JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan dan kementerian atau lembaga lain akan ditempatkan sebagai pengawas di PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI.

Purbaya menyampaikan, penempatan unsur pengawas dari berbagai kementerian atau lembaga itu berasal dari usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Usulan Pak Menko itu, kalau untuk pengawasan biar benar kita harus taruh orang di sana, termasuk dari keuangan, dari kementerian lain juga supaya tidak jadi monopoli," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut Purbaya, pengawasan tersebut diperlukan agar DSI tidak menjadi lembaga monopoli. Ia menilai, lembaga tersebut perlu diawasi agar tidak bertindak semaunya dan memicu persoalan baru.

Ia juga menilai sistem pengawasan di DSI akan lebih baik dibandingkan lembaga sebelumnya.

"Saya pikir pengawasan di DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, sehingga dia enggak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar," ucap dia.

Purbaya mengatakan unsur pengawas DSI nantinya berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

"Dari mana-mana (kementerian/lembaga yang dilibatkan)," pungkasnya.

Pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus. Perusahaan ini bertugas mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia yang masih tinggi selama bertahun-tahun.

Pelaksanaan tugas DSI akan berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Pada tahap itu, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

Pengumuman itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5).

Prabowo menyebut PP terbaru tersebut membuat badan usaha milik negara atau BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferro alloy.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga (K/L) lain akan ditempatkan sebagai pengawas di PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Purbaya menyampaikan penempatan unsur pengawas dari berbagai kementerian/lembaga itu merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Usulan Pak Menko itu, kalau untuk pengawasan biar benar kita harus taruh orang di sana, termasuk dari keuangan, dari kementerian lain juga supaya tidak jadi monopoli,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, pengawasan tersebut diperlukan agar DSI tidak menjadi lembaga monopoli yang dapat bertindak semaunya dan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Dia menilai sistem pengawasan di DSI akan lebih baik dibandingkan lembaga-lembaga sebelumnya sehingga tidak menjadi lembaga monopoli yang mengganggu pasar.

“Saya pikir pengawasan di DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, sehingga dia enggak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar,” ucap dia.

Purbaya juga mengatakan unsur pengawas DSI nantinya berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

“Dari mana-mana (kementerian/lembaga yang dilibatkan),” pungkasnya.

Pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026), telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut dengan terbitnya aturan tersebut menjadikan BUMN sebagai eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengamini pemerintah akan menempatkan sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lain untuk mengawasi operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut Purbaya, langkah tersebut merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto guna memastikan pengawasan terhadap lembaga baru tersebut berjalan ketat.

“Itu usulan Pak Menko [Airlangga] itu. Kalau untuk pengawasan biar benar katanya kita mesti naruh orang di sana, termasuk dari Keuangan, dari kementerian lain juga,” ujar Purbaya.

Dia mengatakan keterlibatan lintas kementerian diperlukan agar PT DSI tidak berkembang menjadi lembaga monopoli yang berpotensi mengganggu mekanisme pasar.

“Supaya tidak jadi monopolis yang seenak jidat gitu,” katanya.

Purbaya menilai tanpa pengawasan yang kuat, lembaga yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan ekspor dan sumber daya berpotensi menimbulkan persoalan baru di pasar.

“Nanti jadi kita menimbulkan… kalau nggak diawasin dengan betul nanti akan jadi lembaga monopolis yang menjadi sumber masalah,” ujarnya.

Kendati demikian, ia optimistis sistem pengawasan di PT DSI akan lebih baik dibandingkan lembaga-lembaga serupa sebelumnya.

“Saya pikir pengawasan di DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, sehingga dia nggak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar,” kata Purbaya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan PT DSI akan berubah status menjadi badan usaha milik negara (BUMN) mulai pekan depan dan berkantor di kompleks Danantara. Perusahaan tersebut dipersiapkan menjadi entitas strategis untuk mengelola ekspor dan hilirisasi sejumlah komoditas nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com- Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama ikut terseret dalam persidangan kasus dugaan suap pengurusan impor yang menjerat pemilik Blueray Cargo Group, John Field.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menyatakan Bea Cukai menghormati seluruh proses hukum dan pembuktian yang sedang berjalan di pengadilan.

Budi mengatakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dalam perkara tersebut.

“Kami menghormati proses hukum dan proses pembuktian yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” ujar Budi dalam keterangannya pada Jumat (22/5/2026).

Budi menegaskan, Bea Cukai tidak akan memberikan komentar mengenai substansi kasus karena perkara tersebut sudah masuk tahap persidangan.

