REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai perlindungan pekerja berbasis platform seperti mitra pengemudi ojek online (ojol) harus berjalan beriringan di tengah pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator sebesar 8 persen. Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026, Sabtu (1/5/2026).

“Aturan perlindungan sosial ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan semua pihak dalam sistem jaminan sosial nasional, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan,” kata Huda saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Terkait pemangkasan potongan pendapatan mitra ojol sebesar 8 persen oleh aplikator, Huda mengingatkan pentingnya kajian lebih jauh dan dialog menyeluruh dengan semua pihak terkait agar tidak menimbulkan kerugian.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika aturan biaya perjalanan ke pengemudi itu fixed cost, maka pemotongan biaya ke aplikator tidak serta merta menaikkan pendapatan mitra ojol,” kata Huda.

“Mereka masih diberikan tarif yang fix dan potongan berkurang hanya mengurangi bagian platform dari sisi biaya perjalanan. Platform masih bisa bermain di biaya aplikasi, dan yang dirugikan adalah konsumen, di mana pemotongan ini menjadi alasan tidak ada diskon atau potongan lagi,” imbuhnya.

Ia menilai permintaan layanan on demand berpotensi berkurang sehingga pendapatan mitra dapat menurun secara agregat, demikian pula dengan aplikator yang bisa mengalami penurunan pendapatan agregat.

Huda mengingatkan, jika kondisi ini terus berlangsung, hal tersebut dapat memengaruhi keberlanjutan industri transportasi daring di Indonesia.

Oleh karena itu, aturan untuk membatasi keuntungan harus dikelola dengan baik dan menggandeng seluruh pemangku kepentingan terkait agar iklim usaha di bidang layanan transportasi berbasis platform di Indonesia tetap berjalan.

“Kepentingan mitra untuk memperoleh perlindungan sosial sudah tentu menjadi penting. Menjaga ekosistem industri transportasi online juga penting,” ujar Huda.

Bisnis.com, TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang menorehkan capaian strategis dalam perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 500.000 pekerja rentan berhasil didaftarkan sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang dianugerahi Rekor MURI dengan kategori “Pemberian Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan Terbanyak dalam Kurun Waktu Satu Tahun.”

Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada Senin, 4 Mei 2026 di Lapangan Upacara Raden Arya Yudha Negara, yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid, serta Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho. Dalam kesempatan tersebut, juga akan dilakukan penyerahan simbolis kartu kepesertaan kepada perwakilan pekerja rentan sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Capaian ini sekaligus mendorong Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Tangerang mencapai 71% dari total 1.5 juta pekerja, dengan 1.1 juta peserta aktif. Secara nasional, hingga April 2026 BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 47,4 juta pekerja dari sekitar 129 juta angkatan kerja, di mana hampir 60% berada pada sektor informal. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan melalui dukungan fiskal, khususnya bagi pekerja rentan yang belum memiliki kemampuan membayar iuran secara mandiri.

Dalam sambutannya, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, menegaskan bahwa capaian ini merupakan tonggak penting dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia.

“Penghargaan MURI ini bukan tujuan akhir, tetapi milestone bahwa negara hadir memberikan perlindungan nyata bagi pekerja rentan. Kabupaten Tangerang telah membuktikan bahwa perluasan perlindungan dapat dilakukan secara masif, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sejalan dengan transformasi kelembagaan, capaian ini mencerminkan implementasi pilar 3C BPJS Ketenagakerjaan pada aspek Coverage, melalui perluasan kepesertaan secara masif, inklusif, dan berkelanjutan, baik di sektor formal maupun informal, khususnya bagi pekerja dengan tingkat kerentanan tinggi.

“Perluasan perlindungan bagi pekerja terus kami dorong dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, terutama untuk menjangkau sektor informal yang selama ini belum terlindungi secara optimal. Dukungan pemerintah daerah melalui pembiayaan APBD menjadi faktor kunci dalam mempercepat tercapainya Universal Coverage Jamsostek,” tegas Agung.

Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Tangerang menunjukkan akselerasi signifikan dalam perluasan perlindungan. Jumlah pekerja rentan yang terlindungi meningkat dari 116.000 pekerja pada 2023, menjadi 200.000 pekerja pada 2024, dan melonjak menjadi 500.000 pekerja pada 2025. Tren ini mencerminkan konsistensi kebijakan, penguatan governance, serta efektivitas sinergi lintas sektor.

Program ini menyasar kelompok pekerja rentan di sektor informal, seperti pedagang kecil, pekerja rumah tangga, pengrajin, tukang, petani, nelayan, pengemudi ojek, pemulung, hingga pekerja keagamaan. Kelompok ini merupakan tulang punggung ekonomi daerah, namun memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko sosial ekonomi, imbuh Agung.

