Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rencana pembukaan ratusan lowongan kerja bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) untuk ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Purbaya mengatakan lowongan itu dibuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional di lapangan yang dinilai mendesak.

Selain itu, sang Bendahara Negara menyebut rekrutmen ini diperlukan karena posisi teknis membutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja langsung di lapangan.

Lantas, kapan rekrutmen itu akan dibuka?

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan rekrutmen ini masih dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

"Saat ini, usulan kebutuhan SDM tersebut masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian PANRB," kata Deni kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/4).

Ia menjelaskan, rekrutmen nantinya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pengumuman akan dilakukan oleh Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara.

"Selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme rekrutmen CPNS yang diumumkan secara terbuka oleh Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara," ujar Deni.

Purbaya juga telah mendorong pelaksanaan perekrutan kali bisa segera dieksekusi. Ia menilai proses rekrutmen sebelumnya berjalan cukup lama.

Lebih lanjut, terkait rekrutmen CPNS secara umum tahun ini, Purbaya menegaskan tidak ada kendala anggaran.

Namun, Purbaya mengingatkan kewenangan rekrutmen ada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada," ujarnya, Selasa (7/4).

Pada Februari lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengisyaratkan akan ada tes CPNS pada 2026 untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan PNS yang pensiun tahun lalu.

Rini mengungkapkan menyebut jumlah ASN yang pensiun pada 2025 mencapai 160 ribu dan harus segera digantikan. Tes CPNS 2026 akan difokuskan pada rekrutmen lulusan baru (fresh graduate).

"Dan kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," ujar Rini di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2) dikutip Detik.

Sebelum membuka tes CPNS 2026, Rini akan melihat lebih lanjut kebutuhan dari segi kompetensi. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemda terkait kebutuhan di daerah.

[Gambas:Youtube]

Asesmen kami menunjukkan tekanan terhadap Indonesia masih relatif moderat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan menyatakan tekanan gejolak global terhadap pasar keuangan domestik berada pada level yang relatif moderat.

Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Kemenkeu Noor Faisal Achmad mengatakan meski sentimen risk-off global memicu arus modal keluar (capital outflow), kondisi Indonesia disebut masih terkendali.

“Asesmen kami menunjukkan tekanan terhadap Indonesia masih relatif moderat,” kata Faisal dalam Central Banking Forum 2026 di Jakarta, Senin.

Faisal menuturkan depresiasi nilai tukar rupiah saat ini terbilang masih dalam kendali. Sebagai catatan, nilai tukar rupiah pada Senin pagi melemah 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp17.121 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.104 per dolar AS.

Dia melanjutkan, arus modal keluar yang terjadi saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor global dan bukan karena pelemahan fundamental domestik.

Optimisme tersebut ditopang oleh sejumlah indikator domestik yang masih solid.

Misalnya, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Maret Indonesia masih ekspansif di 50,1, meski termoderasi dibandingkan pada Februari di 53,8.

Neraca perdagangan masih konsisten memperoleh keuntungan (surplus) sebesar 1,27 miliar dolar AS pada Februari 2026, melanjutkan tren surplus selama 70 bulan berturut-turut.

Inflasi pun terkendali sebesar 3,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Maret 2026 dan penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 9,37 persen secara tahunan (yoy).

Berbagai indikator itu menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan domestik masih bekerja dengan baik di tengah tekanan global.

“Dengan tekanan global, fundamental ekonomi Indonesia sejauh ini masih memberikan optimisme bagi kami. Dampak akan terbatas. Mesin pertumbuhan domestik masih bekerja dengan baik,” ujar Faisal.

Pemerintah, kata dia, juga terus berupaya menjaga kepercayaan diri pasar melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bijak, menjaga kredibilitas pembiayaan, hingga memastikan pasar mengetahui bahwa respons pemerintah antisipatif dan terukur.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan perubahan aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) guna mendorong perbankan lebih aktif membiayai program prioritas pemerintah. Langkah ini dinilai penting agar aliran kredit tidak hanya berputar di sektor keuangan, tetapi benar-benar masuk ke sektor riil yang menyentuh masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dukungan fiskal pemerintah sejatinya sudah memadai. Namun, peran perbankan tetap dibutuhkan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan.