Menurut dia, langkah itu diambil untuk menjaga independensi proses hukum.

“Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara,” kata dia.

Sebelumnya, nama Djaka muncul dalam persidangan kasus dugaan suap impor yang menyeret sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta kalangan swasta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap adanya pertemuan di Hotel Borobudur.

Pertemuan itu diduga melibatkan Djaka bersama sejumlah pejabat Bea Cukai dan pemilik Blueray Cargo, John Field.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memahami situasi yang terjadi dalam perkara tersebut.

Purbaya mengatakan dirinya hampir setiap hari berkomunikasi dengan Djaka. Meski begitu, ia enggan menjelaskan lebih rinci hal yang diketahuinya.

Purbaya juga menegaskan tidak akan mencampuri proses persidangan yang sedang berjalan.

Ia memilih menunggu pembuktian hukum sebelum mengambil langkah lebih lanjut terhadap Djaka.

“Kan Pak Djaka dengan saya komunikasi setiap hari. Tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Purbaya memastikan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila terbukti terlibat pelanggaran hukum.

“Harusnya iya (dicopot), kalau terbukti ya,” ujar Purbaya.

Kasus tersebut bermula dari dugaan pengurusan impor barang palsu atau barang KW milik PT Blueray agar tidak diperiksa saat masuk ke Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut.

Tersangka itu mencakup beberapa pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta perwakilan PT Blueray Cargo Group.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan insentif berupa pengurangan pajak bagi emiten yang meningkatkan porsi saham yang beredar di masyarakat atau free float minimal 40 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam agenda transformasi integritas pasar modal yang tengah dijalankan.

"Pak Menteri Keuangan sudah menjanjikan dukungan insentif dari kebijakan fiskal pun akan diberikan," ujarnya dalam acara MNC Forum di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Pada kesempatan itu, Hasan menjelaskan bentuk insentif fiskal yang akan diberikan berupa pengurangan tiering atau sistem pelapisan tarif pajak (progresif) yang dikenakan pada sebuah perusahaan tercatat.

"Insentif yang sudah terpikir dan dicatat adalah misalnya tiering untuk pemberian besaran pengurangan pajak bagi emiten yang mau memberikan porsi free float diatas 40 persen. Itu sudah sepakati untuk kita lakukan," kata Hasan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dan OJK untuk memperdalam likuiditas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.

Hasan menuturkan, isu free float menjadi perhatian serius investor global dalam beberapa waktu terakhir. Sebab, sejumlah saham yang tercatat memiliki free float tinggi ternyata dinilai tidak sepenuhnya tersedia untuk diperdagangkan di pasar.

Karena itu, OJK melakukan reformasi transparansi data kepemilikan saham, termasuk memperluas klasifikasi investor dan membuka pengungkapan kepemilikan saham hingga batas 1 persen.

"Kami ingin memastikan market kita tidak shallow dari aspek distribusi kepemilikan saham. Jadi reformasi ini bukan sekadar memenuhi tuntutan global, tetapi membangun pasar yang lebih sehat dan kredibel," ujarnya.

Selain insentif fiskal, OJK bersama pemerintah juga terus menyiapkan berbagai langkah penguatan pasar modal, termasuk memperluas basis investor institusi domestik seperti dana pensiun dan asuransi untuk masuk lebih besar ke instrumen saham.

Hasan menegaskan, reformasi integritas pasar modal akan terus dijalankan agar pasar modal Indonesia memiliki fondasi yang lebih kuat, transparan, dan kompetitif di tingkat global.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Pemerintah mengklaim pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor akan mendongkrak kinerja perusahaan bara dan sawit. Dengan sistem penjualan ekspor terpusat, volume dan nilai penjualan akan lebih riil, sehingga praktik under invoicing dan transfer pricing bisa dicegah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, PT DSI nantinya akan membeli komoditas seperti batu bara, sawit, dan paduan besi dari perusahaan domestik dengan harga pasar. Skema tersebut dapat memperbaiki harga yang selama ini kerap dijual di bawah harga demi mengejar volume penjualan dan memperluas basis pelanggan.

Dengan harga jual yang meningkat, pendapatan dan laba perusahaan turut meningkat. Dalam jangka panjang, valuasi perusahaan, terutama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meningkat.

"Jadi perusahaan juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listing di Bursa. Jadi harusnya (kebijakan) ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan yang sedih di Bursa," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2025).

