Siap-siap beli persediaan rumah tangga selama sebulan full di awal Juni ini. Soalnya bakal ada Transmart Full Day Sale besok, Minggu (7/6).

Berkat promo Transmart Full Day Sale, Anda bisa dapat sejumlah kebutuhan rumah tangga dengan harga murah meriah. Soalnya, ada diskon gede-gedean yang ditawarkan.

Jadi, Anda bisa dapat diskon berapa dan apa saja persyaratan untuk mendapatkannya? Jangan berhenti, baca sampai akhir!

Ada diskon hingga 50 persen yang bisa Anda manfaatkan untuk berbagai kategori produk unggulan Transmart, seperti kebutuhan harian, elektronik, fesyen, furnitur, sepeda, hingga sepeda listrik.

Untuk ekstra diskon 20 persen, bisa pelanggan dapatkan dengan minimal transaksi sebesar Rp300 ribu dan melakukan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Jika belum memiliki kartu kredit Bank Mega, pelanggan Transmart bisa langsung membuatnya di di unit pembukaan instan yang tersedia di tiap gerai.

Apabila belum mempunyai Allo Prime, cukup mengunduh aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akun ke Allo Prime.

Jangan lupa ya, promo ini hanya berlangsung satu hari, dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Jadi, jangan sampai lewatkan hujan diskon Transmart di akhir pekan ini. Pastikan juga bayar belanjaannya menggunakan bank yang direkomendasikan supaya Anda bisa menikmati berbagai promo menarik!

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejarah dengan meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui kolaborasi bersama PT Pos Indonesia (Pos Indonesia).

Sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluncuran ditandai dengan penyerahan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 oleh Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerja sama BPS dan PT Pos Indonesia, sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan disebut menjadi token of friendship istimewa dari Pos Indonesia dalam mendukung salah satu kegiatan statistik terbesar di Tanah Air.

"Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.

Menurutnya, sinergi dan kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Terlebih, Pos Indonesia telah menjadi mitra BPS sejak lama.

Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

"PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik," kata Amalia.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman bersamaan dengan peluncuran SE2026, kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia diperluas dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API).

Penerapan langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

"Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula data nya ke PT Pos Indonesia," ujar Amalia.

Sementara, Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph Daud menyatakan, pihaknya telah mendukung BPS RI untuk SE2026 melalui pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

"Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara," kata Daud.

Untuk diketahui, Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 didorong sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan menjadi Sensus Ekonomi terbaik dengan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejarah dengan meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui kolaborasi bersama PT Pos Indonesia (Pos Indonesia).

Sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluncuran ditandai dengan penyerahan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 oleh Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerja sama BPS dan PT Pos Indonesia, sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan disebut menjadi token of friendship istimewa dari Pos Indonesia dalam mendukung salah satu kegiatan statistik terbesar di Tanah Air.

"Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.

Menurutnya, sinergi dan kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Terlebih, Pos Indonesia telah menjadi mitra BPS sejak lama.

Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

"PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik," kata Amalia.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman bersamaan dengan peluncuran SE2026, kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia diperluas dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API).

Penerapan langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

"Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula data nya ke PT Pos Indonesia," ujar Amalia.

Sementara, Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph Daud menyatakan, pihaknya telah mendukung BPS RI untuk SE2026 melalui pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

"Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara," kata Daud.

Untuk diketahui, Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 didorong sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan menjadi Sensus Ekonomi terbaik dengan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah menerima laporan penumpukan ribuan kontainer impor.

Sidak ini lebih tepatnya dilakukan di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Purbaya mengungkapkan penumpukan tersebut mencapai sekitar 3.100 kontainer dengan dokumen yang belum terselesaikan mencapai sekitar 3.000 surat.

"Saya ke sini hari ini untuk menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Suratnya sampai 3.000 surat dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100," ujar Purbaya usai sidak, Sabtu (6/6).