“Pemerintah sudah cukup. Namun, masih ada program pembangunan lain di mana selama ini bank lebih banyak menempatkan dana di bank sentral. Perlu didorong ke sektor riil,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, penyesuaian RBB akan dituangkan dalam Rancangan POJK (RPOJK). Aturan ini diarahkan agar bank ikut mendukung program prioritas, seperti makan bergizi gratis, pembangunan perumahan, dan penguatan koperasi desa.

“Kami ingin bank bisa lebih masuk ke program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, sapaan akrab Friderica.

Bagi masyarakat, kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan, terutama untuk sektor produktif seperti UMKM dan perumahan. Dengan kredit yang lebih mengalir, aktivitas ekonomi di tingkat bawah diharapkan ikut terdorong.

Meski demikian, OJK menegaskan penyaluran kredit ke sektor prioritas tidak bersifat wajib. Setiap bank tetap menyesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Purbaya menilai, selama mendorong fungsi intermediasi, kebijakan ini akan berdampak positif bagi ekonomi. Ia menegaskan, perbankan perlu kembali pada peran utamanya, yakni menyalurkan kredit.

“Setiap upaya memastikan bank memberi pinjaman itu bagus buat ekonomi,” ujarnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka ratusan lowongan kerja bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) untuk memperkuat kinerja teknis, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan lowongan itu dibuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional di lapangan yang dinilai mendesak.

Menurut Purbaya, posisi teknis membutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja langsung di lapangan.

"Kalau di Keuangan sendiri, seperti saya bilang dulu, kita buka di Bea Cukai sekitar 380 lulusan SMA. Karena saya perlu orang juga yang betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka," ujar Purbaya di kantornya, Selasa (7/4) lalu.

Purbaya mendorong pelaksanaan perekrutan kali bisa segera dieksekusi.

Sang Bendahara Negara menilai proses rekrutmen sebelumnya berjalan cukup lama.

Lebih lanjut, terkait rekrutmen CPNS secara umum tahun ini, Purbaya menegaskan tidak ada kendala anggaran.

Namun,Purbaya mengingatkan kewenangan rekrutmen ada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada," ujarnya.

Pada Februari lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan akan ada tes CPNS pada 2026 untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan PNS yang pensiun tahun lalu.

Rini mengungkapkan menyebut jumlah ASN yang pensiun pada 2025 mencapai 160 ribu dan harus segera digantikan. Tes CPNS 2026 akan difokuskan pada rekrutmen lulusan baru (fresh graduate).

"Dan kami juga kan sudah menyediakan sekitar 160 ribu pensiun yang memang harus diisi," ujar Rini di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2) dikutip Detik.

Sebelum membuka tes CPNS 2026, Rini akan melihat lebih lanjut kebutuhan dari segi kompetensi. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemda terkait kebutuhan di daerah.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong bank memperkuat fungsi intermediasinya dalam menyalurkan kredit ke sektor riil. Keputusan ini diharapkan dapat memacu aktivitas ekonomi domestik.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, dukungan perbankan sangat penting untuk menyukseskan program pembangunan nasional. Di samping fiskal dan moneter, penyaluran kredit perbankan bisa berdampak lebih cepat dalam menggerakkan ekonomi.

Hal ini disampaikan Purbaya merespons rencana OJK menyiapkan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) terkait penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB). Aturan ini nantinya mengarahkan perbankan agar lebih aktif mendanai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Purbaya menilai, selama ini ada kecenderungan perbankan lebih memilih menempatkan likuiditas di bank sentral daripada menyalurkannya dalam bentuk kredit.

