JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 pada 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Selama periode ini, petugas melakukan pendataan lapangan dengan mendatangi langsung rumah tangga maupun tempat usaha masyarakat.

Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menghimpun data dasar mengenai kegiatan usaha serta kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Data yang terkumpul nantinya digunakan untuk memetakan struktur ekonomi dan karakteristik usaha di berbagai wilayah, sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan.

Mengutip Instagram resmi BPS, Minggu (14/6/2026), pendataan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan metode door to door, yakni petugas datang dari rumah ke rumah dan dari satu usaha ke usaha lainnya.

Seiring dimulainya pendataan lapangan, masyarakat juga diimbau mengenali ciri-ciri petugas resmi Sensus Ekonomi 2026 yang akan datang.

Untuk memastikan keaslian petugas, masyarakat diminta memeriksa atribut yang dibawa. Petugas resmi SE 2026 dibekali kartu petugas, rompi Sensus Ekonomi 2026, serta surat tugas saat melakukan pendataan.

"Petugas sensus akan mendata langsung dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dan dari usaha satu ke usaha lain, serempak di Indonesia. Jadi siap-siap kami datangi ya," jelas keterangan BPS.

BPS juga menegaskan bahwa petugas yang datang tidak bertugas untuk menagih utang maupun memungut pajak. Mereka hanya mengumpulkan informasi dasar terkait usaha dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari pelaksanaan sensus.

"Tenang, petugas sensus ini datang bukan untuk menagih utang atau menagih pajak. Mereka datang mengumpulkan data dasar terkait usaha dan keadaan sosial ekonomi rumah tangga," ungkap BPS.

Melalui partisipasi masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menghasilkan basis data yang komprehensif mengenai perkembangan dunia usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia, sekaligus menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

"Mari dukung dan sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat," sebut BPS.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan RI mendorong seluruh pelaku usaha sektor kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026 guna menghasilkan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan, penguatan investasi, serta percepatan pertumbuhan industri kesehatan nasional.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah perlu memiliki data yang lebih lengkap untuk merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan sektor kesehatan sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

“Kalau sektor-sektor yang pertumbuhannya di atas rata-rata nasional kita dorong lebih cepat, peluang mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan semakin besar. Sektor kesehatan juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujar Menkes Budi.

Menkes menjelaskan bahwa jasa kesehatan tumbuh sekitar 7,6 persen, industri farmasi 7,5 persen, dan industri alat kesehatan mencapai sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, kontribusi ekonomi sektor kesehatan belum tergambarkan secara utuh karena aktivitas usaha kesehatan masih tersebar dalam berbagai kelompok statistik ekonomi.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas usaha, investasi, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk itu, Menkes mengajak seluruh rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, industri farmasi, industri alat kesehatan, hingga organisasi profesi untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan. Menurutnya, kualitas data yang terkumpul akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

“Kalau data yang masuk tidak lengkap atau tidak akurat, kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan tepat. Karena itu saya mengajak seluruh pelaku usaha dan organisasi di sektor kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi dan struktur perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Menurut Amalia, sensus ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis data.

“Sensus Ekonomi pada esensinya merupakan general check-up bagi ekonomi Indonesia. Melalui sensus ini kita dapat melihat kondisi terkini ekonomi nasional sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.

Ia menambahkan, BPS bersama Kementerian Kesehatan saat ini juga tengah mengembangkan Health Satellite Account untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi sektor kesehatan terhadap perekonomian nasional. Upaya tersebut akan semakin kuat dengan dukungan data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak hanya berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional yang terus berkembang.

“Data yang lengkap dan berkualitas akan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan berbasis bukti, memperbaiki regulasi, mendorong investasi, serta mempercepat transformasi kesehatan nasional,” ujar Prof. Asnawi.

Kementerian Kesehatan berkomitmen mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui penyebarluasan informasi dan penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Partisipasi aktif seluruh pelaku usaha diharapkan dapat menghasilkan data ekonomi kesehatan yang lebih akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai fondasi pembangunan kesehatan dan ekonomi Indonesia.

Dalam mitologi Romawi, Dewi Minerva dikenal sebagai dewi kebijaksanaan, pengetahuan, dan strategi. Minerva bukan sosok yang menghadirkan keberuntungan secara tiba-tiba. Ia melambangkan kemampuan memahami realitas, membaca keadaan dengan jernih, dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.

Dalam dunia ekonomi dan pembangunan, kebijaksanaan juga tidak lahir dari dugaan atau intuisi semata. Kebijaksanaan lahir dari kemampuan memahami fakta secara objektif. Dan fakta yang baik hampir selalu berawal dari data yang baik.

Di sinilah peran statistik menjadi sangat penting. Bagi sebagian masyarakat, statistik mungkin identik dengan tabel, angka, dan laporan yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal hampir seluruh keputusan ekonomi yang memengaruhi masyarakat pada akhirnya bertumpu pada data. Mulai dari penyaluran bantuan sosial, subsidi energi, pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, hingga kebijakan suku bunga dan investasi, semuanya memerlukan data sebagai fondasi.

Oleh karena itu, data sesungguhnya bukan sekadar kumpulan angka. Data adalah peta yang membantu memahami kondisi yang sedang dihadapi. Data adalah suluh yang membantu menerangi arah kebijakan. Data juga merupakan instrumen yang memungkinkan berbagai pihak mengambil keputusan secara lebih rasional dan terukur.

Tanpa informasi yang memadai, pemerintah akan lebih sulit memahami kondisi ekonomi secara utuh. Dunia usaha akan menghadapi ketidakpastian yang lebih besar dalam menentukan arah investasi. Perbankan akan lebih sulit memetakan risiko dan peluang pembiayaan. Akademisi akan menghadapi keterbatasan dalam menghasilkan kajian yang akurat. Pada akhirnya, kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia.

Sederhananya, jika data adalah bahan bakar kebijakan, maka kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan.

Bayangkan seorang dokter yang harus mendiagnosis pasien tanpa hasil laboratorium yang lengkap dan akurat. Dokter mungkin tetap dapat memberikan tindakan, tetapi tingkat ketepatannya tentu akan diragukan. Hal yang sama berlaku dalam perekonomian. Semakin baik kualitas data yang tersedia, semakin besar peluang lahirnya kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Karena itu, kualitas data bukan sekadar persoalan teknis statistik. Kualitas data merupakan bagian penting dari fondasi pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran yang jauh lebih besar dibanding sekadar pengumpul data.