Melalui program ini, peserta memperoleh manfaat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), termasuk santunan bagi ahli waris serta program pemberdayaan lanjutan. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan tidak hanya menjaga pekerja, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup keluarga serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, ujar Agung.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil nyata dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok pekerja rentan. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini sekitar 500 ribu pekerja dari sektor informal, seperti nelayan, pengemudi ojek, sopir, kuli bangunan, dan petani, telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial dengan dukungan anggaran APBD sekitar Rp101 miliar.

“Pemerintah Kabupaten Tangerang menerima apresiasi dari Museum Rekor Indonesia atas komitmen kami dalam memperluas perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, sekitar 500 ribu pekerja rentan telah kami lindungi. Program ini akan terus kami tingkatkan ke depan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas serta meringankan beban masyarakat,” ujar Bupati.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi lintas perangkat daerah yang solid, melibatkan Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, hingga pemerintah desa. Aparat pemerintah daerah bahu membahu dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat, tegasnya.

Menutup pernyataannya, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus memperluas cakupan perlindungan. “Kami tidak akan berhenti di angka 500 ribu. Target kami adalah memastikan seluruh pekerja terlindungi tanpa terkecuali, sehingga setiap pekerja dapat bekerja dengan aman dan hidup dengan bermartabat,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah berbagai wacana peningkatan kesejahteraan buruh, persoalan mendasar ketenagakerjaan di Indonesia dinilai masih belum terselesaikan.

Mulai dari ketidakpastian status kerja hingga efektivitas jaminan sosial, sejumlah isu lama terus berulang setiap peringatan Hari Buruh.

Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menilai persoalan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya berkaitan dengan besaran upah, tetapi juga menyangkut kepastian kerja dan perlindungan sosial yang memadai.

“Masalah utama buruh bukan hanya soal upah, tetapi juga kepastian status kerja dan jaminan ketika kehilangan pekerjaan. Ini yang masih menjadi pekerjaan rumah besar,” ujarnya kepada Kompas.com pada Jumat (1/5/2026).

Salah satu isu yang terus menjadi sorotan adalah praktik outsourcing dan sistem kontrak berkepanjangan.

Skema kerja ini dinilai membuat buruh sulit merencanakan masa depan, termasuk dalam mengakses pembiayaan seperti kredit pemilikan rumah (KPR), serta tidak memiliki kepastian pesangon.

Selain itu, kenaikan upah minimum yang selama ini dilakukan pemerintah kerap dinilai belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan buruh.

Hal ini karena kenaikan tersebut sering tergerus oleh inflasi, terutama pada harga pangan dan energi. “Kesejahteraan itu bukan hanya soal angka gaji naik, tetapi juga soal daya beli yang terjaga. Kalau inflasi tinggi, kenaikan upah bisa tidak terasa,” kata Rahma.

Di tengah meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), efektivitas program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga menjadi perhatian.

Program ini diharapkan mampu menjadi bantalan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, baik melalui bantuan tunai, pelatihan, maupun akses ke peluang kerja baru.

Namun, implementasi JKP dinilai masih perlu diperkuat agar benar-benar mampu membantu pekerja beradaptasi, termasuk dalam meningkatkan keterampilan (upskilling) atau memulai usaha baru.

Persoalan lain juga muncul dari berkembangnya ekonomi digital, khususnya bagi pekerja di sektor gig economy seperti pengemudi ojek online.

Status mereka yang disebut sebagai mitra namun memiliki karakteristik seperti pekerja formal menimbulkan ketidakjelasan dalam perlindungan ketenagakerjaan.

Menurut Rahma, kondisi ini membutuhkan kejelasan regulasi agar hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan dapat berjalan seimbang.

Di sisi lain, keseimbangan hubungan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

Pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang adil dan adaptif terhadap kondisi ekonomi.

Pengusaha juga dituntut untuk mematuhi aturan dan memberikan hak pekerja secara layak, sementara buruh diharapkan memahami dinamika ekonomi yang memengaruhi keberlangsungan usaha. “Keseimbangan ini penting. Kalau salah satu terlalu terbebani, dampaknya bisa ke penutupan usaha atau meningkatnya PHK,” ujar Rahma.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyambangi kediaman Almarhumah Nur Ainia Eka Rahmadhyna untuk menyampaikan empati sekaligus menyerahkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pihak keluarga.

Nur Ainia merupakan karyawan Kompas TV yang menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan Kereta Rangkaian Listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek yang terjadi pada Senin lalu.

Menko Muhaimin menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi tersebut dan menegaskan bahwa negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan bagi para pekerja dan keluarganya.

"Kami berduka. Sejatinya, tidak ada angka yang mampu menebus kepergian mereka. Kehadiran negara di sini adalah wujud bahwa kami berduka dan negara tidak akan meninggalkan keluarga yang ditinggalkan," ujar Muhaimin.

