NEW YORK - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026). Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif membahas banyak hal.

Mulai dari penguatan kerja sama Selatan-Selatan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, pengembangan ekonomi kehutanan, serta transformasi sektor kehutanan menuju pengelolaan berbasis keberlanjutan dan nilai tambah lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rosalie Matondo menyampaikan ketertarikan Republik Kongo untuk mempelajari berbagai kebijakan dan praktik terbaik Indonesia di sektor kehutanan. Perdagangan Karbon dan Kuasi Imperialisme, Fakta atau Ilusi?

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama antara lain pengembangan sistem timber traceability. Seperti Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), penguatan kelembagaan pembiayaan kehutanan dan lingkungan hidup seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta pengembangan program pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarkedua negara.

Selain itu, Republik Kongo juga berminat mempelajari pengalaman Indonesia dalam mentransformasi pengelolaan kehutanan. ”Dari yang sebelumnya berorientasi pada hasil hutan kayu menuju pengembangan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Menteri Raja Juli Antoni menyambut baik ketertarikan tersebut dan menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam pengelolaan hutan tropis berkelanjutan. ”Indonesia memandang kerja sama antarnegara pemilik hutan tropis sebagai langkah strategis dalam memperkuat kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan bilateral ini menjadi bagian dari rangkaian diplomasi kehutanan Indonesia pada forum internasional di New York. Sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong kerja sama global di bidang kehutanan, restorasi ekosistem, dan ekonomi hijau.

Mendampingi Menteri Kehutanan dalam Pertemuan Bilateral, turut hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan flyover Latumenten, Jakarta Barat (Jakbar) selesai tahun 2026. Oleh karenanya, untuk mendukung kelancaran pembangunan flyover tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas.

"Sehubungan dengan Pekerjaan Erection Girder Pembangunan Flyover (FO) Latumeten Kota Administrasi Jakarta Barat, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas," kata Plh Kadis Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Harmawan dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Ia menyampaikan bahwa lokasi pengerjaan flyover ini, berada di Jalan Prof Dr Latumeten dam Jalan Jalan Makaliwe Raya, Grogol, Jakarta Barat. Ujan menyebut, proses pekerjaannya akan dilakukan secara bertahap.

Proses pekerjaan pengiriman dan penurunan girder PC-U akan dilakukan di sisi Barat Jalan Prof Dr Latumenten, mulai 7-11 Mei, pukul 22.00-04.00 WIB. Sementara pada sisi Timur di Jalan Dr Makaliwe Raya akan dimulai 14-18 Mei 2026 pukul 22.00-04.00 WIB.

Sedangkan pekerjaan erection girder PC-U, akan dimulai pada 18-26 Mei 2026, pukul 22.00-04.00 WIB di sisi Barat Jalan Prof Dr Latumenten. Pengerjaan di siai Timur, Jalan Dr Makaliwe Raya akan berlangsung pada 29 Mei hingga 5 Juni 2026, pukul 22.00-04.00 WIB.

Adapun, selama proses pekerjaan berlangsung, Dishub DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalin di sisi Barat:

Lalu lintas dari arah Selatan (fly over Grogol), dari arah Timur (Roxy) dan dari arah Barat (Jalan Daan Mogot) menuju Utara untuk kendaraan besar dialihkan melalui Jalan Daan Mogot-Jalan P. Tubagus Angke.

Sedangkan kendaraan kecil dapat melalui Jalan Hadiah-Jalan Hadiah 1 - Jalan Hadiah 2-Jalan Prof Dr Latumenten Barat 3, atau dapat melalui Jalan Dr Susilo I-Jalan Dr Muwardi I- Jalan Dr Muwardi I- Jalan Dr Muwardi-Jalan Semeru.

Sementara itu, rekayasa lalu lintas di sisi Timur juga telah disiapkan oleh Dishub DKI Jakarta:

Lalu lintas dari arah Utara menuju Selatan untuk kendaraan besar dialihkan putar balik di putaran sebelum Season City-Jalan Prof Dr Latumenten-Jalan P Tubagus Angke-Jalan Daan Mogot/belok kanan di simpang Jembatan Dua.

Sedangkan kendaraan kecil dapat melalui Jalan Semeru-Jalan Dr Muwardi-Jalan Dr Susilo 1-dan seterusnya/ dapat melalui Jalan Dr Semeru I.

Dengan adanya rekayasa lalu lintas ini, Dishub DKI Jakarta meminta pengguna Jalan untuk menyesuaikan pengaturan lalin yang diterapkan. Serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan berlalu lintas.

Cianjur (ANTARA) - Menanti mimpi menjadi nyata. Itulah harapan yang tersirat dari berbagai kalangan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, seiring rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai pembangunan jalur Puncak II pada 2026 sebagai solusi kemacetan di jalur Puncak.

Selama ini masyarakat Cianjur utara, terutama pelaku usaha, kerap kesulitan memenuhi permintaan pasar besar di Jabodetabek yang menuntut pengiriman tepat waktu agar sayuran dan bunga hias tetap segar. Namun kemacetan berjam-jam di jalur Puncak membuat mereka sering menanggung kerugian.

Berbagai upaya dilakukan, termasuk memilih jalur alternatif seperti Puncak II dan Jonggol. Namun pilihan itu belum menjadi solusi karena jarak tempuh lebih panjang dan kondisi jalan masih buruk.