Ia mengatakan sejumlah pelaku usaha mengeluhkan gangguan pasokan bahan baku asal impor akibat kondisi tersebut. Selain itu, penumpukan juga menyebabkan dwelling time atau waktu tinggal kontainer di pelabuhan meningkat.

Menurut Purbaya, jumlah kontainer yang menumpuk sebenarnya sudah mulai berkurang setelah dilakukan langkah percepatan.

"Kemarin sudah diinstruksi untuk diperbaiki secepatnya sih. Sudah turun dari katanya dari 3.000 ke 2.500," ujarnya.

Dari hasil peninjauan, ia menemukan salah satu penyebab penumpukan adalah meningkatnya volume barang masuk, sehingga proses pelayanan menjadi lebih lambat.

Purbaya menilai alasan tersebut tidak masuk akal karena jika memang persoalannya seperti itu, ia tinggal meminta penambahan personal yang bekerja.

"Tadi saya tanya masalahnya apa. Ada beberapa masalah. Sebetulnya untuk saya enggak masuk akal. Peningkatan jumlah barang masuk, sehingga prosesnya lambat di sini," ujar Purbaya.

Akhirnya, guna mengatasi masalah tersebut, Purbaya meminta penambahan personel agar pelayanan dapat berlangsung selama 24 jam sampai jumlah kontainer kembali ke level normal.

"Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24 jam sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini," katanya.

Selain itu, Purbaya juga menemukan banyak kontainer yang sebenarnya telah selesai proses kepabeanannya, tetapi tidak segera diambil oleh importir dan dibiarkan tertumpuk di situ selama berbulan-bulan.

Ia menduga sebagian importir sengaja membiarkan barang tetap berada di pelabuhan karena biaya penyimpanan di situ dinilai lebih murah dibanding menyewa gudang di luar kawasan pelabuhan.

"Mungkin karena dendanya lebih murah. Mereka biarkan saja di sini barangnya. Mereka mungkin hitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana," ujar Purbaya.

Ia pun meminta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun mengkaji aturan baru berupa sanksi bagi importir yang terlalu lama meninggalkan barangnya di pelabuhan.

"Saya minta tadi Pak Djaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi macam punishment untuk orang yang selalu lama meninggalkan barangnya di sini," ujar Purbaya.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil dan tidak memberatkan pelaku usaha yang masih berada dalam batas waktu wajar.

[Gambas:Youtube]

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk terus memperkuat dukungannya terhadap program perumahan nasional melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga 25 Mei 2026, BRI tercatat menjadi bank penyalur KPP terbesar secara nasional dengan realisasi mencapai Rp9,21 triliun atau setara 54,6 persen dari total realisasi nasional.

Capaian tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait dengan Direktur Utama BRI Hery Gunardi di Kantor Pusat BRI Jakarta, Senin (25/05).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi pembiayaan perumahan rakyat, termasuk dukungan terhadap KUR Perumahan dan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara nasional, realisasi KPP hingga 25 Mei 2026 mencapai Rp16,86 triliun. Dari jumlah tersebut, pembiayaan sisi pasokan (supply) tercatat sebesar Rp4,87 triliun kepada 1.875 debitur, sedangkan sisi permintaan (demand) mencapai Rp11,99 triliun kepada 78.001 debitur.

Adapun realisasi KPP BRI tercatat sebesar Rp9,21 triliun yang terdiri atas pembiayaan sisi supply sebesar Rp1,10 triliun kepada 752 debitur dan sisi demand sebesar Rp8,10 triliun kepada 65.576 debitur.

Menteri PKP RI Maruarar Sirait mengatakan bahwa realisasi penyaluran KPP BRI yang menjadi terbesar secara nasional menunjukkan besarnya peran BRI dalam mendukung program pembiayaan perumahan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sektor perumahan.

