PT PP (Persero) Tbk mengerahkan 46 personel lapangan dengan berbagai alat berap seperti excavator, bulldozer, crane 60 ton, dump truck, hingga chainsaw untuk memulihkan infrastruktur di Aceh dan Sumatera setelah rusak diterjang banjir dan longsor. BUMN tersbut menempatkan personelnya di titik paling terdampak sehingga pekerjaan bisa berjalan paralel.

Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo mengatakan seluruh upaya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan empati. “Kami memahami bahwa infrastruktur bukan sekadar jalan dan jembatan. Ini adalah akses bagi masyarakat untuk kembali ke rumah, menuju sekolah, mencari penghidupan, dan mendapatkan bantuan,” ujar Joko dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Selasa, 16 Desember 2025.

Joko menjelaskan kerusakan infrastruktur di Aceh tercatat cukup kompleks dan tersebar. Pada ruas Bireuen – Bener Meriah – Takengon sepanjang 103 kilometer, akses terputus akibat rusaknya Jembatan Teupin Mane serta sejumlah jembatan lain, di antaranya Jembatan Enang-Enang, Weihni Rongka, Weihni Rongka II, Jamur Ujung, dan Alue Kulus. Selain itu, longsor besar terjadi di beberapa titik, yakni STA 15+700, 19+800, 22+100, dan 49+000.

Dalam keadaan darurat tersebut, PTPP menyelesaikan pemasangan jembatan Bailey sebagai jembatan darurat pengganti jembatan Teupin Mane dalam waktu 12 hari. Joko mengatakan jembatan ini menjadi jalur penting yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah, Takengon, dan wilayah tengah Aceh.

Akses ini vital untuk mobilitas orang dan barang antar wilayah seperti hasil perkebunan sayur dan buah. “Jembatan ini juga merupakan bagian dari jalur darat penting yang menghubungkan Medan (Sumatera Utara) dan Banda Aceh (Aceh) melalui Bireuen. Pulihnya jembatan artinya konektivitas antarkota/provinsi kembali berfungsi,” katanya.

Sementara itu, pada ruas utama Aceh Tamiang – Medan, dua titik longsor dengan total panjang sekitar 405 meter telah ditangani melalui penggalian, pembersihan material longsor, serta pembentukan jalur sementara. PTPP memastikan jalur ini kembali dapat dilalui dua arah secara bertahap sejak 5–15 Desember 2025.

Di Provinsi Sumatera Utara, Joko menambahkan, penanganan difokuskan pada sejumlah ruas strategis, antara lain Batas Aceh– Saragih–Manduamas–Barus, Sibolga–Barus, Tarutung–Sipirok, hingga Padang Sidempuan. Tercatat 11 titik longsor serta beberapa jembatan terdampak, termasuk Jembatan Aek Sibundong yang menjadi akses penting antarwilayah.

Joko mengatakan seluruh lokasi saat ini berada dalam tahap pembersihan material, galian, penimbunan, perapian badan jalan, serta proteksi lereng untuk memastikan konektivitas kembali stabil dan aman, baik bagi masyarakat maupun kendaraan logistik. “Progres signifikan telah terlihat di sejumlah titik, seperti STA 12+400, STA 4+400, kawasan Hajoran, serta ruas Sibolga–Sorkam–Barus, berkat pelaksanaan pekerjaan lapangan secara paralel,” kata dia.

Upaya tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur di Aceh dan Sumatera Utara ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. Melalui program ini, PTPP membantu dalam situasi darurat, memulihkan akses dasar yang menjadi penopang kehidupan masyarakat, mulai dari jalur evakuasi, distribusi logistik, hingga mobilitas warga untuk kembali beraktivitas secara aman.

PT PP (Persero) Tbk. mendapat kontrak proyek pembangunan Sekolah Rakyat Bengkulu senilai Rp 501,9 miliar. Proyek ini bakal dibangun di dua lokasi, yaitu Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur.

Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo menjelaskan bahwa proyek ini mengadopsi standar kualitas tinggi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas. Proyek ini juga menggunakan material ramah lingkungan serta metode kerja yang memperhatikan keselamatan dan efisiensi, sejalan dengan praktik konstruksi berkelanjutan yang menjadi bagian dari komitmen ESG perusahaan.

“PT PP menghadirkan pendekatan konstruksi terintegrasi mulai dari pondasi tiang pancang, struktur beton mutu tinggi, sistem MEP yang efisien, hingga fasilitas kawasan yang mendukung proses belajar mengajar secara optimal,” ujar Joko dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Desember 2025.

Joko menjelaskan penandatanganan kontrak dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, yang menjadi pemilik pekerjaan. Pembangunan Sekolah Rakyat ini berlangsung 240 hari kalender sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja, disusul masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Pembangunan dilakukan di dua lokasi, yaitu yaitu Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dan Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. “Yang dipilih untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di wilayah perkotaan maupun pesisir selatan Bengkulu,” kata dia.

Kompleks pendidikan tersebut akan berdiri di atas lahan luas dan mencakup total 18 gedung yang dirancang dengan standar bangunan modern, aman, dan ramah lingkungan. Lingkup pekerjaannya meliputi penyelesaian struktur dan arsitektur, instalasi mechanical–electrical–plumbing (MEP), hingga pembangunan kawasan seperti lapangan olahraga, ruang terbuka, sistem drainase, lapangan upacara, serta penyediaan furnitur pendidikan. “Seluruh fasilitas ini dihadirkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, inklusif, dan mendukung pengembangan SDM di Bengkulu secara berkelanjutan,” ujar Joko.

Joko mengatakan proyek Sekolah Rakyat Bengkulu menjadi bukti konsistensi PT PP dalam menghadirkan infrastruktur publik yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. “Pembangunan fasilitas pendidikan seperti ini bukan hanya konstruksi fisik, tetapi investasi masa depan bangsa. PT PP memastikan pekerjaan dilakukan dengan standar kualitas terbaik untuk mendukung pemerataan layanan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu,” kata Joko.

JAKARTA, iNews.id – PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, kembali menunjukkan rekam jejak unggulnya dengan merampungkan pembangunan BTN Ecopark Gandul Tahap 1.

Proyek ini merupakan sebuah kawasan Human Development modern milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang dirancang dengan standar Green Building Council Indonesia (GBCI) Platinum, peringkat tertinggi untuk bangunan berwawasan lingkungan di Indonesia. 

Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 5 hektare dengan nilai kontrak sebesar Rp322,9 miliar. Peresmian kawasan dilakukan pada Jumat (5/12/2025), yang menandai hadirnya fasilitas pengembangan SDM perbankan dengan konsep modern, hijau, dan berkelanjutan. 

BTN Ecopark Gandul Tahap 1 dirancang sebagai kawasan terpadu untuk mendukung pengembangan SDM secara menyeluruh. Fasilitas yang tersedia mencakup gedung pendidikan, asrama peserta pelatihan, arsip center, kantor cabang, auditorium, foodcourt, masjid, sarana olahraga, lapangan sepak bola, jogging track, serta danau buatan yang memperkuat konsep Green Neighborhood dan kenyamanan lingkungan. 

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menjelaskan bahwa dalam proses konstruksi PTPP menghadirkan sejumlah inovasi yang membantu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan pekerjaan. Salah satu inovasi tersebut adalah penggunaan manlift movable, yang memungkinkan pekerjaan di ketinggian dilakukan dengan lebih aman tanpa merusak permukaan lantai, sehingga mempercepat siklus pengerjaan interior tanpa menambah risiko.

Selain itu, PTPP menerapkan metode curing beton menggunakan antisol, yang ramah lingkungan dan mampu mengurangi penggunaan plastik secara substansial, sejalan dengan prinsip environmental efficiency dalam praktik konstruksi hijau. Menurutnya, keberhasilan penyelesaian proyek lebih cepat dari jadwal tidak terlepas dari disiplin pelaksanaan di lapangan, integrasi manajemen proyek digital, dan penerapan standar keselamatan yang ketat. 

