JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan telah mengantongi calon pimpinan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Perusahaan itu merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru dibentuk pemerintah dan disebut bakal menjadi eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

“Ada, calon sudah ada,” kata Managing Director, Stakeholders Management & CommunicationsDanantara Rohan Nafas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

DOK. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK Managing Director Stakeholders Management Danantara Rohan Hafas.

Meski demikian, Rohan enggan mengungkap identitas calon jajaran direksi dan komisaris PT DSI.

Ia hanya mengatakan, saat ini Danantara masih merekrut calon pimpinan BUMN baru itu.

Menurutnya, identitas mereka bakal diumumkan dalam beberapa waktu ke depan.

“Pimpinannya nantilah, kan aja masih masih harus ada pembicaraan-pembicaraan dengan masing-masing calon-calon ya baik,” tutur Rohan.

Dalam konferensi pers itu, Rohan menjelaskan alasan pemerintah melalui Danantara membentuk PT DSI.

Menurutnya, pemerintah telah mengendus dugaan praktik under invoicing (pemalsuan data) pada kegiatan ekspor impor.

Merujuk pada data Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang diungkap Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di DPR RI, praktik itu setidaknya sudah berjalan selama 34 tahun.

Para pengusaha diduga memalsukan data ekspor sehingga negara tidak mendapatkan devisa sebagaimana mestinya.

“Selama 34 tahun under-invoicing kalau dijumlah angkanya itu (kerugian) Rp 15.400 triliun,” kata Rohan.

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

“Apa artinya under-invoicing? Negara tidak menerima pajaknya dalam arti pajak ekspor sesuai yang seharusnya didapat, hanya seperlimanya, hanya 20 persen, 80 persen hilang, baru dari sisi itu,” tambahnya.

Oleh karena itu, PT DSI akan menjalankan tugasnya dalam dua tahap.

Pertama, perusahaan itu akan menjadi perantara antara eksportir dalam negeri dengan pembeli di luar negeri.

PT DSI bakal memeriksa dokumen ekspor untuk mencegah praktik under invoicing. Tahapan ini akan berlangsung selama enam bulan, terhitung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Pada tahap kedua, perusahaan itu bakal menjadi trader dengan membeli komoditas SDA strategis dari eksportir dalam negeri.

Setelah itu, komoditas itu akan dijual oleh PT DSI kepada pembeli di pasar global.

“Jadi artinya membeli itu membayar kepada eksportir, dia pegang barang, jadi risiko jual-belinya ada di PT DSI dan dia akan menjual ke market bebas ke luar negeri,” ujar Rohan.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menyebut devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) yang masuk ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berpotensi memperkuat likuiditas domestik hingga mendorong penyaluran kredit UMKM dan kredit pemilikan rumah (KPR).

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas mengatakan pembentukan DSI tidak hanya bertujuan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas, melainkan juga memastikan dana hasil ekspor kembali berputar di dalam negeri.

“Kalau sekarang, oleh DSI itu sebagai pembeli nantinya dan sebagai pengolah uangnya dibawa ke dalam negeri, ditaruh di bank-bank Himbara jadi deposito, jadi giro, jadi tabungan itu adalah modal untuk memberikan kredit,” kata Rohan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, selama ini dana hasil ekspor komoditas strategis diduga banyak diparkir di luar negeri sehingga tidak memberikan dampak optimal terhadap perekonomian domestik.

Dia menjelaskan dana yang tersimpan di luar negeri pada akhirnya dimanfaatkan oleh sistem keuangan negara lain untuk penyaluran kredit dan investasi.

“Kalau dia taruh di perbankan luar negeri, bentuknya kan bisa giro, bisa deposito, pokoknya masuk rekening kan? Oleh bank uangnya ada apa yang disimpan di lemari besi? Nggak mungkin dong, kan dia bayar bunga. Dia bayar bunga berarti dia harus pinjemin uang itu kan buat kredit,” ujarnya.

Rohan mengatakan apabila devisa ekspor masuk ke perbankan nasional, dana tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan bagi sektor produktif di dalam negeri.

“Kalau ada likuiditas di Indonesia itu akan menjadi sumber modal mulai dari kredit UMKM kredit konsumer, kredit KPR kredit rumah, KPR yang 30 tahun, 20 tahun,” ujarnya.