Pada dasarnya, BPS merupakan penjaga cermin ekonomi sebuah bangsa. Cermin yang baik harus mampu menggambarkan kondisi perekonomian secara utuh dan objektif. Sebab dari gambaran itulah pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi, analis, dan masyarakat memperoleh pemahaman yang sama mengenai kondisi yang sedang dihadapi.

Agar fungsi tersebut berjalan dengan baik, objektivitas menjadi prinsip yang sangat penting dalam statistik. Statistik yang kredibel harus disusun berdasarkan metodologi yang kuat, proses yang transparan, dan informasi yang valid sehingga mampu merefleksikan kondisi yang terjadi di lapangan sebaik mungkin.

Objektivitas inilah yang pada akhirnya melahirkan kepercayaan. Ketika statistik dipercaya, statistik dapat menjadi rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membaca tantangan, mengidentifikasi peluang, dan menyusun langkah ke depan.

Dalam praktiknya, informasi statistik yang berkualitas membantu pemerintah mengenali berbagai persoalan secara lebih dini sekaligus mengukur efektivitas kebijakan yang telah dijalankan. Dengan demikian, perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih efisien.

Pentingnya statistik juga dapat dianalogikan dengan dunia penerbangan. Ketika cuaca buruk dan jarak pandang terbatas, pilot tidak mengandalkan perasaan semata. Pilot mengandalkan instrumen navigasi yang tersedia. Instrumen yang akurat membantu pesawat tetap berada pada jalur yang benar, meskipun kondisi di luar penuh ketidakpastian.

Perekonomian tidak berbeda. Di tengah dinamika geopolitik global, perubahan harga komoditas, perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta pergerakan pasar keuangan yang semakin kompleks, statistik menjadi instrumen navigasi yang semakin penting. Semakin besar ketidakpastian yang dihadapi, semakin besar pula kebutuhan terhadap informasi yang akurat dan terpercaya.

Karena itu, keberadaan sistem statistik yang kredibel sesungguhnya bukan hanya penting bagi pemerintah. Dunia usaha, akademisi, perbankan, investor, dan masyarakat luas juga sangat bergantung pada kualitas informasi yang dihasilkannya.

Di sektor perbankan misalnya, statistik membantu memahami kondisi daya beli masyarakat, perkembangan sektor usaha, dinamika ketenagakerjaan, inflasi, hingga potensi risiko ekonomi ke depan. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengelolaan risiko.

Bagi investor, statistik yang kredibel membantu mengurangi ketidakpastian. Investor pada dasarnya selalu berusaha memahami kondisi suatu negara sebelum menempatkan modalnya. Semakin baik kualitas statistik yang tersedia, semakin kuat pula dasar bagi investor untuk menilai prospek dan risiko yang ada.

Di sinilah nilai strategis statistik semakin terlihat. Ketika ketidakpastian dapat dikurangi, dunia usaha akan lebih percaya diri untuk berinvestasi. Investasi yang meningkat kemudian membuka lapangan kerja, memperkuat pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkualitas.

Hubungan tersebut mungkin tidak selalu terlihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Namun dampaknya sangat nyata. Tidak mengherankan apabila banyak negara maju membangun reputasi ekonominya bukan hanya melalui kekuatan industri, teknologi, atau sumber daya manusia, tetapi juga melalui kualitas sistem statistik yang dimiliki. Mereka memahami bahwa kepercayaan publik dan kepercayaan pasar membutuhkan fondasi data yang kuat.

Apa yang tidak terukur akan sulit diperbaiki. Karena itulah statistik bukan sekadar alat dokumentasi, melainkan instrumen penting untuk memahami persoalan, mengevaluasi kebijakan, dan merancang masa depan yang lebih baik.

Berbagai negara, termasuk Indonesia, terus bergerak ke arah yang sama. Pemanfaatan teknologi digital semakin luas. Integrasi berbagai sumber data terus berkembang. Metodologi statistik juga terus diperbarui agar mampu mengikuti perubahan struktur ekonomi yang berlangsung semakin cepat.

Langkah tersebut menjadi semakin penting karena ekonomi saat ini sangat berbeda dibanding satu atau dua dekade yang lalu. Ekonomi digital berkembang pesat, pola konsumsi masyarakat berubah, dan model bisnis baru terus bermunculan. Seluruh perubahan tersebut perlu tercermin dalam statistik nasional agar gambaran ekonomi yang dihasilkan tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Pada akhirnya, pembangunan tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, sumber daya alam yang melimpah, atau teknologi yang canggih. Pembangunan juga membutuhkan kebijaksanaan dalam membaca realitas dan menentukan arah masa depan.

Kemampuan membaca realitas itulah yang menjadi fungsi paling mendasar dari statistik. Melalui metodologi yang kuat, objektivitas yang terjaga, dan komitmen terhadap kualitas data, statistik membantu sebuah bangsa memahami dirinya sendiri secara lebih utuh.

Bangsa yang salah membaca dirinya sendiri akan lebih mudah salah menentukan masa depannya. Sebaliknya, bangsa yang memahami kondisi riilnya dengan baik akan memiliki peluang lebih besar untuk mengambil keputusan yang tepat.

Dalam pengertian itulah statistik layak dianalogikan sebagai Dewi Minerva dalam mitologi Romawi. Bukan karena statistik menciptakan kebijakan, melainkan karena statistik menyediakan pengetahuan yang memungkinkan lahirnya keputusan yang lebih bijak.

Sebab kebijaksanaan tidak lahir dari perkiraan. Kebijaksanaan lahir dari kemampuan memahami kenyataan secara benar. Dan pemahaman yang benar selalu membutuhkan data yang berkualitas.

Data yang bermartabat pada akhirnya bukan hanya menghasilkan statistik yang baik. Data yang bermartabat membantu melahirkan kebijakan yang lebih bijak, pembangunan yang lebih tepat sasaran, dan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat. Sebab masa depan yang baik selalu diawali oleh kemampuan membaca kenyataan dengan benar.

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan tren pelemahan dan menguji level psikologis 5.500 pada pekan depan seiring minimnya katalis positif serta meningkatnya tekanan sentimen domestik.

Menurut Tim Riset Phintraco Sekuritas tekanan jual masih mendominasi pasar menyusul munculnya sejumlah ketidakpastian kebijakan pemerintah yang direspons negatif oleh pelaku pasar.

Salah satu isu yang menjadi perhatian investor adalah wacana revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pasar mengkhawatirkan perubahan regulasi tersebut berpotensi mengganggu independensi lembaga-lembaga keuangan yang selama ini menjadi pilar stabilitas sistem keuangan nasional.

Pada saat yang sama, sentimen fiskal juga turut membebani pasar. Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun atau setara 0,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan defisit Rp20,9 triliun atau 0,09% PDB pada periode yang sama tahun lalu.