“Itu sudah cukup semua (insentif) dari pemerintah, tapi kan masih nanti ada program-program pembangunan yang lain di mana mungkin selama ini bank-bank males, sukanya taruh di bank sentral uangnya. Mungkin didorong ke arah sana, ke sektor riil dan pembangunan,” ujar Purbaya ke awak media di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Purbaya memandang positif inisiatif OJK tersebut, namun ia tetap akan mengkaji isi peraturan secara menyeluruh setelah resmi diterbitkan. Dia menekankan bahwa inti dari pertumbuhan ekonomi adalah memastikan perbankan menjalankan tugas utamanya dalam memberikan pinjaman.

“Itu kalau dikerjakan mestinya bagus, tapi saya belum lihat seperti apa peraturannya, nanti saya assess (kaji) dulu peraturannya seperti apa, baru saya bisa kasih komentar yang bagus. Tapi yang penting adalah setiap upaya untuk memastikan bank melakukan fungsi intermediasinya yaitu memberi pinjaman, itu bagus buat ekonomi,” kata Purbaya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menjelaskan, penyesuaian RBB bertujuan agar perbankan nasional lebih kontributif terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Di dalamnya bagaimana kita juga mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Friderica.

Meskipun arah penyaluran kredit akan didorong ke sektor prioritas, Friderica atau yang akrab disapa Kiki, memastikan bahwa kebijakan ini tidak bersifat wajib. Setiap keputusan kredit tetap harus berdasarkan perhitungan manajemen risiko masing-masing bank.

“Enggak wajib, tapi kita dorong untuk itu. Kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka (bank). Tapi intinya bagaimana OJK sekarang kita mendorong sektor jasa keuangan, OJK itu kan bagaimana kita menjaga stabilitas sistem keuangan,” katanya.

(Rahmat Fiansyah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang menyiapkan langkah baru guna memperkuat pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkaji rencana pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari holding Danantara.

Upaya ini dilakukan agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat lebih terarah. Dalam beberapa tahun ke depan, PNM bahkan disiapkan untuk bertransformasi menjadi bank khusus UMKM.

Purbaya mengatakan opsi pertukaran aset sempat dibahas, yakni dengan PT Geo Dipa Energi yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Namun, skema tersebut masih dalam tahap awal pembahasan.

“Tadi sudah sempat diskusi bagaimana kalau tukar dengan Geo Dipa, tapi itu masih kita bicarakan lagi. Yang jelas fokusnya bagaimana Kementerian Keuangan bisa mengambil alih PNM,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Bagi pelaku UMKM, lanjut Purbaya, rencana ini memberi harapan akses pembiayaan yang lebih terjangkau. Ia menegaskan bank UMKM yang akan dibentuk tidak akan berorientasi pada keuntungan semata.

“Ini bukan profit oriented. Tidak rugi, tapi tidak gila-gilaan bunganya. Yang penting pembiayaannya berkesinambungan dan betul-betul membantu UMKM,” jelas Purbaya.

Ia menambahkan bank tersebut tetap akan menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat berkelanjutan. Pemerintah juga ingin membangun ekosistem pembiayaan yang menyeluruh, tidak sekadar menyalurkan kredit.

Meski demikian, rencana pertukaran aset masih menunggu perhitungan lebih lanjut, termasuk nilai yang akan disepakati. “Nanti dilihat nilainya. Kalau barter mungkin lebih kecil, kita lihat nanti masih diskusi,” ujarnya.

Sebagai informasi, Geo Dipa selama ini bergerak di sektor energi panas bumi dan berperan dalam pengembangan energi bersih nasional. Jika rencana ini terealisasi, pemerintah memberi sinyal penguatan peran negara dalam pembiayaan UMKM, sektor yang menjadi penopang utama ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bakal ditukar menjadi di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedangkan PT Geo Dipa Energi (Persero) menjadi di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Purbaya mengatakan telah berdiskusi dengan pihak Geo Dipa terkait pertukaran tersebut dan masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Ia menegaskan saat ini Kemenkeu fokus bagaimana Kemenkeu bisa mengambilalih PNM menjadi Bank UMKM.