Purbaya memahami pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dikaitkan dengan pembentukan PT DSI. Namun, kata dia, wajar bagi pasar khawatir karena mereka masih menghitung dampak kebijakan baru terhadap emiten batu bara dan CPO.

"Mungkin mereka (pasar) belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian biasanya takut, jual dulu. Tapi kalau nanti mereka mengerti dampaknya seperti apa, harganya (saham) bisa naik," katanya.

Pada perdagangan Kamis (21/5/2026), IHSG bergerak di zona merah. Indeks dibuka di level 6.365, sempat menyentuh level tertinggi 6.378 dan terendah 6.080 hingga pukul 14.30 WIB.

(Rahmat Fiansyah)

KOMPAS.com - Pemerintah mulai menyelidiki dugaan permainan harga ekspor komoditas strategis Indonesia melalui perusahaan perantara di Singapura.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan indikasi praktik under invoicing dan transfer pricing ditemukan pada ekspor crude palm oil (CPO) hingga batubara.

Penyelidikan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyinggung dugaan under invoicing dalam rapat kabinet.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan membentuk tim khusus untuk menelusuri pola transaksi ekspor yang dianggap mencurigakan.

"Jadi begitu ada seperti itu, saya langsung datang ke NSW, National Single Window yang di bawah Kementerian Keuangan," kata Purbaya dalam konferensi pers di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Kemenkeu bentuk “tim 10” berbasis AI

Purbaya mengatakan Kemenkeu kemudian membentuk “tim 10” yang diperkuat teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Tim tersebut diminta memeriksa data ekspor impor secara acak terhadap 10 eksportir CPO dan sejumlah pengapalan dari masing-masing perusahaan.

Hasil penelusuran menunjukkan adanya pola pengiriman barang dari Indonesia ke perusahaan afiliasi di Singapura sebelum diteruskan ke negara tujuan seperti Amerika Serikat.

Kapal disebut berangkat langsung dari Indonesia menuju AS. Namun, transaksi lebih dulu dicatat melalui perusahaan di Singapura.

"Kapalnya sama, volumenya sama, tapi pricenya beda," ujar Purbaya.

Harga di AS disebut dua kali lebih tinggi

Untuk memastikan dugaan tersebut, Kementerian Keuangan membeli data impor Amerika Serikat dari perusahaan penyedia data internasional.

Data tersebut lalu dicocokkan dengan data ekspor Indonesia menggunakan AI.

Hasil pencocokan menunjukkan harga komoditas saat keluar dari Indonesia menuju Singapura jauh lebih rendah dibanding harga saat masuk ke Amerika Serikat.

Dari sampel yang diperiksa, rata rata harga di negara tujuan disebut mencapai dua kali lipat dibanding harga ekspor dari Indonesia.

Purbaya menilai praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dari bea keluar maupun pajak penghasilan badan.

"Di situ saya juga rugi pajak penghasilan. Jadi saya rugi banyak," tegas dia.

Selain ekspor CPO, Kementerian Keuangan juga menemukan indikasi pola serupa pada ekspor batubara ke India.

Pemerintah kini mendalami dugaan praktik tersebut untuk menghitung potensi kerugian negara sekaligus memperkuat pengawasan transaksi ekspor komoditas strategis.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Purbaya Selidiki Dugaan Permainan Harga Ekspor Lewat Singapura", Klik untuk baca: https://nasional.kontan.co.id/news/purbaya-selidiki-dugaan-permainan-harga-ekspor-lewat-singapura?source=home_headline#google_vignette.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

Yogyakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan bahwa di era sekarang ini pajak menjadi tulang punggung fiskal dari sisi penerimaan negara.

"Konteks besar dari mandat strategis Ditjen Pajak dan tantangan penerimaan negara tentu semua paham sekarang itu mau gak mau pajak menjadi tulang punggung fiskal dari sisi penerimaan negara," kata Bimo pada seminar Kolaborasi Optimal Menuju Pajak Adil dan Konsisten (KOMPAK) di UGM Yogyakarta, Kamis.

Dia mengatakan, sementara kalau melihat target penerimaan pajak 2026 di Indonesia itu mengalami kenaikan sekitar 22,9 persen dibanding pencapaian tahun lalu.

"Tahun lalu kita mencapai Rp1.917 triliun, tahun ini targetnya naik menjadi Rp2.357,7 triliun. Jadi setiap bulan kami harus mencatatkan kinerja paling tidak 23,9 persen, 'month to month' and 'year on year', akumulasi gitu," katanya.

