JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah menandatangani Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026, tentang Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh.

Informasi bahagia ini dibagikan Prabowo dalam pidatonya di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2026 di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

"Saya mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang, satgas mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh," ujar Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk senantiasa membuat kebijakan yang menguntungkan rakyat kecil.

Lihat video: KONDISI TERKINI: Ribuan Ojol dan Buruh Kepung Jakarta di May Day 2026



"Saudara-saudara menteri, kalau membuat kebijakan, berpikir, menguntungkan rakyat kecil atau tidak, kalau menguntungkan rakyat kecil, laksanakan jangan ragu-ragu," imbuhnya.

Bisnis.com, YOGYAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat kolaborasi strategis dalam rangka mendorong optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah beserta sejumlah majelis di dalamnya.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Yogyakarta pada Jumat (24/4).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor.

“Hari ini kami menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah sebagai langkah strategis dalam mendorong optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Saiful.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada perlindungan pekerja di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga diperluas hingga menjangkau seluruh ekosistem Muhammadiyah.

“Kerja sama ini bukan hanya memberikan perlindungan bagi pekerja di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga kami perluas ke seluruh ekosistemnya. Kita memahami bahwa dalam ekosistem Muhammadiyah terdapat berbagai komponen masyarakat yang juga perlu mendapatkan perlindungan,” lanjutnya.

Saiful menambahkan bahwa kolaborasi ini menjadi sangat penting mengingat Muhammadiyah memiliki jaringan luas hingga ke lapisan masyarakat terdalam serta komitmen kuat dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.

“Melalui kerja sama ini, kami mendorong perlindungan yang lebih menyeluruh bagi pekerja Indonesia, khususnya pekerja rentan, pelaku UMKM, dan komunitas masyarakat produktif, sekaligus memperkuat edukasi dan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kerja sama ini juga akan diperkuat melalui pengembangan manfaat dan layanan tambahan yang terintegrasi.

“Kami tidak hanya menghadirkan perlindungan sosial, tetapi juga memperluas manfaat melalui layanan tambahan dengan menggabungkan kekuatan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan dan Muhammadiyah,” tambah Saiful.

”Kerja sama ini juga mencakup di bidang investasi, yang akan dieksplorasi dan dikembangkan melalui kajian bersama dengan mengedepankan potensi serta kapasitas yang dimiliki sesuai tugas dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan dan Muhammadiyah.” imbuhnya.

Ia juga menyoroti potensi pengembangan layanan yang memberikan nilai tambah bagi pekerja, khususnya di bidang keuangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Tentu ini menjadi hal yang dapat kita kembangkan bersama, termasuk menghadirkan layanan keuangan bagi para pekerja di lingkungan Muhammadiyah maupun dalam ekosistemnya,” ujarnya.

Saiful menambahkan bahwa kerja sama di bidang pendidikan tidak hanya berfokus pada riset, tetapi juga diarahkan pada pengembangan program pembelajaran yang mampu meningkatkan kapasitas tenaga kerja. Ia menekankan bahwa di tengah persaingan global, termasuk pesatnya perkembangan gig economy dan pekerja digital, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, melainkan harus mampu menjadi pelaku yang kompetitif.

“Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bersama-sama mendorong upskilling dan reskilling tenaga kerja agar semakin kompetitif dan mampu bersaing di era digital,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret Muhammadiyah bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memperkuat layanan dan perlindungan tenaga kerja.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh elemen di dalamnya, sekaligus mengambil peran sebagai bagian dari masyarakat luas.

“Kami terus berusaha meningkatkan kesejahteraan, namun pada saat yang sama Muhammadiyah juga menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Karena itu, bersama BPJS Ketenagakerjaan kami akan melakukan langkah-langkah konkret dalam penguatan layanan dan perlindungan tenaga kerja,” lanjutnya.

Haedar juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam memperkuat sistem perlindungan sosial.

“Kami berharap seluruh institusi pemerintahan dan komponen bangsa dapat bergerak bersama, menyatukan langkah. Ini merupakan agenda penting bagi kita semua untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial, baik bagi mereka yang telah bekerja maupun yang belum memiliki pekerjaan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut konkret, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, antara lain terkait optimalisasi perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, bersama Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin.