Menko PM menekankan, insiden memilukan yang menewaskan 16 orang ini harus menjadi renungan bersama bahwa setiap pekerja adalah manusia berharga yang menanggung risiko di perjalanan mencari nafkah. Karena itu, perlindungan jaminan sosial adalah ikhtiar negara yang tidak bisa ditawar. Ia pun mengapresiasi perusahaan seperti Kompas TV yang telah mendaftarkan pegawainya sebagai peserta, dan menegaskan bahwa ini adalah kewajiban moral, bukan sekadar administrasi.

"Saya mengimbau semua perusahaan, mari kita terus kuatkan peran perlindungan sosial bersama BPJS Ketenagakerjaan sebagai komitmen pemerintah dan seluruh pihak. Jangan sampai keluarga yang ditinggalkan dalam duka justru menghadapi beban ganda karena tak adanya jaminan. Lindungi pekerja kita, karena mereka bukan sekadar aset, tapi manusia dengan keluarga yang menunggunya pulang," tegasnya.

Sejalan dengan itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengungkapkan bahwa pasca kejadian pihaknya langsung bergerak cepat melakukan pendataan peserta yang menjadi korban serta memastikan seluruhnya mendapatkan penanganan optimal.

"Kami memberikan pelayanan proaktif, tanpa menunggu laporan. Pada saat kejadian, kami langsung datang ke lokasi, mendata seluruh peserta. Termasuk Mbak Nuraini ini, dan dengan bantuan Kompas dan juga pemerintah Kabupaten Bekasi, maka kami melakukan layanan one day service sehingga manfaatnya bisa cair tidak lebih dari 2x24 jam,"ujar Saiful.

Pihaknya menegaskan Jaminan Kecelakaan Kerja tidak hanya mengcover kecelakaan pada saat bekerja, tapi juga pada saat berangkat kerja ataupun pulang kerja.

Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa Almarhumah Nur Ainia telah terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2015. Dengan demikian, ahli waris berhak menerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meninggal dunia, Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan Pensiun (JP) dengan total mencapai Rp340 juta.

"Sebesar apa pun manfaat yang kami berikan tentu tidak akan mampu menggantikan kehadiran almarhumah di tengah keluarga. Namun ini adalah wujud negara hadir untuk melindungi dan menyejahterakan pekerja serta keluarganya saat terjadi risiko, sehingga keluarga yang ditinggalkan tetap dapat melanjutkan kehidupannya dengan layak," imbuhnya.

Saiful juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kompas TV, dan seluruh pihak yang telah mendukung percepatan proses layanan, sehingga manfaat dapat diserahkan secara cepat dan tepat kepada ahli waris.

Secara keseluruhan, dalam insiden ini tercatat sebanyak 34 peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan menjadi korban, dengan rincian 9 orang meninggal dunia dan 25 orang lainnya saat ini tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).

"Untuk peserta yang dirawat kami berikan pelayanan totalitas sampai dengan sembuh sesuai indikasi medis. Dan selama mendapat perawatan, jika yang bersangkutan tidak bisa untuk sementara waktu, kami akan bayarkan gajinya sesuai dengan upah yang didaftarkan pada saat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.Ini jadi satu bukti bahwa kami memberikan perlindungan dan layanan secara proaktif, totalitas secara cepat dan mudah,"sambungnya.

Menutup keterangannya, Saiful menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja. Dimana perlindungan yang diberikan mulai dari berangkat kerja sampai dengan pekerja pulang ke rumah.

"Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan Bapak Menko untuk jemput bola melalui layanan proaktif dan comply. Di sisi lain kami juga akan menggandeng federasi dan serikat pekerja untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendorong para pekerja maupun pemberi kerja untuk patuh mendaftarkan diri dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlindungan dapat dirasakan secara nyata ketika risiko terjadi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan pekerja domestik di Indonesia. Aturan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT), tetapi juga bagi pemberi kerja.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi menegaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk melindungi kedua belah pihak secara seimbang.

“Sesungguhnya UU ini bukan hanya melindungi pekerja rumah tangganya, tetapi juga pemberi pekerja,” kata Arifah dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, salah satu perubahan mendasar dalam undang-undang ini adalah pengakuan PRT sebagai pekerja profesional, sekaligus menghapus istilah yang selama ini dinilai tidak setara.

“Jadi, di UU ini bagaimana PRT ini dianggap sebagai pekerja. Jadi, tidak ada istilah majikan dan pembantu. Istilah yang dipakai sekarang adalah pekerja rumah tangga dan pemberi pekerja rumah tangga,” tegasnya.

Pengesahan UU yang bertepatan dengan momentum Hari Kartini ini disebut sebagai kabar menggembirakan setelah melalui pembahasan selama 22 tahun. Dalam aturan tersebut, diatur secara rinci hak-hak dasar PRT, mulai dari upah layak, jam kerja yang wajar, hingga hak libur, cuti, makanan sehat, dan jaminan sosial.

