JAKARTA, iNews.id - PT Brantas Abipraya (Persero) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Cirebon. Hingga awal Mei 2026, progres pembangunan proyek tersebut telah mencapai 40,24 persen dengan realisasi terhadap kurva S sebesar 12,86 persen.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan pelaksanaan proyek agar dapat selesai sesuai target. 

“Brantas Abipraya berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat Cirebon dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu," ujar Diana dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Baca Juga

Mensos Sebut Sekolah Rakyat Strategi Hapus Kemiskinan: Anaknya Lulus, Keluarga Naik Kelas

Dalam pelaksanaannya, kata dia, proyek pembangunan Sekolah Rakyat Cirebon menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya kondisi jalan akses lingkungan yang sempit sehingga membatasi mobilitas kendaraan besar dan distribusi material proyek. 

Kendala tersebut, kata dia, berdampak pada pengaturan traffic proyek serta efektivitas pengiriman material konstruksi.

Baca Juga

Gus Ipul: Sekolah Rakyat Sukabumi Siap Sambut Siswa Baru, Bebas Titipan

Meski demikian, dia menekankan Brantas Abipraya menerapkan berbagai strategi percepatan pembangunan untuk memastikan progres proyek tetap berjalan optimal. 

Beberapa langkah percepatan yang dilakukan antara lain penggunaan tulangan struktur pelat dengan besi wiremesh guna meningkatkan efisiensi pekerjaan, penambahan batching plant menjadi lima unit untuk mendukung kebutuhan pengecoran, serta penerapan sistem kerja tiga shift agar pekerjaan dapat berlangsung lebih maksimal. 

Baca Juga

Mensos Klaim Berat dan Tinggi Badan Siswa Sekolah Rakyat Meningkat, Anak-Anak Lebih Disiplin

Selain itu, perubahan spesifikasi jendela dari tipe nako menjadi tipe casement window guna meningkatkan kualitas bangunan sekaligus mempercepat proses instalasi.

Dia mengatakan berbagai strategi percepatan terus dioptimalkan agar pembangunan Sekolah Rakyat Cirebon dapat berjalan efektif meskipun menghadapi tantangan akses proyek di lapangan. Percepatan yang dilakukan tidak mengorbankan mutu. 

Baca Juga

Gus Ipul Tinjau Sekolah Rakyat di Lampung, Target Selesai Juni 2026

"Ini menjadi upaya kami untuk memastikan proyek dapat selesai lebih cepat dengan tetap memenuhi standar terbaik," tutur dia.

Dian menekankan pihaknya memahami pentingnya percepatan pembangunan fasilitas pendidikan ini bagi masyarakat. Karena itu, Brantas Abipraya menerapkan berbagai langkah strategis mulai dari optimalisasi metode konstruksi, penambahan fasilitas pendukung pekerjaan, hingga penerapan sistem kerja tiga shift agar progres proyek tetap terjaga.

"Kami optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Cirebon dapat selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik,” ujar Dian.

Dia menambahkan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen Brantas Abipraya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang modern, aman, dan nyaman bagi generasi masa depan Indonesia. 

Dia optimistis proyek ini akan memberikan dampak positif berkelanjutan. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda di berbagai daerah.

“Brantas Abipraya akan terus menghadirkan infrastruktur berkualitas yang memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul,” ucap Dian.

Editor: Rizky Agustian

PT WASKITA Karya (Persero) Tbk. akan menggarap pembangunan Sekolah Rakyat tahap II dengan nilai proyek Rp 3,87 triliun. BUMN karya tersebut mendapat bagian sebanyak empat proyek Sekolah Rakyat.

“Kami bersyukur Waskita Karya dapat dilibatkan dalam pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari cita-cita Presiden Prabowo untuk menghapus kemiskinan ekstrem. Program ini juga menjadi prioritas pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan,” kata Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita melalui keterangan tertulis, Senin, 19 Januari 2026.

Salah satu proyek Sekolah Rakyat yang dikerjakan Waskita Karya berada di Sulawesi Selatan dengan nilai Rp 1,23 triliun. Pembangunan dilakukan di lima kabupaten, yakni Wajo, Sidrap, Tana Toraja, Soppeng, dan Barru.

