Maluku perjuangkan bangun 391 rumah korban konflik ke Kementerian PKP
Pemerintah Provinsi Maluku memperjuangkan pembangunan 391 unit rumah bagi masyarakat terdampak konflik sosial dan bencana di sejumlah desa kepada Kementerian ...
(Antara) 12/05/26 17:44 219289
Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku memperjuangkan pembangunan 391 unit rumah bagi masyarakat terdampak konflik sosial dan bencana di sejumlah desa kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa usai rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP di Jakarta, Selasa mengatakan pembangunan rumah menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pemulihan masyarakat di wilayah terdampak.
“Maluku meminta dukungan pembangunan rumah di empat desa, yakni Desa Iha sebanyak 75 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Masihulan 19 unit, dan Desa Kariu 207 unit,” kata dia
Ia menjelaskan pembangunan hunian tidak hanya berkaitan dengan penyediaan rumah layak, tetapi juga menjadi bagian dari pemulihan sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik dan bencana.
Menurut Hendrik, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh masyarakat terdampak memperoleh perhatian yang adil tanpa membedakan latar belakang.
Ia juga mengungkapkan hingga kini masih terdapat warga yang tinggal di tenda darurat dengan kondisi yang memprihatinkan.
“Sampai sekarang masyarakat masih tinggal di tenda-tenda darurat yang kondisinya juga sudah rusak,” ujarnya.
Hendrik juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap besaran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Maluku yang dinilai belum sebanding dengan tantangan geografis wilayah kepulauan.
“Maluku ini wilayah kepulauan. Distribusi material sulit dan biaya konstruksi tinggi. Karena itu kami berharap ada perhatian yang lebih adil untuk Maluku,” katanya.
Sementara itu Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty, menyatakan siap melakukan pengecekan lapangan dan menyiapkan proses perencanaan pembangunan secara bertahap.
Pemerintah pusat, lanjutnya, tidak hanya fokus pada pembangunan rumah, tetapi juga penataan kawasan permukiman agar lebih layak huni.
“Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni,” ujarnya.
Kementerian PKP juga akan menurunkan tim teknis bersama pemerintah daerah guna memastikan kelayakan lahan dan keamanan kawasan pembangunan.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026