“Mereka berhak atas perlakuan yang manusiawi. Bebas dari kelas dan perlindungan hukum. Dan ini nanti akan diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah,” ujar Arifah.

Dalam implementasinya, pemerintah juga melibatkan masyarakat di tingkat lingkungan. Setiap pemberi kerja diwajibkan melaporkan data pekerja kepada RT atau RW setempat sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan.

“Namanya siapa, usianya berapa, kemudian apa yang menjadi kesepakatan antara PRT dengan pemberi pekerja,” jelasnya.

Arifah menambahkan, aturan teknis turunan dari undang-undang ini akan segera disusun dalam waktu dekat.

“Masih akan dibahas, kalau tidak salah ada waktu 45 hari untuk menetapkan aturan-aturan turunan. Misalnya, apakah akan disesuaikan dengan daerah masing-masing dan lain sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pembentukan UU PPRT bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga.

“Pembentukan UU PPRT mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap pekerja rumah tangga,” kata Supratman.

RUU PPRT resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR sehari sebelumnya, menandai langkah maju dalam perlindungan pekerja domestik di Indonesia sekaligus memperkuat prinsip kesetaraan dalam hubungan kerja.

Penting dipahami bahwa RUU PPRT ini secara khusus menyoroti aspek perlindungan utama bagi pekerja rumah tangga, mulai dari jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, pengaturan serta perlindungan gaji agar lebih layak dan transparan, hingga kewajiban adanya pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon maupun pekerja yang sudah aktif, maka disahkan 12 poin penting untuk PRT, antara lain:

Pertama, mengenai pengaturan perlindungan pekerja yang berasaskan kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.

Kedua, perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

Ketiga, setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan rumah tangga yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT sebagaimana dalam undang-undang ini.

Keempat, perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring maupun secara daring.

Kelima, salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Keenam, calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT.

Ketujuh, pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT.

Kedelapan, perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesembilan, P3RT dilarang memotong upah dan sejenisnya.

Kesepuluh, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT.

Kesebelas, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum undang-undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT.

Keduabelas, peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak undang-undang PPRT berlaku.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Lita Anggraini, menilai regulasi ini menjadi langkah penting dalam memberikan pengakuan sekaligus perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Ia menyoroti pentingnya pengaturan jam kerja, upah, tunjangan hari raya (THR), hari libur, hingga kebutuhan dasar seperti akomodasi dan makanan.

“Ini menjadi konstruksi baru untuk melindungi PRT yang mayoritas perempuan, yang selama ini menjadi penyokong perekonomian nasional, tetapi banyak mendapatkan diskriminasi dan kekerasan,” kata Lita dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Selain itu, aspek jaminan sosial dan bantuan sosial juga dinilai krusial, mengingat masih banyak pekerja rumah tangga yang hidup dalam kondisi rentan dan belum tersentuh perlindungan yang memadai.

Aturan Turunan

Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah disahkan di DPR RI. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah peraturan turunannya.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI Dhahana Putra mengatakan dalam RUU PPRT itu terdapat pendelegasian terhadap empat Peraturan Pemerintah (PP). Namun, pemerintah akan melingkupinya dalam satu PP.

"Dan kami buat dalam kurun waktu 1 tahun. Insyaallah sebelum 1 tahun ini akan selesai," kata Dhahana dalam konferensi pers di Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (29/4/2026).

Adapun, empat regulasi turunan yang disiapkan adalah meliputi pertama tata kelola rekrutmen PRT. Kedua, pelatihan vokasi bagi PRT. Ketiga, penyelesaian perselisihan. Keempat, peran serta masyarakat.

"Jadi 4 hal ini yang coba kita adopsi dengan PP PRT yang akan kita siapkan bersama," ujar Dhahana.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi mengatakan bahwa dalam UU PPRT yang disahkan, hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PRT adalah bersifat sosial, kultural, dan ekonomi.

"Artinya, pertimbangan-pertimbangan seperti budaya, kekeluargaan, dan lain-lain itu juga masih tetap melekat. Tetapi, hak-haknya itu yang perlu dipastikan," katanya.

Oleh karena itu, hak dan kewajiban PRT, termasuk hak-wajiban dari pemberi kerja, P3RT juga diatur di dalam UU PPRT.

"Harapannya, termasuk misalnya mismatch skill-nya, itu juga kita fasilitasi. Baik bagi calon PRT, termasuk juga bagi PRT. Jadi harapannya hak dan kewajiban itu lebih teratur," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa UU PPRT mengatur secara komprehensif mengenai pekerja rumah tangga mulai dari perekrutan, waktu kerja, lingkup pekerjaan, termasuk hubungan kerja yang bersifat sosio ekonomi antara PRT dan pemberi kerja.