Selain itu, kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditandatangani oleh Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto, bersama Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Bambang Setiaji.

Dalam semangat kolaborasi yang lebih luas, BPJS Ketenagakerjaan juga membuka ruang sinergi dengan berbagai komunitas, organisasi, dan ekosistem lainnya untuk bersama-sama memperluas perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menutup keterangannya, Saiful Hidayat menegaskan keyakinannya bahwa kerja sama ini dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

“Kerja sama ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam menghadirkan perlindungan yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja Indonesia, sekaligus membawa keberkahan yang Rahmatan Lil Alamin,” tutup Saiful Hidayat.

KUDUS - Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) sebagai bagian dari upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kudus terus digalakkan. Kali ini menyasar 128 rumah direnovasi dan dibangun ulang dengan total biaya mencapai Rp8,9 miliar.

Program RSLH tahap 1 pada 2026 ini, menjangkau empat kecamatan di Kabupaten Kudus, meliputi Bae (24 rumah), Dawe (25 rumah), Jati (23 rumah), dan Kaliwungu (56 rumah). Masing-masing rumah direnovasi atau dibangun ulang dengan anggaran sekitar Rp70 juta per unit.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di Pendopo Kabupaten Kudus pada Kamis, 23 April 2026. Acara seremoni penyerahan dari PT Djarum dan Polytron ini dihadiri Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto, Finance Director PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) Guido One Tuwan, jajaran pemerintah kabupaten bersama dinas terkait, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perwakilan kecamatan dan desa setempat.

Kartijo, salah satu penerima bantuan RSLH, warga Desa Margorejo, Kecamatan Dawe terharu saat menerima rumah miliknya telah direnovasi. Dia mengatakan kondisi rumah sebelumnya kerap membuat keluarganya merasa tidak nyaman, terutama saat musim hujan.

“Kalau hujan deras, air sering masuk karena atap bocor di beberapa bagian. Kami hanya bisa menampung air seadanya dan berharap tidak semakin parah. Sekarang rumah kami sudah jauh lebih baik, lebih aman dan nyaman untuk ditempati. Saya sangat berterima kasih kepada PT Djarum dan Polytron atas bantuan ini. Semoga program seperti ini terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat yang terbantu,” kata Kartijo yang berprofesi sebagai terapis.

Lihat video: Prabowo Percepat Pembangunan Huntara & Huntap: Korban Bencana Sumatra Harus Punya Hunian Layak



Sementara, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mengapresiasi program RSLH yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dia menegaskan bahwa program RSLH merupakan bentuk sinergi yang efektif antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih berada dalam kondisi rentan. Selain meningkatkan derajat masyarakat, program ini langsung menyentuh masyarakat. Secara tidak langsung, juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Harapannya, kolaborasi ini dapat terus diperkuat agar dampaknya semakin luas,” tutur Sam’ani.

General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto mengatakan penyerahan RSLH kepada 128 warga Kudus merupakan wujud kontribusi berkelanjutan perusahaan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, juga kesejahteraan masyarakat.

Dia menegaskan momentum 75 tahun perjalanan perusahaannya menjadi refleksi sekaligus penguat komitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat, dengan menghadirkan program-program sosial yang berdampak nyata, termasuk penyediaan hunian layak serta mendorong pembangunan Kota Kudus menjadi lebih maju dan berkelanjutan.

“Melalui program ini, kami berharap dapat menghadirkan hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga dibangun dengan standar aman, nyaman, dan sehat. Desain hunian disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga, serta dilengkapi dengan pengaturan sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi yang baik,” ujar Budiharto.

Keberhasilan program RSLH juga tidak terlepas dari peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan hunian yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus mendukung kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Program RSLH menerapkan intervensi menyeluruh sehingga penerima manfaat tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses pembangunan, sekaligus melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari penguatan nilai gotong royong.

