Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejarah dengan meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui kolaborasi bersama PT Pos Indonesia (Pos Indonesia).

Sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluncuran ditandai dengan penyerahan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 oleh Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerja sama BPS dan PT Pos Indonesia, sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan disebut menjadi token of friendship istimewa dari Pos Indonesia dalam mendukung salah satu kegiatan statistik terbesar di Tanah Air.

"Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.

Menurutnya, sinergi dan kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Terlebih, Pos Indonesia telah menjadi mitra BPS sejak lama.

Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

"PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik," kata Amalia.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman bersamaan dengan peluncuran SE2026, kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia diperluas dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API).

Penerapan langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

"Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula data nya ke PT Pos Indonesia," ujar Amalia.

Sementara, Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph Daud menyatakan, pihaknya telah mendukung BPS RI untuk SE2026 melalui pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

"Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara," kata Daud.

Untuk diketahui, Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 didorong sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan menjadi Sensus Ekonomi terbaik dengan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejarah dengan meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui kolaborasi bersama PT Pos Indonesia (Pos Indonesia).

Sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia. Peluncuran ditandai dengan penyerahan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 oleh Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerja sama BPS dan PT Pos Indonesia, sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan disebut menjadi token of friendship istimewa dari Pos Indonesia dalam mendukung salah satu kegiatan statistik terbesar di Tanah Air.

"Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.

Menurutnya, sinergi dan kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Terlebih, Pos Indonesia telah menjadi mitra BPS sejak lama.

Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

"PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik," kata Amalia.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman bersamaan dengan peluncuran SE2026, kerja sama antara BPS dan Pos Indonesia diperluas dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API).

Penerapan langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

"Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula data nya ke PT Pos Indonesia," ujar Amalia.

Sementara, Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph Daud menyatakan, pihaknya telah mendukung BPS RI untuk SE2026 melalui pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

"Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara," kata Daud.

Untuk diketahui, Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 didorong sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan menjadi Sensus Ekonomi terbaik dengan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) resmi membuka pendaftaran BPS Kompetisi Jurnalistik SE2026 dengan total hadiah mencapai Rp48 juta. Kompetisi ini digelar untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui data yang akurat, komprehensif, dan tepercaya.
Bertema Menyongsong Sensus Ekonomi 2026 untuk Indonesia Maju, kompetisi ini menyambut pelaksanaan SE2026 sebagai instrumen penting bagi perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Para jurnalis dan kreator konten memiliki peran vital dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam sensus ekonomi yang akan berlangsung pada 2026.
BPS membuka tiga kategori kompetisi bagi peserta untuk berkarya sesuai platform dan keahlian masing-masing. Kategori Media Cetak ditujukan bagi jurnalis yang berkarya di media massa cetak baik lokal maupun nasional, dengan hadiah juara pertama Rp7,5 juta, juara kedua Rp5 juta, dan juara ketiga Rp3,5 juta.
Kategori Media Online terbuka untuk jurnalis dan penulis media daring dengan nilai hadiah yang sama. Sementara Kategori Media Sosial mempersilakan kreator konten berkompetisi melalui teks, foto, video, reels, carousel, atau infografik dengan total hadiah Rp16 juta untuk tiga pemenang terbaik.
Periode registrasi dan pengumpulan karya dibuka mulai 20 April hingga 31 Juli 2026. Proses penjurian berlangsung 1-16 Agustus 2026, dan pengumuman pemenang dijadwalkan 17 Agustus 2026, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI.
Kompetisi ini tidak dipungut biaya dan terbuka untuk perorangan bukan kelompok. Syarat utama, karya yang dilombakan harus sudah dipublikasikan atau tayang di media cetak, media online, atau media sosial masing-masing dalam periode 13 April hingga 31 Juli 2026. Untuk kategori media online dan cetak, peserta boleh mengirimkan lebih dari satu artikel.
Karya yang dilombakan harus hasil karya sendiri yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan saduran atau terjemahan, dan tidak tergolong advertorial komersial. Tulisan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi manapun dan tidak mengandung unsur SARA. Karya tidak boleh mencemarkan nama baik BPS dan harus memenuhi standar kode etik jurnalistik.
Peserta wajib melengkapi formulir pendaftaran melalui bit.ly/kompetisijurnalistikSE2026 dengan melampirkan data diri lengkap, scan ID Pers, karya jurnalistik, serta bukti tayang. Media cetak memerlukan kliping atau screen capture halaman berita (PDF/JPG).
Media online memerlukan link URL halaman berita. Media sosial harus menyertakan link posting Instagram dan screen capture konten yang diikutsertakan.
Karya wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai tema kompetisi, tidak mengandung SARA, dan memenuhi standar etik jurnalistik.
Informasi lengkap dapat diakses melalui WhatsApp 0858-9209-3899 (Andi), Instagram @BPSkompetisijurnalistik, email bpskompetisijurnalistik2026@gmail.com, atau website bps.go.id. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Jangan lewatkan kesempatan ini untuk membuktikan kemampuan jurnalistik Anda sekaligus berkontribusi bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Daftarkan diri sekarang dan raih kesempatan juara di BPS Kompetisi Jurnalistik SE2026! (*)

