JAKARTA, KOMPAS.com-Realisasi investasi hilirisasi di Indonesia mencapai Rp 147,5 triliun pada kuartal I 2026.

Nikel menjadi kontributor utama dengan nilai investasi sekitar Rp 41,5 triliun.

Namun, keberhasilan hilirisasi nikel tidak lagi hanya diukur dari kapasitas produksi dan besarnya investasi. Industri juga dituntut mampu memenuhi standar keberlanjutan sebagai syarat memperoleh akses pasar global.

Isu tersebut menjadi fokus diskusi bertajuk “Responsible Downstreaming at Scale: North Maluku Sustainable Experience” yang digelar Kadin Komite Bilateral UK dan Irlandia dalam rangka Indonesia Critical Minerals Conference 2026.

Diskusi itu mempertemukan pemerintah daerah, pelaku industri, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan sektor mineral kritis.

Forum tersebut membahas upaya Maluku Utara membangun praktik hilirisasi yang bertanggung jawab di tengah meningkatnya kebutuhan mineral kritis untuk mendukung transisi energi dunia.

Kegiatan ini menjadi rangkaian North Maluku Sustainability Trip yang berlangsung di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) pada 1 sampai 2 Juni 2026.

Ketua bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Komite Bilateral UK dan Irlandia, Ovan Tito, memaparkan hasil kunjungan Kadin bersama para pembicara ke IWIP, Maluku Utara.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan ekosistem hilirisasi nikel di Maluku Utara dan berbagai upaya menjadikan kawasan tersebut sebagai referensi global praktik responsible downstreaming.

“Banyak peserta datang dengan berbagai perspektif dan ekspektasi mengenai industri nikel Indonesia. Namun setelah melihat langsung operasional di lapangan, investasi lingkungan yang dilakukan, serta keterbukaan berbagai pihak dalam berdialog, kami melihat sebuah ekosistem industri yang beroperasi pada skala kelas dunia dan terus berupaya meningkatkan standar keberlanjutannya,” ujar Ovan lewat keterangan pers, Sabtu (6/6/2026).

Dampak hilirisasi terlihat dari peningkatan nilai ekspor produk turunan nikel.

Nilainya naik hampir 10 kali lipat, dari 3,3 miliar dollar AS pada 2018 menjadi 34 miliar dollar AS pada 2024.

Maluku Utara kini menjadi salah satu simpul penting dalam rantai pasok mineral kritis global. Daerah ini menyumbang sekitar 13 sampai 15 persen terhadap pasokan nikel dunia.

Pada kuartal I 2026, ekonomi Maluku Utara tumbuh 19,64 persen, tertinggi di Indonesia.

Pertumbuhan itu ditopang aktivitas pengolahan dan pertambangan yang terus berkembang.

Komoditas berbasis besi dan baja, nikel, serta bahan kimia anorganik menyumbang 96,65 persen dari total ekspor daerah.

Angka tersebut menunjukkan peran sentral hilirisasi dalam struktur ekonomi Maluku Utara saat ini.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan keberhasilan hilirisasi tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi yang masuk.

Menurut dia, tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat lokal mengambil peran lebih besar dalam rantai nilai industri.

Peran itu bisa dilakukan sebagai tenaga kerja terampil, pelaku usaha, maupun pemasok yang mendukung aktivitas industri di daerah.

“Karena itu kami sedang memperkuat pendidikan dan keterampilan masyarakat agar lebih banyak warga Maluku Utara dapat mengambil peran yang lebih besar dalam industri. Kami juga sedang mendorong pengembangan pendidikan vokasi dan politeknik yang relevan dengan kebutuhan sektor industri, sehingga ke depan semakin banyak masyarakat lokal yang dapat mengisi posisi-posisi strategis,” ucap Sherly.

Sherly mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak hanya ingin membangun kawasan industri yang lebih besar hingga 2030.

Pemerintah daerah juga ingin memastikan masyarakat memperoleh akses lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi.

Ambisi tersebut berjalan seiring dengan meningkatnya peran Maluku Utara dalam rantai pasok mineral kritis dunia.

Posisi strategis itu membuat praktik hilirisasi Indonesia semakin disorot pasar global, terutama terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG).

Executive Director NiPERA, Chris Schlekat, mengatakan pasar global akan semakin menuntut bukti konkret atas praktik keberlanjutan produsen nikel.

Menurut dia, penggunaan standar internasional yang kredibel menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga daya saing industri Indonesia.

“Ke depan, akses pasar global akan semakin ditentukan oleh kemampuan produsen untuk menunjukkan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dapat diverifikasi. Karena itu, penting bagi industri untuk mengacu pada standar yang kredibel, relevan, dan berbasis sains agar klaim mengenai praktik-praktik tersebut dapat diukur secara objektif,” tutur Chris.

Co-Head of Responsible Sourcing Glencore, Ilse Schoeters, menilai salah satu perbedaan utama antara Indonesia dan negara dengan industri pertambangan yang lebih matang terletak pada usia industri serta penerapan prinsip ESG yang telah berlangsung lebih lama.

“Industri nikel Indonesia berkembang dalam kecepatan yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari satu dekade, kawasan industri dan rantai nilai yang kompleks telah tumbuh dengan sangat cepat. Kami melihat ada perusahaan yang sudah menunjukkan kemajuan dalam mengintegrasikan ESG ke dalam operasionalnya, sementara beberapa yang lain masih dalam proses membangun sistem yang diperlukan,” ujarnya.

Di tengah pesatnya perkembangan industri nikel nasional, kemampuan menunjukkan kinerja keberlanjutan secara terbuka dan terukur dinilai akan semakin penting.