Selain tekanan di pasar saham, nilai tukar rupiah juga terus menunjukkan pelemahan. Pada perdagangan Jumat (5/6), rupiah ditutup melemah 0,46% ke level Rp18.049 per dolar AS.

Pelemahan rupiah yang berkelanjutan memunculkan spekulasi di pasar bahwa Bank Indonesia berpotensi menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) darurat sebelum jadwal RDG reguler pada 17–18 Juni 2026 mendatang. Investor kini mencermati langkah-langkah yang akan diambil bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan eksternal dan domestik.

Analis Phintraco Sekuritas menilai sejumlah data ekonomi yang akan dirilis pada pekan depan berpotensi menjadi katalis bagi pergerakan pasar, antara lain data cadangan devisa Mei 2026 pada 8 Juni, indeks keyakinan konsumen Mei 2026 pada 10 Juni, serta data penjualan ritel April 2026 pada 11 Juni.

Namun, selama belum muncul sentimen positif yang kuat untuk mengembalikan kepercayaan investor, pasar saham domestik masih berisiko bergerak dalam tren melemah.

"Di tengah minimnya katalis positif dan masih kuatnya tekanan sentimen negatif, IHSG diperkirakan berpotensi menguji level 5.500 pada pekan depan," tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya.

IHSG ditutup merosot 4,20% ke level 5.594,77 pada perdagangan Jumat (5/6/2026). Pelemahan terjadi secara merata di seluruh sektor, dengan sektor transportasi mencatat koreksi terdalam sebesar 5,97%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi pemerintah, angka pertumbuh­an ekonomi 5,61% di kuartal I/2026 bukti nyata da­­­ya tahan ekonomi di titik terbaik. Sebaliknya, pengamat dan politikus berpolemik atas kualitas dan pe­­­merataan stimulus domestik. Di balik riuh perdebatan, ada data Bank Indonesia (BI) berisi pesan fundamental masa depan arsitektur ekonomi kita.

Laporan BI terbaru mencatat lonjakan transaksi digital ritel menembus 14,8 miliar transaksi, nilainya Rp3.500 triliun di Kuartal I/2026. Angka ini representasi pertumbuhan 30% secara tahunan (year-on-year), dari Rp2.700 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. Di balik selebrasi ini, dua pertanyaan besar muncul ke permukaan.

Ke mana sejatinya aliran nilai ekonomi digital masif ini bermuara? Dan siapa yang paling diuntungkan dari perputaran likuiditas digital ini? Yang pasti, dari laporan BI ini, tergambar digitalisasi kita berevolusi.

Ia tak sekadar alat pembayaran atau pipa transmisi dana pasif, melainkan bertransformasi jadi multiplier utama penggerak roda ekonomi. Di era modern, transaksi digital adalah mesin per­­­tumbuhan ekonomi digital itu sendiri. Hubungannya de­­­ngan kecerdasan buatan (AI) bersifat siklik dan saling menguatkan.

Setiap interaksi digital ma­­­syarakat, dari klik, pencarian produk, hingga konversi trans­aksi, menghasilkan eko­­­sistem data sangat kaya. Je­­­jak penggunaan QRIS, e-wallet, hingga mobile banking mengalir tanpa henti. Semua ini membentuk danau data (data lake) mahaluas.

Dalam lanskap bisnis modern, danau data inilah bahan bakar utama AI mengoptimalkan interaksi pelanggan, meningkatkan konversi penjualan, serta mendorong transaksi baru. Ketika data masif diproses, algoritma AI secara atomik membaca pola perilaku konsumen, memprediksi kebutuhan, dan merekomendasikan produk berakurasi tinggi.

Di titik inilah, konvergensi data dan AI melahirkan ke­­­ung­­gulan kompetitif baru, ke­­­mampuan menghadirkan relevansi personal real-time. Fenomena ini kita kenal se­­­bagai hiperpersonalisasi. Man­­­tra strategis pengubah data dingin jadi relasi personal hangat antara produsen dan konsumen.

Perusahaan yang cerdik memanfaatkan momentum ini, akan keluar sebagai pemimpin pasar yang mendikte arah industri. Sementara mereka yang lambat hanya bertahan agar tak tergilas zaman. Transformasi ini berlari lebih kencang seiring matangnya implementasi Agentic AI.

Lompatan teknologi menghadirkan agen AI yang tak sekadar asisten pasif, tetapi bertindak otonom. Dari mengambil keputusan hingga mengeksekusi nilai bisnis tanpa menunggu instruksi manual. Gartner memprediksi di akhir 2026, 40% aplikasi perusahaan akan mengintegrasikan agen AI ke sistem operasionalnya.

Di konteks manajemen, kehadiran Agentic AI mengubah paradigma organisasi dari reaktif jadi proaktif. Sistem tak sekadar menganalisis penurunan penjualan. Tapi merumuskan strategi promosi, menyesuaikan harga secara dinamis, hingga menghubungi pelanggan relevan di hitungan detik.

Proses pengambilan keputusan strategis yang dulu la­­­ma, terselesaikan mesin secara berkedip dan presisi. Bagi ne­­­raca korporasi, dampaknya tak hanya operasional, tetapi lahir model bisnis baru, termasuk pembiayaan berbasis data performa. Namun, kecanggihan ini berisiko geopolitik dan eko­­­nomi makro yang acap terabaikan.

Kita harus kritis, apakah bangsa ini akan memanen nilai tambah AI, atau hanya jadi ladang eksploitasi? Per­­cepatan nilai berbasis AI cen­­­derung menguntungkan pemegang kendali atas data dan infrastruktur komputasi. Ini sebabnya pemain global tak hanya berkompetisi produk fisik, tapi penguasaan algoritma mengarahkan perilaku konsumsi.

Pada 2030, ekonomi digital kita diproyeksikan menembus US$150 miliar dan kontribu­si AI atas PDB diproyeksi US$366 miliar, terbesar di Ase­­an. Angka ini menunjukkan In­­­donesia adalah tambang data raksasa yang menggiurkan. Jika hanya jadi penyedia data mentah tanpa kemampuan mengolahnya di dalam ne­­geri, kita membiarkan kekayaan strategis dikeruk untuk ekosistem teknologi luar.

Inilah pemicu lahirnya “drai­nase digital”. Fenomena paradoks di mana aktivitas ekonomi digital terjadi di dalam negeri, tetapi nilai tambah mengalir ke luar. Ketika data diproses di pusat komputasi di luar yurisdiksi nasional, perusahaan domestik jadi pengguna akhir yang rapuh. Korporasi mungkin tumbuh dari sisi volume, tetapi margin tergerus biaya lisensi, komputasi awan, dan ketergantungan vendor global.