ini adalah sensus yang paling berat yang akan dilakukan oleh BPS, yang dihadapi itu adalah para pelaku usaha yang tentu mereka memiliki kemauan tersendiri

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memulai rangkaian sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai langkah awal meningkatkan partisipasi lebih dari 42 juta unit usaha di seluruh Indonesia dalam pendataan sensus ekonomi nasional tahun ini.

“Karena ini adalah sensus yang paling berat yang akan dilakukan oleh BPS, yang dihadapi itu adalah para pelaku usaha yang tentu mereka memiliki kemauan tersendiri terkait dengan apa yang akan mereka sampaikan kepada BPS,” kata Sekretaris Utama BPS Zulkipli dalam paparannya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan BPS dan menjadi sensus paling menantang karena langsung menyasar pelaku usaha sebagai responden utama.

Berdasarkan paparannya, SE2026 akan memotret seluruh kegiatan ekonomi di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan pengecualian sektor pertanian, administrasi pemerintahan, serta aktivitas rumah tangga untuk konsumsi sendiri.

Zulkipli menyebutkan bahwa BPS akan menyiapkan pendekatan berbeda dibanding sensus ekonomi sebelumnya, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan penguatan kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta asosiasi pelaku usaha.

“Karena biar bagaimanapun BPS pasti tidak akan mungkin berjalan sendiri untuk melaksanakannya,” ujarnya.

Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan dalam dua tahap pendataan, yakni fase pertama pada 1–30 Mei 2026 melalui metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) untuk usaha besar yang memiliki alamat surat elektronik.

Sementara itu, fase kedua pendataan dilakukan pada 16 Mei hingga 31 Juli 2026 menggunakan metode Computer Assisted Personal Interview (CAPI) yang menyasar usaha mikro, kecil, menengah, serta usaha besar yang belum memiliki email.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa Molly Prabawati mengatakan tingkat partisipasi pelaku usaha menjadi faktor kunci keberhasilan SE2026, terutama dalam meningkatkan respon pendataan.

“Keberhasilan Sensus Ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi pelaku usaha. Tantangan terbesar sensus bukan hanya pada cakupan wilayah tetapi pada response rate dan kepercayaan responden terhadap proses pendataan,” ujar Molly.

Ia mengutip hasil survei internal BPS tahun 2025 yang menunjukkan 68 persen pelaku usaha bersedia berpartisipasi apabila memperoleh penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan manfaat sensus, sementara 27 persen masih ragu karena khawatir data disalahgunakan.

Menurut Molly, komunikasi publik yang menjelaskan bahwa data sensus dilindungi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan responden.

Melalui rangkaian publisitas SE2026, BPS menargetkan partisipasi pelaku usaha meningkat sehingga data yang dihasilkan mampu memotret struktur ekonomi, ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan secara lebih akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi instrumen penting untuk memahami perubahan pola konsumsi masyarakat saat ini dan arah gerakan perekonomian Indonesia.

BPS mengakui, perilaku belanja masyarakat Indonesia dalam 10 tahun sudah tak dapat dibandingkan dengan pola konsumsi di masa lalu. Masyarakat kini semakin akrab dengan layanan digital, pembayaran tanpa uang tunai, hingga belanja kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi.

"Pergeseran ini bukan sekadar perubahan gaya hidup, tetapi perubahan struktural yang mempengaruhi dunia usaha dari tingkat warung hingga perusahaan besar," bunyi keterangan tertulis, Rabu (10/12).

Pergeseran pola konsumsi itu turut disebabkan oleh pertumbuhan pesat ritel modern dan layanan e-grocery. Saat ini, minimarket bermunculan hampir di setiap sudut kota dan desa, menawarkan kenyamanan dan standar layanan yang konsisten.