[Gambas:Youtube]

"BRI telah menambah kuota yang tadinya Rp8 triliun tahun ini menjadi Rp12 triliun. Kenapa? Karena Rp8 triliun sudah terserap semua. Sekarang sudah Rp9,2 triliun. Bahkan sejak April atau awal Mei 2026, BRI sudah melampaui plafon awal Rp8 triliun. Jadi terima kasih, kinerjanya BRI luar biasa," ujar Maruarar.

Sejalan dengan tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat, BRI juga terus memperluas sosialisasi program KPP di berbagai daerah sepanjang 2026. Sosialisasi tersebut antara lain dilakukan di Sorong, Papua Barat Daya dengan realisasi 610 debitur senilai Rp258,9 miliar, Tangerang, Banten sebanyak 255 debitur senilai Rp202,4 miliar, Majalengka di Jawa Barat sebanyak 499 debitur senilai Rp151,98 miliar, serta Pontianak di Kalimantan Barat sebanyak 130 debitur dengan nilai Rp59,23 miliar.

Selain penyaluran KPP, BRI juga terus memperkuat dukungan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Sepanjang 2025, BRI berhasil merealisasikan 32.206 unit atau mencapai 97,5 persen dari target 33 ribu unit.

Sementara pada 2026, target FLPP BRI meningkat menjadi 60 ribu unit atau tumbuh 81,8 persen dibanding target tahun sebelumnya. Hingga 25 Mei 2026, realisasi akad FLPP BRI telah mencapai 12.500 unit.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa sebaran jaringan perseroan di seluruh Indonesia mendukung pemerataan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat hingga berbagai daerah.

"BRI memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 7.500 titik layanan yang terdiri atas kantor cabang dan unit kerja. Dengan jaringan tersebut, program ini dapat dijalankan secara merata sejalan dengan sebaran layanan BRI di berbagai daerah. Masyarakat maupun nasabah pun dapat mengakses program ini melalui seluruh jaringan cabang BRI yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Hery.

BRI juga siap dengan rencana penguatan skema pembiayaan perumahan yang sedang diusung oleh pemerintah, termasuk opsi tenor pembiayaan yang lebih panjang hingga 40 tahun.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan cicilan yang lebih ringan dan terjangkau bagi masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip prudential banking dan manajemen risiko yang terukur, sejalan dengan komitmen BRI dalam mendukung perluasan akses hunian layak dan terjangkau sekaligus memperkuat inklusi keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) memasuki fase baru transformasi organisasi dengan memperkuat struktur kepemimpinan di berbagai lini perusahaan. Langkah ini merupakan respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam menjalankan mandat pemberdayaan jutaan perempuan pengusaha ultra mikro di Indonesia.

Perusahaan kini menghadapi dinamika perubahan lanskap ekonomi serta tuntutan digitalisasi yang cepat. Selain itu, aspek efisiensi dan tata kelola yang tinggi juga menjadi fokus utama.

PNM tidak hanya melakukan pembaruan pada struktur organisasi internal perusahaan saja. Fondasi kepemimpinan juga diperkuat untuk mengawal keberlanjutan transformasi jangka panjang tersebut.

Penyesuaian ini tercermin dalam struktur korporasi terbaru yang baru saja diumumkan. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan tata kelola dan efektivitas operasional secara menyeluruh.

Terdapat tiga sosok baru yang resmi masuk dalam jajaran dewan korporasi. Dua figur di antaranya kini dipercaya untuk mengisi posisi dewan komisaris.

Marsudi Syuhud resmi menjabat sebagai Komisaris Independen di dalam struktur baru. Sementara itu, Temmy Satya Permana menduduki posisi sebagai Komisaris perusahaan.

Manajemen juga memperkenalkan L. Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Direktur Operasional. Ia sekaligus merangkap jabatan sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan di dalam manajemen.

Struktur kepemimpinan tertinggi saat ini tetap dipimpin oleh Kindaris sebagai Direktur Utama. Ia didampingi oleh Sunar Basuki yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama.

