Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa ketentuan pemberian jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT) akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP).

Hal ini dia sampaikan menyusul persetujuan DPR RI terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan PRT (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (21/4/2026).

“[Jaminan sosial] sudah ada, nanti ada PP-nya. Diatur di PP,” kata Dasco saat ditemui setelah rapat.

Ketika ditanya apakah dalam rancangan PP tersebut jaminan sosial diberikan oleh negara, dia menyampaikan bahwa hal tersebut dapat dijadikan usulan kepada pembentuk PP.

“Ya kami nanti coba usulkan. Itu nanti di PP diaturnya,” ujar Ketua Harian Partai Gerindra ini.

Pengesahan UU PPRT mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun tanpa kepastian hukum bagi pelindungan pekerja domestik. Pengesahan tersebut dilakukan dalam agenda pembicaraan tingkat II yang menjadi tahapan akhir legislasi setelah seluruh fraksi menyetujui substansi RUU pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menyampaikan UU ini turut memperjuangkan pelindungan bagi para PRT untuk menuju situasi kemanusiaan yang beradab, selain berisi pengakuan profesi PRT.

Menurutnya, yang paling penting saat ini yaitu adanya pengakuan untuk jam kerja, tunjangan hari raya (THR), upah, hari libur, serta ketentuan akomodasi dan makanan bagi PRT.

Selain itu, pihaknya juga menggarisbawahi adanya ketentuan terkait jaminan sosial dan bantuan sosial yang selama ini luput untuk pekerja rumah tangga yang hidupnya berada di garis kemiskinan.

“Ini menjadi konstruksi baru untuk melindungi PRT yang mayoritas perempuan, yang selama ini menjadi penyokong perekonomian nasional, tetapi banyak mendapatkan diskriminasi dan kekerasan,” kata Lita dalam keterangannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan skema berbeda dalam pemberian gaji ke-13 tahun 2026.

Jika aparatur sipil negara (ASN) menerima gaji ke-13 setara satu kali penghasilan, maka bagi pegawai non-ASN di instansi pemerintah diberlakukan batas maksimal.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, yang juga memuat lampiran mengenai besaran paling banyak tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, serta pegawai non-pegawai ASN di lembaga pemerintah, termasuk lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri.

FREEPIK/JCOMP Ilustrasi gaji. Pemerintah menanggung PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji hingga Rp 10 juta per bulan sepanjang 2026. Insentif ini berlaku untuk pegawai di lima sektor usaha tertentu dengan sejumlah syarat.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026," tulis beleid tersebut dikutip pada Minggu (19/4/2026).

Artinya, tidak semua penerima memperoleh jumlah yang sama.

Untuk ASN seperti PNS, PPPK, TNI, dan Polri, gaji ke-13 diberikan penuh sesuai komponen penghasilan, yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja.

Untuk PPPK, terdapat aturan khusus dalam perhitungannya.

Jika masa kerja kurang dari satu tahun, maka gaji ke-13 diberikan secara proporsional.

Bahkan, PPPK yang masa kerjanya belum genap satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak berhak menerima gaji tersebut.

Adapun untuk pimpinan, anggota, serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural, besaran gaji ke-13 telah ditetapkan dalam lampiran aturan.

Adapun untuk pimpinan, anggota, serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural, besaran gaji ke-13 telah ditetapkan.

KOMPAS.com/SUKOCO Ilustrasi PNS.

Untuk pimpinan lembaga nonstruktural, misalnya, ketua atau kepala memperoleh sekitar Rp 31,4 juta, wakil ketua Rp 29,6 juta, serta sekretaris dan anggota masing-masing sekitar Rp 28,1 juta.

Sementara itu, pejabat setingkat eselon I menerima sekitar Rp 24,8 juta, eselon II Rp 19,5 juta, eselon III Rp 13,8 juta, dan eselon IV Rp 10,6 juta.

Untuk pegawai non-ASN berdasarkan jenjang pendidikan, nominalnya juga diatur bervariasi.

Lulusan SD hingga SMP dapat menerima sekitar Rp 4,2 juta hingga Rp 5 juta tergantung masa kerja.

Lulusan SMA hingga D-I berkisar Rp 4,9 juta sampai Rp 5,8 juta.

Kemudian lulusan D-II hingga D-III memperoleh sekitar Rp5,4 juta hingga Rp6,5 juta.

Adapun lulusan D-IV atau S1 berada di kisaran Rp 6,5 juta hingga Rp 7,8 juta, sementara lulusan S2 hingga S3 berkisar Rp 7,7 juta sampai Rp 9 juta, bergantung pada masa kerja.

Gaji ke-13 sendiri dijadwalkan mulai cair paling cepat pada Juni 2026.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi domestik pada pertengahan tahun, sekaligus memastikan belanja negara tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunggu kepatuhan platform digital lainnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang diterbitkan pada 6 Maret 2026.