Pada saat bersamaan, layanan belanja kebutuhan pokok melalui aplikasi semakin diterima masyarakat, terutama oleh generasi muda dan keluarga urban yang mengutamakan kepraktisan.

BPS menilai, fenomena ini tidak bisa dianggap enteng, karena mengubah lanskap persaingan ritel sekaligus mempengaruhi rantai pasok barang kebutuhan sehari-hari.

Namun, modernisasi ternyata tidak otomatis menghapus keberadaan pasar tradisional. Banyak pasar yang tetap bertahan, bahkan menjadi pilihan utama di tengah kenaikan harga dan kebutuhan akan bahan makanan segar.

Dalam hal ini, hubungan sosial antara pedagang dan pembeli, fleksibilitas tawar-menawar, serta harga yang kerap lebih bersaing membuat pasar tradisional tetap relevan. BPS menyebut, perubahan terjadi pada tantangan yang dihadapi.

Di lapangan, pasar tradisional harus bersaing dengan kenyamanan aplikasi digital, tuntutan higienitas yang lebih tinggi, serta selera konsumen yang terus berubah dengan cepat. Untuk mengetahui kekuatan pasar tradisional terkini, diperlukan data yang benar-benar menggambarkan kondisi nyata.

"Sensus ini bukan hanya mencatat jumlah usaha atau kategori lapangan usaha, tetapi memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana perilaku konsumen membentuk struktur ekonomi daerah," tegas keterangan resmi BPS.

Melalui SE2026, BPS akan berupaya mendapatkan jawaban nyata yang bukan hanya asumsi, seperti besaran pertumbuhan usaha daring di daerah, jangkauan fenomena e-grocery, hingga posisi pasar tradisional di tengah dominasi ritel modern, serta minat belanja di toko-toko kecil di perkotaan.

Ke depannya, jawaban atas berbagai pertanyaan itu akan turut menentukan arah kebijakan pemerintah. Misalnya, dukungan revitalisasi untuk daerah yang pasarnya masih kuat. Sebaliknya, daerah yang mengalami lonjakan belanja online mungkin membutuhkan infrastruktur logistik yang lebih baik.

SE2026 diyakini dapat memberikan data yang akurat guna menghindari kebijakan cenderung bias, bersifat reaktif, dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.

BPS menyatakan, pergeseran perilaku konsumen tidak bisa dihindari. Namun, pemahaman terhadap perubahan itu tidak boleh hanya berdasarkan pengamatan sesaat atau tren media sosial.

"Kita memerlukan potret yang komprehensif, dan Sensus Ekonomi 2026 memberi kesempatan langka untuk melihat perubahan itu secara menyeluruh," bunyi pernyataan resmi.

Dengan data yang kuat, Indonesia dapat merancang strategi ekonomi dengan beradaptasi terhadap perubahan, sambil tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam satu dekade terakhir, dinamika ekonomi di Indonesia telah berubah secara signifikan, dipicu oleh kemajuan teknologi dan perubahan kebiasaan masyarakat. Digitalisasi telah menggeser cara produksi, distribusi, dan pemasaran, menggerakkan ekonomi dari pola konvensional menuju era digital.

“Perubahan ini turut dipercepat oleh adanya pandemi COVID-19 yang menciptakan sebuah tren baru’” bunyi keterangan tertulis, Selasa (9/12).

Sekarang, warung makan kecil bisa menjangkau pembeli hingga pelosok melalui aplikasi daring, sementara layanan kurir ‘paket online’ memenuhi kebutuhan distribusi di berbagai kota. Di sisi korporasi, adopsi otomasi, penggunaan media sosial sebagai kanal pemasaran, serta transaksi non-tunai semakin umum. 

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan mendata ribuan usaha dari skala mikro hingga besar dengan tujuan memetakan jumlah, distribusi, dan karakteristik mereka.

Saat sensus berlangsung antara Mei dan Juli 2026, salah satu aspek yang akan dikaji adalah penggunaan internet dalam kegiatan usaha. Ini mencakup proses produksi, distribusi, promosi, hingga penjualan. 

SE2026 juga akan mencatat adopsi teknologi lanjutan, seperti Internet of Things (IoT), analisis data besar (Big Data), blockchain, serta solusi berbasis kecerdasan buatan (AI). 

