JAKARTA, KOMPAS.com - Pengakuan International Civil Aviation Organization (ICAO) terhadap Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF) menjadi sinyal penting bagi posisi Indonesia dalam peta transisi energi sektor penerbangan global.

POME resmi tercantum dalam dokumen “CORSIA Default Life Cycle Emissions Values for CORSIA Eligible Fuels” setelah melalui studi global CAEP/14 ICAO tentang Life Cycle Assessment (LCA) untuk jalur POME–HEFA berbasis Indonesia. Studi ini melibatkan PT Tripatra Engineering bersama Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS).

Pengajuan POME dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, dengan dukungan Kementerian Luar Negeri. Prosesnya dimulai sejak November 2024, mencakup pengumpulan data lapangan di pabrik kelapa sawit, penyusunan working paper untuk ICAO Working Group 5, serta diskusi teknis dengan negara-negara anggota.

Dalam evaluasi teknis yang berlangsung sekitar satu tahun, POME dibandingkan dengan studi akademik dari Hasselt University dan diverifikasi oleh Joint Research Centre (JRC). Hasilnya, POME memperoleh nilai LCA sebesar 18,1 gCO?e/MJ, lebih rendah dibandingkan avtur konvensional.

Nilai tersebut kini dapat digunakan sebagai default value dalam skema Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) bagi produsen SAF di seluruh dunia.

President Director & CEO Tripatra, Raymond Rasfuldi, mengatakan limbah cair industri kelapa sawit yang selama ini berpotensi menghasilkan emisi metana dapat dikonversi menjadi bahan bakar penerbangan berkelanjutan dengan emisi lebih rendah.

“Pendekatan ini menggambarkan penerapan ekonomi sirkular, di mana limbah industri diolah menjadi produk energi bernilai tinggi yang memberi manfaat ekonomi sekaligus menekan dampak lingkungan,” ujar Raymond dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

Ia menambahkan, keterlibatan Tripatra dalam studi internasional ini menegaskan peran perusahaan sebagai katalis kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem SAF di Indonesia. Menurut dia, pengembangan SAF berbasis POME juga berkontribusi langsung terhadap upaya dekarbonisasi sektor transportasi dan energi nasional.

Tekanan untuk menurunkan emisi di sektor penerbangan global terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data International Air Transport Association (IATA) menunjukkan industri penerbangan menyumbang sekitar 3 persen dari total emisi karbon dioksida global, yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil pesawat.

Melalui skema CORSIA, ICAO mendorong penggunaan SAF sebagai salah satu instrumen utama untuk mencapai target net-zero carbon emissions pada 2050. SAF dinilai strategis karena dapat digunakan langsung sebagai drop-in fuel tanpa modifikasi mesin pesawat maupun infrastruktur bandara.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F Laisa, menyebut pengakuan ICAO ini sebagai momentum besar bagi Indonesia.

“Persetujuan ICAO ini menegaskan bahwa POME secara resmi diakui sebagai bahan baku SAF dengan nilai emisi yang sangat kompetitif, mampu memberikan emission saving hingga 80 persen dibandingkan bahan bakar fosil,” kata Lukman, dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif lintas institusi. “Kami berterima kasih atas dukungan Kementerian Luar Negeri serta kontribusi teknis dari Tripatra dan IPOSS. Upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia di forum internasional,” ujarnya.

Tripatra mencatat, dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di sektor energi, perusahaan telah mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur biofuel, termasuk SAF. Menurut Raymond, penguatan industri biofuel nasional dinilai penting untuk mendukung ketahanan energi dan keberlanjutan jangka panjang Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah langkah fiskal untuk membantu pemerintah daerah yang terdampak bencana alam, mulai dari penyederhanaan penyaluran transfer ke daerah (TKD) hingga evaluasi pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kebijakan itu diberikan kepada 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.

"Karena itu kita akan menyederhanakan dan praktis membuat syarat salurnya itu bisa jadi lebih otomatis. Tentu ini setidaknya nanti untuk tahap tanggap darurat. Dan nanti kita lihat lagi situasi yang berikutnya," jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (16/12/2025).

Kebijakan ini diambil, kata Suahasil, karena pemerintah daerah dinilai tengah menghadapi keterbatasan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Selain itu, Kemenkeu juga akan melakukan asesmen terhadap pinjaman PEN yang dimiliki sejumlah pemerintah daerah.