Pada tahap awal, Komdigi meminta delapan platform berisiko tinggi untuk menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun. Delapan platform tersebut adalah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan aturan tersebut akan berlaku bagi seluruh platform digital secara bertahap.

“Delapan ini memang kami harapkan menjadi model di awal, dalam waktu dekat tentu kami akan kenakan kepada semua,” kata Meutya di kantor Komdigi pada Senin (13/4/2026).

Meutya menambahkan pihaknya telah menerima banyak umpan balik dari sejumlah platform yang mulai mengirimkan hasil self-assessment mereka. Oleh sebab itu, dia berharap jumlah platform yang menyampaikan kepatuhan di luar delapan platform berisiko tinggi tersebut meningkat dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Komdigi juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Tunas.

Melalui aturan tersebut, pemerintah menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Implementasi kebijakan ini dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan dilakukan secara bertahap, dimulai dari platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox, hingga seluruh platform memenuhi kewajiban kepatuhan.

Meutya menyebut Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital berbasis usia. Menurutnya, kebijakan ini diambil karena anak-anak menghadapi ancaman yang makin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Ia juga mengakui implementasi aturan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun, langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.

Isu kenaikan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2026 kembali mencuat dan menjadi perhatian bagi PNS yang sudah memasuki masa purnabakti.

PT Taspen (Persero) menyampaikan gaji pensiunan PNS masih mengacu kepada peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Artinya, saat ini pensiunan PNS masih menerima gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelumnya atau besarannya sama seperti yang diterima pada 2024.

Corporate Secretary Taspen, Henra mengatakan, sampai saat ini, dasar hukum penetapan gaji pensiun masih mengacu pada peraturan yang sama dan belum terdapat pembaruan dari pemerintah.

Peraturan tersebut merupakan regulasi terakhir yang mengatur penetapan serta penyesuaian gaji pokok pensiunan dengan masa berlaku sejak 1 Januari 2024.

Adapun pemerintah menetapkan skema pembayaran gaji pensiunan PNS dilakukan oleh PT Taspen (Persero) sebagai penyelenggara dana pensiun dan tabungan hari tua ASN.

"Hingga hak jawab ini disampaikan, belum ada keputusan pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan PNS, purnawirawan TNI/Polri, serta penerima tunjangan terkait lainnya," ujar Henra dalam keterangan kepada CNNIndonesia.com.

Taspen menegaskan pemerintah juga belum menerbitkan peraturan baru mengenai kenaikan maupun pembayaran rapel gaji pensiun.

[Gambas:Youtube]

Berapa gaji pensiunan PNS 2026?

Sejak Januari 2024, pemerintah menetapkan kenaikan uang pensiunan PNS sebesar 12 persen yang diatur dalam PP tersebut.

Berikut rincian gaji pensiunan PNS pada 2026, dilansir Antara.

1. Pensiunan Golongan I

Pensiunan golongan Ia : Rp 1.748.096 - 1.962.128

Pensiunan golongan Ib : Rp 1.748.096 - 2.077.264

Pensiunan golongan Ic : Rp 1.748.096 - 2.165.184

Pensiunan golongan Id : 1.748.096 - 2.256.688

2. Pensiunan Golongan II

Pensiunan golongan IIa : Rp 1.748.096 - 2.833.824

Pensiunan Golongan IIb : Rp 1.748.096 - 2.953.776

Pensiunan Golongan IIc : Rp 1.748.096 - 3.078.656

Pensiunan Golongan IId : Rp 1.748.096 - 3.208.800

3. Pensiunan Golongan III

Pensiunan golongan IIIa : Rp 1.748.096 - Rp 3.558.576

Pensiunan golongan IIIb : Rp 1.748.096 - Rp 3.709.104

Pensiunan golongan IIIc : Rp 1.748.096 - Rp 3.866.016

Pensiunan golongan IIId : Rp 1.748.096 - Rp 4.029.536

4. Pensiunan Golongan IV

Pensiunan golongan IVa : Rp 1.748.096 - Rp 4.200.000

Pensiunan golongan IVb : Rp 1.748.096 - Rp 4.377.744

Pensiunan golongan IVc : Rp 1.748.096 - Rp 4.562.880

Pensiunan golongan IVd : Rp 1.748.096 - Rp 4.755.856

Pensiunan golongan IVe : Rp 1.748.096 - Rp 4.957.008

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi Meta Platforms Inc., akan melakukan de-aktivasi massal akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No. 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Artinya, akun-akun anak yang terdeteksi di Facebook, Instagram, dan Threads dalam waktu dekat tidak dapat dibuka lagi.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan apresiasi tinggi terhadap iktikad baik perusahaan pimpinan Mark Zuckerberg tersebut. Langkah ini diambil usai pemeriksaan intensif yang dilakukan otoritas terkait pada awal pekan ini.

Meta kini resmi mengubah Panduan Komunitas mereka, yang sebelumnya mengizinkan pengguna berusia 13 tahun, kini naik menjadi minimal 16 tahun khusus untuk pasar Indonesia.