Di sisi lain, Finance Director PT Hartono Istana Teknologi Guido One Tuwan mengatakan keikutsertaan pihaknya dalam program ini sejalan dengan nilai inti dan tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dari perjalanan bisnis.

“Kami ingin keberadaan kami benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui program RSLH 2026, kami berharap rumah yang lebih layak dapat memberikan rasa aman, nyaman, serta menjadi titik awal bagi kehidupan yang lebih baik bagi para penerima,” ucap Guido.

Jayapura (ANTARA) - Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom meminta seluruh 39 kepala distrik untuk memfokuskan program pada penguatan ekonomi lokal guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami terus mendorong penguatan ekonomi berbasis wilayah melalui optimalisasi peran distrik sebagai ujung tombak pembangunan daerah,” katanya dalam siaran pers di Jayapura, Rabu (22/4).

Menurut Aletinus, rapat koordinasi tingkat distrik se-Kabupaten Lanny Jaya 2026 harus menghasilkan langkah konkret yang berdampak nyata.

“Oleh sebab itu pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan distrik dalam memperkuat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan setiap kepala distrik wajib mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unggulan di wilayah masing-masing, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro kecil dan menengah.

“Distrik harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Potensi yang ada perlu dimanfaatkan secara optimal agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya menambahkan.

Selain itu, ia menekankan perlunya sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten dan distrik agar arah pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan visi dan misi daerah.

“Saya minta seluruh kepala distrik menyampaikan laporan kinerja, termasuk capaian, kendala, serta kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam memperkuat ekonomi masyarakat di seluruh distrik.

“Tantangan pembangunan di Lanny Jaya membutuhkan komitmen, kerja sama, dan koordinasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap melalui langkah tersebut, penguatan ekonomi lokal dapat berjalan optimal dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata di Kabupaten Lanny Jaya,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

NTT - Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto mengapresiasi pembangunan Hospitality Academy dan Nihi Rote di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT). Keberadaan proyek tersebut diharapkan bisa mencetak putra putri terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kebanggaan bagi saya bisa hadir di sini, menyaksikan sebuah resort yang luar biasa indah ini. Saya mengapresiasi dengan adanya hospitality academy ini. Semoga bisa menghasilkan dan meluluskan putra-putri daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga Pulau Rote semakin dikenal di dunia internasional.” ucapnya, Rabu (22/4/2026).

Titiek menyebut, Nihi Rote dan Rote Hospitality Academy menjadi contoh bagaimana sebuah pulau dapat dibangun dengan pendekatan berkelanjutan dan berorientasi pada manusia.

"Harapannya, inisiatif ini mampu menjadi katalis perubahan, membuka peluang, dan menghadirkan masa depan yang lebih sejahtera bagi masyarakat Rote dan sekitarnya," ujarnya.

Founder dan Presiden Komisaris PT. Bo’a Development, Panji Adhikumoro Soeharto mengatakan, peluncuran Yayasan Kesejahteraan Rote Peduli, bersamaan dengan soft opening Nihi Rote dan hadirnya Rote Hospitality Academy, menjadi simbol nyata bagaimana investasi dapat berjalan beriringan dengan kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan.

“Sejak pertama kali kami melihat tanah ini 15 tahun lalu, kami tahu bahwa kami telah menemukan sesuatu yang benar-benar istimewa,” ujarnya.

Lihat video: Momen Sakral! Prosesi Jumat Agung di NTT, Patung Yesus Diarak Lewati Laut



Panji menceritakan bagaimana pada 2011 dirinya bersama sejumlah rekannya diajak menjelajahi Rote hingga akhirnya tiba di Pantai Bo’a, yang saat itu masih alami dan belum tersentuh pembangunan. Dari kekaguman itulah lahir mimpi besar, yakni membangun salah satu resort terbaik di dunia, tanpa mengorbankan alam dan masyarakat sekitar.

"Sejak pembangunan dimulai pada 2012, kawasan yang semula gersang kini bertransformasi menjadi ekosistem hijau, dengan lebih dari 1,6 juta tanaman ditanam dan pengembangan nursery yang kini menjadi salah satu yang terbesar di NTT.

