isu penting yang menjadi perhatian adalah praktik firm splitting atau pemecahan usaha yang selama ini berpotensi mengaburkan tujuan utama pemberian fasilitas perpajakan bagi UMKM

Jakarta (ANTARA) - Kemajuan ekonomi suatu bangsa pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat yang mau berusaha, tetapi juga oleh seberapa kuat kesadaran bersama untuk membangun kehidupan yang lebih adil.

Di setiap sudut negeri, jutaan pelaku usaha bangun lebih pagi dari kebanyakan orang. Mereka membuka toko, mengelola warung, memasarkan produk secara daring, menjalankan usaha keluarga, hingga membangun perusahaan dari bawah dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

Dari tangan-tangan mereka, lapangan kerja tercipta, aktivitas ekonomi bergerak, dan harapan akan kehidupan yang lebih baik terus tumbuh.

Namun pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak cukup hanya ditopang oleh semangat berusaha. Ia juga membutuhkan sistem yang mampu menjaga keadilan bagi semua pelaku ekonomi.

Ketika negara memberikan insentif kepada kelompok tertentu, maka insentif tersebut harus benar-benar diterima oleh mereka yang menjadi sasaran kebijakan. Sebaliknya, ketika suatu usaha telah berkembang dan memiliki kapasitas ekonomi yang lebih besar, maka sudah sewajarnya terdapat kontribusi yang lebih besar pula kepada negara sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa.

Dalam perspektif tersebut, pajak bukan semata kewajiban administrasi atau instrumen penerimaan negara. Pajak merupakan bentuk gotong royong modern yang memungkinkan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Jalan yang dilalui pelaku usaha untuk mendistribusikan barang, pendidikan yang mencetak tenaga kerja berkualitas, layanan kesehatan yang menjaga produktivitas masyarakat, hingga berbagai fasilitas publik yang mendukung kegiatan ekonomi, semuanya membutuhkan pembiayaan yang sebagian besar bersumber dari pajak.

Semangat inilah yang dapat dibaca dari lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Fokus utamanya adalah memperbaiki dan mempertegas ketentuan PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, yang dalam hal ini bagi Usaha Menengah dan Kecil Menengah (UMKM) agar lebih tepat sasaran, memperkuat kepastian hukum, dan mencegah praktik penghindaran pajak

Regulasi tersebut tidak hanya memperpanjang berbagai dukungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga memperkuat upaya pemerintah untuk memastikan bahwa insentif perpajakan diberikan secara tepat sasaran.

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah praktik firm splitting atau pemecahan usaha yang selama ini berpotensi mengaburkan tujuan utama pemberian fasilitas perpajakan bagi UMKM.

Menutup celah

Pada dasarnya tidak ada yang salah ketika pelaku usaha berupaya mengelola bisnisnya secara efisien. Namun persoalan muncul ketika efisiensi berubah menjadi strategi untuk memperoleh fasilitas yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan kapasitas ekonomi yang dimiliki.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul praktik pemecahan usaha ke dalam beberapa entitas berbeda agar masing-masing tetap berada di bawah batas omzet yang menjadi syarat memperoleh fasilitas PPh Final UMKM. Secara administratif, setiap usaha tampak berdiri sendiri. Akan tetapi secara substansi ekonomi, berbagai entitas tersebut sering kali masih berada dalam satu kendali, menggunakan sumber daya yang sama, melayani pasar yang sama, dan menikmati manfaat ekonomi yang sama.

Fenomena inilah yang dikenal sebagai firm splitting. Praktik tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga ditemukan di berbagai negara yang menerapkan insentif perpajakan berbasis omzet.

Persoalannya bukan semata mengenai kepatuhan administrasi, melainkan mengenai keadilan. Ketika usaha yang secara ekonomi sudah berkembang tetap memperoleh fasilitas yang dirancang untuk usaha kecil, maka dukungan negara berpotensi tidak sampai kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah mulai memperkuat pendekatan yang melihat substansi ekonomi dibanding sekadar bentuk hukum. Mekanisme agregasi omzet memungkinkan otoritas pajak menilai hubungan kepemilikan dan keterkaitan ekonomi antarentitas usaha sehingga fasilitas perpajakan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Perubahan penting lainnya adalah penataan kembali kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan skema PPh Final UMKM. Dalam regulasi terbaru tersebut, sejumlah profesi yang memperoleh penghasilan dari jasa pribadi dan kemampuan individual, seperti penyanyi, artis, pembawa acara, kreator konten digital, dan influencer, tidak lagi memperoleh perlakuan perpajakan yang sama sebagaimana pelaku UMKM pada umumnya.