Dia mengatakan, oleh karena itu, yang harus dilakukan otoritas dari Ditjen Pajak Kemenkeu adalah 'tuning up' mesin pemungutan penerimaan negara ini.

"Jadi mandat strategisnya adalah untuk melakukan serangkaian 'action plan' dan mengeksekusi secara disiplin dengan mesin yang makin bersih, makin berintegritas, makin optimum di dalam 'collecting taxes'," katanya.

Menurut dia, pajak tidak lagi dapat dilihat sebagai instrumen penerimaan negara dalam arti sempit, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi nasional, dan juga strategi menempatkan posisi Indonesia di dalam percaturan kompetisi global.

Dia mengatakan, hal tersebut karena fragmentasi global semakin nyata. Dan persaingan geopolitik global akan sangat mempengaruhi perdagangan, investasi hingga kebijakan fiskal.

"Maka agar kita bisa menjadi bangsa yang survive dan kuat di tengah ketidakpastian global ini, kami di Kemenkeu harus bisa adaptif di dalam merumuskan kebijakan pajaknya," katanya.

Dia mengatakan, tantangan Indonesia dengan ekonomi yang semakin terbuka saat ini adalah harus menjaga basis pajak, harus bisa menarik investasi yang bisa menumbuhkan aktivitas ekonomi baru, yang bisa menggerakkan perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi.

"Padahal di satu mobilitas perusahaan multinasional semakin tinggi, kemudian otomatis resiko 'profit shifting' itu menjadi tantangan yang nyata, yang tentu dapat menggerus penerimaan negara," katanya.

Bimo juga mengatakan, pemerintah Indonesia juga harus membangun ekosistem investasi yang kompetitif secara menyeluruh, dan era baru investasi ini tidak hanya bicara masalah insentif pajak, tidak hanya masalah tax holiday, tax allowance.

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Wahyu Kusuma Romadhoni mengatakan, Seminar Program KOMPAK kali ini mengambil tema "Implementasi Pajak Minimum Global Tantangan dan Kesiapan Indonesia".

"KOMPAK diinisiasi Pusdiklat Pajak dengan tujuan memperkuat edukasi perpajakan bagi seluruh stakeholder perpajakan yang tidak hanya terbatas pada aparat pajak, namun para akademisi, pelaku usaha sebagai wajib pajak, praktisi asosiasi dan seluruh pihak dalam ekosistem pajak nasional," katanya.

Dia mengatakan, program KOMPAK juga sebagai ruang kolaborasi dan pembelajaran bersama antar seluruh stakeholder perpajakan di Indonesia.

"Kami meyakini tantangan perpajakan modern tidak dapat dijawab hanya oleh satu institusi saja, dibutuhkan dialog terbuka, pertukaran perspektif berbeda serta semangat belajar bersama antar pemerintah, akademisi, praktisi, dunia usaha dan seluruh ekosistem perpajakan nasional," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto memberi lampu hijau ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengganti pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika tak mampu memperbaiki kinerja instansinya.

Ia awalnya menjelaskan bagaimana pemerintah tidak hanya harus memperbaiki tata kelola ekspor dan sistem perekonomian Indonesia, tetapi juga institusi yang ada.

"Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua," ujar Prabowo ketika berpidato saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengungkap bagaimana para pengusaha mengeluh sering mengalami pungutan liar (pungli).

Prabowo pun mengingatkan para menteri, kepala badan, hingga pimpinan pemerintah agar segera membersihkan birokarasi di masing-masing institusi mereka.

"Semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik-praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita," ujar Prabowo.

Ia pun secara khusus menyinggung Bea Cukai. Prabowo mempersilakan Purbaya mengganti pimpinan instansi tersebut jika tidak mampu menjalankan tugas secara baik.

"Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti," ucap Prabowo.

"Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae (bagaimana nanti). Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke," jelasnya.

Ditemui di lokasi sama, Purbaya pun ditanya mengenai kemungkinan pencopotan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama.

Purbaya menyatakan akan menjalankan apabila hal tersebut memang menjadi perintah, sembari menyebut akan mengecek detailnya terlebih dahulu.

"Suruh copot kayaknya ya? Nanti kita lihat. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya enggak bisa kalau enggak ada perintah, tapi saya akan cek dulu ya," ujar Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 mulai mengecil. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN mencapai Rp 164,4 triliun atau 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka itu membaik dibandingkan posisi Maret 2026 yang mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Namun, kondisinya masih lebih rendah dibandingkan April tahun lalu ketika APBN masih mencatat surplus Rp 4,3 triliun atau 0,02 persen terhadap PDB. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, perbaikan mulai terlihat seiring kenaikan penerimaan negara dalam beberapa bulan terakhir.