"Lebih dari sekadar destinasi wisata, Nihi Rote hadir sebagai ruang tumbuh bagi masyarakat. Melalui Rote Hospitality Academy, generasi muda setempat mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis," paparnya.

Program ini tidak hanya berfokus pada industri perhotelan, tetapi juga telah melahirkan sejumlah tenaga ahli lainnya yang siap mengabdi di daerahnya.

“Kami berkomitmen kuat untuk melestarikan keaslian budaya lokal dan memberdayakan generasi muda melalui pelatihan kerja gratis,” kata Panji.

Komitmen tersebut juga diperkuat dengan peluncuran Yayasan Kesejahteraan Rote Peduli yang menjadi payung berbagai inisiatif sosial, mulai dari pendidikan hingga konservasi satwa, termasuk perlindungan kura-kura leher ular yang terancam punah.

"Resor ini adalah rumah, bukan hanya untuk tamu, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi komunitas, flora dan fauna di pulau ini," ucapnya.

Selain Titiek Soeharto, peluncuran tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh dan anggota Komisi IV DPR Alien Mus dan Rajiv, serta para founder Nihi Rote lainnya.

JAKARTA - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diusulkan terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan sinergi tersebut, hasil produksi desa dapat dipasarkan melalui jaringan koperasi sekaligus membuka peluang distribusi bagi produk BUMN maupun pelaku usaha lokal.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program KDMP agar tidak melenceng dari prinsip koperasi yang ideal.

Program prioritas tersebut saat ini tengah membuka sekitar 30 ribu posisi manajer untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Secara gagasan, KDMP memiliki kesamaan dengan pemikiran Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah Prabowo, yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.

Pendekatan itu bertujuan menyalurkan sumber daya ekonomi langsung kepada masyarakat. “Saya perhatikan bahwa Presiden Prabowo ini memang mempunyai pandangan sama seperti Pak Soemitro, ayah Pak Prabowo untuk mengalirkan dana kepada masyarakat melalui koperasi,” kata Huda, Jumat (17/4/2026).

Lantas, dia menyoroti pendekatan pelaksanaan program yang dinilai terlalu bersifat top-down. Model seperti itu kurang sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang seharusnya tumbuh dari inisiatif dan partisipasi anggota.

Meski KDMP berpotensi memotong peran perantara (middleman) dan mendekatkan masyarakat ke pasar, konsep yang terlalu terpusat justru berisiko mengabaikan semangat kolektif dalam koperasi.

Selain isu koperasi, Huda juga menyinggung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dia melihat adanya pergeseran perilaku masyarakat seperti berkurangnya penggunaan ATM dan meningkatnya transaksi melalui QRIS. Meski demikian, Indonesia masih dominan sebagai konsumen dalam ekosistem digital.

“Bicara iklim ekonomi digital di Indonesia harus kita bicara dan bangun dari dasarnya. Memang jumlah pengguna QRIS kita jutaan, namun itu hanya sebagai konsumen, bukan sebagai produsen di ekonomi digital,” ungkapnya.

Kondisi tersebut cukup ironis mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, namun belum mampu mengembangkan industri semikonduktor sebagai fondasi ekonomi digital.

Huda menekankan penguatan ekonomi digital membutuhkan tiga hal utama, yakni sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang memadai, serta regulasi yang adil dan berkelanjutan. Tiga aspek tersebut harus berjalan beriringan untuk menciptakan ekosistem digital yang kuat di Indonesia.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah pusat menilai serapan anggaran otonomi khusus (Otsus) Aceh masih belum maksimal, sehingga berdampak pada kemandirian ekonomi.

Komisi II DPR RI menyoroti efektivitas pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang dinilai belum optimal dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah meski telah digelontorkan dalam jumlah besar sejak 2008.