Ketergantungan struktural ini perlahan menggerogoti kedaulatan ekonomi nasional. Untuk itu, urgensi Sovereign AI (AI Berdaulat) jadi keniscayaan. AI berdaulat bukan berarti menutup diri atau mengadopsi proteksionisme. Melainkan fondasi teknologi nasional mandiri dengan prasyarat infrastruktur komputasi dan AI berkinerja tinggi, pengembangan talenta lokal, hingga tata kelola etis.

Kita harus memastikan “otak” pemrosesan data strategis tetap di bawah kendali dan yurisdiksi nasional. Karena penerapan AI berdaulat diproyeksikan menambah US$140 miliar bagi PDB di 2030. Sementara bagi korporasi domestik, investasi Sovereign AI adalah mitigasi risiko yang rasional.

Untuk strategis solusi AI yang digunakan adalah kepastian kendali atas data dan kekayaan intelektual, tak hanya termurah. Perusahaan perlu memulai memindahkan beban kerja AI ke infrastruktur lokal dan membangun model privat. Dengan cara ini, efisiensi dan profitabilitas adopsi AI masuk ke laba dalam negeri, bukan menguap pergi.

Kabar baiknya, kesadaran kedaulatan infrastruktur ini diterjemahkan pemain lokal jadi langkah nyata memproses data secara aman, cepat, dan sesuai yurisdiksi. Salah satunya, PT Indosat Tbk., bersama mitra global, membangun infrastruktur AI berskala besar di dalam negeri. Ini membuktikan kapasitas domestik mampu mendukung inovasi tanpa mengorbankan kedaulatan data.

Di ranah regulasi, langkah sektor swasta perlu diorkestrasi pemerintah. Kita mengapresiasi Kemkomdigi yang memfinalisasi Perpres Etika AI serta Peta Jalan AI Nasional. Pemerintah harus bertransformasi jadi orkestrator ekosistem digital yang berpihak pada kepentingan nasional. Kebijakan insentif fiskal dan nonfiskal harus mempercepat kapasitas komputasi, akses infrastruktur AI, serta talenta.

Tanpa intervensi terarah, Indonesia berisiko menjadi pasar pasif, sementara nilai ekonomi dinikmati pemain global melalui platform dan algoritmanya. Kedaulatan digital tak berhenti di kewajiban pusat data atau GPU di dalam negeri. Harus diperluas kontrol atas pengembangan model, pengelolaan data strategis, serta kemampuan keamanan dan integritas sistem.

Dalam konteks ini, Agentic AI dan hiperpersonalisasi jadi alat pengeras bagi intuisi bisnis. Namun, keunggulan sejati tak berhenti di teknologi itu sendiri. Ia ditentukan siapa pembangun dan pelatihnya. Karena model AI global mungkin unggul secara generik, tetapi acap abai pada nuansa lokal.

Hal subtil penentu relevansi di pasar Indonesia adalah bahasa campuran, budaya, sensitivitas harga, pola konsumen, hingga dinamika sosial yang cair. Kombinasi developer lokal dan ahli pengetahuan sektor spesifik, jadi krusial guna melahirkan model AI yang presisi serta kontekstual, sesuatu yang sulit direplikasi dari luar.

Ketika kapasitas AI, komputasi, model AI relevan, dan kecerdasan lokal berpadu, lahirlah keunggulan kompetitif. Di sanalah peluang Indonesia untuk berdaulat, memanen nilai tambah AI, dan kompetitif di ekonomi global.

IDXChannel - Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih dibayangi oleh tren konsolidasi pada pembukaan perdagangan awal Juni 2026. Sejumlah sentimen makroekonomi domestik serta eskalasi geopolitik global diperkirakan menjadi faktor penentu arah pergerakan indeks saham utama di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Head of Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana mengatakan, posisi IHSG secara teknikal saat ini masih rentan mengalami tekanan minor. Perhatian pelaku pasar akan terbagi ke dalam beberapa fokus data fundamental serta kebijakan baru yang mulai diimplementasikan oleh pemerintah.

"Kami perkirakan IHSG masih rawan terkoreksi dengan support 6.071 dan resist 6.161," kata Herditya kepada IDX Channel, Senin (1/6/2026).

Herditya yang kerap disapa Didit ini menambahkan bahwa pergerakan modal di pasar saham domestik dalam beberapa waktu ke depan akan sangat sensitif terhadap rilis indikator perekonomian nasional serta stabilitas global.

"Kami perkirakan investor akan mencermati rilis data inflasi Indonesia dan juga perkembangan dari konflik di Timur Tengah," tuturnya.

Selain indikator inflasi dan geopolitik, fokus pasar juga tertuju pada pergerakan nilai tukar rupiah serta instrumen regulasi devisa yang resmi berjalan di awal bulan ini.

"Di sisi lain, nilai tukar rupiah dan implementasi akan DHE SDA tahap awal juga menjadi perhatian investor," pungkas Herditya.

Adapun proyeksi koreksi IHSG tersebut melanjutkan tren pergerakan saham di BEI selama periode 25-29 Mei 2026 yang ditutup pada zona bervariasi.

Meski indeks saham utama mengalami pelemahan, rata-rata nilai transaksi harian justru mencatatkan lompatan yang cukup signifikan di tengah maraknya aksi jual bersih oleh pemodal internasional.

Rata-rata nilai transaksi harian selama sepekan melonjak tajam sebesar 30,37 persen menjadi Rp28,38 triliun, dibandingkan capaian pekan sebelumnya yang berada di angka Rp21,77 triliun.

Kenaikan nilai transaksi turut mengerek valuasi kapitalisasi pasar BEI sebesar 0,88 persen, dari Rp10.635 triliun menjadi Rp10.729 triliun pada penutupan pekan lalu.

IHSG terkoreksi sebesar 0,56 persen, membuat posisi indeks melorot ke level 6.127,381 dari posisi penutupan pekan sebelumnya di level 6.162,045.

Aktivitas perdagangan mengalami perlambatan secara frekuensi harian sebesar 10,87 persen, yaitu menjadi 2,11 juta kali transaksi dari 2,37 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya.

Rata-rata volume transaksi harian di bursa menyusut 15,6 persen menjadi 30,95 billion (miliar) lembar saham, dibandingkan capaian minggu sebelumnya yang mencatatkan 36,67 miliar lembar saham.

Di sisi lain, tekanan jual dari pemodal global terpantau masih terus berlanjut secara masif. Pada perdagangan akhir pekan (29/5/2026), investor asing membukukan nilai jual bersih (net sell) yang cukup tebal, yakni mencapai Rp8,519 triliun.