"Tadi udah sempet diskusi gimana kalau tukar dengan Geo Dipa, tapi itu masih kita bicarakan lagi. Yang jelas masih fokusnya di gimana Kementerian Keuangan bisa mengambilalih PNM," ujar Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (10/4).

"Supaya kita bisa menyalurkan KUR lewat situ dan ke depannya dalam beberapa tahun kita bentuk suatu bank yang disebut bank UMKM betulan," tambahnya.

Sebagai informasi, PT Geo Dipa Energi (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kemenkeu yang berstatus Special Mission Vehicle (SMV). Adapun BUMN ini berfokus kepada pengembangan dan pengelolaan energi panas bumi atau geothermal dalam menghasilkan listrik bersih.

Geo Dipa saat ini mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha, Jawa Barat dan PLTP Dieng, Jawa Tengah dengan kapasitas sekitar 60 megawatt (MW).

[Gambas:Youtube]

Lebih lanjut, ia menyampaikan dengan terbentuknya PNM menjadi Bank BUMN, maka pembiayaan dapat dilakukan secara berkesinambungan untuk membantu UMKM.

"Yang penting adalah pembiayaannya bisa dilakukan berkesinambungan dan betul-betul membantu UMKM nanti didesain ekosistem yang menyeluruh," terang Purbaya.

Purbaya mengungkapkan pihaknya akan menghitung lebih lanjut aset perusahaan ke depannya.

"Nanti di-value (dinilai) kalau perlu. Tapi kalau barter ya lebih kecil, kita lihat nanti masih diskusi," pungkasnya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat mulai 10 April 2026.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan ada pengecualian bagi pegawai tertentu.

"Dimulai hari ini, setiap hari Jumat Kemenkeu melakukan WFH, kecuali bagi pegawai yang sedang melakukan tugas kedinasan tertentu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/4).

Ia mengungkap tidak semua ASN dapat bekerja dari rumah. Pegawai yang tetap masuk kantor adalah mereka yang menjalankan pelayanan tatap muka.

Selain itu, pegawai yang memiliki tugas mendampingi pimpinan juga tetap bekerja dari kantor.

Kemudian, ASN lain yang tetap masuk ke kantor adalah mereka yang mendapat penugasan khusus berdasarkan usulan Unit Eselon I atau Unit Organisasi Non Eselon setelah berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah menetapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi energi di tengah dinamika global, termasuk dengan pembatasan penggunaan mobil dinas dan peningkatan penggunaan transportasi publik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap harus siaga dan responsif.

ASN diwajibkan menjaga perangkat komunikasi tetap aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat, dengan pengawasan berbasis geo-location selama jam kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) resmi berlaku mulai Jumat (10/4/2026).

Kebijakan kerja fleksibel ini baru berlaku, mengingat pada Jumat (3/4/2026) merupakan tanggal merah untuk memperingati wafatnya Isa Almasih.

Bagaimana di Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantono mengatakan, bahwa mulai hari ini, kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) diberlakukan setiap hari Jumat bagi pegawai di lingkungan kementerian tersebut.

Kebijakan ini menjadi bagian dari penyesuaian pola kerja yang tetap memperhatikan efektivitas pelaksanaan tugas.

"Dimulai hari ini, setiap hari Jumat Kemenkeu melakukan WFH, kecuali bagi pegawai yang sedang melakukan tugas kedinasan," kata Deni dikonfirmasi Kompas.com, Jumat.

Namun demikian, kebijakan WFH tidak berlaku bagi pegawai yang menjalankan tugas kedinasan tertentu, seperti layanan tatap muka, pendampingan pimpinan, serta pekerjaan lain yang ditetapkan berdasarkan usulan unit eselon I atau unit organisasi non-eselon setelah berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di Kemenkeu, tampak para tim keamanan hingga frontliner masih bersiaga di gedung Djuanda Kemenkeu pagi hari ini dan tidak melakukan WFH.

Lalu lorong di lantai 2 tampak gelap dan sepi pekerja.

Salah satu tim keamanan berinisial AP (40) mengatakan memang sejak pagi hanya ada segelintir ASN Kemenkeu yang bekerja dari kantor.