Ermy mengatakan, perseroan menargetkan proyek tersebut rampung pada pertengahan 2026. Selain itu, Waskita juga mengerjakan Sekolah Rakyat di Jawa Timur senilai Rp 1,16 triliun yang tersebar di Kabupaten Gresik, Jombang, Sampang, Tuban, serta Kota Surabaya. Seluruh bangunan ditargetkan selesai dalam waktu delapan bulan.

Waskita membangun fasilitas pendidikan lengkap mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, dilengkapi asrama siswa dan guru, kantin, sarana olahraga, tempat ibadah, serta gedung serbaguna.

Ermy mengatakan, seluruh bangunan menggunakan material ramah lingkungan dan menerapkan metode kerja yang memperhatikan keselamatan serta efisiensi, sejalan dengan prinsip konstruksi berkelanjutan dan komitmen ESG.

Proyek Sekolah Rakyat lainnya yang digarap Waskita Karya berada di Sumatera Selatan dengan nilai kontrak Rp 719,5 miliar. Di provinsi tersebut, pembangunan berlokasi di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Empat Lawang.

Sementara di Aceh, Waskita Karya membangun Sekolah Rakyat senilai Rp 757,05 miliar di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam. Kontrak proyek tersebut ditandatangani pada Desember 2025 di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Jakarta.

“Sebagai BUMN konstruksi dengan pengalaman lebih dari 65 tahun, Waskita Karya siap terus mendukung program pemerintah dalam menyejahterakan rakyat, termasuk melalui pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Ermy.

Sebelumnya, Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 104 lokasi di seluruh Indonesia. Menteri PU Dody Hanggodo menyebut Sekolah Rakyat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun SDM unggul. Kami ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” ujar Dody Hanggodo dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Januari 2026.

Pada Tahap II, Sekolah Rakyat dirancang menampung 112.320 siswa melalui 3.744 rombongan belajar, terdiri atas 1.872 rombongan SD, 936 rombongan SMP, dan 936 rombongan SMA. Setiap lokasi memiliki kapasitas 1.080 siswa dengan total 36 rombongan belajar.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di berbagai wilayah, meliputi 26 lokasi di Sumatera, 40 lokasi di Jawa, 12 lokasi di Kalimantan, dan 16 lokasi di Sulawesi.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II di 104 lokasi di seluruh Indonesia. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” kata Dody melalui keterangan tertulis, Sabtu, 10 Januari 2026.

Pada tahap II, Dody mengatakan Sekolah Rakyat dirancang akan menampung 112.320 siswa melalui 3.744 rombongan belajar. Rinciannya terdiri atas 1.872 rombongan SD, 936 rombongan SMP, dan 936 rombongan SMA.

Setiap lokasi memiliki kapasitas 1.080 siswa. Jumlah ini terdiri dari 540 siswa SD, 270 siswa SMP, dan 270 siswa SMA. "Dalam satu lokasi tersedia 36 rombongan belajar," kata Dody.

Dody menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di berbagai wilayah. Pulau Sumatera ada 26 lokasi dan Jawa 40 lokasi. Kalimantan tersebar di 12 lokasi dan di Sulawesi ada 16 lokasi.

Adapun di Kepulauan Maluku menerima empat lokasi dan Papua tiga lokasi. Bali serta Nusa Tenggara masing-masing satu lokasi. Seluruh sekolah dibangun di atas lahan 5 hingga 10 hektare yang disediakan pemerintah daerah.

Dody Hanggodo mengatakan setiap Sekolah Rakyat dibangun dengan konsep boarding school. Fasilitasnya meliputi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, dan pusat pembelajaran digital.

Sekolah juga dilengkapi kantin dan dapur sehat, klinik kesehatan, sarana olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, serta asrama siswa dan asrama guru. Area hijau dan lansekap disiapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Adapun tahap II melanjutkan Sekolah Rakyat tahap I yang sudah beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 di 166 sekolah. Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat tahap II selesai secara bertahap untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Hingga 31 Desember 2025, kata Dody, perkembangan fisik pembangunan tahap II telah mencapai 3,98 persen. Pekerjaan mencakup tahap awal konstruksi dan penyiapan infrastruktur dasar.