“Pencapaian ini menjadi bukti konkret komitmen PTPP dalam menghadirkan delivery excellence, dengan menjaga kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan sebagai pilar utama,” ujar Joko. 

Pada acara peresmian, manajemen BTN memberikan apresiasi atas kualitas pekerjaan dan profesionalisme Tim Proyek PTPP, yang dinilai mampu menghadirkan hasil konstruksi berstandar tinggi serta menjaga konsistensi mutu dari tahap awal hingga akhir. BTN Ecopark Gandul Tahap 1 disebut sebagai simbol transformasi BTN menuju pengelolaan SDM yang berorientasi masa depan, sekaligus wujud implementasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam sektor perbankan nasional. 

Pembangunan kawasan ini sekaligus mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam memperkuat sumber daya manusia Indonesia yang unggul, modern, dan berdaya saing global, serta mendorong hadirnya infrastruktur hijau yang efektif dan ramah lingkungan. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi dorongan bagi peningkatan kompetensi talenta perbankan nasional dan mendukung ekosistem pengembangan SDM yang lebih adaptif terhadap perubahan. 

Dengan penyelesaian BTN Ecopark Gandul Tahap 1, PTPP semakin menegaskan posisinya sebagai perusahaan konstruksi nasional unggulan yang tidak hanya menghadirkan kualitas konstruksi terbaik, tetapi juga mendorong inovasi hijau dan teknologi konstruksi modern. 

Editor: Rizqa Leony Putri

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mengumumkan perseroan telah mendapat dan memulai tiga kontrak proyek di Ibu Kota Nusantara pada 5 Desember 2025. Ketiga proyek itu meliputi Kantor Pendukung Otorita IKN, Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna, dan Gedung Dewan Perwakilan Daerah.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan seluruh proyek IKN ini dikerjakan perseroannya. Seluruh proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA 2025-2027. “Pengerjaan tiga proyek besar ini adalah langkah strategis PTPP dalam mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Kami memastikan setiap pengerjaan memenuhi standar konstruksi tertinggi,” ujar Joko dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Selasa, 9 Desember 2025.

Joko mengatakan PTPP mengadopsi mekanisme pembayaran berbasis milestone, uang muka 15 persen dan retensi 5 persen dalam proyek ini. Dia mengatakan proyek ini juga menerapkan pengawasan kualitas berlapis, integrasi desain, dan memanfaatkan teknologi konstruksi modern.

Joko merinci pembangunan Kantor Pendukung OIKN ini senilai Rp 769,5 miliar. Melalui konsorsium PP-ADHI-JAKON KSO, PTPP membangun Gedung Kantor Pendukung IKN, Gedung Polresta IKN, Bangunan Utilitas, Masjid Kawasan, Lapangan Upacara dan Olahraga, dan Penataan Kawasan Terpadu.

Sementara itu, Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna menelan biaya sebesar Rp 1,2 triliun. Joko mengatakan melalui konsorsium PP-ADHI KSO, PTPP memulai pembangunan salah satu ikon arsitektur utama IKN yang mengusung konsep smart building dan green building dengan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH), serta mengimplementasikan Building Information Modelling (BIM).

Bangunan utama seluas 47.797 m² dirancang dengan arsitektur modern berciri identitas Nusantara, termasuk area sidang, ruang fraksi, fasilitas pendukung, serta penataan kawasan geoteknik dan pekerjaan cut & fill. “PT PP memegang peran sentral dalam pekerjaan struktur, arsitektur, MEP, dan integrasi infrastruktur kawasan,” kata Joko.

Adapun, pembangunan Gedung Lembaga DPD RI membutuhkan biaya senilai Rp 1,4 triliun. Pada proyek yang dikerjakan melalui konsorsium ADHI–PP–Penta Rekayasa, PT PP memegang porsi pekerjaan terbesar yaitu 48,5 persen.