Tantangan teknis dalam eksekusi kebijakan ini awalnya dianggap cukup berat, mengingat jumlah pengguna layanan Meta di tanah air menembus angka 100 juta. Namun, Pejabat Kebijakan Publik Meta Regional Asia Pasifik Rafael Frankel telah menyampaikan komitmen perusahaan untuk melakukan de-aktivasi secara bertahap.

Targetnya, pembersihan akun-akun yang tidak memenuhi kriteria usia tersebut diharapkan rampung sepenuhnya pada Jumat (10/4/2026).

Meutya menilai kepatuhan Meta merupakan bukti nyata masalah teknis bukan lagi menjadi alasan bagi platform digital untuk mengabaikan hukum nasional.

“Masalah teknis sebetulnya bukan menjadi kendala. Ini masalah kemauan, masalah iktikad dari platform-platform besar untuk patuh kepada hukum di Indonesia," kata Meutya dilansir dari Antara, Kamis (9/4/2026).

PP Tunas yang berlaku efektif sejak 28 Maret 2026 telah memicu peta kepatuhan yang beragam di antara para penyedia layanan sistem elektronik (PSE). Hingga Kamis (9/4/2026) petang, pemerintah mencatat beberapa nama besar sudah menunjukkan sikap kooperatif, sementara sisanya masih dalam pengawasan ketat.

Meta, platform X, dan Bigo Live telah menyesuaikan batas usia dan fitur hukum RI. Sementara itu TikTok dan Roblox melakukan perubahan namun belum menyeluruh. Tinggal Google yang belum mematuhi dokumen dan menyeleraskan produk.

Kehadiran PP Tunas bertujuan memitigasi risiko bagi anak di ruang siber. Namun, dari kacamata bisnis, kebijakan ini tentu mengubah lanskap audiens dan potensi pendapatan iklan bagi platform. Bagi Meta, kehilangan porsi pengguna di bawah 16 tahun di pasar sebesar Indonesia merupakan konsekuensi dari risiko regulasi yang harus diambil demi keberlanjutan operasional jangka panjang.

Di sisi lain, sikap pasif Google melalui YouTube menjadi sorotan tajam pemerintah. Sebagai salah satu platform dengan basis pengguna anak terbesar, ketidakpatuhan YouTube dinilai dapat menciptakan standar ganda dalam penegakan hukum pelindungan anak digital di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat pemanggilan kedua kepada raksasa teknologi global, Google (YouTube) dan Meta (Facebook, Instagram, Threads).

Langkah ini merupakan buntut dari ketidakpatuhan kedua entitas tersebut terhadap regulasi pelindungan anak di ruang digital Indonesia.

Pemanggilan ini dilakukan guna memeriksa kepatuhan kedua platform terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang lebih dikenal sebagai PP Tunas. Hingga tenggat waktu yang ditentukan, baik Google maupun Meta belum memenuhi panggilan pemeriksaan pertama dengan alasan koordinasi internal.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menegaskan pemanggilan kedua ini adalah bagian dari prosedur penegakan hukum yang tidak dapat ditawar. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Tunas, pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan hingga tiga kali sebelum menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat.

PP Tunas sendiri merupakan regulasi sapu jagat yang dirancang pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang ramah anak. Poin krusial dalam aturan ini adalah kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan verifikasi usia yang ketat serta membatasi penggunaan akun bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

"Setiap penundaan memperpanjang risiko yang dihadapi anak di ruang digital. Kami menuntut kepatuhan konkret dan tepat waktu dari seluruh platform, termasuk platform global," ujar Alexander dalam keterangan resmi, Kamis (2/4/2026).

Diketahui, Google dan Meta juga tengah menjadi sorotan di level internasional terkait keselamatan anak. Di Amerika Serikat dan Eropa, kedua raksasa ini kerap tersandung kasus hukum terkait privasi dan eksploitasi data anak.

Meta, misalnya, pernah menghadapi gugatan dari puluhan negara bagian di AS yang menuduh fitur Instagram dan Facebook dirancang secara adiktif sehingga merusak mental remaja. Selain itu, pada akhir 2023, data pengadilan mengungkapkan bahwa Meta gagal menutup ribuan akun milik anak di bawah usia 13 tahun meskipun telah menerima laporan.

Sementara itu, Google melalui YouTube pernah dijatuhi denda rekor senilai US$170 juta oleh Federal Trade Commission (FTC) AS karena secara ilegal mengumpulkan informasi pribadi anak-anak tanpa persetujuan orang tua demi kepentingan iklan bertarget. Di Uni Eropa, kebijakan pengolahan data anak oleh platform-platform ini juga terus berada di bawah pengawasan ketat General Data Protection Regulation (GDPR).

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap ketidakpatuhan yang membahayakan generasi muda. Menurutnya, proses pemanggilan ini adalah tahap awal dari penegakan hukum yang terukur, mulai dari pemantauan hingga potensi pengenaan sanksi administratif berupa denda hingga pemutusan akses (blokir) jika diperlukan.