Community Outreach Coordinator Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), Andre Barahamin, mengatakan pengakuan global terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab sangat ditentukan oleh komitmen perusahaan menjalani proses evaluasi yang transparan dan independen.

“Transparansi bukan tentang membuka ruang untuk saling menyalahkan, tetapi memberikan fondasi yang sama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memahami kemajuan yang telah dicapai dan perbaikan yang masih perlu dilakukan. Audit independen dapat membantu perusahaan memetakan langkah perbaikan secara lebih jelas sekaligus membangun kepercayaan dengan masyarakat, investor, dan pasar global,” kata Andre.

JAKARTA, KOMPAS.com-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta regulasi terkait lama barang berada di pelabuhan diperkuat.

Menurut Purbaya, aturan tersebut perlu dibuat adil dan tidak langsung melipatgandakan denda secara mendadak.

Denda perlu ditentukan berdasarkan batas waktu yang wajar bagi barang untuk berada di pelabuhan.

“Saya minta untuk dilihat regulasinya dan dibuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini,” kata Purbaya dalam kunjungan kerja ke Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya mengatakan, sejumlah importir sengaja meninggalkan barang selama berbulan-bulan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut dia, hal itu terjadi karena biaya denda penumpukan lebih murah dibandingkan biaya menyewa gudang di luar pelabuhan.

Kondisi tersebut membuat kapasitas pelabuhan penuh dan menurunkan kinerja logistik.

Purbaya mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok untuk menindaklanjuti informasi soal penumpukan sekitar 3.000 dokumen atau surat yang belum terselesaikan.

Selain itu, terdapat sekitar 3.100 unit kontainer yang masih menumpuk.

Kondisi tersebut dikeluhkan sebagian pelaku usaha karena mengganggu pasokan bahan baku.

Penumpukan itu juga meningkatkan dwelling time atau waktu tunggu kontainer dan kargo di area pelabuhan.

“Jadi saya lihat ke sini, semuanya sudah diinstruksi untuk perbaikan secepatnya, sudah turun dari katanya dari 3.000 ke 2.500,” ungkap Purbaya.

Minta tambah personel

Berdasarkan penjelasan di lapangan, penumpukan barang terjadi karena belum ada regulasi yang mengatur lama tinggal komoditas di pelabuhan.

Alasan lain ialah peningkatan jumlah barang masuk yang tinggi pada April sampai Mei 2026.

Namun, Purbaya menilai alasan tersebut kurang masuk akal jika dijadikan pembenaran atas lambatnya proses pengurusan barang.

“Kalau masalahnya itu (peningkatan jumlah barang masuk), saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 kali shift atau lebih, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula, sekitar 500,” ucap Menkeu.

Purbaya menilai penambahan personel dan pola kerja penuh waktu perlu dilakukan untuk mempercepat penyelesaian dokumen dan mengurangi tumpukan kontainer.

Ia meminta perbaikan dilakukan segera agar arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok kembali normal.

TANGERANG, KOMPAS.com- Alarm peringatan kedaruratan di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sempat berbunyi pada Sabtu (6/6/2026) siang.

Alarm berbunyi setelah muncul kepulan asap di area Terminal 2D.

Peristiwa tersebut sempat terekam dalam video berdurasi 12 detik yang beredar di media sosial.

Video itu menunjukkan situasi peringatan kedaruratan sempat menjadi perhatian petugas dan calon penumpang di area terminal.

Kepulan asap yang cukup tebal terlihat memenuhi sejumlah area terminal.

Kondisi itu membuat sirine atau alarm peringatan kedaruratan berbunyi cukup lama.

Asst Deputy Communication & Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudistiawan membenarkan kejadian tersebut.

Menurut dia, asap berasal dari kendaraan operasional ground handling yang mengalami gangguan teknis.

"Kami menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, sumber asap berasal dari salah satu kendaraan operasional milik ground handling yang mengalami gangguan teknis saat berada di area makeup baggage Terminal 2D," katanya saat dikonfirmasi ANTARA di Tangerang.

Yudistiawan mengatakan, petugas operasional bandara bersama Unit Airport Rescue and Fire Fighting atau ARFF langsung diterjunkan ke lokasi.

Tim operasional bergerak untuk mengamankan area, melakukan penanganan awal, dan mengevakuasi kendaraan yang mengalami gangguan teknis.

Kendaraan tersebut dipindahkan ke area terbuka untuk mempercepat penanganan dan pembuangan asap.

"Kami bergerak cepat melakukan koordinasi dan penanganan di lapangan sehingga kondisi dapat segera terkendali. Dalam waktu sekitar 5 hingga 10 menit sejak laporan diterima, sumber gangguan berhasil ditangani dan area terdampak dapat segera dinormalisasi," tuturnya.

Operasional penerbangan tetap normal

Yudistiawan mengatakan, petugas juga mengatur sirkulasi udara, menyisir area, dan menyampaikan informasi kepada pengguna jasa.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan kondisi terminal tetap aman dan nyaman.

Menurut dia, area terdampak berhasil dikendalikan dalam waktu singkat.

Aktivitas terminal kemudian kembali berjalan normal.

"Kepulan asap berhasil diatasi dalam waktu singkat dan seluruh area terdampak telah kembali normal. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa merupakan prioritas utama kami," jelasnya.

Yudistiawan memastikan seluruh operasional penerbangan dan pelayanan penumpang di Terminal 2 tetap berjalan aman, tertib, dan terkendali setelah kejadian tersebut.

Area terdampak juga sudah kembali normal setelah ditangani petugas di lapangan.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus berkoordinasi dengan ground handling untuk mengevaluasi kendaraan yang mengalami gangguan teknis.

"Kami berkomitmen memastikan seluruh aspek operasional berjalan sesuai standar keselamatan dan keamanan guna memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pengguna jasa," kata dia.