Pinjaman tersebut sebelumnya digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur.

“Asesmen akan dilakukan untuk melihat sejauh mana infrastruktur yang dibiayai pinjaman PEN masih dapat dimanfaatkan setelah terdampak bencana, seperti banjir atau longsor,” ujar Suahasil.

Jika infrastruktur tersebut masih dapat digunakan, pemerintah akan mempertimbangkan opsi restrukturisasi pinjaman.

Namun, apabila infrastruktur mengalami kerusakan berat dan tidak lagi bisa difungsikan, Kemenkeu membuka kemungkinan penyederhanaan kewajiban hingga pemutihan pinjaman, khususnya untuk proyek yang dikelola melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Di sisi lain, Kemenkeu juga mulai menyiapkan anggaran tahun 2026 untuk mendukung pembangunan kembali infrastruktur di daerah terdampak bencana.

Anggaran tersebut akan dihimpun dari berbagai pos belanja pemerintah, termasuk di Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

Terkait penanganan awal bencana, Suahasil menyebut pemerintah telah menyalurkan bantuan dari APBN kepada 52 kabupaten/kota, masing-masing sebesar Rp 4 miliar, serta kepada tiga pemerintah provinsi.

Bantuan tersebut telah dicairkan untuk mendukung kebutuhan mendesak di daerah terdampak.

Pemerintah menegaskan akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyesuaikan kebijakan fiskal agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

SURABAYA, KOMPAS.com - PT. Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak perusahaan PT. Global Onkolab Farma (GOF) baru saja membuka pintu baru bagi pemenuhan kebutuhan alat pemeriksaan kanker untuk rumah sakit di Indonesia.

GOF meresmikan fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka khususnya Fluorodeoxyglucose (FDG) di Sidoarjo, Jawa Timur sekaligus rumah produksi kedua di Indonesia setelah Jakarta.

Fasilitas ini diharapkan akan menunjang kebutuhan alat pemeriksaan dan deteksi dini untuk menekan angka kasus kematian kanker di Indonesia yang selama ini masih terbatas.

Proses produksi, distribusi hingga penggunaan telah melalui uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) juga fasilitasi Kementerian Kesehatan.

Group Marketing Head, Yoppy Hadi Soeyanto mengatakan fasilitas produk radioisotop dan radiofarmaka Kalbe memiliki sistem keamanan face recognition untuk menghindari kebocoran data.

“Artinya untuk area-area khusus yang radiation control area itu hanya beberapa petugas dengan otorisasi khusus yang bisa masuk ke area itu,” kata Yoppy, Selasa (16/12/2025).

Selain itu, petugas proteksi radiasi secara rutin setiap hari akan melakukan pengukuran wilayah sebagai bagian dari protokol sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan perusahaan dan pengawasan Bapeten.

“Kami juga bekerja sama dengan BRIN untuk melakukan pengujian rona lingkungan setiap setahun sekali untuk memastikan bahwa cemaran radiasi itu tidak melewati ambang batas,” terangnya.

Hal itu dilakukan agar menjaga lingkungan sekitar tetap aman dan tidak terpapar radiasi. Meski begitu, Yoppy menegaskan bahwa produk radioisotop dan radiofarmaka Kalbe tidak mengandung zat radioaktif.

“Karena setiap 109 menit maka kadar radioaktifnya akan meluruh setengahnya. Meskipun kami memastikan bahwa secara internasional ini dikondiser radiofarmaka sangat aman,” tuturnya.

Berbeda dengan radiasi Cesium-137 dari pabrik pengolahan besi bekas PT Peter Metal Technology (PMT) di Cikande, Banten yang memapar lingkungan.

“Radiofarmaka sangat anan sehingga memang diterapkan ke manusia tentu kalau cesium tidak akan ada yang melakukannya bahkan megang pun tidak. Kami tetap melakukan prosedur keamanan,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang fluktuatif sepanjang 2025 dinilai menggambarkan pola pemulihan ekonomi yang masih rentan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, pertumbuhan ekonomi tersebut masih sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dan kondusifitas perekonomian.