Joko mengatakan proyek ini mencakup pembangunan gedung utama DPD RI, kawasan penunjang, lanskap hijau, dan infrastruktur kawasan berkelanjutan. “PTPP turut memastikan penerapan standar keamanan, fungsionalitas, dan representasi identitas nasional pada desain serta pengerjaannya, sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau dan cerdas,” kata dia.

DIREKTUR Keuangan PT PP (Persero) Tbk Agus Purbianto buka suara soal gugatan pailit yang dilayangkan PT Atap Perkasa dan CV Citra Pratama ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Desember 2025. Dia mengatakan gugatan ini berkaitan dengan utang KSO PP-Urban yang telah teregister dengan nomor perkara 381/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga.Jkt.Pst.

Agus mengatakan perseroannya bakal bersikap kooperatif dalam gugatan ini. “Perseroan akan bersikap kooperatif dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dengan didampingi oleh kuasa hukum,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Jumat, 5 Desember 2025.

Agus menjelaskan PT Atap Perkasa merupakan subkontraktor pekerjaan rangka dan penutup atap pada proyek pembangunan Museum KCBN Muarajambi. Sementara itu, CV Citra Pratama merupakan subkontraktor pekerjaan plafon fibercelulosa dan kisi-kisi WPC proyek.

Dalam gugatan ini, PT Atap Perkasa menagih utang Rp 4,03 miliar dan CV Citra Pratama sebesar Rp 6 miliar. “Secara garis besar, poin permohonan pailit yang diajukan atas utang KSO PP-Urban,” ujarnya.

Permohonan pailit ke PT PP bukan pertama kali terjadi. Pada September 2025, dua perusahaan besi dan baja PT Stahlindo Jaya Perkasa dan PT Sinar Baja Prima juga mengajukan gugatan yang sama.

PT Stahlindo Jaya Perkasa dan PT Sinar Baja Prima mengajukan permohonan pailit masing-masing senilai Rp 1,9 miliar dan Rp 1,04 miliar. PT Stahlindo Jaya Perkasa diketahui sebagai subkontraktor pekerjaan struktur baja di Proyek Pembangunan Museum Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi, Jambi.

Meski demikian, gugatan pertama ini telah dicabut pada Rabu, 17 September 2025. “Mengabulkan pencabutan permohonan pailit oleh para pemohon pailit,” kata Agus.

DIREKTUR Utama PT PP Properti Tbk (PPRO) Dyah Rahadyannie mengatakan rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menggabungkan usaha atau merger Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Karya bagian dari restrukturisasi. Ada tujuh BUMN Karya yang bakal digabung. Mereka adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Perseo) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Dyah mengatakan perseroan sebagai entitas anak dari PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menjalankan penyesuaian internal untuk menyesuaikan terhadap arah kebijakan pemegang saham. “PPRO memandang Program Danantara sebagai bagian dari agenda restrukturisasi BUMN Karya yang bertujuan memperkuat fundamental industri konstruksi secara keseluruhan,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Jumat, 28 November 2025.

Secara strategis, Dyah mengatakan PPRO berfokus pada penataan portofolio proyek agar perseroan memiliki fokus kuat pada segmen dengan perputaran arus kas cepat dan capex yang efektif. Dia mencontohkan penataan portofolio ini seperti proyek landed house.

Selain itu, PPRO ingin meningkatkan efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Menurut Dyah, langkah ini untuk memastikan kinerja perseroan lebih sehat dalam jangka menengah. “Perkuatan governance agar kesiapan perusahaan dalam proses konsolidasi dapat terpenuhi sesuai ekspektasi regulator maupun pemegang saham,” katanya.

Dengan langkah ini, kata Dyah, perubahan restrukturisasi di level BUMN Karya bisa berjalan baik. Dia berharap langkah ini juga meningkatkan nilai bagi seluruh stakeholder.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT PP Joko Raharjo mengatakan saat ini seluruh BUMN Karya dan konsultan sedang mengevaluasi semua proses dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. “Proses merger saat ini masih dalam proses kajian,” katanya dalam paparan publik seperti di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip Ahad, 21 September 2025.