Pada pelantikan dan pengucapan sumpah pejabat PNM digelar di Jakarta, Rabu (3/6), Kindaris menegaskan bahwa keberhasilan transformasi tidak bisa hanya bertumpu pada perubahan sistem atau proses bisnis. Faktor penentu sesungguhnya, menurutnya, adalah kualitas manusia yang menjalankannya.

"Di tengah berbagai perubahan yang terjadi, PNM terus melakukan penguatan dan pembaruan di berbagai aspek organisasi. Namun pada akhirnya, perubahan yang paling menentukan adalah perubahan pada manusianya, bagaimana kita terus belajar, beradaptasi, membuka diri terhadap cara berpikir baru," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/6).

Sebagai lembaga yang melayani perempuan prasejahtera melalui program pembiayaan dan pemberdayaan, PNM menghadapi tantangan yang berbeda dari lembaga keuangan pada umumnya. Pertumbuhan bisnis harus berjalan beriringan dengan misi sosial untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.

Transformasi yang dijalankan PNM pun tidak semata berorientasi pada target bisnis. Penguatan budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berpihak pada kebermanfaatan menjadi pilar yang sama pentingnya.

Kindaris menekankan bahwa kepemimpinan di PNM harus mampu menjaga keseimbangan antara profesionalisme korporasi dan empati terhadap masyarakat yang dilayani. Dua hal ini, menurutnya, tidak bisa dipisahkan.

"Kita bekerja dengan hati. Kita hadir untuk memberdayakan. Kita tumbuh bersama jutaan perempuan prasejahtera yang setiap harinya berjuang untuk keluarganya. Oleh karena itu, setiap keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin harus selalu berpijak pada empati, keteladanan, dan keberpihakan pada kemajuan bersama," imbuh dia.

Momentum transformasi ini juga datang bersamaan dengan perubahan status perusahaan menjadi Persero. Perubahan status tersebut membawa konsekuensi baru bagi PNM untuk lebih adaptif dan agile dalam menjawab ekspektasi pemegang saham, sekaligus menjaga mandat pemberdayaan yang selama ini menjadi identitas perusahaan.

Kindaris meyakini bahwa modal terbesar PNM tetap terletak pada budaya gotong royong dan kolaborasi yang telah tumbuh selama lebih dari dua dekade. Setiap proses perubahan, menurutnya, selalu menyimpan peluang untuk melahirkan organisasi yang lebih kuat.

"Perjalanan ke depan tentu tidak selalu mudah. Akan ada target yang harus dicapai, perubahan yang harus dijalankan, dan tantangan yang harus diselesaikan. Namun saya percaya, dengan semangat kolaborasi dan budaya saling menguatkan yang selama ini menjadi kekuatan PNM, kita akan mampu melewati setiap proses transformasi dengan baik," pungkasnya.

PNM menegaskan bahwa transformasi bukan sekadar pergantian struktur atau jabatan. Lebih dari itu, transformasi adalah upaya membangun organisasi yang semakin relevan dan mampu menghadirkan dampak lebih luas bagi jutaan keluarga Indonesia yang menjadi bagian dari perjalanan pemberdayaan PNM.

PT PLN berupaya mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Sumatra Utara setelah cuaca ekstrem yang terjadi pada Kamis (4/6/2026) menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur transmisi.

Hingga kini, sembilan tower transmisi roboh dan tiga tower lainnya mengalami kerusakan sehingga memerlukan penanganan intensif.

Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN Unit Induk Pusat Penyaluran dan Pengatur Beban Sumatra, Yenti Elfina mengatakan PLN mengerahkan empat set Tower Emergency (TE) yang akan dipasang pada jalur transmisi terdampak ebagai langkah percepatan.

"Peralatan tersebut didatangkan dari berbagai wilayah, yakni satu set dari Aceh, satu set dari Sumatera Selatan, serta dua set dari Jakarta," ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Untuk mempercepat mobilisasi peralatan, dua set Tower Emergency dari Jakarta dikirim menggunakan pesawat Hercules dan telah tiba di Sumatera Utara pada Jumat (6/6).