Dengan demikian, secara akumulatif sejak awal 2026, total nilai jual bersih yang dicatatkan oleh investor asing di pasar modal Indonesia telah menembus angka Rp53,971 triliun. Aliran modal keluar ini disinyalir menjadi salah satu faktor penahan laju penguatan indeks menuju level resistansinya.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Volatilitas telah menjadi ciri yang berulang di pasar keuangan global dalam beberapa tahun terakhir. Fluktuasi harga yang tajam terjadi di berbagai instrumen, mulai dari mata uang, komoditas, ekuitas, hingga instrumen keuangan lainnya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pergerakan pasar kini semakin sensitif terhadap berbagai sentimen, mulai dari data inflasi, ekspektasi suku bunga, perkembangan geopolitik, hingga posisi pasar investor.

Analis menilai volatilitas bukan semata-mata mencerminkan kondisi ekonomi yang memburuk. Fluktuasi harga juga menjadi bagian alami dari cara sistem keuangan memproses informasi baru dan menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Gigih Wicaksono, pimpinan partner relation di JustMarkets, mengatakan pemahaman terhadap faktor-faktor pemicu volatilitas menjadi semakin penting di tengah pasar global yang bergerak sangat cepat.

“Memahami pendorong volatilitas menjadi semakin penting karena investor kini menghadapi lingkungan global yang ditandai pengetatan moneter, ketidakpastian politik, dan arus informasi yang bergerak cepat,” ujar Gigih, Minggu (17/5/2026).

Ekspektasi pasar kini lebih menentukan

Rilis data ekonomi yang terjadwal masih menjadi salah satu faktor yang paling diperhatikan pelaku pasar global.

Data inflasi, laporan pasar tenaga kerja, data manufaktur, hingga proyeksi produk domestik bruto (PDB) kerap memicu reaksi pasar dalam waktu singkat karena investor terus menilai ulang prospek pertumbuhan ekonomi dan arah kebijakan moneter.

Namun, analis menilai volatilitas pasar tidak hanya ditentukan oleh data ekonomi itu sendiri. Dalam banyak kasus, reaksi pasar justru lebih dipengaruhi oleh perbandingan antara data aktual dan ekspektasi investor sebelumnya.

Artinya, data ekonomi yang sebenarnya masih tergolong baik tetap dapat memicu gejolak apabila hasilnya berada di bawah perkiraan pasar.

Sebaliknya, data yang melampaui ekspektasi dapat mendorong penguatan pasar secara cepat.

“Ketika pasar menjadi sangat fokus pada arah kebijakan ke depan, kejutan yang relatif kecil pun dapat menghasilkan reaksi yang kuat,” kata Gigih.

Menurut dia, pelaku pasar terus mengevaluasi bagaimana informasi terbaru dapat memengaruhi suku bunga, kondisi likuiditas, dan sentimen pasar secara lebih luas.

Dalam kondisi saat ini, arah kebijakan bank sentral menjadi salah satu faktor utama yang menentukan pergerakan pasar global.

Keputusan dan pernyataan dari Federal Reserve (The Fed), Bank Sentral Eropa, dan Bank of England terus dicermati investor di seluruh dunia.

Laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyoroti ketidakpastian inflasi dan arah kebijakan moneter sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas keuangan global.

Sementara itu, Bloomberg Economics mencatat pasar masih bereaksi kuat terhadap sinyal mengenai potensi waktu pemangkasan suku bunga pada masa mendatang.

Komunikasi bank sentral dapat memicu gejolak

Selain keputusan kebijakan, pelaku pasar juga memperhatikan cara komunikasi para pembuat kebijakan.

Perubahan kecil dalam nada bicara saat pidato, wawancara, atau konferensi pers dapat memengaruhi ekspektasi investor terhadap arah kebijakan ekonomi ke depan dan memicu peningkatan volatilitas.

Analis menilai pasar keuangan modern semakin didorong oleh ekspektasi.

Karena itu, pasar sering bereaksi bukan hanya terhadap keputusan kebijakan itu sendiri, tetapi juga terhadap cara investor menafsirkan pesan yang disampaikan bank sentral.

“Perubahan bahasa atau panduan dari pembuat kebijakan terkadang dapat berdampak lebih besar dibanding keputusan kebijakan itu sendiri karena pelaku pasar segera mulai menyesuaikan pandangan terhadap kondisi pasar di masa depan,” ujar Gigih.

Geopolitik membuat pasar sulit diprediksi

Di luar faktor ekonomi, perkembangan geopolitik juga terus menjadi sumber ketidakpastian pasar global.

Pemilihan umum, konflik regional, sengketa perdagangan, hingga ketegangan diplomatik dapat dengan cepat memengaruhi kepercayaan investor dan arus modal internasional.

Berbeda dengan rilis data ekonomi yang terjadwal, perkembangan geopolitik sering muncul secara tidak terduga sehingga sulit diantisipasi pasar.

Penelitian yang dipublikasikan Forum Ekonomi Dunia dan Reuters menunjukkan fragmentasi geopolitik dan gangguan rantai pasok masih menjadi risiko utama terhadap aktivitas ekonomi global dan stabilitas pasar keuangan.

canva.com Ilustrasi saham, IHSG.

Struktur pasar memperbesar volatilitas

Selain faktor eksternal, dinamika internal pasar juga dapat memperkuat pergerakan harga selama periode ketidakpastian.

Analis keuangan mencatat perdagangan berbasis leverage, sistem algoritmik, kondisi likuiditas, dan posisi pasar yang terkonsentrasi dapat mempercepat volatilitas ketika sentimen berubah secara tiba-tiba.

Dalam periode aktivitas perdagangan yang tinggi, investor yang memegang posisi serupa cenderung keluar dari pasar secara bersamaan sehingga memperbesar fluktuasi jangka pendek.

Fenomena ini semakin terlihat seiring berkembangnya platform perdagangan digital dan teknologi transaksi berkecepatan tinggi yang memperluas akses ke pasar global.

“Teknologi telah mengubah kecepatan penyebaran informasi di pasar keuangan. Karena reaksi pasar menjadi lebih cepat, volatilitas juga dapat meningkat tajam saat terjadi peristiwa ekonomi maupun geopolitik besar,” kata Gigih.

Bank for International Settlements sebelumnya juga memperingatkan bahwa aktivitas perdagangan otomatis dan penggunaan leverage dapat memperbesar perubahan harga selama periode tekanan pasar.

Volatilitas menjadi bagian pasar keuangan

Meski sering dipandang negatif, volatilitas pada dasarnya merupakan karakter inheren pasar keuangan global.