“Realisasi sampai April 2026, defisitnya Rp 164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu posisi Maret masih 0,93 persen terhadap PDB,” ujar Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Pendapatan negara hingga April tercatat Rp 918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 1.082,8 triliun atau naik 34,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Purbaya, kondisi tersebut menunjukkan APBN masih ekspansif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi defisit tetap terjaga.

“Keadaan membaik. Keseimbangan primer sudah surplus Rp 28 triliun dan ke depan akan terus membaik karena pendapatan negara tumbuh,” katanya.

Penerimaan negara terutama ditopang sektor perpajakan. Hingga April 2026, penerimaan perpajakan mencapai Rp 746,9 triliun atau tumbuh 13,7 persen. Dari jumlah itu, penerimaan pajak mencapai Rp 646,3 triliun atau meningkat 16,1 persen.

Kinerja tersebut berbalik dibandingkan April tahun lalu ketika pertumbuhan pajak masih terkontraksi 10,8 persen. Pemerintah optimistis tren penerimaan akan terus menguat hingga akhir tahun.

Selain pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tumbuh 11,6 persen menjadi Rp 171,3 triliun. Kenaikan ditopang penerimaan sumber daya alam dan layanan kementerian/lembaga.

“Artinya, prospeknya jauh lebih bagus dibanding tahun lalu ketika kondisinya masih berat. Tahun lalu pertumbuhan pajak masih turun,” ujar Purbaya.

Pemerintah, sambung Purbaya, juga memastikan percepatan belanja tetap berjalan. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp 826 triliun atau tumbuh 51,1 persen, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp 256,8 triliun.

Purbaya menegaskan, surplus keseimbangan primer bukan berarti pemerintah menahan pengeluaran negara. Menurut dia, belanja tetap dipacu agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak melambat.

“Primary surplus bukan berarti belanja direm. Belanja tetap dipercepat sampai April tumbuh 34,3 persen. Jadi ini bukan berarti pemerintah mendominasi pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Ia menambahkan, peran APBN terhadap total aktivitas ekonomi nasional masih di bawah 10 persen. Adapun lebih dari 90 persen pergerakan ekonomi tetap berasal dari sektor swasta dan konsumsi masyarakat.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2026 berada di angka Rp164,4 triliun. Nilai itu setara dengan 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, posisi defisit ini menunjukkan perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Maret 2026 yang sempat menyentuh Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.

Meski demikian, kata Purbaya, jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, angka defisit ini tercatat lebih melebar dari April 2025 yang kala itu hanya sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02 persen terhadap PDB.

“Realisasi sampai April 2026, defisitnya Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu posisi Maret (2026) masih 0,93 persen terhadap PDB,” ujarnya dalam konferensi pers Kinerja APBN KiTa, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Secara akumulatif, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp918,4 triliun atau berhasil tumbuh 13,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Di sisi lain, belanja negara telah digelontorkan sebesar Rp1.082,8 triliun, atau melonjak kencang sebesar 34,3 persen yoy.

Purbaya menilai lonjakan belanja ini membuktikan pos fiskal tetap bersifat ekspansif, namun dengan tingkat risiko defisit yang terjaga aman.

“Keadaan membaik. Keseimbangan primer sudah surplus Rp28 triliun dan ke depan akan terus membaik karena pendapatan negara tumbuh,” ujar Purbaya.

Akselerasi pendapatan negara pada kuartal II-2026 ini utamanya disokong oleh sektor penerimaan perpajakan yang mengantongi Rp746,9 triliun atau naik 13,7 persen yoy.

Dari jumlah tersebut, setoran pajak murni tercatat melesat paling tinggi, yakni tumbuh 16,1 persen yoy hingga mencapai Rp646,3 triliun.

Kinerja sektor pajak ini terbilang impresif karena mampu berbalik arah (rebound) dari kondisi April tahun lalu yang sempat terkontraksi minus 10,8 persen.

Selain pos perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ikut andil menyumbang pertumbuhan positif sebesar 11,6 persen dengan nilai Rp171,3 triliun.

“Artinya, prospeknya jauh lebih bagus dibanding tahun lalu ketika kondisinya masih berat. Tahun lalu pertumbuhan pajak masih turun,” katanya.