Kebijakan tersebut seringkali dipersepsikan sebagai pembatasan terhadap profesi tertentu. Padahal jika dicermati lebih jauh, semangat yang dibangun justru berkaitan dengan kesetaraan perlakuan fiskal. Karakteristik penghasilan seorang pengrajin, pedagang kecil, atau produsen makanan rumahan tentu berbeda dengan penghasilan yang diperoleh dari popularitas, kontrak promosi, kerja sama merek, atau monetisasi platform digital.

UMKM pada umumnya menghadapi biaya produksi, kebutuhan modal kerja, pengadaan bahan baku, risiko distribusi, hingga investasi peralatan yang tidak kecil. Sebaliknya, sebagian profesi berbasis jasa personal memperoleh penghasilan yang terutama bertumpu pada kapasitas individu, reputasi, dan jejaring pasar yang dibangun secara personal. Dalam beberapa kasus, nilai ekonominya bahkan jauh melampaui rata-rata pelaku usaha mikro dan kecil.

Karena itu, pemerintah berupaya mengembalikan filosofi dasar insentif UMKM sebagai instrumen afirmasi bagi kegiatan usaha produktif yang memang memerlukan dukungan untuk bertumbuh. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa reformasi perpajakan tidak hanya berbicara mengenai tarif, tetapi juga mengenai ketepatan sasaran kebijakan.

Menjaga keadilan

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa setiap insentif yang menggunakan batas omzet hampir selalu memunculkan perilaku adaptif dari sebagian wajib pajak. Di sejumlah negara Eropa, penelitian menemukan kecenderungan pelaku usaha untuk menahan pertumbuhan omzet atau memecah struktur bisnis agar tetap memperoleh fasilitas yang tersedia. Dalam literatur ekonomi perpajakan, fenomena tersebut dikenal sebagai bunching behavior.

Karena itu, banyak negara mulai meninggalkan pendekatan yang semata-mata berfokus pada dokumen administratif. Otoritas pajak semakin mengedepankan prinsip substance over form, yaitu melihat realitas ekonomi yang sesungguhnya terjadi dibanding hanya menilai bentuk hukum yang tampak di atas kertas.

Di Inggris, misalnya, otoritas pajak dapat menguji keterkaitan beberapa entitas usaha ketika terdapat indikasi pemisahan bisnis yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan perpajakan tertentu. Hubungan kepemilikan, penggunaan sumber daya, lokasi usaha, hingga pengambilan keputusan bisnis menjadi bagian dari penilaian.

Pendekatan serupa juga berkembang di berbagai negara yang telah memiliki sistem administrasi perpajakan berbasis data yang kuat.

Dari sudut pandang keadilan, situasinya dapat dianalogikan secara sederhana. Dua pelaku ekonomi dengan kapasitas usaha yang relatif sama semestinya tidak menerima perlakuan perpajakan yang sangat berbeda hanya karena salah satunya mampu membagi aktivitas usaha ke dalam beberapa entitas administratif.

Jika kondisi semacam itu dibiarkan, maka kompetisi usaha menjadi kurang sehat dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dapat menurun.

Karena itu, kebijakan agregasi omzet dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 sebaiknya tidak dipahami sebagai upaya mempersempit ruang usaha. Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan instrumen untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memperoleh perlakuan yang proporsional sesuai dengan kapasitas ekonominya.

Naik kelas

Di balik seluruh pembahasan mengenai firm splitting, agregasi omzet, dan penataan insentif perpajakan, terdapat pesan yang jauh lebih penting bagi masa depan perekonomian Indonesia, yaitu keberanian untuk naik kelas.

Selama bertahun-tahun, pemerintah berupaya membangun ekosistem UMKM yang tangguh melalui berbagai dukungan, mulai dari akses pembiayaan, pelatihan, digitalisasi, hingga insentif perpajakan. Tujuan akhirnya tentu bukan agar pelaku usaha tetap berada dalam kategori usaha kecil selamanya, melainkan agar mereka tumbuh menjadi usaha menengah, bahkan berkembang menjadi perusahaan besar yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Dalam konteks tersebut, insentif perpajakan sesungguhnya adalah jembatan, bukan tujuan akhir. Fasilitas diberikan untuk membantu proses pertumbuhan, bukan untuk dipertahankan melalui berbagai rekayasa administratif yang justru menghambat perkembangan usaha itu sendiri.