“Negara hadir dan tegas. Pemanggilan ini adalah bagian dari proses penegakan hukum yang sesuai prosedur untuk menghindari maladministrasi, sekaligus memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum yang kuat,” tegas Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah orang tua memberikan respons yang beragam atas berlakunya Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Meski demikian mereka satu suara dalam hal smartphone membuat anak kecanduan dan berdampak negatif.

PP TUNAS menjadi angin segar bagi para orang tua di tengah anak-anak yang sulit lepas dari smartphone. Dari hasil wawancara dengan beberapa orang tua yang memiliki anak di bawah usia 16 tahun, platform digital menjadi salah satu kekhawatiran terbesar terkait dampaknya terhadap kehidupan dan perilaku anak.

Hal ini dirasakan oleh Santi (40), ibu dari dua anak berusia 9 dan 13 tahun. Menurutnya, di zaman yang serba digital pengaruh teknologi sangat sulit dihindari dan berpotensi berbahaya jika tidak terkontrol. Hal ini mendorongnya membuat strategi agar anak-anak tidak terkena dampak negatif, termasuk membatasi waktu bermain smartphone.

“Saya tidak memfasilitasi HP kepada anak-anak. Kalau mau main TikTok atau Instagram, mereka masih bisa menggunakan HP saya,” katanya kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Meski begitu tantangan tetap ada, terutama saat anak-anak memasuki waktu libur. Mereka cenderung ingin menggunakan HP untuk bermain platform digital dan berinteraksi dengan teman-temannya. Saat liburan, Santi memberi izin anak-anak membuka TikTok atau Instagram, namun hal itu sering kali membuat mereka kecanduan.

“Satu sisi kasihan juga, di tengah teman-temannya yang punya HP, tapi kayak kecanduan banget sampai selesai wudhu aja masih sempat liat HP,” ujarnya.

Santi juga mengkhawatirkan akses anak-anak terutama pada konten di platform TikTok, karena menurutnya banyak konten yang mempengaruhi perilaku anak dan banyak kontent yang disuguhkan tidak sesuai usia, misalnya tren hijab yang tidak syar’i atau gaya hidup yang tidak pantas ditiru.

Menurutnya, video dan konten digital sering menjadi inspirasi perilaku anak-anak, tidak hanya pada anak-anaknya tetapi juga dialami orang tua lain.

Selain itu, Santi sangat mendukung PP TUNAS dan berharap regulasi ini tidak hanya berlaku untuk platform digital tetapi juga game online, karena banyak unsur kekerasan, bahasa kasar, dan konten pornografi.

“Adik yang kecil juga cerita saat main game online bersama teman-temannya, ‘Mah, itu di game masa ada cowok yang seperti itu,’” jelasnya.

Meski begitu, Santi juga menyadari platform digital tetap dibutuhkan, terutama untuk belajar dan menambah wawasan. Banyak platform, seperti YouTube, yang memiliki konten edukatif dan bermanfaat bagi anak-anak.

Sama seperti Santi, Yatie (35) ibu dari tiga anak berusia 15 dan 10 tahun, menilai platform digital yang paling bahaya bagi anak-anak adalah Tiktok, karena memberikan dampak kurang baik bagi anak-anak.

“Tiktok kebanyakan konten nya lebih ke arah dewasa” kata Yatie.

Dia baru mengizinkan anak-anaknya memiliki HP pada usia 10 tahun dan menekankan pentingnya pengawasan orang tua. Yatie mengajarkan anak sejak dini mengenai platform

yang sesuai usia, serta memanfaatkan pengaturan Google Family untuk memantau unduhan aplikasi.

“Kelola akun Google mereka dengan pengawasan orang tua agar tidak bisa mengunduh aplikasi di atas usia mereka,” ujarnya.

Penerapan PP TUNAS menjadi salah satu bantuan bagi orang tua yang ingin melindungi anak dari paparan negatif platform digital. Diharapkan regulasi ini berjalan efektif, sehingga anak dapat mengakses layanan digital yang sesuai usia mereka.

Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PP TUNAS) berlaku efektif sejak 28 Maret 2026.

Terdapat delapan platform yang wajib mengikuti aturan ini pada tahap awal, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live dan Roblox, termasuk membatasi akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. (Nur Amalina)

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan tengah menyiapkan aturan terkait denda alih fungsi lahan, terutama Lahan Sawah Dilindungi (LDS). Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah lahan aktif disalahgunakan, sebagaimana marak terjadi di berbagai wilayah.

Menurut Zulhas sapaan akrabnya, aturan tersebut akan menjadi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang menggantikan Perpres 59 Tahun 2019.

"Kami sedang menyelesaikan Pepres ya, Perpres nanti teknisnya itu untuk RPP (rancangan Peraturan Pemerintah) teknisnya nanti untuk denda, lagi dirumuskan sekarang," ujar Zulkifli di Kantor, Senin (30/3).