Karena itu, mereka berharap pembangunan jalur Puncak II dapat dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat agar menjadi solusi utama mengatasi kemacetan di jalur Puncak, terutama bagi pemasok sayur mayur dan bunga hias.

Jika jalan sepanjang 62 kilometer yang membentang di Kabupaten Bogor dan Cianjur itu terbangun, waktu dan jarak tempuh akan jauh lebih singkat. Para pelaku usaha pun dapat memenuhi pesanan hingga empat kali sehari secara pulang-pergi.

Harapan agar jalur alternatif utama segera terwujud terus disampaikan para pelaku usaha setiap tahun. Mereka ingin memiliki jalur ekonomi yang bebas macet, baik saat libur panjang maupun hari biasa ketika kepadatan kendaraan tetap terjadi di sepanjang jalur utama Puncak.

Mimpi berlibur ke Cianjur tanpa terjebak macet segera mendekati kenyataan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan pembangunan Jalur Puncak II mulai berjalan tahun ini sebagai solusi kepadatan di Jalur Puncak sekaligus membuka kembali akses wisata menuju kawasan pegunungan, air terjun, hingga pantai selatan terpanjang di Jawa Barat.

Harapan itu disambut pelaku usaha di Cianjur utara, termasuk pedagang sayur di Kampung Panagan, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Nunut Sauki (49). Setiap hari ia mengirim lebih dari 12 ton sayuran ke Pasar Induk Kramatjati, Jakarta, namun kerap merugi akibat terjebak macet berjam-jam di Jalur Puncak.

“Kami tidak pernah lelah berharap Jalur Puncak II segera terwujud agar pengiriman pesanan bisa tepat waktu tanpa harus terjebak macet belasan jam,” katanya.

Menurut Sauki, selama dua dekade terakhir kawasan wisata Pacet, Cipanas, dan Sukaresmi perlahan kehilangan pengunjung karena wisatawan enggan menghadapi kemacetan saat menuju maupun pulang dari Puncak-Cianjur.

Padahal, kawasan Puncak-Cipanas pernah menjadi tujuan wisata favorit wisatawan domestik dan mancanegara. Hotel, vila, rumah makan, hingga restoran selalu ramai setiap akhir pekan. Kini, banyak usaha di sepanjang jalur utama tutup akibat sepinya pengunjung.

“Sekarang hotel, rumah makan, dan restoran banyak yang bangkrut karena pembeli terus berkurang, termasuk kios sayur milik warga,” ujar Sauki.

Harapan masyarakat Cianjur mulai menemukan titik terang setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pembangunan Jalur Puncak II terus diupayakan agar segera rampung dan bisa dimanfaatkan masyarakat paling lambat 2027.

Menurut Dedi, jalur alternatif tersebut diharapkan mampu mengurai kemacetan di kawasan Puncak-Cianjur sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama sektor pariwisata.

“Target kami Jalur Puncak II sudah bisa dimanfaatkan tahun depan sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Puncak,” katanya.

One way jadi solusi

Kepadatan kendaraan di Jalur Puncak setiap akhir pekan dan libur panjang membuat Polres Cianjur dan Bogor rutin memberlakukan rekayasa lalu lintas, termasuk sistem satu arah atau one way. Namun antrean kendaraan tetap kerap mengular hingga lebih dari 12 kilometer hanya dalam hitungan menit.

Kemacetan panjang terutama terjadi saat libur keagamaan dan arus balik Lebaran. Pengendara bahkan bisa terjebak berjam-jam saat hendak kembali ke kota asal. Tidak jarang jalur menuju Puncak-Cipanas ditutup mulai dari Tugu Lampu Gentur-By Pass Cianjur ketika antrean kendaraan sudah lumpuh total.

Petugas kemudian mengarahkan kendaraan ke jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi. Sistem satu arah memang kerap dimanfaatkan wisatawan agar lebih cepat sampai tujuan, namun kebijakan itu tidak selalu efektif ketika volume kendaraan membludak.

Setahun lalu, macet total di kawasan Puncak-Cianjur membuat ribuan kendaraan tidak bergerak selama lebih dari 24 jam. Kondisi baru kembali normal pada hari berikutnya.

Kemacetan berkepanjangan itu juga menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah wisatawan ke kawasan Puncak-Cianjur. Banyak wisatawan memilih berlibur ke Bogor atau Bandung demi menghindari antrean panjang.

Di sisi lain, Jalur Puncak II masih dianggap sebagai solusi alternatif meski kondisinya belum layak digunakan. Banyak pengendara tetap nekat melintas meski jalan rusak, minim rambu dan lampu penerangan, serta rawan bencana.

Karena buruknya infrastruktur, Polres Cianjur setiap tahun tidak merekomendasikan Jalur Puncak II sebagai jalur utama maupun alternatif mudik Lebaran. Pengendara dari dan menuju Jabotabek akhirnya lebih diarahkan melalui jalur Jonggol dan Sukabumi yang dinilai lebih aman dilalui.

Puncak II jadi solusi macet tahun 2027

Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terus mendorong terwujudnya pembangunan jalur Puncak II dengan target pada 2027 jalur alternatif tersebut sudah dapat dilalui kendaraan, termasuk saat arus mudik, guna mengurai kemacetan di kawasan Puncak.

Target tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang siap membantu pembangunan.

Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, mengatakan Pemkab Cianjur dalam beberapa tahun terakhir telah memperbaiki jalan sepanjang 17 kilometer dengan cor beton untuk mendukung percepatan pembangunan jalur tersebut.

Menurut dia, keberadaan jalur alternatif Puncak II diharapkan menjadi solusi bagi pendatang agar lebih cepat sampai ke Cianjur tanpa harus terjebak kemacetan di jalur Puncak. Selain itu, jalur tersebut juga akan mempermudah distribusi hasil bumi ke pasar-pasar besar di Jabodetabek.

Jika pembangunan jalur Puncak II selesai sesuai rencana, jalur ini akan menjadi akses baru yang lebih efektif bagi berbagai kalangan, mulai dari wisatawan menuju kawasan wisata Puncak-Cianjur hingga pelaku usaha yang mendistribusikan pesanan.

Sesuai janji Gubernur Jawa Barat, pembangunan jalur Puncak II diharapkan segera dimulai dan dapat tuntas pada akhir 2026 atau tahun depan. Dengan demikian, saat terjadi lonjakan kendaraan di jalur Puncak, Puncak II dapat menjadi jalur alternatif utama.

Bupati menilai keberadaan jalur Puncak II juga diproyeksikan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di wilayah utara Cianjur.

“Terutama pelaku usaha di kawasan Puncak-Cipanas berharap pembangunan jalur Puncak II segera terwujud. Hal itu akan memudahkan distribusi pesanan seperti sayur mayur, bunga hias, dan hasil bumi lainnya ke pasar di Jabodetabek,” katanya.

Kehadiran jalur Puncak II dinantikan berbagai kalangan, terutama pelaku usaha di wilayah utara Cianjur mulai dari perhotelan, rumah makan, restoran, hingga petani dan pemasok sayur mayur serta bunga hias yang rutin mengirim pesanan ke Jabodetabek.

Harapan tersebut mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mendorong pembangunan jalur Puncak II dapat terealisasi pada 2027. Kehadiran jalur ini dinilai mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan perekonomian di wilayah utara Cianjur.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Karim, mengatakan jalur Puncak II menjadi solusi utama untuk mengatasi kemacetan di jalur Puncak, terutama saat libur panjang akhir pekan dan hari besar keagamaan.

Karena itu, dalam setiap rapat bersama dinas terkait di tingkat provinsi hingga pusat, pihaknya terus menyatakan dukungan agar pembangunan segera direalisasikan sehingga pengembangan berbagai sektor, termasuk pariwisata, dapat terus meningkat.

"Terlebih Gubernur Jawa Barat menyatakan anggaran pembangunan jalur Puncak II sudah dialokasikan pada 2027, sehingga kami akan terus mengawal hingga pembangunan terwujud,” katanya.

Ia menjelaskan pembangunan jalur Puncak II sangat dinantikan masyarakat Cianjur dan Bogor karena dinilai dapat mempersingkat waktu tempuh, terutama saat akhir pekan, sehingga masyarakat dapat lebih cepat sampai tanpa terjebak kemacetan.

Bagi pelaku usaha seperti pemasok sayur mayur, bunga hias, dan usaha lainnya, keberadaan jalur Puncak II juga akan mempermudah distribusi pesanan ke berbagai pasar di Jakarta hingga Tangerang, Banten.

Wisatawan pun diyakini tidak akan ragu datang berlibur ke kawasan Puncak-Cianjur karena tersedia jalur alternatif yang dapat dilalui tanpa harus terjebak antrean panjang berjam-jam saat kembali ke kota asal.

Jalur Puncak II sudah lama digagas sehingga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dengan memperbaiki jalan kabupaten yang rusak agar terkoneksi langsung dengan jalur tersebut.

Perbaikan jalan kabupaten yang terhubung dengan Puncak II dapat dipercepat sehingga saat Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai pembangunan tahun depan, akses penunjangnya sudah dalam kondisi layak.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Jangan sampai drainase di area sekolah terganggu dan berdampak pada pekerjaan konstruksi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berjalan optimal.

Dia menyoroti pentingnya penanganan drainase dan pengendalian aliran air untuk menjaga stabilitas area pembangunan serta mendukung kelancaran pekerjaan konstruksi.

“Pastikan teknik penanganan aliran airnya berjalan baik. Jangan sampai drainase di area sekolah terganggu dan berdampak pada pekerjaan konstruksi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap berada di kawasan dengan tingkat kejenuhan air tanah yang cukup tinggi, terutama saat hujan. Selain itu, terdapat aliran limpasan air yang berasal dari sistem drainase dua balai pembibitan di sekitar lokasi, yakni balai pembibitan ikan dan balai pembibitan pertanian.

Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan (BPBPK) Jawa Tengah sekaligus Koordinator Satgas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Nanda Lasro Elisabet Sirait mengatakan bahwa aliran air tersebut sempat mempengaruhi area pekerjaan konstruksi.

“Namun kami sudah berkoordinasi dengan balai pembibitan serta pemerintah daerah untuk memastikan aliran air dapat dialihkan ke saluran di depan lokasi proyek tanpa mengganggu irigasi yang ada,” ujar Nanda.

Untuk mendukung percepatan pekerjaan, Balai Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan (BTBGPL) juga merekomendasikan pembangunan subdrain sepanjang 100 meter guna membantu pelepasan air dari lapisan tanah di area pembangunan.