TANGERANG, KOMPAS.com- Alarm peringatan kedaruratan di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sempat berbunyi pada Sabtu siang.

Alarm berbunyi setelah muncul kepulan asap di area Terminal 2D.

Peristiwa tersebut sempat terekam dalam video berdurasi 12 detik yang beredar di media sosial.

Video itu menunjukkan situasi peringatan kedaruratan sempat menjadi perhatian petugas dan calon penumpang di area terminal.

Kepulan asap yang cukup tebal terlihat memenuhi sejumlah area terminal.

Kondisi itu membuat sirine atau alarm peringatan kedaruratan berbunyi cukup lama.

Asst Deputy Communication & Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudistiawan membenarkan kejadian tersebut.

Menurut dia, asap berasal dari kendaraan operasional ground handling yang mengalami gangguan teknis.

"Kami menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, sumber asap berasal dari salah satu kendaraan operasional milik ground handling yang mengalami gangguan teknis saat berada di area makeup baggage Terminal 2D," katanya saat dikonfirmasi ANTARA di Tangerang.

Yudistiawan mengatakan, petugas operasional bandara bersama Unit Airport Rescue and Fire Fighting atau ARFF langsung diterjunkan ke lokasi.

Tim operasional bergerak untuk mengamankan area, melakukan penanganan awal, dan mengevakuasi kendaraan yang mengalami gangguan teknis.

Kendaraan tersebut dipindahkan ke area terbuka untuk mempercepat penanganan dan pembuangan asap.

"Kami bergerak cepat melakukan koordinasi dan penanganan di lapangan sehingga kondisi dapat segera terkendali. Dalam waktu sekitar 5 hingga 10 menit sejak laporan diterima, sumber gangguan berhasil ditangani dan area terdampak dapat segera dinormalisasi," tuturnya.

Operasional penerbangan tetap normal

Yudistiawan mengatakan, petugas juga mengatur sirkulasi udara, menyisir area, dan menyampaikan informasi kepada pengguna jasa.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan kondisi terminal tetap aman dan nyaman.

Menurut dia, area terdampak berhasil dikendalikan dalam waktu singkat.

Aktivitas terminal kemudian kembali berjalan normal.

"Kepulan asap berhasil diatasi dalam waktu singkat dan seluruh area terdampak telah kembali normal. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa merupakan prioritas utama kami," jelasnya.

Yudistiawan memastikan seluruh operasional penerbangan dan pelayanan penumpang di Terminal 2 tetap berjalan aman, tertib, dan terkendali setelah kejadian tersebut.

Area terdampak juga sudah kembali normal setelah ditangani petugas di lapangan.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus berkoordinasi dengan ground handling untuk mengevaluasi kendaraan yang mengalami gangguan teknis.

"Kami berkomitmen memastikan seluruh aspek operasional berjalan sesuai standar keselamatan dan keamanan guna memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pengguna jasa," kata dia.

KOMPAS.com-Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana bertemu sejumlah pemimpin perusahaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, terbesar di AS.

Pertemuan tersebut akan membahas peluang pemerintah AS mengambil kepemilikan finansial di perusahaan AI.

Trump menyampaikan rencana itu saat berbicara di pesawat kepresidenan Air Force One.

Ia mengatakan, investasi pemerintah di perusahaan AI bertujuan untuk "menciptakan hampir seperti kemitraan dengan masyarakat Amerika".

Trump berharap pertemuan dengan para pemimpin perusahaan AI besar berlangsung di Gedung Putih pekan depan.

Trump tidak menyebut nama perusahaan tertentu.

Namun, sejumlah perusahaan AI terbesar di AS saat ini mencakup Google, Microsoft, OpenAI, SpaceX, dan Anthropic.

SpaceX dan Anthropic diperkirakan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering, IPO, dalam beberapa pekan mendatang.

Juru bicara Microsoft menolak berkomentar.

Perwakilan Google, OpenAI, SpaceX, dan Anthropic belum merespons permintaan komentar.

Trump membandingkan rencana investasi di perusahaan AI dengan investasi pemerintah AS di Intel pada tahun lalu.

Saat itu, pemerintah AS mengambil 10 persen saham di perusahaan pembuat chip komputer tersebut.

Trump mengklaim pemerintah AS telah menghasilkan uang dari investasi di Intel.

Selain memberi keuntungan finansial, sebagian investasi pemerintah di perusahaan AI disebut bertujuan memperbaiki pandangan masyarakat AS terhadap teknologi tersebut.

Sikap publik terhadap AI semakin negatif seiring kekhawatiran atas dampaknya terhadap pekerjaan, keamanan, dan kehidupan sehari-hari.

"Kita sedang membicarakannya," kata Trump, merujuk pada percakapan dengan para pemimpin AI, "di mana rakyat Amerika dapat memperoleh manfaat dari keberhasilan AI, rakyat Amerika akan lebih menyukainya".

Altman bertemu Sanders

Chief Executive Officer atau CEO OpenAI Sam Altman pekan ini berkunjung ke Washington DC. Ia bertemu dengan Senator Bernie Sanders.

Sanders sebelumnya mengatakan ingin mengusulkan pembentukan dana kekayaan negara.

Melalui skema tersebut, AS akan mengambil 50 persen saham di perusahaan AI.

Saat ditanya mengenai rencana Sanders, Trump menegaskan ia telah mempertimbangkan investasi pemerintah AS di perusahaan AI selama setahun.

Namun, Trump tidak menolak gagasan senator tersebut.

"Dalam hal ekonomi, kita memiliki hal-hal yang tidak terlalu jauh berbeda," kata Trump.

Perwakilan Sanders belum merespons permintaan komentar.

Relasi Anthropic dan pemerintah AS

CEO Anthropic Dario Amodei bertemu dengan pejabat senior Gedung Putih beberapa pekan lalu.