Lewat data ini, akan tergambar seberapa luas penetrasi teknologi dan internet di seluruh sektor usaha, serta bagaimana pola transaksi konsumen mengalami pergeseran menuju transaksi berbasis daring.

Pandemi memang telah mempercepat proses digitalisasi. Banyak usaha yang mampu beradaptasi justru bertahan bahkan tumbuh, sementara mereka yang tertinggal menjadi terpinggirkan. 

Pasca pandemi, beberapa pelaku usaha memilih kembali ke cara lama, namun tidak sedikit pula yang menguatkan pola digitalisasi agar bisnisnya berkelanjutan. Sejumlah perusahaan besar melangkah lebih jauh dengan otomatisasi dan supply chain digital. 

Di sinilah letak penting SE2026, di mana data yang dihasilkan akan memberi gambaran objektif tentang kesenjangan pemanfaatan teknologi digital di antara pelaku usaha.

Bagi pemerintah, hasil SE2026 akan menjadi pijakan dalam merancang kebijakan di sektor ekonomi dan teknologi informasi. Dengan mengetahui area atau jenis usaha yang masih tertinggal, intervensi seperti pelatihan literasi digital bagi UMKM bisa diarahkan secara tepat sasaran. 

Di sisi lain, bagi pelaku usaha, hasil sensus bisa menjadi acuan untuk mengevaluasi langkah bisnis, menggali peluang baru, dan merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan pola konsumen terkini. 

Di samping itu, data ini juga bisa memicu inovasi di sektor perbankan dan layanan keuangan, misalnya pengembangan kredit digital dan sistem pembayaran cashless.

“Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026, diharapkan lahir stimulus yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas keterangan resmi.

SE2026 bisa menjadi titik tolak munculnya kebijakan yang lebih tepat guna, peningkatan omzet usaha, peluang bisnis baru, serta terbukanya lapangan kerja. Dengan sekali berbagi informasi, manfaatnya bisa dirasakan luas, mulai dari pengembangan usaha hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi kreatif terus menunjukkan peran penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan sektor ini terlihat semakin kuat, terutama di kota-kota besar yang menjadi pusat inovasi dan budaya populer.

Transformasi tersebut semakin jelas ketika generasi muda mulai mengambil posisi terdepan dalam mendorong pertumbuhan usaha kreatif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tanda-tanda kebangkitan ekonomi kreatif mulai tampak sejak Sensus Ekonomi 2016 (SE2016).

"Pada periode tersebut, subsektor yang kini menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, dan kriya sudah menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Hasil SE2016 juga menggambarkan bahwa mayoritas pelaku usaha kreatif merupakan usaha mikro dan kecil yang berkembang terutama di wilayah perkotaan," bunyi keterangan tertulis, Kamis (4/12).

Meskipun cakupan SE2016 belum seluas subsektor ekonomi kreatif saat ini, sensus tersebut menjadi penanda awal peningkatan aktivitas kreatif di berbagai daerah. Sepuluh tahun berlalu, struktur ekonomi kreatif menjadi semakin beragam.

Usaha kuliner modern tumbuh dengan konsep yang lebih variatif, brand fashion lokal berkembang di hampir semua kota, pelaku seni visual memanfaatkan platform digital sebagai ruang pamer virtual, dan subsektor berbasis teknologi seperti animasi, gim, serta aplikasi digital mulai menarik minat generasi muda dari berbagai latar belakang pendidikan.

Dalam dinamika tersebut, generasi muda muncul sebagai penggerak utama. Mereka memulai usaha dari ruang-ruang kecil seperti kamar tidur, studio sederhana, atau co-working space, lalu memanfaatkan komunitas dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar.

Pendekatan ini membuat sektor kreatif bergerak lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan sektor tradisional yang membutuhkan investasi besar.

Adaptasi terhadap teknologi juga menjadi keunggulan generasi muda. Tren global, pola konsumsi digital, dan pemanfaatan data pemasaran dari berbagai platform mendorong mereka mengambil keputusan bisnis secara lebih responsif.

Fenomena konten kreator, pertumbuhan toko daring produk lokal, maraknya brand streetwear, hingga komunitas gim online memperlihatkan keterkaitan erat antara kreativitas dan teknologi dalam membentuk model bisnis baru.

Kondisi ini sekaligus menegaskan perlunya data yang lebih komprehensif mengenai sektor kreatif Indonesia.