“Material untuk pekerjaan subdrain sudah kami pesan dan diharapkan segera tiba agar pemasangan dapat langsung dilakukan di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan Kuswara menjelaskan penanganan drainase dilakukan melalui pembangunan saluran sementara berupa pekerjaan galian yang sejajar dengan area proyek. Pada sisi utara lokasi juga akan dipasang saluran U-Ditch yang diarahkan menuju sisi barat area proyek.

“Untuk mempercepat pelepasan air yang terperangkap di permukaan tanah dan menjaga kelancaran pekerjaan konstruksi, kami juga memasang pompa submersible aktif di sejumlah titik area proyek,” ujar Kuswara.

Pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap terus dipercepat melalui pekerjaan konstruksi paralel serta penanganan teknis di lapangan. Kementerian PU terus melakukan berbagai upaya percepatan agar penyelesaian pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku memperjuangkan pembangunan 391 unit rumah bagi masyarakat terdampak konflik sosial dan bencana di sejumlah desa kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa usai rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP di Jakarta, Selasa mengatakan pembangunan rumah menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pemulihan masyarakat di wilayah terdampak.

“Maluku meminta dukungan pembangunan rumah di empat desa, yakni Desa Iha sebanyak 75 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Masihulan 19 unit, dan Desa Kariu 207 unit,” kata dia

Ia menjelaskan pembangunan hunian tidak hanya berkaitan dengan penyediaan rumah layak, tetapi juga menjadi bagian dari pemulihan sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik dan bencana.

Menurut Hendrik, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh masyarakat terdampak memperoleh perhatian yang adil tanpa membedakan latar belakang.

Ia juga mengungkapkan hingga kini masih terdapat warga yang tinggal di tenda darurat dengan kondisi yang memprihatinkan.

“Sampai sekarang masyarakat masih tinggal di tenda-tenda darurat yang kondisinya juga sudah rusak,” ujarnya.

Hendrik juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap besaran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Maluku yang dinilai belum sebanding dengan tantangan geografis wilayah kepulauan.

“Maluku ini wilayah kepulauan. Distribusi material sulit dan biaya konstruksi tinggi. Karena itu kami berharap ada perhatian yang lebih adil untuk Maluku,” katanya.

Sementara itu Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty, menyatakan siap melakukan pengecekan lapangan dan menyiapkan proses perencanaan pembangunan secara bertahap.

Pemerintah pusat, lanjutnya, tidak hanya fokus pada pembangunan rumah, tetapi juga penataan kawasan permukiman agar lebih layak huni.

“Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni,” ujarnya.

Kementerian PKP juga akan menurunkan tim teknis bersama pemerintah daerah guna memastikan kelayakan lahan dan keamanan kawasan pembangunan.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang, Banten (ANTARA) - Argo Manunggal Group mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berkapasitas 4.463 kWp di empat pabrik tekstilnya yakni Argo Pantes, Timatex, Damatex, dan Kamaltex, sebagai upaya meningkatkan efisiensi biaya operasional.

Managing Director Argo Manunggal Group Johny Tjongiran di Tangerang, Banten, Selasa, mengatakan peralihan ke energi terbarukan merupakan strategi penting perusahaan di tengah meningkatnya kebutuhan energi yang efisien dan ramah lingkungan.

Untuk mempercepat transisi menuju energi bersih sekaligus memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan industri nasional, perusahaan bekerja sama dengan PT Investasi Hijau Selaras (HIJAU).

"Transisi menuju energi terbarukan adalah langkah strategis kami sekaligus menjawab tuntutan global terhadap praktik industri yang lebih berkelanjutan, khususnya di sektor tekstil yang memiliki intensitas energi tinggi," kata Johny dalam keterangannya.

Ia menambahkan proyek ini ditargetkan mencapai commercial operation date (COD) pada Agustus 2026.

Dari sisi lingkungan, proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi karbon hingga 110.201 ton CO2 atau setara dengan penanaman 293.869 pohon selama periode kontrak.

"Kontribusi ini merupakan milestone penting dalam perjalanan sustainability kami. Ini mencerminkan komitmen nyata perusahaan dalam menurunkan jejak karbon secara bertahap dan terukur," tambah Johny.

Direktur Utama HIJAU Victor Samuel menambahkan pihaknya menghadirkan solusi menyeluruh mulai dari perencanaan hingga monitoring sistem untuk memastikan kinerja optimal proyek.

"Kami memastikan instalasi rooftop solar PV berjalan aman dan andal dengan standar keselamatan tinggi serta penggunaan material berkualitas, seperti struktur hot dip galvanized (HDG) yang tahan korosi. Selain itu, sistem dilengkapi monitoring real-time untuk menjaga performa jangka panjang," jelasnya.

Untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, perusahaan telah menyiapkan tim khusus di masing-masing lokasi agar proses konstruksi dapat berjalan paralel.

"Seluruh material utama, termasuk modul PV dan inverter, juga telah dipersiapkan sejak awal guna meminimalkan potensi keterlambatan," ujarnya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Selama ini, warga di kawasan tersebut menghadapi kendala mobilitas, terutama saat mengangkut hasil pertanian serta aktivitas sosial antar desa lainnya

Banda Aceh (ANTARA) - Prajurit TNI dari Kodim 0102/Pidie menyelesaikan pembangunan jembatan aramco bantuan Presiden Prabowo Subianto ketiga di Desa Buloh Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Aceh yang menjadi akses masyarakat setempat memobilisasi hasil pertanian.