Pertemuan itu menjadi sinyal meredanya ketegangan antara Anthropic dan pemerintah AS.

Anthropic saat ini masih bersengketa hukum dengan Departemen Pertahanan AS.

Gugatan tersebut terkait penolakan Anthropic menerima persyaratan kontrak baru yang luas, sebelum perusahaan tersebut dikeluarkan dari operasi pemerintah.

Meski begitu, Anthropic pekan ini secara terbuka memuji perintah eksekutif Trump tentang AI.

Salah satu pendiri Anthropic, Jack Clark, juga mengatakan kepada Newsnight BBC pada Kamis jika perusahaannya terus berkomunikasi dengan pemerintah AS.

Anthropic "berbicara setiap hari dengan pemerintah AS dan kami menemukan cara untuk membantu keamanan nasional", kata Clark.

JAKARTA, KOMPAS.com- Pelaku industri keramik, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), berharap pemerintah dapat hadir untuk mencarikan solusi terkait harga dan pasokan gas bumi yang menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga daya saing industri nasional.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan, kenaikan harga gas tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami sejumlah negara pesaing.

Thailand, misalnya, yang sebelumnya menikmati harga gas sekitar 9 dollar AS per MMBTU, kini mengalami kenaikan hingga sekitar 12 dollar AS per MMBTU.

Sementara di Malaysia, harga gas yang sebelumnya berada di kisaran 9,4 dollar AS per MMBTU kini diperkirakan telah meningkat menjadi sekitar 10-11 dollar AS per MMBTU.

Meski demikian, menurutnya, kondisi di Indonesia dinilai memiliki tantangan tersendiri. Industri keramik saat ini hanya memperoleh sekitar 40 persen pasokan gas dengan harga khusus 7 dollar AS per MMBTU.

Sementara sisa kebutuhan harus dipenuhi dengan harga yang jauh lebih tinggi, sehingga rata-rata harga gas yang dibayar industri mencapai sekitar 15 dollar AS per MMBTU.

"Kondisi ini yang kami khawatirkan karena dapat mengganggu target peningkatan utilisasi industri," ujar Edy Suyanto dalam siaran persnya, Sabu (6/6/2026).

Ia menjelaskan, semakin tinggi tingkat produksi dan utilisasi pabrik, maka kebutuhan serta biaya energi juga akan meningkat. Oleh karena itu, industri membutuhkan dukungan agar tetap mampu bersaing dengan produk impor maupun produsen dari negara lain.

Pelaku usaha juga mengingatkan bahwa kelebihan kapasitas produksi di berbagai negara berpotensi mendorong pengalihan ekspor ke pasar Indonesia. Karena itu, selain persoalan impor, pemerintah juga perlu memperhatikan sisi pasokan dan harga gas sebagai faktor penting dalam menjaga keberlangsungan industri keramik nasional.

Industri berharap adanya transparansi dari pemasok gas, khususnya PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, (PGN) terkait struktur harga yang diterapkan kepada konsumen industri.

"Kami tidak selalu meminta fasilitas khusus. Yang kami inginkan adalah industri bisa terus bertumbuh, hidup, dan berdaya saing. Kami ingin ada transparansi mengenai harga ekspor dan harga yang diterima industri dalam negeri," katanya.

Menurut Edy, apabila harga gas ekspor Indonesia berada di kisaran 8 dollar AS per MMBTU, sementara industri domestik harus membeli dengan harga yang sama atau bahkan lebih tinggi, maka kondisi tersebut perlu dikaji bersama.

Edy menegaskan bahwa industri keramik tidak meminta subsidi dari pemerintah. Namun, mereka berharap ada ruang diskusi antara pemerintah, pemasok gas, dan pelaku usaha untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

"Jika harga gas bisa berada di kisaran 7 dollar AS hingga 9 dollar AS per MMBTU, industri Indonesia masih dapat bersaing dengan negara-negara seperti Malaysia dan Thailand," ujarnya.

Ia menambahkan, apabila harga gas terus bertahan di kisaran 15 dolllar AS per MMBTU, maka hal tersebut berpotensi mengancam tingkat utilisasi industri dan menurunkan daya saing nasional. Kondisi tersebut juga dapat memperbesar tekanan dari produk impor yang masuk ke pasar domestik.

"Kami siap duduk bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik. Yang terpenting adalah bagaimana industri dalam negeri tetap tumbuh, menyerap tenaga kerja, serta terus berinvestasi," pungkasnya.

KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa menjelaskan agar adanya payung hukum mengenai PP Nomor 24 Tahun 2026 mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia.

Harapannya agar aturan ini tak menimbulkan distorsi pasar.

"Respons pelaku usaha secara umum masih bersifat wait and see. Dunia usaha memahami semangat pemerintah untuk memperkuat kontrol dan koordinasi ekspor, tetapi pada saat yang sama terdapat sejumlah catatan penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan distorsi pasar maupun mengurangi daya saing eksportir Indonesia," kata Erwin dikutip dari Kontan, Sabtu (6/6/2026).

Kadin mendukung terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategsi sebagai usaha meningkatkan daya tawar Indonesia di kancah global.

Namun, perlu dicermati mengenai mekanisme pembentukan harga agar tak kehilangan fleksibilitas ketika dihadapkan pada dinamika pasar internasional.

Efisiensi rantau bisnis dan logistik juga perlu dilakuka, pelaku usaha meminta skema baru tak menambah lapisan birokrasi sehingga memperpanjang proses ekspor. Buyer global sensitif menyoal ketapatan wakti, kepastian suplai, dan kecepatan pengambilan keputusan bisnis.