Sorotan ini muncul di tengah ancaman penurunan alokasi dana otsus dari 2 persen menjadi 1 persen Dana Alokasi Umum (DAU) nasional hingga 2027, bahkan berpotensi berakhir setelah periode tersebut. DPR menilai persoalan tata kelola dan rendahnya serapan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat dampak signifikan dana otsus terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Memang ada kemajuan, tetapi belum melompat. Bahkan, pada beberapa tahun sebelumnya terdapat sisa anggaran (SiLPA) hingga triliunan rupiah karena tidak terserap optimal,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, saat Raker Komisi II DPR RI, dikutip Kamis (16/4/2026).

Sejak diberlakukan pada 2008, Aceh telah menerima dana otsus kurang lebih sekitar Rp108 triliun. Namun, realisasi penggunaannya belum maksimal, sekitar Rp89 triliun terserap dan sisanya tidak termanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di daerah.

“Kalau kita lihat, anggaran penyerapan mereka di Aceh dari Rp108 triliun, terserap Rp89 triliun selama delapan belas tahun. Ada yang tidak terserap sebanyak kurang lebih Rp14 triliun,” kata Tito.

Dia menambahkan, pada beberapa tahun sebelumnya, angka sisa anggaran bahkan mencapai Rp2 triliun rupiah. “Dikasih Rp8 triliun, bisa nyerap Rp6 triliun, Rp2 triliun dikembalikan ke negara,” ujarnya.

Menurut Tito, persoalan utama terletak pada lemahnya tata kelola anggaran dan perencanaan program. “Artinya ada masalah tata kelola yang kurang baik,” tegasnya.

Dia juga menilai bahwa keterbatasan kemampuan dalam merancang program yang tepat menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran.

“Mungkin memang benar masalah utama adalah tata kelola sehingga tidak mampu menyerap dengan baik karena tak bisa buat program,” katanya.

Dalam konteks transparansi, Tito membandingkan pengelolaan dana otsus Aceh dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinilai lebih berhasil. Menurutnya, tingkat penyerapan anggaran DIY mencapai lebih dari 90 persen dan penggunaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kalau bisa juga teman-teman dari Aceh studi banding ke Jogja. Kenapa Jogja bisa menyerap lebih baik dan transparan. Dana otsus itu, masyarakat tahu bahwa dana otsus Jogja dipakai buat becak listrik, promo pangan, lain-lain. Nah, mungkin itu yang tidak diketahui di Aceh. Masyarakat bertanya dana otsus itu buat apa? Karena mungkin tidak terbuka dan jejaknya tidak kelihatan. Di Jogja jejaknya kelihatan,” ujarnya.

Besarnya dana otsus juga belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan di Aceh masih berada di atas rata-rata nasional, meskipun terdapat tren perbaikan dalam beberapa indikator pembangunan.

“Karena tingkat kemiskinan masih tinggi di atas nasional dan Sumatra. Pengangguran juga tinggi. Meskipun indeks pembangunan manusia (IPM) membaik, tapi di bawah nasional. Mereka masih memerlukan dana otonomi khusus,” ujar Tito.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa dana otsus merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah, namun harus dikelola secara efektif agar memberikan dampak nyata.

“Dana otsus harus benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menopang birokrasi,” tegas Rifqinizamy.

Dia juga mengingatkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat masih tinggi, sehingga daerah perlu mulai memperkuat kemandirian melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan optimalisasi potensi ekonomi.

Dalam rapat tersebut, DPR juga menyoroti bahwa dana otsus sering kali lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan dibandingkan sektor produktif yang langsung menyentuh masyarakat.

“Artinya, sebagian besar dana masih terserap pada tahap pembangunan pondasi pemerintahan, belum optimal menyentuh sektor produktif masyarakat,” jelas Rifqinizamy.

Di sisi lain, DPR menilai bahwa kondisi Aceh saat ini juga menghadapi tantangan tambahan, termasuk dampak bencana yang membutuhkan pemulihan jangka panjang hingga tiga tahun.

“Mereka [Aceh] juga mengharapkan otsus diperpanjang dan besarannya juga kalau tak bisa sama seperti Papua 2,25 triliun, setidaknya kembali ke 2%. Itu permintaannya dari teman-teman di Aceh. Kalau kami lihat dari situasi lapangan, apalagi ada bencana. Kami lihat cukup rasional,” kata Tito.