Kehadiran peralatan ini dinilai penting guna mendukung pembangunan tower darurat dan mempercepat pemulihan jaringan transmisi yang terdampak.

"Pesawat Hercules yang membawa dua set Tower Emergency dari Jakarta tiba di Sumatera Utara. Dukungan peralatan ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan tower darurat dan pemulihan sistem transmisi yang terdampak," ujarnya.

Menurutnya saat ini, fokus utama PLN mendirikan Tower Emergency pada jalur transmisi SUTET 275 kV yang menjadi tulang punggung penyaluran listrik di wilayah tersebut.

Ratusan personel disiagakan di lapangan untuk memastikan proses mobilisasi material, konstruksi, hingga pengamanan lokasi berjalan sesuai rencana dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja.

"Berdasarkan perencanaan teknis yang telah disusun, pembangunan Tower Emergency ditargetkan selesai pada 14 Juni 2026, dengan catatan kondisi cuaca dan akses menuju lokasi pekerjaan tetap mendukung," urainya.

Yenti menjelaskan, seluruh personel saat ini bekerja secara bergantian selama 24 jam untuk mempercepat proses pemulihan.

PLN juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan normalisasi sistem kelistrikan dapat berlangsung secepat mungkin.

"Seluruh personel bekerja maksimal selama 24 jam dengan mengedepankan keselamatan dan kualitas pekerjaan," tuturnya.

"Kami optimistis pembangunan Tower Emergency dapat selesai sesuai target sehingga proses normalisasi sistem kelistrikan dapat berjalan lebih cepat dan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat segera pulih sepenuhnya," katanya.

Di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung, PLN masih menerapkan manajemen beban secara terukur di sejumlah wilayah guna menjaga stabilitas sistem kelistrikan.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat akibat gangguan pasokan listrik tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat, pemerintah daerah, serta TNI/Polri dalam percepatan pemulihan ini. Dukungan tersebut menjadi semangat bagi seluruh personel yang terus bekerja di lapangan," tutup Yenti.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengguna rutin transportasi umum di Jakarta masih di bawah 30 persen, padahal tingkat konektivitas transportasi umum telah mencapai 93 persen.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan tingkat penggunaan transportasi umum dapat melampaui 30 persen pada tahun depan.

"Jakarta sekarang ini konektivitasnya sudah 93 persen. Tetapi problemnya adalah yang memanfaatkan secara terus-menerus belum maksimal, masih di bawah angka 30 persen," ungkap Pramono di Menara Astra, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Untuk mendukung target Pemprov tersebut, PT Astra International Tbk meluncurkan kampanye gerakan naik transportasi umum bertajuk "Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta" yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada Jumat (5/6).

Pramono menyambut baik dukungan Astra dalam penggunaan transportasi umum. Hal ini lantaran keterlibatan perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 180 ribu orang tersebut dapat menjadi kontribusi penting terhadap transportasi umum di Jakarta.

"Ini merupakan sebuah modal dorongan yang luar biasa bagi Jakarta untuk menata transportasi yang umum yang ada di Jakarta," ucap Pramono.

"Pasti secara signifikan akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta karena orang bersedia beralih habit-nya, kebiasaannya, budayanya, dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi transportasi umum," tambahnya.

Dalam acara peluncuran, Presiden Direktur Astra Rudy menyampaikan kampanye ini merupakan bentuk dukungan Astra terhadap visi Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang lebih bijak, inklusif, dan berkelanjutan.

Rudy menjelaskan pada tahap awal, program Astra akan mengajak lebih dari 900 karyawan di kantor pusat dari tiga lokasi kerja yang berbeda.

"Astra ingin mengajak insan Astra yang bekerja di Jakarta bagaimana menggunakan transportasi umum untuk menuju dan pulang kantor, bagian dari mobilitas keseharian," kata Rudy dalam acara peluncuran kampanye.