"Namun dunia usaha berharap implementasinya benar-benar konsisten agar tidak memengaruhi trust dan hubungan dagang yang selama ini telah dibangun dengan mitra internasional," kata Erwin.

Masa peralihan

Ekspor satu pintu tata kelola SDA dilakukan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang mulai menetapkan masa peralihan mulai 1 Juni 2026.

Fokus utama DSI memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan melalui digitalisasi.

"Dengan demikian, pelaku usaha yang telah menjalankan praktik ekspor yang baik tidak akan mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya sehingga tercipta kepastian hukum dan iklim berusaha yang kondusif," kata Manajemen Danantara.

Setelah masa transisi selesai, DSI memfasilitasi dan mengawasi penyaluran ekspor antara produsen-mitra dagang.

Peran ini penting untuk memastikan tidak adanya disrupsi terhadap ekspor komoditas SDA strategis.

Tata kelola lebih transparan

Kepala Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Jurnasin mengatakan jika tata kelola DSI memperlancar proses dan transparansi.

"Kehadiran DSI secara konseptual dan governance dapat bermanfaat besar. Selain governance dan cash flows menjadi lebih transparan dan efektif, arus informasi dan kebijakan juga dapat menjadi lebih cepat dan jelas," jelasnya dikutip dari Kompas.com, Jumat.

Tapi, perlu diingat jika pemerintah harus memastikan tidak adanya tumpang tindih fungsi antara DSI, lembaga terkait, dan sistem yang selama ini sudah ada mendukung ekspor SDA.

"Perlu corporate strategy mengenai vertical integration agar tidak terjadi overlapping dan kebingungan bagi para pengusaha," katanya.

KOMPAS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Indonesia tidak sedang menuju krisis ekonomi, keuangan, dan moneter seperti periode 1997 sampai 1998.

Pernyataan itu disampaikan setelah nilai tukar rupiah sempat menembus Rp 18.000 per dollar Amerika Serikat atau AS.

“Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar, tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan kombinasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan dengan bank sentral,” ujarnya dalam agenda kunjungan kerja ke Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Rupiah menembus level Rp 18.000 per dollar AS pada perdagangan Kamis (4/6/2026). Pelemahan tersebut memunculkan kekhawatiran soal potensi terulangnya krisis ekonomi di Indonesia.

Namun, Purbaya menilai kondisi saat ini berbeda dengan krisis 1997 sampai 1998.

Menurut dia, kondisi fiskal Indonesia masih baik dan aktivitas ekonomi tetap berjalan positif.

Purbaya mengatakan, tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi sentimen negatif. Tekanan itu dinilai masih bisa diperbaiki melalui sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.

Sinkronisasi tersebut dilakukan antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia atau BI.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik.

Langkah itu diharapkan dapat mendorong kembali masuknya aliran modal asing atau inflow ke pasar keuangan Indonesia.

Pemerintah juga akan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan.

Pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di BI akan menjadi salah satu instrumennya.

Purbaya juga menyinggung peningkatan remunerasi yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

Menurut dia, sinkronisasi kebijakan tersebut dapat membantu menurunkan biaya produksi bagi pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor.

“Kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan,” ucap Menkeu.

Purbaya kembali menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.

Ia juga menyebut kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto masih cukup kuat untuk memastikan strategi pembangunan berjalan.

“Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonominya bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden,” ungkap dia.

KOMPAS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG dan nilai tukar rupiah dipengaruhi persepsi negatif terhadap perekonomian nasional.

Menurut Purbaya, persepsi tersebut tidak sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Purbaya mengatakan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih terjaga.

Kondisi itu terlihat dari kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang tetap kuat.

Aktivitas ekonomi di berbagai daerah juga dinilai masih menunjukkan pertumbuhan positif.

"Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita, yang nggak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus. Sampai sekarang kalau kita kemana-mana semuanya ekonomi activity meningkat. Tapi ketika persepsi dibilang kita mau hancur, segala macam, sebagian orang terpengaruh," ujar Purbaya di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia atau BI akan memperkuat koordinasi untuk meredam persepsi negatif yang berkembang di pasar.

Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.

"Itu yang akan kita hilangkan dengan kerja sama yang lebih erat dengan bank sentral. Sebelumnya juga erat, cuman kita lebih eratin lagi," katanya.

Belanja negara tumbuh

Sebelumnya, Purbaya melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp 1.365,4 triliun.

Realisasi tersebut setara 35,5 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Belanja negara hingga Mei 2026 tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen. Bagus, artinya sesuai dengan target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai Rp1.365,4 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Secara rinci, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.059,3 triliun. Realisasi tersebut setara 33,6 persen dari pagu APBN.

Belanja pemerintah pusat tumbuh 52,6 persen secara tahunan.

DIUNDANGKANNYA PP No. 20 Tahun 2026, yang tengah ramai saat ini, sesungguhnya belum beranjak dari pendekatan tax rate ke tax base.

Beleid itu mengubah tarif dari 0,5 persen berdasar omzet, menjadi 22 persen berdasar laba bersih. Ketentuan itu berlaku bagi perusahaan beromzet di atas Rp 50 miliar. Sedang di bawahnya, tarifnya didiskon separuhnya.

Pada sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) melaporkan realisasi pajak Triwulan I 2026 dari PPh Badan hanya sebesar Rp 43,4 triliun. Kontributor terbesar justru PPN dan PPnBM yang mencapai Rp 155,6 triliun. Angka ini merepresentasikan 57,7 persen penerimaan pajak.

Lalu, bagaimana dengan PPh Orang Pribadi dan PPh 21? Kontribusinya lebih besar sedikit di atas PPh Badan, yakni Rp 61,3 triliun. Data itu menunjukkan bahwa negeri ini masih bergantung besar pada pajak dari aktivitas konsumsi dan penghasilan.