“Oleh karena itu, momentum pemulihan kepercayaan masyarakat pada pemerintah yang meningkat mulai Oktober 2025, menjadi momentum yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi” ujar Aviliani dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

FREEPIK/PIKISUPERSTAR Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Aviliani menambahkan, penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) & Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 200 triliun pada kluster pertama dan Rp 76 triliun pada klaster kedua menjadi katalis positif.

Aksi pemerintah tersebut berimplikasi pada menurunnya biaya dana (cost of fund) yang berdampak pada penurunan bunga deposito dan kredit.

Selanjutnya investasi dan konsumsi juga meningkat yang terbuakti dengan adanya 21 kali rekor tertinggi atau all time high (ATH) di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Lebih lanjut, Aviliani menjabarkan, pemerintah juga telah menggelontorkan program paket stimulus 8+4+5 yakni 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program lanjutan tahun 2026, dan 5 program padat karya menjadi sinyal positif.

Pasalnya dana sebesar Rp 16,23 triliun akan disalurkan ke masyarakat.

PIXABAY Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Media asing soroti pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

Satgas ini bertujuan mengakselerasi pelaksanaan program strategis nasional, investasi, dan kebijakan ekonomi yang berfokus pada debottlenecking, koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Satgas ini juga akan memastikan realisasi anggaran sesuai target menjadi angin segar bagi masyarakat karena 90 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional ditopang oleh sektor swasta dan konsumsi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya angka di atas kertas, perlunya pemerataan dan juga ekspektasi masyarakat bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Maka dengan roda ekonomi yang bergerak lebih cepat maka keputusan finansial masyarakat menjadi lebih optimistis,” ungkap dia.

Secara global, optimisme terhadap pemulihan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan International Monetary Fund (IMF) yang merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 sebesar 3,2 persen dari sebelumnya 3 persen pada Juli 2025.

Sedangkan, pada 2026 IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia bisa tembus 3,1 persen.

Peluang sektor asuransi pada 2026

Sejalan dengan dinamika ekonomi tersebut, sektor asuransi juga menunjukkan prospek positif menuju 2026.

Didukung digitalisasi, peningkatan literasi, dan tumbuhnya kelas menengah, industri ini mencatat kinerja solid dengan total aset mencapai Rp 1.181,21 triliun per September 2025, atau naik 3,39 persen secara tahunan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat fondasi industri melalui regulasi baru, termasuk kenaikan modal minimum, pemisahan unit syariah, dan standar pelaporan risiko, untuk mendorong industri yang lebih sehat dan kompetitif.

Direktur Kepatuhan Allianz Life Indonesia Hasinah Jusuf, memaparkan bahwa sektor asuransi tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Hingga September 2025, total pendapatan premi industri tercatat sebesar Rp 132,85 triliun, dengan sektor asuransi jiwa masih mengalami kontraksi 2,06 persen secara tahunan.

Pada 2026, industri asuransi tidak hanya menunjukkan ketahanan, tetapi juga bersiap menjalankan berbagai regulasi baru, seperti skema co-payment, pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM), penguatan underwriting berbasis risiko, serta percepatan digitalisasi layanan.

Kewajiban pemenuhan ekuitas minimum sesuai POJK 23/2023 juga menjadi langkah penting untuk memperkuat permodalan dan perlindungan pemegang polis.

Selain itu, hadirnya kebijakan Lembaga Penjaminan Polis (LPP) yang akan berlaku pada 2028 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan konsumen.

Seluruh kebijakan ini diharapkan membentuk industri yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Allianz Life dan Allianz Syariah mencatat pendapatan premi total sebesar Rp 15,2 triliun hingga kuartal III-2025.

Allianz Indonesia juga terus memperkuat edukasi keuangan melalui berbagai program dan kegiatan literasi serta edukasi asuransi melalui berbagai kanal, baik online maupun secara langsung ke sekolah-sekolah, hingga komunitas lokal dan pelaku usaha mikro.

Melalui beragam program literasi yang dilakukan, Allianz telah menjangkau lebih dari 1 juta penerima manfaat.

"Ketahanan industri asuransi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada persepsi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, industri, dan media sangat penting untuk membangun narasi positif mengenai peran asuransi bagi stabilitas finansial keluarga,” tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memberikan relaksasi kredit sebesar Rp 1,93 triliun kepada nasabah kredit konsumer yang terdampak bencana di Sumatera.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan dan klasifikasi tingkat kerusakan, terdapat 22.879 nasabah kredit konsumer yang akan mendapatkan relaksasi kredit.