Purbaya juga meluruskan persepsi pasar mengenai capaian surplus pada keseimbangan primer yang menyentuh Rp28 triliun. Menurutnya, surplus tersebut didapatkan berkat naiknya pendapatan, bukan karena adanya efisiensi atau penahanan belanja secara ketat.

Faktanya, belanja pemerintah pusat justru dipacu dengan realisasi mencapai Rp826 triliun atau melonjak tajam hingga 51,1 persen yoy. Sementara itu, untuk pos Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp256,8 triliun kepada pemerintah daerah.

“Primary surplus bukan berarti belanja direm. Belanja tetap dipercepat sampai April tumbuh 34,3 persen yoy. Jadi ini bukan berarti pemerintah mendominasi pertumbuhan ekonomi. Ini hanya satu sisi dari pemerintah, sementara swasta tetap menjadi penggerak utama,” kata dia.

Dengan demikian, ujar Purbaya, porsi kontribusi langsung belanja negara melalui APBN terhadap total kue perekonomian nasional sebenarnya berada di bawah level 10 persen. Sebaliknya, sisa roda perekonomian yang porsinya di atas 90 persen murni digerakkan oleh aktivitas usaha dan investasi dari sektor swasta.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui anggaran Rp200 juta untuk dana riset kapasitas produksi ikan di Danau Toba.

Hal itu ia putuskan saat menerima aduan dari PT Aqua Farm Nusantara terkait ketidakselarasan kuota budidaya ikan tilapia di Danau Toba dengan kapasitas produksi dan perizinan investasi perusahaan, dalam sidang aduan debottlenecking di Jakarta, Selasa.

Direktur Utama PT Aqua Farm Nusantara Tri D Saputra menjelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, target produksi budidaya perikanan keramba jaring apung (KJA) di Danau Toba ditetapkan maksimal 10.000 ton per tahun.

Padahal, PT Aqua Farm Nusantara memiliki izin produksi hingga 34.314 ton per tahun.

“Kita memiliki kapasitas produksi 26.000 sampai 30.000 ton per tahun, dengan kapasitas ataupun perizinan sekitar 34.314 ton per tahun,” kata Tri.

Menurutnya, ketentuan dalam Perpres 60/2021 sudah tidak relevan karena disusun untuk periode 2021-2024 dan perlu ditinjau ulang melalui kajian teknis terbaru.

Ia menambahkan, sejumlah hasil penelitian sebelumnya justru menunjukkan daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan bisa melebihi 10.000 ton per tahun.

Selain itu, terdapat sejumlah keputusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait status trofik Danau Toba.

Dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara tahun 2017, Danau Toba ditetapkan berstatus oligotropik, kemudian berubah menjadi mesotrofik pada 2023 ketika produksi budidaya ikan disebut telah melampaui 60.000 ton per tahun.

Tri menilai kondisi tersebut tidak sinkron dengan pembatasan produksi dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2021.

“Ini tidak sinkron dengan perizinan yang sudah kami miliki. PT Aqua Farm memiliki lisensi ataupun izin untuk memproduksi sebesar 34.314 ton, dan kita sudah ada di Danau Toba sejak tahun 1998,” ujarnya.

“Artinya kami beroperasi lebih awal dari ketentuan Perpres tersebut, dan ini yang menjadi concern kami bagaimana hal ini tentunya akan mempengaruhi investasi-investasi ke depannya. Dan tadi juga saya telah sampaikan, kebutuhan pangsa pasar ikan tilapia sangat besar,” lanjut Tri.

Ikan tilapia sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu dari 15 komoditas prioritas hilirisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Maka, menurut Tri, pembatasan kapasitas produksi di Danau Toba dinilai berpotensi memengaruhi agenda hilirisasi nasional.

Menanggapi aduan tersebut, Purbaya mendorong dilakukannya pengkajian ulang terhadap daya dukung dan daya tampung budidaya ikan di Danau Toba.

Ia menyetujui anggaran riset sebesar Rp200 juta yang akan didanai melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Penelitian akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurut Purbaya, hasil riset nantinya akan menjadi dasar pembahasan revisi Perpres Nomor 60 Tahun 2021.

“(Anggaran riset Rp200 juta) LPDP diacc. Saya tadi ketemu direktur LPDP, direktur LPDP-nya yang bilang ada dana. Sebenarnya dana riset BRIN ada banyak sekali yang belum kepakai. Jadi kalau cuma Rp200 juta dibanding dana yang tersedia untuk BRIN untuk riset itu amat kecil,” kata Purbaya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026