Periode gejolak harga mencerminkan perubahan ekspektasi, penyesuaian ekonomi, serta pergeseran posisi investor terhadap kondisi pasar terbaru.

Bagi investor dan pelaku pasar, memahami faktor-faktor yang memengaruhi volatilitas dinilai penting untuk membantu pengambilan keputusan di tengah kondisi pasar yang tidak pasti.

Menurut JustMarkets, mengikuti perkembangan makroekonomi, komunikasi bank sentral, dan analisis pasar yang kredibel tetap penting untuk memahami dinamika volatilitas global.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketika angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dalam PDB yang dirilis Badan Pusat Statistik dianggap tidaksejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia, sebagian pihak langsung menyimpulkan adanyainkonsistensi dalam data konsumsi rumah tangga. Persepsi itumuncul karena IKK terlihat lebih pesimistis dengan level 127 pada Januari, 125,2 pada Februari, dan 122,9 pada Maret. Situasi tersebut kemudian memunculkan keraguan terhadapkualitas PDB nasional. Padahal, PKRT dan IKK pada dasarnya mengukur hal yang berbeda dan dibangun denganmetodologi yang berbeda pula.

PKRT dalam PDB bukan angka yang disusun hanya dari satu survei atau sekadar persepsi masyarakat. BPS membangunestimasi konsumsi rumah tangga secara komprehensif dengan menggabungkan data primer, data administratif, indikator sektoral, hingga big data ekonomi digital. Tujuannya adalah menangkap aktivitas konsumsi riil masyarakat secara lebih menyeluruh dan terukur.

Dari sisi sumber data utama, BPS menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Rumah TanggaTriwulanan (SERUTI). Keduanya dipakai untuk memotret struktur dan pola konsumsi rumah tangga secara rinci serta gambaran dinamika belanja masyarakat.

Agar gambaran konsumsi lebih akurat, berbagai indikator pendukung juga dianalisis. Dari sisi barang, misalnya, BPS melihat perkembangan impor barang konsumsi berdasarkan klasifikasi Broad Economic Categories (BEC), seperti makanan-minuman rumah tangga, barang konsumsi olahan, hingga bahan bakar dan pelumas. Ketika impor barang konsumsi meningkat, hal itu menjadi sinyal naiknya permintaan domestik.

Dari sisi mobilitas masyarakat, indikator seperti jumlah perjalanan wisatawan nusantara, penumpang angkutan rel, laut, dan udara, volume penjualan BBM, serta malam kamar hotel terjual menjadi cerminan aktivitas konsumsi jasa yang juga dianalisis.

Aktivitas industri dan perdagangan juga menjadi perhatian. BPS memantau kinerja Industri Mikro dan Kecil (IMK), khususnya industri makanan, indeks penjualan ritel umum, indeks ritel suku cadang dan aksesoris, serta indeks barangbudaya dan rekreasi. Seluruh indikator tersebut membantu membaca denyut konsumsi masyarakat di berbagai lapisan ekonomi.

Dalam era digital, pola konsumsi masyarakat berubah jauh lebih cepat. Karena itu data transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), transaksi e-commerce, nilaitransaksi QRIS, uang elektronik, kartu ATM/debit, dan kartu kredit ikut dianalisis. Bahkan indikator big data yang diperoleh melalui proses data sains-pun ikut dipakai dariberbagai sumber yang relevan untuk membaca pola dan preferensi konsumsi dan belanja masyarakat di periode ini.

Selain itu, data administratif dan sektor keuangan seperti posisi pinjaman konsumsi rumah tangga, pembelian listrikpasca dan pra-bayar, penjualan kendaraan bermotor, penjualan mobil penumpang, hingga PNBP jasa kesehatan dan pendidikan. Belanja pegawai pemerintah pusat juga relevan karena memengaruhi daya beli kelompok penerima pendapatan tetap.

Dengan pendekatan tersebut, PKRT pada dasarnya merupakan hasil sintesis dari banyak indikator yang saling mengonfirmasi. Di sinilah penting memahami perbedaan antara PKRT dan IKK. IKK pada dasarnya merupakan indikator persepsi dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun beberapa bulan mendatang. Meningkat atau turunnya IKK dipengaruhi persepsi respondennya. Dengan kata lain, IKK lebih menggambarkan sentimen, sedangkan PKRT mengukur realisasi ekonomi. Dalam ilmu statistik ekonomi, perbedaan antara indikator persepsi dan indikator aktual merupakan hal yang wajar. Keduanya tidak harus selalu bergerak identik setiap triwulan.

Karena itu, menilai PKRT tidak konsisten hanya karena berbeda arah dengan IKK merupakan penyederhanaan yang kurang tepat. PKRT disusun melalui proses statistik yang jauhlebih luas dengan mempertimbangkan survei rumah tangga, data sektoral, transaksi digital, indikator mobilitas, aktivitas perdagangan, hingga berbagai bentuk big data ekonomi. Pendekatan ini justru bertujuan agar gambaran konsumsi rumah tangga dalam PDB menjadi lebih robust, objektif, dan mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang sesungguhnya.

Lebaran yang sudah beda

Dalam praktik penghitungan statistik PDB triwulanan, hubungan antara produksi dan konsumsi tidak selalu terjadi pada periode yang sama. Barang yang dikonsumsi rumah tangga pada Triwulan I-2026 dapat saja berasal dari produksi Triwulan sebelumnya melalui mekanisme stok dan inventori. Karena itu, perubahan pola konsumsi tidak cukup dibaca hanya dari produksi industri manufaktur konsumsi secara parsial, melainkan harus dilihat dari keseluruhan struktur pengeluaran rumah tangga.

Dalam rilis pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 disebutkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen secara tahunan dan sumber pertumbuhan terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 2,94 persen. Namun yang menarik bukan sekadar konsumsi tumbuh, melainkan ke mana konsumsi itu bergeser.

Pertumbuhan yang cukup kuat di Q1 terjadi pada sektor berbasis mobilitas dan pengalaman atau experience economy. Penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14 persen, transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04 persen, jasa lainnya tumbuh 9,91 persen, serta jumlah perjalanan wisatawan nusantara meningkat 13,14 persen. Momentum liburan ditambah stimulus fiskal menjadi daya ungkit disektor ini.

Di sinilah terlihat perubahan karakter konsumsi rumah tangga Indonesia. Jika pada dekade sebelumnya Ramadan dan Lebaran identik dengan pembelian pakaian baru, alas kaki, dan perlengkapan rumah tangga, kini terjadi pergeseran menuju konsumsi berbasis pengalaman seperti mudik, wisata, kuliner, rekreasi keluarga, hiburan, penginapan, dan berbagai aktivitas leisure.