Nasabah ini tersebar di wilayah kantor BTN di Banda Aceh, Medan, Padang, dan Pematang Siantar, dengan total nilai kredit konsumer mencapai Rp 1,93 triliun.

"Data jumlah nasabah terdampak ini masih akan terus bergerak seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan. Karena itu, relaksasi kredit kami berikan secara bertahap dan adaptif, sesuai kondisi terbaru di masing-masing wilayah terdampak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

Nixon mengungkapkan, relaksasi kredit yang akan diberikan berbentuk restrukturisasi kredit yang disesuaikan dengan tingkat dampak bencana masing-masing nasabah.

Nasabah dengan kategori terdampak ringan memperoleh masa tenggang pembayaran angsuran hingga 6 bulan, kategori terdampak sedang hingga 9 bulan, dan kategori terdampak berat hingga 12 bulan.

Kebijakan restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi bank.

"Kami melakukan klasifikasi dampak secara menyeluruh agar kebijakan relaksasi benar-benar tepat sasaran. Setiap nasabah kredit konsumer mendapatkan perlakuan sesuai kondisi yang dialami, bukan disamaratakan," ucapnya.

Nixon bilang, relaksasi kredit diberikan sebagai bentuk keberpihakan BTN kepada nasabah kredit konsumer yang terdampak langsung bencana, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.

Hal ini untuk menjaga keberlangsungan kemampuan bayar nasabah pascabencana serta mendukung pemulihan ekonomi daerah.

"Kami ingin memastikan nasabah terdampak tidak kehilangan kesempatan untuk bangkit, sekaligus tetap dapat menjalankan kewajiban kreditnya secara berkelanjutan," kata Nixon.

Dalam pelaksanaannya, nasabah kredit konsumer dapat mengajukan permohonan restrukturisasi melalui kantor cabang BTN sesuai domisili atau lokasi agunan, dengan melampirkan identitas diri serta keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan debitur dan/atau agunan terdampak langsung oleh bencana.

"BTN akan melakukan verifikasi dan asesmen untuk memastikan relaksasi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk membantu debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan peraturan OJK (POJK) yang memperpanjang relaksasi restrukturisasi KUR hingga tiga tahun.

"Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk mengatur penanganan KUR di tiga provinsi tersebut," jelasnya dalam Konpers di Jakarta pada Selasa (16/12/2025).

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi kredit, fintech, pinjaman daring.

Airlangga menyebut, relaksasi KUR dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung dari Desember 2025 hingga Maret 2026, di mana debitur tidak diwajibkan membayar angsuran.

Pada periode ini, penyalur KUR tidak menerima pembayaran angsuran, sementara lembaga penjamin dan asuransi juga tidak mengajukan klaim.

Lalu pada tahap kedua ditujukan bagi debitur KUR yang usahanya tidak dapat dilanjutkan sama sekali akibat dampak bencana.

Untuk kelompok ini, pemerintah menyiapkan skema relaksasi lanjutan, termasuk kemungkinan penghapusan kewajiban.

Sementara itu, bagi debitur yang masih dapat melanjutkan usahanya, pemerintah memberikan relaksasi berupa perpanjangan tenor, penambahan plafon kredit, serta subsidi bunga dan subsidi margin.

Subsidi bunga ditetapkan nol persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027.

Skema serupa juga berlaku bagi debitur KUR baru, dengan bunga nol persen pada 2026, 3 persen pada 2027, dan kembali normal menjadi 6 persen pada tahun berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Selasa (16/12/2025).

Pada penutupan perdagangan, IHSG menguat 0,43 persen atau 36,81 poin ke level 8.686,47.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip melalui RTI, sepanjang sesi perdagangan, IHSG dibuka di posisi 8.696,70 dan sempat menyentuh level tertinggi di 8.700,86 dan level terendah 8.611,35, sebelum kembali bergerak menguat hingga penutupan.

PIXABAY/PETE LINFORTH Ilustrasi pasar saham.

Dari sisi pergerakan saham, 355 saham menguat, 296 saham melemah, dan 146 saham lainnya bergerak stagnan.

Adapun kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia menjadi Rp 15.938,51 triliun.