Kondisi itu membuat tax ratio Indonesia stagnan di kisaran 10 persen. Tentu saja berpengaruh besar bagi agenda pembangunan di tengah ketidakpastian global.

Angka itu bahkan lebih rendah dari Vietnam, Thailand dan Filipina yang berada di rentang 16 sampai 18 persen (Pajak.go.id, 2026).

Jadi apa solusi untuk naikkan tax ratio itu? Solusi yang tak bergantung pada peningkatan tarif (tax rate) semata, tapi pada perluasan basis pajaknya (tax base).

Kelas Menengah

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyatakan jumlah kelas menengah kita turun sekitar 5,6 juta orang dari 52,3 juta pada 2016 dan menjadi 46,7 juta pada 2025 (BPS, 2025).

Padahal, bersama aspiring middle class, konsumsi rumah tangga mereka menjadi penopang utama PDB sebesar 53,88 persen.

Pengeluaran rata-rata per bulan mereka mencapai Rp 196 triliun pada kelompok aspiringmiddle class dan Rp 163 triliun pada kelas menengah (Next Indonesia, 2026).

Total pengeluaran itu bahkan lebih besar 20 kali dari kelas atas dan 6 kali dari kelas bawah. Dari agregat itulah dapat disebut mereka kontributor utama PPn.

Tak hanya itu, PPh Orang Pribadi dan PPh 21 juga sebagian besar kontribusi mereka. Hal ini berhubungan dengan literasi administrasi kalangan ini, yang berdampak pada kepatuhan mereka. Meskipun DPJ melaporkan per 2026 tingkat pelaporannya belum maksimal, baru 10,9 juta orang.

Kesimpulannya dari dua jenis pajak di atas, konsumsi dan penghasilan, sebagian besar ditopang oleh kelas menengah.

Selain itu, ada satu jenis pajak lagi yang belum kita terapkan, yakni pajak untuk kekayaan (wealth tax). Tentu saja pajak jenis ini hanya menyasar orang kaya dan super kaya.

Kelas Atas

Orang kaya atau high net worth individual (HNWI) adalah orang yang memiliki kekayaan bersih mencapai 1 juta dollar AS atau sekitar Rp 17 miliar.

Sedang orang super kaya atau ultra high net worth individual (UHNWI), kekayaan bersih mereka mencapai Rp 510 miliar dengan kurs Rp 17.000/dolar (The Wealth Report, 2026). Mereka itulah yang tergolong sebagai kelas atas di republik ini.

Kekayaan itu bisa beragam bentuk, seperti tunai, surat berharga, properti dan kepemilikan usaha, barang mewah dan sebagainya.

Kekayaan mereka biasanya dikelola olehfamily office atau para manajer investasi. Belum lama ini (25/5), Presiden Prabowo Subianto menyetujui inisiasi family office. Fungsinya untuk mengelola kekayaan keluarga super kaya dari generasi ke generasi.

Populasi orang super kaya Indonesia berdasar The Wealth Report (2026) meningkat 36,6 persen selama lima tahun terakhir. Tahun 2021 sebanyak 2.805 orang, menjadi 3.833 orang pada 2026.

Laporan itu bahkan memproyeksikan jumlahnya akan meningkat menjadi 6.966 orang tahun 2031. Total kekayaan mereka secara moderat ditaksir minimal mencapai Rp 1.954 triliun atau separuh APBN 2026. Angka ini belum mencakup orang kaya atau HNWI, lho!

Soal rendahnya tax ratio, tahun 2024 sempat santer ketika Debat Pilpres. Solusinya, kata salah seorang calon, jangan berburu di kebun binatang.

Analogi itu tepat, bagaimana kebijakan perpajakan hari ini bertumpu besar pada kelas menengah. Itupun, sebagai ilustrasi, kebun yang selama ini menjadi sumber utama tak lagi seramai dahulu.

Di sinilah diskursus pajak kekayaan menjadi sangat relevan. Perkiraan Celios (23/4), dengan tarif 1 sampai 2 persen, potensinya mencapai Rp 93 triliun - Rp 142,2 triliun. Itu hanya dari 50 orang terkaya Indonesia.

Kekayaan mereka mencapai 306 miliar dollar AS atau Rp 5.202 triliun (Forbes, 2025). Bila 3.833 orang super kaya disertakan potensinya bertambah Rp 39 triliun.

Beberapa negara lain telah sukses terapkan pajak kekayaan, seperti Norwegia, Spanyol, Swis, Kolombia dan Belgia. Bentuk, intensitas dan tarifnya variatif.

Seperti Norwegia, tarifnya rendah, hanya 1 persen, tapi basis pajaknya luas. Sedangkan Spanyol sangat progresif dengan tarif 3,5 persen dalam bentuk wealth dan solidarity tax. Pengalaman mereka bisa menjadi rujukan berharga.

Mengapa Urgen?

World Inequality Report (2026) melaporkan di mana 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 19,9 persen kekayaan.

Sepuluh persen orang terkaya memiliki 59,4 persen porsi kekayaan. Sedangkan 50 persen orang bawah hanya memiliki 2,5 persen kekayaan.

Laporan itu juga menggambarkan rasio kesenjangan pendapatan, antara kelompok 10 persen teratas dan 50 persen terbawah, di mana meningkat dari 25 kali pada 2014 dan menjadi 33,7 kali pada 2024.

Artinya, pendapatan orang kaya tumbuh lebih cepat dibandingkan kelompok masyarakat terbawah.

Kesenjangan di atas membuat pajak kekayaan sah secara moral dan politik. Konsentrasi di satu sisi dan ketimpangan di sisi lain adalah alasan yang cukup bagi negara untuk melakukan intervensi. Pajak kekayaan hadir untuk mengoreksi konsentrasi kekayaan yang timpang itu.