BPS menilai bahwa kebutuhan tersebut akan dijawab melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), yang akan mendata seluruh kegiatan usaha nonpertanian dari skala mikro hingga besar. Sensus ini mencakup seluruh subsektor ekonomi kreatif yang kini menjadi perhatian publik dan pemerintah.

"Melalui SE2026, BPS akan memperoleh gambaran terkini mengenai jumlah dan sebaran pelaku usaha kreatif di seluruh Indonesia, karakteristik usaha, pemanfaatan teknologi, tenaga kerja yang terlibat, hingga tantangan yang dihadapi para pelaku," sebut keterangan resmi.

Data yang dikumpulkan melalui SE2026 akan menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pengembangan ekonomi kreatif ke depan.

Informasi yang dikumpulkan juga akan membantu pemerintah pusat dan daerah memahami subsektor yang tumbuh paling cepat, wilayah yang menjadi pusat pelaku kreatif muda, serta kebutuhan pendukung seperti pembiayaan, pelatihan, dan infrastruktur digital.

Dengan data yang lebih lengkap, program seperti pengembangan kota kreatif, penguatan UMKM, dan perluasan ekosistem ekonomi digital dapat diarahkan secara lebih tepat.

Bagi pelaku usaha kreatif, hasil sensus akan menjadi sumber acuan dalam melihat posisi usaha mereka di tengah dinamika pasar. Banyak pelaku kreatif yang tumbuh secara organik tanpa riset mendalam.

Maka dari itu, hasil SE2026 dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih terukur, termasuk dalam merencanakan ekspansi dan memahami potensi pasar.

SE2026 menjadi momentum penting untuk merekam kondisi terbaru sektor kreatif Indonesia. Sensus ini memberikan peluang bagi pelaku kreatif, khususnya generasi muda, untuk menunjukkan skala, kekuatan, dan kebutuhan mereka secara lebih jelas.

Data yang dihasilkan bukan hanya angka, tetapi menjadi dasar pengetahuan yang akan menentukan arah pengembangan ekosistem kreatif Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Pada akhirnya, ekonomi kreatif bukan hanya kumpulan industri berbasis produk dan jasa, melainkan ruang yang mempertemukan imajinasi, budaya, teknologi, dan identitas generasi muda. Dengan dukungan data yang akurat, mutakhir, dan lengkap dari SE2026, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta komunitas kreatif dapat memperkuat sektor ini agar semakin berdaya saing.

"Generasi muda telah membuktikan bahwa kreativitas mereka mampu menggerakkan roda perekonomian. Kini saatnya negara memastikan bahwa potensi besar tersebut mendapat dukungan yang tepat, berbasis data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif dari Sensus Ekonomi 2026," pungkas rilis tersebut.

KOMPAS.com - Seiring dengan perkembangan teknologi, Badan Pusat Statistik (BPS) menghadirkan terobosan baru dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), yaitu melalui pendekatan multimoda.

Dengan multimoda, petugas sensus sudah tidak perlu datang dari rumah ke rumah penduduk membawa kertas dan formulir berlembar-lembar.

Proses pendataan pun tidak lagi mengandalkan satu metode tunggal, melainkan memadukan beberapa moda secara bersamaan agar proses sensus menjadi lebih cepat, akurat, dan nyaman bagi para pelaku usaha sebagai responden.

Dalam SE2026, BPS menerapkan dua moda utama pendataan, yakni Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI).

Kehadiran dua metode tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan lapangan yang semakin kompleks, mulai dari padatnya aktivitas pelaku usaha hingga tuntutan efisiensi dalam pengumpulan data.

Dengan metode CAPI, petugas sensus akan melakukan wawancara secara langsung menggunakan perangkat digital sebagai pengganti formulir kertas. Pendekatan ini mampu meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus mempercepat proses validasi data.

Aplikasi yang digunakan petugas dilengkapi dengan fitur pengecekan otomatis, sehingga data yang diperoleh lebih konsisten, akurat, dan dapat segera diproses di tingkat pusat.

Sementara itu, metode CAWI merupakan inovasi digital yang ditujukan khusus untuk pelaku usaha menengah dan besar.

CAWI menawarkan fleksibilitas yang tinggi bagi responden karena pelaku usaha dapat mengisi kuesioner secara mandiri melalui website. Pendekatan ini sekaligus menjadi wujud adaptasi BPS terhadap peningkatan aktivitas ekonomi digital.

Untuk mengikuti sensus melalui CAWI, pelaku usaha hanya perlu mengakses tautan yang dikirimkan BPS dan mengisi kuesioner secara online dalam periode pendataan yang telah ditentukan.