Sedangkan, untuk lahan yang terlanjur berubah fungsi, Zulhas menyebutkan pemerintah akan mengenakan denda penggantian lahan baru. Luasan lahannya bakal tergantung tingkat produktivitas tanahnya.

Denda akan dikenakan untuk lahan yang dialihfungsikan sejak 2010 atau setelah dirilsinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Misalnya kalau dia memakai sawahnya yang produktif ada irigasinya, maka dia harus ganti 3 kali atau bagaimana nanti lagi dirumuskan ya. Ada sawah yang kurang produktif misalnya rawa itu 2 kali," jelasnya.

Data terbaru pemerintah, untuk 2019-2025 saja, sudah ada sekitar 600 ribu hektare lahan sawah yang dialihfungsikan. Sedangkan, untuk 2010-2019 sedang dalam proses pendataan.

Oleh sebab itu, ia manargetkan aturan teknis untuk denda alih fungsi lahan sawah ini bisa diselesaikan dengan capet sehingga segara diundangkan.

"RPP 10 hari ini akan diselesaikan oleh eselon 1, baru kita melangkah selanjutnya untuk harmonisasi dengan KUM HAM, mudah-mudahan dalam waktu 2 sampai 1 bulan bisa kita selesaikan, maka kita akan meminta semua pelanggaran-pelanggaran lahan sawah itu yang berubah fungsi harus segera diganti oleh yang melanggar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah terkait pembatasan maksimal kadar nikotin dan tar dalam produk hasil tembakau menuai penolakan keras dari ekosistem pertembakauan nasional.

Kebijakan tersebut merupakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No 2/2025 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Wakil Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN Apindo), Anggana Bunawan mengatakan langkah tersebut ancaman serius terhadap industri dari hulu hingga hilir, sekaligus berpotensi mempertaruhkan nasib ratusan ribu buruh dan tenaga kerja.

Pihaknya menghormati tujuan aturan yang dikeluarkan Kemenko PMK tersebut, meski dari sisi pelaku usaha mengutarakan sejumlah keberatan terkait dengan adanya wacana kebijakan restriktif tersebut.

Menurut dia, proses transisi kebijakan harus mempertimbangkan faktor alamiah yang melekat pada bahan baku lokal di tanah air.

"Kita perlu mempertimbangkan faktor yang tidak bisa dihindari, salah satunya adalah karakteristik tembakau Indonesia, yang secara alami memiliki kadar nikotin lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain," kata Anggana dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2026).

Dia pun memberikan perbandingan dengan Brazil yang sering dijadikan rujukan standar tertentu dalam sektor pertembakauan. Padahal, karakter daun tembakau dari negara tersebut secara alami memang memiliki kadar nikotin yang jauh lebih rendah sehingga tidak bisa disamakan dengan kondisi di Indonesia.

Meskipun, dia mengakui banyak produsen nasional yang saat ini telah merambah pasar global. Namun, risiko jangka pendek dan menengah tetap harus diperhitungkan jika kebijakan baru ini dipaksakan berlaku dalam waktu singkat.

Masa transisi selama 5 tahun yang direncanakan pemerintah dinilai masih sangat jauh dari kata realistis bagi kesiapan industri nasional. Untuk itu, diperlukan koordinasi lebih mendalam antar kementerian dan lembaga, terutama yang membidangi sektor industri, agar kebijakan yang lahir tidak hanya dari sisi kesehatan saja.

Selain itu, Apindo berharap adanya proses transisi yang jelas dan dialog konstruktif untuk menghindari polarisasi merugikan. Anggana pun meminta proses selanjutnya melibatkan pertimbangan ekonomi menyeluruh agar industri dan seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan adaptasi dengan baik terhadap peraturan tersebut.

Apalagi, industri hasil tembakau (IHT) dinilai merupakan sektor padat karya yang perlu dilindungi sebagai bagian dari upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

IHT juga merupakan sektor padat karya strategis di Indonesia yang mampu menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, mulai dari petani pekerja pabrik, termasuk sektor logistik dan distribusi.

Tak hanya itu, IHT juga ikut berkontribusi secara signifikan terhadap APBN berupa cukai hasil tembakau (CHT) yang menyumbang sekitar 10-30% dari total penerimaan negara. Hal ini mempertimbangkan strategisnya sektor IHT maka berbagai kebijakan yang akan memberikan tekanan perlu dikaji lebih komprehensif.

Anggana beranggapan kondisi perekonomian saat ini sedang sulit, ditambah dengan berbagai risiko global sehingga membuat industri memerlukan kebijakan lebih akomodatif, bukan justru menekan.

Di sisi lain, serikat pekerja menunjukkan reaksi yang lebih keras terhadap penentuan batas maksimal nikotin dan tar sebagai salah satu amanat dalam PP 28/2024 yang merupakan inisiasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Nasib lapangan kerja

Ketua Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (RTMM) DIY, Waljid Budi Lestarianto menyebut wacana regulasi itu sebagai sebuah mimpi buruk bagi para buruh.