"Arahannya memang semua di sini WFH hanya tim keamanan dan pendukung tetap bersiaga seperti biasa," ujar tim keamanan Kemenkeu AP (40) ditemui di Kementerian Keuangan pada Jumat (10/4/2026).

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Gedung Djuanda Kementerian Keuangan

Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan Kemenko Perekonomian juga ikut melakukan WFH, namun juga masih memperbolehkan para ASN untuk memilih bekerja di kantor.

Sehingga kegiatan kerja di Kementerian yang di kepalai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini tetap berjalan normal.

"Pegawai Kemenko bekerja dari rumah (WFH), yang hadir bertugas untuk kebersihan, keamanan kantor, atau hal lain sesuai kebutuhan," jelasnya kepada Kompas.com

Ia membeberkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini juga ikut melakukan WFH dengan agenda menerima Pimpinan Daerah Papua Barat di kediamannya.

Kegiatan kerja di Kementerian yang dikepalai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini tetap berjalan normal.

Di malam sebelumnya, Kamis (9/4/2026), Airlangga mengatakan bahwa dirinya akan melakukan WFH dan tidak akan berkantor di Kemenko Perekonomian pada Jumat (10/4/2026).

"Kalau saya WFH, kalau mau ke sini silakan tapi saya WFH," ujarnya Kamis (9/4/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) resmi berlaku mulai Jumat (10/4/2026).

Kebijakan kerja fleksibel ini baru berlaku, mengingat pada Jumat (3/4/2026) merupakan tanggal merah untuk memperingati wafatnya Isa Almasih.

Bagaimana di Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantono mengatakan, bahwa mulai hari ini, kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) diberlakukan setiap hari Jumat bagi pegawai di lingkungan kementerian tersebut.

Kebijakan ini menjadi bagian dari penyesuaian pola kerja yang tetap memperhatikan efektivitas pelaksanaan tugas.

"Dimulai hari ini, setiap hari Jumat Kemenkeu melakukan WFH, kecuali bagi pegawai yang sedang melakukan tugas kedinasan," kata Deni dikonfirmasi Kompas.com, Jumat.

Namun demikian, kebijakan WFH tidak berlaku bagi pegawai yang menjalankan tugas kedinasan tertentu, seperti layanan tatap muka, pendampingan pimpinan, serta pekerjaan lain yang ditetapkan berdasarkan usulan unit eselon I atau unit organisasi non-eselon setelah berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di Kemenkeu, tampak para tim keamanan hingga frontliner masih bersiaga di gedung Djuanda Kemenkeu pagi hari ini dan tidak melakukan WFH.

Lalu lorong di lantai 2 tampak gelap dan sepi pekerja.

Salah satu tim keamanan berinisial AP (40) mengatakan memang sejak pagi hanya ada segelintir ASN Kemenkeu yang bekerja dari kantor.

"Arahannya memang semua di sini WFH hanya tim keamanan dan pendukung tetap bersiaga seperti biasa," ujar tim keamanan Kemenkeu AP (40) ditemui di Kementerian Keuangan pada Jumat (10/4/2026). Hal berbeda tampak di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Gedung Djuanda Kementerian Keuangan

Salah satu staf berinisial BR (30) mengatakan bahwa arahan Kemenko Perekonomian mewajibkan hanya 50 persen ASN yang melakukan WFH.

Sisanya tetap masuk ke kantor seperti biasa.

"Kalau di sini sih masih 50 persen WFH-nya. Kecuali tim keamanan itu full masuk ke kantor semua tidak ada WFH," katanya kepada Kompas.com di Kemenko Perekonomian.

Kegiatan kerja di Kementerian yang dikepalai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini tetap berjalan normal.

Di malam sebelumnya, Kamis (9/4/2026) Airlangga mengatakan bahwa dirinya akan melakukan WFH dan tidak akan berkantor di Kemenko Perekonomian pada Jumat (10/4/2026).

"Kalau saya WFH, kalau mau ke sini silakan tapi saya WFH," ujarnya Kamis (9/4/2026).