Lebih lanjut, Astra menyediakan fasilitas voucher penggunaan transportasi umum, mulai dari MRT Jakarta hingga TransJakarta dengan pembayaran melalui aplikasi AstraPay.

"Kami juga meluncurkan program berhadiah. Jadi, nanti ada acara yang memposting hasil perjalanannya atau yang paling sering atau memakainya, itu akan mendapatkan hadiah, dengan harapan bahwa ini nanti akan menjadi inspirasi, dan tidak cuma inspirasi, tapi juga membangun budaya bagaimana menggunakan transportasi umum di Jakarta," terangnya.

Astra adalah perusahaan swasta pertama yang secara khusus mendorong karyawannya menggunakan transportasi umum sebagai upaya mendukung program pemerintah daerah.

"Jadi program-program seperti ini adalah bagian dari program kontribusi sosial Astra yang terus berkelanjutan, yaitu bagaimana menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara," kata Rudy.

[Gambas:Youtube]

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember memberikan diskon sebesar 30 persen untuk tiket enam kereta api ekonomi komersial selama liburan sekolah dengan keberangkatan perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

"Program itu merupakan bentuk nyata dukungan KAI menjadi bagian dari stimulus pemerintah melalui Kementerian Perhubungan guna mendorong mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi selama liburan sekolah," kata Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Cahyo Widiantoro di Jember, Sabtu (6/6) dilansir dari Antara.

Menurutnya, program tersebut sengaja digulirkan guna meringankan beban transportasi masyarakat sekaligus memacu geliat ekonomi daerah seiring melonjaknya mobilitas selama musim liburan anak sekolah.

"Tiket promo dengan potongan harga komersial itu sudah mulai dapat dipesan oleh masyarakat per Sabtu ini melalui aplikasi Access by KAI serta seluruh kanal penjualan resmi lainnya," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa periode liburan sekolah selalu memicu lonjakan arus penumpang yang signifikan, baik untuk keperluan wisata, pulang kampung, maupun silaturahmi keluarga. Melalui stimulus itu, KAI ingin memastikan aksesibilitas transportasi massal yang aman dan nyaman tetap dapat dijangkau secara ekonomis oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Kami menyambut baik kebijakan stimulus dari Kementerian Perhubungan. Bagi masyarakat di wilayah kerja Daop 9, mulai dari Banyuwangi, Jember, hingga Probolinggo merupakan kesempatan emas untuk merencanakan perjalanan keluarga yang lebih hemat dan efisien," katanya.

[Gambas:Youtube]

Penurunan tarif tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak sektor pariwisata domestik serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sekitar stasiun dan kota tujuan.

Cahyo menjelaskan terdapat enam kereta api kelas ekonomi komersial yang mendapatkan alokasi diskon 30 persen yang melayani berbagai rute strategis, mulai dari lintasan lokal Jawa Timur hingga perjalanan jarak jauh menuju Surabaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Cilacap, Cirebon, dan Jakarta.

"KA Blambangan Ekspres (Ketapang - Pasarsenen PP), KA Sangkuriang (Ketapang - Bandung PP), KA Ranggajati (Jember - Cirebon PP), KA Wijayakusuma (Ketapang - Cilacap PP), KA Mutiara Timur (Ketapang - Surabaya Pasarturi PP), KA Ijen Ekspres (Ketapang - Malang PP), dan KA Logawa (Ketapang - Purwokerto PP)," katanya.

Potongan harga itu berlaku murni selama alokasi tarif diskon masih tersedia dalam sistem, sehingga pihak KAI sangat menyarankan agar masyarakat segera melakukan pemesanan tiket jauh-jauh hari melalui aplikasi Access by KAI agar bisa bebas memilih tanggal keberangkatan dan posisi tempat duduk yang diinginkan.