Dengan adanya CAWI, proses pelaporan menjadi lebih cepat, ringkas, dan selaras dengan budaya digitalisasi di perusahaan modern.

Pendekatan multimoda yang diterapkan BPS dalam SE2026 bukan sekadar inovasi teknis, tetapi juga upaya memastikan seluruh pelaku usaha, baik besar, kecil, digital, maupun tradisional, dapat berpartisipasi aktif dalam sensus.

Partisipasi pelaku usaha dalam SE2026 dinilai penting karena hasil sensus akan menjadi gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia.

Dengan metode pengumpulan data yang lebih fleksibel, inklusif, dan efisien, diharapkan dapat meningkatkan kualitas data sensus.

Pasalnya, semakin lengkap dan akurat data yang dikumpulkan, maka akan memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, adaptif, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Kepala Badap Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan kontribusi ekonomi kreatif (ekraf) terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Hal itu disampaikan di tengah penyerahan video kreatif Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya kepada Kepala BPS RI pada Sabtu (15/11).

"Tahun 2025, tenaga kerja ekonomi kreatif memberikan sumbangsih sebesar 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional, di mana jumlah tenaga kerja yang bekerja pada ekonomi kreatif adalah sebanyak 27,40 juta jiwa. Angka ini naik dari tahun sebelumnya, di mana tahun 2024 jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif capai 26,48 juta jiwa (18,30 persen)," ungkap Amalia.

Amalia menyampaikan provinsi yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Jawa Barat sebanyak 6,24 juta.

"Tiga provinsi dengan penyerapan tenaga kerja ekraf tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang mencapai 57,81 persen dari total tenaga kerja ekonomi kreatif di Indonesia", jelas Amalia.

Ia menekankan Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk memotret sektor ekonomi kreatif secara lebih rinci.

Amalia menambahkan bahwa SE2026 nantinya mampu memberikan gambaran lengkap jumlah pelaku usaha kreatif, seperti kuliner, fashion, game, musik, film, desain, hingga konten digital, termasuk lokasi dan skala usaha.

Sekaligus menjadi basis penghitungan PDB ekonomi kreatif, termasuk frame pelaku usaha kreatif untuk survei-survei khusus ke depan.

Data yang lengkap menjadi dasar penting bagi pemerintah dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

Dalam rangkaian penutupan Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Kegiatan 2025 BPS di Jakarta pada akhir pekan lalu, Teuku menyerahkan materi Public Service Announcement (PSA) SE 2026 kepada Amalia yang juga disaksikan oleh Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Upaya ini merupakan bentuk nyata kolaborasi pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif anak bangsa untuk mendukung agenda besar nasional dalam SE2026.

PSA yang diserahkan akan menjadi materi sosialisasi resmi BPS dan disebarkan melalui berbagai kanal komunikasi publik untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam SE2026.

Amalia mengapresiasi dukungan Kemenekraf serta keterlibatan animator muda dalam produksi PSA SE 2026.

"Materi PSA ini bukan hanya video sosialisasi, melainkan sebagai token of friendship antarlembaga sekaligus ruang bagi talenta muda animasi nasional untuk menunjukkan kemampuannya. Kolaborasi BPS dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif ini akan menjadi landasan komitmen kami untuk terus menghadirkan data yang lebih kaya, akurat, dan berdampak yang menjadi fondasi Bapak Menteri Ekraf untuk pengembangan ekonomi kreatif Indonesia", ujar Amalia.

Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut CEO RUS Animation Studio, Roy Tok, serta SVP Corporate and Strategic Affairs Blibli, Yudhi Pramono sebagai mitra strategis video kreatif SE2026.

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Mei hingga Juli 2026 memiliki makna strategis yang mendalam.

Kegiatan ini bukan sekadar agenda pendataan rutin, melainkan sebuah upaya nasional untuk memperbarui potret menyeluruh perekonomian Indonesia.

Sebagai kegiatan yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun, SE2026 menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis data akurat dan komprehensif.

Hasilnya akan menjadi pijakan utama dalam mendukung perumusan arah pembangunan menuju tercapaianya Visi Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.

SE2026 merupakan sumber data yang komprehensif dalam menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi selain pertanian, instansi pemerintah, dan aktivitas yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, mencakup berbagai skala usaha mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha menengah dan besar (korporasi).