Joko mengatakan evaluasi ini meliputi kinerja operasional, keuangan, dan proyeksi proyek ke depan. Di samping itu, BUMN Karya, konsultan, dan Danantara juga menggali potensi risiko yang timbul dari merger ini. “Serta potensi risiko-risiko yang mungkin timbul dikemudian hari,” ujarnya.

Di sisi lain, Joko mengatakan pembahasan merger ini intensif dan detail. Dia memastikan proses penggabungan usaha ini memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance. “Perseroan berharap hal ini juga bisa segera diselesaikan dan segera diambil keputusan oleh Danantara,” katanya.

Adapun, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Muhammad Hanugroho mengatakan proses penggabungan BUMN Karya masih berlangsung. Sembari menunggu, Hanugroho mengatakan Waskita Karya fokus mempercepat divestasi untuk menekan beban utang dan cosf of fund tinggi. “Sambil menjaga dukungan berkelanjutan selama proses integrasi dengan Danantara dan BP BUMN,” katanya dalam paparan publiknya di Bursa Efek Indonesia, dikutip Senin, 10 November 2025.

Hanugroho mengatakan merger BUMN Karya ditargetkan rampung pada 2026. Penggabungan ini meliputi penyatuan aset, sumber daya manusia, dan kepatuhan.

Berbeda dari BUMN Karya lain, Hanugroho mengatakan, Waskita sebagian besar dibiayai secara komersial. Karena itu, disiplin finansial menjadi kunci perseroannya. Prioritas divestasi Waskita saat ini proyek KLBM (Krian-Legundi-Bunder-Manyar) dan Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) .

Di sisi lain, Hanugroho menambahkan, Waskita Karya terus menjaga ekuitas agar tidak negatif melalui mitigasi risiko dan keterlambatan divestasi. “Serta mengoptimalkan piutang dari anak usaha untuk memperkuat kas dan kepercayaan kreditur,” katanya.

PT PP Presisi Tbk (PPRE) mengumumkan perseroannya telah memperoleh kontrak baru untuk Pekerjaan Pengembangan dan Operasi Pertambangan milik PT Position di Desa Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara. Dalam proyek ini, PPRE mengerjakan sejumlah lingkup utama, meliputi clear and grub, topsoil removal, waste removal, ore production limonite, dan ore production saprolite.

Vice President Corporate Secretary PPRE Mei Elsa Kembaren mengatakan perolehan kontrak ini sejalan dengan fokus perusahaan dalam memperluas cakupan bisnis pertambangan serta peningkatan kepercayaan pasar terhadap PPRE. “Kontrak ini memperkuat langkah kami dalam menghadirkan operasional pertambangan yang efektif, aman, dan berkelanjutan. Dengan dukungan pengalaman dan teknologi, PPRE berkomitmen memberikan hasil terbaik melalui pengelolaan sumber daya yang profesional,” ujarnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Kamis, 27 November 2025.

Mei mengatakan perseroannya optimistis bisa mendorong kinerja operasional usai mendapat tambahan kontrak baru ini. Selain itu, dia berharap kontrak ini bisa meningkatkan peran perseroan mengembangkan industri pertambangan nasional. “PPRE berkomitmen menghadirkan layanan unggul melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, pengelolaan proyek yang terstruktur, serta standar keselamatan kerja yang ketat,” katanya.

PPRE mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp 3,2 triliun sepanjang semester I 2025. Nilai itu meningkat 60 persen dari kontak pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama PPRE Rizki Dianugrah mengatakan perseroannya terus mendorong pendapatan dengan strategi yang adaptif sekaligus fokus pada efisiensi operasional. “Di tengah dinamika industri yang terus berkembang, PPRE berkomitmen untuk menghadirkan solusi inovatif dan menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Kami optimistis terhadap prospek sektor pertambangan ke depan,” ujar Rizki dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin, 11 Agustus 2025.