Aecara sektoral, teknologi menjadi motor penggerak utama dengan kenaikan paling 3,16 persen, energi menguat 1,37 persen, dan infrastruktur naik 0,84 persen.

Kemudian, saham sektor transportasi dan logistik menguat 0,59 persen, properti naik tipis 0,54 persen, industri menguat 0,29 persen, barang konsumsi non-primer naik 0,34 persen, dan industri dasar menguat 0,05 persen.

Di sisi lain, sektor kesehatan terkoreksi 0,15 persen, diikuti keuangan yang melemah tipis 0,10 persen, sementara barang konsumsi primer turun 0,06 persen.

Lebih jauh, pergerakan saham unggulan yang tergabung dalam indeks LQ45 berlangsung bervariasi. Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) ditutup melemah 2,71 persen ke level Rp 8.075.

PIXABAY/SERGEI TOKMAKOV Ilustrasi saham. Membangun kekayaan dari pasar saham bukan soal keberuntungan. Investor sukses memiliki tujuh kebiasaan yang mereka lakukan secara konsisten dan terbukti menghasilkan dalam jangka panjang.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) turun 2,38 persen ke harga Rp 3.690. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) terkoreksi 0,90 persen ke Rp 4.400.

Berbeda dengan bank besar lainnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) justru mampu menguat tipis 0,20 persen dan ditutup di level Rp 5.000.

Saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mencatatkan kenaikan 1,44 persen ke harga Rp 3.520. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) melonjak 5,04 persen ke Rp 2.710, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) naik 0,60 persen ke Rp 8.350.

Adapun PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) masing-masing stagnan di Rp 6.775 dan Rp 2.650.

Saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) melemah 1,10 persen ke Rp 1.805, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun 1,98 persen ke Rp 2.970. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) juga terkoreksi 1,86 persen ke level Rp 21.150.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menguat 0,88 persen ke Rp 2.280, sementara PT Bumi Resources Tbk (BUMI) naik 1,16 persen ke harga Rp 348.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) turun 0,55 persen ke Rp 1.810. PT United Tractors Tbk (UNTR) melemah 0,71 persen ke Rp 28.150.

Dari sektor properti, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) terkoreksi 1,71 persen ke level Rp 860. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) melonjak 4,62 persen ke harga Rp 68.

Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) menguat 0,73 persen dan ditutup di Rp 2.770, dan PT Astra International Tbk (ASII) bergerak stagnan di level Rp 6.600.

KOMPAS.com - Direktur Utama AdaKami Bernardino Moningka Vega menilai pertumbuhan industri pinjaman daring (pindar) menjadi momentum penting untuk memperkuat akses layanan keuangan digital yang aman, terjangkau, dan bertanggung jawab.

Pandangan tersebut ia sampaikan dalam sesi paparan pada Bulan Fintech Nasional Festival yang diselenggarakan Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Bernardino mengatakan, kinerja industri pindar menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Pada September 2025, penyaluran pembiayaan tercatat tumbuh 22,16 persen secara tahunan dengan total nilai mencapai Rp 90,99 triliun.

Capaian tersebut mencerminkan semakin luasnya jangkauan layanan pinjaman daring serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap fintech lending sebagai alternatif pembiayaan di luar sistem perbankan tradisional.

Menurut Bernardino, perkembangan ini sekaligus menegaskan peran strategis fintech lending dalam memperluas akses kredit yang inklusif.

Di tengah kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang, layanan pindar dinilai mampu menjangkau segmen masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Dalam konteks tersebut, ia menegaskan komitmen AdaKami untuk terus memperkuat teknologi dan tata kelola perusahaan.

Upaya itu dilakukan agar penyaluran pendanaan tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab.

“Fintech lending hadir untuk menjembatani kebutuhan akses keuangan masyarakat secara lebih cepat, aman, dan terukur. Di AdaKami, visi kami adalah menjadi perusahaan fintech lending dengan teknologi terdepan di Indonesia sehingga kami dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pendanaan yang bertanggung jawab,” ujar Bernardino dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (16/12/2025).

Ia juga menekankan bahwa keberlanjutan industri hanya dapat dicapai melalui kolaborasi multidimensi yang memadukan data, manajemen risiko, dan integrasi teknologi.

Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam menjaga kesehatan portofolio, memitigasi risiko, sekaligus memperluas jangkauan kredit yang layak dan inklusif bagi masyarakat.