Dia menilai mekanisme tersebut akan memperkuat perputaran uang di dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Rohan menuturkan PT DSI sebagai perusahaan pelat merah akan terlibat dalam perdagangan ekspor sejumlah komoditas strategis seperti sawit dan batu bara. Pada tahap awal yang dimulai 1 Juni–31 Desember 2026, DSI akan berfungsi sebagai perantara dan pengawas transaksi ekspor guna memastikan tidak terjadi praktik under invoicing atau penetapan harga di bawah pasar.

Selanjutnya, pada fase kedua, DSI akan berubah fungsi menjadi pembeli langsung komoditas ekspor dari pelaku usaha domestik untuk kemudian dijual kembali ke pasar internasional.

Menurutnya, langkah tersebut akan membantu memastikan devisa hasil ekspor SDA kembali masuk ke Indonesia dan memperkuat cadangan likuiditas domestik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pengawasan baru ekspor komoditas SDA melalui penunjukan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai eksportir tunggal atau semacam badan ekspor nasional untuk sejumlah komoditas strategis.

Kebijakan tersebut akan diterapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor komoditas SDA yang diumumkan Prabowo dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara, kita hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” kata Prabowo.

Melalui beleid tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor komoditas SDA tertentu dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Adapun komoditas yang disinggung antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita kita mulai dari minyak kelapa sawit batubara dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujarnya.

Mekanisme tersebut akan membuat seluruh hasil penjualan ekspor tercatat dan diawasi pemerintah, sementara hasil penjualan tetap diteruskan kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.

“Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan ke BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut ini bisa dikatakan sebagai marketing marketing facility,” terangnya.

Kepala Negara RI itu mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor SDA sekaligus menekan praktik-praktik manipulasi perdagangan internasional yang selama ini disebut merugikan negara.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar atau under invoicing, praktik pemindahan harga [transfer pricing], dan devisa hasil ekspor,” ujarnya.

Menurutnya, praktik fraud yang terjadi selama ini mencakupunder invoicing,under counting, pemalsuan tonase dan kualitas barang ekspor, hingga praktik tambang, hutan, dan kebun ilegal. Prabowo memperkirakan potensi kebocoran yang bisa diselamatkan dari perbaikan tata kelola SDA tersebut mencapai US$150 miliar per tahun.

kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, accountability dari semua ini sehingga tidak lagi terjadi potensi-potensi adanya 'uang gelap' istilah saya

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dapat mencegah potensi “uang gelap” serta meningkatkan transparansi transaksi ekspor sumber daya alam (SDA) nasional.

Rosan mengatakan langkah pemerintah tersebut sejalan dengan prinsip Organisation for Economic Co-operation and Development atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang menekankan tata kelola dan akuntabilitas perdagangan.

"Ini inline dengan OECD principles yang di mana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, accountability dari semua ini sehingga tidak lagi terjadi potensi-potensi adanya 'uang gelap' istilah saya 'uang gelap'," kata Rosan dalam konferensi pers Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu.

Menurut Rosan praktik pelanggaran yang ingin ditekan meliputi under invoicing (pelaporan nilai transaksi di bawah harga sebenarnya) dan transfer pricing (rekayasa harga transaksi antarperusahaan) yang selama ini dinilai merugikan negara.

Pemerintah berupaya menekan potensi pelanggaran tersebut semaksimal mungkin agar tidak lagi muncul praktik transaksi tersembunyi atau yang disebutnya sebagai potensi munculnya “uang gelap” dalam perdagangan ekspor.

Pada tahap awal, Danantara Indonesia akan melakukan pengumpulan data dan pemahaman menyeluruh yang akan dilakukan pada Juni hingga Desember 2026. Hal itu untuk mengevaluasi pola transaksi ekspor sumber daya alam secara lebih komprehensif dan akurat.

Rosan menilai keberadaan DSI juga akan memberikan kepastian lebih besar kepada pembeli luar negeri karena mekanisme perdagangan ekspor Indonesia nantinya berjalan dengan sistem yang semakin terbuka dan akuntabel.

Ia menjelaskan pembeli internasional juga berpotensi terdampak apabila ditemukan praktik transferpricing atau transaksi tidak wajar sehingga transparansi dinilai penting menjaga kepercayaan perdagangan global terhadap Indonesia.

Rosan menambahkan pembentukan sistem perdagangan melalui DSI menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat standar tata kelola internasional sekaligus mendukung proses Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD secara bertahap.

Adapun terdapat tiga komoditas utama yang akan menjadi tahap awal pengaturan yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pembentukan DSI sebagai BUMN Khusus Ekspor berpotensi meningkatkan penerimaan negara.