Kontrak baru PT PP Presisi tersebut didominasi oleh segmen jasa pertambangan dan konstruksi dengan kontribusi sebesar 89,58 persen. Rizki mengatakan perseroan juga menjajaki peluang kemitraan strategis guna memperluas cakupan bisnis, khususnya di sektor pertambangan.

PT PP (Persero) Tbk mengumumkan rencana percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban Tahap I-2 Paket 6 di Subang, Jawa Barat. Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp5,48 triliun ini kini telah mencapai pengerjaan 72,89 persen dan ditargetkan selesai lebih cepat dari rencana kontrak.

Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo mengatakan seluruh pekerjaan dijalankan dengan disiplin tinggi terhadap mutu, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu. “Kami optimistis dapat menyelesaikan proyek Pelabuhan Patimban lebih cepat dengan kualitas prima dan penerapan HSE sesuai standar internasional. Capaian ini merupakan hasil sinergi dan kerja keras seluruh tim di lapangan,” ujar Joko dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Sabtu, 8 November 2025.

Joko mengatakan Pelabuhan Patimban akan menjadi simpul logistik maritim utama Indonesia dengan kapasitas hingga 7,5 juta TEUs. Pelabuhan ini berperan vital dalam memperlancar arus ekspor-impor dan mendukung pertumbuhan industri manufaktur di kawasan Jawa Barat. “Keberhasilan PT PP dalam mengelola proyek berskala besar dan kompleks ini menegaskan reputasinya sebagai kontraktor nasional berkelas internasional yang mampu bekerja tepat waktu, efisien, dan berkualitas tinggi,” katanya.

Meski menghadapi tantangan pasokan material reklamasi akibat penutupan izin tambang di wilayah Subang, Joko menambahkan, PT PP bisa menjaga keberlanjutan pekerjaan melalui koordinasi intensif dengan instansi dan mitra strategis. Selain itu, perusahaan mengimplementasikan sistem manajemen proyek digital yang memastikan setiap tahapan berjalan efisien, transparan, dan sesuai rencana biaya.

Kinerja proyek Patimban, kata Joko, juga mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. PT PP meraih RoSPA Gold Award pada 2024 dan 2025, serta mencatat Zero Accident hingga lima juta jam kerja tanpa LTA. “Rekor ini mencerminkan konsistensi dan komitmen PT PP dalam menjaga mutu, keselamatan, dan produktivitas, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa perusahaan konstruksi nasional Indonesia mampu menghadirkan karya konstruksi kelas dunia,” kata Joko

KEPALA Departemen Hubungan Investor PT Waskita Karya Tbk. Thufeil Muhammad mengatakan saat ini perseroan tengah mengerjakan 13 proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dari jumlah itu, nilai kontrak Waskita mencapai Rp 8,7 triliun.

“Sebagian besar proyek IKN ini sudah selesai,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Sabtu, 8 November 2025.

Tahun ini, Thufeil menambahkan, Waskita juga mendapat proyek baru di IKN, yaitu di Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif dan peningkatan Jalan Pake D di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. “Waskita masih terus berperan aktif dalam pembangunan di IKN,” katanya.

Selain Waskita, perusahaan konstruksi pelat merah lain, PT PP (Persero) Tbk. juga telah meneken kontrak dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk proyek Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif. Proyek senilai Rp 1,9 triliun ini dilaksanakan melalui skema joint operation (JO) dengan kontribusi PTPP sebesar 25 persen. Proyek ini mencakup sejumlah ruas strategis di Kawasan Kompleks Yudikatif IKN, antara lain Ruas 36, Ruas 16 dan 2, Ruas 17, Ruas Botanical, dan Ruas Gerbang Barat, termasuk pembangunan jembatan penghubung antar-ruas utama.

Adapun Basuki mengatakan, pembangunan IKN telah menjadi bukti pertumbuhan ekonomi nasional terus dijaga melalui kombinasi antara pembiayaan negara, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 lebih kurang Rp 48,8 triliun. Dengan begitu, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), tetapi juga melalui investasi berbagai pihak, baik domestik maupun internasional.