Dia menyatakan, ancaman mengenai diversifikasi tembakau, penyeragaman kemasan, hingga pembatasan bahan tambahan termasuk cengkih, secara langsung akan menghantam daya saing produk dalam negeri. Pada akhirnya semua aturan itu berdampak pada keberlangsungan lapangan pekerjaan.

Waljid mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 158.000 anggota FSP RTMM-SPSI yang mayoritas bekerja di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT). Sektor padat karya ini menjadi paling rentan jika aturan pembatasan kadar maksimal nikotin dan tar diterapkan.

Angka pembatasan kadar nikotin sebesar 1 miligram dan tar sebesar 10 miligram dinilai sebagai standar yang sangat mustahil untuk dipenuhi oleh produk rokok kretek asli Indonesia.

“Ini bagi kami sudah tidak masuk akal karena untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) saja sulit untuk memenuhi syarat kadar tar dan nikotin tersebut, apalagi bagi kami yang mayoritas bekerja di sektor SKT, rokok kretek tanpa filter. Itu yang tar dan nikotinnya pasti tinggi dan itu ‘kan tembakau memang tembakau dari Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan kebijakan ini bukan sekadar upaya pengendalian konsumsi. Wacana aturan baru ini menjadi upaya penghancuran industri secara sistematis yang akan berujung pada hilangnya mata pencaharian ratusan ribu pekerja.

Waljid mengkritik sikap pemerintah yang terkesan tidak memberikan ruang negosiasi atau nilai tawar bagi para pekerja dalam perumusan kebijakan ini. Ia mengibaratkan aturan tersebut sebagai penanda akhir bagi industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia karena tidak adanya keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan keberlanjutan ekonomi rakyat kecil.

Pihak serikat pekerja pun telah melayangkan surat aspirasi kepada Presiden dan DPR RI untuk meminta perlindungan atas hak-hak mereka sebagai pekerja.

“Bahwa kehilangan mata pencaharian kami, penghancuran sawah dan ladang tempat kami bekerja itu pemerintah harus tanggung jawab! Dan mungkin pasti kami akan melakukan minta pertanggungjawabannya dengan melakukan aksi unjuk rasa tentunya kepada pemerintah," ujarnya.

Bisns.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghadapi jalan yang sulit dalam menegakan Peraturan Menteri No.9/2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Dari 8 platform digital yang diminta patuh pada tahap awal, hanya 2 platform yang siap mendukung penuh.

Salah satu kewajiban yang diatur dalam beleid tersebut adalah penundaan sementara akses bagi anak di bawah 16 tahun ke platform digital berisiko tinggi seperti YouTube, Instagram, Threads, Facebook, TikTok, Bigo Live, platform X, dan Roblox. Platform digital tersebut wajib menonaktifkan akun di media sosial anak berusia di bawah 16 tahun hari ini, Sabtu (28/3/2026).

Dalam implementasinya, Facebook, Instagram, TikTok, hingga YouTube menolak menonaktifkan akun anak di bawah 16 tahun hari ini. Mereka masih ingin melakukan komunikasi dengan Komdigi.

Kepala Kebijakan Publik Indonesia dan Filipina Meta, Berni Moestafa, mengatakan pihaknya berkomitmen melindungi remaja di platformnya serta mendukung implementasi kebijakan yang dapat diterapkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

“Kami akan terus berdiskusi dengan Komdigi dalam beberapa bulan ke depan, termasuk mengenai penilaian mandiri berbasis risiko dan akan mempersiapkan untuk hasil akhirnya,” kata Berni kepada Bisnis.

Berni menjelaskan, sejak aturan tersebut disahkan tahun lalu, Meta telah meluncurkan Akun Remaja untuk Instagram dan Facebook di Indonesia sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan terhadap keamanan remaja.

Sementara itu, YouTube menyebut platformnya sebagai layanan berbagi video berkualitas tinggi yang telah berinvestasi lebih dari satu dekade dalam aspek keamanan anak. Perusahaan masih meninjau regulasi tersebut dan mengukur dampaknya terhadap misi perusahaan di Tanah Air.

“Kami sedang meninjau peraturan baru ini guna memastikan kebijakan tersebut mendukung tujuan kami, memberdayakan orang tua, dan menjaga akses pembelajaran bagi jutaan masyarakat Indonesia,” tulis manajemen YouTube saat dihubungi Bisnis

Manajemen TikTok berkomitmen untuk mematuhi peraturan ini sesuai masa transisi yang tertuang di dalam PP Tunas. TikTok menegaskan akan terus menjadi platform yang aman bagi komunitas, terutama remaja.

Seluruh konten yang diunggah ke TikTok dimoderasi sesuai dengan Panduan Komunitas kami. Dari seluruh konten yang kami hapus karena melanggar aturan kami, 99.1% diantaranya dihapus secara proaktif sebelum konten tersebut dilaporkan.

“Termasuk mengambil langkah-langkah kepatuhan terkait akun remaja di bawah 16 tahun setelah proses penilaian mandiri, dan melalui proses konsultasi erat dengan Komdigi,” kata manajemen TikTok.