Dok. Istimewa Direktur Utama AdaKami Bernardino Moningka Vega (tengah).

4 pilar untuk model kredit

Dalam sesi panel, Bernardino menyampaikan empat pilar utama yang harus diperkuat bersama oleh industri dan regulator untuk membangun model kredit yang berkelanjutan.

Pertama, berbagi data sebagai fondasi utama. Kolaborasi data antara platform pindar, biro kredit, dan penyedia data alternatif memungkinkan terciptanya riwayat kredit yang lebih kaya dan akurat.

Melalui integrasi data biro kredit dengan data-data innovative credit scoring, pertukaran data dapat dilakukan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan ketepatan underwriting dan menekan potensi gagal bayar.

Selain itu, penggunaan intelijen penipuan bersama dan data perilaku yang dianonimkan dapat membantu memperkuat keamanan ekosistem.

Kedua, skoring interoperable dan standardisasi penilaian risiko. Adopsi kerangka skoring yang interoperable akan menghasilkan penilaian risiko yang konsisten antarlembaga.

Hal tersebut membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan harga, meningkatkan kepercayaan antarpelaku industri, serta membuka peluang pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Ketiga, jaminan kredit dan skema berbagi risiko yang terarah. Skema penjaminan atau risk-sharing membantu menutup kerugian tak terduga, khususnya pada segmen dengan risiko tinggi atau kelompok yang belum terlayani sistem keuangan formal.

Dengan skema tersebut, pemberi pinjaman dapat memperluas akses kredit secara bijak tanpa mengorbankan kualitas portofolio.

Keempat, platform kolaborasi terintegrasi. Ketiga pilar sebelumnya dapat dioptimalkan melalui platform kolaboratif yang aman dan teregulasi.

Ekosistem terintegrasi ini menciptakan simbiosis yang saling memperkuat yang mana lender dapat tumbuh, borrower memperoleh akses yang adil, dan risiko dapat dikelola secara kolektif.

Menutup paparannya, Bernardino menegaskan komitmen AdaKami untuk berinovasi dan memperkuat sinergi dengan regulator, industri, serta pemangku kepentingan lain.

“Akselerasi keuangan digital harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kolaborasi. Dengan teknologi yang tepat dan tata kelola risiko yang kuat, kita bisa memastikan pertumbuhan fintech lending yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Bernardino.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan mengirim tim Project Management Office (PMO) dan tenaga ahli atau asisten bisnis ke Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) untuk menginventarisasi permasalahan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang terdampak banjir.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengakui bahwa bencana banjir turut berdampak pada infrastruktur serta sumber daya Kopdes di tiga provinsi tersebut.

Untuk memulihkan masing-masing unit koperasi, Kemenkop terlebih dahulu akan melakukan pendataan dan inventarisasi masalah secara langsung di lapangan.

“Kalau kita memang akan menempatkan posko di tiga daerah yang terkena bencana tersebut. Terus kemudian nanti petugas-petugas kami, baik dari Dinas pun dari tenaga bisnis asisten dan dari PMO yang kita perbantukan sebagai volunteers, itu nanti akan membantu memecahkan masalah-masalah yang ada di sana,” ujar Ferry saat seremoni penyerahan bantuan peduli bencana Sumatera, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Namun demikian, Menkop belum dapat memastikan jumlah Kopdes Merah Putih yang terdampak banjir di ketiga provinsi tersebut.

Berdasarkan data Dinas Koperasi Aceh, hingga Juni 2025 tercatat sebanyak 6.495 desa di Aceh telah membentuk Koperasi Desa Merah Putih.

Sementara itu, Dinas Koperasi Sumatera Barat mencatat hingga September 2025 terdapat 1.265 unit Kopdes yang telah terbentuk dan sebelumnya ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober lalu.

Adapun data dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan sebanyak 6.110 Kopdes Merah Putih telah dibentuk hingga Juni 2025.

Saat ini, Kementerian Koperasi masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh data terbaru mengenai jumlah Kopdes yang terdampak bencana banjir.

Ferry menegaskan bahwa fokus utama kementerian saat ini adalah pemulihan koperasi di wilayah terdampak.

“Karena ini juga kita harus memprioritaskan fokus perhatian kita terhadap pemulihan-pemulihan yang di sana. Dan mungkin setahun ini nanti baru kita mengimplementasikan,” paparnya.