“Jembatan aramco ini merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan di Aceh," Kasdim 0102/Pidie, Mayor Cpl Hendrianto, di Pidie, Aceh, Senin.

Kehadiran jembatan ini dinilai menjadi solusi bagi kebutuhan transportasi masyarakat. Selama ini, warga di kawasan tersebut menghadapi kendala mobilitas, terutama saat mengangkut hasil pertanian serta aktivitas sosial antar desa lainnya.

Mayor Cpl Hendrianto menyampaikan, pembangunan jembatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat pedesaan.

"Dengan jembatan ini, harapannya akses ekonomi, pertanian, pendidikan, dan sosial masyarakat dapat semakin meningkat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, infrastruktur di Desa Buloh Reubee ini merupakan Jembatan aramco ketiga yang selesai dibangun di wilayah Kodim 0102/Pidie. Dua unit sebelumnya di wilayah Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya.

"Seluruh proses pengerjaan berjalan lancar dan tepat waktu berkat kuatnya semangat gotong royong antara prajurit TNI dan warga setempat," ujar Mayor Hendrianto.

Sementara itu, Camat Delima, Umar mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta jajaran TNI karena telah merealisasikan infrastruktur yang lama diidamkan warga tersebut.

“Atas nama pemerintah Kecamatan dan masyarakat Delima, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI atas bantuan pembangunan jembatan ini. Terima kasih juga kepada prajurit TNI Kodim 0102/Pidie jajaran Korem 011/Lilawangsa yang telah bekerja keras,” kata Umar.

Dalam kesempatan ini, Imum Mukim Reubee, Tgk Zainuddin menyatakan bahwa berkat jembatan aramco ini, aktivitas masyarakat ke sawah sudah jauh lebih aman.

“Sekarang akses warga jauh lebih mudah dan aman, terutama dalam mengangkut hasil panen dan aktivitas warga ke sawah. Kami sangat bersyukur,” demikian Tgk Zainuddin.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Hingga 2034, kebutuhan gas PLN diperkirakan tumbuh sekitar 4,5 persen per tahun

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memproyeksikan kebutuhan gas pembangkit listrik terus meningkat di kisaran 4,5 persen per tahun seiring lonjakan konsumsi listrik nasional dan percepatan elektrifikasi di berbagai sektor.

"Hingga 2034, kebutuhan gas PLN diperkirakan tumbuh sekitar 4,5 persen per tahun, dengan liquefied natural gas (LNG) menjadi tulang punggung dalam mendukung transisi energi Indonesia," kata Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Rakhmad menjelaskan sektor ketenagalistrikan akan menjadi penggerak utama pertumbuhan energi nasional.

Berdasarkan proyeksi lembaga McKinsey dan Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUKN) 2025, elektrifikasi baik di industri, transportasi, rumah tangga hingga data center akan meningkatkan kontribusi kelistrikan dari 28 persen di 2025 menjadi 38 persen atas keseluruhan kebutuhan energi primer Indonesia pada 2035.

"Power sector diproyeksikan tumbuh paling tinggi sekitar 4,6-5,4 persen per tahun, didorong elektrifikasi di sektor transportasi, industri, residensial, hingga pertumbuhan data center," ujar Rakhmad saat berbicara dalam forum internasional "11th Annual LNG Supply, Transport & Storage Forum 2026" di Bali.

Forum ini merupakan salah satu platform LNG di Asia Tenggara, yang mempertemukan pelaku industri gas global untuk membahas perkembangan rantai pasok LNG di Indonesia.

PLN memperkirakan produksi listrik nasional akan meningkat signifikan 2 kali lipat dari 283,7 TWh pada 2024 menjadi sekitar 581-584 TWh pada 2034.

Dalam periode tersebut, menurut Rakhmad, meskipun porsi energi baru terbarukan terus meningkat, batu bara dan gas bumi masih akan berperan penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

Di 2034, batu bara diperkirakan masih menyumbang 47 persen produksi listrik nasional.

Meskipun energi terbarukan naik 4,8-5,6 kali lipat, gas tetap dibutuhkan dan diproyeksikan naik 2,3-2,7 kali lipat menjadi 132,3 TWh atau setara 18-23 persen bauran pembangkit listrik nasional.

Rakhmad menambahkan kebutuhan gas PLN diperkirakan meningkat dari 1.748 BBTUD pada 2026 menjadi 2.490 BBTUD pada 2034.

Kenaikan ini akan didominasi oleh LNG sebagai solusi atas penurunan pasokan gas pipa domestik.

"Kebutuhan LNG akan terus meningkat untuk menutup penurunan produksi gas domestik melalui pipa dan memenuhi pertumbuhan permintaan listrik," jelasnya.

Sejalan dengan proyeksi tersebut, kebutuhan kargo LNG juga diperkirakan meningkat 4,5 persen per tahun dari 103 kargo pada 2026 menjadi 214 kargo pada 2034.

Sementara itu, kontrak gas pipa PLN diproyeksikan cenderung turun dari 757 BBTUD menjadi 667 BBTUD dalam periode yang sama.

Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan tersebut, lanjut Rakhmad, PLN EPI terus memperkuat penambahan kontrak jangka panjang termasuk dari kontrak jangka panjang gas pipa dengan Conrad dan Mubadala yang baru saja ditandatangani PLN EPI pada tahun lalu.

Selain itu, PLN EPI juga terus mengembangkan infrastruktur gas dan LNG nasional melalui berbagai proyek midstream, termasuk floating storage regasification unit (FSRU), LNG carrier, onshore receiving unit (ORU) di berbagai wilayah Indonesia dan pembangunan pipa WNTS-Pemping.

Beberapa proyek yang dikembangkan antara lain FSRU Jawa Barat 1 dan 2, FSRU Jawa Timur, FSRU Bali, serta FSRU Cilegon.

Selain itu, pengembangan klaster LNG di wilayah Sumatera-Kalimantan, Sulawesi-Maluku, Papua Utara, hingga Nusa Tenggara juga terus dilakukan untuk mendukung program gasifikasi pembangkit listrik di wilayah kepulauan.

Secara keseluruhan, PLN EPI menargetkan kapasitas regasifikasi mencapai 3.850 MMSCFD dengan kapasitas penyimpanan hingga 1,2 juta meter kubik.

Menurut Rakhmad, penguatan infrastruktur LNG menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada BBM serta meningkatkan ketahanan energi nasional sesuai Astacita pemerintah.

"Ini bukan lagi pilihan. Infrastruktur gas dan LNG harus dibangun untuk mendukung ketahanan energi dan transisi energi Indonesia," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan yang lahir tanpa mendengar suara masyarakat lokal sering kali sulit berjalan efektif di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, pembangunan Papua sering dibicarakan dalam angka-angka besar tentang investasi, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga berbagai program percepatan pembangunan nasional.

Jalan dibangun, bandara diperluas, jaringan konektivitas diperkuat, dan dana otonomi khusus terus digelontorkan.

Namun di balik seluruh upaya itu, masih tersisa satu pertanyaan mendasar yang belum sepenuhnya terjawab, yakni apakah pembangunan benar-benar tumbuh dari cara hidup, pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat Papua sendiri.

Pertanyaan itu menjadi semakin penting ketika Papua menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar persoalan infrastruktur fisik.

Ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pegunungan masih terjadi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan belum merata, sementara perubahan global seperti transformasi digital, perubahan iklim, dan transisi menuju ekonomi hijau mulai menghadirkan tekanan baru bagi masyarakat lokal.

Dalam situasi seperti itu, pembangunan tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan yang seragam dan datang dari atas ke bawah.

Oleh karena itu, munculnya gagasan pembangunan berbasis etnosains di Papua menjadi sesuatu yang menarik untuk dicermati.

Gagasan ini mencoba menempatkan pengetahuan lokal, budaya, dan pengalaman masyarakat adat sebagai bagian penting dalam merancang masa depan Papua.

Pendekatan tersebut akan menjadi salah satu bahasan utama dalam Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) III Tahun 2026 yang segera digelar pada 27–29 Mei 2026 di Gedung Papua Youth Creative Hub Kota Jayapura dengan tema “Inovasi Pembangunan Papua Berbasis Etnosains”.

Mengubah cara pandang

Konferensi itu bukan sekadar forum diskusi biasa. Di balik tema yang diangkat, tersimpan upaya untuk mengubah cara pandang terhadap pembangunan Papua.

Selama ini, pembangunan sering dipahami sebagai proses menghadirkan modernitas dari luar ke dalam Papua. Padahal masyarakat adat Papua sesungguhnya telah memiliki sistem pengetahuan yang berkembang selama ratusan tahun dan terbukti mampu menjaga keseimbangan hidup dengan alam.

Jadi memang kompleksitas tantangan pembangunan di Tanah Papua tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan konvensional yang bersifat top-down dan seragam. Pendekatan berbasis etnosains menjadi alternatif solusi yang akan mampu menjembatani kearifan lokal dengan inovasi modern.

Wacana itu sangat relevan dengan realitas pembangunan global saat ini. Dunia mulai menyadari bahwa modernisasi yang mengabaikan budaya lokal sering kali justru melahirkan masalah baru, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga hilangnya identitas masyarakat adat.

Di banyak negara, pendekatan pembangunan berbasis komunitas mulai dipandang lebih berkelanjutan karena masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan pelaku utama yang menentukan arah perubahan.

Papua memiliki modal sosial dan budaya yang sangat besar untuk menjalankan pendekatan tersebut.

Masyarakat adat Papua selama ini telah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis ekologi, sistem pertanian tradisional yang berkelanjutan, hingga tata kelola sosial yang menjunjung keseimbangan dan keadilan.

Pengetahuan seperti ini sering dianggap sederhana karena tidak lahir dari laboratorium modern, padahal sesungguhnya mengandung nilai universal yang relevan dengan tantangan global saat ini.

Di tengah ancaman perubahan iklim misalnya, dunia justru mulai belajar dari komunitas adat tentang bagaimana menjaga hutan, mengelola air, dan mempertahankan keseimbangan alam. Dalam hal ini, etnosains bukan sekadar romantisme budaya, melainkan sumber pengetahuan alternatif yang dapat menjadi bagian dari solusi pembangunan masa depan.