X (sebelumnya Twitter) belum memberi tanggapan. Namun, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Alexander Sabar mengatakan platform milik Elon Musk tersebut akan mulai menonaktifkan akun pengguna di bawah usia 16 tahun pada 27 Maret 2026 atau besok.

“Lebih lanjut, dimulai sejak tanggal 27 Maret 2026, X menyatakan akan melaksanakan rencana aksinya untuk melakukan identifikasi dan penonaktifan akun pengguna yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimum yang berlaku,” kata Alexander.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk konkret kepatuhan platform global terhadap regulasi nasional sekaligus upaya memperkuat pelindungan anak di ruang digital. Dia juga mengapresiasi komitmen X dalam menjalankan kebijakan tersebut.

X juga telah menyampaikan perubahan kebijakan melalui laman Pusat Bantuan khusus Indonesia.

Alexander menambahkan Komdigi akan melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi kebijakan ini guna memastikan kepatuhan terhadap PP TUNAS.

Komdigi Diminta Bertindak Tegas

Mengenai platform yang enggan menutup akun anak di bawah umur, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan Komdigi perlu memastikan kebijakan ini tidak berhenti sebagai simbol, tetapi benar-benar berdampak. Menurutnya, kebijakan yang cukup berani ini, dengan meminta 80 juta akun anak di media sosial ditutup, tidak akan berjalan optimal tanpa ketegasan dari Komdigi.

“Kunci utamanya adalah ketegasan dalam menetapkan dan menegakkan standar teknis, terutama terkait verifikasi usia yang tidak mudah disiasati. Jika tidak, platform akan terus menggunakan pendekatan formalitas dengan sekadar menanyakan umur tanpa validasi,” kata Heru kepada Bisnis

Dia mengatakan konsistensi pemerintah menjalankan aturan tengah diuji, antara mempertahankan kebijakan dan melindungi anak atau justru membuka ruang negosiasi yang melemahkan tujuan perlindungan anak.

Dia juga menuturkan regulasi PPT Tunas saja tidak cukup untuk melindungi anak. Harus ada pendekatan menyeluruh seperti peningkatan literasi digital, peran aktif orang tua, serta tekanan publik agar platform bertanggung jawab terhadap anak-anak ke depan.

“Kita tidak sedang memilih antara pembatasan atau kebebasan, melainkan mencari keseimbangan agar anak tetap bisa tumbuh di ruang digital yang aman. Evaluasi berkala menurut saya penting agar kebijakan ini benar-benar melindungi, bukan sekadar terlihat melindungi di atas kertas,” kata Heru.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Ian Yosef M. Edward mengatakan sanksi tegas sangat wajar diberikan kepada platform yang menolak menutup akun anak di bawah 16 tahun. Dia mengusulkan agar sanksi diberikan dalam bentuk admisnistratif dan denda.

Sanksi administratif yaitu pemblokiran atau penghentian sementara atau permanen. Sementara itu denda diperhitungkan dampak kerugian untuk recovery anak di bawah 16 tahun. “Harus ada sanksi apabila regulasi tidak dijalankan,” kata Ian.

Komdigi Siapkan Sanksi Administratif

Komdigi menyampaikan akan terus memantau setiap pergerakan platform secara harian untuk memastikan bahwa setiap komitmen tidak sekadar formalitas, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata.

Bagi platform yang belum menunjukkan kepatuhan penuh, Pemerintah menegaskan agar segera melengkapi seluruh kewajiban tanpa penundaan. Pemerintah juga telah menyiapkan langkah eskalasi dan tidak akan ragu mengambil tindakan administratif tegas untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap aman dan ramah bagi anak.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyurati sekolah-sekolah untuk membantu sosialisasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Dalam aturan tersebut, pemerintah menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke platform digital, termasuk media sosial. Penonaktifan akun anak di bawah usia tersebut pada platform digital berisiko tinggi mulai 28 Maret 2026.

Sejumlah platform yang termasuk kategori ini antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox.

“Terima kasih Mendikdasmen berkenan mengirimkan surat ke sekolah-sekolah untuk ikut sosialisasikan aturan PP Tunas ini,” kata Meutya dalam rapat koordinasi terkait implementasi PP Tunas di kantor Komdigi, Rabu (11/3/2026).

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan l pihaknya mendukung penuh pelaksanaan PP Tunas. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kemendikdasmen telah menerbitkan Peraturan Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang pembangunan budaya sekolah yang aman dan nyaman.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan membangun lingkungan sekolah yang menumbuhkan suasana saling menghormati, saling memuliakan, serta saling mendukung keberhasilan belajar sehingga sekolah dapat menjadi rumah kedua bagi anak-anak.

“Dan itu semua merupakan penjabaran dari PP Tunas yang menjadi referensi dari Kemendikdasmen tersebut,” katanya.

Abdul Mu’ti menjelaskan pelaksanaan budaya sekolah yang aman dan nyaman dikembangkan melalui tata kelola, edukasi, serta kolaborasi seluruh warga sekolah.