IDXChannel- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan segera mempercepat proses seleksi perekrutan sekitar 300 lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk mengisi posisi staf di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada akhir April ini.

“Kami percepat. Kami lihat kalau bisa akhir bulan ini (April) Tapi saya lihat lagi nanti bagaimana pelaksanaannya,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kemenkeu, Kamis (9/4/2026).

Purbaya menekankan soal rencana perekrutan lulusan SMA di Ditjen Bea Cukai sebenarnya sudah lama direncanakan, akan tetapi selama ini belum sempat terwujud.

Dia pun memastikan bahwa proses rekrutmen bakal dilakukan secara terpisah dari seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Meski begitu, rekrutan lulusan SMA dan sederajat ini memiliki tugas tak kalah pentingnya untuk optimalisasi kerja Ditjen Bea Cukai.

“Ini untuk bea cukai, tapi didesain untuk yang di lapangan. Yang (lulusan) S1 kan (jenjang karier) naik-naik jadi bos. Nah di lapangannya kami enggak ada (personel), enggak ada yang menagih. Jadi, kami mau bentuk pasukan di lapangan, (itu) misinya,” kata Purbaya.

Perlu diketahui, agenda perekrutan ini merupakan bagian dari Rencana Strategis Kementerian Keuangan periode 2025-2029. Dalam dokumen tersebut, diproyeksikan bahwa kebutuhan rekrutmen pegawai Kementerian Keuangan setiap tahunnya adalah sebanyak 2.100 orang pada 2025, serta masing-masing 4.350 orang pada tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029.

(kunthi fahmar sandy)

Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mampu mencapai angka 5,5 persen. Target optimistis ini ditetapkan di tengah dinamika ketegangan geopolitik global yang masih berlangsung hingga saat ini.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu menyatakan konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar ekonomi nasional. Selain itu, sektor investasi dan ekspor memberikan sumbangan signifikan masing-masing sebesar 30 persen dan 25 persen.

“Tahun 2025 kemarin pertumbuhan sektor pertanian itu di atas 5 persen,” ujar Febrio di Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026). Ia menyebut sektor pertanian kini menjadi mesin pertumbuhan baru setelah sebelumnya hanya tumbuh di bawah 2 persen.

Kebijakan penyederhanaan distribusi pupuk dinilai menjadi faktor utama yang mendorong gairah produksi di sektor agraris. Di samping itu, sektor manufaktur juga mencatatkan performa impresif dengan pertumbuhan mencapai 5,4 persen pada tahun lalu.

Pemerintah menerapkan strategi percepatan belanja negara untuk mengunci target pertumbuhan pada awal tahun ini. Terlebih lagi, realisasi belanja pada kuartal I-2026 tercatat tumbuh sebesar 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Total belanja negara hingga Maret 2026 dilaporkan telah menyentuh angka Rp 815 triliun. Selain itu, nilai ini meningkat signifikan dari realisasi kuartal I-2025 yang saat itu hanya berada di kisaran Rp 600 triliun.

Eksekusi anggaran yang cepat diharapkan memberikan dampak instan terhadap perputaran ekonomi di masyarakat. Di samping itu, belanja pemerintah diproyeksikan berkontribusi sekitar 8 hingga 9 persen terhadap total produk domestik bruto.

Kemenkeu tetap mewaspadai tantangan nyata berupa lonjakan harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik. Namun, pemerintah memastikan telah menyiapkan bantalan fiskal guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.

Defisit anggaran akan tetap dijaga dalam batas aman agar keberlanjutan ekonomi jangka panjang tetap terjamin. Selain itu, pengawasan terhadap produktivitas sektor-sektor strategis terus diperketat untuk memitigasi risiko eksternal.

Optimisme ini didorong oleh struktur ekonomi Indonesia yang dinilai semakin dinamis dalam menghadapi krisis global. Dengan demikian, sinkronisasi kebijakan fiskal dan sektor riil menjadi kunci utama pencapaian target pertumbuhan tahun ini.