Konferensi APS III juga memperlihatkan upaya menghadirkan ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, hingga komunitas internasional.

Sebanyak 10 forum tematik akan dibuka, mulai dari Forum Masyarakat Adat Papua, Forum Agama, Forum Perempuan Papua, Forum Kesehatan, Forum Pendidikan, hingga Forum Perikanan dan Kelautan serta Forum Ekonomi dan Bisnis.

Kehadiran forum-forum tersebut penting karena pembangunan Papua selama ini sering dibicarakan dalam ruang-ruang birokrasi yang jauh dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan yang lahir tanpa mendengar suara masyarakat lokal sering kali sulit berjalan efektif di lapangan.

Merumuskan kebijakan

Ketua Panitia Konferensi APS III Richard Patty mengatakan konferensi ini hadir sebagai platform strategis untuk mendialogkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih kontekstual dan berbasis bukti.

Pendekatan berbasis bukti atau evidence-based policy menjadi sangat penting karena Papua tidak bisa lagi dipahami hanya melalui asumsi-asumsi umum dari luar daerah.

Setiap wilayah di Papua memiliki tantangan geografis, sosial, dan budaya yang berbeda. Apa yang berhasil di wilayah pesisir belum tentu relevan diterapkan di pegunungan. Oleh karena itu, pembangunan membutuhkan riset yang benar-benar memahami konteks lokal.

Konferensi ini juga akan melibatkan jejaring global dari Jepang, Malaysia, Australia, hingga organisasi internasional seperti Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO-UN) dan Sasakawa Peace Foundation.

Kehadiran mereka menunjukkan bahwa isu Papua tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan domestik, tetapi juga bagian dari diskusi global tentang pembangunan berkelanjutan, masyarakat adat, dan masa depan kawasan Pasifik.

Namun yang paling penting sesungguhnya bukanlah seberapa besar konferensi itu, melainkan apakah semangat yang dibawa benar-benar mampu mengubah cara pembangunan dijalankan di Papua.

Sebab, pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang tingginya angka pertumbuhan ekonomi atau banyaknya proyek fisik yang dibangun. Pembangunan yang berhasil adalah ketika masyarakat merasa dilibatkan, dihargai, dan memiliki masa depan di tanahnya sendiri.

Papua selama ini terlalu sering dipandang hanya dari persoalan konflik, keamanan, atau eksploitasi sumber daya alam. Padahal Papua juga menyimpan kekayaan pengetahuan, budaya, dan nilai-nilai sosial yang sangat besar.

Ketika masyarakat adat diberi ruang menjadi bagian dari proses pembangunan, sesungguhnya yang sedang dibangun bukan hanya ekonomi, tetapi juga rasa percaya, rasa memiliki, dan harapan bersama.

Di tengah dunia yang semakin homogen akibat globalisasi, pendekatan pembangunan berbasis etnosains memberi pesan penting bahwa kemajuan tidak harus menghilangkan identitas lokal.

Modernitas dan budaya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru bisa berjalan berdampingan untuk menciptakan pembangunan yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan relevan bagi kehidupan masyarakat Papua sendiri.

*) Penulis adalah Ketua Umum Analisis Papua Strategis.

Copyright © ANTARA 2026

Saat ini kami sedang asistensi dengan Balai Teknik Sungai di Solo terkait perilaku sungai untuk penyempurnaan DED,

Padang (ANTARA) - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menargetkan detail engineering design (DED) atau rancangan teknik detail Jembatan Anduring di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman yang putus akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 tuntas pada Agustus tahun ini.

"Kita targetkan DED jembatan ini selesai awal Agustus," kata Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi di Kota Padang, Sabtu.

Kepala BPJN mengatakan, sejumlah tahapan proses review atau tinjauan desain telah dilaksanakan termasuk survei pendahuluan, survei topografi, survei geoteknik dan survei hidrologi. Sementara analisis hidrologi sedang dalam proses advis teknis dari Balai Teknik Sungai di Solo, Jawa Tengah.

"Saat ini kami sedang asistensi dengan Balai Teknik Sungai di Solo terkait perilaku sungai untuk penyempurnaan DED," katanya.

Menurut dia, pembangunan Jembatan Anduring pada dasarnya membutuhkan rekomendasi dari Balai Teknik Sungai termasuk terkait kedalaman fondasi ataupun kebutuhan proteksi abutmen yang perlu ditambahkan mengingat dampak kerusakan bencana hidrometeorologi di akhir 2025.

Secara umum, bangunan atas jembatan nantinya akan dibangun dengan rangka baja B70 dengan panjang bentang 2x70 meter atau total 140 meter. Pembangunan jembatan ini diperkirakan menelan biaya Rp45,2 miliar dengan estimasi pelaksanaan sekitar 10 hingga 12 bulan.

Sementara itu, anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade mengatakan, saat rancangan teknik detail Jembatan Anduring di Kayu Tanam selesai, maka Kementerian Pekerjaan Umum akan menganggarkan pembangunan jembatan tersebut dengan APBN.

Ia menyampaikan pembangunan Jembatan Anduring nantinya menggunakan dana yang tersedia untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon). Dalam waktu dekat, ia akan menemui Menteri Pekerjaan Umum supaya jembatan tersebut menjadi skala prioritas.