Melalui kegiatan ini, akan diperoleh informasi yang mendalam mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi lingkungan.

Hasil SE2026 akan menyajikan gambaran aktual mengenai kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh hingga tingkat wilayah administrasi terkecil. Informasi tersebut memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan, serta memetakan potensi ekonomi daerah secara lengkap dan terperinci.

Dengan demikian, SE2026 menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data akurat.

Visi Indonesia Emas 2045 memiliki empat pilar utama, di antaranya adalah Pembangunan Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Data SE2026 secara langsung akan mendukung perumusan kebijakan pada pilar-pilar tersebut, terutama di tiga pilar awal.

Data rinci mengenai struktur ketenagakerjaan di berbagai sektor ekonomi akan menjadi dasar untuk program peningkatan kualitas SDM dan penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan industri. Misalnya, identifikasi terhadap minimnya tenaga kerja terampil di sektor manufaktur berteknologi tinggi menjadi dasar dalam kebijakan anggaran untuk pelatihan yang spesifik.

Lalu, melalui pemetaan tren digitalisasi dan adopsi teknologi di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional, pemerintah dapat merancang program yang tepat sasaran untuk mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi dalam rantai pasok global. Data ini penting agar kebijakan stimulus fiskal dan insentif investasi benar-benar mendorong ekonomi hijau dan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Salah satu agenda kunci menuju Indonesia Emas 2045 adalah hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Data SE2026 menyediakan basis informasi yang kuat untuk investasi sebagai dasar penyusunan kebijakan investasi yang lebih spesifik untuk mengisi celah yang selama ini belum tersentuh, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Selain itu, pemerataan pembangunan menjadi prasyarat mutlak tercapainya Indonesia Emas 2045. SE2026 akan menyoroti potensi ekonomi daerah yang belum tergarap optimal.

Data yang akurat ini memungkinkan pemerintah pusat dan daerah merumuskan kebijakan pengembangan wilayah berbasis potensi lokal, misalnya pariwisata, agrobisnis, atau industri kreatif, sehingga mengurangi konsentrasi ekonomi hanya di Pulau Jawa dan menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.

Mengingat pentingnya peranan data SE2026 bagi perekonomian bangsa, Kepala BPS RI, dalam berbagai kesempatan, selalu menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pelaku usaha.

Data yang lengkap dan akurat dari SE2026 bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan kompas yang akan memandu Indonesia melewati tantangan demografi dan ekonomi global untuk mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045.

Oleh karena itu, kesuksesan sensus ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya BPS sebagai penyelenggara statistik, demi masa depan ekonomi bangsa.

Dalam SE2026, seluruh pelaku usaha di Indonesia akan dicatat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, mari bersama mencatat ekonomi Indonesia dengan menjawab kuesioner SE2026 dengan benar dan jujur demi menghasilkan data SE2026 yang berkualitas.

Literasi adalah kemampuan dasar yang menjadi fondasi kemajuan suatu bangsa. Kemampuan dasar ini mencakup kemampuan untuk membaca, menulis, sekaligus memahami makna di balik data dan informasi.

Namun, kondisi literasi masyarakat Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar. Berdasarkan laporan Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara lain dalam hal kemampuan membaca dan memahami informasi baik rumit maupun sederhana (GoodStats, 2024).

Situasi ini kian menantang di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu akibat perang, fluktuasi harga, perebutan sumber energi, hingga perubahan iklim.

Pada level nasional, masyarakat juga dihadapkan pada "pancaroba" ekonomi, yakni perubahan yang sangat cepat pada pola konsumsi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Akibatnya, ruang publik kian marak dipenuhi informasi yang simpang siur dan dibanjiri opini dari segala penjuru.

Alhasil, data yang bercampur opini serta fakta sering kali kalah bersaing oleh narasi yang lebih menarik dan populer di media sosial.

Akibatnya, masyarakat kesulitan membedakan antara informasi berbasis data dan rentan untuk menerima misinformasi. Kondisi ini tidak hanya memicu kebingungan, tetapi juga menumbuhkan pesimisme serta ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.

Pada tahun 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi (SE2026). Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia.

Sensus Ekonomi nantinya mencakup 18 kategori lapangan usaha, mulai dari industri pengolahan hingga jasa lainnya.

Melalui SE2026, BPS akan menghasilkan data komprehensif mengenai struktur dan skala ekonomi nasional, profil usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar, serta sebaran kegiatan ekonomi di setiap daerah. Data ini mampu menjadi pondasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi, sekaligus membantu pelaku usaha dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis ke depan.