Menurutnya, kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) tersebut akan menguntungkan negara, karena dapat menekan praktik under-invoicing yang selama ini menyebabkan kebocoran penerimaan.

"Saya kan Menteri Keuangan, jadi saya ingin dapat profit sharing atau biaya masukan dari export tax yang sesuai dengan yang dilakukan," ujar Purbaya.

Dia menjelaskan, pembentukan DSI berawal dari temuan pemerintah terkait dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor komoditas SDA.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyoroti persoalan tersebut dalam rapat kabinet, karena dinilai menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara dalam jumlah besar.

Sebagai tindak lanjut, Purbaya mengaku mendatangi National Single Window (NSW) di bawah Kementerian Keuangan guna menelusuri data ekspor-impor. Namun, ia mengaku belum memperoleh jawaban yang memadai terkait dugaan manipulasi harga ekspor.

Karena itu, Kementerian Keuangan membentuk tim khusus yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) untuk melakukan investigasi.

Bendahara Negara itu kemudian meminta tim tersebut menelusuri pengapalan ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dari 10 perusahaan secara acak. Setiap perusahaan dipilih tiga pengapalan untuk dibandingkan data harga ekspornya.

Dari penelusuran tersebut, pemerintah menemukan pola perusahaan Indonesia menjual komoditas ke anak usaha mereka di Singapura sebelum akhirnya dikirim ke Amerika Serikat (AS).

Pengiriman barang secara fisik dilakukan langsung dari Indonesia ke AS, namun dokumen transaksi terlebih dahulu direkayasa melalui Singapura.

Pemerintah kemudian menggunakan data impor AS yang diperoleh melalui perusahaan penyedia data internasional untuk membandingkan harga ekspor Indonesia dengan harga jual di negara tujuan.

Hasilnya, harga komoditas yang dijual ke AS disebut bisa mencapai dua kali lipat dibanding harga ekspor dari Indonesia ke Singapura.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pasti kan ada kontrak mereka yang sudah satu tahun sekarang kan. Jalan saja

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) tidak mengganggu kontrak ekspor batu bara hingga akhir 2026.

“Tidak ada (yang perlu dikhawatirkan). Pasti kan ada kontrak mereka yang sudah satu tahun sekarang kan. Jalan saja. Itu (PP Tata Kelola Ekspor SDA) bukan berarti mulai sekarang langsung jual ke Danantara,” ujar Bahlil ketika ditemui di sela-sela IPA Convex, Tangerang, Banten, Rabu.

Bahlil menyampaikan bahwa dengan terbitnya PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA), tak serta-merta perusahaan batu bara menjual komoditasnya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Danantara.

Terdapat masa transisi untuk penerapan regulasi tersebut. Mulai tahun ini, tutur Bahlil, perusahaan pengekspor komoditas SDA akan melakukan transisi dengan BUMN yang akan ditunjuk.

Setelah BUMN ditunjuk, perusahaan pengekspor komoditas SDA akan melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi terkait transaksinya.

Dengan demikian, hingga akhir 2026, Bahlil menyampaikan yang perlu dilakukan oleh perusahaan pengekspor komoditas batu bara dan paduan besi (ferro alloy) adalah berkoordinasi dengan BUMN yang ditunjuk oleh Danantara.

“Pasarnya bisa jalan, tetapi sinkronisasi data dan dikomunikasikan dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Danantara itu,” ucap Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa tahap pertama dari penerapan PP Tata Kelola Ekspor SDA itu hanya berlaku untuk komoditas batu bara, paduan besi (ferro alloy), dan minyak kelapa sawit.

Semangat dari penerapan regulasi itu, tutur dia melanjutkan, adalah untuk memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor.

“Yakinlah, bahwa dengan ini, tidak ada lagi isu under-invoicing, under-pricing, transfer pricing, sudah. Sudah tidak ada lagi,” ujar Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu, mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Presiden mengatakan tujuan utama dari penerbitan peraturan pemerintah itu, utamanya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal yang selama ini terjadi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

"Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor. Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita," ujar Prabowo.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi memperbaiki tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) Indonesia.

Menurut Esther, penataan ekspor komoditas melalui satu pintu dapat membantu pemerintah memantau devisa hasil ekspor (DHE) secara lebih optimal sekaligus meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis.