Otorita IKN juga telah menerima komitmen investasi senilai Rp 225,02 triliun, terdiri atas Rp 66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp 158,72 triliun melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan dan terowongan bawah tanah yang dirancang untuk menampung utilitas kota (multi utility tunnel), serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

Kepercayaan investor itu, menurut Basuki, menunjukkan stabilitas ekonomi nasional yang terus tumbuh dan memperkuat fondasi pembangunan IKN dengan dukungan penuh kepala negara. "Pembangunan IKN juga terus berlanjut, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi modal utama dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan," ujar Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 5 November 2025, seperti dikutip dari Antara.

Piihan Editor: Tak Ada Lagi Macet di Sekitar IKN

PT PP Presisi Tbk mengumumkan perseroan telah mendapat kontrak baru pada proyek milik salah satu anak perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam, PT Sumberdaya Arindo di Tanjung Buli, Halmahera Timur. Kontrak ini mencakup sejumlah pekerjaan utama, antara lain land clearing, cut and fill, pengangkatan material, trimming dan penataan area disposal, pekerjaan pavement, hingga pemeliharaan jalan operasional.

Vice President Corporate Secretary PT PP Presisi, Mei Elsa Kembaren, menyampaikan bahwa proyek ini menjadi langkah bagi perusahaan dalam memperluas layanan di sektor pertambangan serta memastikan pelaksanaan proyek yang berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan. Perusahaan berkode saham PPRE ini juga bakal mengerjakan pembangunan fasilitas pendukung proyek ini.

“Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik yang memenuhi standar operasional, keselamatan, dan lingkungan. Kami juga terus memperkuat kapabilitas operasional untuk mendukung industri pertambangan nasional,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat, 7 November 2025.

Dengan tambahan kontrak baru ini, Mei mengatakan, perseroannya optimistis dapat meningkatkan kinerja operasional sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan industri pertambangan nasional.

“Perusahaan juga berkomitmen menjaga kualitas layanan melalui penerapan teknologi, tata kelola proyek yang baik, serta pengelolaan keselamatan kerja berstandar tinggi yang tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan,” katanya.

PPRE mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp 3,2 triliun sepanjang semester I 2025. Nilai itu meningkat 60 persen dari kontak pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontrak baru PPRE tersebut didominasi oleh segmen jasa pertambangan dan konstruksi dengan kontribusi sebesar 89,58 persen. Rizki mengatakan perseroan juga menjajaki peluang kemitraan strategis guna memperluas cakupan bisnis, khususnya di sektor pertambangan.

PT PP (Persero) Tbk meneken kontrak baru dengan Ketua Otoritas Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono untuk proyek Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek senilai Rp 1,9 triliun ini dilaksanakan melalui skema joint operation (JO) dengan kontribusi PTPP sebesar 25 persen.

Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo menjelaskan proyek ini mencakup sejumlah ruas strategis di Kawasan Kompleks Yudikatif IKN, antara lain Ruas 36, Ruas 16 dan 2, Ruas 17, Ruas Botanical, dan Ruas Gerbang Barat, termasuk pembangunan jembatan penghubung antar-ruas utama.

“Infrastruktur jalan ini akan menjadi tulang punggung konektivitas bagi kawasan lembaga peradilan dan hukum negara di jantung IKN. Keberadaannya akan memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan dan simbol tata kelola nasional yang efisien dan modern,” ujar Joko dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin, 3 November 2025.

Masa pelaksanaan proyek berlangsung selama 793 hari kalender. Proyek dimulai terhitung sejak 31 Oktober 2025 hingga 1 Januari 2027, lantas dilanjutkan masa pemeliharaan selama satu tahun.

Joko mengatakan keterlibatan PTPP dalam proyek ini merupakan bentuk kontribusi perusahaan terhadap pembangunan IKN yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. PTPP mengklaim menghadirkan infrastruktur berkualitas tinggi dengan menerapkan prinsip green construction, efisiensi sumber daya, pemanfaatan teknologi digital, dan keselamatan kerja yang menjadi roh utama pembangunan IKN. “Kami ingin memastikan setiap ruas jalan yang dibangun tidak hanya fungsional, tetapi juga ramah lingkungan,” katanya.