PP Nomor 20 Tahun 2026 pada akhirnya membawa pesan yang sederhana namun penting. Negara tetap berpihak kepada UMKM. Negara tetap memberikan ruang bagi usaha kecil untuk berkembang. Namun pada saat yang sama, negara juga ingin memastikan bahwa keberpihakan tersebut berlangsung secara adil, tepat sasaran, dan mampu mendorong lahirnya budaya usaha yang sehat.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan membangun ekosistem yang menjunjung kejujuran, persaingan yang sehat, dan kesadaran bahwa setiap keberhasilan ekonomi membawa tanggung jawab untuk ikut membangun negeri.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Saya minta untuk dilihat regulasinya dan dibuat regulasi semacam 'punishment' untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menginginkan adanya penguatan regulasi yang mengatur lama barang berada di pelabuhan.

Namun, aturan yang dimaksud harus tetap adil (fair), tidak serta-merta melipatgandakan denda secara mendadak kepada semua pihak, tetapi ditentukan berdasarkan batas waktu hari yang wajar.

“Saya minta untuk dilihat regulasinya dan dibuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini,” kata Purbaya dalam agenda kunjungan kerja ke Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, tumpukan barang selama berbulan-bulan di Pelabuhan Tanjung Priok sengaja ditinggalkan oleh importir karena biaya denda penumpukan lebih murah dibandingkan mereka harus menyewa gudang di luar, sehingga kapasitas pelabuhan menjadi penuh dan menurunkan kinerja logistik.

Menkeu sendiri mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka menindaklanjuti informasi beberapa hari yang lalu mengenai terjadinya penumpukan sekitar 3 ribu dokumen atau surat yang belum terselesaikan dan 3.100 unit kontainer.

Kondisi ini kemudian dikeluhkan sebagian pelaku usaha mengenai gangguan suplai barang bahan baku dan telah meningkatkan dwelling time (waktu tunggu yang dihabiskan oleh peti kemas (kontainer) atau kargo di area pelabuhan).

“Jadi saya lihat ke sini, semuanya sudah diinstruksi untuk perbaikan secepatnya, sudah turun dari katanya dari 3.000 ke 2.500,” ungkap Purbaya.

Berdasarkan penjelasan di lapangan, selain ketiadaan regulasi yang mengatur lama tinggal komoditas di pelabuhan, salah satu alasan lambatnya memproses barang yang menumpuk adalah peningkatan jumlah barang masuk yang tinggi pada April-Mei 2026. Namun, dia menganggap argumen tersebut kurang masuk akal untuk dijadikan pembenaran atas lambatnya proses pengurusan.

“Kalau masalahnya itu (peningkatan jumlah barang masuk), saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 kali shift atau lebih, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula, sekitar 500,” ucap Menkeu.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar, tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan dengan bank sentral

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia tidak sedang menuju kondisi krisis ekonomi keuangan dan moneter seperti keadaan 1997-1998.

“Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar, tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan dengan bank sentral,” ujarnya dalam agenda kunjungan kerja ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Sabtu.

Pada perdagangan Kamis (4/6), nilai tukar rupiah terhadap pertama kalinya menembus Rp18 ribu per dolar AS. Pelemahan rupiah ini menimbulkan kekhawatiran dari sebagian pihak akan potensi terulangnya krisis ekonomi di Indonesia.

Namun, Purbaya memastikan bahwa penguatan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat mendorong lagi penguatan rupiah.

Sinkronisasi yang dimaksud adalah peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing (inflow), serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia (BI), disertai peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

Adanya sinkronisasi antara pemangku kepentingan terkait dinilai dapat menurunkan biaya produksi yang dialami oleh pelaku usaha yang bergantung bahan baku impor.

“Kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan,” ucap Menkeu.

“Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonominya bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden,” ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.

Purbaya di Jakarta, Sabtu menegaskan bahwa program tersebut dirancang secara fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan anggaran.

"Tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel. Saya kasih ke S&P, yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust. Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya bisa kita lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan," ucap Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional, seperti S&P Global tidak mempermasalahkan keberadaan program-program tersebut dari sisi fundamental fiskal.