“Peningkatan transparansi dapat memperbaiki tata kelola perdagangan agar lebih akuntabel dan meminimalisir praktik ilegal seperti penyelundupan atau manipulasi data dan harga,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang antara lain mengatur badan usaha milik negara (BUMN) menjadi eksportir tunggal minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Esther menilai langkah tersebut juga dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global karena ekspor dilakukan melalui entitas dengan skala yang lebih besar.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai dapat membantu pengendalian pasokan domestik sehingga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas dalam negeri tetap terjaga.

“Sebagai entitas tunggal yang besar, BUMN memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga dan volume ekspor di pasar global,” ujarnya.

Namun demikian, Esther mengingatkan implementasi kebijakan tersebut tetap perlu memperhatikan efisiensi dan persaingan usaha agar tidak menimbulkan inefisiensi pasar.

Ia menjelaskan bahwa sistem yang terlalu terpusat juga dapat berpotensi mengurangi fleksibilitas pelaku usaha dan menekan produsen skala kecil apabila tata kelolanya tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Tata kelola dan transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan inefisiensi di pasar,” tutur Esther.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani sebelumnya mengatakan pelaporan ekspor SDA ke DSI saat ini masih berfokus pada pencatatan dan penguatan tata kelola.

Menurut Rosan, pemerintah saat ini masih memprioritaskan pengumpulan data dan pelaporan komprehensif seluruh transaksi ekspor komoditas SDA sebelum penerapan penuh mekanisme perdagangan melalui platform resmi diberlakukan.

Masa transisi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Juni hingga Desember 2026 dengan kewajiban pelaporan seluruh transaksi ekspor kepada DSI untuk mendukung perbaikan tata kelola perdagangan komoditas nasional.

Mulai Januari 2027, transaksi ekspor komoditas SDA direncanakan menggunakan platform yang telah disiapkan pemerintah guna mendukung perdagangan yang lebih efisien, modern, dan bernilai tambah tinggi.

Rosan menyebut penataan ekspor SDA dilakukan untuk memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pembentukan DSI berpotensi meningkatkan penerimaan negara melalui pengelolaan devisa hasil ekspor yang lebih optimal.

Purbaya menjelaskan pembentukan DSI berangkat dari temuan pemerintah terkait dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor komoditas SDA.

Data penelusuran ANTARA menunjukkan nilai ekspor minyak kelapa sawit nasional Indonesia sepanjang 2025 mencapai sekitar 35,87 miliar dolar AS atau sekitar Rp590 triliun, meningkat sekitar 29,23 persen dibandingkan 2024 sebesar 27,76 miliar dolar AS.

Sementara itu, nilai ekspor batu bara Indonesia pada 2025 tercatat sekitar 24,48 miliar dolar AS atau sekitar Rp411 triliun, turun sekitar 19,7 persen dibandingkan 2024 sebesar 30,49 miliar dolar AS.

Dari sisi volume, ekspor batu bara sepanjang 2025 mencapai sekitar 390,9 juta ton atau turun sekitar 3,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta Presiden Prabowo Subianto melibatkan petani dan pelaku usaha dalam pembahasan kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis yang akan dipusatkan melalui badan usaha milik negara (BUMN).

Desakan itu disampaikan setelah Presiden mengumumkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis melalui BUMN dalam penyampaian Rancangan Ekonomi Makro di DPR RI pada Rabu (20/5/2026).

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan pembahasan kebijakan strategis tersebut dilakukan tanpa pelibatan memadai terhadap petani sawit, koperasi, organisasi petani, maupun pelaku usaha sawit nasional.

“Kami mempertanyakan mengapa kebijakan sebesar ini dibahas tanpa melibatkan petani sawit. Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” kata Darto dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

POPSI menilai sentralisasi ekspor sawit melalui BUMN berpotensi memunculkan monopoli perdagangan dan mengulang pengalaman buruk tata niaga komoditas pada masa lalu, khususnya model Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) di era Orde Baru.

Menurut Darto, tata niaga cengkeh pada masa itu menyebabkan petani kehilangan kebebasan menjual hasil panen, harga di tingkat petani jatuh, serta membuka ruang praktik rente ekonomi.

“Kita pernah punya pengalaman pahit ketika monopoli perdagangan komoditas dijalankan atas nama kepentingan nasional, tetapi ujungnya justru menghancurkan petani dan memperkaya segelintir elite,” katanya.