Selain itu, seperti uraian di awal, orang kaya dan super kaya ternyata membayar pajak lebih rendah daripada kelas menengah. Rezim pajak yang berjalan hari ini bersifat regresif, memberi beban lebih pada kelas menengah.

Kehadiran pajak kekayaan akan menjadikannya lebih progresif, pembebanan pajak selaras dengan kelas sosialnya.

Implementasi pajak kekayaan juga lebih adil di mana kelompok yang memiliki kekayaan lebih besar seharusnya berkontribusi lebih besar.

Berbeda misal dengan PPn, baik orang miskin, menengah atau super kaya, dikenai tarif yang sama ketika beli sebotol air mineral, misalnya.

Padahal di sisi lain, orang-orang super kaya sering memperoleh insentif seperti tax amnesty, tax holiday, tax allowance serta fasilitas investasi lain untuk konglomerasi bisnis mereka.

Secara administratif pajak ini relatif mudah ditargetkan karena menyasar kelompok dengan profil ekonomi yang jelas.

Ditambah dengan beroperasinya family office, akan makin mudah untuk melakukan penjangkauan.

Boleh jadi Presiden sudah ancang-ancang ke arah itu dengan restui family office yang akan didirikan di Bali. Jadi pertanyaannya bukan lagi soal apakah pajak kekayaan mungkin diterapkan, melainkan kapan diterapkan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan terjadi penumpukan sekitar 3.000 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok yang menyebabkan meningkatnya dwelling time dan mulai mengganggu pasokan bahan baku bagi dunia usaha.

Untuk mengurai kepadatan tersebut, ia meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menambah personel, serta mengoperasikan layanan selama 24 jam hingga antrean kembali ke level normal.

Hal itu ia sampaikan saat melakukan peninjauan langsung ke Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran arus logistik nasional dan optimalisasi pelayanan kepabeanan di tengah tren peningkatan volume impor dalam beberapa waktu terakhir.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan yang diterima Menkeu terkait lonjakan jumlah dokumen dan kontainer yang belum terselesaikan di pelabuhan terbesar di Indonesia itu.

“Saya mendapatkan informasi beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Jumlah surat atau dokumen yang harus diproses sempat mencapai sekitar 3.000 kontainer. Kondisi ini menyebabkan dwelling time meningkat dan mulai menimbulkan gangguan terhadap pasokan bahan baku bagi pelaku usaha,” ujar Purbaya di sela-sela kunjungan.

Menurutnya, sejumlah perbaikan telah dilakukan oleh instansi terkait sehingga jumlah dokumen yang tertunda mulai berkurang dari sekitar 3.000 menjadi 2.500. Namun demikian, pemerintah menilai langkah tambahan masih diperlukan agar proses pelayanan dapat kembali normal.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Menkeu meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperkuat kapasitas layanan dengan menambah personel dan memperpanjang jam operasional.

Petugas di lapangan diminta bekerja penuh selama 24 jam dengan sistem beberapa shift hingga jumlah antrean dapat kembali ke tingkat normal.

“Saya minta ditambah personelnya. Mereka harus bekerja 24 jam dengan dua shift atau lebih sampai jumlah antrean turun kembali ke level normal, sekitar 500,” paparnya.

Selain persoalan kapasitas pelayanan, Purbaya juga menemukan adanya kontainer yang sebenarnya telah menyelesaikan seluruh proses kepabeanan, namun tidak segera dikeluarkan oleh importir.

Akibatnya, barang-barang tersebut tetap menumpuk di area pelabuhan selama berbulan-bulan dan mengurangi kapasitas penyimpanan yang tersedia.

Praktik tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah kepadatan di pelabuhan. Sejumlah importir diduga memilih membiarkan barang berada di kawasan pelabuhan karena biaya yang dikeluarkan dinilai lebih murah dibandingkan menyewa gudang di luar pelabuhan.

Untuk itu, Kementerian Keuangan tengah mengkaji penyempurnaan regulasi untuk memberikan disinsentif bagi importir yang terlalu lama meninggalkan barangnya di pelabuhan.

Menkeu telah meminta Direktur Jenderal Bea dan Cukai bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyiapkan skema pengaturan yang adil, tidak memberatkan pelaku usaha, dan tetap berada dalam batas waktu yang wajar.

“Kami akan melihat berapa lama dwelling time yang wajar. Jika sudah melewati batas yang tidak wajar, baru akan ada langkah penegakan, termasuk kemungkinan pengenaan denda yang lebih besar,” kata dia.

Purbaya menegaskan tujuan utama kebijakan tersebut bukan untuk memberikan beban tambahan kepada dunia usaha, melainkan memastikan pelabuhan dapat berfungsi secara optimal sebagai simpul logistik nasional.

Peningkatan aktivitas ekonomi domestik yang mendorong kenaikan impor harus diimbangi dengan kelancaran layanan logistik agar tidak menimbulkan hambatan baru bagi dunia usaha.

“Ketika ekonomi domestik meningkat dan impor bertambah, jangan sampai pelabuhan menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan sistem logistik tetap terkendali dan seluruh proses kembali ke level normal,” lanjut Purbaya.

Kementerian Keuangan memastikan akan terus memantau perkembangan di Pelabuhan Tanjung Priok dan menyiapkan langkah-langkah tambahan, termasuk redistribusi sumber daya manusia dari kantor-kantor lain apabila diperlukan.

Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat penurunan dwelling time dan menjaga kelancaran arus barang, terutama bahan baku yang dibutuhkan sektor industri nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com- Indonesia memperkuat posisinya sebagai pemain utama industri nikel global.

Berdasarkan data terbaru U.S. Geological Survey (USGS), Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia pada 2026, yakni 62 juta ton.