Namun, DPR menegaskan bahwa perpanjangan dana otsus harus disertai reformasi tata kelola yang menyeluruh agar tidak mengulang permasalahan yang sama. Anggota Badan Legislasi DPR RI Khalid turut menyoroti bahwa persoalan utama bukan pada besaran dana, melainkan pada pengelolaan yang belum maksimal.

“Hari ini kita paham sekian banyak uang sudah di Aceh, tetapi tingkat kesejahteraan belum maksimal. Kita semua berbicara tentang pengelolaan,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan efektivitas evaluasi anggaran oleh pemerintah pusat. “Dana otsus yang selama ini dirancang oleh DPR Aceh sebelum disahkan menjadi RAPBA itu ada evaluasi di Kemendagri. Ini sebenarnya apa sih kendalanya sehingga dalam evaluasi itu tidak signifikan hasilnya seperti yang diharapkan,” katanya.

Khalid menekankan pentingnya perbaikan sistem agar lebih efisien dan transparan. “Bagaimana pengelolaan dana otsus yang lebih efisien, yang lebih transparan, yang lebih maksimal sehingga dana ini lebih sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Perdamaian MoU Helsinki bukan cuma berbicara dana, tetapi berbicara kewenangan,” ujarnya.

Menurutnya, dana otsus merupakan konsekuensi dari kewenangan khusus yang diberikan kepada Aceh, sehingga pengelolaannya harus sejalan dengan semangat otonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DPR menilai keputusan terkait masa depan dana otsus Aceh harus segera diambil. Kepastian kebijakan dinilai penting agar tidak mengganggu perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang di daerah.

DPR dan pemerintah sepakat bahwa dana otsus tetap menjadi instrumen strategis bagi Aceh, namun efektivitasnya sangat bergantung pada perbaikan tata kelola, transparansi, serta orientasi kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya dalam menyiapkan relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) secara terencana dan berkeadilan, dengan tetap melindungi hak-hak warga terdampak.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Riau.

“Kami baru saja menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan terkait relokasi TNTN. Usulan-usulan yang disampaikan dalam dialog tadi kami terima dan akan kami diskusikan,” ujar SF Hariyanto, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan, Pemprov Riau telah mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi yang komprehensif.

Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare lahan di kawasan TNTN saat ini ditempati oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Namun, relokasi yang telah terealisasi baru mencapai 633 hektare atau mencakup 227 KK.

Dengan demikian, masih dibutuhkan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan. Meski demikian, pelaksanaannya masih memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan ke pusat, sudah kami surati,” jelasnya.

SF Hariyanto juga mengapresiasi peran masyarakat dalam mendukung proses relokasi, termasuk warga yang telah menyerahkan sertifikat sebagai bentuk komitmen.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi,” katanya.

Ia memastikan, selama proses relokasi belum berjalan sepenuhnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa gangguan.

“Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas, termasuk panen,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menilai dialog antara pemerintah dan masyarakat telah membuka ruang kesepahaman dalam penyelesaian konflik di kawasan TNTN.

“Masyarakat menuntut kepastian relokasi. Pada prinsipnya pemerintah sudah siap dan masyarakat juga bersedia. Sudah ada titik temu,” ujarnya.

Perwakilan masyarakat TNTN Wendri turut mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam membangun komunikasi. Ia berharap proses penyelesaian konflik dapat berjalan lebih transparan dan melibatkan pemerintah pusat secara langsung.

“Kami ingin ada komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, termasuk melalui pertemuan virtual. Harapannya ada kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan,” ungkapnya.

Pemprov Riau optimistis, melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif, penyelesaian konflik di kawasan TNTN dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pelestarian kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

BULELENG - Dinamika politik di daerah tidak hanya menentukan arah kekuatan partai, tetapi juga berpengaruh pada kualitas kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Di wilayah dengan karakter sosial dan ekonomi yang beragam, konsolidasi politik menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan.