POPSI juga mengkhawatirkan dampak kebijakan tersebut terhadap industri sawit nasional yang selama ini telah terintegrasi dengan pasar global melalui kontrak langsung dengan pembeli internasional, sistem hedging, jaringan logistik, hingga refinery network global.

Ketika ekspor dipusatkan melalui satu pintu BUMN, perusahaan dinilai akan kehilangan akses direct export dan bergantung pada satu jalur perdagangan.

Kondisi tersebut dinilai dapat menurunkan efisiensi perdagangan, meningkatkan biaya logistik, memperbesar kebutuhan modal kerja, serta melemahkan daya tawar sawit Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, POPSI menilai investor asing dapat melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk resource nationalism dan intervensi pasar yang berlebihan sehingga memicu ketidakpastian usaha.

“Efek lanjutannya dapat berupa penurunan kepercayaan investor, sikap wait and see dari foreign capital, hingga kenaikan cost of capital bagi industri sawit nasional,” ujar Darto.

Namun, menurut POPSI, dampak terbesar justru akan dirasakan petani sawit mandiri. Ketika jalur ekspor dipusatkan dan jumlah pembeli efektif menyusut, kompetisi pembelian crude palm oil (CPO) dan tandan buah segar (TBS) dinilai akan melemah. Dalam situasi tersebut, harga TBS di tingkat petani berpotensi tertekan.

“Dalam sejarah perdagangan komoditas, kalau akses pasar menyempit, maka margin paling bawah yang pertama kali dikorbankan adalah petani,” katanya.

POPSI juga menilai sentralisasi ekspor dapat memperburuk posisi sawit Indonesia dalam menghadapi tuntutan pasar global terkait transparansi dan keberlanjutan, termasuk regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) Uni Eropa.

Menurut organisasi tersebut, pasar internasional saat ini menuntut tata kelola rantai pasok yang transparan, akuntabel, dan dapat diverifikasi secara independen. Karena itu, penguatan industri sawit berkelanjutan dinilai tidak dapat dilakukan melalui monopoli perdagangan.

POPSI meminta pemerintah segera membuka evaluasi kebijakan secara terbuka dengan melibatkan petani, koperasi, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil sebelum kebijakan diterapkan.

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan pelaporan ekspor sumber daya alam (SDA) kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) selama masa transisi masih fokus pada pencatatan dan belum ada pembahasan mengenai margin fee.

Rosan menegaskan mekanisme pelaporan ekspor SDA pada masa transisi difokuskan untuk pengumpulan data dan pencatatan transaksi secara komprehensif guna memperkuat tata kelola perdagangan komoditas nasional secara lebih terbuka dan tertata.

"Yang awal itu adalah kita lihat pelaporan dululah," kata Rosan dikonfirmasi usai konferensi pers Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu.

Penegasan itu disampaikan Rosan saat menjawab pertanyaan awak media yang mengkonfirmasi mengenai apakah ada kemungkinan pengambilan margin fee oleh DSI terhadap para eksportir SDA,

Menurut Rosan, pemerintah saat ini masih memprioritaskan pengumpulan data dan pelaporan komprehensif seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam sebelum penerapan penuh mekanisme perdagangan melalui platform resmi diberlakukan.

Masa transisi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Juni hingga Desember 2026 dengan kewajiban pelaporan seluruh transaksi ekspor kepada DSI untuk mendukung perbaikan tata kelola perdagangan komoditas nasional.

Dalam periode itu, pemerintah belum menerapkan mekanisme pembelian putus maupun penetapan margin perdagangan karena sistem masih berada pada tahap penyempurnaan bersama seluruh pihak terkait.

Ia mengatakan detail mekanisme perdagangan baru akan diumumkan setelah proses evaluasi dan pengumpulan informasi selesai dilakukan selama masa transisi sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

"Mekanisme detilnya nanti kita akan sampaikan, (jangan) secara terpotong-potong ya, (kalau) secara terpotong-potong nanti malah terpenggal-penggal, nanti malah enggak komprehensif pemahamannya, entar enggak jelas," beber Rosan.

Pemerintah juga menegaskan keberadaan DSI lebih diarahkan untuk memperkuat transparansi transaksi ekspor sekaligus memastikan nilai perdagangan komoditas Indonesia sesuai harga pasar internasional yang berlaku secara wajar.

Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas yang dinilai mempengaruhi penerimaan negara serta akurasi data perdagangan nasional selama ini.

Melalui sistem pelaporan terintegrasi, pemerintah ingin memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam agar transaksi perdagangan nasional semakin terbuka, tertata, dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi Indonesia.