Jumlah tersebut setara sekitar 44,3 persen dari total cadangan global.

Sekitar 90 persen cadangan nikel Indonesia berada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Maluku Utara kini memperkuat perannya sebagai salah satu pusat hilirisasi nikel terintegrasi di dunia.

Penguatan tersebut terlihat melalui North Maluku Sustainability Trip yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Komite Bilateral UK dan Irlandia bersama Kadin Indonesia serta Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Kegiatan tersebut mempertemukan organisasi internasional, pelaku industri, investor, akademisi, dan pembuat kebijakan.

Mereka meninjau langsung perkembangan ekosistem hilirisasi nikel di Maluku Utara.

Forum tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai posisi Maluku Utara sebagai rujukan praktik responsible downstreaming.

Isu ini semakin penting seiring meningkatnya tuntutan pasar terhadap rantai pasok mineral kritis yang berkelanjutan.

Perhatian dunia terhadap keberlanjutan rantai pasok mineral kritis terus meningkat.

Maluku Utara dinilai mulai menunjukkan bagaimana hilirisasi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjawab tuntutan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG).

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengatakan pertumbuhan ekonomi daerahnya menunjukkan dampak nyata dari hilirisasi nikel.

Ekonomi Maluku Utara tumbuh sekitar 34 persen secara tahunan pada tahun lalu.

Pada kuartal I 2026, ekonomi Maluku Utara tumbuh 19,64 persen, tertinggi di Indonesia.

“Sebagian besar berasal dari industri hilirisasi, khususnya di sektor nikel. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa hilirisasi telah menciptakan nilai tambah yang nyata bagi daerah,” ujar Sherly lewat keterangan pers, Sabtu (6/6/2026).

Sherly mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen memperkuat pengawasan lingkungan, meningkatkan transparansi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan industri.

Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.

“Lima puluh tahun dari sekarang, Maluku Utara tidak boleh hanya dikenal karena nikel yang diambil dari tanahnya, tetapi karena nilai yang berhasil kita tinggalkan bagi masyarakatnya,” lanjut Sherly.

Kunjungan lapangan

North Maluku Sustainability Trip dihadiri sejumlah organisasi yang berperan dalam pengembangan standar keberlanjutan sektor mineral global.

Organisasi tersebut antara lain Nickel Institute, International Council on Mining and Metals (ICMM), Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), Global Battery Alliance, Glencore, GIZ, akademisi, serta berbagai asosiasi industri.

Diskusi berfokus pada sejumlah isu strategis.

Isu tersebut mencakup responsible mining, transparansi rantai pasok, perlindungan biodiversitas, pengembangan masyarakat, dan peluang kolaborasi jangka panjang untuk mendukung transisi energi global.

Peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke area pertambangan PT Weda Bay Nickel (WBN) dan fasilitas IWIP.

Kunjungan mencakup fasilitas pengolahan nikel, fasilitas pengelolaan lingkungan, pusat riset dan pengembangan, hingga rantai nilai bahan baku baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dalam satu kawasan industri.

Kegiatan tersebut memberi kesempatan kepada peserta untuk melihat langsung implementasi hilirisasi nikel dan berbagai inisiatif keberlanjutan di lapangan.

Perwakilan Kadin Komite Bilateral UK dan Irlandia sekaligus Direktur BYD Haka Auto, Ahmad Fikri Susanto, mengatakan investor dan pembeli global kini menaruh perhatian lebih besar terhadap aspek keberlanjutan rantai pasok.

“Investor dan pembeli global kini ingin melihat lebih dari sekadar volume produksi. Mereka ingin memahami bagaimana rantai pasok dikelola, bagaimana lingkungan dijaga, dan bagaimana masyarakat turut merasakan manfaat pembangunan. Upaya membangun kepercayaan kini menjadi sama pentingnya dengan membangun kapasitas produksi itu sendiri,” ucapnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, Bernardino Vega, mengatakan standar keberlanjutan kini semakin memengaruhi keputusan investasi dan akses pasar industri mineral global.

“Semakin banyak dana investasi yang menerapkan kriteria ESG menjadikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan sebagai salah satu prasyarat utama dalam pengambilan keputusan investasi,” tukas Bernardino.

Bernardino mencatat investasi di sektor pengolahan mineral Indonesia meningkat 208 persen pada 2019 sampai 2022.

Nilainya naik dari 3,56 miliar dollar AS menjadi 10,96 miliar dollar AS.

“Peran Kadin Indonesia adalah memastikan pelaku usaha nasional memahami dengan jelas standar dan ekspektasi yang terus berkembang tersebut, serta membantu mereka beradaptasi lebih awal,” kata dia.

Tenaga kerja lokal

Presiden Direktur PT IWIP, Kevin He, mengatakan investasi di kawasan tersebut tidak hanya mendukung industrialisasi Indonesia, tetapi juga transisi energi global.

“Investasi yang berkembang di kawasan ini tidak hanya berkontribusi terhadap agenda industrialisasi Indonesia, tetapi juga mendukung upaya global dalam membangun sistem energi yang lebih bersih, mempercepat adopsi kendaraan listrik, dan memperkuat rantai pasok yang lebih tangguh,” ungkap Kevin He.

Kevin mengatakan pertumbuhan industri membawa tanggung jawab besar.

Menurut dia, kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Ekspansi industri juga harus menciptakan peluang dan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Selain mendukung pertumbuhan industri nasional, ekosistem hilirisasi di IWIP turut memberi dampak terhadap penciptaan lapangan kerja di Maluku Utara.

Saat ini, sekitar 85 persen tenaga kerja di kawasan IWIP berasal dari Maluku Utara.

Angka tersebut mencerminkan keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai industri yang berkembang di wilayah tersebut.