Perubahan tersebut konsisten dengan transformasi struktur ekonomi Indonesia pascapandemi. Selama 2025 hingga awal2026, sektor jasa tumbuh lebih cepat dibandingkan banyak sektor manufaktur konsumsi tradisional. Artinya, konsumsi masyarakat tidak melemah secara agregat, melainkan mengalami perubahan komposisi.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, terjadi perubahan preferensi antargenerasi. Rumah tangga kelas menengah perkotaan, khususnya generasi milenial dan Gen Z, semakin menghargai pengalaman dibanding kepemilikan barang. Dalam konteks Lebaran, pulang kampung, staycation, wisata keluarga, makan di luar(dining out), menghadiri konser, dan event sosial sering dianggap lebih bernilai dibanding membeli banyak pakaian baru.

Kedua, digitalisasi dan media sosial mempercepat perubahan gaya hidup tersebut. Konsumsi saat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan sosial dan emosional. Pengalaman perjalanan, kuliner, dan leisure lebih mudah dipamerkan serta dibagikan melalui platform digital dibanding konsumsi barang konvensional.

Ketiga, rumah tangga pascapandemi cenderung lebih selektifterhadap pembelian barang fesyen. Siklus pembelian pakaian menjadi lebih panjang karena pertumbuhan fast fashion dan e-commerce membuat masyarakat dapat membeli kapan saja. Promosi berlangsung sepanjang tahun dan tidak lagi terkonsentrasi menjelang Lebaran seperti dahulu.

Karena itu, perlambatan konsumsi pakaian atau alas kaki tidakotomatis berarti masyarakat menahan belanja. Bisa jadi justru terjadi substitusi pengeluaran. Anggaran rumah tangga yang dahulu dialokasikan untuk membeli beberapa set pakaian Lebaran kini berpindah ke tiket perjalanan, penginapan, ataumakan di restoran dan kafe. Secara makro, hal ini tercermin dari kuatnya pertumbuhan sektor akomodasi, makan minum, dan transportasi pada Triwulan I-2026. Bahkan jika dilihatdari pola pertumbuhan sepanjang 2025, konsumsi rumahtangga tetap tumbuh stabil sekitar 5 persen, tetapi penopangnya semakin banyak berasal dari aktivitas jasa.

Struktur konsumsi rumah tangga Indonesia sepertinya sedang mengalami transformasi. Lebaran hari ini tidak lagi sepenuhnya identik dengan baju baru, namun menjadi momentum mobilitas sosial dan pengalaman kolektif: rekreasi dan kuliner keluarga. Data pertumbuhan sektor transportasi, akomodasi, makan minum, serta lonjakan perjalanan wisatawan nusantara pada Triwulan I-2026 memberikan indikasi kuat mengenai perubahan pola konsumsi tersebut.

Dalam perspektif ekonomi makro, fenomena ini merupakan ciri ekonomi yang bergerak menuju dominasi sektor jasa. Ketika pendapatan meningkat, proporsi belanja barang cenderung melambat, sementara konsumsi jasa justru meningkat. Indonesia tampaknya mulai memasuki fase tersebut, terutama pada kelompok masyarakat perkotaan dan kelas menengah.

Pada akhirnya, berbagai perkembangan ekonomi pada Triwulan I-2026 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia bukan sedang melemah, melainkan sedang bergerak dan bertransformasi. Pola konsumsi masyarakat berubah dari dominasi barang menuju pengalaman dan jasa. Perbedaan antara indikator persepsi dan realisasi ekonomi pun merupakan hal yang wajar dalam dinamika ekonomi modern. Karena itu, membaca kondisi ekonomi nasional membutuhkan perspektif yang lebih utuh, berbasis data, serta memahami perubahan perilaku sosial-ekonomi masyarakat secara lebih mendalam.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen selama kuartal I 2026, lebih tinggi jika dibandingkan kuartal I 2025 yang tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 bila dibandingkan kuartal I 2025 atau secara tahunan (year-on-year/yoy) tumbuh 5,61 persen.

Namun, secara kuartalan (quarter to quarter/qtq) ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,77 persen dibandingkan kuartal IV 2025.

"Secara triwulanan ekonomi Indonesia triwulan 1 2026 mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen secara year on year. Ekonomi triwulan 1 2026 tumbuh 5,61 persen dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya," katanya dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Adapun beberapa mitra dagang utama Indonesia turut mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 yang beragam. Contohnya, China dengan pertumbuhan 5,0 persen dan Amerika Serikat 2,7 persen.

Lalu, ada Malaysia dengan pertumbuhan 5,3 persen, Singapura 4,6 persen, dan Vietnam 7,8 persen.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 memulai perdagangan pada Senin (4/5/2026) di zona hijau pasac rebalancing. Sejumlah saham konstituen baru yakni CPIN, BRMS, dan DEWA memimpin penguatan.

Berdasarkan data IDX Mobile pada pukul 09.05 WIB, Indeks kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia dibuka pada level 463,54 atau menguat sebesar 1,13%. Terpantau sebanyak 18 saham konstituen menghijau, 7 saham memerah, dan 2 saham stagnan.

Sejumlah saham unggulan yang tergabung dalam indeks ini tampak mengalami penguatan, di antaranya yakni saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) naik 3,24% ke level Rp4.140, selanjutnya ada saham saham PT Bumi Resources Mineralsa Tbk. (BRMS) naik 3,11% ke level Rp830, saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) naik 2,88% ke level Rp1.250

Selanjutnya saham PT Bank Negara Indonesia (peresro) Tbk. (BBNI) naik 1,88% ke level Rp3.790, disusul saham PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) naik 1,81% ke level Rp505.

Sebaliknya sejumlah saham yang menahan laju penguatan dan cenderung melemah adalah saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) turun 1,58% ke level Rp1.555, saham PT United Tractors Tbk. (UNTR) turun 1,55% ke level Rp28.600. Berikutnya saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) yang juga melemah 1,55% ke level Rp1.910.

Saham konstituen baru lainnya yakni PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) juga turun 0,95% ke level Rp2.080.

Indeks Bisnis-27 resmi memulai rebalancing pada 4 Mei 2026 hingga 30 Oktober 2026.

Terdapat delapan emiten baru yang masuk dalam perhitungan Indeks Bisnis-27 pada periode ini untuk menggantikan delapan emiten sebelumnya. Delapan emiten yang baru masuk ke dalam Indeks Bisnis-27, yaitu PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA), PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), PT Darma Henwa Tbk. (DEWA), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).

