat islam bertransaksi sesuai ajaran, menjaga umat, bukan hanya islam saja, tapi seluruh orang," ujarnya menambahkan.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4).

Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia, Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

Bapak Ekonomi Syariah yang juga Wakil Presiden periode 2019-2024 Ma'ruf Amin buka-bukaan soal proses penentuan fatwa halal produk keuangan syariah.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri dan jadi pembicara dalam Forum Ekonomi Syariah yang digelar CNNIndonesia pada Kamis (9/4).

Ia mengatakan sebelum sebuah produk keuangan ditetapkan kehalalalnya, lembaga keuangan; bank, perusahaan asuransi atau asosiasi mereka mengajukan permohonan kepada Dewan Syariah Nasional.

Setelah permohonan diajukan, Dewan selanjutnya akan mengolahnya.

"Jadi Dewan ini akan menentukan, produk ini halal atau tidak, atau justru perlu penyesuaian," katanya. 

Selain melibatkan Dewan Syariah Nasional, ia juga mengatakan penentuan kehalalan produk keuangan syariah juga sering dilakukan dengan melibatkan Bank Indonesia, OJK, MA.

"Kanapa MA, dia nanti sebagai eksekutor kalau ada pelanggaran. MA, hakim harus tahu dan juga dari asosaisi akutansi juga dilibatkan sebab produk itu jadi produk yang diakui pendapatannya halal, itu harus ada akuntasinya, setelah semua pihak bahas, semua aspek risikonya kesesuaian syariah baru dibuat disahkan jadi produk yang sesuai syariah," katanya. 

CNN Indonesia akan menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah Kamis (9/4) besok.

Forum akan mengambil tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia'.

Forum akan digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Rencananya forum akan digelar dalam 2 sesi.

Sesi pertama, akan diisi oleh K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024 dan dimoderatori Miladia Rahma

Sementara sesi 2 akan diisi empat pembicara.

Mereka adalah:

* Sutan Emir Hidayat - Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS* Dadang Muljawan - Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia* Dian Ediana Rae - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK* Solahuddin Al Ayubi - Wakil ketua Dewan Syariah Nasional

Sesi akan dimoderatori Rully Kurniawan, Anchor CNN Indonesia.

Jangan lupa saksikan ya!!!