Penerapannya berlandaskan sembilan asas utama, yakni humanis, komprehensif, partisipatif, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminatif, inklusif, keadilan, kesetaraan gender, dan berkelanjutan.

Untuk mendukung implementasi tersebut, Kemendikdasmen juga telah menyiapkan berbagai panduan bagi orang tua dan guru sebagai bagian dari pendidikan karakter serta penggunaan teknologi digital secara berkeadaban.

Panduan tersebut mencakup prinsip 3S, yakni pengaturan screen time atau pembatasan waktu penggunaan gawai, screen break dengan membiasakan anak mengistirahatkan mata dari penggunaan gawai yang terlalu lama, serta screen zone berupa kesepakatan area yang boleh atau tidak boleh digunakan untuk membawa dan menggunakan gawai.

“Ini semua sudah mulai kami sosialisasikan dan mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan Permen serta PP tentang pembatasan penggunaan media sosial dan gawai bagi anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun dapat terlaksana dengan efektif,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan pihaknya menyambut baik implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan analisis internal kementeriannya, tingginya angka kekerasan terhadap anak salah satunya dipicu oleh penggunaan gawai atau media sosial yang tidak bijak, khususnya pada anak-anak.

Dia menjelaskan implementasi PP Tunas juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan.

“Untuk itu salah satu ril yang kami lakukan adalah langkah strategis bagaimana Ruang Bersama Indonesia berbasis desa ini menguatkan pola asuh dalam keluarga dimana menggerakkan perempuan-perempuan berbasis desa bekerjasama dengan PKK dan juga lembaga masyarakat untuk menguatkan pola asuh tersebut,” katanya.

Selain itu, kementeriannya juga memiliki forum anak dari tingkat nasional hingga desa yang bertujuan mendorong anak-anak menjadi pelopor sekaligus pelapor dalam upaya perlindungan anak.

Dia menilai anak-anak tidak cukup hanya dilarang menggunakan gawai, tetapi juga perlu diberikan alternatif aktivitas yang positif. Salah satu yang ditawarkan melalui program Ruang Bersama Indonesia adalah memaksimalkan permainan tradisional berbasis kearifan lokal.

Menurutnya, permainan tradisional memiliki filosofi yang kuat dalam membangun karakter anak Indonesia. Dalam permainan tersebut, anak-anak belajar bekerja sama, bergiliran, menghargai orang lain, serta tidak berlaku curang.

“Mungkin ini bisa menjadi salah satu resolusi mengurangi penggunaan gadget buat anak-anak,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap terdapat sekitar 70 juta anak berusia di bawah 16 tahun yang akan ditunda aksesnya ke media sosial.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

“Untuk usia anak yang sesuai undang-undang yaitu 18 tahun ada kurang lebih 82 juta anak. Lalu kalau kita turunkan ke 16 tahun [ke bawah] sesuai aturan ini ada kurang lebih 70 juta anak,” kata Meutya dalam rapat koordinasi terkait implementasi PP Tunas di kantor Komdigi pada Rabu (11/3/2026).

Meutya mengatakan meskipun kebijakan serupa telah diterapkan di Singapura dengan jumlah penduduk 5,7 juta, kondisi di Indonesia berbeda karena skalanya jauh lebih besar. Oleh sebab itu, dia meminta Sekretariat Kabinet (Setkab) membantu koordinasi lintas kementerian agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan lebih efektif.

Meutya menjelaskan pada Januari 2024 pemerintah telah merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan menambahkan satu pasal yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) memberikan perlindungan terhadap anak dalam sistem elektronik mereka.

Aturan tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden di Istana Negara dan disaksikan oleh ratusan anak Indonesia.

Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar bagi Komdigi dalam menyusun Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Maret 2026 untuk memperkuat implementasi penundaan akses media sosial hingga usia 16 tahun.

Meutya juga memaparkan sejumlah platform digital yang masuk dalam kategori awal dengan indikator risiko tinggi. PSE tersebut antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigolive, dan Roblox. Pada tahap selanjutnya, pemerintah akan mengevaluasi platform digital lain dengan mempertimbangkan sejumlah indikator risiko.

Indikator tersebut antara lain kemungkinan anak berinteraksi dengan orang tidak dikenal, potensi terpapar konten berbahaya, potensi eksploitasi anak sebagai konsumen dalam ekosistem digital, keamanan dan perlindungan data pribadi anak, serta potensi menimbulkan adiksi.

“Artinya kalaupun kontennya tidak ada yang salah tapi ada adiksi, algoritma yang membuat adiksi tinggi maka dia langsung masuk ke ranah resiko tinggi,” kata Meutya.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan risiko gangguan kesehatan psikologis pada anak. Menurutnya, jika salah satu indikator tersebut ditemukan, maka platform tersebut akan masuk dalam kategori risiko tinggi dengan pembatasan akses bagi anak di bawah 16 tahun.

Dalam rapat koordinasi tersebut hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.