Rosan menambahkan seluruh proses akan dilaksanakan dengan prinsip good governance melalui mekanisme yang benar dan bertahap agar pelaku usaha memiliki ruang adaptasi sebelum sistem diberlakukan secara penuh pada 2027.

Mulai Januari 2027, pemerintah berencana menerapkan platform perdagangan ekspor sumber daya alam nasional yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperbesar nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

"Karena ini adalah dari hasil sumber daya bumi Indonesia untuk dunia dengan membawa asas kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia, seperti yang diamanatkan kepada kami," ucap Rosan.

"Dan tentunya kita akan membuat protap (prosedur tetap) ini secara baik, secara terbuka dan saya tahu karena ini adalah hal yang baru pasti akan banyak pertanyaan. Oleh sebab itu kami memberi jangka waktu tiga bulan kemudian dievaluasi lagi sampai akhir tahun," tambah Rosan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan regulasi baru yang berpotensi mengubah tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Regulasi tersebut bakal diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan baru ini nantinya disebut-sebut akan mengatur ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam diwajibkan melalui satu pintu yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam draf beleid yang beredar terkait dengan pembentukan lembaga baru, pemerintah menilai pengaturan ekspor diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan domestik, ketahanan ekonomi nasional, hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

Aturan tersebut juga membuka jalan bagi pemerintah untuk menunjuk BUMN tertentu sebagai pelaksana ekspor komoditas strategis nasional. Dalam beleid itu, entitas tersebut disebut sebagai 'BUMN Ekspor'.

Komoditas yang masuk dalam tata kelola ekspor di antaranya batu bara dan kelapa sawit. Pemerintah juga membuka peluang penambahan komoditas strategis lain melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Kemenko Perekonomian atau kementerian terkait pangan.

Poin paling krusial dalam rancangan aturan tersebut tercantum pada Pasal 3. Dalam beleid itu ditegaskan bahwa komoditas sumber daya alam strategis 'hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor'.

Artinya, pemerintah berpotensi mengakhiri mekanisme ekspor langsung oleh perusahaan swasta untuk sejumlah komoditas strategis tertentu, dan menggantinya melalui skema ekspor terpusat melalui BUMN.

Meski demikian, draf beleid belum menjelaskan secara terperinci BUMN mana yang akan ditunjuk sebagai eksportir utama maupun skema bisnis yang akan diterapkan terhadap pelaku usaha eksisting.

Pemerintah juga menyiapkan masa transisi hingga 31 Desember 2026. Selama periode tersebut, ekspor komoditas strategis dilakukan melalui BUMN Ekspor sampai pengalihan penuh diterapkan. Setelah tenggat tersebut, ekspor hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor.

Selain pengendalian ekspor, pemerintah membuka ruang penerapan 'mekanisme lain' sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, detail pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kementerian atau lembaga terkait.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Akan tetapi, beleid tersebut hingga saat ini belum muncul di laman resmi JDIH Setneg.

Kebijakan teranyar pemerintah terkait dengan tata kelola ekspor ini diumumkan Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, Rabu (20/5/2026).

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA nasional di tengah tantangan geopolitik dan kebutuhan memperkuat penerimaan negara.

“Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” ujar Prabowo.

Dalam beleid tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai bank ekspor tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bank ekspor tunggal,” katanya.

Prabowo menjelaskan, dalam mekanisme itu hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait. Dia menyebut skema tersebut sebagai bentuk fasilitas pemasaran atau marketing facility.

Menurutnya, tujuan utama kebijakan itu adalah memperkuat pengawasan dan monitoring transaksi ekspor sekaligus memberantas praktik kurang bayar atau under invoicing, pemindahan harga atau transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar, under invoicing, praktik pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor,” ujarnya.

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara dari pengelolaan serta penjualan SDA Indonesia.

“Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita,” katanya.

Kita tentunya akan melakukan dengan mekanisme yang baik dan yang benar

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan penataan ekspor sumber daya alam dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka.

"Kita tentunya akan melakukan dengan mekanisme yang baik dan yang benar dan insya Allah ini juga lebih memberikan nilai tambah kepada kita semua," kata Rosan dalam dalam konferensi pers tentang Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu.

Pemerintah mulai menata tata kelola ekspor sumber daya alam guna memperkuat kontribusi komoditas nasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penataan tersebut dilakukan melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang bertugas mendukung mekanisme perdagangan ekspor komoditas sumber daya alam agar lebih terintegrasi dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar.