Diatur pula pelatihan vokasi bagi PRT dan calon PRT, perizinan, hal-hal yang dilarang, sanksi administratif bagi P3RT, termasuk pembinaan pengawasan dan penyelesaian perselisihan.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI Dhahana Putra mengatakan bahwa dengan adanya UU PPRT terdapat pengakuan pekerja rumah tangga tentang status hak dan kewajibannya, serta perlindungannya.

UU PPRT juga menjadi proteksi peristiwa hukum. PRT pun kemudian mempunyai hak mendapatkan kehidupan yang layak.

Di sisi lain, UU PPRT juga memberikan batasan, bahwa terdapat pula hubungan kekeluargaan dalam pekerja rumah tangga.

"Ini posisi sangat baik. Ini juga memberikan kejelasan. PRT itu juga mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini juga baik memberikan hak pengakuan," katanya.

Sebelumnya, Anggota Baleg DPR RI Habib Syarief menegaskan bahwa pengesahan UU PPRT harus benar-benar berdampak nyata, bukan sekadar aturan formal tanpa implementasi.

“Kami sangat bersyukur UU PPRT akhirnya disahkan. Namun, kami meminta UU ini jangan sekadar menjadi macan kertas. UU ini harus mampu memutus mata rantai eksploitasi dan memberikan penghormatan atas hak asasi manusia serta keadilan bagi jutaan PRT kita,” ujar dia.

Ia juga menyoroti bahwa sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia—yang mayoritas perempuan dan anak selama ini berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Sebagaimana diketahui, pembahasan UU PPRT telah memakan waktu 22 tahun. Sampai akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025—2026 pada Selasa (21/4/2026) atau tepat pada peringatan Hari Kartini 2026.

Singkatnya, pembahasan kebijakan ini mulai dibahas pada tahun 2004. RUU tersebut kerap digantung, bahkan pada tahun 2014 pembahasan RUU terhenti di Baleg DPR. Hingga akhirnya disahkan di tahun 2026 setelah melalui dinamika di Gedung Parlemen, Senayan.

JAKARTA - Pemerintah memberikan keringanan iuran sebesar 50% untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai langkah konkret menjaga daya beli sekaligus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan pekerja tetap terlindungi di tengah berbagai tantangan ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan keringanan iuran agar semakin banyak pekerja BPU dapat terlindungi, tanpa mengurangi manfaat yang diterima," ujar Yassierli dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Kabar Baik Industri Padat Karya, Diskon 50% Iuran JKK BPJSTK Diperpanjang Sampai Januari 2026



Ia menjelaskan, keringanan iuran ini berlaku bagi peserta BPU di berbagai sektor, dengan ketentuan tertentu sesuai regulasi. Untuk sektor transportasi, seperti pengemudi layanan berbasis aplikasi, pengemudi non-aplikasi, dan kurir, kebijakan ini berlaku mulai Januari 2026 hingga Maret 2027. Sementara itu, bagi peserta BPU di luar sektor transportasi, keringanan iuran berlaku pada April hingga Desember 2026.

Menaker menegaskan, meskipun iuran diturunkan, manfaat perlindungan tetap diberikan secara penuh sesuai ketentuan program. Manfaat tersebut mencakup perlindungan JKK dan JKM, termasuk santunan dan beasiswa bagi peserta dan keluarganya.

"Kami ingin memastikan pekerja tidak hanya mendapatkan iuran yang lebih ringan, tetapi juga tetap memperoleh perlindungan yang optimal," katanya.

Ojol dan Kurir Online Dijamin Dapat THR, Prabowo: Dalam Bentuk Uang Tunai



Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi pekerja, khususnya di sektor BPU.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, penyesuaian iuran ini tidak berlaku bagi peserta BPU yang iurannya dibayarkan melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan pekerja di sektor platform digital melalui penetapan standar Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online dan kurir. Besarannya ditetapkan minimal 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir, menggantikan skema sebelumnya yang bergantung pada kebijakan masing-masing platform.

"Kebijakann ini tentunya memberikan kepastian yang lebih jelas dan terukur bagi pekerja di sektor platform digital terkait hak pendapatan tambahan mereka," kata Yassierli.

Jakarta: PT Jhonlin Agro Raya Tbk memperkuat komitmen sosial perusahaan melalui pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ratusan guru ngaji di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sebanyak 991 pekerja rentan didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut mencakup perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Langkah ini menjadi upaya perusahaan menghadirkan rasa aman bagi para guru ngaji yang selama ini berperan penting dalam pendidikan moral dan keagamaan di masyarakat, namun belum seluruhnya memiliki akses terhadap perlindungan sosial formal.