Kementerian PU juga memastikan seluruh proyek memenuhi kriteria kesiapan. Persyaratan itu mencakup sertifikat lahan, surat bebas sengketa, dokumen PKKPR, dokumen lingkungan, analisis lalu lintas, dan Persetujuan Bangunan Gedung. "Langkah ini dilakukan agar pembangunan berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan," kata Dody.

WASKITA Karya akan membangun Sekolah Rakyat yang berada di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Singkil, dan Kota Subussalam, Provinsi Aceh. Direktur Operasi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Karya Ari Asmoko mengatakan proyek bernilai Rp 757,05 miliar ini mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan kualitas pendidikan.

“Proyek ini sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia di sejumlah daerah yang sulit mengakses fasilitas pendidikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin, 5 Januari 2025.

Penandatanganan kontrak proyek pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 dilakukan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta. Perusahaan akan mengerjakan bangunan sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Termasuk juga asrama siswa, asrama guru, kantin, sarana olahraga, sarana ibadah, dan gedung serbaguna.

Sebelum proyek ini, kata Ari, Waskita Karya membangun Sekolah Rakyat di lima kabupaten di Sulawesi Selatan senilai Rp 1,23 triliun pada November 2025. Satu bulan kemudian, perusahaan mendapat kontrak baru berupa pembangunan sekolah rakyat di empat kabupaten dan satu kota di Jawa Timur dengan nilai proyek Rp 1,16 triliun.

Selain itu, proyek Sekolah Rakyat di Sumatera Selatan senilai Rp 719,25 miliar yang didapatkan pada akhir Desember 2025. “Bagi Waskita, pengerjaan Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar memenuhi tugas, melainkan juga sebuah upaya mencerdaskan seluruh anak bangsa,” tutur Ari.

Waskita Karya berkomitmen membangun infrastruktur yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Fasilitas yang akan tersedia menunjang peningkatan sumber daya manusia yang unggul untuk mendorong visi Indonesia emas 2045.

Sebelumnya, Kementerian Sosial mengumumkan terdapat 166 Sekolah Rakyat yang ditargetkan beroperasi pada 2025. Secara keseluruhan menampung sekitar 16 ribu siswa, dengan 2.400 guru, dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan masing-masing untuk tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat.

PT WASKITA Karya (Persero) Tbk meraih kontrak baru senilai Rp 719,25 miliar untuk membangun Sekolah Rakyat (SR) di Sumatera Selatan. Sarana pendidikan akan dibangun di tiga kabupaten yakni Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Empat Lawang.

Seluruh bangunan ditargetkan rampung tahun depan. “Pembangunan proyek SR merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung program pemerintah, terutama terkait pengentasan kemiskinan," ujar Direktur Operasi II Waskita Karya Paulus Budi Kartiko lewat keterangan resmi, Selasa, 30 Desember 2025.

Ini merupakan proyek sekolah rakyat keempat yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak utama di sektor konstruksi dan infrastruktur tersebut. Pada pertengahan November lalu Waskita Karya meraih kontrak untuk pembangunan sekolah rakyat di lima kabupaten di Sulawesi Selatan senilai Rp1,23 triliun.

Pada Desember, perusahaan berkode saham WSKT ini juga dipercaya membangun sekolah rakyat di empat kabupaten dan satu kota di Jawa Timur, dengan total nilai mencapai Rp 1,16 triliun. Perseroan turut mengerjakan proyek serupa di tiga lokasi di Aceh dengan nilai kontrak Rp 757,05 miliar.

Untuk sekolah rakyat di Sumatera Selatan, Waskita Karya berupaya mempercepat pengerjaan gedung agar bisa segera digunakan dengan tetap memperhatikan standar mutu yang berlaku. Bagi Perseroan, keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas menjadi prioritas utama. "Kami juga memastikan bangunan menggunakan material ramah lingkungan serta metode kerja yang memperhatikan keselamatan dan efisiensi. Sejalan dengan prinsip konstruksi berkelanjutan yang mendukung komitmen ESG (Enviromental, Social, and Governance)," ujar Paulus.