Rosan menjelaskan langkah tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah untuk memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar dunia.

Menurut dia, penataan ekspor diperlukan karena masih ditemukan praktik under invoicing dan transfer pricing yang menyebabkan potensi penerimaan negara dari sektor komoditas belum optimal selama bertahun-tahun.

Pemerintah menilai perbaikan sistem perdagangan ekspor dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor, mulai perpajakan, royalti, devisa, hingga akurasi data perdagangan nasional secara keseluruhan.

Dalam masa transisi mulai Juni hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam diwajibkan terlebih dahulu dilaporkan secara komprehensif kepada Danantara untuk proses pencatatan dan penyesuaian sistem.

Melalui proses tersebut, pemerintah akan mencocokkan nilai transaksi ekspor dengan harga pasar global agar perdagangan komoditas Indonesia semakin mencerminkan nilai ekonomi yang wajar dan kompetitif internasional.

Mulai Januari 2027, transaksi ekspor komoditas sumber daya alam direncanakan menggunakan platform yang telah disiapkan pemerintah guna mendukung perdagangan yang lebih efisien, modern, dan bernilai tambah tinggi.

Rosan menegaskan mekanisme baru itu dirancang tidak hanya memperkuat tata niaga komoditas nasional, tetapi juga meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Ia menambahkan pemerintah akan menyusun prosedur pelaksanaan secara terbuka dan bertahap agar pelaku usaha memiliki waktu adaptasi sebelum implementasi penuh sistem perdagangan ekspor melalui platform nasional tersebut.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu, mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

"Untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," kata Presiden Prabowo Subianto saat berpidato menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

Presiden mengatakan tujuan utama dari penerbitan peraturan pemerintah itu, utamanya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal yang selama ini terjadi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

"Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor. Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita," ujar Prabowo.

Dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo berharap pendapatan yang diterima oleh Indonesia dapat seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah resmi menunjuk BUMN baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai eksportir tunggal komoditas strategis Indonesia, termasuk sawit dan batu bara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perusahaan tersebut telah dibentuk oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani.

"Pak Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah membentuk yang namanya PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nanti dijelaskan lebih lanjut," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5).

Rosan mengatakan pembentukan perusahaan tersebut dilakukan untuk memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), terutama terkait praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini dinilai merugikan negara.

"Dalam kurun waktu sekian lama, dalam data Presiden di World Bank tinggi kegiatan under invoicing dan transfer pricing," ujar Rosan.

Prabowo sebelumnya mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor SDA strategis. Melalui aturan itu, ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN khusus ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik kurang bayar ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita," ujarnya.

Ia menilai penerimaan negara dari sektor SDA selama ini masih tertinggal dibanding negara lain karena lemahnya pengelolaan ekspor komoditas strategis.

"Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa kita sendiri," katanya.

Dalam tahap awal, pemerintah menetapkan tiga komoditas strategis yang wajib melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (fero alloy). Skema tersebut nantinya akan diperluas ke seluruh komoditas SDA strategis secara bertahap.

Pemerintah juga menyiapkan dua tahapan implementasi kebijakan tersebut. Pada tahap pertama, transaksi ekspor masih dilakukan langsung oleh perusahaan eksportir dengan pembeli di luar negeri. Namun, seluruh dokumentasi ekspor akan diproses melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Skema awal itu akan berlaku selama tiga bulan sebelum dievaluasi pemerintah.

Setelah masa transisi berakhir, seluruh proses ekspor komoditas strategis mulai dari kontrak, pengiriman barang, hingga pembayaran akan dilakukan sepenuhnya oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai eksportir tunggal pemerintah.

Pemerintah menargetkan skema penuh tersebut mulai berlaku pada 1 September 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang akan mengambil alih peran utama dalam transaksi perdagangan ekspor komoditas strategis.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA).

Kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor dan menekan praktik trade miss invoicing maupun under invoicing.

“Pemerintah mengatur tata kelola seluruh ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor atau Danantara Sumberdaya Indonesia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers Penyampaian KEM PPKF 2027 di DPR RI pada, Rabu (20/5/2026).

Airlangga mengatakan praktik miss invoicing selama ini menyebabkan perbedaan data antara nilai ekspor komoditas SDA yang dicatat Indonesia dan data impor dari negara tujuan ekspor.

Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap penerimaan devisa negara, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga validitas data perdagangan nasional.

“Nah terjadinya praktik mis-invoicing atau under-invoicing yaitu perbedaan pendapatan ekspor komoditas SDA antara Indonesia dengan negara penerima ekspor,” kata dia.

Pemerintah kemudian memutuskan pengelolaan ekspor komoditas strategis dilakukan melalui BUMN khusus yang ditugaskan negara.

Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut diharapkan memperkuat kontrol dan pengawasan ekspor.

Kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga devisa hasil ekspor tetap masuk ke dalam negeri.

Pemerintah turut menargetkan peningkatan validitas dan integritas data perdagangan ekspor.

Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menghilangkan praktik ilegal dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Airlangga menambahkan kebijakan ini diharapkan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar ekspor global melalui kepastian pasokan dan pembayaran ekspor yang lebih terkontrol.

Tahap awal skema baru tersebut akan diterapkan pada tiga komoditas utama.

Tiga komoditas itu meliputi batu bara, kelapa sawit, dan paduan berbasis besi yang mengandung sejumlah besar unsur selain karbon, seperti kromium, mangan, atau aluminium, atau ferro alloy.

Tahap awal implementasi akan dimulai dengan model transisi.

Pada masa transisi, transaksi ekspor masih dilakukan langsung antara perusahaan eksportir dan pembeli luar negeri.

Meski begitu, seluruh dokumentasi ekspor akan dikelola oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

“Transaksi ekspor masih dilakukan perusahaan dengan buyer, namun dokumentasi ekspor sudah dilakukan oleh BUMN, yaitu Danantara Sumberdaya Indonesia,” kata Airlangga.

Skema transisi tersebut akan berlangsung selama tiga bulan.

Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan masa transisi sebelum masuk ke tahap penuh.

Mulai 1 September 2026, seluruh proses ekspor komoditas strategis akan dilakukan sepenuhnya oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Proses tersebut mencakup kontrak, pengiriman barang, hingga pembayaran ekspor.

“Seluruh proses transaksi ekspor, kontrak, pengiriman barang, sampai pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh Danantara Sumberdaya Indonesia,” ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk anak usaha baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia di tengah rencana pemerintah memperketat tata kelola ekspor komoditassumber daya alam (SDA).

Pembentukan entitas tersebut tercatat dalam dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum yang diperolehBisnis, Rabu (20/5/2026). Perseroan memperoleh pengesahan pendirian melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0039765.AH.01.01 Tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026.

Dalam dokumen tersebut, PT Danantara Sumberdaya Indonesia berstatus perseroan swasta nasional dengan kegiatan usaha utama pada bidang perusahaanholdingatau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 64200.

Berdasarkan akta pendirian, perusahaan itu berkedudukan di Wisma Danantara Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta Selatan. Akta pendirian diteken pada 18 Mei 2026 oleh notaris Jose Dima Satria.

Dokumen AHU juga menunjukkan bahwa mayoritas saham perseroan dimiliki PT Danantara Investment Management dengan kepemilikan 99 lembar saham Seri A senilai Rp24,75 juta. Sementara itu, satu lembar saham Seri B dimiliki PT Danantara Mitra Sinergi.

Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa posisi direktur PT Danantara Sumberdaya Indonesia ditempati oleh Luke Thomas Mahony, mantan direktur PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

Sementara itu, komisaris PT Danantara Sumberdaya Indonesia dijabat oleh Harold Jonathan Dharma TJ yang pernah menjabat sebagai direktur PT Mandiri Sekuritas.

Belum ada pernyataan resmi dari Danantara terkait pembentukan anak usaha tersebut. Namun,Bisnismendapatkan undangan dari Tim Komunikasi Danantara Indonesia untuk menghadirimedia briefingbersama Rohan Hafas, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara yang membahas penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis.

Adapun acara tersebut akan diselenggarakan pada hari ini, Rabu (20/5/2026), pukul 16.00 WIB, di Wisma Danantara.

Penerbitan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA

Kemunculan entitas baru tersebut beriringan dengan pengumuman Presiden Prabowo Subianto terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA.

Hal itu disampaikan Presiden ke-8 RI dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR, Rabu (20/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan pemerintah akan mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.

Dia menjelaskan kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan ekspor SDA sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

Prabowo juga menegaskan negara harus mengetahui secara terperinci nilai dan volume kekayaan alam yang dijual ke luar negeri.

“Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” katanya.