Tim riset Phintraco Sekuritas memperkirakan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan ini masih akan dibayangi kombinasi sentimen global dan domestik, mulai dari dinamika geopolitik hingga rilis data ekonomi penting.

Tim riset menyebutkan bahwa investor global masih akan mencermati peluang pembicaraan lanjutan antara AS dan Iran pada pekan ini. Selain itu, perhatian juga akan tertuju pada rilis data tenaga kerja AS serta indikator sektor jasa dari Institute for Supply Management (ISM).

Dari dalam negeri, sejumlah data ekonomi penting dijadwalkan rilis, mulai dari indeks manufaktur PMI, neraca perdagangan, hingga inflasi pada awal pekan. Selanjutnya, data pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 akan diumumkan pada 5 Mei, disusul data cadangan devisa, indeks harga properti, dan penjualan mobil pada 8 Mei 2026.

Di sisi fiskal, realisasi APBN hingga akhir Maret 2026 mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap PDB. Angka ini melebar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,43%. Pelebaran defisit dipicu lonjakan belanja negara yang tumbuh 31,4% menjadi Rp815 triliun, sementara pendapatan negara baru mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2% dari target.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi perhatian investor, terutama terkait disiplin fiskal dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi ke depan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih bergerak volatil dengan kecenderungan bergerak dalam tekanan terbatas, seiring sikap pasar yang berhati-hati menanti sejumlah rilis data ekonomi.

IHSG menutup perdagangan Kamis (30/4/2026) di zona merah, melemah 2,03% ke level 6.956,80. Sepanjang sesi, tekanan jual sempat menyeret indeks ke titik terendah harian di 6.876, mencerminkan sentimen pasar yang masih rapuh di tengah gejolak global.

Tim riset Phintraco Sekuritas memperkirakan memasuki pekan depan, pelaku pasar bersikap lebih hati-hati. Sejumlah rilis data ekonomi domestik akan menjadi penentu arah IHSG selanjutnya.

“Pada pekan depan, investor akan mencermati data inflasi, neraca perdagangan, PMI manufaktur dan PDB kuartal I/2026,” tulis tim riset yang dikutip, Jumat (1/5/2026).

Data-data tersebut akan menjadi indikator penting untuk mengukur daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal. Jika rilis data menunjukkan ketahanan yang solid tekanan di pasar saham mampu sedikit diredam.

Pada penutupan perdagangan Kamis (30/4), seluruh sektor tercatat terkoreksi, dengan tekanan paling dalam terjadi pada sektor industri yang turun 2,95%. Pelemahan merata ini menandakan aksi risk-off investor yang kian dominan, seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan lonjakan harga komoditas energi.

Sentimen utama datang dari memanasnya kembali hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Negosiasi lanjutan yang belum menemui titik terang, ditambah pernyataan Donald Trump yang mengancam tidak akan membuka blokade di Selat Hormuz jika Iran menolak syarat AS, mendorong harga minyak mentah melanjutkan reli.

Kenaikan harga minyak yang berlangsung lebih lama dari perkiraan memicu kekhawatiran pasar terhadap lonjakan inflasi global. Bagi Indonesia, kondisi ini juga berpotensi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, terutama dari sisi subsidi energi.

Di pasar valuta asing, tekanan juga terlihat pada nilai tukar. Rupiah ditutup melemah 0,12% ke level Rp17.346 per dolar AS di pasar spot pada hari yang sama, mencerminkan arus keluar modal asing dan penguatan dolar AS secara global.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Literasi merupakan fondasi utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, literasi juga mencakup kecakapan memahami, mengolah, serta memaknai informasi dan data secara kritis. Di Indonesia, tantangan dalam aspek ini masih cukup besar. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan memahami informasi masyarakat Indonesia masih berada di bawah banyak negara lain, menandakan perlunya upaya serius dalam meningkatkan literasi secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, persaingan energi, hingga dampak perubahan iklim turut memengaruhi stabilitas ekonomi. Di dalam negeri, perubahan pola konsumsi, investasi, dan pasar tenaga kerja berlangsung cepat, menciptakan situasi yang kerap disebut sebagai “pancaroba ekonomi”. Dalam situasi ini, ruang publik dibanjiri beragam informasi yang tidak selalu berbasis data. Opini dan narasi yang menarik sering kali lebih dominan dibandingkan fakta yang dapat diverifikasi.

Dampaknya, masyarakat semakin rentan terhadap misinformasi dan kesulitan membedakan antara data yang valid dengan opini yang belum tentu benar. Ketika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya kebingungan yang muncul, tetapi juga potensi menurunnya kepercayaan publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah.

Di tengah tantangan tersebut, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik menjadi momentum penting. Sensus yang dilakukan setiap sepuluh tahun ini merupakan amanat undang-undang untuk merekam seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Cakupannya luas, dengan tujuan menghasilkan gambaran utuh mengenai struktur dan dinamika ekonomi nasional.

Data yang dihasilkan dari SE2026 akan memberikan informasi mendalam mengenai profil usaha, baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, serta distribusi aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Informasi ini tidak hanya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk membaca peluang dan risiko di masa depan.

Namun demikian, makna SE2026 tidak berhenti pada fungsi statistik semata. Lebih dari itu, sensus ini berperan sebagai sarana edukasi publik yang efektif. Melalui proses pendataan, masyarakat diajak memahami pentingnya data dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengambilan keputusan. Pemahaman ini menjadi pintu masuk untuk membangun literasi data yang lebih kuat.

Dalam perspektif pembangunan partisipatif, keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang berperan dalam keseluruhan proses. Prinsip ini relevan dalam pelaksanaan SE2026, di mana keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat luas menjadi faktor kunci dalam menghasilkan data yang akurat.

Kesediaan untuk memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur mencerminkan tingkat kesadaran terhadap pentingnya data. Partisipasi ini secara tidak langsung turut membentuk budaya baru di masyarakat, yakni budaya yang menempatkan data sebagai dasar dalam berpikir dan bertindak. Dalam jangka panjang, masyarakat akan semakin terbiasa untuk memverifikasi informasi, memahami konteks data, serta menggunakannya secara bijak dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan demikian, SE2026 menjadi lebih dari sekadar kegiatan pendataan. Ia merupakan momentum strategis untuk membangun kesadaran kolektif bahwa data adalah representasi nyata dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi yang tidak selalu akurat, keterlibatan dalam kegiatan statistik menjadi salah satu cara efektif untuk memperkuat literasi data dan menciptakan masyarakat yang lebih kritis, rasional, serta adaptif terhadap perubahan.