Kemenkop Salurkan Bantuan Rp 1,6 Miliar untuk Korban Bencana di Sumatera.

Kemenkop menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bantuan yang dilepas langsung oleh Ferry Juliantono tersebut berupa barang kebutuhan dasar dan uang tunai.

Bantuan ini dihimpun melalui sumbangan karyawan Kementerian Koperasi serta dukungan dari mitra dan gerakan koperasi di seluruh Indonesia.

“Dari Kementerian Koperasi kita patungan, kemudian dari gerakan koperasi juga, dari koperasi-koperasi yang ada di Gerakan Koperasi kita patungan,” ucap Menkop.

Ia menjelaskan, total bantuan yang telah terkumpul dan akan disalurkan ke tiga wilayah terdampak hingga hari ini mencapai Rp 1,63 miliar.

Bantuan terdiri dari alat penyulingan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air layak konsumsi, mobile toilet, perlengkapan mandi, mainan anak-anak, serta bantuan uang tunai.

Selain menyalurkan bantuan hasil donasi, Kemenkop juga akan berkoordinasi dengan satuan TNI untuk menyelamatkan produk-produk koperasi yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Produk-produk tersebut rencananya akan ditampung oleh Kemenkop untuk kemudian dibantu proses pemasarannya.

Hasil penjualan selanjutnya akan dikembalikan kepada koperasi terkait agar dapat menjadi sumber pendanaan pascabencana.

“Contoh ada koperasi di Kabupaten Bener Meriah, itu ada kopi sebanyak 200 ton yang sekarang kita sedang mengirim surat ke Pak Panglima untuk menggunakan pesawat Angkatan Udara mengangkut kopi-kopi untuk kami tampung, kemudian dijual untuk membantu mereka,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gotrade menyoroti pentingnya edukasi bagi investor pemula agar tidak terjebak perilaku fear of missing out (FOMO) yang kerap memicu keputusan investasi tanpa perhitungan matang.

Melalui acara The Roundtable Surabaya akhir pekan lalu, Gotrade menekankan bahwa meningkatnya minat masyarakat terhadap saham perlu diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai.

Head of Legal Gotrade Indonesia, Andika Firnada, mengatakan, kemudahan akses ke saham global, khususnya pasar Amerika Serikat, telah membuka peluang investasi yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

Namun, akses yang semakin mudah tersebut juga harus diiringi pemahaman yang benar agar investor tidak sekadar ikut-ikutan tren.

“Literasi keuangan masyarakat kita sebenarnya sudah cukup bagus. Sekarang akses semakin terbuka, masyarakat tidak hanya bisa beli saham perusahaan Indonesia, tetapi juga saham-saham Amerika,” ujar Andika dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Menurut Andika, kesalahan paling umum yang dilakukan investor pemula adalah membeli saham yang sedang ramai tanpa analisis mendalam, baik dari sisi fundamental maupun teknikal.

Perilaku FOMO ini kerap membuat investor masuk di harga tinggi dan keluar dalam kondisi rugi.

“Misalnya melihat semua orang beli Nvidia, ikut beli tanpa lihat kondisi. Akhirnya beli di pucuk, jual di bawah,” ujarnya.

Ia menegaskan, edukasi menjadi fondasi utama agar investor mampu memahami analisis fundamental dan teknikal secara tepat. Proses tersebut, kata dia, dimulai dari pemahaman produk investasi seperti saham dan ETF, lalu dilanjutkan dengan pemetaan profil risiko masing-masing investor.

“Tidak semua investor cocok dengan saham agresif. Kalau mereka risk averse, tentu pilihannya lebih ke saham blue chip atau yang anti siklis,” jelas Andika.

Melalui kegiatan ini, Gotrade juga mengingatkan masyarakat agar berinvestasi secara disiplin dengan menggunakan uang dingin, bukan dana kebutuhan sehari-hari atau dana pinjaman.

“Jangan sampai all-in lalu besoknya pinjol. Itu sama saja bunuh diri,” katanya.

Selain itu, Andika mengimbau investor untuk lebih waspada terhadap maraknya penipuan berkedok investasi yang mengatasnamakan platform resmi maupun influencer.