Menurutnya, perhatian yang muncul lebih banyak terkait persepsi dan sentimen pasar.

"Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya. Cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja. Tapi kalau fondasinya, enggak ada masalah," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap mampu menjaga defisit anggaran dalam batas yang aman meskipun berbagai program prioritas terus dijalankan.

"Karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen. Dan kalau kepepet misalnya harga minyak dunia lagi tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita, yang nggak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh persepsi atau sentimen negatif terhadap kondisi perekonomian nasional yang tidak sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Menurut Purbaya di Jakarta, Sabtu, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih terjaga, terlihat dari kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap kuat, sementara aktivitas ekonomi di berbagai daerah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif.

"Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita, yang nggak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus. Sampai sekarang kalau kita kemana-mana semuanya ekonomi activity meningkat. Tapi ketika persepsi dibilang kita mau hancur, segala macam, sebagian orang terpengaruh," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi untuk menghilangkan persepsi negatif yang berkembang di pasar dan memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.

"Itu yang akan kita hilangkan dengan kerja sama yang lebih erat dengan bank sentral. Sebelumnya juga erat, cuman kita lebih eratin lagi," katanya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Realisasi tersebut tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen. Bagus, artinya sesuai dengan target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai Rp1.365,4 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6).

Secara rinci, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.059,3 triliun atau 33,6 persen dari pagu APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 52,6 persen secara tahunan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Semakin lemahnya rupiah kali ini bukan sekadar fluktuasi harian, namun harusnya dibaca sebagai bagian sinyal bahwa pasar butuh kepastian arah kebijakan

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Universitas Jember, Jawa Timur, Adhitya Wardhono PhD mengatakan pemerintah perlu memperkuat sinyal disiplin fiskal, terutama terkait defisit, utang, dan kualitas belanja saat rupiah melemah di kisaran Rp18.000 per dolar AS.

"Kemudian belanja pemerintah perlu diarahkan ke sektor produktif yang memperkuat kapasitas ekspor, substitusi impor, energi, pangan, dan produktivitas," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.

Menurutnya, pelemahan rupiah bukan hanya soal dolar AS yang menguat, namun sinyal bahwa pasar sedang menguji tiga hal yaitu ketahanan eksternal Indonesia, kredibilitas fiskal, dan konsistensi kebijakan moneter.

"Semakin lemahnya rupiah kali ini bukan sekadar fluktuasi harian, namun harusnya dibaca sebagai bagian sinyal bahwa pasar butuh kepastian arah kebijakan," tuturnya.

Nilai tukar pada dasarnya adalah harga yang mencerminkan bagaimana pasar menilai kondisi ekonomi suatu negara. Ketika rupiah melemah secara signifikan meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen dan inflasi masih terkendali di 2,42 persen, terdapat paradoks yang perlu dijelaskan.

Rupiah tetap tertekan menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar likuiditas valuta asing jangka pendek, tetapi juga menyangkut ekspektasi pasar, risiko global, dan persepsi terhadap arah kebijakan domestik.

"Rupiah sempat menyentuh rekor rendah sekitar Rp18.021 pada perdagangan Kamis (4/6). Pelemahan itu terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap perang Iran maupun faktor domestik seperti tata kelola fiskal pemerintah," katanya.

Adhitya menyarankan agar pemerintah juga perlu menjaga komunikasi publik karena pernyataan yang meremehkan pelemahan rupiah dapat memperburuk persepsi pasar.

"Dalam kondisi rupiah tertekan, komunikasi pejabat publik adalah bagian dari kebijakan ekonomi. Pernyataan yang kurang tepat bisa mendapatkan penalti yang lebih mahal daripada intervensi pasar," ujarnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unej itu menjelaskan bahwa kondisi rupiah sudah masuk fase tekanan serius, sehingga pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang memperkuat sinyal disiplin fiskal agar rupiah tidak terus melemah.

"Selama migas masih defisit dan impor energi tinggi, rupiah tetap rentan terhadap kenaikan harga minyak dan gejolak geopolitik," katanya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sinergi penuh itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan

Jakarta (ANTARA) - ‎Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini penguatan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter mampu mengembalikan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional dan mendorong penguatan nilai tukar rupiah.

Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu menyampaikan sinergi yang kuat antara otoritas fiskal dan moneter menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, baik di tingkat makro maupun mikro.

Sinkronisasi yang dimaksud yakni peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing (inflow), serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia, disertai peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

“Sinergi penuh itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang,” kata Purbaya.

Ia menegaskan, tujuan utama dari penguatan koordinasi kebijakan tersebut bukan semata menjaga stabilitas nilai tukar, melainkan memastikan dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.‎

Purbaya mencontohkan, pelemahan rupiah selama ini turut menekan pelaku usaha kecil yang masih bergantung pada bahan baku impor. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat dan pada akhirnya berdampak pada harga jual produk di tingkat konsumen.

"Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka,” ujarnya.‎

Ia optimistis, dengan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan efektif, stabilitas nilai tukar rupiah akan semakin terjaga. Dampaknya, tekanan biaya produksi dapat berkurang sehingga harga berbagai kebutuhan masyarakat menjadi lebih terkendali.

“Dengan nanti kebijakan lebih bagus itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik, dan tidak terbebani lagi beban hidupnya. Tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan,” tutur Purbaya.‎

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan koordinasi fiskal, moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat

Jakarta (ANTARA) - ‎Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs rupiah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu menegaskan bahwa koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter selama ini berjalan sangat erat dan akan terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi.‎

“Penguatan koordinasi fiskal, moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing. Untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” ujar Perry.

Menurut Perry, terdapat dua langkah yang disepakati dalam penguatan koordinasi fiskal dan moneter untuk mendukung stabilitas rupiah.‎

Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing (inflow).‎

“Ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portofolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow. Ada saham, SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” katanya.‎

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia, disertai peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

"Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI tapi tentu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” ujar Perry.‎

Ia menambahkan, sinergi yang telah terbangun selama ini akan terus diperkuat secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.‎

“Kami sepakat ini akan terus kita lakukan penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada,” tuturnya.‎

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih optimal.‎

“Kita akan mendukung bank sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian," katanya.‎

Penguatan sinkronisasi kebijakan tersebut diharapkan dirinya mampu meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank syariah digital PT Bank Aladin Syariah Tbk membukukan laba sebesar Rp150,7 miliar sepanjang 2025 atau meningkat 304,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Presiden Direktur Bank Aladin Syariah Koko Rachmadi mengatakan pertumbuhan kinerja tersebut ditopang pengembangan produk dan layanan serta penguatan sistem digital untuk mendukung akses perbankan syariah bagi nasabah.

“Bank Aladin Syariah mencatatkan kinerja yang positif di tahun 2025. Hal ini sejalan dengan pengembangan produk dan layanan, serta penguatan sistem digital yang mendukung kemudahan akses perbankan bagi para nasabah,” kata Koko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), perseroan melaporkan total aset hingga akhir 2025 mencapai Rp14,4 triliun atau tumbuh 53,89 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp10,4 triliun atau meningkat 92,18 persen yoy.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan mencapai Rp5,2 triliun atau tumbuh 9,58 persen yoy dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) terjaga di level 49,3 persen.

Hingga akhir 2025, jumlah nasabah Bank Aladin Syariah mencapai 3,7 juta pengguna atau tumbuh 12,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Koko, perseroan akan terus memperkuat posisi sebagai bank syariah digital melalui inovasi layanan dan perluasan kolaborasi ekosistem strategis.

“Kami percaya bahwa perluasan akses layanan keuangan syariah melalui inovasi digital dan kolaborasi ekosistem dapat menjadi bagian penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan menerapkan strategi offline-to-online melalui kerja sama dengan berbagai mitra strategis.

Salah satu kolaborasi dilakukan bersama Alfa Group yang memiliki lebih dari 23 ribu jaringan minimarket di seluruh Indonesia guna memperluas akses layanan perbankan syariah digital.

Selain itu, perseroan juga memperluas kerja sama dengan sejumlah mitra strategis seperti Flip, Mekari, Persis Solo, Muhammadiyah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bank Aladin Syariah juga ditunjuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) pada 2025.

Memasuki 2026, perseroan menargetkan penguatan kerja sama dengan mitra bisnis potensial, ekspansi produk dan layanan melalui aplikasi digital, jaringan offline mitra strategis, dan jaringan ATM BCA untuk layanan tarik tunai tanpa kartu.