Kabupaten Buleleng kembali ditegaskan sebagai barometer politik di Bali dalam kegiatan konsolidasi Partai Perindo bersama jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Kabupaten Buleleng, Bali.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua DPD Partai Perindo Buleleng, I Made Suparjo, dan dihadiri pengurus DPD serta seluruh pengurus DPC yang berlangsung pada Minggu (12/4/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur partai hingga ke tingkat bawah.

Fokus utama konsolidasi diarahkan pada percepatan kelengkapan struktur DPC agar seluruh elemen partai siap bergerak aktif di tengah masyarakat. “Percepatan pembentukan dan kelengkapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menjadi prioritas, sehingga kita benar-benar siap hadir dan bekerja untuk masyarakat,” tegas Suparjo.

Dia menilai, penguatan struktur partai bukan hanya untuk kepentingan organisasi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menghadirkan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buleleng naik kelas.

Sebagai wilayah terluas di Bali dengan jumlah pemilih terbesar, Buleleng memiliki peran strategis dalam menentukan arah politik daerah. Karakter masyarakat yang terbuka dan dinamis menjadikan wilayah ini sebagai tolok ukur dalam setiap perkembangan politik di tingkat provinsi.

Kondisi tersebut mendorong Partai Perindo untuk memperkuat konsolidasi secara terarah, sehingga mampu menghadirkan kader yang tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga memiliki peran nyata dalam pembangunan daerah.

Suparjo menegaskan, Partai Perindo hadir dengan komitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. “Kami ingin hadir bukan hanya sebagai partai politik, tetapi sebagai kekuatan yang benar-benar memberi energi positif dan solusi bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui konsolidasi yang solid dan berkelanjutan, Partai Perindo diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di Kabupaten Buleleng.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) kembali menunjukkan komitmennya mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Pasar Murah bagi masyarakat prasejahtera di berbagai wilayah seluruh Indonesia.

Program ini diawali di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada 11 April 2026. Selanjutnya, dilaksanakan secara bertahap di sejumlah wilayah operasional Pertamina.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron menyatakan, Pasar Murah ini menyasar masyarakat prasejahtera yang masuk dalam desil 1-4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pasar murah ini mengusung misi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjadi solusi nyata bagi keluarga prasejahtera di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

“Di tengah dinamika global, Pertamina berharap program pasar murah ini membantu masyarakat prasejahtera memenuhi kebutuhan dasar mereka,” ujar Baron dalam keterangan yang dikutip Ahad (12/4/2026).

Pelaksanaan perdana di Tuban menyasar warga dari empat desa di sekitar wilayah operasi perusahaan. Yakni Desa Remen, Tasikharjo, Purworejo, dan Desa Mentoso, yang ditetapkan berdasarkan kriteria masyarakat prasejahtera oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tuban.

Sebagai bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Pertamina memastikan program ini berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan paket sembako berupa beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, susu kental manis 1 kaleng, kecap manis 1 botol, dan sarden 1 kaleng. Paket dengan harga normal Rp 211 ribu ini ditebus hanya dengan harga Rp 30 ribu.

“Hasil dari penjualan paket sembako ini sepenuhnya disalurkan kembali untuk mendukung pembangunan maupun operasional sarana ibadah, sarana prasarana desa, dan panti asuhan di sekitar wilayah pelaksanaan,” jelas Baron.

Pertamina juga memastikan distribusi berjalan merata melalui Subholding Downstream, PT Pertamina Patra Niaga, dengan dukungan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan yayasan.

“Penentuan penerima manfaat dilakukan pemda agar program ini tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Baron.

Program Pasar Murah Pertamina ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam menghadirkan energi kebermanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya ini sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku "0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan" sebagai upaya memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Buku ini juga menjadi panduan ringkas tentang arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan buku saku ini tidak hanya memuat daftar program bantuan, tetapi juga menjadi instrumen transparansi sekaligus panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak dan cara mengakses berbagai dukungan pemerintah.

"Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah," ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut Qodari, buku saku ini merangkum berbagai program bantuan yang terintegrasi dalam satu sistem, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas dukungan yang diterima serta mekanisme untuk mengaksesnya.