Waskita nantinya mengerjakan gedung sekolah dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian asrama siswa, asrama guru, kantin, gedung serbaguna, serta sarana ibadah dan olahraga.

PT PP (Persero) Tbk. mendapat kontrak proyek pembangunan Sekolah Rakyat Bengkulu senilai Rp 501,9 miliar. Proyek ini bakal dibangun di dua lokasi, yaitu Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur.

Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo menjelaskan bahwa proyek ini mengadopsi standar kualitas tinggi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas. Proyek ini juga menggunakan material ramah lingkungan serta metode kerja yang memperhatikan keselamatan dan efisiensi, sejalan dengan praktik konstruksi berkelanjutan yang menjadi bagian dari komitmen ESG perusahaan.

“PT PP menghadirkan pendekatan konstruksi terintegrasi mulai dari pondasi tiang pancang, struktur beton mutu tinggi, sistem MEP yang efisien, hingga fasilitas kawasan yang mendukung proses belajar mengajar secara optimal,” ujar Joko dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Desember 2025.

Joko menjelaskan penandatanganan kontrak dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, yang menjadi pemilik pekerjaan. Pembangunan Sekolah Rakyat ini berlangsung 240 hari kalender sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja, disusul masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Pembangunan dilakukan di dua lokasi, yaitu yaitu Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dan Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. “Yang dipilih untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di wilayah perkotaan maupun pesisir selatan Bengkulu,” kata dia.

Kompleks pendidikan tersebut akan berdiri di atas lahan luas dan mencakup total 18 gedung yang dirancang dengan standar bangunan modern, aman, dan ramah lingkungan. Lingkup pekerjaannya meliputi penyelesaian struktur dan arsitektur, instalasi mechanical–electrical–plumbing (MEP), hingga pembangunan kawasan seperti lapangan olahraga, ruang terbuka, sistem drainase, lapangan upacara, serta penyediaan furnitur pendidikan. “Seluruh fasilitas ini dihadirkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, inklusif, dan mendukung pengembangan SDM di Bengkulu secara berkelanjutan,” ujar Joko.

Joko mengatakan proyek Sekolah Rakyat Bengkulu menjadi bukti konsistensi PT PP dalam menghadirkan infrastruktur publik yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. “Pembangunan fasilitas pendidikan seperti ini bukan hanya konstruksi fisik, tetapi investasi masa depan bangsa. PT PP memastikan pekerjaan dilakukan dengan standar kualitas terbaik untuk mendukung pemerataan layanan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu,” kata Joko.

PT WASKITA Karya (Persero) Tbk mendapat kontrak paket pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Timur senilai Rp 1,16 triliun. Waskita Karya telah menandatangani kontrak Paket Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang disaksikan oleh Direktur Sistem Strategi Penyelenggara Prasarana Strategis Kementerian PU Usman Hermanto serta Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, pengerjaan SR di Jawa Timur merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung berbagai program pemerintah. Dia mengatakan program ini bisa berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.

"Kami bersyukur sekaligus merasa bangga, Waskita Karya dapat kembali dilibatkan dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Perseroan memahami, proyek ini sangat penting karena termasuk dari program prioritas Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air," ujar Ermy dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 2 Desember 2025.

Ermy mengatakan Waskita Karya bakal membangun SR di beberapa lokasi di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Gresik, Jombang, Sampang, Tuban, hingga Kota Surabaya. Rencananya, seluruh gedung sekolah itu diselesaikan dalam waktu sekitar delapan bulan.

Di samping itu, Ermy mengatakan, Waskita Karya mengerjakan bangunan sekolah dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Waskita juga membangun asrama siswa, asrama guru, kantin, sarana olahraga, sarana ibadah, dan gedung serbaguna.

Ermy berharap sekolah ini bisa dipakai pada tahun depan. "Waskita Karya berupaya menyelesaikan proyek sekolah rakyat dengan maksimal serta tepat waktu. Kami percaya, semakin cepat penyelesaian bangunan dilakukan, semakin cepat pula masyarakat menerima manfaat dari program ini," kata Ermy.