Direktur Keuangan PT Jhonlin Agro Raya, Temmy Iskandar, mengatakan program tersebut lahir dari kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan tenaga pengajar nonformal yang memiliki tanggung jawab sosial besar.

“Guru ngaji memiliki peran penting dalam membentuk pendidikan moral dan agama di lingkungan masyarakat. Karena itu, kami ingin mereka memperoleh perlindungan dan rasa aman saat menjalankan aktivitasnya,” ujar Temmy.

Menurut dia, perlindungan sosial menjadi aspek penting bagi pekerja rentan, terutama mereka yang mengabdi di sektor pendidikan berbasis komunitas dengan penghasilan terbatas.

Program ini juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat praktik bisnis berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan usaha, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.

Sejumlah penerima manfaat menyambut positif program tersebut. Salah seorang guru ngaji di TPA Masjid Akmal Pala menyebut perlindungan BPJS Ketenagakerjaan memberikan ketenangan dalam menjalankan kegiatan mengajar sehari-hari.

Ke depan, Jhonlin Agro Raya membuka peluang memperluas program perlindungan sosial bagi kelompok pekerja rentan lainnya, khususnya di sektor sosial, pendidikan, dan kegiatan berbasis komunitas.

(SAW)

Tanah Bumbu: Dalam upaya memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan, PT Jhonlin Group menambah kuota kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi sektor informal hingga mencapai 3.767 peserta. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung program pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/2775/082025 tertanggal 1 Agustus 2025 yang menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Jhonlin Group diminta memperpanjang serta memperluas perlindungan bagi tenaga kerja rentan yang sebelumnya telah terdaftar dalam program BPJS sektor Bukan Penerima Upah (BPU).

Penambahan kuota ini melibatkan delapan unit usaha di bawah Jhonlin Group. Masing-masing memberikan kontribusi berbeda, mulai dari PT Jhonlin Group, PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Marine Trans, PT Jhonlin Marine Line, PT Dua Samudra Perkasa, PT Batulicin Beton Aspal, PT Borneo Marine Service, hingga PT Baramega Citra Mulia Persada. Total penambahan mencapai 1.667 peserta baru yang mulai efektif pada Agustus 2025.

Section Head External Relation PT Jhonlin Group, Ali Khalid Atmanagara, mengatakan bahwa perluasan perlindungan ini merupakan bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. “Program ini bagian dari tanggung jawab sosial kami untuk memastikan pekerja rentan memiliki jaminan sosial dan rasa aman dalam bekerja,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batulicin, Vina Dwina Yuskin, menyampaikan apresiasi atas dukungan Jhonlin Group. “Kolaborasi dengan dunia usaha seperti Jhonlin Group sangat penting dalam memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja informal. Ini menunjukkan sinergi nyata antara pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial,” katanya.

Langkah Jhonlin Group ini diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam memperkuat peran program CSR untuk keberlanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan menegaskan strategi percepatan perlindungan tenaga kerja di lingkungan BUMN yang selaras dengan Asta Cita pemerintah. Setiap langkah memastikan perlindungan pekerja diposisikan sebagai kontribusi langsung terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan kualitas SDM dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, dalam forum D’Connection HC BUMN bertema “Transformasi untuk Negeri” di Wisma Danantara Indonesia. Forum ini menjadi panggung konsolidasi strategis antara BPJS Ketenagakerjaan dan BUMN dalam memperkuat perlindungan sosial sebagai fondasi transformasi korporasi, Senin (27/4/2026).

Dalam forum ini, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan strategic call to action bagi seluruh Direktur Human Capital BUMN yang hadir. Empat langkah kunci ditekankan adalah memastikan kepesertaan 100 persen tenaga kerja, melakukan validasi menyeluruh data pekerja dan upah, mengintegrasikan sistem HR perusahaan dengan platform digital BPJS Ketenagakerjaan, serta mendorong kepatuhan menjadi salah satu indikator kinerja utama (KPI).

“Setiap langkah perlindungan pekerja yang dilakukan BUMN adalah kontribusi nyata terhadap pembangunan SDM Indonesia,” ujar Agung.

Integrasi sistem dan akurasi data menjadi faktor penentu efektivitas perlindungan yang berkelanjutan, tegas Agung.

Secara substantif, transformasi ini menuntut pembenahan tata kelola berbasis data yang presisi. Kepesertaan tidak hanya harus luas, tetapi juga valid dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan perlindungan tenaga kerja secara sistemik.

Sebagai wujud kehadiran negara, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan tiga dampak fundamental yakni meningkatkan kesejahteraan pekerja, menekan kemunculan kemiskinan baru, serta menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak pekerja. Karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan ditegaskan sebagai strategic imperative, bukan sekadar kewajiban administratif.