"Tarif diskon itu tidak berlaku untuk pembelian dengan menggunakan tarif khusus (go-show) dan tidak dapat digabungkan dengan hak reduksi atau program diskon lainnya," ujarnya.

KAI Daop 9 Jember berkomitmen penuh menjaga keandalan sarana dan prasarana demi menghadirkan pengalaman mudik libur sekolah yang berkesan, aman, selamat, dan tepat waktu sampai di tujuan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia (BI). Pernyataan itu disampaikan untuk merespons isu yang menyebut Istana sempat mempertimbangkan mengganti dua pejabat tersebut.

"Lho siapa yang mau mengganti? Enggak ada yang mau mengganti," kata Prasetyo di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6).

Prasetyo mengatakan pemerintah telah beberapa kali membantah kabar tersebut. Menurut dia, rumor mengenai pergantian Menteri Keuangan dan Gubernur BI tidak memiliki dasar.

"Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah saat ini justru fokus memperkuat koordinasi antarotoritas yang bertanggung jawab mengelola perekonomian nasional. Langkah itu dinilai penting di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini.

"Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi," kata Prasetyo.

Menurut dia, pertemuan sejumlah pejabat ekonomi di DPR pada Sabtu merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi tersebut.

"Dalam situasi yang seperti sekarang, intensitas harus diperkuat, kerja sama harus dipererat," lanjutnya.

Sebelumnya, sejumlah pejabat dari lembaga moneter, fiskal, pemerintah, dan DPR menggelar pertemuan di Gedung Nusantara III DPR RI. Pertemuan itu dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Isu mengenai posisi Menteri Keuangan sebelumnya juga telah dibantah langsung oleh Purbaya. Ia menepis kabar yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih.

"Tidak," kata Purbaya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).

Pada kesempatan yang sama, Purbaya juga membantah rumor yang menyebut dirinya akan digeser menjadi Gubernur BI di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.

"Tidak benar," ujarnya singkat.

Purbaya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada September 2025. Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 yang dibacakan di Istana Negara pada 8 September 2025.

Pengangkatannya saat itu sempat memunculkan perdebatan karena ia menggantikan Sri Mulyani yang telah lama menjabat sebagai menteri keuangan di beberapa periode pemerintahan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak mengarah pada krisis seperti yang terjadi pada 1997-1998 meski nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sedang melemah.

"Yang penting gini, kita tidak sedang menuju keadaan seperti (krisis) 1997-1998 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus," katanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6).

Menurut Purbaya, tekanan yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh sejumlah sentimen negatif yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah.

"Hanya ada sedikit negatif yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar," ujarnya.

Ia meyakini kondisi pelemahan rupiah ini dapat diatasi melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia.

"Itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang baik-baik antara pemerintah, Departemen Keuangan, dengan Bank Indonesia," ujar Purbaya.

Di lokasi terpisah, Purbaya hadir dalam konferensi pers bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik dengan kebijakan Bank Indonesia.

"Ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan kita akan semakin cepat," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu ini.

Sementara itu, Perry menjelaskan kedua institusi saat ini berjalan seirama dalam menghadapi dinamika global. Keduanya juga menyepakati dua langkah dalam penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," ujar Perry.

Menurut dia, ada dua langkah utama yang disepakati BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia.

Perry menjelaskan kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal dari berbagai instrumen investasi di Indonesia, termasuk saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan sedikit dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Menurut Perry, pemerintah tetap akan menempatkan dana kasnya di Bank Indonesia, sedangkan BI memberikan remunerasi atau bunga yang lebih tinggi atas dana tersebut.

"Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung," katanya.

Perry menegaskan koordinasi yang selama ini telah berjalan baik akan terus diperkuat secara berkelanjutan.

"Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat," ucapnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendukung penyelenggaraan Bali Wellness and Beauty Expo (BWB Expo) 2026, 4-6 Juni 2026. Hal ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam mendorong penguatan UMKM dan pengembangan industri wellness nasional.