Pada pertengahan November lalu Waskita Karya juga membangun SR di Sulawesi Selatan. Proyek senilai Rp1,23 triliun tersebut dibangun di lima kabupaten, mencakup Wajo, Sidrap, Tana Toraja, Soppeng, dan Barru.

KEMENTERIAN Sosial dan Kementerian Perhubungan berkolaborasi untuk menyediakan 28 bus untuk menunjang aktivitas siswa sekolah rakyat. Perjanjian kerja sama itu ditandatangani Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama pihak Kementerian Perhubungan tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Transportasi.

Penandatangan itu disertai dengan penyerahan 28 unit bus sekolah bagi sekolah rakyat di seluruh Indonesia. "Bus ini bukan sekadar kendaraan, tetapi jembatan menuju masa depan membawa anak-anak dari rumah sederhana menuju gerbang ilmu, dari perbatasan menuju ruang kesempatan,” ujar Saifullah pada Kamis, 6 November 2025.

Bus sekolah yang diserahkan merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin di seluruh Indonesia. Sebanyak 28 unit bus sekolah tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki program sekolah rakyat.

Bantuan ini menjangkau wilayah barat hingga timur Indonesia, antara lain Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh; Kota Solok di Sumatera Barat; Rokan Hilir di Riau; serta Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau.

Di Pulau Sumatera bagian selatan, bus juga diterima oleh Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu (Provinsi Bengkulu) serta Kabupaten Lampung Timur (Provinsi Lampung).

Sementara di Pulau Jawa, bantuan disalurkan ke Kabupaten Kuningan dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Wonosobo dan Blora (Jawa Tengah), serta Kabupaten Sleman dan Bantul (DI Yogyakarta). Adapun untuk wilayah Jawa Timur, alokasi bus sekolah diberikan kepada Kabupaten Pacitan, Malang, dan Bangkalan.

Untuk di kawasan timur Indonesia, bantuan mencakup Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), serta dua titik di Maluku Utara, yakni Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Saifullah menekankan, transportasi adalah tulang punggung mobilitas manusia, sedangkan kerja sosial adalah tulang punggung kemanusiaan. Ketika keduanya disatukan, maka keadilan sosial akan bergerak bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam kehidupan masyarakat kecil.

Sementara, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa sinergi dengan Kementerian Sosial merupakan bentuk nyata transformasi pelayanan publik berbasis keadilan dan empati.

“Kemenhub akan memastikan setiap bus sekolah beroperasi secara aman, terawat, dan tepat guna, agar benar-benar menjadi moda transportasi sosial yang menumbuhkan harapan,” ucapnya.

MENTERI Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut pemblokiran anggaran membuat proses pengerjaan proyek prioritas yang berlangsung multi-tahun terhambat pembangunannya. Salah satu yang terdampak adalah pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II serta pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD.

Adapun anggaran Kementerian PU yang terblokir berjumlah Rp 19,69 triliun. Untuk 2025, anggaran Kementerian PU adalah sekitar Rp 85,7 triliun. Dody menjelaskan pembukaan blokir anggaran ini harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi mitra kerjanya.

“Kalau Kementerian Keuangan dan Komisi V approval, multiyears kontrak itu, dalam mingu-minggu ini atau minggu depan, sudah selesai tender bisa langsung sign kontrak,” kata Dody dalam media briefing di Jakarta pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Dody juga membeberkan serapan anggaran Kementerian PU hingga saat ini memang masih berada di angka 60 persen. Namun, ia menargetkan pada akhir tahun nanti, seluruh anggaran yang tersisa bisa terserap hingga 95-96 persen.

Dody memastikan penyerapan anggaran di Kementerian PU tidak berlangsung asal-asalan. Dody memastikan bakal memantau seluruh progres pembangunan infrastruktur ini demi mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Soal permintaan buka blokir anggaran ini, sebenarnya telah disampaikan Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR pada Kamis, 4 September 2025. Pada rapat itu, Dody mengusulkan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp 19,69 triliun untuk pagu tahun anggaran 2025. Permohonan ini ia sampaikan karena mengejar target pembangunan sejumlah program prioritas pemerintah.

Selain untuk Sekolah Rakyat dan IJD, anggaran yang terblokir ini nantinya dipakai untuk melaksanakan pembangunan proyek Irigasi tahap III dan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.