Perseroan juga membidik pertumbuhan current account saving account (CASA) melalui akuisisi pendanaan secara organik, integrasi dengan ekosistem mitra strategis, serta optimalisasi kategori nasabah Aladin Premier yang menyasar segmen ritel menengah atas.

Pada kuartal I 2026, Bank Aladin Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp23,3 miliar.

Perseroan juga menyatakan akan terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi, tata kelola perusahaan, serta kualitas sumber daya manusia guna mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Garut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat meraih prestasi penghargaan Kategori Pengendalian Inflasi Terbaik I Tingkat Kabupaten untuk Wilayah Regional Jawa-Bali dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

"Kami menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan upaya kita untuk melaksanakan pengendalian inflasi," kata Bupati Garut Abdusy Syakur Amin di Garut, Jumat.

Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Garut, dan sejumlah kepala daerah lainnya yang meraih penghargaan dari Kemendagri yang diserahkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026) malam.

Bupati menyampaikan penghargaan tersebut merupakan keberhasilan bersama semua jajaran pihak terkait dan juga masyarakat dalam melaksanakan pengendalian inflasi di Garut.

"Upaya ini kita lakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan fluktuasi harga-harga," kata Bupati.

Ia mengatakan, penghargaan berkat kerja sama itu merupakan upaya pemerintah dalam menjaga inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan ikut serta dalam pengendalian inflasi, sehingga Kabupaten Garut berhasil meraih penghargaan dari Kemendagri RI.

Penghargaan itu, lanjut dia, bukan akhir, melainkan menjadi motivasi untuk terus berupaya melakukan inovasi dan kerja keras dalam membangun Garut yang lebih baik.

"Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi kami, bekerja lebih giat, lebih keras lagi untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Realisasi tersebut tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen. Bagus, artinya sesuai dengan target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai Rp1.365,4 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Secara rinci, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.059,3 triliun atau 33,6 persen dari pagu APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 52,6 persen secara tahunan.

Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) yang tercatat Rp517,7 triliun. Realisasi ini didorong oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, serta pencairan tunjangan hari raya (THR).

Sementara, belanja non-K/L mencapai Rp541,6 triliun. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Adapun komponen lain berupa belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp306,1 triliun atau mengalami kontraksi 4,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan total aset industri asuransi mencapai Rp1,2 kuadriliun pada April 2026, tumbuh sebesar 3,39 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Aset industri asuransi pada April 2026 mencapai Rp1.202,16 triliun atau naik 3,39 persen year-on-year,” ujar Ogi Prastomiyono di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, angka tersebut terdiri dari aset asuransi komersil sebesar Rp984,20 triliun, naik 4,65 persen yoy, serta aset asuransi nonkomersil senilai Rp217,96 triliun, terkontraksi 1,95 persen yoy.

Menilik kinerja asuransi komersil secara lebih detail, Ogi mengatakan pendapatan premi sektor tersebut mencapai Rp116,01 triliun per April 2026, menurun tipis 0,36 persen yoy.

Capaian tersebut terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 3,28 persen yoy menjadi Rp62,58 triliun serta premi asuransi umum dan reasuransi yang terkontraksi sebesar 4,32 persen yoy menjadi Rp53,43 triliun.

Secara agregat, kedua sektor tersebut masing-masing mencatatkan Risk Based Capital (RBC) sebesar 476,11 persen dan 311,74 persen, di atas ambang batas (threshold) sebesar 120 persen.

Sementara pada industri dana pensiun, total aset tumbuh sebesar 6,12 persen yoy menjadi Rp1,69 kuadriliun per April 2026. Namun, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pada Maret 2026 sebesar 10,54 persen yoy.

Angka tersebut terdiri dari aset program pensiun sukarela senilai Rp410,14 triliun, atau naik 5,63 persen yoy, serta aset program pensiun wajib yang melonjak 10,13 persen yoy menjadi Rp1,28 kuadriliun.

Kondisi berbeda terjadi pada industri penjaminan nasional yang mengalami penurunan nilai aset sebesar 1,28 persen yoy pada April 2026. Pada Maret 2026, industri penjaminan masih tercatat tumbuh 0,77 persen yoy.

“Pada perusahaan penjaminan, pada April 2026 nilai aset terkontraksi sebesar 1,28 persen yoy menjadi Rp46,73 triliun,” imbuh Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026