Bekerja sama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata, ajang berskala internasional ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk memperluas akses pasar, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha wellness dan beauty Indonesia di tingkat global.

Dalam keterangan tertulis BRI, Direktur Utama BRI Hery Gunardi bersama Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia Helvi Moraza dan Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ni Luh Enik Ermawati menghadiri rangkaian penyelenggaraan BWB Expo 2026 di Bali Beach Convention Center pada Jumat (5/6).

Acara ini mengusung tema "Thrive in Bali: Where Wellness Inspires the World" dan menghadirkan 142 mereka kebugaran dan kecantikan dari dalam maupun luar negeri.

Hery mengatakan sektor wellness dan beauty memiliki peluang pertumbuhan yang menjanjikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup.

"BRI melihat industri wellness dan beauty sebagai sektor yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang. BWB Expo bukan sekadar pameran. Ini adalah deklarasi bahwa Indonesia, dan khususnya Bali siap menjadi pusat wellness dunia," katanya.

Menurutnya Bali bukan hanya destinasi, tapi tempat lahirnya brand, inovasi, dan standar wellness yang menginspirasi dunia.

"BRI siap berjalan bersama seluruh pelaku usaha untuk mewujudkan visi tersebut agar lahir semakin banyak champion wellness Indonesia yang mampu bersaing di panggung global," imbuhnya.

Sektor wellness dan beauty kini menjadi salah satu industri dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Pada 2024, nilai ekonomi wellness global tercatat mencapai USD 6,8 triliun.

Di sisi lain, Indonesia masuk dalam 25 pasar wellness terbesar di dunia, dengan lebih dari 90% pelaku industri kosmetik di Indonesia merupakan UMKM. Hal ini menjadikan penguatan ekosistem wellness dan beauty sebagai peluang besar untuk mendorong UMKM naik kelas dan menjangkau pasar global.

Sementara itu, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza menegaskan bahwa industri wellness memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus sarana untuk meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar global.

"Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci untuk membangun ekosistem wellness yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui sinergi tersebut, kita dapat membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM Indonesia untuk berkembang dan naik kelas," ujar Helvi.

Bali pun dinilai memiliki posisi strategis sebagai World-Class Wellness Destination. Kekayaan budaya, spiritualitas, tradisi penyembuhan (healing tradition), serta budaya hospitality yang kuat menjadikan Bali memiliki daya tarik sekaligus ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri wellness secara berkelanjutan. Keunggulan tersebut menjadikan Bali sebagai lokasi ideal untuk mempertemukan pelaku industri, investor, akademisi, komunitas, dan pemerintah dalam satu platform kolaborasi internasional.

Selama tiga hari penyelenggaraan, BWB Expo 2026 menghadirkan berbagai kegiatan menarik, mulai dari International Exhibition, Talkshow & Educational Session, Workshop & Wellness Discussion, Business Matching Program, hingga beragam Experiential Wellness Activities. Pengunjung juga dapat mengikuti sesi seperti Yoga, Meditation, Pilates & Ayurveda, Beauty Workshop, serta aktivitas wellness lainnya.

Melalui BWB Expo 2026, BRI berharap semakin banyak pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM di sektor wellness dan beauty, dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Bagi BRI, dukungan terhadap UMKM tidak hanya dilakukan melalui akses permodalan, tetapi juga melalui pembukaan akses pasar, pendampingan usaha, serta penyediaan ekosistem transaksi digital yang memudahkan pelaku usaha untuk tumbuh lebih berkelanjutan.

Dalam event tersebut juga dilakukan deklarasi pendirian Perkumpulan Pelaku Wellness dan Kecantikan Kewirausahaan Indonesia atau dikenal sebagai IWBEA - Indonesia Wellness and Beauty Entrepreneur Association. Deklarasi tersebut bertujuan untuk membangun platform yang inklusif, inovatif dan berintegritas tinggi demi kemajuan industri wellness dan kecantikan di tanah air.