Pemerintah juga memastikan setiap bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data. Makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih," jelasnya.

Melalui integrasi data tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan penyaluran, baik inclusion error maupun exclusion error, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi program kesejahteraan. Sistem ini juga memungkinkan pembaruan data secara dinamis melalui integrasi digital dan verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.

Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak lagi bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan. Negara hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari masa kandungan, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia.

"Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua," ujarnya.

Buku saku ini juga menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini yang menunjukkan tren positif. Sebagian besar masyarakat berada dalam kelompok menuju kelas menengah, meski masih terdapat puluhan juta penduduk dalam kondisi rentan miskin dan miskin.

Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh ke bawah, sekaligus mendorong kelompok aspiring middle class naik kelas dan memperkuat kelas menengah.

Sebagai panduan praktis, buku ini menyajikan berbagai program lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, yang dirancang secara terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan.

"Buku ini menjawab dua hal mendasar: dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan," kata Qodari.Pemerintah menegaskan, peluncuran Buku Saku "0%" merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui pendekatan berbasis data dan integrasi program, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan

JAKARTA - Pemerintah resmi mengintegrasikan berbagai programbantuan sosial dalam satu sistem terpadu yang dirangkum melalui “Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Sejahtera Tahun 2026”. Langkah ini menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Peluncuran buku ini merupakan langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan memastikan masyarakat memahami hak-hak serta cara mengakses berbagai program bantuan pemerintah secara terintegrasi.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa arah kebijakan sosial saat ini mengusung paradigma “Kesejahteraan Rakyat Sepanjang Hayat”. Artinya, dukungan negara diberikan secara berkelanjutan, mulai dari masa janin dalam kandungan hingga lanjut usia (lansia).

“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami,” ujar Qodari saat konferensi pers, Rabu (8/4/2026).

Satu terobosan utama yang ditekankan dalam buku saku ini adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini mengintegrasikan data kependudukan (NIK), data aset dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regosek), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Melalui integrasi DTSEN, pemerintah kini menggunakan satu data terpadu yang menggabungkan berbagai variabel sosial ekonomi secara terpusat,” jelas Qodari.

“Dengan sistem satu pintu ini, masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN akan otomatis terpetakan untuk berbagai program subsidi pemerintah, sekaligus dapat mengecek status desil mereka secara mandiri melalui aplikasi resmi. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan 4 penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat,” paparnya.

Lihat video: Pemerintah Targetkan Data Tunggal Rampung Pada Februari Demi Bansos Tepat Sasaran



Qodari juga memaparkan perkembangan positif kesejahteraan di Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia, kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari 74,3% pada 1984 menjadi hanya 0,85% pada Maret 2025.

Meski demikian, kata Qodari, pemerintah tetap waspada terhadap 67,9 juta penduduk yang masuk kategori rentan miskin. “Tantangan kita bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi menjaga agar kelompok rentan ini tidak kembali jatuh ke bawah akibat guncangan ekonomi atau kesehatan,” tambahnya.

“Buku saku ini adalah panduan praktis menuju kesejahteraan. Kami ingin setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke pintu rumah mereka,” pungkas Qodari.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Angga Raka Prabowo, mengatakan buku ini menjadi panduan utama dalam menunjukkan kehadiran negara sepanjang hayat setiap rakyat.

“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan bersama-sama peluncuran Buku Saku 0% Manfaat dan Penerimaan Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026. Kami dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik atas peluncuran buku ini,” ujar Angga.

Setiap kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan harus tersampaikan secara utuh kepada penerima manfaat di lapangan. Angga Raka menekankan tugas instansinya dalam mengawal arus informasi agar publik memahami asal-usul manfaat yang mereka terima. Hal ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas setiap langkah kebijakan yang diambil demi rakyat.

“Kami harus memastikan setiap informasi, setiap kebijakan, setiap langkah-langkah pemerintah yang diambil khususnya untuk kesejahteraan masyarakat ini sampai kepada penerima masyarakat, sampai kepada penerima manfaat,” paparnya.