Di sisi lain, Joko mengatakan pembangunan jalan ini menjadi bagian dari dukungan PTPP terhadap Asta Cita pemerintah, khususnya memperkuat infrastruktur nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, serta mewujudkan kota dunia yang berkelanjutan di IKN.

Joko mengatakan PTPP memiliki rekam jejak kuat dalam menangani proyek strategis nasional dan internasional. Dia mengklaim PTPP menegaskan posisinya sebagai kontraktor nasional unggulan yang membawa standar baru dalam pembangunan hijau dan berteknologi tinggi.

“Kehadiran PTPP di IKN menjadi cerminan konsistensi kami dalam mendukung transformasi Indonesia menuju pusat pemerintahan yang efisien, hijau, dan berkelanjutan,” kata Joko.

PT PP (Persero) Tbk menegaskan komitmennya menjaga kepercayaan investor dan publik melalui langkah transformasi menyeluruh di bidang tata kelola, transparansi, dan integritas perusahaan. Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo mengatakan langkah ini merupakan strategi perusahaan memperkuat kinerja dan daya saing di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

“Tata kelola yang kuat adalah kunci keberlanjutan bisnis. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikelola perusahaan mencerminkan profesionalisme dan integritas tinggi,” kata Joko dikutip dari keterangan tertulis, Ahad, 19 Oktober 2025.

Joko menjelaskan perusahaan kini menerapkan sistem pengawasan proyek dan keuangan yang lebih transparan berbasis digital melalui Integrated Project Management System (IPMS). Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time atas progres seluruh proyek di berbagai wilayah Indonesia.

Selain penerapan IPMS, PT PP juga memperkuat sistem audit internal, manajemen risiko, serta pelaporan digital agar semakin kredibel di mata investor dan mitra bisnis. Perusahaan juga memperluas penerapan compliance culture melalui pelatihan integritas, sistem pelaporan pelanggaran, serta evaluasi rutin terhadap kebijakan kepatuhan di seluruh anak perusahaan.

Dalam aspek keuangan, Joko mengatakan perusahaan menerapkan pengelolaan arus kas yang lebih disiplin serta pendekatan portofolio proyek berbasis profitabilitas. Strategi ini bertujuan untuk menjaga fundamental keuangan yang sehat sekaligus memastikan setiap proyek memberikan nilai tambah finansial dan reputasional bagi perusahaan.

“Ke depan, fokus kami bukan hanya pada penyelesaian proyek besar, tetapi bagaimana setiap proyek memberikan dampak positif terhadap keuangan dan reputasi perusahaan,” kata Joko.

Sebelumnya, PT PP mencatat nilai kontrak baru sebesar Rp 15,28 triliun hingga Agustus 2025. Jumlah itu meningkat 29,6 persen atau sekitar Rp 3,49 triliun dibandingkan Juli 2025.

Dari total tersebut, proyek dengan sumber dana BUMN mendominasi sebesar 51,2 persen, diikuti swasta sebesar 31 persen, dan pemerintah sebesar 17,8 persen. Berdasarkan segmentasi, proyek pertambangan menyumbang kontribusi tertinggi sebesar 19,5 persen, diikuti sektor gedung (17,81 persen), power plant (17,56 persen), serta jalan dan jembatan (15,81 persen).

Beberapa proyek strategis yang baru diraih antara lain PLTGU Batam-1 120 MW senilai Rp 2,68 triliun, Proyek RSCM Jakarta senilai Rp 176,5 miliar, serta Peningkatan Kapasitas Lajur Segmen Kejapanan–Gempol pada jalan tol Surabaya–Gempol senilai Rp 126,4 miliar. Hingga Agustus, pencapaian kontrak baru tersebut telah mencapai 53,6 persen dari target tahunan 2025.