"Kami akan upayakan pada kementerian terkait agar ini menjadi salah satu prioritas sehingga jembatan ini bisa dibangun kembali di akhir 2026," katanya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera . Setidaknya ada 3 proyek jalan tol Trans Sumatera yang saat ini masih memiliki progres pembebasan lahan .

Ketiganya antara lain Ruas Palembang–Betung, Ruas Betung–Tempino–Jambi, serta rencana pembangunan Ruas Pematang Panggang–Kayu Agung Seksi Akses Mataram Jaya. Plt Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani mengatakan, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pada aspek pengadaan lahan.

“Melalui koordinasi yang intensif dan kolaboratif, Hutama Karya berharap proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih optimal sehingga pembangunan jalan tol dapat diselesaikan sesuai target," ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (8/5/2026).

Ia mengatakan, target operasional ruas Palembang-Betung dan Betung-jambi seksi 1 yang ditetapkan pemerintah adalah akhir tahun 2026, untuk memenuhi target dimaksud pengadaan tanah dapat diselesaikan pada Juni 2026, sehingga pada bulan Juli 2026 kegiatan konstruksi pada lokasi-lokasi tersebut sudah dapat dilakukan.

Saat ini, progres konstruksi Jalan Tol Palembang–Betung mencapai 81,99% dengan progres pembebasan lahan sebesar 87,45%. Sementara itu, progres konstruksi ruas Betung–Tempino–Jambi mencapai 46,14% dengan progres pembebasan lahan sebesar 61,62%. Adapun ruas Pematang Panggang–Kayu Agung Seksi Akses Mataram Jaya saat ini masih berada dalam tahap pembebasan lahan.

Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Ekspor Terbesar Asia Tenggara di Tuban Rampung



"Kami berharap dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjalin guna mempercepat penyelesaian proyek jalan tol di Sumatra Selatan sebagai bagian dari pengembangan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah di Pulau Sumatra," lanjut Hamdani.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), diharapkan berbagai tantangan pengadaan lahan dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan proyek berjalan optimal dan mampu memberikan manfaat konektivitas bagi masyarakat.

JAKARTA, iNews.id - PT Brantas Abipraya (Persero) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Cirebon. Hingga awal Mei 2026, progres pembangunan proyek tersebut telah mencapai 40,24 persen dengan realisasi terhadap kurva S sebesar 12,86 persen.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan pelaksanaan proyek agar dapat selesai sesuai target. 

“Brantas Abipraya berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat Cirebon dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu," ujar Diana dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Baca Juga

Mensos Sebut Sekolah Rakyat Strategi Hapus Kemiskinan: Anaknya Lulus, Keluarga Naik Kelas

Dalam pelaksanaannya, kata dia, proyek pembangunan Sekolah Rakyat Cirebon menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya kondisi jalan akses lingkungan yang sempit sehingga membatasi mobilitas kendaraan besar dan distribusi material proyek. 

Kendala tersebut, kata dia, berdampak pada pengaturan traffic proyek serta efektivitas pengiriman material konstruksi.

Baca Juga

Gus Ipul: Sekolah Rakyat Sukabumi Siap Sambut Siswa Baru, Bebas Titipan

Meski demikian, dia menekankan Brantas Abipraya menerapkan berbagai strategi percepatan pembangunan untuk memastikan progres proyek tetap berjalan optimal. 

Beberapa langkah percepatan yang dilakukan antara lain penggunaan tulangan struktur pelat dengan besi wiremesh guna meningkatkan efisiensi pekerjaan, penambahan batching plant menjadi lima unit untuk mendukung kebutuhan pengecoran, serta penerapan sistem kerja tiga shift agar pekerjaan dapat berlangsung lebih maksimal. 

Baca Juga

Mensos Klaim Berat dan Tinggi Badan Siswa Sekolah Rakyat Meningkat, Anak-Anak Lebih Disiplin

Selain itu, perubahan spesifikasi jendela dari tipe nako menjadi tipe casement window guna meningkatkan kualitas bangunan sekaligus mempercepat proses instalasi.

Dia mengatakan berbagai strategi percepatan terus dioptimalkan agar pembangunan Sekolah Rakyat Cirebon dapat berjalan efektif meskipun menghadapi tantangan akses proyek di lapangan. Percepatan yang dilakukan tidak mengorbankan mutu. 

Baca Juga

Gus Ipul Tinjau Sekolah Rakyat di Lampung, Target Selesai Juni 2026

"Ini menjadi upaya kami untuk memastikan proyek dapat selesai lebih cepat dengan tetap memenuhi standar terbaik," tutur dia.

Dian menekankan pihaknya memahami pentingnya percepatan pembangunan fasilitas pendidikan ini bagi masyarakat. Karena itu, Brantas Abipraya menerapkan berbagai langkah strategis mulai dari optimalisasi metode konstruksi, penambahan fasilitas pendukung pekerjaan, hingga penerapan sistem kerja tiga shift agar progres proyek tetap terjaga.

"Kami optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Cirebon dapat selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik,” ujar Dian.

Dia menambahkan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen Brantas Abipraya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang modern, aman, dan nyaman bagi generasi masa depan Indonesia. 

Dia optimistis proyek ini akan memberikan dampak positif berkelanjutan. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda di berbagai daerah.

“Brantas Abipraya akan terus menghadirkan infrastruktur berkualitas yang memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul,” ucap Dian.

Editor: Rizky Agustian