“Cek dulu kebenarannya. Kalau ragu, hubungi platform resminya agar tidak terjebak scam,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono alias Mas Dar, menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menindak semua dugaan pelanggaran yang dinilai memperparah banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, termasuk sawit.

Pernyataan itu Mas Dar sampaikan saat dimintai tanggapan terkait munculnya dugaan bahwa perkebunan sawit turut andil menyebabkan bencana besar di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

“Anda semua sudah lihat pernyataan Presiden kemarin dalam rapat kabinet bahwa yang melanggar, tidak ada ragu-ragu, presiden pasti tindak semua,” kata Mas Dar saat ditemui di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (16/12/2025).

Mas Dar menegaskan, tidak ada pihak manapun yang tidak bisa ditindak karena diduga melakukan pelanggaran.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto disiarkan secara terbuka dan live di televisi.

Prabowo, kata Mas Dar, menyatakan agar pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga timbul banjir bandang dan tanah longsor harus dijatuhi hukuman setimpal. “Dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kira-kira gitu,” ujar Mas Dar.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan telah menyegel empat perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah banjir di Sumatera yang mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia.

PT Agincourt Resources, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru, dan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) disegel pada Jumat (5/12/2025).

Sementara, PT Sago Nauli disegel pada Minggu (7/12/2025).

Vice President (VP) Corporate Communication PTPN III, Dahlia Mutiara Chairuman, mengatakan pihaknya telah memenuhi seluruh syarat, termasuk analisis dokumen dampak lingkungan (AMDAL).

“Kami telah memenuhi semua syarat baik perizinan, termasuk analisis dampak lingkungan. Perusahaan memiliki komitmen tinggi terhadap praktik-praktik budidaya perkebunan lestari,” ujar Dahlia saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/12/2025) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bakal memberikan relaksasi kredit bagi nasabah kredit yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal ini sesuai dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditetapkan pada 10 Desember kemarin.

Adapun pemberian relaksasi mengacu pada Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2022.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, BTN mengapresiasi langkah OJK yang menetapkan kebijakan relaksasi kredit kepada debitur yang terdampak bencana banjir dan longsor di tiga wilayah tersebut.

Sebab, bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera mempengaruhi perekonomian di daerah terdampak dan kemampuan debitur untuk membayar kredit.

"BTN tentunya akan memberikan perlakuan khusus bagi nasabah yang terdampak bencana alam tersebut, sesuai dengan ketetapan OJK," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (16/12/2025).

Dia mengungkapkan, pemberian relaksasi kredit dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah.

Saat ini, bank berkode emiten BBTN ini masih terus melakukan pendataan dan pengkajian terhadap nasabah-nasabah yang terdampak bencana dengan mengacu kepada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022.

BTN akan melakukan asesmen berdasarkan ketetapan OJK, yang membagi bentuk relaksasi menjadi tiga jenis, yaitu penilaian kualitas kredit dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran untuk plafon sampai Rp10 miliar;

penetapan kualitas lancar untuk kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, baik sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana;

serta pemberian pembiayaan baru untuk debitur terdampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah, sehingga tidak menerapkan konsep one obligor atau risiko kredit dikelompokkan menjadi satu kesatuan risiko tunggal yang berlaku untuk seluruh grup perusahaan atau keluarga debitur tersebut.

"Dalam ketetapan OJK, kebijakan relaksasi ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan tanggal 10 Desember 2025," tambahnya.

Sementara itu, BTN juga mengapresiasi langkah OJK yang memberikan relaksasi berupa perpanjangan waktu pelaporan bagi bank yang berada di wilayah terdampak bencana, karena sangat membantu meringankan beban administratif bagi jaringan kantor cabang BTN yang juga terkena dampak, baik di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.

Sebab, meskipun saat ini jaringan kantor BTN di ketiga daerah tersebut sudah kembali beroperasi, relaksasi tersebut akan membantu dalam operasional kantor-kantor BTN di wilayah terdampak.

Kemudian, terkait dampak bencana Sumatera terhadap rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) dari wilayah tersebut, dia menyebut pihaknya saat ini masih terus menghitung.

"Namun, dapat kami pastikan BTN terus menjaga kualitas kredit melalui manajemen risiko yang ketat dan penerapan prinsip kehati-hatian, sehingga secara keseluruhan dapat menjaga NPL di level yang stabil," tuturnya.