Namun, SE2026 bukan sekadar aktivitas teknis dalam bidang statistik. Kegiatan ini merupakan sarana edukasi publik yang sangat strategis. Ketika masyarakat memahami mengapa data dikumpulkan dan bagaimana data digunakan, masyarakat "dipaka" belajar mengenali pentingnya data sebagai alat pengambilan keputusan. Dengan kata lain, SE2026 dapat dipandang sebagai pintu masuk untuk membangun literasi data di tengah masyarakat.

Dalam teori pembangunan partisipatif, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam proses pelaksanaanya.

Partisipasi masyarakat berarti memberi ruang bagi warga untuk menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Hal yang sama berlaku untuk SE2026. Partisipasi masyarakat dalam menyosialisasikan program Sensus Ekonomi, serta kesediaan pelaku ekonomi untuk memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur merupakan wujud nyata dari kesadaran literasi data. Setiap pelaku ekonomi yang bersedia berpartisipasi secara aktif sejatinya sedang turut membangun keakuratan potret ekonomi nasional.

Lebih jauh lagi, partisipasi ini akan menumbuhkan budaya baru, budaya berbasis data. Masyarakat akan terbiasa memeriksa, mengerti, memahami terlebih dahulu sebelum memanfaatkan data yang ada sebelum mengambil keputusan dalam berbagai konteks seperti pilihan, kebijakan, maupun hal-hal yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan kehidupan nyata kita sehari-hari.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, masyarakat akan belajar untuk menghargai data, memahami fungsinya, dan menjadikannya dasar dalam berpikir serta bertindak. Di tengah arus informasi yang deras dan sering kali menyesatkan, partisipasi dalam kegiatan statistik akan menjadi bentuk baru dari meningkatnya literasi data di masyarakat.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya, bukan hanya sumber daya alamnya, tetapi juga potensi ekonomi di setiap daerahnya.

Namun sering kali, potensi ini belum tergarap optimal karena keterbatasan informasi yang akurat. Banyak wilayah yang sebenarnya punya kekuatan ekonomi yang unik dan khas, tetapi belum tercatat secara utuh dalam peta pembangunan ekonomi nasional.

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) hadir untuk menjembatani kesenjangan itu. Melalui pendataan menyeluruh terhadap seluruh pelaku ekonomi non-pertanian di Indonesia, BPS berupaya menyajikan potret ekonomi daerah yang lengkap, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar.

Dengan SE2026, setiap kabupaten, kota, dan provinsi akan memiliki gambaran tentang struktur ekonomi sektor yang dominan, jumlah pelaku usaha titik-titik pertumbuhan serta sektor paling potensial untuk dikembangkan.

Data yang dihasilkan SE2026 menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Misalnya, jika suatu daerah diketahui memiliki konsentrasi tinggi pada usaha pengolahan pangan lokal, pemerintah bisa mengarahkan investasi pada sektor tersebut.

Sebaliknya, wilayah yang memiliki potensi wisata atau ekonomi kreatif bisa mendapat dorongan melalui promosi dan infrastruktur pendukung. Dengan kata lain, SE2026 tidak hanya merekam aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka peluang pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Keberhasilan SE2026 tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah. Kolaborasi menjadi kunci agar data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Pemerintah daerah berperan sebagai jembatan antara BPS dan masyarakat, memastikan bahwa setiap pelaku usaha memahami pentingnya memberikan data yang akurat dan jujur.

Selain itu, hasil SE2026 juga bisa dimanfaatkan oleh akademisi, asosiasi usaha, dan lembaga keuangan untuk meneliti, mengembangkan, dan memperkuat ekonomi lokal.

Dengan data yang valid, setiap daerah dapat merancang strategi ekonomi yang sesuai dengan karakter dan potensinya, bukan sekadar meniru kebijakan nasional yang seragam.

Pembangunan ekonomi nasional hanya akan kuat bila terdapat fondasi yang kokoh di tingkat daerah. Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa data perekonomian daerah dapat tersedia dengan akurat.

Melalui data yang akurat, Indonesia bisa melangkah lebih pasti menuju Visi Indonesia Emas 2045-sebuah masa di mana pemerataan pembangunan bukan hanya cita-cita, tetapi kenyataan. Karena sesungguhnya, kemajuan bangsa ini berawal dari keberdayaan daerah-daerahnya.