Agung juga menegaskan prinsip kemitraan sebagai fondasi utama. “Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang kuat dibangun dari partisipasi aktif perusahaan serta produktivitas tenaga kerja. Ini bukan sekadar tagline, ini adalah prinsip kemitraan yang kami pegang teguh,” ujarnya.

Hingga saat ini, masih terdapat 24,40% tenaga kerja yang berada di dalam ekosistem BUMN yang belum terjangkau Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kesenjangan ini menjadi fokus percepatan yang harus segera dituntaskan.

Lebih jauh, konsep sustainable workforce ditegaskan tidak berhenti pada produktivitas saat ini, tetapi untuk memastikan bahwa keluarga pekerja tetap berdiri tegak ketika risiko terjadi. Hal ini mensyaratkan kepesertaan yang menyeluruh, data yang akurat, serta kepatuhan iuran yang konsisten.

“Ketika kepatuhan menjadi bagian dari sistem dan diukur sebagai kinerja, maka ia akan berkembang menjadi budaya organisasi yang kuat,” kata Agung.

Bersama Danantara Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmen untuk mendorong transformasi perlindungan tenaga kerja berbasis sistem, budaya, dan kolaborasi lintas entitas BUMN.

Menutup keterangannya, Agung menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar forum koordinasi, melainkan penanda arah baru atau sebagai simbol.

“Penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah bagian integral dari transformasi BUMN sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAWA TIMUR - BPJS Ketenagakerjaan memperkuat strategi perluasan perlindungan pekerja melalui kolaborasi dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Sinergi ini menyasar langsung ekosistem kerja di lingkungan NU sebagai bagian dari implementasi pilar 3C (Care, Coverage, Credibility), dengan fokus pada peningkatan cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja sektor informal yang belum terlindungi secara optimal.

Komitmen tersebut mengemuka dalam forum silaturahim yang berlangsung di Kantor PWNU Jawa Timur, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Alif Noeriyanto Rahman, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Ihsanudin, serta Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana kerja sama strategis mulai dari penyediaan layanan kesehatan hingga penguatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus dan unit usaha di bawah naungan PWNU.

Dalam sambutannya, Alif Noeriyanto Rahman menegaskan bahwa inisiatif ini berangkat dari penguatan silaturahmi yang telah terjalin dan dikembangkan menjadi kolaborasi strategis. Ia menyampaikan bahwa mayoritas anggota NU merupakan pekerja sektor informal sehingga membutuhkan pendekatan perlindungan yang lebih inklusif.

“Dari sekitar 61 juta anggota NU, kurang lebih 80 persen merupakan pekerja informal. Ini menjadi dasar penting bagi kami untuk mendorong perlindungan yang lebih luas. Harapannya, kolaborasi ini dapat menjadi embrio kerja sama skala nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil pertemuan ini diharapkan segera ditindaklanjuti melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dan PWNU Jawa Timur, serta berpotensi menjadi role model penguatan perlindungan pekerja berbasis komunitas di tingkat nasional.

Di sisi lain, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa NU merupakan wadah terbuka bagi seluruh kalangan dan profesi, sehingga perlindungan pekerja menjadi bagian penting dalam upaya memuliakan manusia.

“NU adalah rumah besar bagi semua profesi. Kami menyampaikan terima kasih atas terjalinnya silaturahmi ini. Harapannya, baik NU maupun BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para pekerja,” ujarnya.

Sementara itu, Ihsanudin menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi langkah efektif dalam menjangkau pekerja yang selama ini berada di luar sistem perlindungan formal. Ia menyebut jaringan NU Jawa Timur sebagai pintu masuk strategis untuk mempercepat perluasan kepesertaan.

Lebih lanjut, ia mengaitkan nilai perlindungan sosial dengan prinsip Maqashid Syariah. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk menjaga aspek-aspek mendasar dalam kehidupan pekerja.

“Risiko pekerjaan itu selalu ada. Ketika risiko terjadi, negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan berupa santunan hingga beasiswa, dengan iuran yang terjangkau sebagai bentuk pelayanan negara kepada peserta,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui kolaborasi ini BPJS Ketenagakerjaan mendorong seluruh elemen di lingkungan PWNU mulai dari pengurus hingga pelaku usaha untuk terlindungi melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Pensiun (JP), dengan dukungan integrasi data serta optimalisasi kanal digital.

Menutup pernyataannya, Ihsanudin menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan peran aktif negara dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan penguatan sistem perlindungan sosial.

“Ke depan, kemitraan ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan dalam mendorong inklusivitas jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal berbasis komunitas,” tutupnya.

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan salah satu tantangan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini adalah memastikan para pekerja informal mendapatkan jaminan sosial.

Menaker mendorong jaminan sosial ketenagakerjaan bisa diperluas mencakup hingga pekerja rumah tangga, pengemudi ojek daring, kurir, serta pekerja perikanan dan perkebunan.

"Semangat utama kita adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2025).

Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan regulasi bagi pekerja di sektor ekonomi digital dan kelompok rentan lainnya agar memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.

Selain itu, pekerja rumah tangga juga didorong masuk dalam sistem jaminan sosial nasional melalui penguatan regulasi, sehingga diakui sebagai pekerja dan memperoleh hak perlindungan.

"BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar lembaga asuransi. Fokus utamanya adalah memperluas kepesertaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pekerja," kata Yassierli.

Dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Data terintegrasi penting untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial di masa depan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Syaiful Hidayat, menambahkan bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan.

"Mari kita bangun bersama agar perlindungan pekerja tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, YOGYAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat kolaborasi strategis dalam rangka mendorong optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah beserta sejumlah majelis di dalamnya.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Yogyakarta pada Jumat (24/4).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor.

“Hari ini kami menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah sebagai langkah strategis dalam mendorong optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Saiful.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada perlindungan pekerja di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga diperluas hingga menjangkau seluruh ekosistem Muhammadiyah.

“Kerja sama ini bukan hanya memberikan perlindungan bagi pekerja di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga kami perluas ke seluruh ekosistemnya. Kita memahami bahwa dalam ekosistem Muhammadiyah terdapat berbagai komponen masyarakat yang juga perlu mendapatkan perlindungan,” lanjutnya.

Saiful menambahkan bahwa kolaborasi ini menjadi sangat penting mengingat Muhammadiyah memiliki jaringan luas hingga ke lapisan masyarakat terdalam serta komitmen kuat dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.

“Melalui kerja sama ini, kami mendorong perlindungan yang lebih menyeluruh bagi pekerja Indonesia, khususnya pekerja rentan, pelaku UMKM, dan komunitas masyarakat produktif, sekaligus memperkuat edukasi dan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kerja sama ini juga akan diperkuat melalui pengembangan manfaat dan layanan tambahan yang terintegrasi.

“Kami tidak hanya menghadirkan perlindungan sosial, tetapi juga memperluas manfaat melalui layanan tambahan dengan menggabungkan kekuatan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan dan Muhammadiyah,” tambah Saiful.

”Kerja sama ini juga mencakup di bidang investasi, yang akan dieksplorasi dan dikembangkan melalui kajian bersama dengan mengedepankan potensi serta kapasitas yang dimiliki sesuai tugas dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan dan Muhammadiyah.” imbuhnya.

Ia juga menyoroti potensi pengembangan layanan yang memberikan nilai tambah bagi pekerja, khususnya di bidang keuangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Tentu ini menjadi hal yang dapat kita kembangkan bersama, termasuk menghadirkan layanan keuangan bagi para pekerja di lingkungan Muhammadiyah maupun dalam ekosistemnya,” ujarnya.

Saiful menambahkan bahwa kerja sama di bidang pendidikan tidak hanya berfokus pada riset, tetapi juga diarahkan pada pengembangan program pembelajaran yang mampu meningkatkan kapasitas tenaga kerja. Ia menekankan bahwa di tengah persaingan global, termasuk pesatnya perkembangan gig economy dan pekerja digital, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, melainkan harus mampu menjadi pelaku yang kompetitif.

“Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bersama-sama mendorong upskilling dan reskilling tenaga kerja agar semakin kompetitif dan mampu bersaing di era digital,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret Muhammadiyah bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memperkuat layanan dan perlindungan tenaga kerja.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh elemen di dalamnya, sekaligus mengambil peran sebagai bagian dari masyarakat luas.

“Kami terus berusaha meningkatkan kesejahteraan, namun pada saat yang sama Muhammadiyah juga menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Karena itu, bersama BPJS Ketenagakerjaan kami akan melakukan langkah-langkah konkret dalam penguatan layanan dan perlindungan tenaga kerja,” lanjutnya.

Haedar juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam memperkuat sistem perlindungan sosial.

“Kami berharap seluruh institusi pemerintahan dan komponen bangsa dapat bergerak bersama, menyatukan langkah. Ini merupakan agenda penting bagi kita semua untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial, baik bagi mereka yang telah bekerja maupun yang belum memiliki pekerjaan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut konkret, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, antara lain terkait optimalisasi perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, bersama Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin.

Selain itu, kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditandatangani oleh Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto, bersama Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Bambang Setiaji.

Dalam semangat kolaborasi yang lebih luas, BPJS Ketenagakerjaan juga membuka ruang sinergi dengan berbagai komunitas, organisasi, dan ekosistem lainnya untuk bersama-sama memperluas perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menutup keterangannya, Saiful Hidayat menegaskan keyakinannya bahwa kerja sama ini dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

“Kerja sama ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam menghadirkan perlindungan yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja Indonesia, sekaligus membawa keberkahan yang Rahmatan Lil Alamin,” tutup Saiful Hidayat.